Buku Pedoman Hki
-
Upload
reni-sunarty -
Category
Documents
-
view
82 -
download
0
Transcript of Buku Pedoman Hki
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT karena
atas karunia dan rahmat-Nya buku panduan Manajemen Hak kekayaan Intelektual (HKI) dapat diselesaikan. Buku panduan ini disusun atas dasar keprihatinan terhadap aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam menggali, mengembangkan, dan menemukan/menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (IPTEKSB) yang hanya berujung pada laporan penelitian. Karena sifatnya yang lebih administrartif, laporan penelitian memang diperlukan sebagai bentuk pertanggung- jawaban atas pelaksanaan penelitian, namun kurang dapat memberikan makna dalam memecahkan segala persoalan yang tengah dihadapi bangsa saat ini. Sesungguhnya, hasil penelitian yang tertuang dalam laporan penelitian dapat diupayakan memiliki dampak, baik dari sisi transfer ilmu pengetahuan untuk kepentingan sosial-pendidikan maupun untuk kepentingan kemajuan teknologi yang bernilai ekonomis. Dampak baik ini dapat diraih melalui pemerolehan HKI yang terdiri atas Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dikhawatirkan bahwa pemahaman para peneliti terhadap Manajemen HKI masih kurang, sehingga penyusunan buku panduan ini ditujukan untuk menyediakan informasi dan membimbing para peneliti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen HKI. Selamat melakukan penelitian dan selamat berjuang untuk memperoleh HKI, semoga Tuhan Yang Mahaesa memberi kemudahan bagi kita semua dalam mencapai tujuan. A...mi...n.
Bandung, November 2014 Ketua LPPM UPI
Ttd.
Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 ii
DAFTAR ISI
BAB I INFORMASI UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ....................... 1 A. PENDAHULUAN .......................................................................... 1 B. PENGERTIAN, PERANAN, DAN MANFAAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) .............................................................................. 3
1. Pengertian HKI ....................................................................... 3 2. Peranan HKI dalam Kehidupan .............................................. 4 3. Manfaat Mengajukan HKI ...................................................... 4
C. IMPLIKASI HKI BAGI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 D. LEMBAGA PENGELOLA DAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN HKI DI INDONESIA ............................................................................... 7
1. Lembaga Pengelola dan UU HKI di Indonesia ....................... 7 2. Perjanjian internasional tentang HKI yang diratifikasi di Indonesia ........................................................................................ 8
BAB II PENELITIAN DAN LANDASAN HUKUM TENTANG ALIH TEKNOLOGI, KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN SEBAGAI AKIBAT DARI HASIL PENELITIAN ................ Error! Bookmark not defined.
A. PENELITIAN, INVENSI, DAN INOVASIError! Bookmark not defined. B. LANDASAN HUKUM TENTANG ALIH TEKNOLOGI, KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN SEBAGAI AKIBAT DARI HASIL PENELITIAN ........................................... Error! Bookmark not defined.
BAB III JENIS DAN PROSEDUR PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) .................................... Error! Bookmark not defined.
A. JENIS, RUANG LINGKUP, DAN PROSEDUR PENGAJUAN HKIError! Bookmark not defined.
1. Hak Cipta ................................. Error! Bookmark not defined. 2. Paten ........................................ Error! Bookmark not defined. 3. Merek ...................................... Error! Bookmark not defined. 4. Desain Industri ......................... Error! Bookmark not defined. 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)Error! Bookmark not defined. 6. Rahasia Dagang........................ Error! Bookmark not defined. 7. Indikasi Geografis ................................................................ 36
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 iii
8. Perlindungan Varietas TanamanError! Bookmark not defined.
B. PROSEDUR PENGAJUAN PERLINDUNGAN HKI MELALUI SENTRA
HKI LPPM UPI ...................................... Error! Bookmark not defined.3
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1 Siklus Pengembangan Kekayaan Intelektual 7
Gambar 3.1 Skema Pendaftaran Hak Cipta 21
Gambar 3.2 Skema Permohonan Paten 25
Gambar 3.3 Skema Pendaftaran Merek 27
Gambar 3.4 Skema Pendaftaran Desain Industri 31
Gambar 3.5 Skema pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
34
Gambar 3.6 Prosedur pengajuan perlindungan HKI melalui LPPM UPI
44
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 iv
DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
Lampiran 1 Contoh Bukti Permohonan Pendaftaran Hak Cipta
46
Lampiran 2 Contoh Surat Pengalihan Hak Kepemilikan 47
Lampiran 3 Contoh Surat Kuasa 48
Lampiran 4. Deskripsi Paten 49
Lampiran 5 Contoh Surat Kesepakatan Bersama Kepemlikan Paten
65
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 1
BAB I INFORMASI UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
A. PENDAHULUAN Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang
dosen tidaklah dapat melepaskan diri dari kewajiban tridharma perguruan tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga komponen tri dharma perguruan tinggi tersebut dapat dilaksanakan secara sinergis untuk meningkatkan pengetahuan, penghargaan, dan penerapan di lapangan yang pada akhirnya dapat mengembangkan karir dan meningkatkan kesejahteraan dosen itu sendiri.Penelitian yang dilakukan dosen, dapat berasal dari permasalahan yang terjadi di lapangan/masyarakat dan hasil dari penelitian itu dapat diterapkan di masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Demikian juga, latar belakang pengetahuan dan metodologi yang dimiliki dosen karena pendidikan-nya dapat menjadi modal berharga dalam melakukan penelitian. Sebagai dampaknya, penelitian yang dihasilkan dapat menjadi rujukan atau bahan ajar baru dalam melakukan pengajaran. Hal yang sama juga terjadi pada keterkaitan antara pendidikan dengan pengabdian kepada masyarakat, melalui pendidikan kemasyarakatan, dosen dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 2
Khusus untuk penelitian, dosen diwajibkan melakukan penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya, menghasilkan sebuah teori/model/teknologi baru yang dapat diaplikasikan untuk menjawab perubahan/tantangan zaman, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Hasil-hasil penelitian tersebut seyogyanya tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian, melainkan juga dipublikasikan dalam bentuk seminar ilmiah dan penulisan paper dalam jurnal ilmiah. Tujuannya adalah agar hasil-hasil penelitian tersebut dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan sehingga dapat memberi manfaat bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
Namun demikian, tidak jarang ada pihak yang tidak bertanggung jawabyangmenyalahgunakan hasil-hasil penelitian terpublikasi untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak penemu/inventor.Oleh karena itu, perludilakukan sebuah upaya untuk melindungi hasil-hasil penelitian melalui perolehan hak kekayaan intelektual (HKI). Perlindungan HKI penting dilakukan untuk:1) mencegah pihak lain mengeksploitasi potensi ekonomi dari hasil penelitian, dan 2) mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil penelitian tanpa izin (lisensi), atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan suatu teknologi.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 3
B. PENGERTIAN, PERANAN, DAN MANFAAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
1. Pengertian HKI
HKI atau Intellectual Property Rights adalah“Hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, dan rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri”.Sifat atau karakteristik yang melekat pada HKI adalah: a. hak eksklusif diberikan oleh Negara (Granted
by the State) kepada individu untuk mendapatkan perlindungan atas nilai prestise maupun nilai ekonomi yang mengikuti HKI.
b. bersifat teritoratif, artinya HKI hanya berlaku pada daerah/negara yang mengeluarkan bukti kepemilikan HKI, sedangkan daerah/negara lain yang tidak dimintakan perlindungannya bebas menggunakan produk/teknologi hasil penelitian.
c. HKI memiliki batas waktu perlindungan, misalnya hasil penelitian yang dipatenkan memiliki masa perlindungan selama 20 tahun. setelah masa perlindungan itu berakhir, maka produk/teknologi tersebut menjadi milik publik.
