“Bangkit dari Pandemi” - ekon
of 28
/28
Embed Size (px)
Transcript of “Bangkit dari Pandemi” - ekon
Oktober 2020
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
2
Banyak hal yang telah dilakukan untuk mengatasi pandemi berikut dampak rambatannya, dan banyak pula pelajaran yang dapat dipetik. Kebijakan pemulihan Kesehatan dan Ekonomi dilakukan secara seimbang dengan tetap berupaya untuk memenuhi lima prioritas pembangunan yang telah menjadi komitmen. Kita berupaya keras agar pandemi COVID-19 tidak lagi meresahkan masyarakat untuk kembali beraktivitas sekaligus memulihkan ekonomi dari ancaman resesi dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain, baik fisik maupun modalitas sumber daya manusia. Selain itu, kita juga berupaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun konsekuensi dari menjalankan perubahan itu sangat sulit, menghadapi tantangan dan tentangan yang besar, pemerintah tetap teguh untuk menjalankannya demi meraih impian Indonesia menjadi negara maju.
Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk membenahi semua sendi perekonomian tetapi kesempatan yang cukup untuk belajar bagaimana mengelola perubahan-perubahan besar yang harus selalu dilakukan untuk membawa Indonesia maju, seperti mengharmonasi regulasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengadopsi ekonomi digital, memodernisasi perniagaan dan industri. Langkah tersebut harus sejalan dengan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan pokok, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, mempermudah usaha dan mengatasi kemiskinan. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak semua masyarakat untuk berperan aktif mendukung perubahan-perubahan dengan semangat kebersamaan dan menghormati keberagaman.
Perjalanan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah genap 1 tahun. Langkah-langkah cepat untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tetap dijalankan secara konsisten, meskipun saat ini kita tengah berada dalam gelombang pandemi COVID-19 dan perubahan fundamental tatanan kehidupan baru. Kemajuan teknologi dunia juga sedang berlangsung cepat mendorong perekonomian kita untuk segera melakukan transformasi, menjadi lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi. Perubahan- perubahan dunia terjadi begitu cepat membuat kita harus lebih dinamis beradaptasi dengan mengambil kesempatan baik untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam Kebajikan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om santi, santi, santi, om.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian DR. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3
Setahun lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengangkat sumpah di hadapan perwakilan rakyat sebagai pemimpin negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia yang beraneka budaya, bahasa dan suku bangsa, Indonesia. Dalam pidatonya sebagai Presiden 2019-2024, Presiden Jokowi menyatakan lima hal yang menjadi prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan, yaitu: 1. Pengembangan SDM, 2. Pembangunan Infrastruktur, 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi. Kelima hal ini menjadi langkah pewujud harapan untuk meraih mimpi Indonesia Emas 2045, yakni memasuki lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%.
Winter is coming! Pandemi COVID-19 datang menerpa saat tengah bekerja keras memulai langkah mewujudkan kelima prioritas komitmen Presiden. Tak hanya Indonesia, dunia pun terguncang hebat tergulung gelombang pandemi. Perekonomian yang selama 5 tahun sebelumnya tumbuh dalam rentang 5 persen per tahun tertekan, melambat pada kuartal I-2020 (2,97 persen yoy) dan kontraksi pada kuartal II-2020 (-5.32 persen yoy). Hampir semua kegiatan masyarakat terhenti mendadak. Tak satu pun negara siap menghadapi pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Satu demi satu negara menghadapi krisis ekonomi dan korban pandemi yang terus berjatuhan. Pemerintah berusaha menahan dampak pandemi yang menjalar dari aspek kesehatan dan sosial ke ekonomi dan keuangan.
Dengan pengalaman hantaman krisis-krisis sebelumnya, pemerintah menyiapkan benteng perlindungan kesehatan, sosial, UMKM, dunia usaha dan sektor keuangan dengan mengalokasikan biaya sebesar 695,2 triliun rupiah, jauh lebih besar dari krisis-krisis sebelumnya. Tak lain tujuannya adalah krisis pandemi tidak boleh terlalu lama terjadi, kesehatan lekas pulih dan ekonomi harus segera bangkit. Berdiam tentu tidak menyelesaikan masalah pandemi, tetapi kembali bergerak dengan tatanan kehidupan baru menjadi pilihan jalan tengah. Secara bertahap, kegiatan sosial ekonomi masyarakat kembali digerakkan sejak Juni 2020 dengan tatanan baru, lebih waspada pada menjaga kesehatan.
Ringkasan Perekonomian Meskipun terus bekerja mengatasi pandemi dan memulihkan kembali perekonomian, langkah untuk mewujudkan lima prioritas Presiden tetap berderap maju. Pembangunan infrastruktur tetap bergerak berpadu dengan adaptasi protokol kesehatan. Proyek Strategis Nasional dikerjakan dengan padat karya untuk menahan pengangguran akibat disrupsi pandemi. Setahun ini, 10 ruas tol sudah diresmikan untuk memperlancar konektivitas wilayah. Demikian pula dengan prioritas untuk menyederhanakan kendala regulasi yang selama ini menghalangi kemampuan daya saing ekonomi, kemudahan membuka usaha dan pemberdayaan UKM. Pemerintah telah menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai prasasti sejarah pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Selanjutnya, dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang akan mengalihkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi jasa modern yang bernilai tambah tinggi, pemerintah terus memodernisasi industri dalam negeri, melatih SDM dengan pendekatan baru program Kartu Prakerja dan membangun ekonomi digital.
Sinyal positif pemulihan ekonomi akhirnya mulai berkedip. Dari sisi penawaran, industri manufaktur mulai mengalami peningkatan produksi dan pesanan. Tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur beranjak naik dari 46,9 pada bulan Juli menjadi 50,8 pada bulan Agustus, naik di atas ambang netral 50,0 untuk pertama kalinya sejak bulan Februari, dan menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan sektor tersebut. Utilisasi produksi industri manufaktur juga membaik. Kondisi ini paralel dengan kenaikan impor bahan baku bulan September sebesar 7,23 persen dibandingkan bulan Agustus. Melihat perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terutama sektor manufaktur diperkirakan terus membaik.
Pada sisi permintaan, meskipun secara umum masih terjadi deflasi (-0.05 persen yoy) pada bulan September, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurut Survei Konsumen Bank Indonesia menandai terjadi perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. IKK bulan Agustus sebesar 86,9 lebih tinggi sedikit dari IKK Juli sebesar 86,2, meskipun masih berada pada zona pesimis (<100). Menurut Survei Penjualan Eceran BI, pertumbuhan Indeks Penjualan Ritel (IPE) bulan September diprakirakan sebesar -7,3 persen (yoy), membaik dari -9,2 persen (yoy) pada Agustus. Dari indikator-indikator tersebut, pertumbuhan dari sisi permintaan juga terus membaik.
Satu tahun telah berlalu dengan cobaan, berbagai pembelajaran diperoleh. Saatnya bangkit untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan tatanan kehidupan baru. Gotong royong sebagai nilai luhur bangsa menjadi semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit, Indonesia maju!
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
4
Daya Beli Masyarakat Menurun
Kontraksi pertumbuhan dialami sebagian besar negara di dunia bahkan jatuh lebih dalam
Perkembangan inflasi di tengah pandemi dipengaruhi permintaan yang lemah. Stimulus perlindungan sosial diharapkan dapat mendorong permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Stabilitas harga tetap terjaga oleh ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% turun, melambat menjadi 3 persen (Q1) & - 5% (Q2)
Sumber: BPS Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%YoY)
Tingkat Inflasi (%YoY)
Jan Apr Jul Sep 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Q1 Q2 2020
2.97
-5.32
Jan Apr Jul Sep 2020
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
5
Mempertahankan Sektor Eksternal dari Gejolak Perlambatan Global Surplus neraca perdagangan karena penurunan impor dan permintaan domestik yang lemah. Defisit transaksi berjalan dan cadangan devisa meningkat.
