TERJADINYA SUATU NEGARA

MASA HUKUM ALAM SAMPAI ZAMAN MODERN

Tentang Terjadinya Negara

Dalam teori ini dikandung pengertian bahwa urutan pentahapan yang

berkembang dari hal yang sangat sederhana dari terjadinya negara sampai kepada

lahirnya negara yang modern. Memang untuk memahami terjadinya negara banyak

dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan para ahli negara dan hukum.

Uraian disini akan mengambil sikap guna memahami pentahapan yang berkembang

sehingga muncul apa yang disebut negara itu.Dewasa ini banyak pakar sejarah

maupun kenegaraan yang mempercayai mengenai terjadinya negara melalui proses

primer dan sekunder.

II.1. Terjadinya Negara Secara Primer

Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer (Primaries Wording)

adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan

dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara primer dimulai

dari masyarakat yang paling sederhana kemudian berevolusi ketingkat yang lebih

maju.

Menurut teori ini perkembangan negara secara primer melalui fase:

a. Fase genootschap (Genossenschaf);

b. Fase Reich (Rijk);

c. Fase Staat;

d. Fase democratische Natie dan Fase Diktator.

A. Fase Genootschap (kelompok)

Pada fase iniu merupakan pengelompokkan dari orang-orang yang

menggabungka diri untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan.

Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi

kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terkait dengan

adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku (kepala suku

aatau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan

bersama. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan

kepemimpinan disini dipilih secara primus inter pares. Peranan kepala suku dianggap

sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama diantara yang sederajat.

Kemudian, satu suku, terus berkembang menjadi dua, tiga suku, dan seterusnya

menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami

atau karena penaklukan-penaklukan antar suku. Jadi yang penting pada masa ini

adalah unsur bangsa.

B. Fase Reich/Rijk (Kerajaan)

Pada fase ini orang-oranng yang menggabungkan diri telah sadar akan hak

milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang

yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodlisme. Kepala suku yang semula

berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan

penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi

kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah

yang lebih luas dalam bentuk kerajaan. Pada tahap berikutnya karena faktor saran

transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, banyak daerah taklukkanny yang

memberontak. Menghadapi keadaan demikian, nraja segera bertindak dengan mencari

dan sebanyak-banyaknya melalui perdagangan untuk membeli senjata guna

membangun tentara yang kuat dan sarana vital lainnya. Denagn tentara yang kuat,

raja menjadi berwibawa terhadap daerah-daerah kekuasaannya sehingga mulai

tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.

C. Fase Staat (Negara)

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara

dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Pada awalny

negara nasional diperintah oleh raja yang absolute denga sistem pemerintah

tersentralisasi.semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada

satu identitas kebangsaan. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur

daripada negara ialah bangsa. Wilayah dan pemerintah yang berdaulat sudah

terpenuhi.

D. Fase Democratische Natie dan Fase Dictatuur

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase staat, dimana

democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional

kesadaraan akan adanya kedaulatan ditangan rakyat. Secara bertahap rakyat

mempunyai kesadarn batin dalam bentuk perasaan kesadaran adanya kekuasaan

raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan

sendiri, diman kedaulatan / kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat

berhak memilih pimpinannya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi

mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran seperti ini mendorong

lahirnya negara demokrasi.

Fase Diktatuur

Mengenai fase diktatuur ini timbul dua pendapat yaitu:

1. Menurut sarjan Jerman

Mereka berpendapat bahwa bentuk diktatuur ini merupan perkembangan lebih lanjut

daripada democratische natie.

2.Menurut sarjana lainnya

Mereka berpendapat bahwa diktatuur ini bukanlah merupakn perkembangan lebih

lanjut daripada democratie natie tapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada

democratische natie.

II.2. Terjadinya Negar Secara Sekunder (Staats Wording Secondaire)

Yang dimaksud dewngan terjadinya negar secara sekunder adalah teori yang

membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara-negar yang telah

ada sebelumnya. Namun karena adanya revolisi, intervensi, dan penaklukan, timbul

negara yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Kenyataannya terjadinya

negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri meskipun cara terbentuknya kadang

tidak syah menurut hukum. Jadi yang paling penting dalam pembahasan terjadinya

negara secara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau Erkening.