2. Peranan HKI dalam Kehidupan
Kehidupan di era modern seperti saat ini menuntut adanya tiga komponen: (1) kecepatan dalam melakukan sebuah aktivitas, (2) ketepatan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan (3)
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 4
kenyamanan dalam menggunakan fasilitas dan menjalani kehidupan. Ketiga komponen tersebut telah dapat dipenuhi melalui dukungan metode dan produk-produk teknologi, misalnya telefon selular, komputer dan perangkat lunaknya, serta pesawat terbang. Produk-produk teknologi tersebut akan memiliki nilai yang lebih tinggi bila mendapatkan perlindungan HKI, sebab HKI memiliki fungsi: (a) sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi, (b) sebagai sebuah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi, (c) sebagai salah satu kekuatan penggerak industri, (d) sebagai salah satu alat untuk memperkuat daya saing bangsa, dan (e) sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan (new engineof growth) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Razilu: 2010-b).
3. Manfaat Mengajukan HKI
Selain peranan yang dimiliki HKI, jika peneliti mengajukan perolehan HKI maka manfaat yang akan diperolehnya adalah sebagai berikut(Razilu: 2011): a. Mencegah pihak lain mengeksploitasi potensi
ekonomi dari hasilRnD(Research and Development).
b. Mencegah pihak lain melakukan pengembangan hasil RnD tanpa izin (lisensi), atau tanpa mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan suatu teknologi;
c. Mencegah pihak lain lebih dulu mematenkan hasil RnD sehingga bebas melakukan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 5
penggunaan ataupengembangan terhadapteknologi/invensi itu tanpa mendapat hambatan dari pihak inventor;
d. Menjadi sarana iklan yang bersifat global; e. Meningkatkan prestise atau nilai jual pihak
penghasil teknologi karena memiliki banyak paten;
f. Memiliki hak eksklusif untuk melarang dan/atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan upaya komersial dari paten yang dimilikinya (aset bisnis intangible);
g. Kemudahan/keamanan dalam pengembangan pasar;
h. Peringatan bagi yang berniat melanggar; i. Bukti kepemilikan yang akan memudahkan
dalam perjanjian lisensi.
C. IMPLIKASI HKI BAGI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Banyak temuan/luaranpenelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti, baik peneliti yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun dunia usaha dan industri. Temuan/luaran penelitian tersebut pada umumnya berupa suatu ide atau konsep yang kreatif, namun masih memiliki kelemahan, diantaranya: (1) masih berupa teknologi unggulan skala laboratorium yang belum cukup kuat untuk diaplikasikan dalam skala produksi massal, dan (2) masih belum memperhitungkan nilai presisi atau
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 6
efisiensi. Selain itu, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan masih berupa data unggulan yang disajikan dalam bentuk data/tabel yang kurang mudah difahami oleh khalayak umum. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan resiko yang tinggi dalam pengaplikasian di lapangan, sehingga sedikit sekali atau bahkan tidak ada mitra lembaga penelitian dan pengembangan dari kalangan investor yang mau berkontribusi terhadap keberlangsungan kegiatan penelitian dan pengembangan.
Untuk pihak lembaga penelitian dan pengembangan telah mengalokasikan dana penelitian untuk keberlangsungan kegiatan penelitian, namun dana yang dialokasikan tersebut biasanya kurang mencukupi sampai didapatkan hasil penelitian yang dapat menghasilkan profit untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Khusus untuk perguruan tinggi, untuk menjaga kesinambungan penelitian tersebut perlu dilakukan upaya untuk memajukan penelitian yang tidak bergantung pada anggaran perguruan tinggi atau APBN. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemerolehan HKI. HKI dipilih sebagai alat untuk memajukan penelitian di universitas karena : a. HKI dapat digunakan sebagai sumber penghasilan
melalui pemberian lisensi; b. Perguruan tinggi akan menjadi kaya dengan
pendapatan/penghasilan dari pemberian lisensi, yang pada gilirannya dapat mendanai kegiatan penelitian lebih lanjut, sehingga perguruan tinggi itu akan menjadi pusat sebuah lingkaran/sirkulasi bagi kegiatan penelitian yang bersifat dinamis.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 7
Siklus penelitian yang mendapatkan HKI dan keberlangsungan penelitian ditunjukkan pada gambar 1.1.
Gambar 1.1. Siklus Pengembangan Kekayaan
Intelektual
D. LEMBAGA PENGELOLA DAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN HKI DI INDONESIA
1. Lembaga Pengelola dan UU HKI di Indonesia
Seperti yang akan diuraikan pada bab III, HKI terdiri dari hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan Industri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, Paten, Merek, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai bentuk perlindungan atas penggunaan
PENELITI HASIL PENELITIAN & PENGEMBANGAN
KEKAYAAN
INTELEKTU
PERLINDUNGAN/ BENEFIT YANG
DIPEROLEH DARI HKI
(1) Kepercayaan masyarakat
akan kualitas produk/proses,
(2) Insentif, (3) Investasi & Alih
Teknologi, (4) Lapangan Kerja.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 8
HKI, pemerintah telah menetapkan Lembaga pengeloladan Undang-undang HKI yang menyertainya sebagai berikut: a. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia-
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.31
tahun 2000 tentang Desain Industri; 3) Undang-Undang Republik Indonesia No.32
tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4) Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2001 tentang Paten;
5) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 tentangMerek;
6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
7) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
b. Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 8) Undang-Undang Republik Indonesia No.29
tahun 2000 tentang PerlindunganVarietas Tanaman
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 9
2. Perjanjian internasional tentang HKI yang diratifikasi di Indonesia
a. Agreement Estabilishing the World Trade Organization (UU No. 7/1994);
b. Paris Convention for the Protect of Industrial Property dan Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997) tentang Perubahan atas Keppres No. 24/1979;
c. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT (Keppres No. 16/1997);
d. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997); e. Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Work (Keppres No. 18/1997); f. World Intellectual Property Organization
(WIPO)Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997);
g. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppres No. 74/2004).
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 10
BAB II PENELITIAN DAN LANDASAN HUKUM TENTANG ALIH TEKNOLOGI, KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN SEBAGAI
AKIBAT DARI HASIL PENELITIAN
A. PENELITIAN, INVENSI, DAN INOVASI Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,
setiap dosen tentunya diwajibkan melakukan penelitian. Berbagai penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan sesuatu yang baru. Jenis penelitian yang dilakukan para peneliti, dapat dikelompokkan sebagai berikut (Muhtadi, 2010): 1. Teaching; penelitian pembelajaran. Hasil
penelitian ditujukan untuk menghasilkan bahan ajar atau model pembelajaran serta media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat menghindari kebosanan siswa dan guru, dan juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam hasil penelitian pembelajaran.
2. Discovery; penelitian dasar untuk proses penemuan/penjelasan hukum/teori/konsep. Penelitian dasar bukan berarti penelitian sederhana. Contoh penelitian dasar adalah penelitian fenomena alam; seperti penelitian gaya gravitasi dengan melemparkan batu ke udara dan jatuh ke bumi. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan fenomena yang terjadi secara alamiah.