Sumber: Bloomberg, per 15 Oktober 2020 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar
Cadangan devisa (miliar USD) - rhs Nilai tukar rupiah (rata-rata)
Defisit Transaksi Berjalan Neraca Perdagangan Barang
Q1 Q2 Q3 Q4 2018
Q1 Q2 Q3 Q4 2019
Neraca perdagangan (miliar USD) Ekspor-g (%YoY) - rhs Impor-g (%YoY)
Q1 Q2 Q3 2020
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Tingkat Kemiskinan
Mar ‘18
Tingkat Ketimpangan
Feb‘18
5.13 5.01
5.34 5.28
Tingkat Pengangguran
6
Perkembangan NPL dan LDR (%)
KreditDPK
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
7
49.3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bulan (2020)
IPR Pertumbuhan (yoy)
Indeks Keyakinan Konsumen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bulan (2020)
121.67 113.78 117.65
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bulan (2020)
0.39
0.28
0.18
0.1 0.08 0.07
Kinerja IHSG Rebound Sejak Titik Terendah Kinerja pasar modal mulai rebound sejak penurunan tajam pada 24 Maret 2020. Dari saham sektoral, sektor industri dasar dan pertanian telah meningkat diatas 40 persen sejak titik terendahnya.
Perkembangan IHSG Periode 23 Okt 2020 – 15 Okt 2020
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
8
Sasaran Substansi Pemanfaatan Insentif
Data dari Survei Evaluasi I, N = 1.164.965 Penerima Kartu Prakerja
“Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja”
Sumber: Manajemen Pelakasana Program Kartu Prakerja 16 Oktober 2020 PMO Kartu Prakerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
EKOSISTEM*
1.073 128
Pendaftaran (514 Kab/Kota)
Menyelesaikan pelatihan pertama
90%
10%
9
31 Des ‘20 - 3 Jan 21 Penemuan 5 pasien kasus di Wuhan
4 Jan Pencatatan kasus pertama di WHO
11 Mar Penetapan Covid-19
sebagai pandemi oleh WHO
kasus pertama di indonesia
13 Mar Pembentukan Gugus
20 Jul Pembentukan Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sumber: KPCPEN (Data per 14 Oktober 2020)
Menyeimbangkan Kebijakan: Memulihkan Kesehatan dan Membangkitkan Ekonomi Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan
Ongkos penanganan Covid-19 capai Rp 695,2 triliun
Realisasi Alokasi Khusus PC-PEN TA 2020 Telah Mencapai 49,5% dari Pagu Rp 695.2 T dan Menunjukkan Trend Penyerapan Positif
Stimulus ekonomi untuk mengendalikan dampak terkait lalu lintas orang, barang & uang
Stimulus sektor riil dengan pemetaan sektor terdampak
Tambahan belanja negara untuk biaya penanganan covid-19
Pelaksanaan program- program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN)
Stimulus ekonomi I, II dan lanjutan pada kelompok terdampak
Tren Penyerapan Positif (dalam Rp Triliun)
Enam Kluster Program PC-PEN
Penanganan covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi
Exit strategy dan protokol kesehatan untuk pelonggaran PSBB
Februari
± Rp 128 T Rp 695,2 T
April Juni AgustusMaret Mei Juli
Smt 1 124.620
10
Program PEN Ditujukan untuk Mengurangi Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19, Khususnya untuk Mempertahankan Daya Beli Masyarakat dan Dukungan Bagi UMKM.
Dukungan PEN pada Dunia Usaha tidak Hanya Mengakomodasi Kebutuhan Usaha Mikro Kecil, tapi juga Usaha Menengah Besar
Program Perlindungan Sosial
Prioritas Kebutuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) PEN telah Mengakomodasi Kebutuhan UMK & UMB
Prioritas Kebutuhan Usaha Menengah Besar (UMB)
Subsidi Gaji
PEMDA : DID Pemulihan Ekonomi dan Cadangan DAK Fisik
Jaring pengaman sosial telah menjangkau hampir 90% rumah tangga bottom 40% melalui program PKH, Kartu Sembako, Prakerja, Subsidi listrik, Bansos & BLT.
9.15 juta Usaha Mikro telah mendapat bantuan permodalan dengan nilai manfaat Rp 2,4 juta per penerima. Total penyaluran Rp 21.87 T.
Rp 13.8 T (74.84% dari Pagu) telah tersalurkan untuk program padat karya dan menyerap 2,03 tenaga kerja. Tingkat employment pulih secara signifikan.
1. Bantuan Modal Usaha 2. Keringanan Tagihan Listik 3. Relaksasi Pinjaman 4. Kemudahan Administrasi Pinjaman 5. Penundaan Pajak
- Pembiayaan investasi & kepada Koperasi (LPDB) - Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)
- Penempatan dana, penjaminan dan subsidi bunga
- Keringanan listrik
- PERMENKO6/2020 kemudahan administrasi pengajuan KUR
- PPh final untuk UMKM ditanggung pemerintah
- PPh 21 ditanggung pemerintah - Pengembalian pendahuluan PPN - Pembebasan PPh 22 Impor - Pengurangan angsuran PPh 25
- Penempatan dana dan penjaminan
1. Keringanan Tagihan Listik 2. Relaksasi Pinjaman 3. Penundaan Pajak 4. Bantuan Modal Usaha 5. Kemudahan Administrasi Pinjaman
11.99 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Total dana tersalur Rp 14.88 T.
- Penempatan dana bank umum capai Rp 64.5 T. Total tersalur 2.4 juta debitur senilai Rp 176.68 T - Target pembiayaan investasi sebesar Rp 1 T untuk 84 mitra koperasi (115.684 UMKM) - Subsidi bunga mencapai Rp 3.7 T untuk 7.9 juta UMKM.
- Rp 4 T DID Pemulihan Ekonomi telah tersalurkan sebagai insentif untuk penanganan covid-19 - Realisasi cadangan DAK fisik capai Rp 6.83 T untuk belanja di daerah.
Sumber: KPCPEN
11
6,9jt Pengangguran
1. Mendorong penciptaan lapangan kerja 2. Memudahkan pembukaan usaha baru 3. Mendukung pemberantasan korupsi
UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.
UU Cipta Kerja diperlukan untuk transformasi ekonomi, meningkatkan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat segera keluar dari Middle Income Trap (MIT).
Pertumbuhan secara linier tidak cukup untuk keluar dari MIT, terutama setelah dampak pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pertumbungan secara eksponensial.
Lebih dari 13 juta orang butuh kerja. Kebutuhan kerja terus bertambah setiap tahun. UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja.
Mewujudkan Komitmen untuk Menyederhanakan Segala Bentuk Regulasi
Transformasi Ekonomi untuk Keluar dari Middle Income Trap
3,5jt Pekerja di-PHK atau dirumahkan
3jt Angkatan kerja baru butuh kerja
UU CIPTA KERJA
2030 20402025 2035 2045
12
Gotong Royong Mengendalikan Stabilitas Harga & Daya Beli melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)
Insentif Pajak untuk Memulihkan Dampak Covid-19 Program Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 adalah salah satu program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.
Realisasi Insentif Pajak Berdasarkan PMK 110/2020 hingga 12 Oktober 2020: PPh Pasal 21 DTP: Rp2,03 triliun (5,12%)
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor: Rp6,63 triliun (44,80%)
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25: Rp9,96 trilin (69,17%)
Pengembalian Pendahuluan PPN: Rp2,62 triliun (45,17%)
Penurunan Tarif PPh Badan: Rp6,82 triliun (34,10%)
PPh Final UMKM DTP: Rp0,42 triliun (17,50%)
Evaluasi kinerja TPID tahun 2019 71,03% meningkat dibandingkan tahun 2018 (57,38%)
TPID TPID mengumpulkan penilaian Partisipasi % skala kanan
Selain fokus stabilitas harga, kebijakan pengendalian inflasi
melalui TPIP dan TPID mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
daerah melalui perbaikan daya beli masyarakat.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
13
SUPERDEDUCTION VOKASI
TAX ALLOWANCE
TAX HOLIDAY
Berdasarkan hasil pilot project, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana penanaman modal sebesar Rp 1.261 Triliun di 24 Provinsi Dimanfaatkan oleh 82 WP dari investor tersebar di 15 negara Penanaman modal diperkirakan menyerap 61.551 tenaga kerja
Menghasilkan 87 Persetujuan Kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Lembaga Akademis.
Pada bulan Januari – September 2020 telah dimanfaatkan oleh 29 WP
Realisasi Insentif Fiskal (s.d. 4 Oktober 2020)
IMPLEMENTASI ETP DAERAH TAHUN 2020
Berkembang 14
Berkembang 34
Berkembang 217
Inisiasi 0
Inisiasi 1
Inisiasi 18
Digital 1
Digital 3
Digital 3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
14
Memperluas Akses Layanan Keuangan untuk Masyarakat
KUR SUPER MIKRO S.D 12 OKTOBER 2020Total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 s.d
31 Agustus 2020 sebesar Rp583,89 T kepada 21,79 juta debitur.
Realisasi KUR Januari 2020 s.d. 12 Oktober 2020 sebesar Rp
133,36 T (70,19% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 T) dan
diberikan kepada 3,96 juta debitur.
Keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2016. Survei OJK di 2019 menunjukkan Indeks Keuangan Inklusif sebesar 76.19%, sehingga target keuangan inklusif 2019 sebesar 75,0% telah tercapai.
Pembukaan rekening syariah : 14.091 Jumlah pesantren : 1.411 Nominal : 350 miliar
Bank Syariah Fintech Syariah 344 pesantren 1.024 debitur Rp 578 miliar
3 pesantren 4 debitur
Disalurkan kepada 304.989 debitur
Rp
Debitur KUR per Tahun (Org juta)
Sumber : Data s.d Agustus 2020 adalah data Komite Kebijakan, *data September dan Oktober 2020 adalah data SIKP snki.go.id
Tren Peningkatan Indeks Keuangan Inklusif Indonesia Realisasi Implementasi Ekosistem Pondok Pesantren s.d Oktober 2020
Capaian Indikator Pembiayaan Syariah 19,6
36,1
48,9
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
15
Terjadi Peningkatan Komposisi Nilai Ekspor Rumput Laut Bernilai Tambah Setiap Tahunnya
Nilai Ekspor Rumput Laut Tahun 2017-2019
Lokasi Eksisting per Oktober’20 Total luasan 1.230 ha
Dalam Progres Pengembangan Total luasan 350 ha
Sumber : BPS (diolah)
Sumber : Kemendag (diolah)
Mendongkrak Ekspor Industri Rumput Laut
Membangun Kemitraan Budidaya Hortikultura Berorientasi Ekspor
Inflasi bahan makanan September 2020 (YoY) sebesar 0,61%, lebih rendah dibanding periode yang sama dalam 6 tahun sebelumnya Ketersediaan pangan sampai dengan Desember 2020 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir tahun. Stok Cadangan Beras Pemerintah 1.080.374 ton per 12 Oktober 2020.
Periode 2014 2016 20192015 20182017 2020
4,61 3,66 3,512,42 1,54-0,90 -0,13
4,59
2015
Jan-Sep
yoy
Kab. Tanggamus (800 ha) Kab. Jembrana (50 ha) Kab. Blitar (80 ha) Kab. Bener Meriah (300 ha)
Pengembangan kawasan hortikultura berbasis klaster kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan mitra sebagai offtaker.
Penanaman pisang Cavendish di daerah: Tanggamus, Jembrana Bali, Blitar Jawa Timur, Bener Meriah Aceh
RL Kering (raw)
RL Bernilai Tambah
Total
160,26
45,77
206,04
159,10
48,12
207,21
218,93
110,37
329,30
124,01
38,72
162,72
208,40
85,59
293,99
79,24
52,33
131,57
77,78
22,22
76,78
23,22
66,48
33,52
76,21
23,79
70,89
29,11
60,22
39,78
Kab. Bondowoso (100 ha) Kab. Banyuwangi (100 ha) Kab. Garut (100 ha) Kab. Jombang (50 ha)
Komoditas 2015 2017 20192016 2018 2020
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
16
Produktivitas Pasokan Pangan melalui Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Realisasi Hingga 16 Oktober 2020: Usulan Penetapan LSD di 8 Propinsi (151 Kabupaten/Kota) Klarifikasi LSD di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumut, Kalsel dan Sulsel Penyusunan Rule Based Penetapan LSD oleh Tim Pelaksana beberapa tipologi.
Capaian IK Okt 20 Usulan Penetapan Timdu 151 Kab/Kota 50% -> LSD : 3.723.814 ha
Program Kartu Tani merupakan identitas petani yang dikeluarkan oleh perbankan pada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Realisasi hingga 30 September 2020: Kartu Tani tercetak 12.076.536 Kartu Tani terdistribusi 6.614.037 Kartu Tani sudah digunakan 894.126 Jumlah Kios 27.146 Kios Terpasang EDC 19.711
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
17
Meningkatkan Kinerja BUMN Masa Pandemi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Mengurangi Ketergantungan Impor dan Penghematan Devisa dengan Energi Ramah Lingkungan (B30)
Pemerintah menyalurkan anggaran kepada BUMN sebesar Rp269,76 triliun, berupa Pembayaran Utang, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, Penempatan Uang Negara, Subsidi Diskon Listrik, dan Subsidi Bunga Kredit UMKM.
115.21 Pencairan Utang Pemerintah 39.62 Penyertaan Modal Negara 19.65 Investasi Pemerintah 47.50 Penempatan Uang Negara 12.32 Diskon Listrik 35.46 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Per minggu ke-2 Oktober 2020, realisasi anggaran Pemerintah kepada BUMN sudah mencapai 64,44% atau sebesar Rp173,84 triliun.
Potensi Penghematan Devisa Januari- September 2020 adalah USD 1.891,9 juta.
Program Mandatori B30 untuk penghematan devisa sebesar USD 4,8 M dari Migas tahun 2020 dan menjaga ketersediaan BBM jenis Biosolar dalam negeri berbasis sumber daya lokal (minyak sawit)
Realisasi volume FAME untuk B30 hingga Semester I 2020 adalah 4,23 juta kL (44,06%) dan Realisasi s.d. 12 Oktober 2020 sebesar 6,5 juta kL (68,10%) dari total alokasi sebesar 9,6 juta kL.
Mandatori B30 telah dimulai 1 Januari 2020 di 28 titik serah PT Pertamina, dan 37 titik serah non Pertamina, dengan melibatkan 18 Badan Usaha BBM dan 18 Badan Usaha BBN pemasok FAME.
Total Dana (Rp Triliun)
Realisasi Dana (Persen)
86.93 Pencairan Utang Pemerintah 41.70 Penyertaan Modal Negara 0.00 Investasi Pemerintah 100 Penempatan Uang Negara 56.49 Diskon Listrik 7.64 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
18
Lokasi Penerima Fame dan melakukan pencampuran biosolar B30 Tahun 2020
Medan Dumai Siak T. Kabung
Bandung Grup Tasikmalaya Jakarta Cikampek
Sambu Uban RU Plaju Gerem
Balongan Cilacap Grup Rewulu Boyolali
Semarang Grup Tuban Surabaya Tg Wangi
Manggis Kupang Kotabaru Grup Balikpapan
Makassar Bitung Kasim STS Pontianak
Pengembangan Industri Petrokimia PT Tuban Petrochemical Industries
Proyek Pengembangan Olefin Complex dan Downstream PT TPPI memasuki tahap review P&ID dan Detail Design, ditargetkan selesai pada bulan September 2020. Pembangunan 5 buah tangki yang ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021.
Impor Produk Petrokimia setiap tahun mencapai USD 2,5 miliar.
Proyek Revamping PT TPPI sedang dalam tahap bidding untuk proses Design Build Competition (DBC) untuk memilih kontraktor yang akan mengerjakan tahap Engineering, Procurement and Contruction (EPC).
Dua proyek yang sedang dibangun adalah proyek revamping TPPI dan proyek pengembangan Olefin Complex dan Downstream TPPI
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
19
Strategi Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Digital dan Koordinasi Pengembangan Desa Digital & Klaster UMKM
Penyusunan strategi nasional diharapkan dapat menjadi dasar bagi penentuan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia. Strategi Nasional ini mencakup berbagai aspek, seperti : - Membina talenta digital; - Pengembangan riset & Inovasi; - Kebijakan yang mendukung; - Infrastruktur fisik dan digital.
Koordinasi melalui Roadshow Stockpiling Program terkait ekonomi digital pada 8 Kementerian/Lembaga.
Monitoring dan Evaluasi ke daerah untuk melakukan mapping kesiapan pemerintah daerah, dan identifikasi peluang dan tantangan Transformasi Ekonomi Digital.
Tersusunnya Draft Framework Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.
FGD dalam rangka penyiapan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
Kementerian Perdagangan; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan UMKM; Badan Pusat Statistik;
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pertanian
ROADSHOW K/L
Roadshow K/L
FGD 4 Membangun infrastruktur fisik & digital
11 Sep
Seminar Nasional
8-9 Sep
Pembuatan outline strategi
20
Peningkatan Daya Saing Indonesia dalam Pemeringkatan Global
Kepercayaan Dunia Internasional Terjaga
Untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha bahwa hanya ada 6 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal di Indonesia:
Segala bentuk perjudian/kasino Budidaya & produksi Narkotika Gol 1 Industri pembuatan senjata kimia Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO) Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Pemanfaatan Koral/Karang dari Alam
Ease of Doing Business dari World Bank
Posisi Indonesia dalam laporan Doing Business 2020 berada di peringkat 73 dari 190 negara. Indonesia berhasil melakukan reformasi dalam 5 dari 10 indikator yaitu memulai bisnis, mendapatkan listrik, membayar pajak, menegakkan kontrak dan berdagang lintas batas.
