BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Hukum

Berbicara tentang hukum pada umumnya yang

dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan

atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.1

Pada dasarnya, menurut J.J.H. Bruggink2 perintah perilaku, yang

mewujudkan isi kaidah itu dapat menampilkan diri dalam

berbagai wajah/sosok. Penggolongan yang paling umum adalah :

a. perintah (Gebod) adalah kewajiban umum untuk

melakukan sesuatu;

b. larangan (Verbod) adalah kewajiban umum untuk

tidak melakukan sesuatu;

c. pembebasan (Vrijstelling, dispensasi) adalah

pembolehan (Verlof) khusus untuk tidak melakukan

sesuatu yang secara umum diharuskan; dan

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),

Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 40. 2 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Bandung: Penerbit PT

Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 100.

22

d. izin (toestemming, permisi) adalah pembolehan

khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum

dilarang.

Selain dari aspek tersebut di atas maka kaidah hukum

dapat juga ditentukan dalam hukum yang tercatat

/terdokumentasikan seperti: hasil-hasil penelitian Hukum adat,

penilaian ahli hukum, pandangan doktrin tentang hukum,

pandangan filosofi seorang filsuf dan lain sebagainya. Begitu

pula kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis

seperti: UU, Yurisprudensi, Keputusan Pemerintah Pusat/Daerah

dan lain sebagainya. Kaidah hukum dapat pula ditemukan dalam

kitab-kitab suci, ada kemungkinan hukum yang tercatat/tertulis

berasal dari kenyataan hukum, tetapi pembentukannya bersifat

rasional. Pembentuknya (seperti DPR/D, Kepala daerah, dan lain-

lain) mempunyai kepentingan tertentu atau mempunyai

pandangan tertentu yang cukup berperanan dalam terbentuknya

hukum tersebut. Adanya kepentingan/pandangan tertentu turut

dipertimbangkan mengakibatkan fakta empiris akan menjadi

hukum setelah diolah secara rasional. Dalam pembentukan

hukum yang terbentuk tidak berasal semata-mata dari kebiasaan

tetapi timbul berdasarkan suatu pertimbangan dari pihak

berwibawa sehingga anggota masyarakat patuh. Hukum yang

hidup (living Law) tidak bisa lepas dari pertimbangan pihak yang

23

berwibawa. Maka tidak salah salah jika Mertokusumo

mengatakan bahwa hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang

mengusahakan ketertiban3.

Dengan demikian ditinjau dari deskripsi di atas dapatlah

ditarik 2 (dua) asumsi dasar, yaitu: Pertama, bahwasanya kaidah

hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis dan tercatat.

Kedua, bahwasanya pembentukan hukum yang hidup tidak lepas

dari legitimasi kewibawaan yang mengakibatkan adanya

pertimbangan nilai, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah

hukum tidak semata-mata terlihat berupa fakta empiris tetapi juga

berupa hal rasional. Hukum tidak bisa diindetikkan begitu saja

dengan fakta empiris yang alamiah dan fisik serta dapat diserap

dengan panca indera. Hukum bersangkutan dengan manusia yang

secara utuh bersosok monodualistis antara jiwa dan badan,

individu dan masyarakat. Kaidah hukum berintikan keadilan.

Adil dan tidak adil merupakan pendapat mengenai nilai secara

pribadi.

Kaidah hukum bersangkutan dengan martabat manusia

(human dignity), bagaimana manusia terlindungi dari

kesewenang-wenangan, bebas dari rasa takut dan lain-lain dan ini

merupakan aspek personal dari hukum. Sedangkan terhadap

pernyataan bahwa kaidah hukum berlaku bagi siapapun dan

3 Lih. Sudikno Mertokusumo, Ibid, hlm 20.

24

kapanpun, pedoman bagi anggota masyarakat bertingkah laku,

dan untuk memperhatikan kaidah hukum tersebut dibentuklah

pranata hukum dan lembaga hukum, adalah merupakan aspek

sosial dari kaidah hukum. Aspek personal dan aspek sosial dari

kaidah hukum itu sepertinya saling bertentangan satu sama

lainnya seperti tidak saling mendukung. Usaha-usaha untuk

mempertemukan antara keduanya dapat disebut usaha kultural.

