BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN …repository.unair.ac.id/13758/9/9. Bab 3.pdf ·...

48

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN

TERBATAS YANG SETORAN MODALNYA BERASAL DARI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 Perlindungan Preventif Persoran Terbatas

Didalam pendirian PT para pihak harus melakukan perjanjian

dihadapan Notaris, dan kemudian akan dituangkan dalam akta pendirian.

Para pihak melakukan perjanjian berarti para pihak telah melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan

hukum tunggal atau sepihak dan perbuatan hukum berganda. Perbuatan

hukum tunggal atau sepihak adalah perbuatan yang sudah selesai dan

memililki akibat hukum dengan 1 (satu) tindakan sepihak oleh 1 (satu)

subyek hukum tanpa membutuhkan persetujuan dari subyek hukum yang

lain, misalnya wasiat dan hibah. Perbuatan hukum bersama adalah perbuatan

yang membutuhkan keterlibatan lebih dari 1 (satu) subyek hukum untuk

dapat dikatakan selesai sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat

hukum.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.87

Gesamtakt atau tindakan bersama adalah kesepakatan yang diambil oleh

sekelompok orang untuk menetapkan suatu keputusan tentang sesuatu hal

87 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS

DIMAS EDIANTO PUTRO

49

dan keputusan tersebut mengikat semua subyek hukum yang terlibat dalam

pengambilan putusan tersebut atau semua anggota kelompok yang

bersangkutan, misalnya putusan rapat anggota perkumpulan, putusan rapat

umum pemegang saham, putusan dewan perwakilan rakyat, putusan kabinet.

Perbuatan hukum Gesamtacht tersebut diwujudkan dalam bentuk

sebuah perjanjian. Di dalam pendirian PT termasuk dalam perbuatan

Gesamtacht yaitu merupakan tindakan bersama para pendirinya, dimana

para pendiri mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk suatu

persekutuan modal dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya, sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 1618 KUHPer. Tindakan bersama tersebut

dituangkan dalam sebuah perjanjian untuk disepakati bersama bagi para

pendirinya. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah manakala memenuhi syarat

sahnya perjanjian, terdapat 4 (empat) syarat sahnya sebuah perjanjian adalah

sebagai berikut :88

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dikatakan sah tidak hanya harus memenuhi 4 syarat di

atas, melainkan untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus

88 Ibid. Pasal 1320.



DIMAS EDIANTO PUTRO

50

memenuhi kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.89 Beberapa uraian

mengenai syarat sahnya perjanjian ialah sebagai berikut :

1) Sepakat

Menurut Mariam Darus Badrulzaman “sepakat adalah suatu

pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak, dimana ada pihak

yang melakukan penawaran dan ada pihak yang menerima penawaran

atau mengakseptasi (acceptie)”.90 Terdapat beberapa teori dimana

suatu keadaan yang menyatakan saat terjadinya kata sepakat dalam

sebuah perjannjian, yaitu :

a. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak

penerima menyatakan kehendaknya.

b. Teori Pengiriman (Verzendtheorie)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak

yang mengakseptasi mengirim pernyataan kehendaknya.

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)

Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang memberikan penawaran

seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah

diakseptasi.

d. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat

89 Ibid. Pasal 1339. 90 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Hlm 74.



DIMAS EDIANTO PUTRO

51

pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang

mengakseptasi.

Adanya kesepakatan dapat diartikan terdapat adanya

persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal

pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus mempunyai

kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, dimana

kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Dasar hukum kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam diatur

dalam Pasal 1347 KUHPer, yang dinyatakan sebagai berikut : “Hal-hal

yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara

diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas

dinyatakan”. Dari rumusan pasal tersebut penulis mengambil

kesimpulan bahwasanya sebelum terjadi kesepakatan secara diam-

diam telah terdapat perjanjian dalam bentuk tertulis, karena jangka

waktu perjanjian tersebut habis, para pihak tidak segera

memperpanjang perjanjian tersebut, tetapi kegiatan sebagai

pelaksanaan dari perjanjian tersebut tetap berjalan selayaknya

perjanjian masih berlaku, maka dengan kegiatan yang tetap berjalan

meskipun jangka waktu perjanjian telah habis, dapat diartikan sebagai

kesepakatan secara diam-diam dan dengan sendirinya membawa akibat

yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para

pihak.

