BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -...

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 II-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan mengenai Aspek Geografis

dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografis daerah, potensi

pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana, serta statistik kondisi

umum daerah.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 006’17” - 1

34’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur di sebelah Barat - 108 02’27”

Bujur Timur di sebelah Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan

adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50%)

dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%).

2.1.1.2 Batas Administrasi

Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintan berbatasan dengan

daerah-daerah lain sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Anambas

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang

Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah

tersebut hanya 49 buah diantaranya yang berpenghuni, sedangkan sisanya walau

pun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian,

khususnya usaha perkebunan. Secara administrasi, Kabupaten Bintan terdiri dari

10 kecamatan, 36 desa, dan 15 kelurahan. 3 kecamatan terletak di luar Pulau

Bintan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan

Tambelan sedangkan sisanya terletak di Pulau Bintan.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran

wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa

Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai,

Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling


Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di

Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya,

Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala

Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang

terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan

menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam,

Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung

Kijang, Toapaya, dan Tambelan.

2.1.1.3 Topografi

Pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu

antara 0-350 meter dari permukaan laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara

lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit

lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukit-

bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir

ke arah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak

sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek,

dangkal dan tidak lebar.

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan kondisi Geomorfologi, Kabupaten Bintan merupakan

bagian kontingental yang terkenal dengan nama paparan sunda atau bagian

kerak dari Benua Asia. Kondisi Bebatuan di Kabupaten Bintan terdiri dari batu

ubahan seperti mika, geneis, metal batu lanau, batuan pasir taupan, granis

muskofit, dan batuan lainnya. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari batu

lempung, pasir krikil, batu alvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.

2.1.1.5 Hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal,

hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya

digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu.

Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah

Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 km²

dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum.

Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal

atau mixed tide prevailing semidiurnal (Wyrtki, 1961). Dimana saat air

pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi

terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya. Hasil prediksi pasut


menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora

(Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-

rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan

tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-

rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan

tunggang maksimum sekitar 176,75 cm.

Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2

kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam

berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah

tersebut terdiri dari :

A. Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium

dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat.

Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan

lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium

dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi

semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya.

Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2 m-3 m. Air bawah

tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (unconfined aquifer) yang

di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang

berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan

akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis

ke arah perbukitan.

B. Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi

berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem

akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat

lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus

atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk

sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan (semi confined

aquifer), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah

Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi

dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang

sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang

bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil

tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan

rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam berkisar antara 26 m.


C. Mata Air

Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat

dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya

umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada lekuk lereng dengan

dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan.

2.1.1.6 Klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama

periode Tahun 2005-2010 temperatur rata-rata terendah mencapai 23,9o C dan

tertinggi rata-rata 31,8o C dengan kelembaban udara sekitar 85%.

Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu :

Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara

Bulan Maret-Mei : Angin Timur

Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan

Bulan September-November : Angin Barat

Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan

Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara

alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat

kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa

penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang

dilakukan. Pola pemanfaatan ruang merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas

yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut

selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi

dari pemanfaatan ruang yang ada. Adapun penggunaan lahan yang ada di

Kabupaten Bintan diantaranya adalah :

A. Kawasan Permukiman

Berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi

utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana sarana

lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja

terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan permukiman ini

menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan atau di daerah

pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman yang

mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur

(Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).


B. Kawasan Perkebunan

Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet.

Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah

Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir.

C. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan

Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman

pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman

pangan; Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi

perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya;

serta Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan

untuk kegiatan perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya

maupun penangkapan.

Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan

didominasi kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman

palawija, holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir

di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

D. Kawasan Hutan

Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan

menjadi pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan

mangrove (bakau). Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan

Hutan Jago di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di

Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk

Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan

Timur, dan Kawasan Hutan Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang.

E. Kawasan Pariwisata

Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi

kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di

Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan

Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora.

F. Kawasan Pertambangan

Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan

bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera

dilakukan kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten

Bintan adalah bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan


pertambangan ini terbagi dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan

pasca tambang. Dominasi sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit

berada di Kijang (Kecamatan Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat

berada di Busung (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta

Kecamatan Gunung Kijang.

G. Kawasan Industri

Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi

industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan

industri ini berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang

(Kecamatan Gunung Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur).

H. Kawasan Pemerintahan

Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai

pusat pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat

ini terletak di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini

sudah disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten

Bintan serta pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di

Kecamatan Teluk Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai

dibangun secara bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5

Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan

harus memindahkan kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan.

I. Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan

Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan

Tambelan, beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari

Kecamatan Tambelan. Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah

dilakukan oleh warga Tambelan sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an,

hasil perkebunan Tambelan mampu menembus pasar ekspor ke Singapura.

Komoditi kopra dan karet merupakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh

Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan ekspor ini tidak berlangsung lama,

hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, pasar ekspor kopra dan karet

mulai melemah.

Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan

lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai

menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru

untuk perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan

pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya

pengetahuan dalam hal berkebun dan bercocok tanam juga sangat berpengaruh


terhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk Tambelan

awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi petani

ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan.

Kebiasaan nelayan yang langsung memanen ikan tanpa harus menyebar

benih di laut (tanpa harus menunggu waktu yang lama) sangat berbeda dengan

pola petani yang harus menyemai bibit, menanam, merawat dan baru memanen

yang membutuhkan waktu yang lama. Perubahan kebiasaan yang drastis ini

menyebabkan pengolahan lahan yang salah, dan untuk mendapatkan hasil yang

cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan, akhirnya

penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak mau

meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman

seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanaman-tanaman buah-buahan

yang lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika

saat berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi

kebun mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani

kebun ini memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk

memanen hasil kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen

selesai dan hasil panen telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulau-

pulau tersebut dan kembali bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan

hasil yang diperoleh kurang maksimal karena tanaman tidak mendapat

perawatan yang benar.

Hutan mangrove banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan,

namun sebagian telah mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang

menggunakan daerah tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua

kampung (desa) yang ada di pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di

daerah pesisir. Penggunaan lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan

kawasan lindung laut untuk melindungi terumbu karang, kemudian kawasan

hutan produksi konversi, kawasan lindung dan sebagian kecil merupakan

kawasan permukiman. Untuk lebih jelas mengenai luasan pemanfaatan ruang

yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 2.1 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011

NO. JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)

% Darat Perairan

A. Kawasan Lindung 34.935,06 15.519,42 33,68

1 Hutan Lindung 4.781,97 3,19

2 Kawasan Perlindungan Setempat 21.026,12 14,04

3 Daerah Perlindungan Laut

333,62 0,22

4 Danau 1.083,38 0,72

5 Waduk/Kolong 607,59 0,41

6 Lamun

2.364,85 1,58

7 Terumbu Karang

12.820,95 8,56

8 Mangrove 7.435,99 4,96

B. Kawasan Budidaya 97.910,14 2.951,55 67,33

1 Hutan Produksi 9.236,41 6,17

2 Pertanian 22.237,63 14,84

3 Perkebunan 9.284,78 6,20

4 Pertambangan 7.029,12 4,69

5 Industri 8.831,67 5,90

6 Pariwisata 22.307,22 14,89

7 Permukiman 12.524,04 8,36

8 Zona Bandar Udara 107,06 0,07

9 Kawasan Bandar Seri Bentan 4.843,21 3,23

10 Zona Pelabuhan

2.951,55 1,97

11 TPA 4,70 0,004

Total 131.340,92 18.470,97 100,00

149.811,88

Sumber : Perda Tata Ruang Kab. Bintan 2011-2031, Tahun 2011


2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Kawasan Perikanan

Kabupaten Bintan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan

yang cukup besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hal ini

karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar adalah wilayah laut dengan

luas yang mencapai 57.874,00 km2 dan daratannya terdiri dari pulau-pulau yang

secara langsung menciptakan garis pantai yang sangat panjang mencapai 966,54

Km dengan pantai umumnya berpasir, berlumpur dan berkarang. Secara historis,

kabupaten ini terkenal akan tebaran pulau-pulau kecil dan wilayah laut yang luas,

sehingga mengakibatkan perairannya kaya akan ikan, kerang-kerangan, udang

dan biota laut lainnya seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan

mangrove.

Disamping itu kegiatan pengolahan hasil perikanan telah pula mulai

dikembangkan di Kabupaten Bintan, berupa kegiatan pengeringan (pengasinan),

pengasapan, pembuatan kerupuk, pembuatan terasi dan lain sebagainya.

Melihat kondisi ini perlu pengembangan akses pasar yang lebih luas, baik akses

pasar lokal, antar pulau maupun ekspor. Saat ini, negara-negara yang menjadi

importir hasil perikanan dari Kabupaten Bintan adalah Malaysia, Singapura dan

Hongkong. Kondisi ini juga ditunjang dengan posisi geografis yang berada di

pertemuan antara Laut Natuna dengan laut pedalaman Indonesia (Laut Jawa dan

Selat Malaka). Selat Malaka merupakan salah satu laut yang mempunyai

produktifitas primer yang tinggi.

Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), potensi sumberdaya ikan

di wilayah perairan laut Natuna dan laut Cina Selatan mencapai 378,2 ribu ton

dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 302,5 ribu ton. Dari

potensi tersebut, potensi sumberdaya ikan yang masuk dalam wilayah perairan

Kabupaten Bintan adalah 106.018 ton dengan jumlah tangkapan yang

diperbolehkan 84.814 ton. Berdasarkan data dari tahun ke tahun produksi

perikanan tangkap mengalami peningkatan.

Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Bintan antara lain:

- Perikanan Tangkap

- Perikanan Budidaya Laut

- Perikanan Budidaya Payau

- Perikanan Budidaya Tawar

Volume produksi perikanan yang berasal dari usaha penangkapan di

Kabupaten Bintan pada tahun 2009 tercatat sebesar 19.749,28 ton dengan nilai

Rp 138.246.885.000, dibandingkan tahun 2008 yaitu 18.809,10 ton dengan nilai

Rp 131.663.700.000, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan


sebesar 940,18 ton (5,00%). Sedangkan volume produksi perikanan usaha

budidaya laut di Kabupaten Bintan, pada tahun 2008 yaitu 182,36 ton dengan

nilai produksi Rp 16.589.285.000,-; sedangkan tahun 2009 tercatat sebanyak

191,49 ton dengan nilai Rp 17.418.749.250,-. Kondisi ini menunjukkan adanya

peningkatan produksi sebesar 9,13 ton (5,01%), dan nilai produksi mengalami

peningkatan sebesar Rp 829.464.250,- (5,00%). Pada tahun 2010, jumlah

rumahtangga perikanan di Kabupaten Bintan sebesar 8.460. Tren ini terus naik

sejak tahun 2005 untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.2 Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Ton)

No Kecamatan

Jenis Produksi

% Perikanan Tangkap

Budidaya Air Laut

Budidaya Air Tawar

Budidaya Air Payau

Jumlah (Ton)

1. Teluk Bintan 1.336,52 14,04 5,25 - 1.355,81 6,3

2. Seri Koala Lobam 850,22 3,06 20 - 873,28 4,1

3. Bintan Utara 1.324,93 4,22 7 - 1.336,15 6,2

4. Teluk Sebong 1.638,23 3 6 - 1.647,23 7,7

5. Bintan Timur 6.988,37 18,59 65,75 - 7.072,71 33,0

6. Bintan Pesisir 1.195,12 46,78 1,58 - 1.243,48 5,8

7. Mantang 1.083,12 109,6 - - 1.192,72 5,6

8. Gunung Kijang 2.107,85 1 1 - 2.109,85 9,8

9. Toapaya - - 44,1 - 44,1 0,2

10. Tambelan 4.556,18 11,3 - - 4.567,48 21,3

2010 21.080,54 211,59 150,68 - 21.442,81 100

2009 19.749,28 191,49 142,58 - 20.083,35

2008 18.809,10 182,36 213,65 71,53 19.276,64

2007 18.409,38 168,5 117,33 63 18.758,21

2006 20.932,00 130,44 115,3 11 21.188,74

2005 16.907,38 152,18 99,6 6,29 17.165,45

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat besarnya produksi perikanan didominasi oleh

Kecamatan Bintan Timur sebesar 33,0%, dan diikuti olah Kecamatan Tambelan

sebesar 21,3%.

Sarana penunjang perikanan tahun 2010 yang terdapat di Kabupaten

Bintan terdiri dari Pabrik Es 11 unit, Cold Storage 3 buah, TPI/PPI 1 buah,

Galangan Kapal 39 buah, dan Unit Pengolahan 1 buah. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :


Demikian juga dengan ketersediaan alat produksi dan armada perikanan,

yang pada tahun 2010 terdiri dari 18.733 unit alat penangkapan ikan, 2.329 unit

kapal motor, 936 unit motor tempel dan 1.164 unit perahu tanpa motor, 1.659

unit keramba, 77,3 Ha areal kolam, dan 120,8 Ha areal tambak.

Tabel 2.4 Jumlah Alat Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No. Jenis Alat Produksi Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Alat Tangkap 5.837 5.956 6.240 6.436 17.055 18.733

2. Kapal Motor 2.191 2.216 2.263 2.256 2.278 2.329

3. Motor Tempel 173 284 275 631 886 936

4. Perahu Tanpa Motor 1.247 1.389 1.418 1.164 1.164 1.164

5. Keramba (Kantong) 1.042 1.003 1.130 1.607 1.643 1.659

6. Kolam (Ha) 62 52,7 73 77,31 77,31 77,31

7. Tambak (Ha) 56 119,3 87,00 120,80 120,80 120,80


Untuk mendukung potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Bintan,

telah ditetapkan kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. 41 tahun 2009. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten

Bintan juga telah menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Minapolitan

yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan

Timur. Rencana pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk

mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan

sebagai kegiatan utama. Dalam kawasan minapolitan rencananya akan

dikembangkan sistem minabisnis (agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan

penyedia jasa). Pengembangan kawasan minapolitan direncanakan untuk

meningkatkan jumlah usaha perikanan tangkap, budidaya rumput laut, tripang,

Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun

2005-2010

No. Infrastruktur

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pabrik Es 10 10 10 11 11 11

2. UPI (Home Industry) - - - 557 557 1.811

3. Cold Storage 13 13 13 3 3 3

4. TPI/PPI 1 1 1 1 1 1

5. Galangan Kapal 12 12 12 39 39 39

6. Unit Pengolahan - - - 1 1 1



kerapu, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kawasan ini.

Pengembangan minapolitan di 3 kecamatan di atas juga ditunjang oleh

besarnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terdapat di 3 kecamatan

tersebut. Adapun jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) menurut kecamatan di

Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun

2005-2010

No. Kecamatan

Rumah Tangga Perikanan

Perikanan Tangkap

Budidaya Air Laut

Budidaya Air Tawar

Budidaya Air Payau

Jumlah (RTP)

1. Teluk Bintan 1.350 95 21 45 1.481

2. Seri Koala Lobam 335 20 20 - 345

3. Bintan Utara 272 8 35 - 263

4. Teluk Sebong 628 8 55 - 635

5. Bintan Timur 1.704 21 35 - 1.725

6. Bintan Pesisir 1.527 35 3 - 1.550

7. Mantang 915 74 - - 975

8. Gunung Kijang 999 78 15 - 980

9. Toapaya - - 100 - 70

10. Tambelan 910 24 - - 925

2010 8.640 363 284 45 9.332

2009 8.466 297 147 45 8.949

2008 8.460 297 147 45 8.949

2007 7.928 231 70 86 8.288

2006 7.936 215 60 32 8.243

2005 7.709 215 43 21 7.988

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Mengingat besarnya potensi dan peluang usaha/pekerjaan pada sektor

kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan, menyebabkan terjadinya

peningkatan secara signifikan jumlah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan

usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan laut maupun budidaya perikanan

air tawar. Kegiatan usaha perikanan di sektor penangkapan maupun budidaya

relatif semakin berkembang dari waktu ke waktu, meskipun didominasi oleh

usaha-usaha perikanan skala kecil.


Tabel 2.6 Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Rp.)

No. Kecamatan

Jenis Produksi

Penangkapan Ikan Budidaya Air

Laut Budidaya Air

Tawar Budidaya Air

Payau Jumlah (Rp)

1. Teluk Bintan 12.696.983.481 1.258.196.221 78.750.000 - 14.033.929.702

2. Seri Koala Lobam 8.077.056.750 273.848.242 300.000.000 - 8.650.904.992

3. Bintan Utara 12.586.798.096 378.305.820 105.000.000 - 13.070.103.916

4. Teluk Sebong 15.563.194.500 268.874.072 90.000.000 - 15.922.068.572

5. Bintan Timur 66.389.510.250 1.666.123.000 986.250.000 - 69.041.883.250

6. Bintan Pesisir 11.353.646.942 4.192.418.970 23.625.000 - 15.569.690.912

7. Mantang 10.289.680.558 9.822.776.478 - - 20.112.457.036

8. Gunung Kijang 20.024.615.192 89.624.691 15.000.000 - 20.129.239.883

9. Toapaya - - 661.500.000 - 661.500.000

10. Tambelan 43.283.682.231 1.012.579.756 - - 44.296.261.987

2010 200.265.168.000 18.962.747.250 2.260.125.000 - 221.488.040.250

2009 138.246.885.000 17.044.200.000 1.796.080.000 - 157.282.165.000

2008 131.663.700.000 16.589.285.000 1.711.080.000 1.643.770.000 151.607.835.000

2007 128.865.560.000 10.008.940.000 1.524.237.000 1.525.000.000 141.923.737.000

2006 144.436.700.000 12.028.487.460 1.506.080.580 77.025.500.000 234.996.768.040

2005 115.901.729.000 12.935.956.010 1.080.948.600 - 129.918.633.610


Tabel 2.7 Jumlah Izin yang dikeluarkan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No Jenis Izin Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Usaha Penangkapan Ikan 125 108 118 206 322 415

2. Usaha Budidaya Ikan 32 9 15 20 16 17

3. Usaha Pengumpulan Ikan 41 51 36 37 53 43

4. Usaha Pengangkutan Ikan 7 3 1 10 8 15

5. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

- - 275 - - -


2.1.2.2 Kawasan Pertanian

Kabupaten Bintan mempunyai potensi lahan pertanian yang cukup

menjanjikan namun potensi lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari potensi lahan yang tersedia pada tahun 2010 yang mencapai 22.237,63 Ha,

baru sekitar 3.728 Ha atau 16% yang dimanfaatkan. Besarnya potensi lahan

pertanian yang belum dimanfaatkan merupakan tantangan bagi pemerintah

daerah ke depan untuk mengembangkan sektor pertanian untuk menjadi salah

satu sektor andalan daerah.