Mengenai masalah pengakuan atau Erkening ini ada tiga macam:

a. Pengakuan de facto (sementara)

Yang dimaksud dengan pengakuan de facto ialah pengakuan yang bersifat

sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru, karena

kenyataannya negara baru itu memang ada tapi apakah prosedurnya melalui

hukum, hal ini masih dalam penelitian hingga akibatnya pengakuan yang

diberikan adalah bersifat sementara. Pengakuan de facto ini dapat meningkatkan

kepada pengakuan de jureapabila prosedur munculnya negara baru itu melalui

prosedur hukum yng sebenarnya.

b. Pengakuan de jure (pengakuan yuridis)

Yang dimaksud dengan pengakuan de jure adalah pengakuan yang seluas-luasnya

dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya nsuatu

negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis atau

berdasarkan hukum.

c. Pengakuan atas pemerintahan de facto

Pengakuan atas pemerintahan de Facto ini diciptakan oleh seorang sarjana

Belanda yang bernama Van Haller pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Yang dimaksud dengan pengakuan pemerintahan de facto ialah suatu pengakuan

hanya terhadap pemerintahan dari pada suatu negara jadi yang diakui hanya

terhadap pemerintahannya saja. Sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui.

Unsur-Unsur adanya negara ialah harus ada pemerintahan, wilayah dan rakyat.

Jadi apabila hanya ada pemerintahannya saja tidak bisa dikatakan sebagai sebuah

negara..

Terjadinya negara secara sekunder, dapat dipelajari melalui dua macam pendekatan,

yakni pendekatan faktual dan pendekatan teoretis.

a. Pendekatan Faktual

Yaitu berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi yang diungkap dalam

sejarah, adalah sebagai berikut:

1. Occupatie (Pendudukan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan tidak dikuasai kemudian

diduduki dan dikuasai oleh suku, kelompok tertentu.

Contoh: Liberia yamg diduduki oleh budak-budak Negro dimerdekakan pada tahun

1847.

2. Fussi (Peleburan)

Fusi merupakan gabungan dua negara atau lebih. Hal ini terjadi ketika negara-negara

kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur

menjadi negara baru.

Contoh: Terbentuknya Federasi negar Jerman pada tahun 1871, yaitu Jerman Barat-

Jerman Timur.

3. Cessie (Penyerahan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu

perjanjian tertentu.

Contoh: Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia(Jerman), karena

ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang

dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu negara yang kalah

dalam Perang Dunia I.

4. Accsie (Penaikan)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau

timbul dari dasar laut atau delta. Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok

orang sehingga terbentuklah negara.

Contoh wilayah negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nill

5. Anexatie (Pencaplokan)

Suatu bangsa berdiri disuatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa

reaksi berarti.

Contoh: Ketika pembentukan Negara Israel, pada tahun 1948 wilayahnya banyak

mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.

6. Proclamation (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh

bangsa lain mengadakan perjuangan (Perlawanan) sehingga berhasil merebut

wilayahnya kembali, dan menyatakan kemerdekaannya.

Contoh: Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari

penjajahan Belanda dan Jepang.

7. Inovation (Pembeuntukan baru)

Munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu

hal yang kemudian lenyap.

Contoh: Negara Columbia yang pecah dan lenyap kemudian diwilayah tersebut

muncul negara baru, yaitu Venezuela dan Columbia baru.

8. Separatische (Pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya

kemudian mengatakan kemerdekaannya.

Contoh: Pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan

kemerdekaannya.

B. Pendekatan Teoritis

Mempelajari negara melalui pendekatan teoritis berarti mempelajari asal mula

negara berdasarkan teori-teori dan hipotesis ilmu pengetahuan.

Banyak teori yang mengemukakan asal usul timbulnya negara diantaranya

sebagai berikut :

1. Teori Ketuhahan

Yaitu teori yang mengaggap bahwa memang sudah menjadi kehendak Tuhan

Yang Maha Kuasa negara itu timbul. Nampak pada UUD-nya”By the Grace of God”

(Atas berkat Tuhan YME).

Mikado (Kaisar Jepang) dianggap merupakan keturunan Dewa Matahari

Iskandar Zulkarnaen dianggap sebagai putraa Dewa Zeus Ammon.

Dalai lama di Tibet dianggap sebagai utusan Tuhan di bumi.

Teori ini dibagi dua,yaitu teori ketuhahan langsung dan tidak langsung.

Tokohnya Thomas Aquines, Agustinus, Yulius Sthal, Kranenburg, Haller.

2. Teori Perjanjian

Yaitu teori yang menganut bahwa sesuatu negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian

bersama, baik antara orang-orang yang sepakat mendirikan suatu negara, maupun

antar orang-orang yang maenjajah dengan yang dijajah.