Proses pembentukan dan penerapan kaidah hukum dimana

hubungan timbal balik aspek personal dan aspek sosial

merupakan proses berbudaya. Sehingga proses integrasi antara

pribadi masyarakat dan kebudayaan merupakan inti dari kaidah

hukum yang secara substansial merupakan titik tolak kajian dari

hukum.

Eksistensi sanksi sebagai penguat kaidah hukum

merupakan salah satu kaidah sosial yang penting. Secara

operasional menurut Paul Bohannan, sanksi merupakan perangkat

aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga

hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu

sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup

dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang

diperhitungkan4.

4 Ihromi, Antropology dan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1984, hlm 61.

25

Lebih lanjut Marwan Mas (2004) membagi fungsi hukum

ke dalam tujuh fungsi, yaitu:5

a. fungsi hukum sebagai sarana sosial control,

b. fungsi hukum sebagai ”a tool of social engineering”

(sarana perekayasa masyarakat),

c. fungsi hukum sebagai simbol,

d. fungsi hukum sebagai alat politik,

e. fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa,

f. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial,

g. fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial.

Dalam literatur tentang Hukum dikenal beberapa teori

tentang tujuan hukum, yaitu:6 (a). Teori Etis. Menurut teori etis

hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan

oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. (b).

Teori utilistis. Menurut teori ini hukum ingin menjamin

kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang

sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan

hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau

kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang terbanyak. (c). Teori

Campuran. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan

pertama dari hukum adalah ketertiban. Kemudian menurut

5 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,

2004, hal. 80-88. 6 Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm 77-81.

26

Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian

hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi

dan ketenangan intern pribadi. Sedangkan Soebekti berpendapat

bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

B. Teori Tentang Pidana

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang

membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata

pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika

ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian

pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk menggantikan

kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa

jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang

perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum

(pidana)7.

Istilah ”hukuman” yang berasal dari kata ”straf” dan

istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt gestraft”.

Menurut Prof. Mulyatno istilah-istilah tersebut merupakan istilah-

istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-

istilah itu dan menggunakan istilah yang modern, yaitu ”pidana”

7 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 3, Jakarta : PT.

Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

27

untuk menggantikan kata ”straft” dan ”diancam dengan pidana”

untuk mengggantikan kata ”wordt gestraft”, kalau ”straft”

diartikan ”hukuman”, maka ”strafrecht” seharusnya diartikan

”hukum hukuman”8. Menurut beliau ”dihukum” berarti ”diterapi

hukuman”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

”Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi

yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga

keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata9.

Demikian pula Prof. Sudarto menyatakan bahwa

”penghukuman” berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat

diartikan sebagai ”menetapkan hukum”, atau ”memutuskan

tentang hukumnya” (”berechten”). ”Menetapkan hukum” untuk

suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana

saja, akan tetapi juga hukum perdata10

. Selanjutnya dikemukakan

oleh beliau bahwa istilah ”penghukuman” dapat disempitkan

artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap

sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan

pidana” oleh hakim. ”penghukuman” dalam arti yang demikian

menurut Prof. Sudarto mempunyai makna sama dengan

”sentence” atau ”veroordeling”, misalnya dalam pengertian

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,

Bandung: Alumni, 1992, hlm 1. 9 Ibid.

10 Ibid.

28

”setence conditionally” atau ”voorwaardelijk veroordeeld” yang

sama artinya dengan ”dihukum bersyarat” atau dipidana

bersyarat”. Akhirnya dikemukakan oleh Prof. Sudarto bahwa

istilah ”hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti

perkataan ”straf”, namun menurut beliau istilah ”pidana” lebih

baik daripada ”hukuman” 11

.

Istilah ”hukuman” yang merupakan istilah umum dan

konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup

luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang

hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan,

moral, agama dan sebagainya12

. Oleh karena ”pidana” merupakan

istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian

atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-

sifatnya yang khas13

.