Pada tahun 2009, luas panen jagung mencapai 246 Ha, apabila


dibandingkan tahun 2008 yang hanya berjumlah 43 Ha, telah terjadi kenaikan

sekitar 472,09%. Produktivitas talas dan kacang tanah mengalami penurunan

masing-masing 2,014% dan 7,37% pada tahun 2009 apabila dibandingkan dengan

produktivitas tahun 2008. Sedangkan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar

mengalami kenaikan sebesar 0,39% dan 1,77%.

Produksi tanaman sayuran pada tahun 2009 mencapai 8.088 ton,

sedangkan pada tahun 2008 tercatat 7.901 ton atau naik sekitar 2,36%. Pada

tahun 2009 produksi tertinggi didominasi oleh bayam, yakni sebesar 2.471 ton,

kemudian diikuti sawi sebesar 1.778 ton. Sedangkan produksi terendah adalah

petai yaitu hanya 15 ton. Produksi buah terbanyak pada tahun 2009 adalah

pisang yaitu mencapai 1.066 ton, diikuti pepaya sebesar 902 ton.

Tabel 2.8 Potensi lahan pertanian untuk komoditas Padi, Palawija, Sayur-sayuran dan Buah-buahan di

Kabupaten Bintan Tahun 2010

No. Kecamatan

Padi (Ha)

Palawija (Ha)

Sayur – Sayuran (Ha)

Buah – buahan (Ha)

Jumlah

Potensi Lahan

Yang telah diusaha

kan

Potensi Lahan

Yang telah diusahakan

Potensi Lahan


Potensi Lahan


Potensi Lahan


1 Bintan Timur 80 - 1.069 72 2.406 344 1.603 252,5 5.158 668,5

2 Toapaya 40 - 450 100 1.120 200 3.102 582 4.712 882

3 Gunung Kijang 120 - 300 61 660 99 1.670 212 2.750 372

4 Teluk Bintan 450 17 386 12 796 138 530 417,5 2.162 584,5

5 Teluk Sebong 290 29 1.013 112 1.770 206,5 1.457 232,5 4.530 580

6 Seri Kuala Lobam 60 14 304 46 325 56 278 40,5 967 156,5

7 Bintan Utara 10 - 400 118 975 121,5 512 121 1.897 360,5

8 Tambelan - - 72 33 250 - 163 85 485 118

9 Mantang - - - 5 - - - - - 5

10 Bintan Pesisir - - - 1 - - - - - 1

Jumlah 1.050 60 3.994 554 8.302 1.165 9.315 1.943 22.661 3.728

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pertanian Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun 2010

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan didominasi oleh Karet

dan Kelapa. Luas areal tanaman kelapa turun 18,067% yaitu dari 6.332 hektar

tahun 2008 menjadi 5.188 hektar tahun 2009. Luas tanaman menghasilkan turun

sebesar 26,70% menjadi 2.866 Ha pada tahun 2009, tetapi produksinya naik

menjadi 8.976,28 ton.

Besarnya potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan dapat

terlihat dari luasnya areal pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2009 tercatat

luas areal pertanian mencapai 5.044 Ha atau (3,82%) dan luas areal perkebunan


yang mencapai 10,171,19 Ha atau (7,71%). Luasnya areal pertanian dan

perkebunan ini telah mendorong peningkatan jumlah produksi.

Kabupaten Bintan mempunyai potensi pertanian tanaman pangan yang

cukup menjanjikan. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

terlihat dari luas lahan potensi yang tersedia cukup luas yang mencapai 5.044 Ha.

Tabel 2.9 Produktivitas Padi dan Tanaman Palawija Menurut Kecamatan

di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2009

Kecamatan

Produksi (Ton) Rata-rata Produksi (Ton/ha)

Padi Jagung Ubi

Kayu Ubi

Jalar Kacang Tanah

Padi Jagung Ubi

Kayu Ubi

Jalar Kacang Tanah

Teluk Bintan 48 60 33 1,6 28,23 150 110 8

Seri Kuala Lobam 36 162 66 - 25,71 162 110 -

Bintan Utara - 410 360 14,6 - 151,85 150 7,3

Teluk Sebong 61 180 132 4,8 21,03 150 110 8

Bintan Timur - 83 450 55 1,6 - 29,64 150 110 8

Bintan Pesisir - 15 - - - 150 - -

Mantang - - - - - - - -

Gunung Kijang - 195 33 2,4 - 150 110 8

Toapaya - 125 50 8 - 156,25 100 8

Tambelan - 450 - - - 150 - -

2009 145 3,37 2,047 729 33 24,17 83 150,52 125,69 7,67

2008 18 2,054 247 24 24 149,93 123,5 8,28

2007 15 35,68 2,085 407 34,67 27,27 528 150 107,1 8,25

2006 4 1,774 356,5 36,00 26,67 138,59 103,33 7,83

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2010

2.1.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang

cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan orientasi pasar

internasional, sektor pertambangan mempunyai nilai tambah yang relatif tinggi.

Jenis barang galian yang diproduksi terdiri dari bauksit, granit, dan pasir darat.

Dari 3 (tiga) jenis kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan,

pertambangan pasir darat cukup mendominasi sampai kegiatan ekspornya

dihentikan pada awal tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/PER/I/2007 tanggal 22 Januari 2007.

Sejak ekspor pertambangan pasir darat dihentikan, kegiatan pertambangan lebih

didominasi oleh pertambangan bauksit dimana pada tahun 2010 volume

produksinya mencapai 5.866.569,35 ton dan volume penjualan 6.083.383,66.

Gambaran umum jumlah kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan

adalah sebagai berikut :


Tabel 2.10 Jumlah Kegiatan Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Jenis Kegiatan Tambang Jumlah Perusahaan

1 Pasir Darat 5

2 Batu Granit 5

3 Bauksit 9

4 Pertambangan Rakyat 11

Jumlah 30

Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi Thn 2010

Untuk volume penjualan granit pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Volume Penjualan Granit Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Jenis Penjualan Volume Penjualan (m3)

1 Penjualan Eksport 1.624.392,22

2 Penjualan Antar Pulau 1.281.233,84

3 Penjualan Lokal 106.374,74

4 Total 3.012.000,00

Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2010

Disamping bauksit, granit, dan pasir darat Kabupaten Bintan juga memiliki

potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan seperti kaolin, kromit,

molybdenum, antimony, wolfram, andesit dan kwarsa profit yang besaran

cadangannya belum diketahui.

Adapun potensi beberapa bahan tambang dan galian yang sudah diketahui

antara lain : bauksit di Pulau Bintan dan sekitarnya diperkirakan berjumlah 14

juta ton, kaolin 125.000 m3, cadangan granit masih sekitar 700 juta m3, pasir 39

juta m3, pasir kuarsa sekitar 215 juta m3, andesit 3000 juta m3 dan basalt 118

juta m3.

2.1.2.4 Sektor Perindustrian

Sektor industri kini merupakan sektor utama dalam perekonomian

Kabupaten Bintan. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada

tahun 2009 peran industri pengolahan diperkirakan mencapai lebih dari

setengah (51,29%) komponen pembentukan PDRB. Industri pengolahan dibagi

menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan

industri kerajinan rumah tangga. Pengelompokan itu berdasarkan pada

banyaknya pekerja yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan penggunaan

mesin produksi yang digunakan atau pun modal yang ditanamkan. Pengumpulan

data industri besar dan sedang dilakukan secara lengkap setiap tahun.


Pada tahun 2009 jumlah perusahaan industri besar/sedang mencapai 55

perusahaan atau berkurang 1 perusahaan dibandingkan tahun 2008. Penurunan

jumlah perusahaan diikuti dengan bertkurangnya jumlah tenaga kerja yang

diserap.

2.1.2.5 Sektor Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bintan meliputi perdagangan lokal,

perdagangan antar pulau dan ekspor. Kegiatan perdagangan lokal terlihat pada

aktivitas yang terjadi pada pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Bintan.

Perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Bintan Utara dipengaruhi

oleh keberadaan kawasan industri Lobam. Kegiatan perdagangan di Kecamatan

Bintan Utara terpusat di Kota Tanjung Uban yang terdapat 2 pasar tradisional

yaitu Pasar Baru dan Pasar Lama. Sedangkan perkembangan kegiatan

perdagangan di Kecamatan Bintan Timur terdapat di lokasi Pasar Jalan Merdeka

dan Pasar Barek Motor. Sedangkan di kecamatan lain kegiatan perdagangan lokal

ditunjukkan dengan adanya prasarana perdagangan seperti toko dan warung

Pada tahun 2009, nilai ekspor melalui Kabupaten Bintan tercatat 152,32

juta US$, atau turun sekitar 73,17% disbanding tahun sebelumnya. Nilai impor

pada tahun 2009 tercatat 370,57 juta US$ atau turun sekitar 61,98%

dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 974,58 juta US$. Jika dilihat volume

import, negara-negara asal utama barang pada tahun 2009 masih didominasi

oleh Singapura, Malaysia dan Taiwan. Volume impor dari Singapura mencapai

258.447,93 ton, Malaysia sebesar 158.068,68 ton dan Taiwan sebesar 130.371,11

ton.

2.1.2.6 Sektor Pariwisata

Potensi obyek wisata di Kabupaten Bintan terdiri dari wisata alam,

wisata budaya dan minat khusus yang tersebar di berbagai kecamatan. Secara

keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Bintan berjumlah 19 obyek wisata baik

yang sudah maupun yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, masih

banyak lagi potensi pariwisata di Kabupaten Bintan yang belum mendapatkan

penanganan dan sentuhan dari investor sehingga secara ekonomi dan sosial

belum memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun bagi daerah. Berikut

adalah beberapa potensi pariwisata Kabupaten Bintan yang memiliki prospek

yang besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.12 Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Sampai Tahun 2008

Kecamatan Objek Wisata Jenis Objek Wisata

Teluk Sebong Kawasan terpadu wisata Lagoi Resort

Desa Wisata Sebong Pereh Budaya

Pantai Sakera Pantai

Kampung Sri Bintan Ekowisata

Makam Datok Panaon Sejarah

Tour Mangrove Sei Kecil Alam

Teluk Bintan Gunung Bintan Alam

Hutan Mangrove Sungai

Makam Panjang Pengujan Sejarah

Makam Bukit Batu Sejarah

Tembeling Danau dan Agrowisata

Gunung Kijang Pantai Trikora Bahari

Perkampungan Nelayan Kawal Alam

Tanjung Pesona Tirta

Bukit Kerang Sejarah

Bintan Agro Resort KM.36 Bahari

Bintan Timur Gunung Lengkuas Alam

Taman Rekreasi Kota Bahari

Tambelan Makam Sultan Muhayat Syah Sejarah

Habitat Penyu Budidaya

Teluk Abik Bahari

Taman Laut Bahari

Pulau Bungin Alam

Bintan Pesisir Pulau Mapur Bahari

Pulau Nikoi Bahari

Pulau Mangkil Bahari

Toapaya Perkebunan Buah Naga Agrowisata

Perkebunan Nenas Agrowisata

Bintan Utara Pantai Sakera Bahari

Pantai Sungai Lepah Bahari

Makam Hang Nadim Sejarah

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan, Tahun 2009


Tabel 2.13 Potensi Objek Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007

Objek Wisata Lokasi Wisata

Jenis Wisata

Daya Tarik (atraksi)

Kegiatan Wisata

Keterangan

Tanjung Berakit Pantai Alam Keindahan Alam

Menikmati keindahan alam

Kota lama Tanjung Uban

Kota City tour Peninggalan Sejarah

Menikmati keindahan kota

Fasilitas terbatas

Makam Hang Nadim

Makam Sejarah/ Budaya

Peninggalan Sejarah

Ziarah Belum ada fasilitas, jalan tanah

Pulau Beralas Bakau dan P. Beralas Pasir

Pulau dan pantai

Alam Kehidupan Masyarakat


Dalam rencana

Perkebunan Nanas Perkebunan Agrowisata Keindahan alam

Kunjungan dan hiking

Dalam rencana

Pantai Tambelan Pantai dan Taman Laut

Alam Keindahan alam dan penangkaran penyu


Fasilitas terbatas

Makam Sultan Muhayatsyah

Makam Budaya Peninggalan sejarah

Ziarah dan kegiatan keagamaan

Fasilitas terbatas

Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bintan

Pantai Alam Keindahan alam


Fasilitas terbatas

Danau Wisata Sekitar danau

Alam Rekreasi Olahraga air Dalam rencana

Makam Panjang Makam Budaya Peninggalan Sejarah

Ziarah dan keagamaan

Fasilitas terbatas dan jalan tanah

Makam Datuk Panaon

Makam Budaya Peninggalan sejarah


Fasilitas terbatas

Makam Bukit Batu Makam Budaya Peninggalan sejarah


Fasilitas terbatas

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008

Sarana wisata yang terdiri dari hotel dan restoran di Kabupaten Bintan selama

tahun 2002 – 2006 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 26 hotel yang

terdapat di Kabupaten Bintan, 13 unit diantaranya adalah hotel berbintang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut :


Tabel 2.14

Sarana Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007

Jenis Sarana Tahun

2003 2004 2005 2006 2007

Hotel - - - 25 26

Restoran 105 108 121 128 149

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman

terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi

karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia,

Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan

potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling

berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang

mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir,

longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Kawasan rawan bencana ini

tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu :

a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang

pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau

kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara,

Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang,

Tambelan dan Pulau Mapur.

b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di

Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri

Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung

terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata.

c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan

bagian utara.


d. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora

sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil –

Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km.

2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam sistem perwilayahan

memiliki peranan yang penting sebagai subyek pemanfaat ruang. Selain sebagai

pemanfaat ruang, penduduk juga memainkan peranan sebagai pelaku perubahan

ruang. Oleh karena itu, dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting

bagi perkembangan suatu wilayah yang dinamis.

Sebagai subyek pembangunan, sumber daya kependudukan merupakan

faktor kunci dalam menjalankan roda pembangunan. Semakin tinggi kualitas

sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pulalah hasil pembangunan

yang dicapai. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, sumber daya

kependudukan juga perlu mendapat perhatian, perbaikan, serta ditingkatkan

kapasitas dan kualitasnya agar pembangunan fisik dan non fisik dapat berjalan

seimbang.

Tabel 2.15

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No Kelompok Umur Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. 0-4 12.171 11.079 11.560 14.760 12.208 16.533

2. 5-9 10.858 11.687 11.048 12.465 12.457 14.783

3. 10-14 10.015 11.163 11.628 11.725 10.808 11.553

4. 15-19 8.441 9.764 9.677 10.968 10.755 10.258

5. 20-24 12.199 11.291 11.014 12.454 9.543 13.189

6. 25-29 14.054 14.150 14.344 13.586 13.504 16.889

7. 30-34 12.713 10.456 11.245 13.009 12.047 15.537

8. 35-39 9.753 10.392 10.258 10.409 10.946 12.065

9. 40-44 7.714 8.561 7.868 7.769 9.076 9.092

10. 45-49 6.231 7.942 6.183 5.859 7.839 6.858

11. 50-54 3.682 4.646 5.549 4.299 5.297 4.994

12. 55-59 4.073 3.074 3.690 2.937 4.175 3.614

13. 60-64 2.878 2.669 3.374 1.933 3.338 2.575

14. 65-69 1.704 1.472 2.341 1.279 2.311 1.963

15. 70+ 1.339 1.482 1.533 1.606 3.073 1.252

Jumlah 117.825 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

Dependency Rasio 0,44 0,44 0,46 0,50 0,50 0,48

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011


Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten

Bintan mencapai 142.281 jiwa dan terdiri dari 36.598 rumah tangga. Sedangkan

jumlah penduduk tahun 2005 adalah sebesar 117.825 jiwa maka Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bintan adalah sebesar 2,98%.

Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk rata-

rata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk

dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2.

Gambar 2.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010

2.1.4.2 Sebaran Penduduk

Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk

rata-rata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk

dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2

2.1.4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sementara itu, sampai dengan tahun 2010 angka sex ratio Kabupaten

Bintan mencapai 107 sedangkan Dependency Ratio mencapai 0,48, artinya

seorang penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan harus mampu

menanggung kurang dari 1 orang penduduk yang lain (0,48).

Pada tahun 2010, struktur penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan

kelompok umur berada pada kategori kelompok umur produktif (15-64 tahun)

sebesar 95.071 jiwa atau 66,82 %. Sedangkan untuk kelompok umur non

produktif sebesar 34.531 jiwa atau 33,18 %. Saat ini proporsi penduduk laki-laki

cenderung meningkat, hal ini diperkirakan karena banyaknya pencari kerja yang


masuk ke Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk, maka

Kabupaten Bintan memiliki potensi angkatan kerja yang cukup besar dengan

dominasi kelompok umur 24 sampai 39 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar berikut :

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan Tahun 2010

Kecamatan Penduduk

Sex Ratio Laki-laki Perempuan

Laki-laki + Perempuan

Teluk Bintan 4,755 4,179 8,934 114

Bintan Utara 10,644 10,550 21,194 101

Teluk Sebong 8,257 7,472 15,999 114

Seri Kuala Lobam 8,029 9,603 17,632 84

Bintan Timur 20,319 18,687 39,006 109

Gunung Kijang 6,573 5,434 12,007 121

Mantang 2,128 1,768 3,896 120

Bintan Pesisir 4,390 3,615 8,005 121

Toapaya 5,731 4,902 10,633 117

Tambelan 2,568 2,407 4,975 107

Bintan 73,664 68,617 142,281 107

Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Aspek ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai

bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut,

aspek kesejahteraan masyarakat juga membahas mengenai fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan

olah raga.

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi Kabupatan Bintan,

PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka

kriminalitas yang tertangani.


2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah

dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh unit usaha dalam

suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

berdasarkan referensi harga yang berlaku pada tahun tertentu dikenal dengan

PDRB atas dasar harga berlaku yang berguna untuk melihat pergeseran dan

struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas

dasar harga konstan, dimana harga pada tahun 2000 dijadikan sebagai dasar

penghitungannya dan ini berguna untuk melihat besarnya laju pertumbuhan

ekonomi suatu daerah.

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan

gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif,

meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan

warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-

daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Perekonomian suatu

daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai

tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata

lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 114,36 124,85 139,41 150,22 162,55 175,37

2. Pertambangan & penggalian 254,22 266,89 277,44 292,80 307,06 325,84

3. Industri pengolahan 1.336,40 1.392,96 1.441,85 1.502,41 1.562,13 1.634,16

4. Listrik, gas dan air bersih 6,52 6,87 7,40 7,72 8,05 8,38

5. B a n g u n a n 66,44 72,00 78,92 84,96 90,69 96,90

6. Perdagangan, hotel dan restoran 435,04 467,20 506,33 540,08 576,17 615,25

7. Pengangkutan dan komunikasi 83,50 88,76 95,02 100,54 106,55 112,77

8. Keuangan, persewaan dan jasa 36,11 37,86 40,04 42,88 45,78 48,65

9. J a s a - j a s a 67,97 71,83 77,11 82,30 88,07 93,47

PDRB 2.400,56 2.529,22 2.663,52 2.803,91 2.947,05 3.110,79

LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011


Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2005-2010

Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Sektor (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 7,37 9,17 11,67 7,75 8,2 7,89


3. Industri pengolahan 4,77 4,23 3,51 4,2 3,98 4,61


5. B a n g u n a n 5,61 8,37 9,61 7,65 6,75 6,85




9. J a s a - j a s a 0,94 5,68 7,35 6,74 7,01 6,12

LPE 5,28 5,36 5,31 5,27 5,11 5,56


Tabel 2.19

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 147,72 166,25 191,22 210,95 232,55 255,65


3. Industri pengolahan 1.591,60 1.713,63 1.842,53 196.804 2.077,06 2.255,84


5. B a n g u n a n 87,48 97,82 111,64 123,44 151,60 165,12




9. J a s a - j a s a 82,40 87,72 94,30 102,99 112,99 122,12

PDRB 2.961,18 3.219,29 3.503,24 3.792,96 4.049,98 4.424,87



Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB

Kabupaten Bintan tahun 2005 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 2,961

trilyun meningkat menjadi 4,002 trilyun pada tahun 2009 yang diukur dari

sembilan sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian; Pertambangan dan

Penggalian; Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan/Konstruksi;

Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa.

Selaras dengan indikator kinerja PDRB, indikator kinerja makro ini

merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari

Pemerintah Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. PDRB Kabupaten

Bintan yang dihitung menurut harga kini (current price) menunjukkan kontribusi

atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah

berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan yang di

dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi makro Kabupaten Bintan.

Mengingat PDRB harga berlaku mengandung unsur inflasi makro

nampaknya tinggi rendahnya %tase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat

inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB harga berlaku

belum secara riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil Pemerintah Kabupaten

Bintan menggunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan ini

merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tanpa dipengaruhi

oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang

diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan, yakni harga dasar

Tabel 2.20

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010

Lapangan Usaha Distribusi PDRB (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 4,99 5,16 5,46 5,56 5,74 5,78




5. B a n g u n a n 2,95 3,04 3,19 3,27 3,74 3,73




9. J a s a - j a s a 2,78 2,72 2,69 2,72 2,79 2,76

PDRB 100 100 100 100 100 100



tahun tertentu yang dipilih. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari BPS

Kabupaten Bintan bahwa pada tahun 2009 Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten Bintan mencapai Rp

2,935 Trilyun. Perkembangan kondisi makro ekonomi Kabupaten Bintan selama

periode 2005–2009 cenderung fluktuatif. Kondisi perekonomian Kabupaten

Bintan pada tahun 2009 masih mengalami tekanan yang berat dibanding tahun

sebelumnya. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan

melambat 4,68% dari tahun 2005 sebesar 5,28%. Tingkat pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Bintan selama tahun 2009 relatif lebih didorong oleh sektor tersier

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,72%. Selanjutnya, pertumbuhan sektor

primer dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,93% dan pertumbuhan sektor

sekunder sebesar 4,11%.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor

sangatlah bervariasi. Beberapa sektor ada yang mengalami pertumbuhan yang

berarti seperti sektor pertanian, petenakan, kehutanan, perikanan tumbuh

sebesar 7,37% pada tahun 2005 menjadi 8,20% pada tahun 2009. Sektor

kelistrikan, pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,05% meningkat menjadi 4,27%

pada tahun 2009. Sektor bangunan dan konstruksi termasuk sektor ekonomi

yang relatif tinggi pertumbuhannya, yaitu dari 5,61% pada tahun 2005 menjadi

6,75% pada tahun 2009. Begitu juga dengan sektor pengangkutan dan

telekomunikasi yang tumbuh sebesar 4,84% pada tahun 2005 menjadi 5,98%

pada tahun 2009. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh

sebesar 3,24% pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,75% pada tahun 2009.

Sektor jasa merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja ketiga

terbesar selain dari sektor pertanian dan perdagangan pertumbuhannya

meningkat tajam dari 0,94% pad tahun 2005 menjadi 7,01% pada tahun 2009.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang mempunyai

peranan penting bagi perekonomian daerah karena menjadi penyedia lapangan

kerja yang cukup besar. Meskipun demikian, pada akhir periode yang lalu

pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan dari 7,79% pada tahun 2005

menjadi 5,39% pada tahun 2009. Selain itu, laju pertumbuhan sektor industri

yang biasanya cukup tinggi juga mengalami penurunan dari 4,77% pada tahun

2005 menjadi 3,96% pada tahun 2009. Melambatnya pertumbuhan kedua sektor

ini terutama disebabkan oleh menguatnya isu penyakit global seperti flu babi dan

flu burung serta krisis ekonomi global yang melanda negara-negara maju yang

sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan internasional dan investasi

khususnya penanaman modal asing ke Kabupaten Bintan.


2.2.1.2 Laju Inflasi

Setelah pada bulan Juli sebelumnya di Kota Tanjungpinang mengalami

deflasi, ternyata pada Juli 2011 ini terjadi kenaikan indeks Harga Konsumen (IHK)

dari 123,52 pada bulan Juli 2011 menjadi 126.84 di bulan ini, yang berarti

mengalami inflasi sebesar 0,25%. Dari sebanyak 324 paket komoditas Kota

Tanjungpinang, 69 komoditi diantaranya mengalami perubahan harga, dimana

sebanyak 50 komoditi mengalami kenaikan harga dan 19 komoditi lainnya

mengalami penurunan harga. Komoditi kebutuhan masyarakat yang mengalami

kenaikan harga, antara lain: ikan selar, beras, rokok kretek filter, telor ayam ras,

biaya sekolah dasar, daging ayam beras, rokok kretek, ikan kembung, ikan teri,

sawi hijau, emas perhiasan, angkutan udara, sate, biaya SLTP, dan bayam.

Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain: cabe merah,

cabe rawit, obat dengan resep, cabe hijau, jeruk, gula pasir, kol putih, kubis,

minyak goreng, ikan tenggiri, kacang hijau, ketimun, dan televisi berwarna.

Laju inflansi tahun kalender (Januari-Juli) 2011 di Kota Tanjungpinang

sebesar 0,91%, jauh lebih rendah dibanding laju inflansi priode yang sama tahun

sebelumnya yang mencapai 3,07%. Sedangan laju inflansi year on year (Juli 2011

dibandingan dengan Juli 2010) di Kota Tanjungpinang sebesar 3,95%, juga lebih

rendah dibandingan laju inflansi periode yang sama pada tahun sebelumnya

yang mencapai 4,48%.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik

Regional Bruto adalah PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita Kabupaten Bintan

memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing

penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Bintan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.21 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010

No Rincian Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)

2.400,56 2.529,22 2.663,52 2.809,91 2.947,05 3.110,79

2. Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah)

168,29 177,31 186,73 196,57 206,60 218,08

3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)

2.232,27 2.351,91 2.476,80 2.607,35 2.740,45 2.892,71

4. Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah)

261,51 275,53 290,16 305,45 321,05 338,89

5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Milyar Rupiah)

1.970,75 2.079,38 2.186,64 2.301,89 2.419,40 2.553,83

5. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (juta Rupiah)

20,37 20,85 21,71 22,42 23,13 21,86

6. Per Kapita Pendapatan Regional (juta Rupiah)

16,73 17,12 17,82 18,41 18,99 17,95

BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih

tetap dipakai sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB

per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita

Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup

berarti. Pada tahun 2005 PDRB perkapita mencapai Rp25,13 juta naik menjadi

Rp26,54 juta tahun 2006. Pada tahun 2009 PDRB per kapita Kabupaten Bintan

mencapai Rp 31,79 juta dan tahun 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi

Rp31,10 juta. Meskipun demikian, dapat digambarkan bahwa tingkat

kesejahteraan penduduk Kabupaten Bintan sedikit demi sedikit mulai membaik.


Tabel 2.22 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010

NO Rincian Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)

2.961,18 3.219,29 3.503,24 3.769,96 4.049,98 4.424,87

2. Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah)

207,59 225,69 245,59 265,90 283,92 310,20

3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah)

2.753,59 2.993,60 3.257,64 3.527,06 3.766,06 4.114,67

4. Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah)

322,59 350,71 381,64 413,20 441,2 482,04

5. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (MilyarRupiah)

2.431,00 2.642,90 2.876,01 3.113,86 3.324,86 3632,63

5. Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

25,13 26,54 28,56 30,33 31,79 31,10

6. Per Kapita Pendapatan Regional (Juta Rupiah)

20,63 21,79 23,44 24,90 26,10 25,30

BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Dewasa ini pembangunan pendidikan di Kabupaten Bintan relatif terus

membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase

penduduk yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Menurut data Susenas

tahun 2010, persentase penduduk dewasa yang melek huruf di Bintan mencapai

sekitar 98,06%. Begitu pula rata-rata lama sekolah, pada tahun 2005 rata-rata

lama sekolah penduduk Bintan baru sekitar 6,65 tahun atau tamat SD meningkat

menjadi 7,82 tahun di tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 7,91 tahun.

Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan.

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu

dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya

sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan,

sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini,

pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan

merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi

masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan


kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat

pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan

merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan

manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu

bangsa. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya

manusia.

Memang kendala utama upaya pembangunan pendidikan saat ini adalah

kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi keluarga yang tidak mampu, biaya

pendidikan anak tidak dapat dipenuhi. Oleh karenanya, sebagian dari mereka

tidak bisa menyekolahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dan

cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja membantu perekonomian

rumahtangga. Sebagian mereka beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin

perbaikan taraf hidup. Khususnya tidak akan menjamin bisa memperoleh

pekerjaan yang layak, apalagi untuk anak perempuan. Akibatnya timbul

keengganan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak

perempuan, sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH)

dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat

menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang

dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Pada tahun 2010,

%tase penduduk dewasa (usia 15 Tahun keatas) yang melek huruf mencapai

98,09%, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 7,91 tahun.

Tabel 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 No Tahun Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan

1. 2005 6,67 80,16

2. 2006 7,03 80,52

3. 2007 7,15 80,92

4. 2008 7,76 82,41

5. 2009 7,82 82,76

6. 2010 7,91 82,97

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011


2.2.2.3.1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid

SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada

waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat

partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD.

Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun tergambarkan

bahwa tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD pada tahun

2010 tercatat sebesar 92,83%. Artinya sebanyak 92,83 % penduduk yang berusia

7-12 tahun telah tertampung di SD dan terdapat sebesar 7,17% penduduk yang

berusia 7-12 tahun yang belum menikmati program wajib belajar.

Tabel 2.24

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisapsi Murni (APM)

No Kelompok Siswa

SD/MI SLTP SMU/MA

Kelompok usia

Jumlah Kelompok

usia Jumlah

Kelompok usia

Jumlah

1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

7-12 Thn 15.624 13-15 Thn 6.461 16-18 Thn 6.019

2. Jumlah murid Usia

7-12 Thn 14.504 13-15 Thn 4.303 16-18 Thn 2.584

3. Jumlah siswa - 17.071 - 6.125 - 3.815

4. Angka Partisipasi Kasar

- 109,26 - 94,8 - 63,38

5. Angka Partisipasi Murni

- 92,83 - 66,6 - 42,93

Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD sebesar 109,26%. Hal ini

membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-

sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun

demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12

tahun yang mengikuti pendidikan SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan tingkat SMU jauh lebih

rendah dibanding APM tingkat SD. Untuk SLTP baru mencapai 66,60% dan SLTA

lebih rendah lagi yaitu 42,93%. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi

tingkat pendidikan, maka daya serapnya semakin rendah. Ada beberapa faktor

penyebab antara lain, masih adanya siswa yang putus sekolah dan tidak sekolah

lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP atau SLTA di daerahnya.

Sedangkan APK untuk tingkat SMP pada tahun 2010 sebesar 94,80%. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah murid SMP yang dapat ditampung pada sekolah-

sekolah SMP yang ada berada di bawah jumlah penduduk usia sekolah, artinya


terdapat 5,2% yang berumur kurang atau melebihi usia 13-15 tahun untuk

mengikuti pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru

mencapai 66,60%. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk

yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40% yang belum menikmati jenjang

pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang

putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di

daerahnya.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2010

No Kelompok Siswa Jumlah

1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7–12 tahun 15.624

2. Jumlah murid SD/MI usia 7–12 tahun 14.504

3. Jumlah siswa SD/MI 17.071

4. APK 109,26

5. APM 92,83


Tabel 2.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP Tahun 2010

No Kelompok Siswa Jumlah


2. Jumlah siswa 13–15 tahun 4.303

3. Jumlah siswa 6.125

4. APK 94,80

5. APM 66,60


Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan

hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2009 terdapat 90 unit SD/MI

dan 8 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik Kecamatan

Tambelan, Mapur, Telang Besar, Telang Kecil, Pulau Sirai, Pulau Alang, Belakang

Sidi dan Selat Limau). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah

16.331 orang dan diasuh oleh 1.221 orang guru. Dengan demikian rerata setiap

sekolah sudah terdapat 13 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum

perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup

baik yaitu 14, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 14 orang murid dan

perbedaan antar kecamatan tidak terlalu menonjol.


Tabel 2.27 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan,

Tahun 2005-2010

Kecamatan SD Murid Guru

Rasio Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

1. Bintan Timur 18 1 4.836 126 309 9 1:15

2. Bintan Pesisir 6 - 1.115 - 69 - 1:16

3. Mantang 4 - 552 - 60 - 1:9

4. Bintan Utara 9 1 2.562 71 134 8 1:18

5. Seri Kuala Lobam 6 - 1.487 - 75 - 1:19

6. Teluk Sebong 9 1 1.623 56 111 9 1:13

7. Gunung Kijang 8 - 1.246 - 124 - 1:10

8. Teluk Bintan 14 - 948 - 136 - 1:6

9. Tambelan 7 - 756 - 104 - 1:7

10.Tuapaya 6 - 1.115 - 99 - 1:11

2010 87 3 16.311 253 1.221 26 1:13

2009 87 2 15.969 189 1.086 19 1:14

2008 87 2 15.399 201 1.022 17 1:15

2007 87 2 14.719 353 821 336 1:12

2006 87 2 14.765 331 1.064 12 1:14

2005 87 2 13.873 147 890 157 1:13


Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan

demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan

sudah mencukupi, namun masih terdapat sekolah dasar yang memiliki jumlah

murid dibawah 50 siswa terutama di beberapa daerah atau pulau yang lokasinya

relatif cukup jauh seperti SDN 02 pulau Alang Kecamatan Mantang, SDN 004

Kampung Bebak Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir, SDN 004 Selat Limau

Kecamatan Mantang. Pada tahun 2010 secara keseluruhan jumlah rombongan

belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 750

rombongan belajar.


Tabel 2.28 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan Rombel Jumlah Guru

1. Bintan Timur 191 318

2. Bintan Pesisir 53 69

3. Mantang 52 60

4. Bintan Utara 88 142

5. Seri Kuala Lobam 54 75

6. Teluk Sebong 76 120

7. Gunung Kijang 62 124

8. Teluk Bintan 84 136

9. Tambelan 42 104

10.Tuapaya 48 99

2010 750 1.247

2009 729 1105

2008 694 1.039

2007 741 1.115

2006 665 1076

2005 662 947 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Tabel 2.29 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan Rombel Jumlah Guru

1. Bintan Timur 12 24

2. Bintan Pesisir - -

3. Mantang - -

4. Bintan Utara - -

5. Seri Kuala Lobam - -

6. Teluk Sebong 6 13

7. Gunung Kijang 5 11

8. Teluk Bintan 6 14

9. Tambelan - -

10.Tuapaya - -

2010 29 62

2009 30 54

2008 27 54

2007 24 60

2006 24 36

2005 24 34


Pendidikan SLTP/MTs


Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di

semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak

pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum

semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang

jaraknya jauh dari tempat tinggalnya.

Pada tahun 2010 terdapat 33 unit SLTP/MTs dengan 6.125 siswa dan

diasuh oleh 570 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1

guru banding 13 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan

kondisi ini sudah baik. Namun, masih terdapat permasalahan sebaran guru per

sekolah, kualifikasi pendidikan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku

teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar.

Tabel 2.30

Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2005-2010

Kecamatan SMP Murid Guru

Rasio Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

1. Bintan Timur 4 - 1.803 - 121 - 1:15

2. Bintan Pesisir 3 - 299 - 38 - 1:8

3. Mantang 2 - 149 - 19 - 1:8

4. Bintan Utara 3 - 1.049 - 79 - 1:13

5. Seri Kuala Lobam

2 - 190 - 25 - 1:8

6. Teluk Sebong 4 - 662 - 70 - 1:9

7. Gunung Kijang 2 - 388 - 29 - 1:13

8. Teluk Bintan 3 - 346 - 43 - 1:8

9. Tambelan 1 - 221 - 21 - 1:11

10.Tuapaya 1 - 378 - 25 - 1:15

2010 25 - 5.485 - 469 - 1:12

2009 24 - 5.408 - 384 - 1:14

2008 24 - 5.083 - 352 - 1:14

2007 22 7 4.595 652 288 135 1:16

2006 20 2 5.050 - 274 - 1:18

2005 17 2 2.872 752 185 59 1:16

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011


Tabel 2.31 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di

Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2010

Kecamatan MTs Murid Guru

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

1. Bintan Timur 1 - 172 - 18 -

2. Bintan Pesisir - - - - - -

3. Mantang - - - - - -

4. Bintan Utara - 1 - 53 - 11

5. Seri Kuala Lobam - 1 - 11 - 12

6. Teluk Sebong - 1 - 36 - 9

7. Gunung Kijang - 1 - 113 - 14

8. Teluk Bintan - 1 - 61 - 9

9. Tambelan - 1 - 77 - 10

10.Tuapaya - 1 - 117 - 18

2010 1 7 - 640 - 101

2009 - 7 - 715 - 78

2008 - 7 - 613 - 68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru

mencapai 66,60 %. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk

yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40 % yang belum menikmati jenjang

pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang

putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di

daerahnya.

Tabel 2.32

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)SMA Tahun 2010 No Kelompok Siswa Jumlah


2. Jumlah siswa usia 16–18 tahun 2.584

3. Jumlah siswa 3.815

4. APK 63,38

5. APM 42,93 Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011

Di Kabupaten Bintan Tahun 2009 seluruh kecamatan telah memiliki

Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA). Rata-rata setiap kecamatan telah

memiliki SLTA dengan jumlah siswa sebanyak 3.236 orang dan 300 guru dengan

perbandingan guru dan siswa 1 : 11 artinya 1 orang guru mengajar sebanyak 11

orang siswa.


Permasalahan yang dihadapi pendidikan SLTA/MA hampir sama dengan

yang dihadapi di tingkat SLTP yaitu masih kurangnya guru bidang studi mata

pelajaran Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Bimbingan Konseling serta guru

program Keahlian Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik

Mesin, Akomodasi Perhotelan dan Tata Busana untuk SMK. Selain itu

kelengkapan parasarana penunjang pembelajaran seperti buku teks masih

sangat minim dan perlu mendapat perhatian.

Dari kondisi diatas mengakibat sebagian siswa yang telah menamatkan

pendidikan pada jenjang SLTP memilih untuk melanjutkan pendidikan keluar

wilayah Bintan seperti Kota Tanjungpinang yang telah memiliki program jurusan

yang dikehendaki oleh siswa.

Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi

meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai

dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,

serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum

maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang

tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Tabel 2.33 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status

di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan SMA Murid Guru

Neg Swt Neg Swt Neg Swt

1. Bintan Timur 1 - 788 - 68 -


3. Mantang - - - - - -

4. Bintan Utara 1 1 462 308 41 26

5. Seri Kuala Lobam - - - - - -

6. Teluk Sebong 1 - 402 - 34 -

7. Gunung Kijang - - - - - -

8. Teluk Bintan 1 - 232 - 29 -

9. Tambelan 1 - 205 - 21 -

10.Tuapaya 1 - 63 - 33 -

2010 6 1 2.501 303 220 28

2009 6 1 2.379 263 170 19

2008 7 1 2.216 286 171 19

2007 7 6 2.209 383 128 107

2006 6 1 2.143 308 155 18

2005 6 1 1.772 462 107 33



Tabel 2.34 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di

Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan MA Murid Guru

Neg Swt Neg Swt Neg Swt

1. Bintan Timur 1 - 69 - 18 -


3. Mantang - - - - - -

4. Bintan Utara - - - - - -


6. Teluk Sebong - - - - - -


8. Teluk Bintan - - - - - -

9. Tambelan - - - - - -

10.Tuapaya - 1 - 46 - 14

2010 1 1 69 46 18 14

2009 1 - 63 - 12 -

2008 - 1 - 89 - 15

2007 - 1 - 97 - 17

2006 - 1 - 61 - 16

2005 - 1 - 24 - 18


Tabel 2.35 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan

Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan SMK Murid Guru

Rasio Neg Swt Neg Swt Neg Swt

1. Bintan Timur 1 1 215 45 33 12 173


3. Mantang - - - - - -

4. Bintan Utara 1 2 359 217 35 40 130


6. Teluk Sebong - - - - - -


8. Teluk Bintan - - - - - -

9. Tambelan - - - - - -

10.Tuapaya - - - - - -

2010 2 3 573 262 68 52 144

2009 2 2 886 282 36 51 74

2008 2 3 374 271 45 50 147

2007 1 4 146 335 15 40 114

2006 1 4 43 281 8 50 179

2005 1 4 43 252 8 50 197



2.2.2.3.2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2006-2010 Kabupaten

Bintan, untuk tahun 2006 tamatan SD/MI sederajat tercatat 25,89%, SMP/MTs

sederajat tercatat 14,98%, SMA/MA sederajat tercatat 22,8%, SMK tercatat

4,7%, D I/II tercatat 1,03%, D III tercatat 1,07%, dan D IV/S1/S2/S3 tercatat 0,9%.

Sedangkan untuk tahun 2010 tamatan SD/MI sederajat tercatat 20,82%,

SMP/MTs sederajat meningkat menjadi 17,79%, SMA/MA sederajat meningkat

menjadi 25,21%, SMK tercatat 3,37%, D I/II meningkat menjadi 1,08%, D III

meningkat menjadi 1,85%, dan D IV/S1/S2/S3 meningkat menjadi 2,27%.

Tabel 2.36 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2006 s.d 2010

Kabupaten Bintan

NO APT 2006 2007 2008 2009 2010

1 SD/MI sederajat 25,98 25,62 22,26 26,36 20,82

2 SMP/MTs sederajat 14,98 19,48 18,65 13,33 17,79

3 SMA/MA sederajat 22,8 18,36 16,33 13,64 25,21

4 SMK 4,7 5,8 3,45 3,33 3,37

5 D I/II 1,03 0,73 1,47 0,91 1,08

6 D III 1,07 1,11 1,05 0,61 1,85

7 D IV/S1/S2/S3 0,9 1,92 3,04 2,73 2,27 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

2.2.2.4 Kesehatan

2.2.2.4.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Jumlah kematian bayi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008

cenderung menurun namun pada tahun 2009 meningkat menjadi 25 orang atau

6,59 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 28 orang

atau 9,85 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kelahiran tercatat sebanyak

2.843 orang. Penyebabnya antara adalah asfiksia, lahir prematur dan BBLR serta

cacat bawaan, aspirasi pneumonia dan panas tinggi. Angka ini dibawah angka

nasional yaitu 26 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan angka kematian bayi sebesar

9,85 per 1.000 kelahiran hidup maka angka kelangsungan hidup bayi adalah

99,01%. Jumlah kelahiran dan kematian bayi tahun 2005-2010 di Kabupaten

Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.37

Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No Kecamatan Puskesmas

Jumlah

Jml Bayi Mati

Jml Balita

Jml Balita Mati

Lahir Hidup

Lahir Mati

Lahir Hidup + Lahir Mati

1. Teluk Bintan Teluk Bintan 150 2 152 1 710 0

2. Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 387 1 388 1 1.793 0

3. Bintan Utara Tg. Uban 533 3 536 3 2.239 0

4. Teluk Sebong Tel. Sebong 143 1 144 4 660 0

Sri Bintan 113 2 115 4 463 1

Berakit 58 0 58 1 301 0

5. Bintan Timur Kijang 778 5 783 7 3.885 1

6. Bintan Pesisir Kelong 180 1 181 0 872 0

7. Mantang Mantang 77 1 78 3 399 0

8. Gunung Kijang Kawal 209 2 211 4 975 0

9. Toapaya Toapaya 117 1 118 0 818 0

10 Tambelan Tambelan 98 0 98 0 517 0

2010 2.843 19 2.862 28 13.632 2

2009 2.727 25 2.752 27 16.842 2

2008 2.860 13 2.873 13 15.847 1

2007 3.019 7 3.026 16 18.889 0

2006 2.945 13 2.958 23 16.732 1

2005 3.044 3 3.047 31 15.567 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

2.2.2.4.2. Angka Usia Harapan Hidup

Indeks kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2005 adalah 73,88

poin, pada tahun 2010 menjadi 74,50 poin atau meningkat sebesar 0,62 poin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bintan

relatif semakin membaik artinya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan

dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan. Hal ini

tercermin dari AHH penduduk Kabupaten Bintan dari usia 69,33 tahun pada

tahun 2005 menjadi 69,70 tahun pada tahun 2010. Angka ini menandakan bahwa

secara rata-rata akan terjadi peningkatan umur manusia dari 69 tahun 3 bulan

menjadi 69 Tahun 7 bulan.


2.2.2.4.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi balita yaitu dengan

melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan sarana kesehatan

lainnya kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U) dan tinggi badan

(BB/TB). Pada tahun 2010, dari 11.200 balita yang ditimbang ditemukan 919

orang balita kekurangan gizi (8,21%), dari jumlah tersebut ditemukan anak yang

menderita gizi buruk sebanyak 20 orang atau 0,18%. Hal tersebut menunjukkan

bahwa adanya penurunan status gizi masyarakat dibandingkan tahun 2009

dimana penderita gizi buruk hanya mencapai 0,08%.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan

tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman

makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama

90 hari bagi penderita gizi buruk.

Hasil pemantauan penggunaan garam beryodium di masyarakat yang

dilaksanakan di 51 desa/kelurahan tidak ditemukan adanya garam yang tidak

beryodium. Keadaan ini sama dengan keadaan lima tahun terakhir, namun

demikian untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium di tingkat masyarakat

perlu dilakukan upaya promotif dengan melakukan pemantauan garam

beryodium di tingkat rumah tangga serta perlunya dilakukan penyuluhan.

2.2.2.5 Kemiskinan

2.2.2.5.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Bintan pada periode 2005-2010 menetapkan

penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan. Program-

program penanggulangan kemiskinan pun dilakukan secara berlapis dan

bersinergi sehingga mendorong rakyat miskin dapat mandiri. Buah pelaksanaan

berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah menurunnya

Tabel 2.38 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan

Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 No. Tahun Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan

1. 2005 69,33 73,88

2. 2006 69,50 74,17

3. 2007 69,57 74,28

4. 2008 69,61 74,35

5. 2009 69,69 74,48

6. 2010 69,70 74,50

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2011


tingkat kemiskinan dari 14,51% pada tahun 2005 menjadi 7,27% pada tahun

2010.

Pencapaian tersebut dapat diwujudkan berkat pelaksanaan sejumlah

program penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan kriterianya

dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu : (1) klaster pertama, bantuan dan

perlindungan sosial. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bintan

memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan

perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan

lainnya; (2) klaster kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini,

Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong keberdayaan masyarakat terutama

masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) klaster ketiga,

pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melalui program ini, Pemerintah

Kabupaten Bintan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

mikro dan kecil.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 meningkatkan

harga bahan pokok lainnya termasuk beras. Hal ini menyebabkan daya beli

masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel 2.39 Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

% Penduduk Miskin

2005 117.825 2,18 17.096 14,51

2006 121.303 2,31 16.485 13,59

2007 122.677 2,14 15.334 12,5

2008 125.058 1,94 14.381 11,5

2009 127.404 2,09 8.931 7,01

2010 142.281 2,98 10.343 7,27

Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan diolah, Tahun 2011

Pada tahun 2005, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

sebanyak 17.096 jiwa atau sekitar 14,51% dari seluruh penduduk di Kabupaten

Bintan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 berkurang menjadi 16.485

jiwa (13,59%). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin turun menjadi 15.334

jiwa (12,5%). Pada tahun 2008 seiring dengan membaiknya kondisi

perekonomian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.381 jiwa (11,5%).

Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8.931 jiwa (7,01%) pada tahun 2009,

dan mengalami peningkatan menjadi 10.343 jiwa (7,27%) pada tahun 2010.


2.2.2.6 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus

diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan

demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang

menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang

bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh

pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang

menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para

pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai

permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro

Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang

mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan

pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang

bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka

pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran).

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang

cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di

Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Bekerja 46.719 49.669 47.135 44.822 47.101 40.025

2 Mencari Pekerjaan 7.081 6.956 6.569 6.823 4.295 3.651

3 Angkatan Kerja 53.800 56.625 53.704 51.645 51.356 43.676

4 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,87 0,88 0,88 0,87 0,92 0,92

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011

2.2.2.7 Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani)

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan

relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak

kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam

mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban


masyarakat. Meskipun berbagai upaya untuk peningkatan keamanan, ketertiban

dan penanggulangan kriminalitas terus dilakukan. Namun, untuk mencapai

keamanan dan ketertiban secara penuh belum dapat diwujudkan. Hal itu

tercermin dari masih berkembangnya berbagai persoalan sosial dan penyakit

sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, kasus-kasus pencurian dan

tindak kekerasan walaupun masih dalam skala yang dapat dikendalikan.

Kinerja peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban dan

penanggulangan kriminalitas dapat digambarkan dari jumlah gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat menurut kejadian. Pada tahun 2006,

indeks korban kejahatan (tahun dasar 2005) di Kabupaten Bintan diperoleh

sebesar 54,84% dan indeks kriminalitas menurut jenis tindak pidana yang

dominan sebesar 81,84%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2009 dimana

indeks korban kejahatan mencapai 112,10% dan indeks kriminalitas menurut

jenis tindak pidana yang dominan menjadi 112,96. Banyaknya gangguan

kamtibmas menurut kejadian di Kabupaten Bintan selanjutnya dapat dilihat pada

Tabel 2.26.

Meskipun indeks kriminalitas di Kabupaten Bintan cenderung meningkat,

namun berkat penanganan yang cepat dari aparat keamanan dan Pemerintah

Daerah serta kesadaran masyarakat, masalah tersebut tidak sampai

menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Hal ini terwujud berkat upaya kita

dalam membangun sinergi antara tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan

di setiap tingkatan.


2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan

perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar

seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan

budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan

kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan.

Lebih jelasnya, jumlah sarana seni dapat dilihat pada Tabel II.41.

Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga

dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah.

Sebaliknya, Kecamatan Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang

memiliki sarana olah raga yaitu hanya 4 buah.

Tabel 2.41 Banyaknya Gangguan Kamtibmas Menurut Kejadian di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009

No Jenis Kriminalitas 2005 2006 2007 2008 2009

R S R S R S R S R S

1. Cabul/Perzinahan 4 4 1 4 7 6 6 5 10 9

2. Curanmor 4 - 8 - 3 1 3 1 12 6

3. Curas 8 4 6 2 7 2 2 1 3 1

4. Curat 29 7 30 13 42 16 27 27 35 24

5. Kehilangan Anak 1 - 1 1 - - - - 2 2

6. Kepabean 1 1 - 3 - - - - 5 5

7. Migas (BBM) 3 3 - - - - 1 1 - -

8. Narkotika 4 4 - 7 9 9 12 12 7 7

9. Pem/Kebakaran 2 - 3 2 7 4 1 1 - -

10. Pemalsuan Dokumen 1 2 - - 2 2 2 2 4 5

11. Pembalakan 1 1 2 5 6 6 2 2 1 1

12. Pembunuhan 2 2 - - - - 2 2 5 4

13. Pemerasan 1 1 1 - - - 1 1 1 1

14. Pencurian 13 7 - - 24 21 10 9 11 10

15. Penganiayaan 13 8 3 8 7 5 11 11 8 7

16. Pengeroyokan 1 1 - 3 - - 2 2 5 4

17. Penggelapan 7 6 1 8 5 2 11 10 11 7

18. Penghinaan 5 4 - 3 - - 2 2 1 1

19. Pengrusakan 4 4 3 2 - - 1 - 1 -

20. Penipuan 4 1 4 6 7 5 1 1 7 3

21. Penyeludupan 1 1 - - - - 1 - 1 1

22. Perjudian 5 5 - 8 12 12 11 11 5 5

23. Perkosaan 4 4 - 2 4 2 3 2 2 2

24. Serobot Tanah 6 5 5 4 6 4 - - 2 -

Jumlah 124 75 68 81 148 97 112 103 139 105

Indeks Kriminalitas 100 54,84 119,4 90,32 112,10

Indeks Kriminalitas

Dominan 100 81,48 140,7 77,78 112,96

Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009


Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan

berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di

Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di

Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42 Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan

Tahun 2010

No. Kecamatan Sarana Olah

Raga Sarana Seni

Sarana Pariwisata

1 Teluk Bintan 16 3 -

2 Seri Kuala Lobam 9 2 -

3 Bintan Utara 4 1 5

4 Teluk Sebong 17 2 23

5 Bintan Timur 31 5 4

6 Bintan Pesisir 27 1 1

7 Mantang 19 1 -

8 Gunung Kijang 15 2 6

9 Toapaya 30 0 -

10 Tambelan 18 2 -

Jumlah 186 19 39

Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek

Pelayanan Umum mencakup fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan

urusan pilihan

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Arahan dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

mewajibkan pengukuran terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan

wajib di daerah. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang

berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh

Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan

dengan urusan wajib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan

tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :


2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk pendidikan dasar

adalah jumlah murid kelompok usia dasar (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun) yang

masih menempuh pendidikan dasar per seribu penduduk jumlah usia

pengenyam pendidikan dasar. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai

bahan informasi untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pendidikan

dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri.

Pada umumnya masalah utama berkaitan dengan angka partisipasi sekolah

adalah akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia, juga

kemampuan ekonomi penduduk di tiap-tiap wilayah Kabupaten Bintan. Angka

partisipasi sekolah Kabupaten Bintan pada tahun 2010 dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan

NO Jenjang Pendidikan Tahun 2011

1 SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 15.504

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 15.624

1.3. APS SD/MI 99,2

2 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 4.303

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 6.461

2.3. APS SMP/MTs 66,5


Berdasarkan data di atas angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan

dasar untuk SD sebesar 99,2% sedangkan APS SMP/MTS sebesar 66,5%.

2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersedian sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan

per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini juga menunjukkan

tingkat kemampuan untuk menempuh semua penduduk usia pendidikan dasar

seperti terlihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.44 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan

NO Jenjang Pendidikan Tahun 2011

1 SD/MI 1.1. Jumlah gedung sekolah 90 1.2. jumlah penduduk kelompok usia

7-12 tahun 15.624

1.3. Rasio 57,96 2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 38 2.2. jumlah penduduk kelompok usia

13-15 tahun 6.461

2.3. Rasio 58,81 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

2.3.1.1.1.3. Rasio Guru Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan

dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal

murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk lebih jelasnya rasio

murid guru ditingkat pendidikan dasar dari tahun 2006 sampai dengan 2010

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 1.076 1.157 1.039 1.105 1.247

1.2. Jumlah Murid 15.096 15.072 15.588 16.158 16.564

1.3. Rasio 1:14 1:12 1;15 1:14 1:13

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 274 423 352 384 469

2.2. Jumlah Murid 5.050 5.247 5.083 5.408 5.485

2.3. Rasio 1:18 1:16 1:14 1:14 1:12


2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-

18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah

penduduk usia pendidikan menengah. Adapun angka partisipasi sekolah

pendidikan menengah Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 2.46 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan

NO Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Tahun 2011

1 Jumlah murid usia 16-18 thn 2.584

2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 6.019

3 APS /SMA/MA/SMK 42,93


2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan menengah.

Tabel II.46 menunjukkan rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia

sekolah, dimana angka rasio tersebut masih menunjukkan stagnasi penyediaan

sekolah menengah di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan

NO Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Tahun 2011

1 Jumlah gedung sekolah 14 2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 6.019 3 Rasio 23,26


Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan

menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung jumlah guru dan

murid jenjang pendidikan menengah dikabupaten Bintan.

Tabel 2.48 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 Kabupaten Bintan

NO Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010

SMA/MA/SMK

1 Jumlah Guru 231 290 285 288 386

2 Jumlah Murid 2.836 3.190 3.236 3.873 3.754

3 Rasio 1:8 1:9 1:8 1:7 1:11



2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi

dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat

dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari

petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis

untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil,

melahirkan, dan nifas);

2. Membudayakan NKKBS;

3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang

menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan

Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak

usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar

yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang

sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan

pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta

perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa

strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak

seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk

menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka

diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan

ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Tabel 2.49 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

NO Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah posyandu 126 124 102 134 134 140

2. Jumlah balita 15.567 15.002 16.735 15.947 16.842 13.791

3. Rasio 8,09 8,27 6,10 8,40 7,96 10,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011

Berdasarkan data tabel diatas, maka jumlah posyandu yang ada di

Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkaan sejak tahun 2005 hingga 2010.


Sedangkan jumlah balita mengalami penurunan pada saat tahun 2006. Rasio

jumlah posyandu dengan balita mengalami kenaikan yang cukup drastis pada

tahun 2010, sebesar 10,15. Untuk jumlah posyandu aktif dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.50 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bintan

NO KECAMATAN

POSYANDU POSYANDU AKTIF PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI JUMLAH

JMLH % JMLH % JMLH % JMLH % JMLH % JMLH %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Bintan Timur 0 0 3 9,7 27 87,1 1 3,2 31 100 28 90,3

2 Bintan Pesisir 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0,0 5 100 2 40,0

3 Mantang 0 0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 4 100 3 75,0

4 Toapaya 0 0 6 42,9 7 50,0 1 7,1 14 100 8 57,1

5 Gunung Kijang 0 0 3 25,0 9 75,0 0 0,0 12 100 9 75,0

6 Teluk Bintan 0 0 8 53,3 7 46,7 0 0,0 15 100 7 46,7

7 Teluk Sebong

a. Teluk Sebong 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7 6 100 3 50,0

b. Sri Bintan 0 0 4 26,7 11 73,3 0 0,0 15 100 11 73,3

c. Berakit 1 6,7 2 13,3 1 6,7 1 6,7 5 33,3 2 40,0

8 Sri Kuala Lobam 0 0 4 26,7 6 40,0 0 0,0 10 66,7 6 60,0

9 Bintan Utara 0 0 3 20,0 9 60,0 1 6,7 13 86,7 10 76,9

10 Tambelan 0 0 0 0,0 3 20,0 7 46,7 10 66,7 10 100

JUMLAH 2010

3 2,14 38 27,1 87 62,14 12 8,57 140 100,0 99 70,7

RASIO POSYANDU PER 100 BALITA 0,84

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2010

2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Sampai dengan tahun 2010 jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan

sebanyak 12 unit. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2006. Hal

ini desebabkan adanya perubahan stuktur dan jumlah penduduk serta jangkauan

pelayanan yang berkembang seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah

kecamatan. Sedangkan untuk jumlah Poliklinik mengalami peningkatan yang

cukup signifikan, pada tahun 2006 jumlah Poliklinik di Kabupaten Bintan

sebanyak 35 unit meningkat menjadi 52 unit pada tahun 2010. Jika ditinjau dari

jumlah Pustu, untuk tahun 2006 berjumlah 30 unit, menurun menjadi 29 unit

pada tahun 2010. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan status pustu menjadi

Puskesmas sehingga jumlah pustu menjadi berkurang pada tahun 2010. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.51 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah Puskesmas 7 9 10 10 12

2. Jumlah Poliklinik/Poskes 35 36 42 52 52

3. Jumlah Pustu 30 32 30 30 29

4. Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

5. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 5,77 7,34 8,00 7,85 8,43

6. Rasio Poliklinik persatuan penduduk 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

7. Rasio Pustu persatuan penduduk 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

pasien. Sampai dengan tahun 2006 Kabupaten Bintan memiliki 2 unit rumah sakit

umum dan berkurang menjadi 1 unit pada tahun 2010. Berkuranya jumlah

rumah sakit di Kabupaten Bintan disebabkan adanya penyerahan dari pihak

ANTAM ke Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini rumah sakit

tersebut belum bisa dioperasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.52 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

2 2 2 2 1

6. Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

7. Rasio 1,64 1,63 1,59 1,56 0,70


2.3.1.2.4. Rasio Dokter/Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi

utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu

sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu

kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon,

1984)

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga

medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan

"Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik.

Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga


kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga

medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang

profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisik) maupun

dentist (dokter gigi).

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat

pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk

yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan

terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter

dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio

jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis

tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Bintan pada

tahun 2006 memiliki 44 orang dokter meningkat menjadi 92 orang pada tahun

2010.

Tabel 2.53 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah Dokter 44 57 68 73 92

2 Jumlah Penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

3 Rasio 36 46 54 57 64


Berdasarkan data di atas jumlah dokter di Kabupaten Bintan terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah dokter di Kabupaten Bintan

mencapai 68 orang, meningkat pada tahun 2009 menjadi 73 orang, dan

meningkat lagi menjadi 92 orang pada tahun 2010. Secara rinci 92 orang dokter

tersebut terdiri dari dokter umum 67 orang, dokter gigi 21 orang, dan dokter

spesialis 6 orang.

Selain tenaga medis, jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2010 terdiri

dari tenaga bidan 155 orang, tenaga perawat 281 orang, tenaga farmasi 32

orang, tenaga gizi 22 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 42 orang.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Besarnya timbunan sampah di Kabupaten Bintan yang tidak dapat

ditangani sebesar 16,4 m3/hari dari total produksi sampah, hal ini jika tidak

dikelola secara serius akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung

maupun tidak langsung bagi penduduk Kabupaten Bintan. Dampak langsung dari

penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai


penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan

dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan

oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang

dibuang ke sungai. Untuk jumlah sampah yang ditangani sebesar 82m3/hari dari

total volume produksi sampah Kabupaten Bintan sebesar 98,4m3/hari atau

82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2.54 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun Kabupaten Baupaten Bintan

NO Uraian 2010

1. Jumlah sampah yang ditangani 82 M3/HARI

2. Jumlah volume produksi sampah 98,4M3/HARI

Persentase Penanganan Sampah 83,33

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan Tahun 2010

2.3.1.3.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan, sudah pada

tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan jika tidak segera ditanggulangi akan

mengancam daya dukung lingkungan wilayah dalam mendukung pembangunan

berkelanjutan (sustainable development). Kerusakan lingkungan hidup itu

terutama berupa (i) perairan laut pesisir akibat dari buangan limbah industri,

rumah tangga, aktivitas pertambangan (bauksit dan batu granit) dan kegiatan

transportasi laut yang sangat padat, (ii) degradasi kawasan hutan darat dan

mangrove akibat konversi ekosistem menjadi kawasan industri, pemukiman dan

infrastruktur maupun penebangan kayu, (iii) krisis air bersih, (iv) erosi dan

sedimentasi perairan tawar serta laut pesisir, dan (v) degradasi terumbu karang

dan ekosistem pesisir lainnya akibat penambangan pasir laut di masa lampau,

reklamasi, aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive

fishing).

Adapun capaian rumah tangga pengguna air bersih mengalami

peningkatan dari 73,53% pada tahun 2006 menjadi 93,81% pada tahun 2009

untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut.


Tabel 2.55 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009

1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum

89.194 118.358 121.418 119.517

2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 3. Persentase penduduk berakses air

minum 73,53 96,48 97,09 93,81

Sumber : BPS Kebupaten Bintan 2010

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi dan Kemantapan

Panjang jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 415,75

Km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 368,60 Km dan jalan tidak beraspal

mencapai 47,15 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebanyak 215,50 Km

jalan berada dalam kondisi baik, 50,25 Km berada dalam kondisi sedang, 47,15

km berada dalam kondisi rusak, dan sepanjang 102,85 km berada dalam kondisi

rusak berat. Dari tingkat kemantapan jalan, terjadi peningkatan yang lebih baik

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemantapan jalan sudah mencapai

80,00%. Detail datanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Kabupaten Bintan

Tahun 2009-2010

No. Tahun Baik Sedang Rusak Rusak Berat

Total Panjang Jalan

Kemantapan Jalan (%)

1. 2009 198,50 67,25 47,15 102,85 398,75 70,00

2. 2010 215,50 50,25 47,15 102,85 415,75 80,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Tabel 2.57 Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan (Km) Kabupaten Bintan,

Tahun 2010

No. Status Jalan

Jenis Permukaan

Jumlah

Rasio Panjang

Jalan Beraspal

Tidak Beraspal

Kerikil Tanah

1. Jalan Negara 56,72 - - 56,72 0,003

2. Jalan Provinsi 115 - - 115 0,007

3. Jalan Kabupaten 368,60 - 47,15 415,75 0,024

4 Jumlah Kendaraan

17.385 0,034



2.3.1.4.2. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang

jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan

(nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

Tabe 2.58 .Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2010 Kabupaten Bintan

NO Kondisi Jalan Panjang Jalan (km)

2009 2010

1. Kondisi Baik 198,5 215,5

2. Kondisi Sedang Rusak 67,25 50,25

3. Kondisi Rusak 47,15 47,15

4. Kondisi Rusak Berat 102,85 102,85

5. Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

540,32 540,32

6 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan 37% 40%


2.3.1.4.3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Bintan pada tahun 2008

sebanyak 386 tampat ibadah, dengan rasio sebesar 30,87. Untuk masjid sebesar

30,99, gereja sebesar 30,82 dan vihara sebesar 37,05. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.59 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 Kabupaten Bintan

NO Bangunan tempat

Ibadah

Tahun 2008

Jumlah(unit) Jumlah pemeluk Rasio

1. Mesjid (Islam) 326 105.194 30,99

2. Gereja ( Nasrani) 32 10.384 30,82

3. Pura ( Hindu) 0 435 0,00

4. Vihara (Budha) 28 7558 37,05

5. Lain-Lain 0 1487 0,00

Jumlah 386 125.058 30,87

Sumber : BPS, Tahun 2009

2.3.1.4.4 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman

milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada

dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Kabupaten Bintan memiliki Tempat Pemakaman Umum seluas 30 Ha dengan

rasio sebesar 104,72 untu lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.


2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan

dengan kriteria:

a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk

satu hamparan dan jalur; dan

c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten

Bintan selaus 141.000 m2.

2.3.1.6. Perhubungan

2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun

2011 jumlah arus penumpang angkutan sampai dengan tahun 2010 masih

didominasi oleh penumpang kapal laut yaitu sebesar 72,42% jumlah akan terus

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angka kujungan wisata di

Bintan.

Tabel 2.60 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Uraian Tahun 2010

Jumlah Luas Daya Tampung

1. Bintan Timur 1 14 H

2. Gunung Kijang 1 4 H

3. Bintan Utara 1 12 H

Jumlah 3 30 H 14.900 Jiwa

4 Jumlah penduduk Kab.Bintan (jiwa) 142.281 jiwa

5. Rasio TPU persatuan penduduk 104,72

Sumber : Dinas Kebersihan Pemakaman Dan Pertamanan Tahun 2011


Tabel 2.61 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 1. Jumlah penumpang Bis 6.480 7.560 26.640

2. Jumlah penumpang Kereta api

3. Jumlah penumpang Kapal laut 67.000 67.592 67.057 67.715 70.138

4. Jumlah penumpang Pesawat udara - - - -

5. Total Jumlah Penumpang 67.709 67.592 73.537 75.275 96.778

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011

Ditinjau berdasarkan data per kecamatan jumlah terbesar arus penumpang

angkutan umum berada di Bintan Timur sebesar 74,94% dan diikuti oleh Bintan

Utara sebesar 21,74%. Besarnya jumlah arus penumpang di Kecamatam Bintan

Timur ini dikarenakan telah tersedianya sarana pelabuhan lauat yang memadai

untuk melayani penumpang dengan rute seluruh wilayah indonesia.

Tabel 2.62 Jumlah Penumpang Angkutan Umum per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Kabupaten/kota

Jumlah penumpang Total Jumlah Penumpang Bis Kereta api Kapal laut

Pesawat udara

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kec. Bintan Timur 10.800 - 61.756 - 72.556

2. Kec. Bintan Utara 15.840 - 5.200 - 21.040

3. Kec. Tambelan - 3.182 - 3.182

Jumlah 26.640 70.138 96.778

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011

2.3.1.6.2. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus

dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri

atas:

a. Jaringan trayek lintas batas negara;

b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi;

c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi;

d. Jaringan trayek perkotaan; dan

e. Jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan

orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,

lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu

kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Untuk lebi.h jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel 2.63 Jumlah Rasio Izin Trayek Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Izin Trayek perkotaan

2. Izin Trayek perdesaan 5 5 5 5 5

3. Jumlah Izin Trayek 5 5 5 5 5

4. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

5. Rasio Izin Trayek per 100.000 penduduk

4,12 4,08 4,00 3,92 3,51

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011

Tabel 2.64 Jumlah Rasio Izin Trayek per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Kecamatan Jumlah

Penduduk

Jumlah Izin Trayek Total Jumlah Izin

Trayek

Rasio Izin Trayek Perkotaan Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Bintan Utara- Sri Kuala Lobam- Teluk Sebong.

48.972 - 4 4 0,00008

2. Gunung Kijang 9.118 1 1 0,00010

Jumlah 5 5

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011

2.3.1.6.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum

yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan

dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian

dimaksud meliputi:

a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan

Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan

rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak

muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang

dimodifikasi tipenya.

b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus,

mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di

Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan

pengesahan hasil uji.


Tabel 2. 65 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Angkutan Umum

2006 2007 2008 2009 2010

Jmlh Jmlh KIR

% Jmlh Jmlh KIR

% Jmlh Jmlh KIR

% Jmlh Jmlh KIR

% Jmlh Jmlh KIR

%

1. Mobil penumpang umum

150 147 98,00 134 129 96,27 114 92 80,70 93 89 95,70 58 48 82,8

2. Mobil bus 124 120 96,77 124 119 95,97 124 117 94,35 120 118 98,33 127 190 149,6

3. Mobil barang

952 949 99,68 952 939 98,63 952 946 99,37 912 901 98,79 1033 1177 113,9

4. Kereta gandengan - - - - - - - - - - - - - - -

5. Kereta tempelan - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah 1226 1216 99,18 1210 1187 98,10 1190 1155 97,06 1125 1108 98,49 1218 1415 116,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera,

sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun

penumpang ke dalamnya. Jumlah pelabuhan laut di Kebupaten Bintan sampai

dengan tahun 2010 berjumlah 7 unit jumlah tersebut terdiri dari 5 unit

pelabuhan domistik, 2 unit pelabuhan internasional.

Pelabuhan Udara atau Bandar Udara bisa diartikan sebagai sebuah

fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun

penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana

transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan

dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.66 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah pelabuhan laut 7 7 7 7 7

2. Jumlah pelabuhan udara 0 0 0 0 0

3. Jumlah terminal bis 0 0 1 1 1

Jumlah 7 7 8 8 8

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap

indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan

Kabupaten Bintan yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan

sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri.

http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan

http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda_transportasi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan


Hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan

urusan pilihan pemerintahan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut.

2.3.2.1. Penanaman Modal

2.3.2.1.1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.67 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan,

Tahun 2005-2010

Tahun Status Jumlah Investasi ( US$ /Rp.000 ) Tenaga Kerja

Rencana Realisasi TKI TKA

2005 PMA 67 565.027 349.353 21.123 491

PMDN 11 649.443.000 86.365.000 3.408 20

2006 PMA 70 570.912 320.208 21.704 477

PMDN 10 197.193.000 74.532.000 3.380 18

2007 PMA 67 732.094 304.981 19.019 450

PMDN 11 437.193.577 64.282.400 3.412 18

2008 PMA 95 1.561.213 394.485 21.429 456

PMDN 8 378.963.577 59.918.400 1.604 0

2009 PMA 119 1.654.113 415.763 24.512 472

PMDN 10 415.763.577 96.718.400 3.696 -

2010 PMA 121 1.618.705 744.948.245 20.630 609

PMDN 8 377.388.077 67.068.400 1.585 0

Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan Tahun 2011

Jumlah perusahaan PMA di Kabupaten Bintan pada Tahun 2005 tercatat

sebanyak 18 perusahaan meningkat menjadi 38 perusahaan Tahun 2009.

Sedangkan jumlah PMDN pada Tahu 2005 sebanyak 11 perusahaan menjadi 10

perusahan pada Tahun 2009. Keseluruhan perusahaan tersebut tersebar di 3

lokasi yakni di kawasan berikat Lobam, Lagoi dan diluar kawasan berikat.

Tabel 2.68 Perkembangan Investasi di Kawasan Berikat Lobam dan Lagoi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009

No Tahun Kawasan Berikat

Jumlah Perusahaan

Investasi dalam (US$ dan Rp.) Jumlah Tenaga Kerja

(orang)

Perusahaan Rencana Realisasi TKI TKA

1 2009 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82

Lagoi 38 523,132,376 220,119,500 6,220 202

2 2008 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82

Lagoi 34 513,532,376 220,119,500 5,795 202

3 2007 Lobam 25 103,835,300 63,517,000 8,340 140

Lagoi 21 526,206,500 238,626,500 4,365 214

4 2006 Lobam 28 72,624,300 52,969,200 11,251 171

Lagoi 20 363,283,200 233,875,200 4,197 214

5 2005 Lobam 31 73,354,300 53,029,200 11,844 170

Lagoi 18 362,418,200 258,860,200 4,444 256

Jumlah Tenaga Kerja 64,226 1,733

Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2010


2.3.2.1.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Sampai dengan tahun 2010 rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten

Bintan berdasarkan investasi PMA dan PMDN sebesar 1,9%. Jumlah tersebut

lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 9,4%. Tingginya daya

serap pada tahun 2006 dikarenakan masih kondusifnya iklim investasi di

Kabupaten Bintan yang pada kurun waktu tersebut masih belum dipengaruhi

oleh krisis ekonomi global. Besarnya dampak krisis ekonomi global pada tahun

2007 secara langsung merubah perekonomian dunia yang pada giliranya

membuat trend fluktuasi rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bintan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN (Jiwa)

25.579 22.899 23.489 28.680 22.824

2 Jumlah perusahaan PMA/PMDN

80 78 103 129 129

3 Rasio daya serap tenaga kerja 319,73 293,57 228,04 222,32 176,93

Sumber : BPIPPT Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.2.1.3. Jumlah Koperasi dan UKM

Kabupaten Bintan pada tahun 2006 memiliki koperasi dengan jumlah

sebesar 168 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 95 unit atau 56,54%.

Jumlah koperasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, jumlah

tersebut menunjukkan perkembangan perkoperasian Kabupaten Bintan cukup

mengembirakan. Sampai dengan tahun 2010 jumlah koperasi di Kabupaten

Bintan bertambah menjadi 231 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 150

unit atau 64,93%. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi di Kabupaten

Bintan dari tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70 %tase Koperasi Aktif Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah koperasi aktif 95 108 122 134 150

2 Jumlah koperasi 168 181 198 215 206

3 Persentase koperasi aktif 56,54 59,66 61,61 62,32 72,82

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2011


2.3.2.1.4. Jumlah UKM

Perkembangan UKM selam periode 2006-2010 terus mengalami

fuktuasi. Pada tahun 2006 jumlah UKM sebanyak 37 unit, meningkat pada tahun

2007 sebanyak 119 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan sehingga

sampai dengan tahun 2010 jumlah UKM menjadi 12 unit. Untuk melihat

perkembangan jumlah UKM di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.71 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah UKM non BPR/LKM 37 119 68 13 12

2 Jumlah BPR/LKM - - - 1 2

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan, Tahun 2011

2.3.2.2. Kependudukan

2.3.2.2.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat

kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan

ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau

penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang

ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak

hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan

penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan

penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

1) Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.

2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.


2.3.2.2.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Berdasarkan angka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bintan

menurut kelompok umur, tercatat pada tahun 2012 penduduk Kabupaten

Bintan berjumlah 156.301 jiwa jumlah tersebut akan terus meningkat pada

tahun 2015 menjadi 184.718 Jiwa. Angka tersebut merupakan angka sementara

yang harus dikomparasikan dengan kondisi eksisting serta berbagai faktor yang

faktur yang mempengaruhi perkembagan kondisi demografi Kabupaten Bintan.

Ditinjau dari besaran jumlah penduduk Kabupaten Bintan tersebut selama

periode tahun 2010- 2015, Pemerintah Kabupaten Bintan butuh suatu strategi

untuk menyikapi terjadinya ledakan penduduk agar tidak menimbulkan masalah

pada wilayah-wilayah yang memiliki pentumbuhan penduduk cukup tinggi.

Kabupaten Bintan selama periode 2010-2015 memiliki struktur umur

muda yang relatif setiap tahunnya terus meningkat jika dibandingkan dengan

struktur umur Tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 2.72 Proyeksi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Bintan Tahun 2011 s.d 2015

Kelompok Umur Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

0-4 18.568 20.853 23.419 26.301 29.538

5-9 15.762 16.806 17.919 19.106 20.371

10-14 11.654 11.756 11.858 11.962 12.066

15-19 10.388 10.519 10.652 10.787 10.923

20-24 13.743 14.321 14.923 15.550 16.203

25-29 17.706 18.563 19.461 20.403 21.391

30-34 17.425 19.541 21.915 24.578 27.564

35-39 12.551 13.056 13.581 14.128 14.696

40-44 9.233 9.376 9.522 9.669 9.819

45-49 6.624 6.398 6.180 5.969 5.765

50-54 5.088 5.183 5.280 5.379 5.479

55-59 3.773 3.938 4.111 4.292 4.480

60-64 2.552 2.530 2.508 2.486 2.464

65-69 2.127 2.304 2.496 2.704 2.930

70+ 1.203 1.157 1.112 1.069 1.027

Jumlah 148.397 156.301 164.937 174.382 184.718

Sumber: Data Hasil Pengolahan


2.3.2.2.3. Pengelompokan Pendudukan Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis

Berdasarkan angka estimasi 2011-2015, jumlah penduduk Kabupaten

Bintan, masih didominasi jenis kelamin laki-laki sebesar 76.874 jiwa dengan

sebaran penduduk terpadat di Kecamatan Bintan Timur sebesar 22.681 jiwa.

Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki terkecil terdapat di Kecamatan

Mantang sebesar 2.388 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan masih

diikuti pada kecamatan yang sama dengan jumlah penduduk perempuan sebesar

19.705 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terkecil terdapat di Kecamatan

Mantang sebesar 1.974 jiwa pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.73

Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015

Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

L P L P L P L P L P

1. Bintan Timur 20.872 18.133 21.310 18.514 21.757 18.903 22.214 19.300 22.681 19.705

2. Gunung Kijang 5.571 4.221 5.688 4.309 5.807 4.400 5.929 4.492 6.054 4.587

3. Teluk Bintan 5.185 4.105 5.294 4.192 5.406 4.280 5.519 4.370 5.635 4.461

4. Toapaya 4.119 4.100 4.205 4.186 4.294 4.274 4.384 4.364 4.476 4.455

5. Teluk Sebong 6.846 5.292 6.990 5.403 7.136 5.517 7.286 5.633 7.439 5.751

6. Seri Kuala Lobam 8.304 9.731 8.478 9.936 8.656 10.144 8.838 10.357 9.024 10.575

7. Bintan Utara 10.056 12.459 10.267 12.720 10.483 12.988 10.703 13.260 10.927 13.539

8. Tambelan 2.777 2.418 2.835 2.469 2.895 2.520 2.955 2.573 3.018 2.627

9. Mantang 2.198 1.817 2.244 1.855 2.291 1.894 2.339 1.934 2.388 1.974

10. Bintan Pesisir 4.815 3.944 4.916 4.026 5.019 4.111 5.125 4.197 5.232 4.285

Jumlah 70.742 66.220 72.227 67.611 73.744 69.031 75.293 70.480 76.874 71.960

Kab Bintan L+P 136.962 139.838 142.775 145.773 148.835

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011

Untuk jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2009 adalah 102.997 orang atau mencapai

72,39% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak

menamatkan SD/MI adalah 17.828 orang atau 12,53% dari jumlah penduduk.

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang

pendidikan, adalah tamatan SMA/MA sederajat yaitu mencapai 35.869 orang

atau 25,21% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling

sedikit ditamatkan adalah DI/DII yaitu hanya 1.537 orang atau 1,08% dari jumlah

penduduk.


2.3.2.3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam

literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja

adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang

dapat memproduksi barang dan jasa apabila ada permintaan terhadap tenaga

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

2.3.2.3.1. Angkatan Kerja, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),

penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15

tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya,

tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

(penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus

rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan

bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat

dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk

pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja

yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angkatan kerja di Kabupaten Bintan masih didominasi oleh mereka yang

berpendidikan rendah, namun baik jumlah maupun persentasenya menunjukkan

perbaikan. Pembenahan sistem pelatihan kerja di daerah telah dilakukan secara

Tabel 2.74 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berumur 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005-2010

Ijazah Tertingi Jumlah

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Tidak/blm pernah sekolah 5,37 7,36 5,28 7,50 7,88 15,08

2. Tidak/blm tamat SD 19,09 21,18 21,70 26,25 31,21 12,53

3. SD/MI sederajat 25,89 25,98 25,62 22,26 26,36 20,82

4. SMP/MTs sederajat 18,64 14,98 19,48 18,65 13,33 17,79

5. SMA/MA sederajat 20,48 22,80 18,36 16,33 13,64 25,21

6. SMK 7,48 4,70 5,80 3,45 3,33 3,37

7. D I/II 1,83 1,03 0,73 1,47 0,91 1,08

8. D III 0,33 1,07 1,11 1,05 0,61 1,85

9. D IV/S1/S2/S3 0,88 0,90 1,92 3,04 2,73 2,27



komprehensif meliputi pengembangan standar kompetensi, sertifikasi

kompetensi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah menjadi

prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas

tenaga kerja. Dari sisi ketenagakerjaan jumlah dan komposisi tenaga kerja di

Kabupaten Bintan terus mengalami perubahan sejalan dengan proses demografi

yang terus berlangsung. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bintan tahun

2010 sudah mencapai 95.072 orang. Dari total penduduk usia kerja yang ada,

43.676 orang penduduk berada pada rentang usia 15 – 64 tahun, dan sekitar

40.025 orang diantaranya sudah bekerja. Kurang dari 5.000 orang (3,05%)

penduduk berada pada rentang usia non produktif (4.340 jiwa).

Tabel 2.75 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Penduduk Usia Kerja (jiwa) 84.441 87.374 87.076 90.633 91.931 95.072

2. Angkatan Kerja 53.800 56.625 53.704 51.645 51.356 43.676

3. Bekerja 46.719 49.669 47.135 44.822 47.101 40.025

4. Mencari Pekerjaan 7.081 6.956 6.569 6.823 4.295 3.651

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

63,71 64,81 61,67 56,98 55,86 65,75

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

13,16 12,28 12,47 7,53 8,36 9,94


Data Sakerda 2010 memperlihatkan jumlah angkatan kerja Kabupaten

Bintan mencapai 43.676 jiwa. Struktur penduduk bekerja di tahun 2010

Kabupaten Bintan secara umum memperlihatkan adanya peralihan struktur

ketenagakerjaan dari sektor pertanian (agriculture) ke sektor industri

(manufacture) dan perdagangan (trade).

Dari lima lapangan usaha terbesar di Kabupaten Bintan, setidaknya ada 4

sektor lapangan usaha yang kini menjadi sektor usaha yang paling banyak

menyerap tenaga kerja, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan.

Kontribusi dari keempat sektor ini masing-masing adalah sektor pertanian

menyerap 27,32%. Sektor industri menyerap 18,77%, sektor perdagangan

menyerap 19,65% tenaga kerja, sedangkan sektor jasa menyerap 13,56%.

Sisanya sebanyak 20,70% penduduk bekerja terserap di berbagai lapangan usaha

seperti pertambangan, listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, akomodasi,

keuangan dan lapangan usaha lain selain yang disebutkan di atas.


Tabel 2.76 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu

yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2005-2010

No Mata Pencaharian Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 31,48 31,62 20,55 29,10 30,93 27,32

2. Pertambangan dan Penggalian 1,60 1,69 6,24 4,77 4,99 3,95


4. Listrik, Gas dan Air 0,57 0,84 0,27 0,70 0,37 0,47

5. Bangunan 7,52 8,93 9,91 8,28 8,07 8,41

6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 13,59 14,25 18,98 12,93 19,0 19,65

7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi 7,62 7,81 8,37 8,18 6,94 4,43

8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan 0,35 0,66 0,69 1,62 2,15 0,44

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 12,30 13,19 13,82 16,90 15,36 13,56

10. Lainnya 0,47 0,90 3,01

Jumlah 100 100 100 100 100 100


Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan

besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada periode waktu

tertentu. Pada periode tahun 2009-2010 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) bergerak dari 55,86% sampai 65,75%. Adanya kenaikan pada TPAK, antara

lain kemungkinan disebabkan oleh peningkatan mutu sumber daya manusia

serta makin bertambahnya wanita yang berperan secara ekonomis di luar

mengurus rumah tangga.

Tabel 2.77

Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005-2010

No Mata Pencaharian

Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Pertanian 7.775.814 7.949.527 14.392.578 11.517.111 11.157.758 16.037.744

2. Pertambangan dan Penggalian

340.091.826 317.950.989 94.328.076 136.949.819 130.644.934 206.099.036

3. Industri pengolahan 116.707.729 139.526.652 144.564.250 191.430.480 272.071.681 217.519.884

4. Listrik, Gas dan Air 24.483.821 16.466.149 58.146.616 24.605.264 46.191.709 44.546.626

5. Bangunan 18.911.163 16.232.882 16.895.456 22.892.485 23.859.192 28.787.002

6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

68.519.817 66.008.909 56.597.069 93.189.791 64.382.363 78.227.189

7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi

23.455.137 22.881.308 24.084.967 27.421.698 32.595.966 63.600.205

8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan

220.833.983 115.491.829 123.112.306 59.053.893 45.207.158 276.247.800

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

11.828.199 10.964.167 11.837.477 10.864.804 12.173.253 17.221.906

Jumlah 49.486.805 49.376.636 54.205.679 59.879.957 60.009.163 76.180.902

Sumber: Hasil Analisa


Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Bintan pada tahun 2010

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 tercatat TPT

sebesar 8,36% dari total Angkatan Kerja 51.356 orang menjadi 9,94% tahun 2010

dari 43.676 Angkatan Kerja. Hal ini diduga berkurangnya dorongan penduduk

muda perdesaan ke perkotaan untuk mencari kerja dan akibat dari ruralisasi

karena pemutusan hubungan kerja sektor formal. Hal lain juga dapat

diprediksikan sebagai shifted dari tenaga kerja yang semula setengah

menganggur berubah status menjadi penganguran, sebagai efek akumulasi dari

dahsyatnya krisis ekonomi.

2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.4.1. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di

semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan

gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.78

Persentase Anggota legislative perempuan di Kabupaten Bintan

No Uraian Periode 2009 - 2014

1 Jumlah anggota legislatif perempuan 6

2 Jumlah anggota legislatif keseluruhan 25

3 Persentase legislatif perempuan per jumlah anggota 24%


2.3.2.4.2. Rasio KDRT

Besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah

perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Untuk

Kabupaten Bintan Rasio KDRT masih dikatagorikan sangat kecil, hal ini terlihat

dari Rasio pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,02 dan 0,03 pada tahun 2011. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2011

NO Uraian 2010 2011

1 Jumlah KDRT 8 11

2 Jumlah Rumah Tangga 35.570 35.570

3 Rasio KDRT 0,02 0,03

Sumber : BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011


2.3.2.5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.2.5.1. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan

satu alat atau obat kontrasepsi. PUS yaitu pasangan dimana wanitanya berusia

15-49 tahun, dan kelompok ini merupakan pasangan aktif dalam hubungan

seksual dan memiliki potensi kehamilan. PUS diharapkan menjadi peserta KB

yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan fertilisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PUS di Kabupaten Bintan

pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 24.990 PUS, dan yang menjadi peserta KB

aktif sebanyak 17.401 peserta (69,66%).

Tabel 2.80 Rasio Aseptor KB Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah akseptor KB 12.943 15.509 17.329 15.990 17.401

2 Jumlah pasangan usia subur 18.265 21.161 20.322 22.338 24.990

3 Rasio akseptor KB 70,86 73,30 85,27 71,59 69,66

Sumber: BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011

2.3.2.6. Komunikasi dan Informasi

2.3.2.6.1. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi

baik telepon genggam maupun stasioner dalam suatu wilayah pemerintah

daerah. Jumlah jaringan komunikasi menggambarkan besarnya ketersediaan

fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel berikut ini adalah rincian

jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan.

Tabel 2.81 Jaringan Komunikasi Tahun 2001-2010 Kabupaten Bintan

No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah

1 Seri Kuala Lobam 2 1 3

2 Teluk Bintan 2 1 2 1 6

3 Toapaya 0 2 2 4

4 Teluk Sebong 1 1 1 2 5 4 9 11 1 35

5 Gunung Kijang 1 2 7 7 2 4 1 24

6 Bintan Timur 1 3 2 4 9 19

7 Bintan Utara 1 1 2 2 4 7 1 1 19

8 BintanPesisir 2 2

9 Mantang 1 1

10 Tambelan 1 0 1

Jumlah Jaringan Telepon Genggam Kab. Bintan 114

Jumlah Operator (Stasioner) 100

Perbandingan Jaringan Telekomunikasi dengan Operator 1,14

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011


2.3.2.6.2. Jumlah Surat Kabar Lokal dan Nasional

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara

berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam

menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan

bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar

terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Tabel 2.82 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun Kabupaten

NO Uraian 2010

1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 6

2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 13

3 Total jenis surat kabar (1+2) 19

Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah

maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi

massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV

nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah

penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa

berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten

NO. Uraian 2010

1 Jumlah penyiaran radio lokal -

2 Jumlah penyiaran radio nasional 1

3 Jumlah penyiaran TV lokal 2

4 Jumlah penyiaran TV nasional 9

5 Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4) 12

Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan


2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1. Jumlah PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK

adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari

bawah yang pengelolaanya bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju

terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,

berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan sadar lingkungan.

Tabel.2.84 Jumlah PKK Aktif Kabupaten BintanTahun 2006-2010

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1 PKK Aktif 461 485 418 484 484

Sumber: Kantor Camat SeKabupaten Bintan Tahun 2010

2.3.2.7.2. Jumlah LSM yang Aktif

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang

dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat daerah.

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas

penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.85 Jumlah LSM aktif Tahun 2007-20011 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah LSM terdaftar 12 20 28 32 35

2. Jumlah LSM tidak aktif 0 0 0 0 0

3. Jumlah LSM aktif (1-2) 12 20 28 32 35

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010

2.3.2.8. Perpustakaan

2.3.2.8.1. Jumlah Perpustakaan

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas

yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna

perpustakan.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas

penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu


kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan

pendidikan.

Tabel 2.86 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 206-2007

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah

1 1 1 1 1

2. Jumlah taman bacaan milik pemda/ non pemda

2 - - - 25

3. Total perpustakaan/taman bacaan 3 1 1` 1 26

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.2.8.2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan

tingginya budaya baca di suatu daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang

tinggi merupakan indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di

daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas

penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk

meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang

kelangsungan pelayanan pendidikan.

Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010

NO Uraian 2008 2009 2010

1. Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)

723 882 910

2. Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda - - 2500

3. Total pengunjung Perpustakaan (1+2) 723 882 3410

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011

2.3.2.9. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.3.2.9.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang

melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan

polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.


Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat

berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Tabel 2.88 Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah polisi pamong praja 194 190 188 176 178

2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

3. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

15,99 15,49 15,03 13,81 12,51

Sumber : Hasil Olahan

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin

besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2.9.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta upaya

menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga

terwujud sebuah kehidupan sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka semakin besar pula kapasitas yang

dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman

dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.89 Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan

NO Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah Linnmas 114 114 114 909 909

2. Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281

3. Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk

9,40 9,29 9,12 17,35 63,89

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010

2.3.2.9.3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan

jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah


Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap

desa/kelurahan.

Tabel 2.90 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2007-2010 Kabupaten Bintan

NO Kecamatan

2007 2010

Jmlh Jmlh Rasio

Jmlh Jmlh Rasio

Siskamling Desa/

Kelurahan Siskamling

Desa/ Kelurahan

1 Bintan Timur 9 4 2,25 12 4 3

2 Gunung Kijang 5 4 1,25 2 4 0,5

3 Teluk Bintan 4 6 0,67 4 6 0,67

4 Toapaya 4 18 4 4,5

5 Teluk Sebong 1 7 0,14 2 7 0,29

6 Seri Kuala Lobam 5 3 5 0,6

7 Bintan Utara 0 5 5 5 1

8 Tambelan - 7 4 8 0,5

9 Mantang - 4 - 4

10 Bintan Pesisir - 4 5 4 1,25

Jumlah 19 50 0,38 55 51 1,08

Sumber : Bappeda Kab. Bintan 2011

Tabel di atas menggambarkan ketersedian pos siskamling di Kabupaten Bintan

dengan rasio sebesar 1,08, ini menunjukan hampir seluruh desa/kelurahan sudah

memiliki pos siskamling. Meskipun demikian, data Pos Siskamling di Kecamatan

Mantang masih belum tersedia.

2.3.2.10. Pemuda dan Olahraga

2.3.2.10.1. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh

sekelompok masyarakat atau individu pecinta olahraga dengan berbagai aktivitas

yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu membangun dunia

olahraga di daerah maupun di tanah air.

Jumlah organisasi olahraga dihitung berdasarkan jumlah organisasi

olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Di Kabupaten Bintan

terdapat beberapa organisasi olahraga dengan jumlah yang besar yaitu

organisasi PBSI 28, IPSI 28, dan PBVSI 28. Sedangkan organisasi yang terkecil

adalah PELTI 9, PODASI 9, PERBASI 6, dan FPTI 2. Adapun jumlah organisasi

olahraga dan organisasi pemuda dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.91 Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Bintan Tahun 2010

NO Kecamatan

Organisasi Olahraga

PB

SI

PST

I

IPSI

PST

MI

PB

VSI

PER

BA

SI

FOR

KI

PA

SI

FPTI

PSS

I

PR

SI

PEL

TI

PO

DA

SI

JML

1. Bintan utara 6 4 4 2 6 2 3 1 1 4 2 4 1 40

2. Bintan Timur 6 4 4 2 5 2 4 1 1 6 2 3 1 41

3. Gunung Kijiang 3 2 4 2 4 1 2 1 - 4 1 1 1 26

4. Toapaya 2 1 4 2 3 - 2 1 - 2 1 - 1 19

5 Tambelan 1 4 2 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 16

6 Bintan Pesisir 2 2 2 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 16

7 Teluk sebong 2 2 2 2 2 - 1 1 - 2 1 - - 15

8 Teluk Bintan 2 1 2 2 1 - 1 1 - 1 1 - - 12

9 Seri Kulala Lobam 2 1 2 2 2 1 2 1 - 1 1 1 1 17

10 Mantang 2 1 2 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 14

Jumlah 28 22 28 20 28 6 18 10 2 25 12 9 8 216

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bintan 2010

Kabupaten Bintan memiliki jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 104

organisasi. Dari jumlah tersebut, organisasi pemuda yang terbanyak berada di

Kecamatan Bintan Timur yaitu 19 organisasi. Sedangkan yang terkecil berada di

Kecamatan Toapaya sebanyak 4 organisasi. Untuk lebih rinci jumlah organisasi

kepemudaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Bintan Tahun 2010

NO Kecamatan 2010

1. Bintan utara 11

2. Bintan Timur 19

3. Gunung Kijiang 6

4. Toapaya 4

5 Tambelan 10

6 Bintan Pesisir 5

7 Teluk sebong 10

8 Teluk Bintan 14

9 Seri Kulala Lobam 15

10 Mantang 10

Jumlah 104

Sumber : Disdikpora Kabupaten Bintan 2010


2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan

kapasitas sumberdaya manusia, sumberdaya perekonomian, sumberdaya sosial,

sarana prasarana serta sumberdaya lainnya agar daerah bersangkutan maju,

serta dapat berdiri setara dan sejajar dengan daerah lainnya.

2.3.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khususnya untuk

perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu

mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya

terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota,

Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat

perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah

terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan,

koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.93 Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Kecamatan Pasar Bank Koperasi

1 Teluk Bintan 1 - 14

2 Seri Kuala Lobam - - 9


4 Teluk Sebong 1

33


6 Bintan Pesisir - - 3

7 Mantang - - 2

8 Gunung Kijang 2 - 16

9 Toapaya - - 3

10 Tambelan 1

8

Jumlah 11 8 206


Tabel 2.94 Jumlah Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Kepulauan Riau

No Jenis Bank Jumlah Kantor Cabang

2008 2009 2010

1 Pemerintah - - 30

2 Bank Pemerintah Daerah - - 7

3 Bank Swasta Nasional - - 26

4 Bank Asing dan Campuran -

Jumlah - - 63

Sumber: BPS Kabupaten Bintan


Sarana perdagangan dan jasa yang ada saat ini tercatat sebanyak 63

unit, yang terdiri dari 30 unit bank umum pemerintah, 26 unit bank umum

swasta, dan 7 unit bank pembangunan daerah. Jumlah koperasi yang aktif

sampai tahun 2007 sebanyak 178 unit, mini market berjumlah 14 unit,

toko/warung kelontong berjumlah 696 unit, kedai/kios berjumlah 232 unit, dan

restoran/rumah makan berjumlah 123 unit.

2.3.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Angka Konsumsi Rumah

Tangga Perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan)

Selama priode 2007-2008, pengeluaran penduduk Kabupaten Bintan

untuk konsumsi meningkat sebesar 49,76% yaitu dari Rp.490.063,- perbulan

pada tahun 2007 menjadi Rp.733.903,- perbulan pada tahun 2008. Kenaikan

tersebut lebih dipicu oleh kenaikan pengeluaran konsumsi untuk makan yang

sebesar 52,6% selama priode tersebut yaitu naik dari Rp.235.479,- perbulan pada

tahun 2007 menjadi Rp359.342,-perbulan pada tahun 2008. Sementara itu

kenaikan pengeluaran untuk konsumsi non pangan naik sebesar 47,1% yaitu dari

Rp.254.583,- pada tahun2007 menjadi Rp.374.562,- perbulan pada tahun 2008.

Jika dilihat menurut jenis komoditi yang di konsumsi selama priode

2007-2008, untuk kelompok makanan kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada

kelompok buah-buahan yaitu naik sebesar 154,08% sementara kenaikan

konsumsi terendah adalah konsumsi telur sebesar 8,67%. Pada kelompok bukan

makanan, kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada pengeluaran barang tahan

lama yaitu sebesar 38,9%. Sementara itu kenaikan kosumsi terendah terjadi pada

pengeluaran untuk kesehatan sebesar 11,88%. Sementara itu pengeluaran untuk

kosumsi dagain, pendidikan, dan bukan makanan lainnya mengalami penurunan.

Jika dilihat menurut komposisinya, nampak selama priode 2007-2008

tidak terlalu mnegalami perubahan yang bearti. Untuk kelompok makanan,

pengeluaran tertinggi terjadi pada kosumsi beras, rokok , dan ikan segar. Hal ini

terjadi baik pada tahun 2007-maupun tahun 2008. Sementara untuk kelompok

bukan makanan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran untuk perumahan

yang mencapai 25% dari total pengeluaran baik untuk tahun 2007 maupun tahun

2008.


Tabel 2.95 Perkembangan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2007-2008

Jenis Komoditi

2007 2008 Peubahan 2007-2008

(%) Nilai

(RP/Kap/bln) %Thd Total

Nilai (RP/Kap/bln)

% thd Total

Pengeluaran Total 490.063 100 733.903 100 49,76

Makanan 235.480 48,05 359.342 48,96 52,6

- Beras 36.641 7,48 42.883 5,84 17,04

- Ikan Segar 31 6,33 36.404 4,96 17,03

- Daging 9.061 1,85 60.328 0,86 -30,16

- Telur 90.867 2,01 10.722 1,46 8,67

- Susu 12.847 2,62 15 2,01 14,73

- Sayur-sayuran 16.617 3,39 28 3,84 69,74

- Buah-buahan 11.458 2,34 29.113 3,97 154,08

- Minyak 12.513 2,55 16.161 2,2 29,15

- Rokok 32.505 6,63 45.542 6,21 40,11

- Makanan Lainnya 62.935 12,84 129 17,61 105,36

Bukan Makanan 254.583 51,95 374.561 51,04 47,13

- Perumahan 137.246 28,01 182.395 24,85 32,9

- Aneka Barang Jasa 15.649 3,19 26.847 3,66 71,56

- Kesehatan 9.505 1,94 10.634 1,45 11,88

- Pendidikan 15.689 3,2 6.499 0,89 -58,58

- Angkutan 32.403 6,61 60.021 8,18 85,23

- Pakaian 16.309 3,33 25.567 3,48 56,77

- Barang Tahan Lama 12.567 2,56 52.654 7,17 318,99

- Bukan Makanan Lain 15.215 3,1 9.944 1,35 -34,64


2.3.3.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan rasio indeks harga yang diterima petani

terhadap indeks harga yang dibayar petani. Secara konseptual NTP adalah

pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan

petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan

kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima

petani, sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai

komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga

yang dibayar petani, sebagai indeks harga konsumen, merupakan indeks harga

barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan

petani dalam memproduksi hasil pertanian (retail price). Angka Nilai tukar Petani

juga dapat menginformasikan tingkat daya saing suatu produk pertanian yang

dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah


pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang

berkualitas dapat dilakukan.

Pendapatan Rata-rata petani Kabupaten Bintan meningkat dari Rp

1,35 juta menjadi Rp2,17 juta pada tahun 2010. Sedangkan untuk kontribusi

sektor pertanian terhadap PDRB meningkat dari 5,79% menjadi 7,21%, dengan

nilai tukar petani Kabupaten Bintan meningkat dari 100,72% menjadi 105%.

2.3.3.1.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat

produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa

produktif tiap angkatan kerja dalam mendorang ekonomi daerah per sektor.

Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Bintan dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel 2.96 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bintan tahun 2005-2010

No Mata Pencaharian Penduduk 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %

1. Pertanian 7.775.814 15,71 7.949.527 16,10 14.392.578 26,55 11.517.111 19,23 11.157.758 18,59 16.037.744 21,05

2. Pertambangan dan Penggalian 340.091.826 687,24 317.950.989 643,93 94.328.076 174,02 136.949.819 228,71 130.644.934 217,71 206.099.036 270,54

3. Industri pengolahan 116.707.729 235,84 139.526.652 282,58 144.564.250 266,70 191.430.480 319,69 272.071.681 453,38 217.519.884 285,53

4. Listrik, Gas dan Air 24.483.821 49,48 16.466.149 33,35 58.146.616 107,27 24.605.264 41,09 46.191.709 76,97 44.546.626 58,47

5. Bangunan 18.911.163 38,21 16.232.882 32,88 16.895.456 31,17 22.892.485 38,23 23.859.192 39,76 28.787.002 37,79

6. Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel

68.519.817 138,46 66.008.909 133,68 56.597.069 104,41 93.189.791 155,63 64.382.363 107,29 78.227.189 102,69

7. Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi

23.455.137 47,40 22.881.308 46,34 24.084.967 44,43 27.421.698 45,79 32.595.966 54,32 63.600.205 83,49

8. Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan

220.833.983 446,25 115.491.829 233,90 123.112.306 227,12 59.053.893 98,62 45.207.158 75,33 276.247.800 362,62

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

11.828.199 23,90 10.964.167 22,21 11.837.477 21,84 10.864.804 18,14 12.173.253 20,29 17.221.906 22,61

Jumlah 49.486.805 100,00 49.376.636 100,00 54.205.679 100,00 59.879.957 100,00 60.009.163 100,00 76.180.902 100,00

Sumber: Hasil Analisis


2.3.4. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.3.4.1. Aksesibilitas Daerah

2.3.4.1.1. Sarana Trasportasi

Sarana transportasi di Kabupaten Bintan berupa angkutan

penumpang dan angkutan barang yang dipergunakan sebagai alat pergerakan

bagi penduduk kota dan desa dalam melakukan aktivitas dari daerah asal ke

daerah tujuan atau sebaliknya. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada

tahun 2007, mobil penumpang berjumlah 273 unit, mobil angkutan barang

berjumlah 537 unit, autobis berjumlah 91 unit, dan sepeda motor berjumlah

3.871 unit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten

Bintan diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 1 buah terminal type B yang

melayani angkutan antar kota/desa dalam kecamatan. Pada tahun 2008, jumlah

PO angkutan perdesaan yang beroperasi yaitu sebanyak 4 buah dengan jumlah

armada sebesar 55 unit yang melayani 6 trayek. Sedangkan jumlah PO angkutan

sewa pada tahun 2008 berjumlah 1 buah dengan jumlah armada sebanyak 15

unit. Jumlah PO angkutan pariwisata pada tahun 2008 terdapat 1 buah dengan 9

jumlah armada yang beroperasi, sementara jumlah PO Taksi pada tahun 2008

berjumlah 2 buah dengan jumlah armada sebanyak 180 unit. Sedangkan

pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah

pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13

buah pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah

pelabuhan khusus negara.

