48
BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN
TERBATAS YANG SETORAN MODALNYA BERASAL DARI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
3.1 Perlindungan Preventif Persoran Terbatas
Didalam pendirian PT para pihak harus melakukan perjanjian
dihadapan Notaris, dan kemudian akan dituangkan dalam akta pendirian.
Para pihak melakukan perjanjian berarti para pihak telah melakukan
perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan
hukum tunggal atau sepihak dan perbuatan hukum berganda. Perbuatan
hukum tunggal atau sepihak adalah perbuatan yang sudah selesai dan
memililki akibat hukum dengan 1 (satu) tindakan sepihak oleh 1 (satu)
subyek hukum tanpa membutuhkan persetujuan dari subyek hukum yang
lain, misalnya wasiat dan hibah. Perbuatan hukum bersama adalah perbuatan
yang membutuhkan keterlibatan lebih dari 1 (satu) subyek hukum untuk
dapat dikatakan selesai sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat
hukum.
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.87
Gesamtakt atau tindakan bersama adalah kesepakatan yang diambil oleh
sekelompok orang untuk menetapkan suatu keputusan tentang sesuatu hal
87 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
49
dan keputusan tersebut mengikat semua subyek hukum yang terlibat dalam
pengambilan putusan tersebut atau semua anggota kelompok yang
bersangkutan, misalnya putusan rapat anggota perkumpulan, putusan rapat
umum pemegang saham, putusan dewan perwakilan rakyat, putusan kabinet.
Perbuatan hukum Gesamtacht tersebut diwujudkan dalam bentuk
sebuah perjanjian. Di dalam pendirian PT termasuk dalam perbuatan
Gesamtacht yaitu merupakan tindakan bersama para pendirinya, dimana
para pendiri mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk suatu
persekutuan modal dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan
maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya, sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 1618 KUHPer. Tindakan bersama tersebut
dituangkan dalam sebuah perjanjian untuk disepakati bersama bagi para
pendirinya. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah manakala memenuhi syarat
sahnya perjanjian, terdapat 4 (empat) syarat sahnya sebuah perjanjian adalah
sebagai berikut :88
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian dikatakan sah tidak hanya harus memenuhi 4 syarat di
atas, melainkan untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus
88 Ibid. Pasal 1320.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
50
memenuhi kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.89 Beberapa uraian
mengenai syarat sahnya perjanjian ialah sebagai berikut :
1) Sepakat
Menurut Mariam Darus Badrulzaman “sepakat adalah suatu
pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak, dimana ada pihak
yang melakukan penawaran dan ada pihak yang menerima penawaran
atau mengakseptasi (acceptie)”.90 Terdapat beberapa teori dimana
suatu keadaan yang menyatakan saat terjadinya kata sepakat dalam
sebuah perjannjian, yaitu :
a. Teori Kehendak (Wilstheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak
penerima menyatakan kehendaknya.
b. Teori Pengiriman (Verzendtheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak
yang mengakseptasi mengirim pernyataan kehendaknya.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang memberikan penawaran
seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah
diakseptasi.
d. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)
Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat
89 Ibid. Pasal 1339. 90 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
Hlm 74.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
51
pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang
mengakseptasi.
Adanya kesepakatan dapat diartikan terdapat adanya
persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal
pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus mempunyai
kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, dimana
kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.
Dasar hukum kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam diatur
dalam Pasal 1347 KUHPer, yang dinyatakan sebagai berikut : “Hal-hal
yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara
diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas
dinyatakan”. Dari rumusan pasal tersebut penulis mengambil
kesimpulan bahwasanya sebelum terjadi kesepakatan secara diam-
diam telah terdapat perjanjian dalam bentuk tertulis, karena jangka
waktu perjanjian tersebut habis, para pihak tidak segera
memperpanjang perjanjian tersebut, tetapi kegiatan sebagai
pelaksanaan dari perjanjian tersebut tetap berjalan selayaknya
perjanjian masih berlaku, maka dengan kegiatan yang tetap berjalan
meskipun jangka waktu perjanjian telah habis, dapat diartikan sebagai
kesepakatan secara diam-diam dan dengan sendirinya membawa akibat
yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para
pihak.