Guna memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini

dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana

tentang pidana:14

(a). Prof. Sudarto, SH: ”Pidana ialah

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” (b).

11

Ibid. 12

Ibid, hlm 2. 13

Ibid. 14

Ibid.

29

Prof. Roeslan Saleh: ”Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini

berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara

pada pembuat delik itu.” (c). Fitzgerald: “Punisment is the

authorirative infliction of suffering for an offence.” (Pidana

adalah hukuman dari suatu kejahatan yang mengakibatkan

penderitaan). (d). Ted Honderich: “Punisment is an authority’s

infliction of penalty (something involving deprivation or distress)

on an offender for an offence.” (Pidana adalah hukuman dari

penguasa gerupa penjabutan hak-hak, penderitaan bagi yang

pelanggar kejahatan). (e). Sir Rupert Cross:”Punisment means:

The inliction of pain by the State on someone who has been

convicted of an offence” (Pidana adalah hukuman yang berupa

kesakitan atau penderitaan yang dilakukan oleh negara pada

seseorang yang bersalah melakukan kejahatan). (f). Burton M.

Leiser: “A punisment is a harm inflicted by a person in a position

of authority upon another who is judged to have violated a rule

or a law”.

(g). H.L.A. Hart:

”Punisment must :

1. involve pain or other consequences normally

considered unpleasant,

2. be for an actual or supposed offender for his offence;

3. be for an offence against legal rules,

4. be intentionally administered by human beings other

than the offender,

30

5. be imposed and administered by an authority

constituted by a legal system against with the offence

is committed.

(Pidana harus : (1). Meliputi kerugian / kesakitan atau

konsekuensi yang lain yang biasanya dianggap tidak

menyenangkan. (2). Ada untuk pelanggaran sebenarnya atas

kejahatan. (3). Ada untuk suatu kejahatan yang melanggar hukum

yang resmi. (4). Diberikan secara sengajaoleh masyarakat lain

daripada oleh pelanggar. (5). Dipaksakan dan disengaja oleh

suatu kekuasaan yang dibentuk oleh sistem resmi yang

berlawanan dengan kejahatan)

(h). Alf Ross:

“Punishment is that social response which:

1. occur where there is violation of a legal rule;

2. is imposed and carried out by authorized persons on

behalf of the legal order to which the violated rule

belongs;

3. involves suffering or at least other consequences

normally considered unpleasant;

4. expresses disapproval of the violator”

(Pidana adalah respon sosial : (1). Terjadi dimana ada

pelanggaran hukum (2). Dipaksakan dan dikeluarkan oleh orang

yang berkuasa diatas kepentingan dari perintah resmi; (4).

eliputi penderitaan atau setidak-tidaknya konsekuensi lain yang

dianggap tidak menyenangkan. (5). Menyatakan ketidaksetujuan

atas pelanggaran)

31

Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri

sebagai berikut :15

a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu

pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-

akibat lain yang tidak menyenangkan;

b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau

badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang

berwenang);

c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

C. Asas-asas Pembuatan Undang-Undang

Materi sumber hukum yang menjadi acuan pembentukan

produk hukum di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945,

Yurisprudensi, Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum

Internasional. Oleh karena itu memahami tentang asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan akan merujuk

bagaimana cara undang-undang di susun dan bekerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas

adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir,

15

Ibid, hlm 4.

32

berpendapat dan bertindak16. Dari pengertian tersebut, maka asas-

asas pembentuk peraturan perundang-undangan berati dasar atau

sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan

perundang-undangan. Pandangan kata asas adalah prinisip yang

berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir,

berpendapat dan bertindak.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan penulis

mencoba mengklasifikasikan di dalam dua pokok pembahasan

yaitu pertama, Asas materil; atau prinsip-prinsip substantif; dan

kedua Asas formal; atau prinsip-prinsip teknik pembentukan

peraturan perundang-undangan. Dalam dua kerangka tersebut,

penulis merujuk kepada pendapat Prof. Purnadi Purbacaraka dan

Prof. Soerjono Soekantanto17

, yang mengkompilasi enam asas

dalam menyusun undang- undang:

a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut

(non retroaktif);

16

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 70 17

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan

perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

1989, hlm 7-11

33

b. peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan

yang lebih tinggi pula;

c. peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus

menyampingkan peraturan perundang-undangan

yang bersifat umum (lex specialis derogat lex

generalis);

d. peraturan perundang-undangan yang berlaku

belakangan membatal-kan peraturan perundang-

undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori

derogate lex periori);

e. peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu

gugat;

f. peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk

semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan

spiritual dan materil bagi masyarakat maupun

individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas

welvaarstaat).

34

Sementara Amiroedin Sjarief, mengajukan lima asas18 :

a. asas tingkatan hirarkhi;

b. peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu

gugat;

c. peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus

menyampingkan UU yang bersifat umum (lex

specialis derogate lex generalis);

d. peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;

e. UU yang baru menyampingkan UU yang lama (lex

posteriori derogat lex periori).

Menurut I.C Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh

Roseno Harjowidigo (2004) asas- asas formal dan material bagi

pembentukan perundang-undangan adalah sebagai berikut:19

Pertama, Asas tujuan yang jelas (beginsel van duetlijke

doelstelling); asas ini mencakup tiga hal yaitu mengenai

ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan

18

Amiroeddin Sjarif, Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik

Membuatanya,

Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm. 78-84. 19

Roseno Harjowidigo, Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan

Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Timur, 2004, hlm. 48.

35

dibentuk, kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus

peraturan perundangundangan yang akan dibentuk dan tujuan

bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan

dibentuk tersebut. Kedua, Asas Organ/Lembaga Yang Tepat

(beginsel van het juiste organ); asas ini memberikan penegasan

tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-

lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.

Ketiga, Asas Perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids

beginsel); asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau

alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah

pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-

undangan. Keempat, Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van

uitvoorbaarheid); asas ini dinilai orang sebagai usaha untuk

dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya suatu peraturan

perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Kelima. Asas

konsensus (het beginsel van consensus); asas ini menunjukkan

adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk

melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang

ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.

36

Masih menurut I.C Van der Vlies sebagaimana dikutip

oleh Roseno Harjowidigo (2004), kebutuhan akan asas-asas

material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

adalah:

a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

(het beginsel van duitdelijke terminologie en

duitdelijke systematiek); asas ini adalah agar

peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh

masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya

maupun mengenai struktur atau susunannya.

b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de

kenbaarheid); asas ini menekankan apabila sebuah

peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan

diketahui oleh setiap orang lebih lebih yang

berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya

sebagai peraturan.

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het

rechsgelijkheids beginsel); asas ini menunjukkan

tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang

hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu,

karena hal ini akan mengakibatkan adanya

37

ketidaksamaan dan kesewenangan-wenangan di

depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

d. Asas kepastian hukum (het

rechtszekerheidsbeginsel); asas ini merupakan salah

satu sendi asas umum negara berdasarkan atas

hukum.

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual

(het beginsel van de individuale rechtsbedeling); asas

ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus

bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sehingga

dengan demikian peraturan perundang-undangan

dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah-

masalah umum juga masalah-masalah khusus.20

Pembentukan peraturan perundang–undangan Indonesia

yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang

diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah

Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang

20

Roseno Harjowidigo, Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan

Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Timur, 2004, hlm. 49-50.

38

pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana

sebuah negara menganut paham konstitusi21

.

Lebih lanjut mengenai A. Hamid. S. Attamimi,

mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan

materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

a. Asas–asas formal:

1) asas tujuan yang jelas;

2) asas perlunya pengaturan;

3) asas organ / lembaga yang tepat;

4) asas materi muatan yang tepat;

5) asas dapat dilaksanakan;

6) asas dapat dikenali.

b. Asas–asas materiil:

1) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma

fundamental Negara;

2) asas sesuai dengan hukum dasar Negara;

21

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu perundang-undangan (dasar-

dasar dan pembentukannya), Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm.197-198.

39

3) asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan

hukum;

4) asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan

konstitusi22

.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi23

.

1) kejelasan tujuan;

2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

4) dapat dilaksanakan;

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6) kejelasan rumusan; dan

7) keterbukaan.

22

Ibid hlm.197-198. 23

Lihat Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011.

40

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan

harus mencerminkan asas 24

:

1) pengayoman;

2) kemanusiaan;

3) kebangsaan;

4) kekeluargaan;

5) kenusantaraan;

6) bhinneka tunggal ika;

7) keadilan;

8) kesamaan kedudukan dalam hukum;

9) pemerintahan;

10) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

11) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Soefyanto, materi muatan perundang-undangan

harus mengandung asas25

:

24

Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011. 25

Soefyanto, Peraturan perundang-undangan (dasar dan teknik

pembuatan), Jakarta, Universitas Islam Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

41

1. asas pengayoman;

2. asas kemanusiaan;

3. asas kebangasaan;

4. asas kekeluargaan;

5. asas kenusantaraan;

6. asas bhineka tunggal ika;

7. asas keadilan;

8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;

9. asas ketertiban dan kepastian hukum;

10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas asas pembuatan hukum tersebut secara khusus

penulis merujuk dalam kontek hukum pidana seperti yang

diuraikan oleh Teguh Prasetyo (2011) menegaskan tiga asas

utama, yaitu: asas legalitas, penyertaan dan asas Actus Mens Sit

Rea26

. Sementara di dalam hukum perdata, Soefyanto (2007)

26

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali

Pers, 2011, hlm., 254-256

42

dalam perjanjian antara lain meliputi: asas kesepakatan,

kebebasan berkontrak dan iktikad baik.27

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (21 November 1878-23 November

1949) lahir di Lubeck Jerman. Gustav Radbruch adalah profesor

hukum dan professor filsafat di universitas Konigsberg, Kiel dan

Heidleberg. Kehidupan diluar kampus, Radbruch juga merupakan

politisi senior Partai Demokrat Sosialis dan pernah di

Kementerian Hukum Jerman di era Republik Weimar. Setelah di

Jerman dikuasai oleh Nazi, dia dilengserkan dan kemudian aktif

di kampus. Aktivitas inilah yang kemudian mengantarkan Gustav

Radbruch sebagai ‘Bapak Reformasi Pendidikan Hukum28

’.

Radbruch mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus,

yaitu pendekatan normative dan pedekatan empiris. Oleh sebab

itu Radbruch mengembangkan tiga tujuan hukum29

, pertama,

Kepastian Hukum. Yaitu tuntutan pertama hukum ialah supaya ia

positif, yaitu berlaku pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum

sungguh-sungguh positif. Hukum adalah keseluruhan peraturan

27

Soefyanto, Op cit, hlm. 25-26 28 Achmad Ali, Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori

Peradilan (judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang

(legisprudence), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 181 29

Notohamidjoyo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga, Griya

Media, 2011, hlm. 33-35

43

yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa

kelakukan manusia dalam masyarakat Negara dan antar Negara.

Hukum bersifat Sollen-Sein, memperhatikan norma yang harus

diwujudkan dalam kenyataan.

Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi

hukum positif, yaitu 30

:

a. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan

di depan pengadilan;

b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak hak asasi

manusia yang tidak boleh dilanggar;

Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan

hukuman.

Kedua, Keadilan Hukum. Bagi Radbruch ilmu hukum

adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber

dari manusia maupun dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan

apa yang tidak adil31

. Sebagai pengikut mahzab Neokantianisme,

Radbruch mengembangkan teori keadilan hukum (rechtsidee)

sebagai mahkota dari tata hukum. Hukum merupakan

kulturwissenschaft atau budaya masyarakat. Jadi tujuan hukum

30

Ibid, hlm. 132 31

Ibid. hlm. 183.

44

menurut Radbruch adalah merealisasikan nilai-nilai32

. Hukum

bukan ‘tatanan norma formal dari norma-norma’ kultur bukan

wilayah ‘akal murni’ tetapi ‘akal praktis’. Sehingga

kulturwissenschaft adalah nilai-nilai manusia. Pengetahuan, seni,

moralitas, maupun hukum adalah bagian dari kebudayaan dan

masing-masing mengemban nilai-nilai manusiawi33

.

Hukum menurut Radbruch mengemban nilai keadilan

bagi kehidupan konkrit manusia. Ini intrinsik dalam

hukum, karena memang itu salah satu hakikatnya sebagai

salah satu unsur kebudayaan…ilmu bertugas

menghadirkan kebenaran, seni untuk keindahan, tingkah

laku susila untuk moralitas. Jadi masing-masing punya

misi dan tugas sendiri-sendiri dengan sasaran akhir adalah

manusia dengan kebutuhan riilnya34

.

Radbruch juga mengatakan bahwa hukum sebagai

pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil dan tidaknya

suatu tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum

sebagai hukum. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

tolok ukur system hukum positif. Tanpa keadilan (rechtsidee)

sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum35

.

32

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia

Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm., 169-

170 33

Ibid 34

ibid 35

Ibid. hlm. 131

45

Hukum memiliki tiga susunan hukum secara struktural,

yakni (1). Keadilan, Keadilan adalah kesamaan hak di depan

hukum. (2). Kepastian. Kepastian menunjuk pada jaminan bahwa

hukum benar-benar berfungsi sebagai peratutan yang ditaati.

Kepastian merupakan kerangka operasional hukum. (3). Finalitas

yaitu menunjuk pada tujuan keadilan yaitu mewujudkan kebaikan

dalam, hidup manusia.

Ketiga, Daya Guna. Hukum perlu menuju tujuan yang

penuh harga (waardeval). Nilai kebaikan bagi manusia dapat

dihubungkan dengan tiga subyek yaitu individu (individualwerte)

adalah nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan

kepribadian manusia. Daya guna hukum harus mewujudkan

kepribadian manusia yang penuh harga (waardeval). Sementara

Daya Guna hukum juga terkait nilai kolektivitas atau nilai nilai

masyarakat (gemeinschaftswerte), atau nilai yang hanya dapat

diwujudkan dalam masyarakat manusia. Daya guna hukum juga

merupakan nilai-nilai karya kebudayaan, ilmu dan kesenian

(werkwerte).

Yang pertama kali hendak dimajukan kebaikannya adalah

manusia sebagai individu. Jika tujuan hukum adalah kemajuan

Negara maka akan menghasilkan system hukum kolektif, ini akan

terlihat seperti Negara sosialis.

46

Dalam penjelasan implementasi hukum, bagaimana jika

pertentangan antara keadilan dan kepastian? Radbruch menilai,

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan. Namun jika

pertentangan antara tata hukum dan keadilan menjadi begitu

besar, sehingga ia benar benar dirasakan tidak adil, maka demi

keadilan (rechtsidee) tata hukum itu harus dilepaskan36

.

Teori ini (Radsbrucian formula) berusaha untuk

mengatasi dualisme antara sein dan sollen, antara ‘materi’ dan

‘bentuk’. Teori ini juga memandang sein dan sollen, ‘materi’ dan

‘bentuk’ sebagai dua sisi dari satu mata uang. Radbruch tidak

ingin terjebak dalam dikotomi perdebatan antara ‘materi’ dan

‘bentuk’. Sehingga Radbruch berkeyakinan bahwa ‘materi’

mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk melindungi ‘materi’. Nilai

keadilan adalah ‘materi’ yang harus menjadi isi aturan hukum,

sedangkan aturan hukum adalah ‘bentuk’ yang harus melindungi

nilai keadilan.

Pendapat Radbruch ini menurut para ahli dipengaruhi

oleh pengalaman dirinya sebagai warga Jerman yang mengalami

bagaimana Nazi Jerman menggunakan hukum untuk menjadi

pembenar genocida dan peperangan. Kekawatiran kejadian

terhadap tirani hukum untuk kepentingan kolektif (mayoritas)

36

Ibid, hlm. 132

47

oleh Negara yang diselewengkan oleh Nazi Jerman menjadikan

keyakinan Radbruch bahwa keadilan (rechtsidee) adalah mahkota

tertinggi didalam hukum tanpa bisa ditawar.