Menurut Jhon Locke terbentuknya negara ada dua tahap :

a. Factum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu

negara agar masyarakat terlindungi, karena kondisi lingkungan tersebut yang

mendorong terjadinya suatu perjanjian.

b. Factum subjectionis, yaitu perjanjian individu atau rakyat dengan penguasa

untuk membentuk suatu negara baru. Penguasa yang mendapat dukungan dari

masyarakat untuk mambentuk suatu perjanjian, membentuk negara baru.

Menurutnya negara harus berdasar “Monarki konstitusional” dan teriakt oleh

aturan.

Thomas Hobbes : menghendaki monarki absolut (raja tidak terikat aturan)

J.J.Rousseau : (Bapak kedaulatan rakyat) menghendaki raja semata-mata hanya

mandataris rakyat. Apabila tidak mampu raja dapat diganti.

3. Teori Kekuasaan

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kekuasaan

dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Bahwa negara

terbentuk disebabkan oleh pergeseran strata/kelas. Orang yang paling kuat dan

berkuasa ialah pencipta negara. VOLTAIRE berkata “raja yang pertama adalah

pahlawan yang menang, oleh karenanya sudah selayaknya memegang tampu

kekuasaan.” Satu-satunya faktor yang menentukan terjadi negara adalah kekuasaan.

Bagi Leon Duguit “kekuasaan dapat timbul dari kekuatan fisik, otak, ekonomi, dan

agama.” Karl Max “negara terbentuk dari kekuasaan atas kemenagan kaum proletar

(buruh dan petani) terhadap kaum borjuis.

4. Teori Hukum Alam

Yaitu teori yang menganggap bahwa hukum alam bukanlah buatan negara,

melainkan atas kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, setra bersifat

universal dan tidak berubah. Tokohnya:

PLATO : terjadinya negara secara evolusi.

ARISTOTELES : manusia adalah zoon politicon, yang kemudian terbentuklah

keluarga—masyarakat—negara.

AGUSTINUS : terjadinya negara akarena suatu keharusan sebagai penebus dosa

atau perbuatan orang-orang yang ada didalamnya. Negara yang baik sesuaim

dengan cita-cita agam, yakni terciptanya suasana keadilan.

THOMAS AQUINO : negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan

manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

BAB III

ANALISIS

Dalam hal ini kami hanya akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan

negara Indonesia.

Dilihat dari segi terjadinya negara yang dikemukakan oleh para pakaar

sejarawan maupun kenegaraan, bahwa negara Indonesia terjadi secara “sekunder.”

Dimana dalam pengertiannya bahwa negara Indonesia muncul karena telah ada

negara sebelumnya yaitu Belanda dan Jepang.

Lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu revolusi pada

tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kelahiran Indonesia ini otomatis mengakhiri

pemerintahan Nederlans Indie(Hindia Belanda) di Indonesia.

Dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia berarti sejak saat itu

bangsa Indonesia secara resmi telah menyatakan baik kepada negara lain ataupun

kepada sendiri, bahwa Indonesia telah menrdeka. Merdeka berarti bebas menentukan

nesib sendiri nasib bangsa dan nasib tanah air dalam segala bidang. Dimana

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan

kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia verarti telah terputus ikatannya

dengan ketatanegaraan sebelumnya, baik ketatanegaraan pemerintah Belanda maupun

pemerintah Jepang. Dapat dikatakan bahwa Proklamasi kemerdekaan ini sebagai

garis pemisah antara ketatanegaraan colonial dengan ketatanegaraan Republik

Indonesia.

Syarat berdirinya suatu negara, apabila telah terpenuhinya unsure-unsur negara,

yaitu diantaranya:

1. Rakyat

2. Wilayah

3. Pemerintahan yang berdaulat

4. Pengakuan dari negara lain

5. Pengakuan atas pemerintahan De Facto

Begitu pula dengan negara Indonesia, oleh sebab itu akan kita bahas mengenai

unsure-unsur tersebut, apakah Indonesia telah layak menjadi suatu negara atau

belum?

1.Rakyat

Sebutan penghuni negara selain dari pada rakyat, digunakan bangsa. Menurut

Ernest Renan “Bangsa ialah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan

batin. Yang diprsatukan karena memiliki sejarah dan cita-cita yang sama.” Begitu

pula dengan Stalin, “ Bangsa itu bukanlah kesatuan ras, bukan kesatuan suku,

melainkan kesatuan suku umat yang terbentuk secara histories.”

Negara kita terbentuk dari sekelompok manusia, dimana mereka memiliki ;

a. Latar belakang sejarah atau pengalaman yang sama dimasa lampau

b. Senasib sepenanggungan

c. Punya cita-cita sama dimasa datang

Dari ketiga poin tadi, maka akan timbulah keinginan untuk bersatu dalam

menempuh kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang serta bersama-sama

menentukan nasibnya sendiri. Jadi di sini telah terbentuk suatu bangsa.

2. Wilayah

Wilayah negara ialah wilayah yang dapat menunjukan batas-batas dimana

negara itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulataannyaa. Unsur ini tidak

kalah pentingnya, bagaimana mungkin rakyat dapat membangun suatu negara

sementara wilayah tidak ada.

Di negara kita memiliki wilayah yang cukup luas, membentang dari Sabang

sampai Merauke. Dan ditambah dengan lautan yang begitu luas serta kaya akan

kekayaan alamnya.

3. Pemerintahan yang Berdaulat

Dimana pemerintah sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan atau

gabunganseluruh perlengkapan negara yang meliputi Legislatif, Yudikatif dan

Executif.

Kedaulatan menurut Jean Bodin “ Kekuasaan trtinggi dalam suatu negara,

dimana kedaulatan itu sifatnya tunggal, asli dan abadi” Pada hakekatnya, kedaulatan

itu berlaku keluar dan kedalam. Kedaulatan kedala berarti kekuasaan itu diakui dan

dipatuhi oleh rakyatnya, sedangkan kedaulatan keluar berarti kemampuan dan hak

negara untuk melakukan hubungan diploma serta membuat perjanjian dengan negara

lain serta mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap ancaman atau serangan

dari negara lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat.

Hal ini terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ ….susunan negra

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” Direalisasikan pula dalam pasal I

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan

dilakukan sepenuhnya oleh MPR” Ditambah dalam penjelasan UUD 1945 “ Majelis

ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.”

4. Pengakuan Dari Negara Lain yang Berdaulat

Hal ini sifatnya hanya menerangkan adanya sesuatu negara. Dengan kata lain

sifatnya deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan dari negara lain berfungsi sebagai pertanda bahwa negara baru

tersebut telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Walaulpun

tanpa pengakuan negara lain selama tiga unsure pokok tadi ada, negara tersebut sah

keberadaannya.

Semisal negara Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada

tanggal 17 Agustus 1945, secara konstitutif Indonesia telah merdeka. Tetapi negara

Belanda belum mengakui kemerdekaan ini, walaupun pada akhirnya Belanda

mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Ada dua macam pengakuan atas suatu negara, yaitu:

a. Pengakuan De Facto

Yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan adanya negara. Pengakuan ini

dinyatakan berdasarkan kenyataan bahwa suatu masyarakat dilihat secara politik telah

memenuhi ketiga unsure pokok negara. Yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

b. Pengakuan De Jure

Yaitu pengakuan terhadap sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan

hukum .Dengan pengakuan ini, suatu negara mendapat hak-hak dan kewajiban

sebagai anggota masyarakat Internasional.

c. Pengakuan atas pemerintahan De Facto

Pengakuan atas pemerintahan de facto ini diciptakan oleh seorang sarjana

Belanda yang bernama Van Haller. Yaitu suatu pengakuan hanya terhadap

pemerintahan dari pada suatu negara.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus

1945, menurut pennyataan diatas Indonesia telah memenuhi syarat pokok untuk

menjadi sebuah negara yang walaupun pada saat itu Indonesia belum diakui

kedaulatannya oleh negara Belanda, bahkan Belanda malah melancarkan Agresinya

sebanyak dua kali, dimana dengan agresinya yang kedua menyebabkan hampir

seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh Belanda, akan tetapi hal ini pula yang

menyebabkan dunia luar turut campur dalam masalah ini, yaitu dengan diadakannya

penjanjian “Meja Bundar” pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, yang

isinya memuat pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

Dari semua tulisan diatas dapat menjawab pertanyaan diawal, bahwa negara

Indonesia telah merdeka dan berdaulat baik di dalam maupun di luar.

Apabila kita menggunakan pendekatan fakta sejarah, maka akan kita temukan

jawaban bahwa negara Indonesia termasuk kedalam kategori “Prokalamasi” disebut

Proklamasi karena negara kita terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah

yang diduduki oleh bangsa lain, melakukan perjuangan sehingga mereka berhasil

merebut kembali wilayah mereka, kemudian menyatakan kemerdekaanya.

Negara Indonesia dahulu dijajah oleh negara Belanda , akan tetapi berkat

perlawanan rakyat yang bersatu padu, maka akhirnya Indonesia dapat mendapatkan

kembali wilayahnya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Apabila dilihat dari pendekatan Teoretis, Negara Indonesia terjadi menurut

Teori Ketuhanan, dimana menurut teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa

segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga negara terjadi atas

kehendak Tuhan. Biasanya nampak pada UUD-nya “By the Grace of God” (Atas

berkat Tuhan yang Maha Esa). Hal ini sesuai dengan negara kita, dimana dalam UUD

1945 Alinea ke-3 “ Atas berkat Rahmat Tuhan YME….”

Sehingga jelaslah bahwa negara kita menganut teori Ketuhanan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Terjadinya Negara menurut para sejarawan dan kenegaraan dibedakan atas dua

macam, yaitu Primer dan sekunder. Negara Indonesia terjadi secara sekunder dimana

Indonesia muncul karena telah ada negara sebelumnya. Yaitu salah satu diantaranya

Belanda dan Jepang.

Terjadinya Negara berdasarkan fakta sejarah dibedakan menjadi Occupatie, Fusi,

Cessie, Accesie, Anexatie, Proclamation, Innovation, dan Separatis. Apabila dilihat

dari sudut pandang ini negara Indonesia terjadi secara Proclamation, dimana ketika

penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan

perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali, dan menyatakan

kemerdekaannya.

Dan terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoretis, dibagi kedalam empat teori,

diantaranya ialah Teori Ketuhanan, Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Kekuasaan

dan Teori Hukum Alam. Apabila kita melihat dari sudut pandang ini, maka terjadinya

negara Indonesia termasuk kedalam Teori Ketuhanan.

RESUME

TEORI PERTUMBUHAN NEGARA DARI MULAI MASA HUKUM ALAM

SAMPAI ZAMAN MODERN

PERTANYAAN

1. Ahmadi

Apabila dikaitkan dengan pembentukan negara, Indonesia:

a. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan skunder?

b. Secara factual atau teoritiskah negara Indonesa terjadi?

2. Fase Dictatur

a. Perkembangan lebih lanjutnya seperti apa?

b. Merupakan variasi atau penyelewengan itu pelaksanaannya bagaimana?

3. Jelaskan pengkajian pembentukan negara berdasarkan sejarah dan teori!

JAWABAN

1. a. Terjadinya negara Indonesia:

- primaire : Bahwa negara terbentuk paling awal muncul (awal pembentukan

negara)

- Sekunder : Terjadinya negara setelah ada negara lain, dalam hal ini negara

Indonesia termasuk kedalam teori ini. Karena negara Indonesia telah dijajah

oleh negara belanda terlebih dahulu baru merdeka dengan proklamasi.

b. Apabila dilihat dari segia factual negara Indonesia termasuk kedalam negara

yang mendapatkan kemerdekaan dengan cara proklamasi. Apabila dilihat

secara teoretis maka Indonesia termasuk ke dalam teori ketuhan, hal ini

terbukti didalam Undang-Undang nya terdapat pernyataan “ Atas berkat

Rahmat Tuhan yang maha Esa…” pernyataan ini yang mejadikan Indonesia

digolongkan kepada teori ketuhanan secara tidak langsung.

2. a. Merupakan perkemabangan dari keinginan rakyat

b.Penyelelewengannya (Kebalikannya): Dimana setelah fase negara demokrasi,

pemimpinnya melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Secara factual negara Indonesia terjadi karena proklamasi, hal ini terjadi karena

Indonesia mendapatkan kemerdekaannya melalui sebuah perjuangan rakyat yang

melawan kaum penjajah Belanda dan Jepang. Secara teoretis negara Indonesia

terjadi menurut teori Ketuhanan, hal ini terbukti dengan adanya pernyataan “ Atas

berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa…” hal ini menjadi simbol bahwa negara

Indonesia termasuk teori ketuhanan tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Siahaan, Parlindungan, S.Pd., 1999. Tata Negara. Mediatama.2. Budiyanto, 2003. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU. Jakarta.

Erlangga.3. Kansil,C.S.T.,Drs.,S.H., dan Christine S.T. Kansil,S.H., M.H.2001.Ilmu

Negara. Jakarta. Pradnya Paramita.4. Hutauruk, M.S. H.,1971.Seluk Beluk Negara. Jakarta. Erlangga.