Menurut J. Satrio “Dalam mengutarakan kehendak dapat
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
52
dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akte
otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda”.91 Selain itu, dapat
juga ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung yang dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa setelah berakhirnya
masa perjanjian kerjasama distributorship yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua
belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang
dilaksanakan beritikad baik seperti transaksi-transaksi pemesanan
barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang
belum berakhir. Dalam hal ini mencerminkan adanya faktor Simbiosis-
mutualistis, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah
satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa
transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua
belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu
tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship
tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian
(Vide Bukti P-l) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian
ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya
yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006”.92
Kesepakatan itu tidak sah manakala sepakat itu diberikan
91 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 133. 92 Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008. Perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT.
Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
53
karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.93
Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling) dapat terjadi dalam 2 (dua)
kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan
kekeliruan terhadap barang (objek hukum). Paksaan (dwang) adalah
paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain
yang dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan penipuan (bedrog)
adalah suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat
karena disebabkan unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan atau
kekhilafan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya
sampai batas waktu 5 tahun sejak paksaan itu berhenti dan/atau sejak
diketahui kekhilafan dan penipuan.94
2) Kecakapan
Yang dimaksud cakap adalah mampu untuk melakukan
perbuatan hukum. Dalam hal ini mengadakan perjanjian juga
merupakan perbuatan hukum. Yang dapat melakukan perbuatan
hukum adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah
suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi
syarat sebagai badan hukum yang sah. Dengan dipenuhinya syarat-
syarat tersebut maka badan hukum tersebut dapat melakukan hubungan
93 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1321. 94 Ibid. Pasal 1454.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
54
hukum dan yang bertanggungjawab atas segala yang terjadi dari
perjanjian adalah badan hukum tersebut dan apabila dan apabila badan
hukum tersebut tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah,
maka yang bertanggungjawab atas segala yang timbul akibat dari
adanya perjanjian adalah para pihak dalam hal ini perseorangan yang
membuat perjanjian tersebut.
Manakala pihak yang membuat perjanjian adalah orang
perseorangan, maka orang yang dianggap cakap untuk melakukan
perbuatan hukum. Subyek hukum orang perorangan dianggap tidak
cakap hukum manakala orang-orang yang belum dewasa, mereka yang
ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-
hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua
orang yang oleh Undang-Undang dilarang membuat perjanjian.95
Dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah
kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21
(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam
kedudukan belum dewasa.96 Tetapi pengaturan mengenai kecakapan
dalam KUHPer tidak berlaku lagi dengan disahkannya dan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dimana orang dikatakan telah dewasa yang telah
95 Ibid. Pasal 1330. 96 Ibid. Pasal 330.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
55
mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun atau telah
melangsungkan perkawinan dan tidak dibawah kekuasaan orang tua
atau wali.97
Dalam hal mereka yang ditaruh dibawah pengampuan artinya
setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit
otak atau mata gelap dan dapat juga dikarenakan keborosannya.98
3) Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian haru terang dan jelas
dan dapat ditentukan baik jenis dan jumlahnya. Misalnya dalam
perjanjian pendirian PT, para pihak telah sepakat untuk mendirikan
sebuah PT yang bergerak dalam bidang jasa bimbingan Ibadah Haji
dengan modal dasar sebesar Rp. 250.000.000,00. Obyek perjanjian
tersebut jenisnya jelas, pendirian PT yang bergerak dalam bidang jasa
bimbingan Ibadah Haji dan begitu juga dengan modal dasarnya.
4) Suatu Sebab Yang Halal
Suatu sebab yang halal artinya obyek yang diperjanjikan
bukanlah obyek yang terlarang, tetapi diperbolehkan oleh hukum.
Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum,
bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.
Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal maka tidak
sah menurut hukum.
97 Undang-Undang tentang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974. Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1). 98 Op.Cit. Pasal 433.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
56
Syarat sah perjanjian pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan
sebagai syarat subyektif, karena mengatur mengenai subyek hukum yang
membuat perjanjian. Sedangkan syarat sah perjanjian pada poin 3 (tiga) dan
4 (empat) dinamakan syarat obyektif, karena mengatur mengenai obyek dari
suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif
dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.
Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah 1 (satu)
syarat subyektif berakibat perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh
salah 1 (satu) pihak. Artinya, salah 1 (satu) pihak dapat menuntut
pembatalan itu kepada hakim pada Pengadilan Negeri. Dan apabila
perjanjian tersebut tidak memenuhi salah 1 (satu) dari syarat obyektif, maka
perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum sejak awal
dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Selain syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga baru
mengikat para pihak, manakala dalam pembuatan dan pelaksanaannya
memenuhi asas-asas perjanjian. Terdapat 5 (lima) asas penting dalam
perjanjian antara lain sebagai berikut :
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Yang dimaksud sebagai asas kebebasan berkontrak adalah semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatnya.99
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para
99 Ibid. Pasal 1338.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
57
pihak untuk:
- Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta
- Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
b. Asas Konsesualisme
Wujud dari asas konsesualisme adalah adanya kata sepakat diantara para
pihak sebagaimana dapat dilihat dari salah satu syarat sahnya perjanjian
yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer. Asas ini merupakan asas yang
menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara
formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan diantara para
pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan
yang dibuat oleh para pihak.
c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.
Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak
ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak.
d. Asas Itikad Baik
Yang dimaksud asas itikad baik adalah para pihak harus melaksanakan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
58
isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun
kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 2 (dua)
macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang
pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata
dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat
dan keadilan serta dipergunakan sebagai ukuran yang obyektif untuk
menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang
objektif. Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 alinea 3 KUHPer
sebagaimana dinyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik”.
e. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk
kepentingan perseorangan saja. Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.100
Ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian,
orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketentuan
tersebut juga berkaitan dengan ketentuan yang mengatur dimana suatu
perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.101 Hal ini
mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian,
100 Ibid. Pasal 1315. 101 Ibid. Pasal 1340.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
59
ketentuan itu terdapat pengecualian, dimana suatu perjanjian dapat pula
dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga.102 Pengaturan ini
mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian
untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang
ditentukan. Sedangkan terdapat juga suatu pengaturan yang mengatur
suatu perjanjian dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri ahli warisnya
dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.103 Jika
dibandingkan dari kedua pengaturan tersebut dimana pengaturan yang
pertama mengatur tentang perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga,
sedangkan pengaturan yang kedua mengatur tentang perjanjian untuk
kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang
memperoleh hak dari yang membuatnya.
3.1.1 Surat Pernyataan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Dalam pendirian PT khususnya dalam penyertaan modal
dari para pendiri harus terdapat pengaturan yang jelas untuk
menghindari atau mencegah praktek TPPU yang dilakukan dengan
cara menyertakan modal dalam pendirian PT, sebagaimana telah
diterapkan dalam bidang Perbankan, dimana Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI)
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang sering
disebut Know Your Customer Principles (selanjutnya disebut KYC),
102 Ibid. Pasal 1317. 103 Ibid. Pasal 1318.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
60
penerapan KYC tidak saja penting dalam rangka
pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka
penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi integritas dan
kesehatan bank. Selain itu, dalam perbankan juga terdapat The
Financial Action Task Force (FATF) yang mengeluarkan 40
kebijakan berkaitan dengan pencucian uang antara lain mewajibkan
lembaga keuangan untuk melakukan penelitian
nasabah dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan
9 (sembilan) kebijakan khusus antara lain mewajibkan lembaga
keuangan untuk melaporkan adanya transaksi keuangan
mencurigakan.
Maka dari itu didalam pendirian PT harus ditambahkan
mekanisme dengan menyertakan surat pernyataan pada saat para
pendiri melakukan perjanjian pendirian PT dihadapan Notaris, yang
menyatakan bahwasannya uang yang akan disetorkan kedalam PT
adalah uang yang bukan berasal dari tindak pidana atau dapat
dikatakan dari sumber yang sah. Surat pernyataan tersebut dibuat
dalam rangka pencegahan terjadinya praktek TPPU dalam
penyertaan modal PT dan sekaligus dalam rangka pemberantasan
TPPU.
3.1.2 Akibat Setoran Modal Setelah Diputus Pengadilan
Dalam hal yang digunakan sebagai setoran modal adalah
uang yang berasal dari tindak pidana dan telah diputus oleh
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
61
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak
saat diputus oleh pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
setoran modal tersebut dinyatakan tidak sah. Maka dalam hal ini
ditinjau dari keabsahan perjanjian yang dibuat telah melanggar unsur
obyektif yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUHPer, artinya obyek yang diperjanjikan adalah obyek
yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak sah menurut hukum.
Dimana apabila tidak terpenuhinya salah satu dari unsur obyektif
memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum, artinya secara
hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Dari penjelasan diatas manakala dalam pendirian sebuah PT X
yang terdiri dari 4 pendiri A,B,C dan D membuat perjanjian dihadapan
notaris, para pihak menyepakati bahwa modal dasar PT X sebesar Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian A menyetorkan modal
ke dalam PT Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), B menyetorkan Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), C menyetorkan Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah), dan D menyetorkan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus
ribu rupiah), maka sepakat untuk menyetorkan modal sebesar Rp. 1.