Moody’s rating agency: Baa2 dengan outlook stabil Standard & Poor’s (S&P): rating BBB Rating & Investment Information, Inc.: BBB+ dan memberikan outlook stabil. Fitch: BBB dengan outlook stabil Japan Rating Agency: BBB+ dengan outlook stabil
Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan pada Indonesia oleh beberapa lembaga rating internasional.
2015
114
2016
109
2017
91
2018
DHE - SDA
selama masa pandemi Covid-19
ketentuan DHE-SDA
Sarang Burung Walet
Walet (SBW) di luar negara China
Melarang ekspor SBW kotor
Asistensi kemudahan ekspor SBW
dalam kerangka Indonesia Australia –
Pelonggaran PSBB dan penerapan Protokol Kesehatan berdampak pada membaiknya kegiatan ekonomi Terjaganya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah melalui program BLT, bantuan subsidi gaji, dan Kartu Pra Kerja.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
21
PENGENDALIAN IMPOR
INTEGRASI SISTEM PERIZINAN
Kepastian prosedur impor untuk komoditas limbah Non B-3 sebagai bahan baku industri dan Barang Modal Tidak Baru (BMTB).
Pengendalian impor melalui pengenaan bea masuk tambahan.
Integrasi pelayanan penerbitan Izin Usaha & Izin Operasial sektor Perdagangan melalui Sistem OSS Integrasi pelayanan Perizinan Impor (PI) dan Pertimbangan K/L melalui Sistem Inatrade untuk komoditas Besi & Komplementer, Test Pasar, & Purna Jual Pembangunan dashboard impor pangan strategis Stranas PK
Sinyal membaiknya industri Indonesia dapat terlihat pada Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mengalami pemulihan bulan April s.d. Agustus sebesar 50,8, meski mengalami penurunan di bulan September 47,2.
Di tengah pandemi covid-19, industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi cukup besar dalam PDB (19,8%).
Saat ini, sejumlah industri masih dapat mengalami pertumbuhan positif, seperti mamin, meski secara umum, industri lainnya mengalami pertumbuhan minus cukup dalam.
Tiga strategi penguatan industri pengolahan: a) Penguatan Arus Kas; b) Relaksasi Regulasi; c) Penguatan Akses Pasar.
Penguatan Peran Industri Pengolahan di Tengah Pandemi
Purchasing Managers Index (PMI) - 2020
Jan 49,3
Mei 28,6
Jun 39,1
Jul 46,9
Ags 50,8
Sep 47,2
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 9 April tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan, dengan 8 okupasi dengan 20 Unit Kompetensi sebagai tambahan dari 5 standar okupasi yang telah ada.
Mengembangkan Kemampuan SDM Sektor Logistik
11 Freight Handler
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
22
Platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplifikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumentasi dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ditjen Bea Dan Cukai, Kemenkeu
Capaian s.d September 2020 : Penerapan pengajuan, pemeriksaan dan profil tunggal Integrasi layanan perizinan Ship to Ship (STS), Floating Storage Unit (FSU), Perizinan usaha dan Perizinan pemasukan barang Penebusan Delivery Order & Pengeluaran Petikemas online Pemesanan truk online Pembayaran online Perluasan penerapan auto-gate di Pelabuhan
INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional & Ruang Lingkupnya
Membangun Kolaborasi untuk Kemudahan Ekspor dan Impor
PLATFORM
PROSES BISNIS
MENKEU | MENDAG | MENHUB KKP | MENTAN | 19 K/L | PEMDA - Pemeriksaan terpadu - Layanan pelabuhan (manifes barang, manifes pengangkut) - Perizinan (logistik/SRM, lartas)
TATA RUANG
PAYMENT
23
Proyek Strategis Nasional (PSN) 201 Proyek + 10 Program yang mencakup 23 sektor
6 PSN Selesai Tahun 2020 : LRT Sumatera Selatan Bandar Udara NYIA Jalan Tol Pandaan - Malang SPAM Lampung Kawasan Industri Wilmar Serang Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Status Kemajuan PSN September 2020
PSN Perpres 79/2019 PSN Perpres 80/2019
Diestimasi 201 Proyek +
semasa konstruksi
Sampai dengan September 2020, terdapat 3 proyek yang beroperasi sebagian dan 1 proyek selesai di Jawa Tengah (Perpres 79/2019) dan 1 proyek yang beroperasi sebagian di Jawa Timur (Perpres 80/2019). Long list daftar isu setiap proyek/program telah disusun dan 51 proyek quick wins untuk Perpres 79/2020 dan 32 proyek quick wins untuk Perpres 80/2019 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Program Pengembangan Kapasitas untuk Tim PPMU Jawa Tengah dan Jawa Timur tentang standarisasi pemantauan, debottlenecking proyek hingga KPBU telah dilaksanakan oleh KPPIP.
Selesai (Rp 48,2 T) Beroperasi Sebagian (Rp 1.300 T) Konstruksi (Rp 1.949 T) Transaksi (Rp 223 T) Penyiapan (Rp 1.201 T)
1 Nilai belum memperhitungkan Program Percepatan Pengembangan Wilayah (Perpres 79 dan 80 tahun 2019) dan Bandara di Bali bagian utara. 2 Estimasi tenaker direct + indirect semasa konstruksi 2020-2024.
Perencanaan Persiapan Transaksi
270 Proyek 194 Proyek
24
Sejak tahun 2016 hingga September 2020, terdapat 98 PSN yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 515,3 triliun dan estimasi penyerapan tenaga kerja sebesar 366.527 orang
7 Bandara 1 Jalan Tol
6 Bendungan 1 Pelabuhan
2 Kereta Api 4 Bendungan
1 Irigasi 10 Jalan Tol
5 KEK 1 Bandara
1 Sentra Kelautan Perikanan
1 Bandara 1 Fasilitas Gas
3 PLBN 1 Bendungan
1 Kawasan Industri
20 Proyek (Rp 33,3 T) 32 Proyek (Rp 207,4 T)10 Proyek (Rp 61,4 T) 30 Proyek (Rp 165,3 T) 6 Proyek (Rp 48,2 T)
2016 20182017 2019 s.d Sep 2020
Peta Pertumbuhan KEK Indonesia
419
Komitmen Investor Rp. 69.87 M
KEK Nongsa Nilai Investasi Rp. 16 T Target TK 16.500 Luas Lahan: 166.45 Ha
Promosi investasi dan pengembangan KEK
di BBKT
KEK Hijau
dan US
KEK Batam Aero Technic Nilai Investasi Rp. 6.2 T Target TK = 9976 orang Luas Lahan 30 Ha
Nilai Ekspor Rp 1.57 Triliun
KEK Beroperasi
32.900 M 1.461,19 M
30.000 org 100 org
72.000 M 18.631 M
20.000 org 6.670 org
920 org
185 org
80 org
Sei Mangkei
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
25
Regional Comprehensive Economic Partnership
Sumbang 1.3% PDB 6.8 miliar*
Ekspor barang dan jasa meningkat tahun 2030 menjadi USD 9.8 miliar*
Neraca perdagangan meningkat USD 2 miliar*
*Berdasarkan proyeksi Indonesia-EU Vision Group.
Meningkatkan akses pasar
produk ekspor Indonesia
chains
Korea will liberalize
Steel and chemical products Tropical fruits, tshirt, tuna, plywood
From its total 10.813 tariff lines
Indonesia will liberalize
0% bagi seluruh produk ekspor
Indonesia ke Australia
Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Partnership
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Perdagangan DS 592, DS 593, dan DS 484, serta Review
Generalized System Of Preferences (GSP) oleh Amerika
Serikat (AS).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
26
Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang Digunakan dalam RAPBN 2021
*Suku bunga SBN 10 tahun menggantikan suku bunga SPN 3 bulan di 2021
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Nilai Tukar (Rp/USD)
Harga Minyak (USD/barel)
27
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
2
Banyak hal yang telah dilakukan untuk mengatasi pandemi berikut dampak rambatannya, dan banyak pula pelajaran yang dapat dipetik. Kebijakan pemulihan Kesehatan dan Ekonomi dilakukan secara seimbang dengan tetap berupaya untuk memenuhi lima prioritas pembangunan yang telah menjadi komitmen. Kita berupaya keras agar pandemi COVID-19 tidak lagi meresahkan masyarakat untuk kembali beraktivitas sekaligus memulihkan ekonomi dari ancaman resesi dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain, baik fisik maupun modalitas sumber daya manusia. Selain itu, kita juga berupaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun konsekuensi dari menjalankan perubahan itu sangat sulit, menghadapi tantangan dan tentangan yang besar, pemerintah tetap teguh untuk menjalankannya demi meraih impian Indonesia menjadi negara maju.
Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk membenahi semua sendi perekonomian tetapi kesempatan yang cukup untuk belajar bagaimana mengelola perubahan-perubahan besar yang harus selalu dilakukan untuk membawa Indonesia maju, seperti mengharmonasi regulasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengadopsi ekonomi digital, memodernisasi perniagaan dan industri. Langkah tersebut harus sejalan dengan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan pokok, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, mempermudah usaha dan mengatasi kemiskinan. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak semua masyarakat untuk berperan aktif mendukung perubahan-perubahan dengan semangat kebersamaan dan menghormati keberagaman.
Perjalanan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah genap 1 tahun. Langkah-langkah cepat untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tetap dijalankan secara konsisten, meskipun saat ini kita tengah berada dalam gelombang pandemi COVID-19 dan perubahan fundamental tatanan kehidupan baru. Kemajuan teknologi dunia juga sedang berlangsung cepat mendorong perekonomian kita untuk segera melakukan transformasi, menjadi lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi. Perubahan- perubahan dunia terjadi begitu cepat membuat kita harus lebih dinamis beradaptasi dengan mengambil kesempatan baik untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam Kebajikan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om santi, santi, santi, om.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian DR. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3
Setahun lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengangkat sumpah di hadapan perwakilan rakyat sebagai pemimpin negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia yang beraneka budaya, bahasa dan suku bangsa, Indonesia. Dalam pidatonya sebagai Presiden 2019-2024, Presiden Jokowi menyatakan lima hal yang menjadi prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan, yaitu: 1. Pengembangan SDM, 2. Pembangunan Infrastruktur, 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi. Kelima hal ini menjadi langkah pewujud harapan untuk meraih mimpi Indonesia Emas 2045, yakni memasuki lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%.
Winter is coming! Pandemi COVID-19 datang menerpa saat tengah bekerja keras memulai langkah mewujudkan kelima prioritas komitmen Presiden. Tak hanya Indonesia, dunia pun terguncang hebat tergulung gelombang pandemi. Perekonomian yang selama 5 tahun sebelumnya tumbuh dalam rentang 5 persen per tahun tertekan, melambat pada kuartal I-2020 (2,97 persen yoy) dan kontraksi pada kuartal II-2020 (-5.32 persen yoy). Hampir semua kegiatan masyarakat terhenti mendadak. Tak satu pun negara siap menghadapi pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Satu demi satu negara menghadapi krisis ekonomi dan korban pandemi yang terus berjatuhan. Pemerintah berusaha menahan dampak pandemi yang menjalar dari aspek kesehatan dan sosial ke ekonomi dan keuangan.
Dengan pengalaman hantaman krisis-krisis sebelumnya, pemerintah menyiapkan benteng perlindungan kesehatan, sosial, UMKM, dunia usaha dan sektor keuangan dengan mengalokasikan biaya sebesar 695,2 triliun rupiah, jauh lebih besar dari krisis-krisis sebelumnya. Tak lain tujuannya adalah krisis pandemi tidak boleh terlalu lama terjadi, kesehatan lekas pulih dan ekonomi harus segera bangkit. Berdiam tentu tidak menyelesaikan masalah pandemi, tetapi kembali bergerak dengan tatanan kehidupan baru menjadi pilihan jalan tengah. Secara bertahap, kegiatan sosial ekonomi masyarakat kembali digerakkan sejak Juni 2020 dengan tatanan baru, lebih waspada pada menjaga kesehatan.
Ringkasan Perekonomian Meskipun terus bekerja mengatasi pandemi dan memulihkan kembali perekonomian, langkah untuk mewujudkan lima prioritas Presiden tetap berderap maju. Pembangunan infrastruktur tetap bergerak berpadu dengan adaptasi protokol kesehatan. Proyek Strategis Nasional dikerjakan dengan padat karya untuk menahan pengangguran akibat disrupsi pandemi. Setahun ini, 10 ruas tol sudah diresmikan untuk memperlancar konektivitas wilayah. Demikian pula dengan prioritas untuk menyederhanakan kendala regulasi yang selama ini menghalangi kemampuan daya saing ekonomi, kemudahan membuka usaha dan pemberdayaan UKM. Pemerintah telah menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai prasasti sejarah pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Selanjutnya, dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang akan mengalihkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi jasa modern yang bernilai tambah tinggi, pemerintah terus memodernisasi industri dalam negeri, melatih SDM dengan pendekatan baru program Kartu Prakerja dan membangun ekonomi digital.
Sinyal positif pemulihan ekonomi akhirnya mulai berkedip. Dari sisi penawaran, industri manufaktur mulai mengalami peningkatan produksi dan pesanan. Tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur beranjak naik dari 46,9 pada bulan Juli menjadi 50,8 pada bulan Agustus, naik di atas ambang netral 50,0 untuk pertama kalinya sejak bulan Februari, dan menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan sektor tersebut. Utilisasi produksi industri manufaktur juga membaik. Kondisi ini paralel dengan kenaikan impor bahan baku bulan September sebesar 7,23 persen dibandingkan bulan Agustus. Melihat perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terutama sektor manufaktur diperkirakan terus membaik.
Pada sisi permintaan, meskipun secara umum masih terjadi deflasi (-0.05 persen yoy) pada bulan September, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurut Survei Konsumen Bank Indonesia menandai terjadi perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. IKK bulan Agustus sebesar 86,9 lebih tinggi sedikit dari IKK Juli sebesar 86,2, meskipun masih berada pada zona pesimis (<100). Menurut Survei Penjualan Eceran BI, pertumbuhan Indeks Penjualan Ritel (IPE) bulan September diprakirakan sebesar -7,3 persen (yoy), membaik dari -9,2 persen (yoy) pada Agustus. Dari indikator-indikator tersebut, pertumbuhan dari sisi permintaan juga terus membaik.
Satu tahun telah berlalu dengan cobaan, berbagai pembelajaran diperoleh. Saatnya bangkit untuk membangun kembali perekonomian Indonesia dengan tatanan kehidupan baru. Gotong royong sebagai nilai luhur bangsa menjadi semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit, Indonesia maju!
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
4
Daya Beli Masyarakat Menurun
Kontraksi pertumbuhan dialami sebagian besar negara di dunia bahkan jatuh lebih dalam
Perkembangan inflasi di tengah pandemi dipengaruhi permintaan yang lemah. Stimulus perlindungan sosial diharapkan dapat mendorong permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Stabilitas harga tetap terjaga oleh ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% turun, melambat menjadi 3 persen (Q1) & - 5% (Q2)
Sumber: BPS Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%YoY)
Tingkat Inflasi (%YoY)
Jan Apr Jul Sep 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Q1 Q2 2020
2.97
-5.32
Jan Apr Jul Sep 2020
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
5
Mempertahankan Sektor Eksternal dari Gejolak Perlambatan Global Surplus neraca perdagangan karena penurunan impor dan permintaan domestik yang lemah. Defisit transaksi berjalan dan cadangan devisa meningkat.
Sumber: Bloomberg, per 15 Oktober 2020 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Cadangan Devisa dan Nilai Tukar
Cadangan devisa (miliar USD) - rhs Nilai tukar rupiah (rata-rata)
Defisit Transaksi Berjalan Neraca Perdagangan Barang
Q1 Q2 Q3 Q4 2018
Q1 Q2 Q3 Q4 2019
Neraca perdagangan (miliar USD) Ekspor-g (%YoY) - rhs Impor-g (%YoY)
Q1 Q2 Q3 2020
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Tingkat Kemiskinan
Mar ‘18
Tingkat Ketimpangan
Feb‘18
5.13 5.01
5.34 5.28
Tingkat Pengangguran
6
Perkembangan NPL dan LDR (%)
KreditDPK
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
7
49.3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bulan (2020)
IPR Pertumbuhan (yoy)
Indeks Keyakinan Konsumen
01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bulan (2020)
121.67 113.78 117.65
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bulan (2020)
0.39
0.28
0.18
0.1 0.08 0.07
Kinerja IHSG Rebound Sejak Titik Terendah Kinerja pasar modal mulai rebound sejak penurunan tajam pada 24 Maret 2020. Dari saham sektoral, sektor industri dasar dan pertanian telah meningkat diatas 40 persen sejak titik terendahnya.
Perkembangan IHSG Periode 23 Okt 2020 – 15 Okt 2020
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
8
Sasaran Substansi Pemanfaatan Insentif
Data dari Survei Evaluasi I, N = 1.164.965 Penerima Kartu Prakerja
“Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja”
Sumber: Manajemen Pelakasana Program Kartu Prakerja 16 Oktober 2020 PMO Kartu Prakerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
EKOSISTEM*
1.073 128
Pendaftaran (514 Kab/Kota)
Menyelesaikan pelatihan pertama
90%
10%
9
31 Des ‘20 - 3 Jan 21 Penemuan 5 pasien kasus di Wuhan
4 Jan Pencatatan kasus pertama di WHO
11 Mar Penetapan Covid-19
sebagai pandemi oleh WHO
kasus pertama di indonesia
13 Mar Pembentukan Gugus
20 Jul Pembentukan Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sumber: KPCPEN (Data per 14 Oktober 2020)
Menyeimbangkan Kebijakan: Memulihkan Kesehatan dan Membangkitkan Ekonomi Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan
Ongkos penanganan Covid-19 capai Rp 695,2 triliun
Realisasi Alokasi Khusus PC-PEN TA 2020 Telah Mencapai 49,5% dari Pagu Rp 695.2 T dan Menunjukkan Trend Penyerapan Positif
Stimulus ekonomi untuk mengendalikan dampak terkait lalu lintas orang, barang & uang
Stimulus sektor riil dengan pemetaan sektor terdampak
Tambahan belanja negara untuk biaya penanganan covid-19
Pelaksanaan program- program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN)
Stimulus ekonomi I, II dan lanjutan pada kelompok terdampak
Tren Penyerapan Positif (dalam Rp Triliun)
Enam Kluster Program PC-PEN
Penanganan covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi
Exit strategy dan protokol kesehatan untuk pelonggaran PSBB
Februari
± Rp 128 T Rp 695,2 T
April Juni AgustusMaret Mei Juli
Smt 1 124.620
10
Program PEN Ditujukan untuk Mengurangi Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19, Khususnya untuk Mempertahankan Daya Beli Masyarakat dan Dukungan Bagi UMKM.
Dukungan PEN pada Dunia Usaha tidak Hanya Mengakomodasi Kebutuhan Usaha Mikro Kecil, tapi juga Usaha Menengah Besar
Program Perlindungan Sosial
Prioritas Kebutuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) PEN telah Mengakomodasi Kebutuhan UMK & UMB
Prioritas Kebutuhan Usaha Menengah Besar (UMB)
Subsidi Gaji
PEMDA : DID Pemulihan Ekonomi dan Cadangan DAK Fisik
Jaring pengaman sosial telah menjangkau hampir 90% rumah tangga bottom 40% melalui program PKH, Kartu Sembako, Prakerja, Subsidi listrik, Bansos & BLT.
9.15 juta Usaha Mikro telah mendapat bantuan permodalan dengan nilai manfaat Rp 2,4 juta per penerima. Total penyaluran Rp 21.87 T.
Rp 13.8 T (74.84% dari Pagu) telah tersalurkan untuk program padat karya dan menyerap 2,03 tenaga kerja. Tingkat employment pulih secara signifikan.
1. Bantuan Modal Usaha 2. Keringanan Tagihan Listik 3. Relaksasi Pinjaman 4. Kemudahan Administrasi Pinjaman 5. Penundaan Pajak
- Pembiayaan investasi & kepada Koperasi (LPDB) - Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)
- Penempatan dana, penjaminan dan subsidi bunga
- Keringanan listrik
- PERMENKO6/2020 kemudahan administrasi pengajuan KUR
- PPh final untuk UMKM ditanggung pemerintah
- PPh 21 ditanggung pemerintah - Pengembalian pendahuluan PPN - Pembebasan PPh 22 Impor - Pengurangan angsuran PPh 25
- Penempatan dana dan penjaminan
1. Keringanan Tagihan Listik 2. Relaksasi Pinjaman 3. Penundaan Pajak 4. Bantuan Modal Usaha 5. Kemudahan Administrasi Pinjaman
11.99 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Total dana tersalur Rp 14.88 T.
- Penempatan dana bank umum capai Rp 64.5 T. Total tersalur 2.4 juta debitur senilai Rp 176.68 T - Target pembiayaan investasi sebesar Rp 1 T untuk 84 mitra koperasi (115.684 UMKM) - Subsidi bunga mencapai Rp 3.7 T untuk 7.9 juta UMKM.
- Rp 4 T DID Pemulihan Ekonomi telah tersalurkan sebagai insentif untuk penanganan covid-19 - Realisasi cadangan DAK fisik capai Rp 6.83 T untuk belanja di daerah.
Sumber: KPCPEN
11
6,9jt Pengangguran
1. Mendorong penciptaan lapangan kerja 2. Memudahkan pembukaan usaha baru 3. Mendukung pemberantasan korupsi
UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.
UU Cipta Kerja diperlukan untuk transformasi ekonomi, meningkatkan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat segera keluar dari Middle Income Trap (MIT).
Pertumbuhan secara linier tidak cukup untuk keluar dari MIT, terutama setelah dampak pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pertumbungan secara eksponensial.
Lebih dari 13 juta orang butuh kerja. Kebutuhan kerja terus bertambah setiap tahun. UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja.
Mewujudkan Komitmen untuk Menyederhanakan Segala Bentuk Regulasi
Transformasi Ekonomi untuk Keluar dari Middle Income Trap
3,5jt Pekerja di-PHK atau dirumahkan
3jt Angkatan kerja baru butuh kerja
UU CIPTA KERJA
2030 20402025 2035 2045
12
Gotong Royong Mengendalikan Stabilitas Harga & Daya Beli melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)
Insentif Pajak untuk Memulihkan Dampak Covid-19 Program Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19 adalah salah satu program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.
Realisasi Insentif Pajak Berdasarkan PMK 110/2020 hingga 12 Oktober 2020: PPh Pasal 21 DTP: Rp2,03 triliun (5,12%)
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor: Rp6,63 triliun (44,80%)
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25: Rp9,96 trilin (69,17%)
Pengembalian Pendahuluan PPN: Rp2,62 triliun (45,17%)
Penurunan Tarif PPh Badan: Rp6,82 triliun (34,10%)
PPh Final UMKM DTP: Rp0,42 triliun (17,50%)
Evaluasi kinerja TPID tahun 2019 71,03% meningkat dibandingkan tahun 2018 (57,38%)
TPID TPID mengumpulkan penilaian Partisipasi % skala kanan
Selain fokus stabilitas harga, kebijakan pengendalian inflasi
melalui TPIP dan TPID mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
daerah melalui perbaikan daya beli masyarakat.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
13
SUPERDEDUCTION VOKASI
TAX ALLOWANCE
TAX HOLIDAY
Berdasarkan hasil pilot project, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana penanaman modal sebesar Rp 1.261 Triliun di 24 Provinsi Dimanfaatkan oleh 82 WP dari investor tersebar di 15 negara Penanaman modal diperkirakan menyerap 61.551 tenaga kerja
Menghasilkan 87 Persetujuan Kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Lembaga Akademis.
Pada bulan Januari – September 2020 telah dimanfaatkan oleh 29 WP
Realisasi Insentif Fiskal (s.d. 4 Oktober 2020)
IMPLEMENTASI ETP DAERAH TAHUN 2020
Berkembang 14
Berkembang 34
Berkembang 217
Inisiasi 0
Inisiasi 1
Inisiasi 18
Digital 1
Digital 3
Digital 3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
14
Memperluas Akses Layanan Keuangan untuk Masyarakat
KUR SUPER MIKRO S.D 12 OKTOBER 2020Total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 s.d
31 Agustus 2020 sebesar Rp583,89 T kepada 21,79 juta debitur.
Realisasi KUR Januari 2020 s.d. 12 Oktober 2020 sebesar Rp
133,36 T (70,19% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 T) dan
diberikan kepada 3,96 juta debitur.
Keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2016. Survei OJK di 2019 menunjukkan Indeks Keuangan Inklusif sebesar 76.19%, sehingga target keuangan inklusif 2019 sebesar 75,0% telah tercapai.
Pembukaan rekening syariah : 14.091 Jumlah pesantren : 1.411 Nominal : 350 miliar
Bank Syariah Fintech Syariah 344 pesantren 1.024 debitur Rp 578 miliar
3 pesantren 4 debitur
Disalurkan kepada 304.989 debitur
Rp
Debitur KUR per Tahun (Org juta)
Sumber : Data s.d Agustus 2020 adalah data Komite Kebijakan, *data September dan Oktober 2020 adalah data SIKP snki.go.id
Tren Peningkatan Indeks Keuangan Inklusif Indonesia Realisasi Implementasi Ekosistem Pondok Pesantren s.d Oktober 2020
Capaian Indikator Pembiayaan Syariah 19,6
36,1
48,9
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
15
Terjadi Peningkatan Komposisi Nilai Ekspor Rumput Laut Bernilai Tambah Setiap Tahunnya
Nilai Ekspor Rumput Laut Tahun 2017-2019
Lokasi Eksisting per Oktober’20 Total luasan 1.230 ha
Dalam Progres Pengembangan Total luasan 350 ha
Sumber : BPS (diolah)
Sumber : Kemendag (diolah)
Mendongkrak Ekspor Industri Rumput Laut
Membangun Kemitraan Budidaya Hortikultura Berorientasi Ekspor
Inflasi bahan makanan September 2020 (YoY) sebesar 0,61%, lebih rendah dibanding periode yang sama dalam 6 tahun sebelumnya Ketersediaan pangan sampai dengan Desember 2020 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir tahun. Stok Cadangan Beras Pemerintah 1.080.374 ton per 12 Oktober 2020.
Periode 2014 2016 20192015 20182017 2020
4,61 3,66 3,512,42 1,54-0,90 -0,13
4,59
2015
Jan-Sep
yoy
Kab. Tanggamus (800 ha) Kab. Jembrana (50 ha) Kab. Blitar (80 ha) Kab. Bener Meriah (300 ha)
Pengembangan kawasan hortikultura berbasis klaster kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan mitra sebagai offtaker.
Penanaman pisang Cavendish di daerah: Tanggamus, Jembrana Bali, Blitar Jawa Timur, Bener Meriah Aceh
RL Kering (raw)
RL Bernilai Tambah
Total
160,26
45,77
206,04
159,10
48,12
207,21
218,93
110,37
329,30
124,01
38,72
162,72
208,40
85,59
293,99
79,24
52,33
131,57
77,78
22,22
76,78
23,22
66,48
33,52
76,21
23,79
70,89
29,11
60,22
39,78
Kab. Bondowoso (100 ha) Kab. Banyuwangi (100 ha) Kab. Garut (100 ha) Kab. Jombang (50 ha)
Komoditas 2015 2017 20192016 2018 2020
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Nilai (Juta US$)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
16
Produktivitas Pasokan Pangan melalui Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Realisasi Hingga 16 Oktober 2020: Usulan Penetapan LSD di 8 Propinsi (151 Kabupaten/Kota) Klarifikasi LSD di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumut, Kalsel dan Sulsel Penyusunan Rule Based Penetapan LSD oleh Tim Pelaksana beberapa tipologi.
Capaian IK Okt 20 Usulan Penetapan Timdu 151 Kab/Kota 50% -> LSD : 3.723.814 ha
Program Kartu Tani merupakan identitas petani yang dikeluarkan oleh perbankan pada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Realisasi hingga 30 September 2020: Kartu Tani tercetak 12.076.536 Kartu Tani terdistribusi 6.614.037 Kartu Tani sudah digunakan 894.126 Jumlah Kios 27.146 Kios Terpasang EDC 19.711
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
17
Meningkatkan Kinerja BUMN Masa Pandemi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Mengurangi Ketergantungan Impor dan Penghematan Devisa dengan Energi Ramah Lingkungan (B30)
Pemerintah menyalurkan anggaran kepada BUMN sebesar Rp269,76 triliun, berupa Pembayaran Utang, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, Penempatan Uang Negara, Subsidi Diskon Listrik, dan Subsidi Bunga Kredit UMKM.
115.21 Pencairan Utang Pemerintah 39.62 Penyertaan Modal Negara 19.65 Investasi Pemerintah 47.50 Penempatan Uang Negara 12.32 Diskon Listrik 35.46 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Per minggu ke-2 Oktober 2020, realisasi anggaran Pemerintah kepada BUMN sudah mencapai 64,44% atau sebesar Rp173,84 triliun.
Potensi Penghematan Devisa Januari- September 2020 adalah USD 1.891,9 juta.
Program Mandatori B30 untuk penghematan devisa sebesar USD 4,8 M dari Migas tahun 2020 dan menjaga ketersediaan BBM jenis Biosolar dalam negeri berbasis sumber daya lokal (minyak sawit)
Realisasi volume FAME untuk B30 hingga Semester I 2020 adalah 4,23 juta kL (44,06%) dan Realisasi s.d. 12 Oktober 2020 sebesar 6,5 juta kL (68,10%) dari total alokasi sebesar 9,6 juta kL.
Mandatori B30 telah dimulai 1 Januari 2020 di 28 titik serah PT Pertamina, dan 37 titik serah non Pertamina, dengan melibatkan 18 Badan Usaha BBM dan 18 Badan Usaha BBN pemasok FAME.
Total Dana (Rp Triliun)
Realisasi Dana (Persen)
86.93 Pencairan Utang Pemerintah 41.70 Penyertaan Modal Negara 0.00 Investasi Pemerintah 100 Penempatan Uang Negara 56.49 Diskon Listrik 7.64 Subsidi Bunga Kredit UMKM
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
18
Lokasi Penerima Fame dan melakukan pencampuran biosolar B30 Tahun 2020
Medan Dumai Siak T. Kabung
Bandung Grup Tasikmalaya Jakarta Cikampek
Sambu Uban RU Plaju Gerem
Balongan Cilacap Grup Rewulu Boyolali
Semarang Grup Tuban Surabaya Tg Wangi
Manggis Kupang Kotabaru Grup Balikpapan
Makassar Bitung Kasim STS Pontianak
Pengembangan Industri Petrokimia PT Tuban Petrochemical Industries
Proyek Pengembangan Olefin Complex dan Downstream PT TPPI memasuki tahap review P&ID dan Detail Design, ditargetkan selesai pada bulan September 2020. Pembangunan 5 buah tangki yang ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021.
Impor Produk Petrokimia setiap tahun mencapai USD 2,5 miliar.
Proyek Revamping PT TPPI sedang dalam tahap bidding untuk proses Design Build Competition (DBC) untuk memilih kontraktor yang akan mengerjakan tahap Engineering, Procurement and Contruction (EPC).
Dua proyek yang sedang dibangun adalah proyek revamping TPPI dan proyek pengembangan Olefin Complex dan Downstream TPPI
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset & Teknologi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
19
Strategi Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Digital dan Koordinasi Pengembangan Desa Digital & Klaster UMKM
Penyusunan strategi nasional diharapkan dapat menjadi dasar bagi penentuan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia. Strategi Nasional ini mencakup berbagai aspek, seperti : - Membina talenta digital; - Pengembangan riset & Inovasi; - Kebijakan yang mendukung; - Infrastruktur fisik dan digital.
Koordinasi melalui Roadshow Stockpiling Program terkait ekonomi digital pada 8 Kementerian/Lembaga.
Monitoring dan Evaluasi ke daerah untuk melakukan mapping kesiapan pemerintah daerah, dan identifikasi peluang dan tantangan Transformasi Ekonomi Digital.
Tersusunnya Draft Framework Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.
FGD dalam rangka penyiapan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
Kementerian Perdagangan; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan UMKM; Badan Pusat Statistik;
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pertanian
ROADSHOW K/L
Roadshow K/L
FGD 4 Membangun infrastruktur fisik & digital
11 Sep
Seminar Nasional
8-9 Sep
Pembuatan outline strategi
20
Peningkatan Daya Saing Indonesia dalam Pemeringkatan Global
Kepercayaan Dunia Internasional Terjaga
Untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha bahwa hanya ada 6 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal di Indonesia:
Segala bentuk perjudian/kasino Budidaya & produksi Narkotika Gol 1 Industri pembuatan senjata kimia Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO) Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Pemanfaatan Koral/Karang dari Alam
Ease of Doing Business dari World Bank
Posisi Indonesia dalam laporan Doing Business 2020 berada di peringkat 73 dari 190 negara. Indonesia berhasil melakukan reformasi dalam 5 dari 10 indikator yaitu memulai bisnis, mendapatkan listrik, membayar pajak, menegakkan kontrak dan berdagang lintas batas.
Moody’s rating agency: Baa2 dengan outlook stabil Standard & Poor’s (S&P): rating BBB Rating & Investment Information, Inc.: BBB+ dan memberikan outlook stabil. Fitch: BBB dengan outlook stabil Japan Rating Agency: BBB+ dengan outlook stabil
Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan pada Indonesia oleh beberapa lembaga rating internasional.
2015
114
2016
109
2017
91
2018
DHE - SDA
selama masa pandemi Covid-19
ketentuan DHE-SDA
Sarang Burung Walet
Walet (SBW) di luar negara China
Melarang ekspor SBW kotor
Asistensi kemudahan ekspor SBW
dalam kerangka Indonesia Australia –
Pelonggaran PSBB dan penerapan Protokol Kesehatan berdampak pada membaiknya kegiatan ekonomi Terjaganya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah kebawah melalui program BLT, bantuan subsidi gaji, dan Kartu Pra Kerja.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
21
PENGENDALIAN IMPOR
INTEGRASI SISTEM PERIZINAN
Kepastian prosedur impor untuk komoditas limbah Non B-3 sebagai bahan baku industri dan Barang Modal Tidak Baru (BMTB).
Pengendalian impor melalui pengenaan bea masuk tambahan.
Integrasi pelayanan penerbitan Izin Usaha & Izin Operasial sektor Perdagangan melalui Sistem OSS Integrasi pelayanan Perizinan Impor (PI) dan Pertimbangan K/L melalui Sistem Inatrade untuk komoditas Besi & Komplementer, Test Pasar, & Purna Jual Pembangunan dashboard impor pangan strategis Stranas PK
Sinyal membaiknya industri Indonesia dapat terlihat pada Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mengalami pemulihan bulan April s.d. Agustus sebesar 50,8, meski mengalami penurunan di bulan September 47,2.
Di tengah pandemi covid-19, industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi cukup besar dalam PDB (19,8%).
Saat ini, sejumlah industri masih dapat mengalami pertumbuhan positif, seperti mamin, meski secara umum, industri lainnya mengalami pertumbuhan minus cukup dalam.
Tiga strategi penguatan industri pengolahan: a) Penguatan Arus Kas; b) Relaksasi Regulasi; c) Penguatan Akses Pasar.
Penguatan Peran Industri Pengolahan di Tengah Pandemi
Purchasing Managers Index (PMI) - 2020
Jan 49,3
Mei 28,6
Jun 39,1
Jul 46,9
Ags 50,8
Sep 47,2
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 9 April tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan, dengan 8 okupasi dengan 20 Unit Kompetensi sebagai tambahan dari 5 standar okupasi yang telah ada.
Mengembangkan Kemampuan SDM Sektor Logistik
11 Freight Handler
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
22
Platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplifikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumentasi dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri.
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ditjen Bea Dan Cukai, Kemenkeu
Capaian s.d September 2020 : Penerapan pengajuan, pemeriksaan dan profil tunggal Integrasi layanan perizinan Ship to Ship (STS), Floating Storage Unit (FSU), Perizinan usaha dan Perizinan pemasukan barang Penebusan Delivery Order & Pengeluaran Petikemas online Pemesanan truk online Pembayaran online Perluasan penerapan auto-gate di Pelabuhan
INPRES No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional & Ruang Lingkupnya
Membangun Kolaborasi untuk Kemudahan Ekspor dan Impor
PLATFORM
PROSES BISNIS
MENKEU | MENDAG | MENHUB KKP | MENTAN | 19 K/L | PEMDA - Pemeriksaan terpadu - Layanan pelabuhan (manifes barang, manifes pengangkut) - Perizinan (logistik/SRM, lartas)
TATA RUANG
PAYMENT
23
Proyek Strategis Nasional (PSN) 201 Proyek + 10 Program yang mencakup 23 sektor
6 PSN Selesai Tahun 2020 : LRT Sumatera Selatan Bandar Udara NYIA Jalan Tol Pandaan - Malang SPAM Lampung Kawasan Industri Wilmar Serang Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Status Kemajuan PSN September 2020
PSN Perpres 79/2019 PSN Perpres 80/2019
Diestimasi 201 Proyek +
semasa konstruksi
Sampai dengan September 2020, terdapat 3 proyek yang beroperasi sebagian dan 1 proyek selesai di Jawa Tengah (Perpres 79/2019) dan 1 proyek yang beroperasi sebagian di Jawa Timur (Perpres 80/2019). Long list daftar isu setiap proyek/program telah disusun dan 51 proyek quick wins untuk Perpres 79/2020 dan 32 proyek quick wins untuk Perpres 80/2019 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Program Pengembangan Kapasitas untuk Tim PPMU Jawa Tengah dan Jawa Timur tentang standarisasi pemantauan, debottlenecking proyek hingga KPBU telah dilaksanakan oleh KPPIP.
Selesai (Rp 48,2 T) Beroperasi Sebagian (Rp 1.300 T) Konstruksi (Rp 1.949 T) Transaksi (Rp 223 T) Penyiapan (Rp 1.201 T)
1 Nilai belum memperhitungkan Program Percepatan Pengembangan Wilayah (Perpres 79 dan 80 tahun 2019) dan Bandara di Bali bagian utara. 2 Estimasi tenaker direct + indirect semasa konstruksi 2020-2024.
Perencanaan Persiapan Transaksi
270 Proyek 194 Proyek
24
Sejak tahun 2016 hingga September 2020, terdapat 98 PSN yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 515,3 triliun dan estimasi penyerapan tenaga kerja sebesar 366.527 orang
7 Bandara 1 Jalan Tol
6 Bendungan 1 Pelabuhan
2 Kereta Api 4 Bendungan
1 Irigasi 10 Jalan Tol
5 KEK 1 Bandara
1 Sentra Kelautan Perikanan
1 Bandara 1 Fasilitas Gas
3 PLBN 1 Bendungan
1 Kawasan Industri
20 Proyek (Rp 33,3 T) 32 Proyek (Rp 207,4 T)10 Proyek (Rp 61,4 T) 30 Proyek (Rp 165,3 T) 6 Proyek (Rp 48,2 T)
2016 20182017 2019 s.d Sep 2020
Peta Pertumbuhan KEK Indonesia
419
Komitmen Investor Rp. 69.87 M
KEK Nongsa Nilai Investasi Rp. 16 T Target TK 16.500 Luas Lahan: 166.45 Ha
Promosi investasi dan pengembangan KEK
di BBKT
KEK Hijau
dan US
KEK Batam Aero Technic Nilai Investasi Rp. 6.2 T Target TK = 9976 orang Luas Lahan 30 Ha
Nilai Ekspor Rp 1.57 Triliun
KEK Beroperasi
32.900 M 1.461,19 M
30.000 org 100 org
72.000 M 18.631 M
20.000 org 6.670 org
920 org
185 org
80 org
Sei Mangkei
Sumber: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
25
Regional Comprehensive Economic Partnership
Sumbang 1.3% PDB 6.8 miliar*
Ekspor barang dan jasa meningkat tahun 2030 menjadi USD 9.8 miliar*
Neraca perdagangan meningkat USD 2 miliar*
*Berdasarkan proyeksi Indonesia-EU Vision Group.
Meningkatkan akses pasar
produk ekspor Indonesia
chains
Korea will liberalize
Steel and chemical products Tropical fruits, tshirt, tuna, plywood
From its total 10.813 tariff lines
Indonesia will liberalize
0% bagi seluruh produk ekspor
Indonesia ke Australia
Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Partnership
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Perdagangan DS 592, DS 593, dan DS 484, serta Review
Generalized System Of Preferences (GSP) oleh Amerika
Serikat (AS).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
26
Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang Digunakan dalam RAPBN 2021
*Suku bunga SBN 10 tahun menggantikan suku bunga SPN 3 bulan di 2021
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Nilai Tukar (Rp/USD)
Harga Minyak (USD/barel)
27
perekonomianRI @perekonomianRIwww.ekon.go.id
![Tani bangkit [farmers empowerment]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/559c3ff21a28abf8508b4569/tani-bangkit-farmers-empowerment-559e154d6c856.jpg?t=1679740068)