Menurut J. Satrio “Dalam mengutarakan kehendak dapat



DIMAS EDIANTO PUTRO

52

dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akte

otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda”.91 Selain itu, dapat

juga ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung yang dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa setelah berakhirnya

masa perjanjian kerjasama distributorship yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua

belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang

dilaksanakan beritikad baik seperti transaksi-transaksi pemesanan

barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang

belum berakhir. Dalam hal ini mencerminkan adanya faktor Simbiosis-

mutualistis, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah

satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa

transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua

belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu

tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship

tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian

(Vide Bukti P-l) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian

ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya

yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006”.92

Kesepakatan itu tidak sah manakala sepakat itu diberikan

91 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 133. 92 Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008. Perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT.

Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips.



DIMAS EDIANTO PUTRO

53

karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.93

Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling) dapat terjadi dalam 2 (dua)

kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan

kekeliruan terhadap barang (objek hukum). Paksaan (dwang) adalah

paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain

yang dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan penipuan (bedrog)

adalah suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat

karena disebabkan unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan atau

kekhilafan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya

sampai batas waktu 5 tahun sejak paksaan itu berhenti dan/atau sejak

diketahui kekhilafan dan penipuan.94

2) Kecakapan

Yang dimaksud cakap adalah mampu untuk melakukan

perbuatan hukum. Dalam hal ini mengadakan perjanjian juga

merupakan perbuatan hukum. Yang dapat melakukan perbuatan

hukum adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang

memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah

suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi

syarat sebagai badan hukum yang sah. Dengan dipenuhinya syarat-

syarat tersebut maka badan hukum tersebut dapat melakukan hubungan

93 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1321. 94 Ibid. Pasal 1454.



DIMAS EDIANTO PUTRO

54

hukum dan yang bertanggungjawab atas segala yang terjadi dari

perjanjian adalah badan hukum tersebut dan apabila dan apabila badan

hukum tersebut tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah,

maka yang bertanggungjawab atas segala yang timbul akibat dari

adanya perjanjian adalah para pihak dalam hal ini perseorangan yang

membuat perjanjian tersebut.

Manakala pihak yang membuat perjanjian adalah orang

perseorangan, maka orang yang dianggap cakap untuk melakukan

perbuatan hukum. Subyek hukum orang perorangan dianggap tidak

cakap hukum manakala orang-orang yang belum dewasa, mereka yang

ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-

hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua

orang yang oleh Undang-Undang dilarang membuat perjanjian.95

Dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah

kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21

(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam

kedudukan belum dewasa.96 Tetapi pengaturan mengenai kecakapan

dalam KUHPer tidak berlaku lagi dengan disahkannya dan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, dimana orang dikatakan telah dewasa yang telah

95 Ibid. Pasal 1330. 96 Ibid. Pasal 330.



DIMAS EDIANTO PUTRO

55

mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun atau telah

melangsungkan perkawinan dan tidak dibawah kekuasaan orang tua

atau wali.97

Dalam hal mereka yang ditaruh dibawah pengampuan artinya

setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit

otak atau mata gelap dan dapat juga dikarenakan keborosannya.98

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian haru terang dan jelas

dan dapat ditentukan baik jenis dan jumlahnya. Misalnya dalam

perjanjian pendirian PT, para pihak telah sepakat untuk mendirikan

sebuah PT yang bergerak dalam bidang jasa bimbingan Ibadah Haji

dengan modal dasar sebesar Rp. 250.000.000,00. Obyek perjanjian

tersebut jenisnya jelas, pendirian PT yang bergerak dalam bidang jasa

bimbingan Ibadah Haji dan begitu juga dengan modal dasarnya.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal artinya obyek yang diperjanjikan

bukanlah obyek yang terlarang, tetapi diperbolehkan oleh hukum.

Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum,

bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal maka tidak

sah menurut hukum.

97 Undang-Undang tentang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974. Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1). 98 Op.Cit. Pasal 433.



DIMAS EDIANTO PUTRO

56

Syarat sah perjanjian pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan

sebagai syarat subyektif, karena mengatur mengenai subyek hukum yang

membuat perjanjian. Sedangkan syarat sah perjanjian pada poin 3 (tiga) dan

4 (empat) dinamakan syarat obyektif, karena mengatur mengenai obyek dari

suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif

dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.

Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah 1 (satu)

syarat subyektif berakibat perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh

salah 1 (satu) pihak. Artinya, salah 1 (satu) pihak dapat menuntut

pembatalan itu kepada hakim pada Pengadilan Negeri. Dan apabila

perjanjian tersebut tidak memenuhi salah 1 (satu) dari syarat obyektif, maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum sejak awal

dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Selain syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga baru

mengikat para pihak, manakala dalam pembuatan dan pelaksanaannya

memenuhi asas-asas perjanjian. Terdapat 5 (lima) asas penting dalam

perjanjian antara lain sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud sebagai asas kebebasan berkontrak adalah semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya.99

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para

99 Ibid. Pasal 1338.



DIMAS EDIANTO PUTRO

57

pihak untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;

- Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta

- Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas Konsesualisme

Wujud dari asas konsesualisme adalah adanya kata sepakat diantara para

pihak sebagaimana dapat dilihat dari salah satu syarat sahnya perjanjian

yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer. Asas ini merupakan asas yang

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan diantara para

pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan

yang dibuat oleh para pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt

servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak

ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak.

d. Asas Itikad Baik

Yang dimaksud asas itikad baik adalah para pihak harus melaksanakan



DIMAS EDIANTO PUTRO

58

isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun

kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 2 (dua)

macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang

pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata

dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat

dan keadilan serta dipergunakan sebagai ukuran yang obyektif untuk

menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang

objektif. Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 alinea 3 KUHPer

sebagaimana dinyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik”.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang

yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk

kepentingan perseorangan saja. Pada umumnya seseorang tidak dapat

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.100

Ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian,

orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketentuan

tersebut juga berkaitan dengan ketentuan yang mengatur dimana suatu

perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.101 Hal ini

mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak

hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian,




DIMAS EDIANTO PUTRO

59

ketentuan itu terdapat pengecualian, dimana suatu perjanjian dapat pula

dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga.102 Pengaturan ini

mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian

untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang

ditentukan. Sedangkan terdapat juga suatu pengaturan yang mengatur

suatu perjanjian dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri ahli warisnya

dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.103 Jika

dibandingkan dari kedua pengaturan tersebut dimana pengaturan yang

pertama mengatur tentang perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga,

sedangkan pengaturan yang kedua mengatur tentang perjanjian untuk

kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang

memperoleh hak dari yang membuatnya.

3.1.1 Surat Pernyataan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam pendirian PT khususnya dalam penyertaan modal

dari para pendiri harus terdapat pengaturan yang jelas untuk

menghindari atau mencegah praktek TPPU yang dilakukan dengan

cara menyertakan modal dalam pendirian PT, sebagaimana telah

diterapkan dalam bidang Perbankan, dimana Bank Indonesia

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI)

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang sering

disebut Know Your Customer Principles (selanjutnya disebut KYC),




DIMAS EDIANTO PUTRO

60

penerapan KYC tidak saja penting dalam rangka

pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka

penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi integritas dan

kesehatan bank. Selain itu, dalam perbankan juga terdapat The

Financial Action Task Force (FATF) yang mengeluarkan 40

kebijakan berkaitan dengan pencucian uang antara lain mewajibkan

lembaga keuangan untuk melakukan penelitian

nasabah dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan

9 (sembilan) kebijakan khusus antara lain mewajibkan lembaga

keuangan untuk melaporkan adanya transaksi keuangan

mencurigakan.