3. Application;penelitian penerapan. Sesudah fenomena alam dimengerti dan didapatkan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 11
formulanya, hasil penelitian diterapkan untuk kebutuhan. Contoh hasil penelitian sifat listrik, sifat optik, dan sifat mekanik dari suatu material semikonduktor dapat diaplikasikan dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam pembuatan dioda laser.
4. Integration. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu/kelompok dalam multidisiplin. Misal dalam bidang mikrobiologi dilakukan penelitian tentangmicrobial enhanced oil recovery (MEOR), tentunya diperlukan integrasi disiplin ilmu antara bilogi dan teknik pertambangan/ teknik perminyakan.
5. Engagement.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dan solusi atas pertentangan yang tejadi dalam interaksi masyarakat dengan hasil penelitian, agar diperoleh nilai tambah yang bermanfaat secara akademik, ekonomi, dan nilai sosial. Contoh, handphone yang digunakan oleh khalayak ramai adalah sebagai sebuah hasil riset engagement. Dalam handphone, terdapat banyak tombol/fasilitas yang memandu dan memudahkan pengguna (user) untuk mengggunakannya secara optimal.
Pada umumnya, peneliti hanya melakukan penelitian untuk mencapai tujuan akhir dari kelima jenis penelitian tersebut di atas. Jarang sekali peneliti yang menyadari bahwa hasil-hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, konsep from idea to invention (dari gagasan menjadi penemuan/invensi) dan from invention to
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 12
innovation (dari penemuan menjadi pembaharuan/inovasi) perlu dilaksanakan oleh para peneliti secara maksimal. Inovasi yang dihasilkan dari penelitian dapat dipastikan mampu menciptakan suatu alat/metode untuk memecahkan permasalahan secara teknis dan sekaligus dapat mendatangkan keuntungan secara finasial (bernilai komersial).
Invensi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan inovasi berarti (dalam Supangkat: 2010): (1) The process of making improvements by introducing something new; (2) The act of introducing something new: something newly introduced (The American Heritage Dictionary); (3) The process of translating new ideas into tangible societal impact (Krisztina Holly, Vice Provost, University of Southern California, and Executive Director of USC Stevens Institute for Innovation); (4) The introduction of something new. (Merriam-Webster Online); (5) a new idea, method or device. (Merriam-Webster Online); (6) The successful exploitation of new ideas (Department of Trade and Industry, UK); (7) Change that creates a new dimension of performance (Hesselbein, 2002); (8) A creative idea that is realized [(Frans Johansson)] (Harvard Business School Press, 2004); (9) The capability of continuously realizing a desired future state([John Kao, The Innovation Manifesto, 2005]). Fagerberg, dkk. (2004) menyebutkan perbedaaan antara invensi dan inovasi secara jelas, yaitu bahwa
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 13
invensi adalah the first occurrence of an idea for a new product or process(ide awal untuk menghasilkan produk atau proses yang baru), sedangkan inovasi adalahthe first attempt to carry it out into practice(usaha pertama untuk menghasilkan sesuatu dan dilaksanakan dalam kegiatan praktis).Inovasi dan kreativitas kadang digunakan dengan pengertian sama namun bisa diartikan berbeda: Kreativitas adalah sesuatu yang menimbulkan kebaruan, tetapi kalau inovasi adalah kreativitas yang menghasilkan suatu nilai dalam kehidupan.
B. LANDASAN HUKUM TENTANG ALIH TEKNOLOGI, KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN SEBAGAI AKIBAT DARI HASIL PENELITIAN
Implikasi dari hasil penelitian yang berujung pada inovasi tentunya akan mendatangkan berbagai konsekuensi, diantaranya bagaimana mengatur alih teknologi dari inventor kepada pengguna, siapa yang berhak mendapatkan hak kepemilikan atas invensi, dan bagaimana cara untuk menggunakan pendapatan yang diakibatkan inovasi tersebut. Hal tersebut dapat dijawab dengan UU Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai berikut:
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 14
ALIH TEKNOLOGI, PERJANJIAN, DAN PENDAPATAN Pasal 16. 1. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan (litbang) wajib mengusahakan alih teknologi yang dibiayai oleh pemerintah.
2. Kegiatan litbang yang dibiayai oleh selain pemerintah, dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
3. Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa IPTEK untuk mengembangkan diri.
4. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
KEPEMILIKAN Pasal 5 1. Kekayaan intelektual serta hasil penelitian
litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan/atau Pemda merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemda.
2. Pembiayaan kegiatan litbang yang dibiayai sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemda dan sebagian oleh pihak lain yang bersangkutan secara bersama.
3. Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 15
penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KONSEKUENSI PENGATURAN KEPEMILIKAN 1. Kepemilikan kekayaan intelektual dan hasil
kegiatan litbang milik pemerintah tidak dapat dialihkan - Pasal 6
2. Adanya kewenangan pemerintah untuk menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 8
3. Pemilikan bersama menimbulkan adanya proporsi kontribusi di dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 9
4. Pengelolaan dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang – Pasal 10
5. Pelaporan kepada Menteri Ristek dan diatur lebih lanjut oleh Menteri (Kepmen) – Pasal 12
ALIH TEKNOLOGI 1. Dapat dilakukan secara komersial dan non
komersial. Alih teknologi non komersial diarahkan pada: a. mendorong penguasaan dan pemanfaatan
IPTEK b. mendorong terciptanya temuan-temuan
IPTEK c. mendorong perkembangan badan usaha
kecil dan menengah –pasal 14 & 15 2. Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib
membentuk unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan alih teknologi –
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 16
Pasal 16 3. Mekanisme alih teknologi - Pasal 20:
a. Lisensi b. Kerjasama c. Pelayanan jasa IPTEK, dan atau d. Publikasi
4. Pembiayaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang dibebankan kepada penerima teknologi – Pasal 35
5. Pemerintah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang sesuai Peraturan Per-Undang-undangan – Pasal 36
PENGGUNAAN PENDAPATAN Pasal 38 1. Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang
Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya untuk mengembangkan diri.
2. Pendapatan dapat langsung digunakan untuk: a. Meningkatkan anggaran litbang b. Memberikan insentif di lingkungannya c. Memperkuat kemampuan pengelolaan dan
alih teknologi d. Melakukan investasi untuk memperkuat
sumber daya IPTEK e. Meningkatkan kualitas dan memperluas
jangkauan alih teknologi f. Memperluas jaringan kerja dengan
lembaga-lembaga lain.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 17
BAB III JENIS DAN PROSEDUR PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
A. JENIS, RUANG LINGKUP, DAN PROSEDUR PENGAJUAN HKI
Beberapa jenis HKI yang dimungkinkan dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, diantaranya adalah Hak Cipta dan hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan Industri terbagi lagi menjadi beberapa jenis HKI, yaitu: Paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Berikut akan dijelaskan definisi, ruang lingkup, dan prosedur pengajuan permohonan jenis-jenis HKI yang telah disebutkan.
1. Hak Cipta Definisi Menurut UU No. 28 tahun 2014, Hak Cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra meliputi karya: 1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 18
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim; 6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya arsitektur; 8. peta; 9. karya seni batik atau seni motif lain; 10. karya fotografi; 11. potret; 12. karya sinematografi; 13. permainan video; 14. program komputer; 15. perwajahan karya tulis; 16. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis
data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
17. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
18. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
19. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
Perlindungan hak cipta bagi ciptaan nomor 1-9 berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 19
tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014), sedangkan untuk ciptaan nomor 10-19, hanya berlaku perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014).
