LEMBAGA KEUANGAN BANK

Pengertian lembaga keuangan • Lembaga Keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu No.792/1990)

Bentuk Lembaga Keuangan

Perbandingan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan Lembaga Keuangan

Bank Non Bank

Penghimpunan Dana • Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito)

• Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman dari lembaga lain

• Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman dari lembaga lain.

Penyaluran Dana • Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi

• Kepada badan usaha dan individu

• Untuk jangka pendek, menengah dan panjang

• Terutama untuk tujuan investasi

• Kepada badan usaha dan individu

• Untuk jangka menengah dan panjang

Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sistem Lembaga Keuangan Bank

Pengertian Bank

• Bank adalah .....

Mekanisme Aktivitas Ekonomi pada Masyarakat Sederhana

Mekanisme Aktivitas Ekonomi pada Masyarakat Kompleks dan Modern

Fungsi & Kegiatan Bank

Jenis-jenis Bank Di Indonesia

Pendirian Bank Umum 1. Kepemilikan :

• Bank Umum hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Direksi Bank Indonesia kepada :

- Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia

- WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara

asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan• Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang :

- tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang

perbankan dan memiliki integritas menurut penilaian Bank

Indonesia

Pendirian Bank Umum

2. Modal• Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-

kurangnya senilai Rp.3 Triliun.• Modal disetor berasal dari warga negara asing dan/atau badan

hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank

• Sumber dana tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain

• Dana tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Ketentuan Kehati-hatian Bank

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)• Bank wajib memenuhi rasio KPMM (CAR) sebesar 8% yang dihitung

dari perbandingan antara modal dengan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

• Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)• BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam yang

tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 20% dari modal bank

• BMPK bagi pihak yang terkait dengan bank secara individu maupun secara keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank

Ketentuan Kehati-hatian Bank3. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)/Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN)• Untuk menutupi risiko kerugian penanaman dana, bank wajib

membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

• Cadangan Umum besarnya ditetapkan paling kurang 1% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar (tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai.

• Cadangan Khusus ditetapkan minimal :

- 5% dari aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah

dikurangi nilai agunan.

- 15% dari aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi

nilai agunan.

- 50% dari aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi

nilai agunan.

- 100% dari aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan

Ketentuan Kehati-hatian Bank4. Giro Wajib Minimum (GWM)

• Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah yang terdiri dari :

- GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah

- GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah• GWM dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas

(Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008)• Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah dihitung dengan

membandingkan jumlah SBI, SBSN dan/atau Excess Reserve milik bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir

Excess Reserve = Saldo Giro di BI – Kewajiban GWM Utama

Sanksi• Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM akan

dikenakan sanksi. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank pemenuhan GWM dalam rupiah, baik untuk GWM Utama dalam rupiah maupun untuk GWM Sekunder dalam rupiah, dilakukan dengan formula:

Kekurangan GWM x120%x suku bunga JIBORxhari kerja

360 x 10

Suku bunga JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) ydigunakan adalah rata-rata suku bunga JIBOR dalam rupiah jangka waktu 1 hari (overnight) pada hari terjadinya pelanggaran

Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah :Bank A memiliki rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8-15 Oktober sebesar Rp.55.000.000.000.000,- (lima puluh lima triliun rupiah). Komposisi saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia, SBI dan SBN milik bank yang tercatat pada rekening surat berharga bank di BI-SSSS sejak tanggal 24 sd tanggal akhir bulan Oktober sebagai berikut: (dalam juta rupiah)

Tanggal Saldo Rekening Giro Rupiah SBI dan SBN

24 Rp.3.500.000 1.500.000

25 Rp.3.500.000 1.500.000

26 Rp.2.750.000 1.350.000

27 Rp.2.000.000 1.500.000

28 Rp.2.500.000 1.325.000

29 Rp.2.800.000 1.325.000

30 Rp.2.750.000 1.375.000

31 Rp.2.750.000 1.375.000

1. Hitung pemenuhan GWM Utama Bank A pada BI!

2. Berapa GWM Sekunder dalam rupiah untuk Bank A dengan asumsi tanggal 24 dan 31 Oktober adalah hari Sabtu, dan tanggal 25 Oktober adalah hari Minggu?