000.000.000,00 (satu milyar rupiah), perjanjian ditandatangani dan sah. Pada
suatu hari D terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus
oleh Pengadilan dan dinyatakan inkracht, dan diketahui bahwa uang hasil
korupsi tersebut adalah uang yang disetorkan untuk pendirian PT X, maka
dalam hal ini ditinjau dari keabsahan perjanjian yang dibuat telah melanggar
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
62
unsur obyektif yaitu suatu sebab yang halal, artinya obyek yang
diperjanjikan adalah obyek yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak
sah menurut hukum. Dimana apabila tidak terpenuhinya salah satu dari
unsur obyektif memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum, artinya
secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh D batal demi hukum dan
dinyatakan tidak berlaku.
3.2 Perlindungan Represif Perseroan Terbatas
3.2.1 Penarikan Modal Yang Telah Disetor
Dalam hal yang digunakan sebagai setoran modal adalah uang
yang berasal dari tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak saat diputus oleh
pengadilan yang telah memiliki hukum tetap setoran modal tersebut
dinyatakan tidak sah. Maka Negara dalam hal ini diwakili oleh
Kejaksaan dapat mengambil atau menarik setoran modal yang terbukti
hasil dari TPPU, dan PT harus mengeluarkan setoran modal yang
terbukti hasil dari TPPU dan mencoret pemegang saham yang terbukti
sebagai pelaku TPPU dari daftar pemegang saham.
3.2.2 Pembubaran Perseroan Terbatas
Pembubaran adalah suatu perbuatan yang berakibat berhentinya
eksistensi suatu PT, yang artinya tidak ada kegiatan bisnis yang
berjalan untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses
penyelesaian administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
63
pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.104 Beberapa
cara terjadinya pembubaran PT, yaitu sebagai berikut :105
1. Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS;
2. Pembubaran PT karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Pembubaran PT dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Pembubaran PT karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit
berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang;
6. Pembubaran PT karena dicabutnya izin usaha PT sehingga
mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Uraian dari beberapa cara pembubaran PT sebagaimana
disebutkan diatas, adalah sebagai berikut :
Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS
Direksi, dewan komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau
lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
104 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 325. 105 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 142 ayat (1).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
64
jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul
pembubaran PT kepada RUPS.106
Berdasarkan ketentuan tersebut, RUPS hanya dapat
membubarkan PT apabila terdapat permohonan yang disebut didalam
ketentuan. Keputusan RUPS mengenai pembubaran PT dianggap sah
manakala diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam
RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, dan apabila kuorum
pada kehadiran tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua,
dalam RUPS kedua dapat dikatakan sah, jika dalam rapat paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.107
Pembubaran PT dimulai sejak saat ditetapkan saat ditetapkan
106 Ibid. Pasal 144 ayat (1). 107 Ibid. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) dan (3).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
65
dalam keputusan RUPS.108 Setelah PT dibubarkan sebagaimana
ditetapkan oleh RUPS, maka pembubaran wajib diikuti dengan
likuidasi yang dilakuakan oleh likuidator atau kurator dan PT tidak
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk
membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi.109 Likuidasi
yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan
dalam hal PT berada dalam keadaan insolvensi sebagaiman diatur
dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
Pembubaran PT Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah
Berakhir
Sebagaimana telah dinyatakan dalam UU PT bahwa PT dapat
didirikan untuk jangka waktu terbatas dan tidak terbatas sebagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar.110 Berdasarkan ketentuan tersebut
dapat disimpulkan bahwa eksistensi PT dapat berakhir manakala
jangka waktu berdirinya PT telah ditentukan dalam anggaran dasar.
Dengan telah berakhirnya jangka waktu tersebut maka PT tersebut
bubar karena hukum.
Pembubaran PT karena hukum terjadi apabila jangka waktu
berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.111
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka
108 Ibid. Pasal 144 ayat (3). 109 Ibid. Pasal 142 ayat (2). 110 Ibid. Pasal 6. 111 Ibid. Pasal 145 ayat (1).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
66
wkatu berdirinya PT berakhir, RUPS harus menetapkan penunjukan
likuidator.112 Kemudian setelah berakhirnya jangka waktu berdirinya
PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT, direksi tidak boleh
melakukan perbuatan hukum baru atasanama PT.113
Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan memiliki
proses yang pada umumnya sama seperti proses perkara perdata, yaitu
adanya pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih
dahulu.114 UU PT mengatur bahwa pengadilan negeri dapat
membubarkan PT atas :115
1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar
kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang
melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya
cacat hukum dalam akta pendirian;
3. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris
berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Pembubaran PT dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan
Manakala harta PT tidak mencukupi untuk membayar biaya
112 Ibid. Pasal 145 ayat (2). 113 Ibid. Pasal 145 ayat (3). 114 Gatot Supramono. Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 106. 115 Op.cit. Pasal 146 ayat (1).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
67
kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hendaknya dicabut.
Pencabutan kepailitan PT dilaksanakan berdasarkan putusan
pengadilan niaga. Dengan dasar harta pailit tidak mencukupi untuk
membayar kewajiban PT. Keputusan untuk mencabut kepailitan dibuat
berdasarkan penetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.116 Setelah permohonan pencabutan kepailitan
dikabulkan oleh pengadilan niaga, tahap selanjutnya adalah
pembubaran PT yang bersangkutan.
Pembubaran PT karena harta pailit PT yang telah dinyatakan
pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
Kepailitan berakhir setelah debitor telah membayar penuh
kewajiban terhadap para kreditornya. Namun demikian, manakala
setelah berakhirnya pembagian harta pailit ternyata masih terdapat sisa
harta kekayaan debitor, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator
akan membereskan dan mengadakan pembagian terhadap daftar
hutang debitor yang pernah dibuat sebelumnya.117
Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi,
selanjutnya hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor
pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka
116 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 37 Tahun 2004. Pasal 18 dan Pasal 19.
117 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 333.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
68
seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit.118 Pembubaran PT
dapat terjadi manakala PT sudah dinyatakan insolven. Maksud dari
dinyatakannya keadaan insolven adalah suatu keadaan dimana PT
tidak lagi mampu untuk membayar baik hutang maupun biaya
kepailitan. Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak
ditawarkan perdamaian atau perdamaian ditolak. Dengan demikian,
selain sudah dinyatakan pailit, keadaan PT tersebut telah berada dalam
keadaan insolven.119 Dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan
rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak, sehingga
perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga atau
mahkamah agung dengan putusan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap. Selanjutnya PT yang bersangkutan langsung dinyatakan
bubar.
Pembubaran PT karena dicabutnya izin usaha PT sehingga
mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Keputusan RUPS mengenai pembubaran PT sah apabila
mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal
pembubaran PT, keputusan RUPS sah manakala dihadiri pemegang
saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh
saham dan disetujui oleh paling sedikit jumlah saham ¾ (tiga per
empat) bagian dari jumlah suara tersebut.120
118 Op.cit. Pasal 187 ayat (1). 119 Ibid. Pasal 57 ayat (1). 120 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007. Pasal 89 ayat (1).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
69
Manakala keputusan RUPS tersebut justru tidak membubarkan
PT dan tidak mengangkat tim likuidasi, maka keputusan RUPS tidak
sah. Keputusan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi wajib
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal pencabutan izin usaha.
1) Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas
Sejak tanggal pembubaran PT oleh RUPS atau penetapan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal pembubaran PT, likuidator wajib memberitahukan :121
1. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan
dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam
Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
2. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
Pemberitahuan kepada kreditor harus dilakukan dalam
surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia harus memuat
:122
a. Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b. Nama dan alamat likuidator;
c. Tata cara pengajuan tagihan; dan
121 Ibid. Pasal 147 ayat (1) dan penjelasan. 122 Ibid. Pasal 147 ayat (2).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
70
d. Jangka waktu pengajuan tagihan.
Jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor adalah 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
pembubaran PT, yang dimaksud jangka waktu tersebut dimulai
sejak tanggal pengumuman pemberitahuan yang paling terakhir
kepada kreditor.123
Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM berkaitan
dengan pembubaran PT wajib dilengkapi dengan bukti :124
a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Manakala pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM
tersebut belum dilakukan, maka pembubaran PT tidak berlaku bagi
pihak ketiga.125 Dalam hal likuidator lalai untuk melakukan
pemberitahuan, likuidator bertanggungjawab secara tanggung
renteng dengan PT atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.126
2) Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan
Pengadilan
UU PT mengatur para pihak yang dapat mengajukan
permohonan pembubaran PT.127 Para pihak tersebut adalah :
123 Ibid. Pasal 147 ayat (3) dan penjelasan. 124 Ibid. Pasal 147 ayat (4). 125 Ibid. Pasal 148 ayat (1). 126 Ibid. Pasal 148 ayat (2). 127 Ibid. Pasal 146 ayat (1).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
71
1. Kejaksaan
Peran seorang Jaksa dalam permohonan penetapan
pembubaran PT kepada pengadilan hanya untuk kepentingan
umum, bukan atas pengaduan dari salah satu pemegang saham
atau pihak tertentu. Permohonan pihak kejaksaan terhadap
pembubaran PT dapat diajukan ke pengadilan dengan disertai
alasan yang kuat bahwa PT melanggar kepentingan umum atau
PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan.128 Yang dimaksud PT melanggar kepentingan umum
adalah dimana PT telah melakukan perbuatan yang merugikan
masyarakat luas, sebagai contoh PT yang membuang limbah
pabrik ke sungai yang berada di tengah-tengah pemukiman
masyarakat. Sedangkan yang dimaksud PT melanggar
peraturan perundang-undangan adalah dimana PT telah
melakukan perrbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sebagai contoh sebuah PT haruslah
membuat tempat penampungan limbah, tetapi PT tersebut tidak
membuatnya, tetapi membuang limbahnya ke sungai yang
berada di tengah-tengah pemukiman warga.
2. Pihak yang berkepentingan
Pihak lain yang diberi kewenangan oleh UU PT untuk
mengajukan permohonan pembubaran PT adalah pihak yang
128 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (a).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
72
berkepentingan dengan disertai alasan cacat hukum dalam akta
pendirian.129 Sebagai contoh dari aplikasi ketentuan tersebut
adalah berkaitan dengan prinsip pendirian PT. UU PT
mengenal bahwa dalam pendirian PT harus didirikan oleh
paling sedikit 2 (dua) orang. Yang dimaksud didiririkan paling
sedikit 2 (dua) orang adalah dimana terhadap masing-masing
pendiri tidak ada keterikatan satu sama lain, sebagai contoh
suami istri. Merujuk pada prinsip pendirian PT sebagai asosiasi
modal, maka suami dan istri dengan kesatuan harta tidak
diperbolehkan mendirikan sebuah PT, karena dianggap sebagai
1 (satu) orang. Manakala terdapat sebuah PT yang didirikan
oleh 2 (dua) orang dan diketahui ternyata 2 (dua) orang itu
adalah pasangan suami istri, maka dapat dianggap sebagai
cacat dalam pendirian, sehingga pihak yang berkepentingan
dapat mengajukan permohonan pembubaran PT tersebut.
Selain alasan yang disebut diatas yang dijadikan dasar
pengajuan permohonan pailit bagi pihak yang berkepentingan
terdapat pula alasan dimana PT yang telah memperoleh status
badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2
(dua) orang, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung
sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau
129 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (b).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
73
PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain, manakala
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui, sedangkan
pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang
saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan
dan kerugian PT, sehingga pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan permohonan pembubaran PT tersebut.130
3. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris
Pihak lain yang diberi kewenangan untuk mengajukan
permohonan pembubaran PT adalah pemegang saham, direksi,
dan dewan komisaris berdasarkan alasan PT tidak mungkin
untuk dilanjutkan, alasan-alasan tersebut terdiri dari :131
a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif)
selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan
surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi
pajak;
b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak
diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan
dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan
demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil
keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang
130 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 7 ayat (5) dan (6). 131 Ibid. Pasal 146 ayat (1) huruf (c) dan penjelasan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
74
saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen)
saham; atau
d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa
sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak
mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.
Dalam hal untuk melakukan penetapan pembubaran PT,
pengadilan yang berwenang memberi penetapan atas pembubaran
PT adalah Pengadilan Negeri, bukanlah Pengadilan Niaga.132
3) Status Hukum Perseroan Terbatas Setelah Pembubaran
Dengan bubarnya PT tidak mengakibatkan PT kehilangan
status badan hukumnya, karena PT baru akan kehilangan status
badan hukumnya, manakala proses likuidasi selesai dan
pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau
pengadilan.133 Sebelum proses likuidasi selesai dan
pertanggungjawaban belum diterima RUPS atau pengadilan oleh
likuidator, maka status badan hukum tetap melekat pada PT
tersebut.
Setelah pembubaran dan proses likuidasi belum selesai, PT
tersebut masih dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya
terbatas pada perbuatan hukum yang berkaitan dengan proses
likuidasi.134 Pada dasarnya, PT yang telah dibubarkan tetap eksis,
132 Ibid. Pasal 146 ayat (1). 133 Ibid. Pasal 143 ayat (1). 134 Ibid. Pasal 142 ayat (2).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
75
tetapi PT tersebut tidak boleh menjalankan bisnis baru, PT tersebut
dikatakan tetap eksis sepanjang untuk menyelesaikan tugas-tugas
dalam rangka likuidasi.
Ada beberapa konsekuensi hukum menempatkan PT dalam
likuidasi, antara lain :135
1. Kegiatan usaha PT harus diberhentikan;
2. Semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;
3. Kekuasaan komisaris dibekukan;
4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali untuk laporan terakhir
likuidator untuk mempertanggungjawabkan proses likuidasi;
5. PT tetap eksis sejauh untuk kepentingan likuidasi/pemberesan;
6. PT tidak dapat lagi mengubah status kekayaannya, kecuali
yang dilakukan likuidator dalam rangka likuidasi/pemberesan.
Sebagaimana diuraikan diatas merupakan hal-hal yang
berkaitan terhadap status badan hukum pada saat PT dinyatakan
bubar sampai pada akhirnya PT tersebut benar-benar bubar.
Setelah PT dinyatakan bubar, likuidator wajib memberitahukan
mengenai pembubaran PT kepada seluruh kreditor dengan
melakukan pengumuman melalui surat kabar dan Berita Negara
Republik Indonesia.136
Likuidator juga harus memberitahukan mengenai
135 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Total Media,Yogyakarta, 2009, hlm. 342. 136 Op.cit. Pasal 147 ayat (1) huruf (a).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
76
pembubaran PT kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat
dalam daftar PT bahwa PT dalam likuidasi.137 Tanpa
diberitahukannya kepada kreditor dan Menteri Hukum dan HAM
berkaitan dengan pembubaran PT, maka pembubaran PT tidak
berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator bertanggungjawab secara
tangung renteng dengan PT atas kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga.138
Dari uraian diatas, manakala dalam pendirian sebuah PT X yang
terdiri dari 4 pendiri A,B,C dan D membuat perjanjian dihadapan notaris,
para pihak menyepakati bahwa modal dasar PT X sebesar Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian A menyetorkan modal
ke dalam PT Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), B menyetorkan Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), C menyetorkan Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah), dan D menyetorkan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus
ribu rupiah), maka sepakat untuk menyetorkan modal sebesar Rp. 1.
000.000.000,00 (satu milyar rupiah), perjanjian ditandatangani dan sah. Dari
salah satu pendiri D pada suatu hari diketahui bahwa pendiri tersebut telah
melakukan TPPU dan telah diputus oleh pengadilan bahwa D bersalah dan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menyertakan modalnya kedalam
PT maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya D telah melakukan TPPU,
maka Negara dalam hal ini diwakili oleh Jaksa dapat mengambil alih dengan
137 Ibid. Pasal 147 ayat (1) huruf (b). 138 Ibid. Pasal 148 ayat (1) dan (2).
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
77
menyita uang yang disertakan sebagai modal oleh D. Dan PT harus
mengeluarkan modal yang disetorkan oleh pendiri dan mencoret dari daftar
pemegang saham.
Apabila dalam pendirian PT terdapat 3 pendiri A, B, dan C yang
bersepakat untuk menyertakan modal dasar sebesar Rp. 70.000.000,00
dengan rincian A sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), B sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan C sebesar Rp. 45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah), pada suatu hari terbukti C melakukan tindak
pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak C termasuk
dalam TPPU sehingga modal yang disetor dalam PT disita, dengan demikian
sisa modal yang ada dalam PT adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) UU PT modal yang
harus ditempatkan dan disetor penuh adalah 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar, sebagaimana kasus posisi diatas 25% (dua puluh lima
persen) dari Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah Rp.
17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat diambil
kesimpulan sisa modal pemegang saham A dan B kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, maka untuk dapat dianggap sah setoran
modalnya, pemegang saham dapat menambah modal atau pencari pemegang
saham untuk menambah modal dasar tersebut.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS
DIMAS EDIANTO PUTRO
Top Related