Maka dari itu didalam pendirian PT harus ditambahkan

mekanisme dengan menyertakan surat pernyataan pada saat para

pendiri melakukan perjanjian pendirian PT dihadapan Notaris, yang

menyatakan bahwasannya uang yang akan disetorkan kedalam PT

adalah uang yang bukan berasal dari tindak pidana atau dapat

dikatakan dari sumber yang sah. Surat pernyataan tersebut dibuat

dalam rangka pencegahan terjadinya praktek TPPU dalam

penyertaan modal PT dan sekaligus dalam rangka pemberantasan

TPPU.

3.1.2 Akibat Setoran Modal Setelah Diputus Pengadilan

Dalam hal yang digunakan sebagai setoran modal adalah

uang yang berasal dari tindak pidana dan telah diputus oleh



DIMAS EDIANTO PUTRO

61

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak

saat diputus oleh pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

setoran modal tersebut dinyatakan tidak sah. Maka dalam hal ini

ditinjau dari keabsahan perjanjian yang dibuat telah melanggar unsur

obyektif yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUHPer, artinya obyek yang diperjanjikan adalah obyek

yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak sah menurut hukum.

Dimana apabila tidak terpenuhinya salah satu dari unsur obyektif

memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum, artinya secara

hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dari penjelasan diatas manakala dalam pendirian sebuah PT X

yang terdiri dari 4 pendiri A,B,C dan D membuat perjanjian dihadapan

notaris, para pihak menyepakati bahwa modal dasar PT X sebesar Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian A menyetorkan modal

ke dalam PT Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), B menyetorkan Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), C menyetorkan Rp. 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah), dan D menyetorkan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus

ribu rupiah), maka sepakat untuk menyetorkan modal sebesar Rp. 1.

000.000.000,00 (satu milyar rupiah), perjanjian ditandatangani dan sah. Pada

suatu hari D terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus

oleh Pengadilan dan dinyatakan inkracht, dan diketahui bahwa uang hasil

korupsi tersebut adalah uang yang disetorkan untuk pendirian PT X, maka

dalam hal ini ditinjau dari keabsahan perjanjian yang dibuat telah melanggar



DIMAS EDIANTO PUTRO

62

unsur obyektif yaitu suatu sebab yang halal, artinya obyek yang

diperjanjikan adalah obyek yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak

sah menurut hukum. Dimana apabila tidak terpenuhinya salah satu dari

unsur obyektif memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum, artinya

secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka dapat

disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh D batal demi hukum dan

dinyatakan tidak berlaku.

3.2 Perlindungan Represif Perseroan Terbatas

3.2.1 Penarikan Modal Yang Telah Disetor

Dalam hal yang digunakan sebagai setoran modal adalah uang

yang berasal dari tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak saat diputus oleh

pengadilan yang telah memiliki hukum tetap setoran modal tersebut

dinyatakan tidak sah. Maka Negara dalam hal ini diwakili oleh

Kejaksaan dapat mengambil atau menarik setoran modal yang terbukti

hasil dari TPPU, dan PT harus mengeluarkan setoran modal yang

terbukti hasil dari TPPU dan mencoret pemegang saham yang terbukti

sebagai pelaku TPPU dari daftar pemegang saham.

3.2.2 Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran adalah suatu perbuatan yang berakibat berhentinya

eksistensi suatu PT, yang artinya tidak ada kegiatan bisnis yang

berjalan untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses

penyelesaian administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan



DIMAS EDIANTO PUTRO

63

pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.104 Beberapa

cara terjadinya pembubaran PT, yaitu sebagai berikut :105

1. Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS;

2. Pembubaran PT karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan

dalam anggaran dasar telah berakhir;

3. Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan;

4. Pembubaran PT dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan

pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

5. Pembubaran PT karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit

berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang;

6. Pembubaran PT karena dicabutnya izin usaha PT sehingga

mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Uraian dari beberapa cara pembubaran PT sebagaimana

disebutkan diatas, adalah sebagai berikut :

Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS

Direksi, dewan komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau

lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari

104 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 325. 105 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 142 ayat (1).



DIMAS EDIANTO PUTRO

64

jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul

pembubaran PT kepada RUPS.106

Berdasarkan ketentuan tersebut, RUPS hanya dapat

membubarkan PT apabila terdapat permohonan yang disebut didalam

ketentuan. Keputusan RUPS mengenai pembubaran PT dianggap sah

manakala diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam

RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat)

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan

pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, dan apabila kuorum

pada kehadiran tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua,

dalam RUPS kedua dapat dikatakan sah, jika dalam rapat paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum

kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan

keputusan RUPS yang lebih besar.107

Pembubaran PT dimulai sejak saat ditetapkan saat ditetapkan

106 Ibid. Pasal 144 ayat (1). 107 Ibid. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) dan (3).



DIMAS EDIANTO PUTRO

65

dalam keputusan RUPS.108 Setelah PT dibubarkan sebagaimana

ditetapkan oleh RUPS, maka pembubaran wajib diikuti dengan

likuidasi yang dilakuakan oleh likuidator atau kurator dan PT tidak

dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk

membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi.109 Likuidasi

yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan

dalam hal PT berada dalam keadaan insolvensi sebagaiman diatur

dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.

Pembubaran PT Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah

Berakhir

Sebagaimana telah dinyatakan dalam UU PT bahwa PT dapat

didirikan untuk jangka waktu terbatas dan tidak terbatas sebagaimana

ditentukan dalam anggaran dasar.110 Berdasarkan ketentuan tersebut

dapat disimpulkan bahwa eksistensi PT dapat berakhir manakala

jangka waktu berdirinya PT telah ditentukan dalam anggaran dasar.

Dengan telah berakhirnya jangka waktu tersebut maka PT tersebut

bubar karena hukum.

Pembubaran PT karena hukum terjadi apabila jangka waktu

berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.111

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka

108 Ibid. Pasal 144 ayat (3). 109 Ibid. Pasal 142 ayat (2). 110 Ibid. Pasal 6. 111 Ibid. Pasal 145 ayat (1).



DIMAS EDIANTO PUTRO

66

wkatu berdirinya PT berakhir, RUPS harus menetapkan penunjukan

likuidator.112 Kemudian setelah berakhirnya jangka waktu berdirinya

PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT, direksi tidak boleh

melakukan perbuatan hukum baru atasanama PT.113

Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan memiliki

proses yang pada umumnya sama seperti proses perkara perdata, yaitu

adanya pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih

dahulu.114 UU PT mengatur bahwa pengadilan negeri dapat

membubarkan PT atas :115

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar

kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang

melanggar peraturan perundang-undangan;

2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya

cacat hukum dalam akta pendirian;

3. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris

berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Pembubaran PT dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan

putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya

kepailitan

Manakala harta PT tidak mencukupi untuk membayar biaya

112 Ibid. Pasal 145 ayat (2). 113 Ibid. Pasal 145 ayat (3). 114 Gatot Supramono. Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 106. 115 Op.cit. Pasal 146 ayat (1).



DIMAS EDIANTO PUTRO

67

kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hendaknya dicabut.

Pencabutan kepailitan PT dilaksanakan berdasarkan putusan

pengadilan niaga. Dengan dasar harta pailit tidak mencukupi untuk

membayar kewajiban PT. Keputusan untuk mencabut kepailitan dibuat

berdasarkan penetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang

terbuka untuk umum.116 Setelah permohonan pencabutan kepailitan

dikabulkan oleh pengadilan niaga, tahap selanjutnya adalah

pembubaran PT yang bersangkutan.

Pembubaran PT karena harta pailit PT yang telah dinyatakan

pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

Kepailitan berakhir setelah debitor telah membayar penuh

kewajiban terhadap para kreditornya. Namun demikian, manakala

setelah berakhirnya pembagian harta pailit ternyata masih terdapat sisa

harta kekayaan debitor, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator

akan membereskan dan mengadakan pembagian terhadap daftar

hutang debitor yang pernah dibuat sebelumnya.117

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi,

selanjutnya hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor

pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka

116 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 37 Tahun 2004. Pasal 18 dan Pasal 19.

117 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 333.



DIMAS EDIANTO PUTRO

68

seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit.118 Pembubaran PT

dapat terjadi manakala PT sudah dinyatakan insolven. Maksud dari

dinyatakannya keadaan insolven adalah suatu keadaan dimana PT

tidak lagi mampu untuk membayar baik hutang maupun biaya

kepailitan. Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak

ditawarkan perdamaian atau perdamaian ditolak. Dengan demikian,

selain sudah dinyatakan pailit, keadaan PT tersebut telah berada dalam

keadaan insolven.119 Dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan

rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak, sehingga

perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga atau

mahkamah agung dengan putusan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap. Selanjutnya PT yang bersangkutan langsung dinyatakan

bubar.

Pembubaran PT karena dicabutnya izin usaha PT sehingga

mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Keputusan RUPS mengenai pembubaran PT sah apabila

mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal

pembubaran PT, keputusan RUPS sah manakala dihadiri pemegang

saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh

saham dan disetujui oleh paling sedikit jumlah saham ¾ (tiga per

empat) bagian dari jumlah suara tersebut.120

118 Op.cit. Pasal 187 ayat (1). 119 Ibid. Pasal 57 ayat (1). 120 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 89 ayat (1).



DIMAS EDIANTO PUTRO

69

Manakala keputusan RUPS tersebut justru tidak membubarkan

PT dan tidak mengangkat tim likuidasi, maka keputusan RUPS tidak

sah. Keputusan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi wajib

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal pencabutan izin usaha.

1) Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas

Sejak tanggal pembubaran PT oleh RUPS atau penetapan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal pembubaran PT, likuidator wajib memberitahukan :121

1. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan

dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam

Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

2. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam

daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor harus dilakukan dalam

surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia harus memuat

:122

a. Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;

b. Nama dan alamat likuidator;

c. Tata cara pengajuan tagihan; dan

121 Ibid. Pasal 147 ayat (1) dan penjelasan. 122 Ibid. Pasal 147 ayat (2).



DIMAS EDIANTO PUTRO

70

d. Jangka waktu pengajuan tagihan.

Jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor adalah 60

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman

pembubaran PT, yang dimaksud jangka waktu tersebut dimulai

sejak tanggal pengumuman pemberitahuan yang paling terakhir

kepada kreditor.123

Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM berkaitan

dengan pembubaran PT wajib dilengkapi dengan bukti :124

a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan

b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Manakala pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM

tersebut belum dilakukan, maka pembubaran PT tidak berlaku bagi

pihak ketiga.125 Dalam hal likuidator lalai untuk melakukan

pemberitahuan, likuidator bertanggungjawab secara tanggung

renteng dengan PT atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.126

2) Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan

Pengadilan

UU PT mengatur para pihak yang dapat mengajukan

permohonan pembubaran PT.127 Para pihak tersebut adalah :

123 Ibid. Pasal 147 ayat (3) dan penjelasan. 124 Ibid. Pasal 147 ayat (4). 125 Ibid. Pasal 148 ayat (1). 126 Ibid. Pasal 148 ayat (2). 127 Ibid. Pasal 146 ayat (1).



DIMAS EDIANTO PUTRO

71

1. Kejaksaan

Peran seorang Jaksa dalam permohonan penetapan

pembubaran PT kepada pengadilan hanya untuk kepentingan

umum, bukan atas pengaduan dari salah satu pemegang saham

atau pihak tertentu. Permohonan pihak kejaksaan terhadap

pembubaran PT dapat diajukan ke pengadilan dengan disertai

alasan yang kuat bahwa PT melanggar kepentingan umum atau

PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan.128 Yang dimaksud PT melanggar kepentingan umum

adalah dimana PT telah melakukan perbuatan yang merugikan

masyarakat luas, sebagai contoh PT yang membuang limbah

pabrik ke sungai yang berada di tengah-tengah pemukiman

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud PT melanggar

peraturan perundang-undangan adalah dimana PT telah

melakukan perrbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagai contoh sebuah PT haruslah

membuat tempat penampungan limbah, tetapi PT tersebut tidak

membuatnya, tetapi membuang limbahnya ke sungai yang

berada di tengah-tengah pemukiman warga.