3. Buat perhitungan sanksi pelanggaran GWM dalam rupiah pada tanggal yang terdapat kekurangan pemenuhan GWM, dengan asumsi rata-rata suku bunga JIBOR overnight sebesar 6%!

1. GWM Utama dalam rupiah = 5% x Rp.55 Triliun

= Rp.2.750 T

2. GWM Sekunder dalam rupiah = 2,5% x Rp.55 T

= Rp.1.375 T(dalam juta rupiah)

Tgl Saldo Giro

Excess Reserve

SBI, SBN +/- GWM Sekunder

Keterangan

24 3.500.000 750.000 1.500.000 875.000 Memenuhi

25 3.500.000 750.000 1.500.000 875.000 Memenuhi

26 2.750.000 0 1.350.000 -25.000 Kekurangan GWM Sekunder

27 2.000.000 -750.000 1.500.000 125.000 Kekurangan GWM Utama

28 2.500.000 -250.000 1.325.000 -50.000 Kekurangan GWM Utama dan GWM Sekunder

29 2.800.000 50.000 1.325.000 0 Memenuhi

30 2.750.000 0 1.375.000 0 Memenuhi

31 2.750.000 0 1.375.000 0 Memenuhi

3. Perhitungan Sanksi

• Tanggal 26 Oktober, bank kekurangan GWM sekunder sebesar 25.000 (1.375.000 – 1.350.000), sehingga sanksi =

25.000.000.000 x 120% x 6 x 1 = 50.000.000

360 x 10

• Tanggal 27 Oktober, bank kekurangan GWM utama sebesar 750.000 (2.750.000 – 2.000.000), sehingga sanksi =

750.000 .000.000x 120% x 6 x 1 = 1.500.000.000

360 x 10

• Tanggal 28 Oktober, bank kekurangan GWM utama sebesar 250.000 (2.750.000 – 2.500.000) dan kekurangan GWM sekunder sebesar 50.000 (1.375.000 – 1.325.000), sehingga sanksi =

300.000.000.000 x 120% x 6 x 1 = 600.000.000

360 x 10

Bank Perkreditan Rakyat

• BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR kegiatan usaha dan wilayah daerah kerjanya sangat terbatas, bila dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan BPR:

• Menerima simpanan dalam bentuk giro • Ikut serta dalam lalulintas pembayaran • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing • Melakukan kegiatan perasuransian • Melakukan penyertaan modal

Pendirian BPR

1. Kepemilikan :• BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan

Gubernur Bank Indonesia kepada :

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI

- pemerintah daerah• Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang :

- tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang

perbankan

- memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

- bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku

- bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat

Pendirian BPR2. Modal

• Rp.5 Miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta• Rp.2 Miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi

Jawa dan Bali, di wilayah kabupaten atau kotamadya Bodetabek• Rp.1 Miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah pulau Jawa dan

Bali diluar wilayah sebagaimana disebut dalam poin diatas• Rp. 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar

wilayah sebagaimana disebut dalam poin diatas• Sumber dana tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas

pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

• Dana tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Bank Syariah• Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah Islam yaitu jual beli dan bagi hasil

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Syariah Bank Konvensional

1 Berinvestasi pada usaha yang halal

Bebas nilai

2 Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee

Sistem bunga

3 Besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha

Besarannya tetap

4 Profit dan falah oriented Profit oriented

5 Pola hubungan kemitraan Hubungan debitur-kreditur

6 Ada Dewan Pengawas Syariah Tidak ada lembaga sejenis

Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Sistem BungaSistem Bunga Sistem Bagi Hasil

1 Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung

Penentuan besaarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi

2 Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan)

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang jalan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

4 Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh agama termasuk agama Islam

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

Lembaga Keuangan Internasional

Selain lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), juga terdapat beberapa lembaga keuangan internasional yang turut memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara-negara di dunia khususnya negara yang sedang berkembang.

• Bank Dunia (World Bank)• Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund)• Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank)• Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank)