Laporan hasil pengawasan SDKP Tahun 2014

AB VI PENUTUPBAB IIIHASIL PENGAWASAN SDKP TAHUN 2014

Pada hakekatnya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), agar SDKP dimanfaatkan secara bertanggungjawab, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun ekologi/lingkungan. Program pengawasan SDKP meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, operasional kapal pengawas, penanganan pelanggaran, dan dukungan manajerial pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP. Tata laksana pengawasan SDKP digambarkan sebagai berikut:Gambar 1. Tata Laksana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Beberapa capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan pengawasan SDKP selama tahun 2014 diuraikan sebagai berikut :A. Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan1. Pengembangan Sarana dan Prasarana PengawasanSarana dan prasarana pengawasan merupakan kebutuhan mutlak untuk mendukung pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan SDKP. a. Pembangunan Kapal Pengawas Kapal pengawas difungsikan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Sampai dengan tahun 2014 Ditjen. PSKDP telah memiliki 27 unit Kapal Pengawas Perikanan dengan berbagai ukuran seperti dapat dilihat pada Lampiran- 1.Untuk meningkatkan pengawasan kapal perikanan di laut, selain dari APBN, Ditjen. PSDKP mengupayakan pembangunan kapal pengawas melalui proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI), yang pendanaannya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Pada bulan November 2013, telah dilakukan peletakan lunas kapal (keel laying) sebagai tanda dimulainya pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal SKIPI berukuran panjang 60 m, terbuat dari baja dan alumunium, yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2015. Sampai dengan tahun 2014 progress kemajuan pembangunan SKIPI sudah mencapai 51,39%. b. Pembangunan Speedboat PengawasanUntuk mendukung pelaksanaan operasional pengawasan SDKP di UPT Ditjen. PSDKP dan Pemerintah Daerah, pada tahun 2014 Ditjen. PSDKP telah membangun Speedboat Pengawasan berukuran panjang 12 m sebanyak 3 (tiga) unit yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Pengawasan SDKP.

Sampai dengan tahun 2014, jumlah Speedboat Pengawasan SDKP menjadi 88 (delapan puluh delapan) unit, dengan rincian jumlah, jenis dan alokasi penempatan sebagaimana Lampiran 2.

c. Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Pada tahun 2014, telah dibangun sejumlah prasarana pengawasan yang dialokasikan pada UPT Pengawasan SDKP, yaitu: Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta; Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung; Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak; Stasiun Pengawasan SDKP Belawan. Rincian pembangunan prasarana pengawasan selama tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3.1. Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2014NOUpt Pengawasan SDKPPembangunan Prasarana Pengawasan

1Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta Bangunan pengawasan Satker PSDKP Lempasing Bangunan operator Satker PSDKP Banyuwangi Mess Operator Satker PSDKP Surabaya

2Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

Dermaga Pangkalan PSKDP Bitung Penampungan Sementara ABK Non Yustisia Gudang Barang Bukti Gudang Logistik Pos PSDKP Banggai Kepulauan

3Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak Pos PSDKP Pangkalanbun Mess Operator Pos PSDKP Pangkalanbun

4Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Satker PSDKP Lampulo Mess Operator Satker PSDKP Kuala Tungkal Pos PSDKP Idi Pos PSDKP Air Bangis Pos PSDKP Carocok Tarusan

2. Pemantauan Kapal Perikanan Pemantauan kapal perikanan dilakukan melalui implementasi sistem pemantauan kapal perikanan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Setiap kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI wajib memasang transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau Vessel Monitoring System (VMS) online.Berdasarkan data integrasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, jumlah kapal perikanan yang memiliki izin sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.791 unit. Dari jumlah tersebut jumlah kapal perikanan yang telah dipasang transmiter VMS on line sebanyak 4.213 unit. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister terdaftar di Pusat Pemantauan (Fishing Monitoring Centre) Ditjen. PSDKP diperoleh data transmiter aktif sebanyak 2.815 unit (51,71%) dan transmiter tidak aktif sebanyak 1.749 unit (48,29%). Penyebab ketidakaktifan transmitter VMS on line pada kapal perikanan, dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: kapal dalam perbaikan tahunan (docking), kapal dalam kondisi rusak, dan sengaja tidak mengaktifkan. Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) tahun 2013 dan tingkat keaktifan transmiter VMS tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.2 dan 3.3. Tabel 3.2. Rekapitulasi Penerbitan SKAT berdasarkan Ukuran Kapal Tahun 2014BulanPenerbitan Skat

BaruPerpanjangJumlah

Januari124215339

Februari159223382

Maret155277432

April124285409

Mei149240389

Juni154288442

Juli59246305

Agustus84405489

September64393457

Oktober54309363

Nopember36241277

Desember80213293

Tabel 3.3. Kinerja Transmitter SPKP Online tahun 2014BulanKeaktifan

Jumlah TransmiterAktifTidak Aktif

(Unit)(Unit)%(Unit)%

Januari3882254965,66133334,34

Pebruari4053264065,14141334,86

Maret4207276165,63144634,37

April4331284265,62148934,38

Mei4467284263,62162536,38

Juni4621297364,34164835,66

Juli4680279359,68188740,32

Agustus4104300873,29109626,71

September4137316276,4397523,57

Oktober4226321376,03101323,97

Nopember4222312473,99109826,01

Desember3622187351,71174948,29

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis pergerakan operasional kapal perikanan yang telah memasang dan mengaktifkan transmitter VMS, diperoleh data indikasi pelanggaran operasional kapal-kapal perikanan sebanyak 427 indikasi pelanggaran, dengan rincian seperti pada Tabel 3.4.Tabel 3.4. Rekapitulasi Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan Hasil Pemantauan Menggunakan Transmitter SPKP Tahun 2014NoIndikasi PelanggaranJumlah

1Tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan201

2Pelanggaran penangkapan ikan di teritorial144

3Transhipment11

4Pelanggaran penangkapan ikan di Laut Lepas70

5Tidak masuk pelabuhan check point1

Total427

Terhadap pemilik kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dilakukan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan-I, Surat Peringatan-II, dan Surat Peringatan-III. Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak menindahkan peringatan tersebut, Ditjen. PSDKP telah memberikan sanksi berupa pembekuan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT), kemudian menginformasikannya kepada Ditjen Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan. Pada tahun 2014 Ditjen. PSDKP telah melakukan tindaklanjut penanganan klarifikasi pelanggaran terhadap 147 Kapal berupa merekomendasikan kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk memberikan sanksi administratif terhadap 27 kapal perikanan yang tidak menaati ketentuan mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, pemberian surat teguran dari Direktur Jenderal PSDKP sebanyak 53 kapal perikanan dan dilakukan pemanggilan terhadap 67 kapal perikanan.

B. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan meliputi 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1)Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan; (2)Pengawasan Kegiatan Pembudidayaan Ikan; (3)Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan (4)Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).1. Pengawasan Kegiatan Penangkapan IkanPengawasan kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada saat keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan di pelabuhan. Operasi ketaatan kapal di pelabuhan ditujukan untuk mengetahui dan mengoptimalkan ketaatan kapal perikanan melalui penerapan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO). Pengawasan di pelabuhan lebih merupakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal di laut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama kurun waktu tahun 2014, telah dilakukan pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi [SLO] bagi kapal-kapal perikanan di wilayah barat sebanyak 135.194 lembar SLO, 115.002 lembar HPK Kedatangan, dan 140.483 lembar HPK Keberangkatan. Sedangkan di wilayah timur sebanyak 64.240 lembar SLO, 62.665 lembar HPK Kedatangan, dan 65.055 lembar HPK Keberangkatan, dengan tingkat capaian kelaikan kapal perikanan sebesar 96,23% di wilayah Barat dan 98,74% di wilayah Timur.

Rincian Jumlah SLO yang di terbitkan dan tingkat ketaatan kapal berdasarkan wilayah kerja selama tahun 2014 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Pemeriksaan Kapal Perikanan Sebelum Operasi Penangkapan Ikan dan Tingkat Kelaikan Kapal Perikanan sampai dengan 2014No.LokasiHPK KedatanganHPK KeberangkatanJumlahSLO Yang Diterbitkan (Lembar)Tingkat Kelaikan Kapal (%)

1Wilayah Barat115.002140.483135.19496,23

2Wilayah Timur62.66565.05564.24098,74

Jumlah177.667205.538199,43497,48

Meskipun masih ditemui adanya pelanggaran di dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, namun secara umum terdapat kecenderungan peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Khusus di bidang penangkapan ikan, terjadi peningkatan persentase ketaatan kapal perikanan yang diperiksa sebelum melakukan operasi penangkapan ikan, ketika mendaratkan hasil tangkapan, dan pasca pendaratan hasil perikanan. Namun persentase ketaatan tersebut baru dapat dibandingkan terhadap kapal-kapal perikanan yang tersedia data perijinannya dan yang mampu diperiksa, karena belum seluruh kapal perikanan yang beroperasi dapat diperoleh data perizinannya. Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah belum tersedianya data yang akurat mengenai jumlah kapal perikanan, khususnya yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu kapal-kapal perikanan yang berukuran di bawah 30 GT.

2. Pengawasan Kegiatan Pembudidayaan IkanPengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2014, dalam rangka pengawasan usaha budidaya ikan telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Pembinaan teknis pengawasan usaha budidaya ikan dilaksanakan di 9 (sembilan) lokasi yaitu : provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Papua Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat;b. Kegiatan identifikasi dan verifikasi usaha budidaya dilakukan di 10 lokasi (Provinsi Lampung, NTB, Kalimantan Timur, Papua Barat, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kep. Bangka Belitung, dan Sumatera Utara). Identifikasi dan verifikasi pengawasan usaha budidaya perikanan terhadap pengusaha/pelaku usaha budidaya sebanyak 51 unit usaha dengan hasil sebagai berikut : 1) Unit usaha yang memiliki perizinan (SIUP/IUP) sebanyak 19 unit, 2) Unit usaha yang terdaftar di Dinas Kelautan Perikanan sebanyak 29 unit, dan 3) Unit usaha yang tidak memiliki izin (SIUP/IUP) sebanyak 3 (tiga) unit. c. Uji petik pengawasan peredaran obat dan pakan ikan dilakukan di 8 (delapan) lokasi yaitu di Provinsi NTB, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara). Berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan : Adanya Distributor, Depo/Toko obat ikan yang belum mempunyai izin usaha sebagai distributor, depo/toko obat ikan sesuai Permen KP No.PER.15/MEN/2007 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha obat ikan; Adanya penggunaan dan peredaran Pakan ikan yang belum terdaftar di KKP sebagaimana diatur dalam Permen KP No.PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan; Ada obat ikan impor yang masuk dan beredar secara bebas diantaranya Vitamin C Produk Fishery Form Countial-Sinjia Chuang; Pada umumnya dibeberapa toko obat masih menjual anti biotik jenis Inrofloxs 12 dan 25 yang dilarang penggunaannya; Pelaku usaha budidaya masih ada yang menggunakan obat ikan yang tidak tercantum dalam Buku Index Obat yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti penggunaan insektisida (mencampurkan beberapa insektisida) untuk membunuh hama sebelum benih ikan ditebarkan ke dalam kolam dan penggunaan hormon yang berbahaya bagi kesehatan manusia.d. Sosialisasi dan implementasi pengawasan usaha budidaya di 3 (tiga) lokasi industrialisasi yaitu di Kab. Takalar -Sulawesi Selatan, Kab. Banjar-Kalimantan Selatan, Brondong Jawa Timur.

3. Pengawasan Usaha Pengolahan, Pemasaran, dan Pengangkutan Hasil Perikanan Selama tahun 2014, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengawasan usaha pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan hasil perikanan, sebagai berikut:a. Evaluasi hasil identifikasi dan verifikasi pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di 47 unit usaha pengolahan dilakukan di 9 (sembilan) Lokasi yaitu : Cirebon, Banten, Karawang, Pelabuhan Ratu, Tegal, Sorong, Lombok, Bitung dan Tarakan. Verifikasi dilakukan terhadap: Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP/HACCP); Sertifikat Kesehatan Ikan (SKI); Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); asal bahan baku; kapasitas terpasang; data kapal; Kemitraan/kerjasama dengan perusahaan penangkapan ikan; produksi dan pemasaran; dan surat ijin pemasukan hasil perikanan. Dari hasil verifikasi tersebut masih ditemukan pelanggaran ketidaksesuaian dokumen yang dilakukan oleh UPI, sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi antar unit Eselon I lingkup KKP dan instansi terkait lainnya. b. Pembinaan pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dilaksanakan di 19 lokasi yaitu Satker PSDKP Benoa Bali, Pos PSDKP Tarakan, Satker PSDKP Kendari, Satker PSDKP Padang, Satker PSDKP Bengkulu, Satker PSDKP Pekalongan, Satker PSDKP Aceh/Lampulo, Satker PSDKP Pati/Juwana, Satker PSDKP Cirebon, Pos PSDKP Blanakan, Satker PSDKP Surabaya, Stasiun PSDKP Belawan Medan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bandung, Pos PSDKP Entikong, Pangkalan PSDKP Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten.c. Evaluasi hasil pengawasan usaha pengolahan ikan skala kecil dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran para pelaku usaha dalam hal penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya (formalin) pada produk hasil perikanan. Kegiatan Evaluasi ikan Skala kecil dilaksanakan di 13 lokasi yaitu : Cirebon (kejawanan), Bali, Mamuju, Pelabuhan Ratu, Banten, Medan, Blanakan, Surabaya/Pasuruan, Karangantu, Karangsong, Gresik, Pontianak, Bogor, Jakarta, Cirebon, Karawang. Dari hasil pengujian terhadap 441 sampel diperoleh hasil 17 (3.85%) positif mengandung formalin, 424 (96.15%) sample negatif tidak mengandung formalin, hal ini sangat baik karena adannya penurunan pengunaan bahan tambahan berbahaya formalin di masarakat pengolah ikan tradisional/skala kecil.d. Pengawasan ekspor impor hasil perikanan yaitu pemeriksaan keluar masuk hasil perikanan yang berkoordinasi dengan BKIPMKP, Ditjen P2HP, Pelabuhan Perikanan dan Dinas Perikanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Health Certificate (HC), Sertifikat Pelepasan, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), Surat Ijin pemasukan hasil perikanan, jenis dan jumlah ikan. Sasaran pengawasan ekspor impor hasil perikanan adalah tempat lalu lintas keluar masuk hasil perikanan di 12 lokasi, yaitu : Pontianak, Bogor, Banten, Makassar, Sorong, Tegal, Pekalongan, Bitung, Jambi, Entikong, Lampung dan Pelabuhan Ratu.e. Sosialisasi pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran dilokasi industrialisasi di Medan (Sumatera Utara) dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

4. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Pembinaan POKMASWAS berupa sosialisasi dan bimbingan teknis terkait bidang pengawasan SDKP Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, Ditjen PSDKP telah mengebangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pengembangan SISMASWAS dilakukan dengan melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP [POKMASWAS], dan melakukan pembinaan (sosialisasi dan bimbingan teknis). Sampai dengan tahun 2014 telah ditargetkan pembinaan terhadap 1.452 POKMASWAS di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, sampai dengan bulan November 2014 telah terbina sebanyak 1.206 POKMASWAS yang aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan SDKP (data per Desember 2014 dalam proses rekapitulasi).Permasalahan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS , antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki POKMASWAS (sarana transportasi pemantauan, komunikasi, dan dokumentasi), belum seluruh POKMASWAS yang dibentuk berperan aktif dalam pengawasan SDKP, dan laporan POKMASWAS tentang pelanggaran di bidang perikanan belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Terkait permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan sarana prasarana pengawasan untuk POKMASWAS, penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan POKMASWAS, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut pelaporan oleh POKMASWAS.C. Operasional Pengawasan Sumber Daya KelautanPengawasan sumber daya kelautan merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K), sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2014. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan meliputi 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1)Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi; (2)Pengawasan pencemaran perairan; (3)Pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (4)Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati.

1. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi PerairanSelama Tahun 2014, pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi telah dilaksanakan di 18 lokasi, yaitu : Batang, Kejawanan, Banyuwangi, Labuan Lombok, Bintan, Anambas, Tanjung Pandan, Mamuju, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, Banggai Kepulauan, Sorong, Ternate, Bacan, Lempasing, Pekalongan dan Kuala Tungkal. Hasil Pengawasan di 18 lokasi tersebut, sebagai berikut:(mohon masukan dari Dit. SDK tambahkan Foto-foto Kegiatan)

2. Pengawasan Pencemaran PerairanSelama tahun 2014, pengawasan pencemaran perairan telah dilaksanakan di 14 lokasi, yaitu: Bitung, Batam, Pekalongan, Pengambengan, Lempasing, Tegal, Cirebon, Banjarmasin, Banyuwangi, Juwana, Makassar, Surabaya, medan dan Probolinggo. Hasil Pengawasan di 14 lokasi tersebut, sebagai berikut:(mohon masukan dari Dit. SDK tambahkan Foto-foto Kegiatan)

3. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilSelama tahun 2014, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil telah dilaksanakan di 13 lokasi, yaitu: Batam, Tanjung Balai Karimun, Sungailiat, Kep. Seribu, Juwana, Surabaya, Probolinggo, Balikpapan, Makassar, Bacan, Flores, Lombok, dan Sorong. Hasil Pengawasan di 13 lokasi tersebut, sebagai berikut:(mohon masukan dari Dit. SDK tambahkan Foto-foto Kegiatan)

4. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non HayatiSelama tahun 2014, pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati telah dilaksanakan di 14 lokasi, yaitu: Tanjung Balai Karimun, Serang, Bolaang Mongondow, Mamuju, Kep. Seribu, Surabaya, Sungailiat, Kijang, Blanakan, Belitung, Selayar, Balikpapan, Juwana, dan Pontianak. Hasil Pengawasan di 13 lokasi tersebut, sebagai berikut: (mohon masukan dari Dit. SDK tambahkan Foto-foto Kegiatan)

Pada bulan Maret 2014, Ditjen. PSDKP telah berhasil menggagalkan pencurian benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT) oleh kapal pencuri BMKT di kawasan perairan Pulau Numbing - Provinsi Kepulauan Riau. Dalam operasi rutin pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan POLSUS PWP3K berhasil menangkap KM. PENYU dengan tonase 27 GT, mengamankan 3.680 keping BMKT dalam kondisi utuh, dan 327 keping dalam bentuk fragmen/pecahan. BMKT yang berhasil diamankan tersebut terdiri atas benda-benda berbahan dasar keramik yang berbentuk guci, tempayan, mangkuk, dan bentuk lainya, yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun.

Hasil Pengawasan Jenis ikan yang dilindungi Pari MantaDi samping itu, pada Agustus 2014, POLSUS PWP3K berh asil menggagalkan perdagangan insang pari manta sebanyak 6 (enam) Kg insang kering pari manta (setara 4 ekor) dan 13 (tiga belas) pack daging kering penyu di Surabaya. Kemudian pada bulan Oktober 2014, juga berhasil digagalkan perdagangan sebanyak 1 (satu) ekor pari manta seberat 60 Kg dan 25 Kg insang kering pari manta (setara 19 ekor) di Indramayu.

D. Operasi Kapal PengawasGelar Operasi Rutin Pengawasan SDKP di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI) dilakukan dengan mengerahkan 27 unit Kapal Pengawas SDKP. Operasi kapal pengawas mencakup 2 (dua) wilayah utama pengawasan yaitu :a. WPP-NRI di wilayah Barat yang terdiri dari: WPP-NRI 571 (meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman); WPP-NRI 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan); WPP-NRI 712 (meliputi Laut Jawa); dan b. WPP-NRI Wilayah Timur yang terdiri dari: WPP-NRI 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali); WPP-NRI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); WPP-NRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); WPP-NRI 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera); WPP-NRI 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik); dan WPP-NRI 718 (Laut Aru, Arafuru dan Laut Timor bagian Timur).Daerah yang dijadikan pangkalan aju untuk wilayah Barat adalah di Belawan, Jakarta, Pontianak, Bangka, Batam, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan Dumai. Sedangkan untuk wilayah timur adalah di Tual, Bitung, Tobelo, Sorong, Luwuk dan Ternate. Lokasi-lokasi pangkalan aju tersebut dipilih berdasarkan posisinya yang strategis: (1) berada dekat dengan WPP-NRI yang rawan kegiatan illegal fishing; (2)kemudahan akses untuk memperoleh perbekalan, pengisian bahan bakar; dan (3) memiliki fasilitas tambat labuh kapal.Selama tahun 2014, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 2.033 kapal perikanan yang terdiri dari 16 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 2.017 Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap sejumlah 39 kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan yang terdiri dari 23 unit KII dan 16 unit KIA. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh KII tersebut antara lain: menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap/dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground)yang telah ditentukan dalam SIPI. Adapun pencurian ikan yang dilakukan oleh KIA berasal dari Thailand dan Vietnam.Secara keseluruhan, gelar operasi pengawasan SDKP oleh kapal pengawas di wilayah Barat dan Timur selama tahun 2014 berlangsung dengan cukup baik dan optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha perikanan yang terlihat dari berkurangnya tindak pidana pelanggaran dan berhasilnya penahanan terhadap para pelaku illegal dan destructive fishing yang mengancam kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Rincian hasil operasi kapal pengawas maupun Operasi Bersama Instansi Terkait dan Negara lain Tahun 2005-2014 disajikan seperti pada Lampiran 3. Adapun secara total selama 5 tahun terakhir (2010-2014), Ditjen PSDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 15.833 unit kapal perikanan, terdiri atas 15.451 Kapal Perikanan Indonesia (KII) dan 382 Kapal Perikanan Asing (KIA). Dari hasil pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut, Ditjen. PSDKP telah berhasil menangkap 508 kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, terdiri atas 143 KII dan 365 KIA. Berdasarkan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah KIA pelaku IUU fishing kurang lebih mencapai dua setengah kali jumlah KII pelaku IUU fishing. Hal ini selain menunjukkan masih maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal KIA, juga menandai kecenderungan peningkatan ketaatan para pelaku usaha perikanan dalam negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Tabel 3.6. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2010-2014

TahunDiperiksaDitangkapKeteranganKIIKIAJMLKIIKIAJMLJumlah KP20102.0891662.255241591832420113.269793.34830761062520124.252744.32642701122620133.824473.8712444682620142.017162.03323163927Total15.45138215.833143365508

Selain operasi mandiri oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP, juga dilakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait (TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA) yang biasa disebut dengan istilah Operasi Bersama. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasaan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran. Kerjasama operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP bersama dengan instansi terkait pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:a. Patroli Terkoordinasi Australia-Indonesia (Patkor Ausindo) dilaksanakan 3 (tiga) kali di perbatasan ZEE Indonesia dan Australia di Laut Arafura dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 54 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 1 (satu) unit KII ditangkap karena terindikasi melakukan pelanggaran, sedangkan patroli terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) dilaksanakan 2 (dua) kali di perairan perbatasan Selat Malaka dengan hasil pemeriksaan sebanyak 30 Kapal Ikan Indonesia (KII).b. Operasi bersama dengan Bakorkamla dalam Operasi Gurita : 7 (tujuh) kali dan Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST) : 2 (dua) kali dengan kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 222 KII dan 6 (enam) KIA. Dari kapal-kapal perikanan yang diperiksa tersebut, sebanyak 6 (enam) KIA di tangkap karena terindikasi melakukan pelanggaran.

E. Penanganan Pelanggaran1. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananPenanganan pelanggaran oleh Ditjen. PSDKP atas kapal-kapal perikanan pelaku tindak pidana di bidang perikanan dilakukan hingga ke tahap P-21. Selama tahun 2014 dari 58 kasus penanganan tindak pidana perikanan, sebanyak 13 kasus tidak diproses pidana hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 44 kasus diproses pidana dan 1 (satu) kasus masih dalam proses penerimaan/penelitian Perkembangan 44 kasus yang diproses pidana: 8 (delapan) kasus dalam proses penyidikan, 23 kasus dalam proses penyerahan Tahap II, 2 (dua) kasus sudah kasasi dan 11 (sebelas) kasus sudah Inkracht, sebagaimana Tabel 3.7.Tabel 3.7. Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Perikanan s/d Tahun 2014NoPenanganan KasusJumlah

1Proses Hukum:44 Kasus

Penyidikan Tahap II Kasasi Inckraht (kekuatan hukum tetap)8 Kasus23 Kasus2 kasus11 Kasus

2Tindakan Administratif13 Kasus

3Penerimaan/Penelitian1 Kasus

Total58 Kasus

2. Penanganan Barang Bukti Kapal Perikanan Pelaku Tindak Pidana PerikananTermasuk dalam kegiatan panganan pelanggaran adalah kegiatan penanganan barang bukti dari hasil tindak pidana perikanan dan penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Berdasarkan hasil operasi pengawasan kapal perikanan selama tahun 2014, barang bukti berupa kapal perikanan yang ditangkap sebanyak 58 kapal. Perkembangan penanganan barang bukti tersebut 13 kapal dikenai sanksi administratif, 1 (satu) kapal dikenai tindakan lain, 8 (delapan) kapal dalam proses penyidikan, 23 kapal dalam proses penyerahan tahap II, dan 11 (sebelas) kapal telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht.

3. Penanganan Awak Kapal Kapal Perikanan Pelaku Tindak Pidana PerikananPenanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, selama tahun 2014, jumlah Awak Kapal Tindak Pidana perikanan yang ditangani oleh Ditjen. PSDKP sebanyak 457 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 awak kapal tidak diproses dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 11 awak kapal dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dan 337 awak kapal diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum. Rekapitulasi penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan selama tahun 2014 seperti disajikan pada Lampiran 4. 4. Advokasi Nelayan IndonesiaSesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, Ditjen. PSDKP melakukan advokasi (pendampingan berupa pemulangan) bagi nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain yang berbatasan laut karena diduga melakukan penangkapan ilegal di wilayah perairan negaranya. Dalam hal ini, Ditjen PSDKP bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara bersangkutan. Hasil Rekapitulasi data hasil advokasi nelayan Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama kurun waktu 2014, seperti disajikan pada Tabel 3.8.Tabel 3.8. Advokasi Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri s/d Tahun 2014

No.Negara Jumlah Kapal Jumlah Nelayan Yang DitangkapStatusDibebaskan/Dipulangkan Belum Dibebaskan/Ditahan/ Diproses Hukum/ Menunggu PemulanganMelarikan Diri/Meninggal Dunia1Malaysia76380353252*2Australia44271271003Rep. Palau22020004PNG31714305Timor Leste21414006India3141121**Jumlah130716683303Keterangan :*) melarikan diri **) meninggal dunia di tengah laut

5. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Sebagai upaya dalam meningkatkan penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, Ditjen. PSDKP menginisiasi pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan pembentukan Pengadilan Perikanan.

Forum Penanganan Tindak pidana Perikanan bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan, diantaranya Kejaksaan Agung, TNI AL, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2014 telah dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di 1 (satu) Provinsi yaitu provinsi Kep. Bangka Belitung, sehingga total jumlah Forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang terbentuk sampai dengan tahun 2014 menjadi 30 Provinsi. Adapun 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua masih dalam tahap proses pembentukan. Daftar provinsi yang telah membentuk forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana pada Tabel 3.9.Tabel 3.9.Forum Koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang Terbentuk s/d 2014 NODAERAH/LOKASINODAERAH/LOKASI

1Provinsi NAD16Provinsi Nusa Tenggara Barat

2Provinsi Sumatera Utara17Provinsi Nusa Tenggara Timur

3Provinsi Sumatera Barat18Provinsi Kalimantan Timur

4Provinsi Jambi19Provinsi Kalimantan Tengah

5Provinsi Bengkulu20Provinsi Kalimantan Selatan

6Provinsi Lampung21Provinsi Kalimantan Barat

7Provinsi Kep. Bangka Belitung22Provinsi Sulawesi Selatan

8Provinsi Kep. Riau23Provinsi Sulawesi Utara

9Provinsi DKI Jakarta24Provinsi Sulawesi Tengah

10Provinsi Jawa Barat25Provinsi Sulawesi Barat

11Provinsi Banten26Provinsi Sulawesi Tenggara

12Provinsi Jawa Tengah27Provinsi Gorontalo

13Provinsi D.I. Yogyakarta28Provinsi Maluku

14Provinsi Jawa Timur29Provinsi Maluku Utara

15Provinsi Bali30Provinsi Papua Barat

6. Pembentukan Pengadilan PerikananPengadilan Perikanan berfungsi khusus untuk menangani kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Pengadilan Perikanan berada di lingkungan peradilan umum, dan diawaki oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana perikanan, yang terdiri atas karir dan dua hakim ad hoc perikanan.Pada akhir tahun 2014, telah diresmikan 3 (tiga) pengadilan perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu di Ambon, Merauke dan Sorong. Dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2014 telah terbentuk pengadilan perikanan sebanyak 10 (sepuluh) pengadilan perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia.

F. Kerjasama Pengawasan SDKP 1. Kerjasama Luar Negeri Upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, regional dan bilateral,) dimaksudkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan Illegal fishing. Beberapa kerjasama luar negeri di bidang pengawasan SDKP yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikuta. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)Indonesia-AustraliaFisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegalfishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2014 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: 1) Coordinated PatrolCoordinated Patrol (Patroli Terkoordinasi) yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing batas ZEE kedua negara. Kegiatan ini dilaksanakan 1 sampai 3 kali setahun sejak tahun 2007, dan dimaksudkan untuk mengawasi praktek IUU fishing di perairanLaut Arafura, khususnya menekan persentase illegal fishing oleh kapal asing di perairan tersebut. Di dalam kegiatan ini, Australia melibatkan kapal pengawas pantai Bea Cukai ACV TRITON, dan pesawat udara pengawas pantai Dash 8. Indonesia melibatkan beberapa unit kapal pengawas jenis Hiu Macan dan Hiu. Selama patroli, komunikasi antara kedua pihak dilakukan intensif guna pemantauan posisi masing-masing, posisi target operasi dan situasi secara umum. Kegiatan ini selalu diikuti oleh kegiatan evaluasi (debriefing) patroli terkoordinasi dan perencanaannya;2) Pertukaran data dan informasi Pengawasan/Data and Information Exchange Dalam rangka mendukung pengawasan SDKP, pihak Border Protection Command (BPC) akan menyediakan data hasil pemantauan harian pesawat pengawas pantai Australia. Data dimaksud juga disediakan selama kegiatan patroli terkoordinasi berlangsung. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran data pengawasan. Selama tahun 2013, telah dilakukan ujicoba pertukaran dengan menggunakan contoh data (dummy) guna memastikan data yang dikirimkan dapat diterima dengan baik. Forum menyepakati untuk melanjutkan program ini, antara lain melalui rencana pembahasan lebih lanjut tentang aspek teknis yang dibutuhkan guna memastikan program ini dapat diimplementasikan secara efektif.

3) Technical AssistanceDalam kerangka forum, Australia menyediakan bantuan berupa expertise dalam peningkatan kemampuan kru kapal pengawas KKP, baik berupa training maupun bantuan peralatan /nstalasi komunikasi seperti telepon satelit dan radio UHF, serta ujicoba dan latihan komunikasi. Training yang dimaksud diantaranya adalah Ship Search Training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta mengenai pentingnya keselamatan kerja, serta penggunaan perlengkapan keselamatan di atas kapal. Selain itu juga untuk memperkenalkan peralatan yang fungsinya dapat digunakan untuk melakukan peran pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi di laut. 4) Port VisitMasing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan dan pertukaran informasi. Pada saat bersamaan, juga sekaligus dilakukan simulasi atau latihan patroli bersama, termasuk melakukan technical assistance.5) Pertemuan IAFSFIAFSF melaksanakan pertemuannya setiap tahun. Pertemuan bertujuan untuk membahas perkembangan dari implementasi kesepakatan pertemuan pada tahun sebelumnya. Ruang lingkup agenda pertemuan membahas isu-isu yang terkait dengan point (1) sampai dengan (5) di atas. Selain itu, forum juga membahas perkembangan isu atau isu baru yang terjadi di perairan laut Arafura, seperti misalnya potensi meningkatnya kapal penyuplai logistik ilegal yang mendukung operasional kapal-kapal penangkap ikan di perairan laut Arafura. b. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region. RPOA merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan regional (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura). Substansi kerjasama dalam RPOA, mencakaup hal-hal utama : (1)understanding the current resource and management situation in the region; (2)implementation of international and regional instruments; (3) implementing Coastal State measures; (4)enforcing Flag State responsibilities; (5)developing Port State measures; (6)considering regional market measures; (7)developing regional capacity building;(8)strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems.

Rincian perkembangan kerjasama RPOA sejak pengesahannya tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 5.

2. Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama pengawasan di dalam negeri dijalin dengan Instansi pusat terkait meliputi : TNI-AL, POLAIR, BAKORKAMLA, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, maupun dengan Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dijalin dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.Tabel 3.10. Kerjasama Pengawasan di Dalam Negeri s/d Tahun 2014NoKerjasama Antar PihakWujud Kerjasama

1Ditjen. PSDKP dengan TNI-AL Operasi . Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI] Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas

2Ditjen. PSDKP dengan TNI-AU Operasi . Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ; Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

3Ditjen. PSDKP dengan POLAIR Operasi Pengawasan Bersama di Laut Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut Pelatihan Menembak Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K

4Ditjen. PSDKP dengan BAKORKAMLA Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita); Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

5Ditjen. PSDKP dengan MAPembentukan Pengadilan Perikanan

6Ditjen PSDKP dengan KEJAGUNGPenyelesaian Tindak Pidana Perikanan

7Ditjen. PSDKP dengan Lembaga Sandi NegaraPengamanan informasi operasi Kapal Pengawas untuk mencegah kebocoran informasi.

8Ditjen. PSDKP dengan PEMDA Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda; Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran; Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP; Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli.

3. Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral LainnyaDirektorat Jenderal PSDKP juga berpartisipasi aktif dalam kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pengawasan dan penanggulangan IUU Fishing dengan organisasi/negara lain seperti kerjasama:

Multilateral seperti FAO-dukungan persiapan implementasi Port State Measures Model Scheme untuk penanggulangan IUU Fishing; Uni Eropa-dukungan ketentuan perdagangan ikan (EC Regulation 1005/2008) untuk memerangi IUU Fishing yang berlaku sejak 1 Januari 2010, UN Trans-nationalOrganizaed Crime (UNTOC) yang mengupayakan IUU Fishing dikategorikan sebagai Trans-national Organizaed Crime; Regional seperti RFMOs (IOTC, CCSBT dan WCPFC) dimana Ditjen PSDKP aktif dan mendorong dalam memenuhi kepatuhan resolusinya, diantaranya implementasi VMS dan instrumen pengawasan di pelabuhan; ASEAN, SEAFDEC, FAO-APFIC dan implementasi RPOA. Bilateral seperti dengan United States (kerjasama capacity building dalam pemberantasan IUU Fishing dengan NOAA-USAID-ICITAP-TrilateralLaw Enforcement); Taiwan (penjajagan kerjasama dengan Taiwan Coast Guard), China (Pertemuan tahunan Technical Consultation Meeting, pertemuan kerjasama perikanan), Malaysia (advokasi nelayan Indonesia), Vietnam (Koordinasi dan kerjasama Penanggulangan Praktek Illegal Fishing), Thailand (Annual meeting of Joint Commission Indonesia-Thailand, Koordinasi Regional, Perpanjangan l Penanggulangan Praktek Illegal Fishing dan Promosi Ekonomi Maritim di Luar Negeri, Filipina (pengecekan deletion certificate), dan Timor Leste (advokasi nelayan)1. G. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan SDKPPengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pengawasan SDKP dilakukan melalui berbagai pelatihan, Bimtek dan kegiatan pembinaan lainnya. Selama tahun 2014, beberapa kegiatan pengembangan dan peningkatan SDM, yang telah dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP diantaranya :1) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditjen. PSDKP Tahun 2014. Kegiatan diikuti oleh 52 orang CPNS hasil penerimaan tahun 2013 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Substansi pembinaan yang diberikan mencakup kebijakan pengawasan SDKP, peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan, penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta substansi teknis operasional pengawasan SDKP. 2) Pelatihan Calon Awak Kapal Pengawas Tahun 2014. Kegiatan diikuti oleh 21 orang Calon awak kapal pengawas lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Substansi pembinaan teknis yang diberikan mencakup kebijakan pengawasan SDKP, peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan, penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta substansi teknis operasional pengawasan SDKP. 3) Kegiatan peningkatan kompetensi pengawas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kewenangan kepolisian khusus yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret s/d 8 Mei 2014, Bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Cisarua Lembang. Peserta adalah para Pengawas Perikanan yang diundang dan dipilih dari UPT/Satker/Pos PSDKP di seluruh Indonesia berjumlah 60 (enam puluh) orang. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka pengawas perikanan memiliki wewenang kepolisian khusus dan mampu mengemban tugas dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 36.4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan calon PPNS Perikanan. Diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Diklat PPNS Perikanan kali ini yaitu mulai dari seleksi peserta, prosedur dan pelaksanaan diklat telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Diklat dilaksanakan di Pusat Pendidikan Reskrim Megamendung Polri yang dimulai tanggal 20 Agustus s.d 18 Oktober 2014 dengan diikuti 30 peserta yang berasal dari Pusat dan UPT Ditjen PSDKP.5) Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan II (ANKAPIN II) sebagai upaya peningkatan kualifikasi permesinan dan kepelautan bagi awak kapal pengawas bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi dan diikuti oleh 27 Awak Kapal Pengawas. Dengan dilaksanakan pelatihan tersebut, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan memaksimalkan kinerja tugas dan fungsi awak kapal pengawas guna menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan operasi pengawas sumber daya kelautan dan perikanan diatas kapal.6) Pelatihan Basic Safety Training (BST), pada tanggal 20-29 Maret 2014 bertempat di Pusat Pelatihan Maritim Pertamina (Pertamina Maritime Training Centre) di kawasan Rawamangun Jakarta dan diikuti oleh 31 Awak Kapal Pengawas. Dengan dilaksanakan pelatihan tersebut, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran semua awak kapal pengawas terhadap pentingnya tindak pencegahan kecelakaan dan menggugahnya untuk mendorong semua yang ada dilingkungan kerjanya agar mau melakukan tindakan pencegahan kecelakaan.7) Pembekalan Pengawas Perikanan Tingkat Dasar Tahun 2014. Kegiatan diikuti oleh 60 orang Pengawas Perikanan pada UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Substansi pembinaan teknis yang diberikan mencakup kebijakan pengawasan SDKP, peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan, penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta substansi teknis operasional pengawasan SDKP.

2. Pengembangan Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananPengembangan kelembagaan pengawasan SDKP difokuskan pada pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP dan pengembangan Pengadilan Perikanan. Tujuan utama dari pengembangan kelembagaan ini adalah untuk mengoptimalkan peran UPT Pengawasan SDKP dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.Selama tahun tahun 2014 pengembangan kelembagaan UPT Pengawasan SDKP telah menghasilkan : Peta potensi UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP; Rancangan Kriteria Standar UPT Pengawasan SDKP; serta Draft Naskah Akademis Pengembangan UPT Pengawasan SDKP yang saat ini telah dalam proses pengusulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Pengawasan SDKPPenyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pengendalian SDKP merupakan bagian penting dari implementasi dan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiman telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Keberadaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan tersebut sangat diperlukan sebagai landasan hukum operasional kegiatan pengawasan di lapangan. Selama tahun 2014, Ditjen. PSDKP telah menyusun dan menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri, 6 (enam) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP, 5 (lima) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP, 2 (dua) Rancangan Perdirjen PSDKP, 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri.a. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 01/DJPSDKP/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 1/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tahunan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Nasional, ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2014;b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 70 /DJ-PSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan;c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.90/DJ-PSDKP/2014 Tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 15 September 2014; d. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.91/DJ-PSDKP/2014 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Awak Kapal Pengawas Perikanan, ditandatangani pada tanggal 22 September 2014;e. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 1/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan/Keputusan Dirjen PSDKP, ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2014;f. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 2/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2014; g. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Nomor 14/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani tanggal 20 Februari 2014;h. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 15/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani tanggal 20 Februari 2014;i. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.17/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Awak Kapal Pengawas Perikanan, ditandatangani tanggal 28 Februari 2014;j. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.76/DJ-PSDKP/2014 Tentang Satuan Biaya Operasional Bagi Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bertugas di Daerah Khusus Tahun Anggaran 2015, ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2014;k. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.77/DJ-PSDKP/2014 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP Tahun Anggaran 2015, ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2014;l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, ditandatangani pada 14 April 2014;m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, ditandatangani pada 8 Oktober 2014;n. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara;o. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Perikanan

4. Implementasi Reformasi BirokrasiPelaksanaanReformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkangood governance dan clean governance di Direktorat Jendral Pengawasan SDKP. Pencapaian implementasi reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator, yaitu : 1) Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Direktorat Jenderal PSDKP; 2) Nilai integritas Ditjen. PSDKP; 3) Nilai Inisiatif Anti Korupsi (PIAK); 4) Nilai penerapan Reformasi Birokrasi. Tabel 3.11. Penilaian Indikator Good Governance dan Clean Governance Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2014KomponenTahun

2011201220132014

Nilai AKIP Ditjen. PSDKP71,6577,5078,6680,37

Nilai integritas Ditjen. PSDKP7,486,897,127,12

Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen. PSDKP6,3497,7377,9168,32

Nilai Penerapan Reformasi BirokrasiBelum dilakukan penilaian6977,5477,54

Keterangan: penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP

5. Implementasi Pengarusutamaan GenderPengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mengintegrasikan isu-isu gender dalam bebagai dimensi pembangunan. Penguatan peran pelaku mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah mampu melihat isu-isu gender dalam melakukan proses pembangunan, mulai dari identifikasi masalah dan penentuan prioritas kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.Implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Ditjen. PSDKP dimulai pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2014 perkembangan implementasinya sebagai berikut :a. Terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) PUG Ditjen. PSDKP, melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 31/DJ-PSDKP/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.b. Rencana Kerja POKJA PUG Ditjen. PSDKP, Dokumen rencana kerja POKJA PUG Ditjen. PSDKP merupakan langkah-langkah operasional yang disusun dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Ditjen. PSDKP.c. Gender Budget Statement (GBS) dan Laporan implementasi PUG di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKPd. Pelaksanaan Inovasi kegiatan PUG di Ditjen. PSDKP. 2 Kkegiatan yang masuk dalam inovasi kegiatan PUG adalah kegiatan berupa pelatihan Pelatihan Dasar Calon Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas dan Pelatihan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK [PWP3K].

H. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan SDKP Pada Satker Dekonsentrasi Selain dianggarkan dan dilaksanakan di tingkat pusat, sebagian kegiatan pengawasan juga dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada Daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi (untuk Provinsi) dan Tugas Pembantuan (untuk Kab/kota). Melalui mekanisme ini diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan di tingkat daerah dengan baik guna mendukung kegiatan pengawasan SDKP secara utuh.Kegiatan pengawasan SDKP tahun 2014 didekonsentrasikan kepada 33 Provinsi di Indonesia dengan alokasi anggaran yang bervariasi. Besar kecilnya alokasi anggaran didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis, seperti tingginya tingkat pelanggaran di suatu daerah, kinerja daerah dalam pelaksanaan pengawasan, dan ketertiban administrasi pelaporan pengawasan oleh daerah. Pada tahun 2014 kegiatan pengawasan yang didekonsentrasikan terdiri: Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas (operasional kapal pengawas, pemeliharaan kapal pengawas, operasional speedboat, perawatan dan perbaikan speedboat pengawasan); Penyelesaian tindak pidana perikanan (inventarisasi data TPP, forum koordinasi TPP, pemberkasan dan dokumentasi perkara, pemantauan dan tindaklanjut penyelesaian kasus) ; Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan (pembinaan dan evaluasi Pokmaswas, identifikasi dan verifikasi usaha perikanan izin daerah, pembinaan pengawasan usaha perikanan, temu teknis pengawas perikanan); Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan (temu teknis pengawasan SDK, pemantauan objek SDK dan pemanfaatan SDK, koordinasi kasus-kasus SDK, pembinaan desa binaan berbasis pengawasan, operasi pengawasan SDK); Peningkatan operasional pemantauan SDKP dan pengembangan infrastruktur pengawasan (peningkatan sarana pengawasan, monitoring dan pengembangan sarana pengawasan); Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (pelayanan perkantoran, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan SIMAK BMN, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penyusunan laporan pengawasan SDKP);

Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terutama tercermin dari penyerapan anggaran kegiatan yang mencapai 91,93% (per Desember 2014). Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat berjalan dengan optimal, diantaranya: Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Pada umumnya Dinas Provinsi tidak dapat menjalankan fungsi tersebut, terlebih pada kegiatan DAK; Pelaporan laporan perkembangan kegiatan dan anggaran (bulanan dan tahunan) masih sering terlambat, sehingga menyebabkan terlambatnya rekapitulasi pelaporan di tingkat pusat; Kegiatan-kegiatan yang bersifat situsionil, seperti pemberkasan perkara, dan penyidikan kasus, serta bantuan hukum; Kendala cuaca/faktor alam yang tidak dapat diprediksi, terutama untuk kegiatan operasi pengawasan di laut yang sering terkendala karena cuaca; Kondisi organisasi internal yang sering melakukan pergantian/pergeseran penanggungjawab kegiatan mengakibatkan sering terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.Keterangan: penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP

I. PELAKSANAAN ANGGARANAlokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2014 sebelum dilakukan penghematan sebesar Rp.601,941,004,000;(enam ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ribu rupiah) terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.363.903.004.000,- [tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta empat ribu rupiah] dan P/HLN untuk pengadaan SKIPI sebesar Rp.238.038.000.000,- [dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh delapan juta rupiah]. Adapun alokasi anggaran setelah dilakukan penghematan menjadi sebesar Rp.576.269.549.000. Selanjutnya pada bulan September 2014, Ditjen. PSDKP mendapatkan penambahan alokasi anggaran yang diperuntukan tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 31.547.771.000; sehingga alokasi anggaran menjadi Rp.607.817.320.000; pada bulan Desember 2014, Ditjen. PSDKP mendapatkan alokasi tambahan, sehingga anngaran Tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 659.091.813.000;. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp.486.089.654.637;- (empat ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tuju rupiah) atau sebesar 73,75%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sd. Desember 2014NoSatuan KerjaAlokasi Anggaran (Rp.000)Realisasi

Keuangan (Rp.000)%

1Satker Pusat (6 Satker)535,148,768382.011.956 71,38

2Satker UPT Pengawasan SDKP (5 Satker)106,233,86290.052.325 84,77

3Satker Provinsi ( 33 Satker )17,709,18314.025.372 79,20

TOTAL659.091.813 486.089.65473,75

9 | LAPORAN TAHUNAN DITJEN. PSDKP TAHUN 2014

III-22 | LAPORAN TAHUNAN DITJEN. PSDKP TAHUN 2014

III-29 | LAPORAN TAHUNAN DITJEN. PSDKP TAHUN 2014