Prosedur Pengajuan Permohonan Prosedur pengajuan permohonan perlindungan Hak Cipta dilukiskan pada gambar 3.1, dengan uraian langkah sebagai berikut: 1. Permohonan pendaftaran ciptaan dilakukan dengan cara
mengisi formulir yang disediakan untuk itu (dapat diunduh dari www.dgip.go.id) dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
2. Pemohon wajib melampirkan: a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan
melalui kuasa; b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;
Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
Program komputer: 2 (dua) buah disket/cd disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;
CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;
Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 20
Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
Pantomim: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (buah) rekamannya;
Karya pertunjukkan: 2 (dua) buah rekamannya;
Karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;
Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
Arsitektur : 1 (satu) buah gambar arsitektur;
Peta: 1 (satu) buah;
Fotografi: (10 (sepuluh) lembar;
Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;
Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
Tafsir, saduran, dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah;
c. Salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;dan e. Bukti pembayaran biaya permohonan
3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan pemegang hak ciptanya bukan di pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 21
cipta tersebut. Contoh bukti pendafataran hak cipta dan contoh pengalihan hak cipta berturut-turut dilampirkan pada lampiran 1 dan lampiran 2.
Gambar 3.1. Skema Pendaftaran Hak Cipta
PERMOHONAN PENDAFTARAN
HAK CIPTA
MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN;
MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN & URAIAN ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN;
MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA;
MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM;
MELAMPIRKAN SURAT KUASA BILA MELALUI KUASA;
MEMBAYAR BIAYA PERMOHONAN
PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
EVALUASI
DIDAFTARKAN
PEMBERIAN SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN
LENGKAP
DILENGKAPI TIDAK LENGKAP
MAX 3 BLN
DITOLAK
YA TIDAK
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 22
2. Paten
Definisi Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten merupakan invensi di bidang teknologi yang dapat memecahkan masalah, yang memiliki sifat: kebaruan (Novelty), langkah inventif (Inventif Step), dan keterterapan dalam industri. Lingkup Paten Paten terdiri dari dua jenis, yaitu paten sederhana dan paten. Paten sederhana adalah satu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum. Paten adalah invensi yang terdiri dari beberapa invensi: dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Masa perlindungan paten adalah selama 10 tahun sedangkan masa perlindungan paten adalah 20 tahun. Prosedur Permohonan Paten Prosedur pengajuan permohonan perlindungan Paten dapat dilihat pada gambar 3.2.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 23
Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan: 1. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan
oleh pihak lain yang bukan penemu (contoh diberikan pada lampiran 2);
2. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa (contoh diberikan pada lampiran 3);
3. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3; 4. Gambar, apabila ada: rangkap 3; 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing
pemohon dan pemilik invensi; 6. bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan
dalam Bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak prioritas;
7. bukti pembayaran biaya permohonan.
Disamping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar (contoh diberikan pada lampiran 4), dengan penjelasan untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut: Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Uraian tersebut mencakup:
Judul invensi
Bidang teknik invensi
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 24
Latar belakang invensi; berisi invensi terdahulu, kelemahannya dan cara mengatasi kelemahan
Uraian singkat invensi; menguraikan secara ringkas dari fitur-fitur klaim mandiri
Uraian singkat gambar (bila ada)
Uraian lengkap invensi
Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Penulisan klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika atau rumus kimia. Selain itu, klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan. Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak ditulis tidak lebih dari 200 kata.
Permohonan Pemeriksaan Substantif Diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk paten, sedangkan paten sederhana sebesar Rp. 350.000,-
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 25
Gambar 3.2. Skema Permohonan Paten
3. Merek
Definisi Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 26
Lingkup Merek Merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut: 1. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik; 2. Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda; 4. Telah menjadi milik umum; atau 5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Prosedur Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Prosedur pengajuan permohonan perlindungan Merek dilukiskan pada gambar 3.3, dengan uraian langkah sebagai berikut: 1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan
cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu. Dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat)
2. Pemohon wajib melampirkan:
Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang ditandangani oleh pemohon (bukan kuasanya) yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa ;
Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila permohonan badan hukum;
24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 27
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila digunakan dengan hak prioritas, dan;
Bukti pembayaran biaya permohonan
Gambar 3.3. Skema Pendaftaran Merek
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 28
4. Desain Industri
Definisi Desain industri adalah suatu kreasi tentang suatu bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Lingkup Desain Industri Desain industri yang mendapat perlindungan adalah: 1. Desain industri
Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan
dengan hak prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia
atau luar Indonesia. 2. Suatu desain industri tidak dianggap telah
diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 29
a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional mapun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian , atau pengembangan.
b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
3. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkann dalam Berita Resmi Desain Industri.
Prosedur Pengajuan Permohonan Prosedur pengajuan permohonan perlindungan Desain Industri dapat dilihat pada gambar 3.4, dengan uraian langkah sebagai berikut: 1. Mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu
dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga); dapat diunduh pada lppm.upi.edu/sentra HKI/
2. Pemohon wajib melampirkan:
Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
Nama, alamat lengkap, dan kewarganeganegaran pemohon;
Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa ; dan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 30
Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
3. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau Kuasa serta dilampiri dengan:
Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman sebaiknya gambar atau foto tersebut dapat di scan atau dalam bentuk CD/DVD dengan program sesuai).
Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui Surat Kuasa; Surat kuasa hanya bisa diberikan kepada konsultan yang telah memiliki sertifikat dari kantor Dirjen HKI (lihat Lampiran I).
Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau pendesain (Lampiran II).
4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.
5. Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
6. Membayar biaya permohonan sebesar p. 300.000,- untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sebesar
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 31
Rp. 600.000,- untuk non UKM untuk setiap permohonan.
Gambar 3.4. Skema Pendaftaran Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Definisi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 32
Lingkup DTLST DTLST yang mendapat perlindungan: 1. Hak DTLST diberikan untuk Desain yang orisinal. 2. DTLST dinyatakan orisinal jika desain tersebut hasil
karya mandiri pendesain dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.
Permohonan Pendaftaran DTLST Prosedur pengajuan permohonan perlindungan DTLST dilukiskan pada gambar 3.5, dengan uraian sebagai berikut: 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
3. Permohonan harus memuat: a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan
pendesain; c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan
pemohon; d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila
permohonan diajukan oleh kuasa; dan e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara
komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan;
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 33
a. gambar atau foto serta uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya;
b. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. surat pernyataan bahwa DTLST yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (huruf e);
e. dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan;
5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangai oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
6. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 34
Gambar 3.5. Skema pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
Definisi Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
PERMOHONAN
PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
LENGKA
P? DILENGK
API?
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
TIDAK
TIDAK
YA
DICATAT DALAM DAFTAR UMUM DESAIN
TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN
DIMUMKAN DALAM BERITA RESMI
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
≤ 2 BULAN
PEMBERIAN SERTIFIKAT DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
YA
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 35
Lingkup Rahasia Dagang Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Permohonan Pencatatan Rahasia Dagang Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Lama Perlindungan Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. Pelanggaran dan Sanksi Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 36
denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Prosedur Perlindungan Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke DJHKI – Kementerian Hukum dan HAM.
7. Indikasi Geografis
Definisi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ruang Lingkup Indikasi Geografis Indikasi geografis pada dasarnya memuat empat dasar yaitu : a. Penentuan wilayah penghasil produk b. Spesifikasi metode produksi c. Spesifikasin kualitas produk d. Nama dan spesifikasi tertentu yang membedakan dari
produk sejenis
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 37
Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis, memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis, dengan tahapan seperti dilukiskan seperti gambar 3.6, dengan uraian sebagai berikut (dikutip langsung dari http://www.dgip.go.id/indikasi-geografis/prosedur-pendaftaran-indikasi-geografis):
I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan
Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal
2. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. bukti pembayaran biaya 4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
i. nama Indikasi-geografisdimohonkan pendaftarannya;
ii. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 38
iii. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
iv. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
v. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
vi. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
vii. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
viii. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
ix. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 39
II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif
Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.
III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi
Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.
IV. Tahap Keempat : Pengumuman
Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 40
keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.
Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.
V. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran.
Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.
VI. Tahap Ke Enam : Pendaftaran
Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 41
VII. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.
VIII. Tahap Kedelapan : Banding
Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.
8. Perlindungan Varietas Tanaman
Definisi Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”. Menurut definisi tersebut, UU PVT memberikan kepastian hukum terhadap obyek dan subyek hukum atas penggunaan hasil kekayaan intelektual dalam bentuk varietas tanaman oleh pihak lain secara ilegal. Kata “perlindungan” dalam konteks sumberdaya genetik (SDG) mengacu pada pelestarian dan tindakan pemberian izin akses pemanfaatan SDG atas permohonan pihak lain serta pembagian insentif atas pemanfataannya kepada pemilik SDG sesuai ketentuan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 42
Subjek Perlindungan Varietas Tanaman 1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau
badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
Lama Perlindungan Jangka waktu perlindungan PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Prosedur Perlindungan Pendaftaran PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat Perlindungan Varietas Pertanian dan Perijinan Pertanian (PVTPP)-Kementerian Pertanian republik Indonesia atau melalui jasa Konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku kuasa.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 43
B. PROSEDUR PENGAJUAN PERLINDUNGAN HKI MELALUI SENTRA HKI LPPM UPI
Sivitas akademika UPI yang mempunyai jenis HKI yang akan dilakukan perlindungannya dan sudah menulis drafting nya yang sesuai dengan rambu-rambu seperti tertulis pada bagian terdahulu, dapat mengajukan perlindungan HKI melalui SH LPPM UPI dengan mekanisme seperti terlukis pada gambar 3.7 dengan uraian sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan permohonan perlindungan HKI dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, dengan melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis HKI yang akan dimintakan perlindungannya.
2. Sentra HKI UPI menilai kelayakannya untuk diproses sesuai langkah berikutnya, seperti pada Gambar 3.7.
Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan HKI melalui Sentra HKI LPPM UPI dapat diunduh pada website Sentra HKI UPI, atau melalui www.lppm.upi.edu
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 44
Gambar 3.7. Prosedur pengajuan perlindunganHKI melalui LPPM UPI
PEMOHON
KEPUTUSAN DARI DJHKI ATAS HKI YANG
DIMINTAKAN PERLINDUNGANNYA
DOKUMEN SERTIFIKAT HKI PADA SENTRA HKI
DITOLAK
PENGAJUAN PERMOHONAN
PERLINDUNGAN HKI
PENILAIAN KELAYAKAN
PENANDATANGAN PERJANJIAN DENGAN
INSTITUSI (LPPM)
LAYAK TIDAK LAYAK
DIKEMBALIKAN KEPADA
PEMOHON
PEMBUATAN PERSIAPAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERLINDUNGAN HKI
PENDAFTARAN KE DITJEN KEMHUK & HAM RI
DITERIMA
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 45
DAFTAR PUSTAKA
Razilu (2010). Pemanfaatan Sistem HKI dan Sistem Paten
dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan (disampaikan dalam kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kreativitas Mahasiswa Berpotensi Paten, Bandung, 7-9 april 2010).
Razilu (2011). Pemanfaatan Sistem Hak kekayaan
Intelektual dan Paten dalam kegiatan R n D (disampaikan dalam kegiatan Seminar dan Workshop DraftingPaten, Surabaya, 20 April 2011).
Muhtadi, Tien R. (2010). Sistem nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan IPTEKS (disampaikan dalam kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kreativitas Mahasiswa Berpotensi Paten, Bandung, 7-9 April 2010).
Supangkat, S. H. (2010). Riset dan Inovasi: Meumbuhkan
Budaya Inovasi (disampaikan dalam kegiatan Seminar dan Workshop Drafting Paten, Bandung, 27 Oktober 2010).
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 46
Lampiran 1 .Contoh Bukti Permohonan Pendaftaran Hak Cipta
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 49
Lampiran 4. Deskripsi Paten
Deskripsi
ELEKTROLISER AIR SEBAGAI PIRANTI 5 PENGHEMAT BBM DAN PEREDUKSI GAS BUANG
PADA KENDARAAN BERMOTOR
Bidang Teknik Invensi
10 Invensi ini berhubungan dengan
dengan sebuah piranti/alat yang
menggunakan proses elektrolisis air yang
menghasilkan gas hidrogen dan oksigen
yang dapat dimanfaatkan dalam proses 15 pembakaran pada kendaraan bermotor
sehingga terjadi penghematan bahan
bakar. Selain itu, invensi ini
berhubungan dengan unjuk kerja
elektroliser air yang dapat mereduksi 20 gas buang sebagai sisa hasil pembakaran
kendaraan bermotor yang dapat
memilimalisir polusi udara.
Latar Belakang Invensi 25
Kemajuan teknologi yang telah
dicapai saat ini telah berimbas pada
perubahan di berbagai sektor, misalnya
pembangunan gedung-gedung pencakar 30 langit, perkembangan industri otomotif,
dan perluasan wilayah perkotaan.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 50
Kemajuan tersebut mau tidak mau telah
memaksa para penikmat jasa teknologi
untuk mengkonsumsi sumber energi secara
besar-besaran. Saat ini, konsumsi energi
untuk transportasi masih didominasi oleh 5 bahan bakar yang berasal dari fosil,
yaitu bensin, solar, pertamax dan
bensol. Gas buangan dari bahan bakar
yang berasal dari fosil tersebut pada
umumnya berbahaya bagi lingkungan dan 10 kesehatan manusia, oleh karena itu
diperlukan usaha yang tepat untuk
meminimalisir permasalahan melalui
penggunaan sumber energi yang ramah
lingkungan. Salah satu upaya yang 15 menjanjikan untuk tujuan ini adalah
memproduksi gas hidrogen sebagai sumber
energi ramah lingkungan dan terbarukan
melalui proses elektrolisi air.
Hidrogen sebagai sumber energi 20 alternatif merupakan salah satu pilihan
yang menjanjikan untuk mengantisipasi
menipisnya cadangan bahan bakar yang
berasal dari fosil. Melalui
elektrolisis, molekul air diuraikan 25 menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan
memanfaatkan energi listrik atau energi
panas. Teknologi hidrogen sebagai bahan
bakar alternatif memiliki keunggulan
dibandingkan dengan bahan bakar fosil, 30 yaitu: (1) lebih ramah lingkungan,
karena tidak menghasilkan gas sisa hasil
reaksi yang beracun; sisa hasil reaksi
elektrolisis hanya berupa uap air, (2)
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 51
biaya untuk membuat elektroliser air
cukup mudah dan murah, karena komponen
pembentuk elektroliser harganya
terjangkau, dan (3) energi hidrogen
merupakan sumber energi yang terbarukan 5 karena berbahan dasar air dimana
ketersediaan air di muka bumi ini
melimpah ruah.
Gas hidrogen dan oksigen yang
dihasilkan dari proses elektrolisis akan 10 terisap ke dalam intake manifold dan
bercampur dengan BBM (bensin atau solar)
yang selanjutnya terjadi proses
pembakaran pada ruang bakar. Untuk
melakukan pembakaran pada ruang bakar 15 diperlukan udara yakni oksigen yang
didapat dari udara luar. Dapat
diprediksi bahwa udara luar ini
mengandung berbagai unsur seperti O2, N2,
CO2, Ar, Ne, He, CH4, SO2, NO2, Xe, dan O3 20 sehingga sisa hasil pembakaran
menimbulkan emisi gas buang yang
menimbulkan masalah pada lingkungan.
Untuk meningkatkan efisiensi
pembakaran, oksigen dari udara luar ini 25 diganti dengan O2 dari hasil
elektrolisis, sehingga tidak ada hasil
elektrolisis yang terbuang percuma dan
kadar emisi gas buang menjadi menurun.
Secara teori, gas hidrogen memiliki 30 nilai oktan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bensin dan solar,
sehingga tambahan hidrogen pada ruang
bakar ini akan meningkatkan kalori bahan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 52
bakar yang akhirnya akan membakar habis
bensin atau solar tanpa tersisa
(pembakaran sempurna). Semakin tinggi
nilai oktan suatu bahan bakar, semakin
besar daya ledak yang akan dihasilkan, 5 sehingga tenaga mesin akan meningkat dan
konsumsi BBM menjadi lebih irit. Selain
itu, penambahan hidrogen pada BBM akan
menurunkan kadar emisi gas buang
kendaraan karena sisa hasil reaksi dari 10 proses elektrolisis hanya berupa uap
air.
Sejauh ini, masih sering terjadi
ketidakefektifan penghematan bahan bakar
yang diakibatkan oleh kesalahan teknis 15 pemasangan dan ketidaksempurnaan proses
elektrolisis. Ketidakefektifan
pemanfaatan gas hidrogen hasil
elektrolisis ini diakibatkan karena para
pembuat elektroliser air tidak melakukan 20 kajian mendalam (melalui penelitian)
mengenai hal-hal yang berpengaruh
terhadap proses dan produk elektrolisis
air. Selain itu, gas hidrogen mudah
terbakar dan meledak bila terkena 25 percikan api, sehingga faktor kemanan
dalam membuat elektroliser air menjadi
salah satu hal yang patut diperhatikan.
Oleh karena itu, melalui penelitian ini
akan dirancang dan dibangun sebuah 30 protoptipe elektroliser air melalui
suatu analisis yang ditinjau dari sudut
ekonomi dan teknologi hingga dihasilkan
sebuah elektrolisier air sebagai piranti
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 53
penghemat bahan bakar minyak pada
kendaraan bermotor yang memiliki unjuk
kerja tinggi dan tingkat keamanan yang
tinggi pula.
Pemilihan hidrogen sebagai bahan 5 bakar alternatif bukanlah sesuatu hal
yang baru. Teknologi hidrogen ditemukan
sejak abad ke-17 ketika Isaac de Rivaz
(1752-1828) berhasil mendisain dan
membuat mesin pembakaran dalam yang 10 dijalankan dengan hidrogen hasil
elektrolisis air. Pemanfaatan gas
hidrogen yang berasal dari elektrolisis
air pada kendaraan bermotor telah banyak
dilakukan, khususnya pada kendaraan 15 bermesin karburator, diesel dan EFI
(electric fuel injection). Sebagai
ilustrasi, dapat digambarkan bahwa
pengguna kendaraan bermesin karburator
jenis sepeda motor di Indonesia 20 sangatlah banyak, sehingga keberhasilan
penelitian ini dapat berkontribusi
positif terhadap penghematan cadangan
BBM di Indonesia.. Tujuan invensi ini adalah 25
menyediakan sebuah elektroliser air
berbahan dasar acrilic dengan larutan
elektrolit KOH dan elektrode yang
terbuat dari stainless steel ST306L yang
dapat digunakan sebagai piranti tambahan 30 pada mesin berjenis karburator dan EFI
untuk menghemat bahan bakar dan
mereduksi gas buang.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 54
Ringkasan Invensi
Invensi ini menyediakan sebuah 5 elektroliser air berbahan dasar acrilic
dengan larutan elektrolit KOH dan
elektrode yang terbuat dari stainless
steel ST306L yang dapat digunakan
sebagai piranti tambahan pada mesin 10 berjenis karburator dan EFI untuk
menghemat bahan bakar dan mereduksi gas
buang. Elektroliser air sesuai invensi
ini terdiri dari komponen peralatan dan
unjuk kerja sebagai berikut: 15 a. Material anoda dan katoda
Material anoda dan katoda yang
digunakan dalam elektroliser air
ini adalah stainless steel ST
306L; 20 b. Larutan elektrolit
Bahan kimia yang digunakan sebagai
larutan elektrolit adalah larutan
KOH dengan pertimbangan bahwa
larutan ini relative aman bila 25 dalam pembuatan larutan terjadi
kesalahan kerja;
c. Variasi Kuat arus listrik Kuat arus listrik yangdivariasikan
dalam pengukuran efisiensi 30 elektroliser air pada tiga kondisi
kuat arus yang berbeda, yaitu: 5A,
10 A, dan 15 A;
d. Penghematan BBM
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 55
BBM yang telah berhasil dihemat
melalui pengujian mesin dengan
putaran 3000-4000 rpm adalah
sebesar 10-30%;
e. Reduksi Gas Buang 5 Gas buang Nox, CO, dan CO2 yang
telah berhasil direduksi melalui
penggunaan elektroliser air adalah
sebesar 6-23%;
10 Uraian Singkat Gambar
Untuk memudahkan pemahaman mengenai
inti invensi ini, selanjutnya akan
diuraikan perwujudan inti invensi 15 melalui gambar-gambar terlampir.
Gambar 1, adalah schematic diagram
elektroliser air
Gambar 2, adalah bagian-bagian
elektroliser air 20
Uraian Lengkap Invensi
Uraian lengkap tentang invensi ini akan
diuraikan sebagai berikut:
a. Material anoda dan katoda 25 Material anoda dan katoda yang
digunakan dalam elektroliser air ini
adalah stainless steel ST 306L yang
memenuhi standar Amerika (ASTM =
American Standard Test Material). 30 Material ini dipilih karena memiliki
sifat tahan korosi dan mudah untuk
dialiri listrik. Sifat tahan korosi
dari material anoda dan katoda
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 56
diperlukan karena kedua elemen ini
selalu berada dalam keadaan tercelum
dalam larutan elektrolit, sedangkan
sifat mudah untuk dialiri listrik
diperlukan karena anoda dan katoda 5 akan berfungsi untuk menangkap ion
positif dan negatif sebagai hasil
elektrolisis air ketika elektroliser
bekerja;
b. Larutan elektrolit 10 Larutan elektrolit memberikan gejala
berupa menyalanya lampu atau
timbulnya gelembung gas dalam
larutan. Larutan elektrolit
mengandung partikel-partikel yang 15 bermuatan (kation dan anion).
Berdasarkan percobaan yang dilakukan
oleh Michael Faraday, diketahui bahwa
jika arus listrik dialirkan ke dalam
larutan elektrolit akan terjadi 20 proses elektrolisis yang menghasilkan
gas. Gelembung gas ini terbentuk
karena ion positif mengalami reaksi
reduksi dan ion negatif mengalami
oksidasi. Contoh, pada larutan KOH 25 terjadi reaksi elektrolisis yang
menghasilkan gas hidrogen sebagai
berikut.
KOH(aq)→ K+(aq) + OH
-(aq) 30
Reaksi reduksi : 2K+(aq) + 2e
-
→ K2(g)
Reaksi oksidasi : 2OH-
(aq) → O2(g) +H2 (g) + 2e-
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 57
Larutan elektrolit terdiri dari
larutan elektrolit kuat contohnya
HCl, H2SO4, dan KOH. larutan
elektrolit lemah contohnya CH3COOH, 5 NH3, H2S.
Larutan elektrolit dapat bersumber
dari senyawa ion (senyawa yang
mempunyai ikatan ion) atau senyawa
kovalen polar (senyawa yang mempunyai 10 ikatan kovalen polar). Dalam
penelitian ini, yang digunakan
sebagai larutan elektrolit adalah
larutan KOH dengan pertimbangan bahwa
larutan ini relative aman bila dalam 15 pembuatan larutan terjadi kesalahan
kerja;
c. Variasi Kuat arus listrik 20 Kuat arus listrik total yang
disediakan mobil maks.60 ampere. Kuat
arus listrik yang tersedia ini
digunakan oleh mesin mobil dan
berbagai aksesoris yang melengkapi 25 mobil (misalnya air conditioning,
tape recorder, lampu send, dan
televisi). Semakin kecil kuat arus
yang dibutuhkan aksesoris, semakin
efisien aksesoris tersebut, karena 30 memberi kesempatan kepada komponen
mesin lain untuk bekerja secara
optimal. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini, dilakukan pengukuran
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 58
efisiensi elektroliser air pada tiga
kondisi kuat arus yang berbeda,
yaitu: 5A, 10 A, dan 15A;
d. Unjuk Kerja/efisiensi elektroliser
air 5 Pengujian efisiensi elektroliser
air dilakukan di laboratorium Motor
Bakar, lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia-Bandung, pada mesin mobil
berjenis Toyota Kijang 5K-1500 cc-tahun 10 1990. Langkah pertama yang dilakukan
adalah mengukur penggunaan massa bahan
bakar yang dikonsumsi oleh mesin standar
pada putaran mesin tertentu dengan nilai
putaran yang dinaikkan secara berkala 15 (2000, 2500,3000, 3500, 4000, dan 4500
rpm). Kemudian dilakukan pengukuran
massa bahan bakar yang dikonsumsi oleh
mesin yang dilengkapi elektroliser air
dengan konsumsi arus berbeda (5A, 10 A, 20 dan 15 A) dengan putaran mesin yang sama
seperti mesin standar.
1. Penghematan BBM Pengujian efisiensi elektroliser air
yang dilakukan di laboratorium Motor 25 Bakar, lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, menggunakan alat uji Fuel
Balance-AVL 733. Konsumsi bahan bakar
diukur terhadap putaran mesin pada empat
kondisi yang berbeda: (a) menggunakan 30 elektroliser air yang dijalankan pada
kuat arus 5 A, (b) menggunakan
elektroliser air yang dijalankan pada
kuat arus 10 A, (c) menggunakan
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 59
elektroliser air yang dijalankan pada
kuat arus 15 A, dan (d) tanpa
menggunakan elektroliser air (mesin
standar).
Pada putaran mesin yang relatif 5 kecil (kurang dari 3500 rpm), massa
bahan bakar yang digunakan untuk keempat
kondisi berbeda adalah relatif sama.
Tetapi untuk putaran mesin mulai dari
3500 rpm, pemasangan elektroliser air 10 pada mesin mulai menunjukkan perbedaaan
konsumsi bahan bakar. Perbedaan
tertinggi konsumsi bahan bakar antara
mesin standar dengan mesin yang
dilengkapi elektroliser air terjadi pada 15 mesin yang menggunakan elektroliser air
pada kuat arus 10 A dengan putaran mesin
4000 rpm. Pada kondisi ini, perbedaan
konsumsi bahan bakar yang terjadi
adalah sebesar 0.620 kg/jam, sehingga 20 penghematan bahan bakarnya adalah
sebesar 10 %. Pengujian yang dilakukan
secara on the road di jalan tol pada
mobil Suzuki Katana tahun 1990 berjenis
karburator, menghasilkan efisiensi 25 sebesar 30%.
2. Kadar Emisi gas Buang Gas buang yang dapat terukur pada
pengujian mesin ini adalah gas buang
NOx, CO, dan CO2. Ketiga gas buang ini 30 merupakan bagian dari polusi udara yang
dapat membahayakan kesehatan bila
melebihi kadar emisi dengan takaran
tertentu. Kadar emisi semua gas buang
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 60
(NOx, CO, dan CO2) yang diukur semuanya
dilakukan pada empat kondisi yang
berbeda: (a) menggunakan elektroliser
air yang dijalankan pada kuat arus 5 A,
(b) menggunakan elektroliser air yang 5 dijalankan pada kuat arus 10 A, (c)
menggunakan elektroliser air yang
dijalankan pada kuat arus 15 A, dan (d)
tanpa menggunakan elektroliser air
(mesin standar). 10 a. Gas buang Nitrogen Oksida (NOx)
Hasil pengujian pada kadar buang
gas nitrogen oksida, menggunakan alat
uji NOx meter-Horiba Mexa 720. Mesin
yang dilengkapi elektroliser air 15 menghasilkan kadar emisi gas buang NOx
yang lebih rendah dibandingkan dengan
dengan mesin standar pada semua kondisi
putaran mesin. Namun demikian, perbedaan
yang cukup signifikan terjadi pada 20 putaran mesin 3500 rpm antara mesin yang
dilengkapi elektroliser air 15 A dengan
mesin standar. Perbedaan kadar emisi gas
buang ini adalah sebesar 118,6 ppm,
sehingga menghasilkan reduksi gas buang 25 sebesar 23 % .
b. Gas Buang Karbon Monoksida (CO)
Berbeda dengan hasil pengukuran gas
buang NOx, kadar emisi gas buang CO
terukur (menggunakan alat uji Gasoline 30 Emission Tester-Sukyoung GA-401)
mengalami fluktuasi pada berbagai nilai
putaran mesin. Secara umum, kadar emisi
gas buang yang dihasilkan mesin standar
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 61
lebih kecil dibandingkan dengan kadar
emisi gas buang dari mesin yang
dilengkapi elektroliser air. Namun
demikian, pada nilai putaran mesin
tertentu (3000 dan 4500 rpm), kadar 5 emisi gas buang dari mesin yang
dilengkapi elektroliser air lebih rendah
dari kadar emisi gas buang mesin
standar. Perbedaan tertinggi kadar emisi
gas buang ini terjadi pada mesin dengan 10 elektroliser air 5 A pada putaran 3000
rpm, yaitu sebesar 0.7 ppm atau
mereduksi kadar emisi gas buang CO
sebesar 6 %.
c. Gas Buang Karbon Dioksida (CO2) 15
Dibandingkan dengan kadar emisi gas
buang NOx yang cenderung mengalami
peningkatan bila putaran mesin
dinaikkan, kadar emisi gas buang CO2
yang diukur menggunakan alat uji 20 Gasoline Emission Tester-Sukyoung GA-401
akan mengalami penurunan bila putaran
mesin dinaikkan. Kecuali untuk mesin
yang dilengkapi dengan elektroliser 15
A, kadar emisi gas buang CO2 yang 25 dihasilkan mesin yang dilengkapi
elektroliser cenderung lebih rendah
dibandingkan dengan kadar emisi gas
buang CO2 yang dihasilkan mesin standar.
Perbedaan tertinggi kadar emisi gas 30 buang ini terjadi pada mesin dengan
elektroliser air 10 A pada putaran 2500
rpm, yaitu sebesar 1.61 ppm atau
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 62
mereduksi kadar emisi gas buang CO
sebesar 23 %.
Klaim
5
1. Suatu alat/piranti bernama
elektroliser air untuk menghemat
bahan bakar minyak dan mereduksi
kadar emisi gas buang pada kendaraan
bermotor. 10 2. Alat sesuai dengan kalim
1,dimanawadah elektroliser terbuat
dari material acrilic.
3. Alat sesuai dengan kalim 1, dimana
larutan elektrolit yang digunakan 15 adalah KOH.
4. Alat sesuai dengan kalim 1, dimana
material yang digunakan adalah
stainless steel ST306L.
5. Alat sesuai dengan kalim 1, dimana 20 kuat arus listrik yang digunakan
untuk terjadinya proses elektrolisis
dalam rentang 5-15 A.
6. Alat sesuai dengan kalim 1, dimana
penghematan bahan bakar yang dapat 25 dicapai sebesar 30%.
7. Alat sesuai dengan kalim 1, dimana
reduksi kadar emisi gas buang Nox,
Co, dan CO2 sebesar 23%.
30
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 63
Abstrak
ELEKTROLISER AIR SEBAGAI PIRANTI
PENGHEMAT BBM DAN PEREDUKSI GAS BUANG
PADA KENDARAAN BERMOTOR 5
Invensi ini berhubungan dengan penemuan
sebuah piranti bernama elektroliser air
yang dapat menghemat penggunaan bahan
bakar minyak dan mereduksi kadar emisi 10 gas buang pada kendaraan bermotor. Lebih
khusus, invensi ini berhubungan dengan
klaim terhadap elektroliser air yang
meliputi struktur elektroliser air,
material yang digunakan sebagai wadah 15 elekrolisis, material yang digunakan
sebagai elektroda, komposisi larutan
elektrolit, dan variasi kuat arus yang
digunakan. Elektroliser air yang
berhasil dibuat dalam invensi ini 20 memiliki unjuk kerja dalam penghematan
BBM sebesar 10-30% dan dapat mereduksi
gas buang NOx, CO, dan CO2 sebesar 6-
23%.
25
30
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 65
Lampiran 5. Contoh Surat Kesepakatan Bersama Kepemlikan Paten
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
INVENTOR ELEKTROLISER AIR SEL KERING DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI INVENTOR
NOMOR: /UN40/HK/2011
Pada hari ini, Jum’at tanggal dua puluh empat bulan enam tahun dua ribu sebelas (24-06-2011), bertempat di gedung Partere Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Ida Hamidah, M.Si. : Peneliti/ Dosen/ Inventor
Universitas Pendidikan Indonesia yang berdomisili hukum di Universitas Pendidikan Indonesia - Jl. Dr.Setiabudhi No.229 Bandung 40154; dalam hal ini bertindak atas nama Para Inventor untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang berdomisili hukum di Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154;
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 66
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat membuat kesepakatan bersama tentang Pemegang Hak Paten Sederhana dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Inventor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 Definisi
(1) Yang dimaksud dengan Pemegang Hak Paten Sederhana
dalam kesepakatan ini adalah PIHAK KEDUA yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari PIHAK PERTAMA atas invensi yang dipatenkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Paten-Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, yang terkait dengan invensi “Elekstroliser Air Sel Kering sebagai Piranti Penghemat BBM dan Pereduksi Gas Buang”.
(2) Yang dimaksud dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Inventor dalam kesepakatan ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA atas nilai kegunaan yang diperoleh dari Paten Sederhana yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
(3) Yang dimaksud dengan Paten Sederhana adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang memiliki nilai kegunaan praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (intangible).
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 67
(4) Pemegang Hak Paten Sederhana seperti tercantum dalam ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dengan bukti Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Kepemilikan Paten Sederhana yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang dilakukan terpisah namun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.
Pasal 2
Pembiayaan
(1) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menyediakan biaya pendaftaran serta pemeriksaan paten sederhana sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menyediakan biaya pemeriksaan substantif Paten Sederhana yang didaftarkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(3) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menyediakan biaya penerbitan Sertifikat Paten Sederhana sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menyediakan biaya pemeliharaan Paten Sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Tarif Pemeliharaan Paten Sederhana pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahun pertama, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
b. Tahun Kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
c. Tahun Ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
d. Tahun Keempat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 68
e. Tahun Kelima sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
f. Tahun Keenam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
g. Tahun Ketujuh sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratu lima puluh ribu rupiah).
h. Tahun Kedelapan ebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
i. Tahun Kesembilan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
j. Tahun Kesepuluh sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(5) Apabila ada perubahan biaya dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia seperti yang disebutkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk membayar biaya pemeliharaan sesuai dengan Tarif Pemeliharaan Paten Sederhana yang berlaku.
Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
(1) Memperoleh perlindungan hukum atas penyalahgunaan
invensi Paten Sederhana oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
(2) Memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat non-ekonomi atas pemanfaatan Paten Sederhana oleh PIHAK KETIGA melalui PIHAK KEDUA.
(3) Dalam hal memperoleh hak seperti tercantum dalam ayat (1) dan (2), pihak PERTAMA wajib menyetujui permintaan PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Invensi Paten Sederhana seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 69
Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1) Sehubungan dengan statusnya sebagai pemegang Hak Paten
Sederhana, PIHAK KEDUA berhak untuk: - Membuat; - Menggunakan; - Menjual; - Mengekspor; - Menyewakan; - Menyerahkan; atau - Menyediakan untuk dijual; atau - Disewakan; atau - Diserahkan atas Paten Sederhana yang telah diakui/diberi sertifikat Granted oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
(2) PIHAK KEDUA berhak memberikan peluang kepada PIHAK KETIGA untuk menggunakan invensi Paten Sederhana untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, analaisa, atau bentuk pengujian lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari PIHAK KEDUA, dengan memberitahukan PIHAK PERTAMA. Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar adalah PIHAK KETIGA tidak melakukan ekploitasi terhadap invensi Paten sederhana yang mengarah kepada kepentingan komersial sehingga dapat merugikan atau bahkan menjadi kompetitor bagi PIHAK KEDUA.
(3) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan hak nya sebagaimana tercantum pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan halnya kepada dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 70
(4) Dalam hal perolehan manfaat atas Paten Sederhana yang digunakan oleh PIHAK KETIGA, PARA PIHAK wajib tunduk terhadap pembagian manfaat yang diuraikan dalam bagian terpisah dari kesepakatan bersama ini.
Pasal 5
Jangka Waktu Kesepakatan Bersama
Perjanjian ini terhitung efektif sejak penandatangan surat kesepakatan bersama ini dan berakhir saat masa perlindungan Paten Sederhana berakhir.
Pasal 6 Berkahirnya Kesepakatan Bersama
Dengan mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kesepakatan Bersama ini akan berakhir apabila terjadi keadaan atau peristiwa sebagai berikut: (1) Kesepakatan Bersama telah habis masa berlakunya; atau (2) Salah satu pihak tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih
kewajiban dan atau prosedur yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.,
Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan
(1) Surat Kesepakatan Bersama ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(2) Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas Surat Kesepakatan Bersaman ini maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.
Manajemen Hak Kekayaan Intelektual-2014 71
(3) Dalam hal perselisihan-perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum.
Pasal 8 Penutup
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari pihak mana pun, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.
PIHAK PERTAMA
(Dr. Ida Hamidah, M.Si.)
PIHAK KEDUA
(Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.)