2. Pihak yang berkepentingan

Pihak lain yang diberi kewenangan oleh UU PT untuk

mengajukan permohonan pembubaran PT adalah pihak yang

128 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (a).



DIMAS EDIANTO PUTRO

72

berkepentingan dengan disertai alasan cacat hukum dalam akta

pendirian.129 Sebagai contoh dari aplikasi ketentuan tersebut

adalah berkaitan dengan prinsip pendirian PT. UU PT

mengenal bahwa dalam pendirian PT harus didirikan oleh

paling sedikit 2 (dua) orang. Yang dimaksud didiririkan paling

sedikit 2 (dua) orang adalah dimana terhadap masing-masing

pendiri tidak ada keterikatan satu sama lain, sebagai contoh

suami istri. Merujuk pada prinsip pendirian PT sebagai asosiasi

modal, maka suami dan istri dengan kesatuan harta tidak

diperbolehkan mendirikan sebuah PT, karena dianggap sebagai

1 (satu) orang. Manakala terdapat sebuah PT yang didirikan

oleh 2 (dua) orang dan diketahui ternyata 2 (dua) orang itu

adalah pasangan suami istri, maka dapat dianggap sebagai

cacat dalam pendirian, sehingga pihak yang berkepentingan

dapat mengajukan permohonan pembubaran PT tersebut.

Selain alasan yang disebut diatas yang dijadikan dasar

pengajuan permohonan pailit bagi pihak yang berkepentingan

terdapat pula alasan dimana PT yang telah memperoleh status

badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2

(dua) orang, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung

sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau

129 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (b).



DIMAS EDIANTO PUTRO

73

PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain, manakala

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui, sedangkan

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang

saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan

dan kerugian PT, sehingga pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan permohonan pembubaran PT tersebut.130

3. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris

Pihak lain yang diberi kewenangan untuk mengajukan

permohonan pembubaran PT adalah pemegang saham, direksi,

dan dewan komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin

untuk dilanjutkan, alasan-alasan tersebut terdiri dari :131

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif)

selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan

surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi

pajak;

b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak

diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan

dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan

demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil

keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang

130 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 7 ayat (5) dan (6). 131 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (c) dan penjelasan.



DIMAS EDIANTO PUTRO

74

saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen)

saham; atau

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa

sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak

mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam hal untuk melakukan penetapan pembubaran PT,

pengadilan yang berwenang memberi penetapan atas pembubaran

PT adalah Pengadilan Negeri, bukanlah Pengadilan Niaga.132

3) Status Hukum Perseroan Terbatas Setelah Pembubaran

Dengan bubarnya PT tidak mengakibatkan PT kehilangan

status badan hukumnya, karena PT baru akan kehilangan status

badan hukumnya, manakala proses likuidasi selesai dan

pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau

pengadilan.133 Sebelum proses likuidasi selesai dan

pertanggungjawaban belum diterima RUPS atau pengadilan oleh

likuidator, maka status badan hukum tetap melekat pada PT

tersebut.

Setelah pembubaran dan proses likuidasi belum selesai, PT

tersebut masih dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya

terbatas pada perbuatan hukum yang berkaitan dengan proses

likuidasi.134 Pada dasarnya, PT yang telah dibubarkan tetap eksis,

132 Ibid. Pasal 146 ayat (1). 133 Ibid. Pasal 143 ayat (1). 134 Ibid. Pasal 142 ayat (2).



DIMAS EDIANTO PUTRO

75

tetapi PT tersebut tidak boleh menjalankan bisnis baru, PT tersebut

dikatakan tetap eksis sepanjang untuk menyelesaikan tugas-tugas

dalam rangka likuidasi.

Ada beberapa konsekuensi hukum menempatkan PT dalam

likuidasi, antara lain :135

1. Kegiatan usaha PT harus diberhentikan;

2. Semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;

3. Kekuasaan komisaris dibekukan;

4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali untuk laporan terakhir

likuidator untuk mempertanggungjawabkan proses likuidasi;

5. PT tetap eksis sejauh untuk kepentingan likuidasi/pemberesan;

6. PT tidak dapat lagi mengubah status kekayaannya, kecuali

yang dilakukan likuidator dalam rangka likuidasi/pemberesan.

Sebagaimana diuraikan diatas merupakan hal-hal yang

berkaitan terhadap status badan hukum pada saat PT dinyatakan

bubar sampai pada akhirnya PT tersebut benar-benar bubar.

Setelah PT dinyatakan bubar, likuidator wajib memberitahukan

mengenai pembubaran PT kepada seluruh kreditor dengan

melakukan pengumuman melalui surat kabar dan Berita Negara

Republik Indonesia.136

Likuidator juga harus memberitahukan mengenai

135 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 342. 136 Op.cit. Pasal 147 ayat (1) huruf (a).



DIMAS EDIANTO PUTRO

76

pembubaran PT kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat

dalam daftar PT bahwa PT dalam likuidasi.137 Tanpa

diberitahukannya kepada kreditor dan Menteri Hukum dan HAM

berkaitan dengan pembubaran PT, maka pembubaran PT tidak

berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator bertanggungjawab secara

tangung renteng dengan PT atas kerugian yang diderita oleh pihak

ketiga.138

Dari uraian diatas, manakala dalam pendirian sebuah PT X yang

terdiri dari 4 pendiri A,B,C dan D membuat perjanjian dihadapan notaris,

para pihak menyepakati bahwa modal dasar PT X sebesar Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian A menyetorkan modal

ke dalam PT Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), B menyetorkan Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), C menyetorkan Rp. 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah), dan D menyetorkan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus

ribu rupiah), maka sepakat untuk menyetorkan modal sebesar Rp. 1.

000.000.000,00 (satu milyar rupiah), perjanjian ditandatangani dan sah. Dari

salah satu pendiri D pada suatu hari diketahui bahwa pendiri tersebut telah

melakukan TPPU dan telah diputus oleh pengadilan bahwa D bersalah dan

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menyertakan modalnya kedalam

PT maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya D telah melakukan TPPU,

maka Negara dalam hal ini diwakili oleh Jaksa dapat mengambil alih dengan

137 Ibid. Pasal 147 ayat (1) huruf (b). 138 Ibid. Pasal 148 ayat (1) dan (2).



DIMAS EDIANTO PUTRO

77

menyita uang yang disertakan sebagai modal oleh D. Dan PT harus

mengeluarkan modal yang disetorkan oleh pendiri dan mencoret dari daftar

pemegang saham.

Apabila dalam pendirian PT terdapat 3 pendiri A, B, dan C yang

bersepakat untuk menyertakan modal dasar sebesar Rp. 70.000.000,00

dengan rincian A sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), B sebesar Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan C sebesar Rp. 45.000.000,00

(empat puluh lima juta rupiah), pada suatu hari terbukti C melakukan tindak

pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak C termasuk

dalam TPPU sehingga modal yang disetor dalam PT disita, dengan demikian

sisa modal yang ada dalam PT adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) UU PT modal yang

harus ditempatkan dan disetor penuh adalah 25% (dua puluh lima persen)

dari modal dasar, sebagaimana kasus posisi diatas 25% (dua puluh lima

persen) dari Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah Rp.

17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat diambil

kesimpulan sisa modal pemegang saham A dan B kurang dari 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar, maka untuk dapat dianggap sah setoran

modalnya, pemegang saham dapat menambah modal atau pencari pemegang

saham untuk menambah modal dasar tersebut.



DIMAS EDIANTO PUTRO

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN …repository.unair.ac.id/13758/9/9. Bab 3.pdf ·...

Documents

Transcript of BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN …repository.unair.ac.id/13758/9/9. Bab 3.pdf ·...