2.3.4.1.2. Sarana Telekomunikasi

Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom, saat ini Kabupaten Bintan

memiliki 11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 %

atau 8.009 unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini

berjumlah 285 unit, terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan

Sambungan Telepon).

2.3.4.1.3. Sarana Ekonomi

Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khusunya untuk

perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu

mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya

terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota,

Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat

perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah

terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan,


koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97

Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Kecamatan Pasar Bank Koperasi

1 Teluk Bintan 1 - 14

2 Seri Kuala Lobam - - 9


4 Teluk Sebong 1

33


6 Bintan Pesisir - - 3

7 Mantang - - 2

8 Gunung Kijang 2 - 16

9 Toapaya - - 3

10 Tambelan 1

8

Jumlah 11 8 206


2.3.4.1.4. Sarana Peribadatan

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agam islam,

sehingga jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2010

jumlah rumah ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 386 unit yang

terdiri dari 164 mesjid dan 162 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani

mencapai 32 unit yang terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan.

Untuk umat Budha terdapat 28 vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat

Hindu belum terdapat sarana peribadatan secara khusus.

Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara

alami. Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena

mengikuti pola pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga

mengikuti perkembangan jumlah permukiman yang umumnya menyediakan

fasilitas mushala bagi penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak

berada di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah 85 unit. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :


2.3.4.1.5. Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem

perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas

dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di

mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman

wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung

perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum,

sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.

Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah

terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang

tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 141.000 m2, ruang

terbuka hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman

dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga.

Sementara itu, terdapat 5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada

di 3 Kecamatan dengan total luas makam ± 30 H, namun sampai saat ini belum

dikelola oleh pemerintah daerah.

2.3.4.1.6. Prasarana Air Bersih

Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di

Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu

PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban, dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari

ketiga PDAM tersebut maka PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan,

Tabel 2.98 Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2010

No. Kecamatan Masjid Musholla Gereja Vihara/

Klenteng

1 Teluk Bintan 27 11 0 2

2 Seri Kuala Lobam 12 10 1 1

3 Bintan Utara 12 21 6 2

4 Teluk Sebong 22 26 11 12

5 Bintan Timur 29 45 5 6

6 Bintan Pesisir 10 4 1 1

7 Mantang 17 1 0 0

8 Gunung Kijang 19 15 3 2

9 Toapaya 15 17 5 2

10 Tambelan 1 12 0 0

Jumlah 164 162 32 28

Sumber : BPS dan Hasil Survey Bappeda Tahun 2010


volume produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan

Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang serta jumlah

penduduk yang relatif besar. Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber

air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong,

Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa

Paya umumnya berasal dari sumur gali.

2.3.4.1.7. Prasarana Persampahan

Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2

dengan jumlah penduduk 142.382 jiwa. Saat ini, persampahan telah menjadi isu

utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan

persampahan secara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240

m3 per tahun. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan

oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (Tempat Pembuangan

Sementara) sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit

tersebar di Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Kemudian, truk

pengangkut sampah yang terdiri atas Armroll Truck sejumlah 3 unit, Dump Truck

sejumlah 3 unit, Lorry Box sejumlah 5 unit, dan Motor Kaisar sejumlah 3 unit.

Selain itu, terdapat juga gerobak sampah dan sarana pendukung lainnya.

Tabel 2.99 Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan

Tahun 2010

NO Lokasi Jumlah

TPS

Jumlah Daya Tampung TPS

(m3)

Jumlah Daya Angkut/Hari

(m3)

%

1 Kijang Kecamatan Bintan Timur 31 111 30 27.03

2 Kawal Kecamatan Gunung Kijang 5 12 7 58.33

3 Tg. Uban Kecamatan Bintan Utara 10 37 32 86.49

4 Kecamatan Teluk Bintan 2 12 3 25.00

5 Kecamatan Teluk Sebong 2 12 5 41.67

6 Kecamatan Sri Kuala Lobam 3 35 7 20.00

TOTAL 53 219 84 38.36

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010


Tabel 2.100 Jumlah Sarana Persampahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Data Peralatan Jumlah %tase

1 Dump Truck 10 35.7

- Dump Truck Bak Tinggi 5 17.9

- Dump Truck Armroll 3 10.7

- Dump Truck Bak Rendah 2 7.1

2 Motor Sampah 3 10.7

3 Sampan Sampah 1 3.6

4 Mobil Tangga 1 3.6

5 Gerobak Sampah 3 10.7

Jumlah 28 100

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010

2.3.4.1.8. Prasarana Drainase

Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar

terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama.

Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui

jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang

sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup

tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang

umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan

yang terpadu dan terpola.

2.3.4.1.9. Prasarana Listrik

Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di

Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 60,38%. Sampai bulan Juni 2010,

jumlah pelanggan PLN sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi

konsumsi listrik berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut :

Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun

2010 kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah

46.015 KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan

rekapitulasi kebutuhan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.101 Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan

Tahun 2010

No Golongan pelanggan Bulan Juni

Pelanggan Daya (kva)

1 Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 15,718 26,095.95

2 Industri 130 1,491.45

Total 15,848 27,587.40

Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010


Tabel 2.102 Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010

No Keterangan Jumlah (kw)

1 Daya terpasang 70,280

2 Daya mampu 46,015

3 Beban puncak 43,195

4 Surplus/defisit 2,820


Neraca listrik di atas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota

Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan

dan sekitarnya. Dari data di atas terlihat total daya terpasang sudah jauh

melebihi kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapat

dimanfaatkan untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan

digunakan ketika terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu

telah melebihi daya beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini

juga dimanfaatkan sebagai cadangan. Sedangkan daftar tunggu pemasangan

baru di Kabupaten Bintan pada bulan Juni tahun 2010 telah mencapai 5.768

pelanggan, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103 Rekapitulasi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Darftar Tunggu Tahun 2010

No. Golongan pelanggan Bulan Juni

Pelanggan Daya (kva)

1 Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 5,768 17,102.80

2 Industri 6 3,519.10

Total 5,774 20,621.90


Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan, Pemerintah

Kabupaten Bintan telah membangun jaringan listrik pedesaan dengan rasio

elektrifikasi listrik desa sebesar 76,92%. Jaringan ini tersebar di seluruh

kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut :


Tabel 2.104 Jumlah Listrik Desa Yang Terpasang Tahun 2006 - 2010

No Kecamatan

Realisasi

Jum

lah

Pe

nd

ud

uk

KK

)

Tota

l Pe

lan

ggan

Ras

io L

istr

ik D

esa

(%

)

2006 2007 2008 2009 2010

Day

a (K

VA

)

Pe

lan

ggan

Day

a (K

VA

)

Pe

lan

ggan

Day

a (K

VA

)

Pe

lan

ggan

Day

a (K

VA

)

Pe

lan

ggan

Day

a (K

VA

)

Pe

lan

ggan

1 Bintan Timur 0 0 20 38 0 0 100 112 150 0 410 283 69.02

2 Bintan Pesisir 100 143 165 231 165 183 0 0 200 0 753 557 73.97

3 Mantang 40 53 0 0 125 130 0 0 0 0 183 183 100.00

4 Gunung Kijang 0 0 10 15 100 95 200 165 75 0 395 235 59.49

5 Toapaya 0 0 0 0 50 33 50 41 50 0 119 74 62.18

6 Teluk Bintan 330 599 200 171 0 0 100 87 200 0 1058 857 81.00

7 Teluk Sebong 245 222 250 306 150 95 290 399 175 33 1277 1055 82.62

8 Sri Kuala Lobam 40 37 0 0 100 92 0 0 100 0 264 124 46.97

9 Bintan Utara 0 0 0 0 0 0 50 77 0 0 77 77 100.00

10 Tambelan 0 0 50 94 0 0 75 192 0 0 192 192 100.00

Jumlah 755 1054 695 855 690 628 865 1073 950 33 4728 3637 76.92

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2010

2.3.4.1.10. Sarana Kesehatan

Secara umum, pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan di

Kabupaten Bintan mencapai 122 unit. Adapun jumlah sarana kesehatan yang

utama seperti Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu mencapai 93 unit

dengan tingkat rasio 65,36 per 100.000 penduduk, artinya dalam setiap 100.000

penduduk terdapat 65 Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar

masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan

terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan

kesehatan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan merata sampai di

daerah terpencil. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas mencapai 12 unit dengan

cakupan pelayanan mencapai 120% yang artinya terdapat kecamatan yang

memiliki lebih dari 1 Puskesmas. Adapun rasio Puskesmas per 100.000 penduduk

mencapai 8,43, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 8 puskesmas.

Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang hanya mencapai 5,77 dengan

jumlah puskesmas hanya 6 unit. Berdasarkan standar pelayanan minimal, rasio

Puskesmas di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar karena menurut SPM

rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 unit

Puskesmas melayani 15.000 jiwa penduduk.

Pada tahun 2010, pemerintah daerah telah mengupayakan

peningkatan 5 (lima) unit Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan yaitu :

Puskesmas Kijang, Tanjung Uban, Kawal, Tambelan dan Puskesmas Mantang.


Tabel 2.105 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai

Pengobatan dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010

Kecamatan

Puskesmas

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

PKM Pustu Puskel Balai Peng

Polin/ Poskes

1. Bintan Timur Kijang 0 1 3 3 3 3

2. Mantang Mantang 0 1 3 0 0 9

3. Bintan Pesisir Kelong 0 1 3 0 1 4

4. Gunung Kijang Kawal 0 1 2 3 2 4

5. Topaya Toapaya 0 1 2 1 0 3

6. Teluk Bintan Tlk.Bintan 0 1 3 1 0 7

7. Teluk Sebong Tlk.Sebong 0 1 2 1 2 2

Sri Bintan 0 1 2 1 0 4

Berakit 0 1 2 1 0 2

8. Sri Kuala Lobam Tlk.Sasah 1 1 2 1 1 5

9. Bintan Utara Tg.Uban 0 1 1 1 4 4

10. Tambelan Tambelan 0 1 4 2 0 5

2010 1 12 29 15 13 52

2009 2 10 30 14 24 52

2008 2 10 30 13 18 42

2007 2 9 32 16 18 36

2006 2 7 30 15 18 35

2005 1 6 31 14 19 29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011

Pada tahun 2010, Kabupaten Bintan memiliki 29 Puskesmas Pembantu

yang tersebar di 36 desa, dengan demikian cakupan puskesmas pembantu

mencapai 80,56%. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas Pembantu menurun

menjadi 29 unit dengan rasio 1 : 4.393 penduduk. Penurunan jumlah Puskesmas

Pembantu ini disebabkan adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu

menjadi Puskesmas dan peralihan fungsi menjadi rumah medis dan paramedis.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan standar pelayanan minimal kesehatan

Kabupaten Bintan dimana 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 1.500 jiwa

penduduk.

2.4. IKLIM BERINVESTASI

2.4.1. Keamanan dan Ketertiban

2.4.1.1 Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu

bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa

tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan,

pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan


tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka

semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk

korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.106 Angka Kriminalitas Kabupaten Bintan Tahun 2005-2009

No Jenis Kriminalitas 2005 2006 2007 2008 2009

R S R S R S R S R S

1 Kejahatan Seksual 4 4 1 4 7 6 6 5 10 9

2 Narkotika 4 4 - 7 9 9 12 12 7 7

3 Pembunuhan 2 2 - - - - 2 2 5 4

4 Pencurian 54 18 44 15 76 40 42 38 61 41

5 Penganiayaan 13 8 3 8 7 5 11 11 8 7

6 Penipuan 4 1 4 6 7 5 1 1 7 3

Jumlah 81 37 52 40 106 65 74 69 98 71

Jumlah penduduk 117.825 121.303 122.677 125.058 127.404

Angka Kriminalitas 6,88 4,29 8,64 5,92 7,69

Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel di atas, kasus pencurian menjadi angka

kriminalitas tertinggi di Kabupaten Bintan, diikuti oleh kasus kejahatan seksual.

Sedangkan kasus pembunuhan merupakan kejahatan yang paling jarang terjadi

bahkan pada tahun 2007 dan 2008 tidak terdapat kasus pembunuhan.

Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan cukup berfluktuasi dimana pada

tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sebesar

2,58%, namun pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,77%. Peningkatan ini

diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun

2009.

2.4.1.2 Jumlah Demonstrasi

Jika dilihat dari jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2010, maka

90% demontrasi yang dilakukan memiliki legalitas dari kepolisian dan 10%-nya

adalah demontrasi ilegal. Artinya, secara umum situasi ketertiban dan keamanan

di masyarakat masih aman dan terkendali. Di era demokrasi seperti ini, kegiatan

demonstrasi merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari proses

demokratisasi sepanjang tidak bersifat anarkis. Berdasarkan data yang ada,

demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak berpengaruh terhadap iklim

investasi yang ada.


2.4.2 Kemudahan Perizinan

Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Bintan sangat bergantung

pada daya saing investasi yang dimiliki, daya saing tersebut tidak terjadi dengan

serta merta melainkan berlangsung secara bertahap, kontiniu dan konsisten dari

waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah

kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan izin yang

terkait dengan investasi yang dilakukan secara mudah dan tidak membutuhkan

waktu yang lama.

Saat ini, Kabupaten Bintan telah memiliki sistem pelayanan perizinan

satu pintu (one stop service) di Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPIPPT) yang melayani 63 jenis layanan perizinan (Berdasarkan Perbup

No. 15 Tahun 2009). Melalui OSS ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelayanan perizinan dan memangkas biaya perizinan yang tinggi

sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.

Pada tahun 2010, terdapat 1.712 izin dari 63 jenis perizinan yang telah

dikeluarkan OSS. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,79% dari tahun

sebelumnya yang mencapai 1.603. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.107 Jumlah dan Jenis izin yang dikeluarkan melalui kantor one stop services

Kabupaten Bintan, Tahun 2010 No. Jenis Perizinan Jumlah

1 Izin Usaha Industri -

2 Izin Perluasan Industri -

3 Tanda Daftar Industri (TDI) 18

4 Persetujuan Prinsip Industri -

5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 278

6 Tanda Daftar Gudang (TDG ) 17

7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 250

8 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 458

9 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 67

10 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 13

11 Izin Undang - Undang Gangguan (HO) 121

12 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan 157

13 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta -

14 Surat Izin Pemanfaatan Air 2

15 Izin Usaha Pertambangan (Gol C)

a. Pasir Darat -

b. Granit -

c. Tanah Urug


No. Jenis Perizinan Jumlah

- Penimbunan 5

- Penggalian 5

16 Izin Usaha Pertambangan (Gol B) -

17 Izin Usaha Kelisrtikan

a. Izin Operasi Tenaga Listrikan 6

18 Izin Lokasi 7

19 Izin Rumah Bersalin -

20 Izin Balai Pengobatan 2

21 Izin Praktek Dokter Spesialis -

22 Izin Praktek Dokter Umum 16

23 Izin Praktek Dokter Gigi 4

24 Izin Praktek Bidan 13

25 Izin Praktek Perawat 14

26 Izin Tabib 1

27 Izin Sinse -

28 Izin Akupuntur -

29 Izin Tukang Gigi 1

30 Surat Keterangan / sertifikasi Laik Sehat 74

31 Izin Operasional Pemberantasan Hama 1

32 Surat Izin Apotek 5

33 Izin Toko Obat 5

34 Izin Air Minum Dalam Kemasan 29

35 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 8

36 Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut -

37 Izin Trayek Angkutan Darat -

38 Izin Operasi Angkutan Darat

39 Surat Izin Usaha Pelayaran -

40 Surat Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP) -

41 Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) -

42 Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) -

43 Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ) -

44 Surat Izin Usaha Tally -

45 Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas -

46 Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Laut -

47 Penetapan izin Pembangunan Pelabuhan Laut -

48 Penetapan Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut -

49 Penetapan Pemberian izin kerja keruk dan reklamasi pada pelabuhan–pelabuhan yang melayani angkutan antar kota.

-

50 Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Laut Untuk Pelayaran Angkutan Laut Antar Kota Dalam Kabupaten.

-

51 Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berukuran Tonase Kotor (GT) Kurang dari 7 (pas kecil)

-

52 Penertiban Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. -


2.4.3 Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari nilai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM menunjukkan upaya yang

dilakukan suatu daerah dalam membangun manusianya, semakin tinggi nilai IPM

maka semakin baik upaya yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan pembangunan manusia

melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan

standar hidup dari sisi daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Pada Tahun 2010

IPM Kabupaten Bintan mencapai 75,03. Capaian IPM ini merupakan komposit

dari tiga komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan 82,97, indeks

kesehatan 74,50 dan indeks daya beli masyarakat 79,61.

2.4.4 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban

yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia non produktif merupakan

penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penduduk berusia di

bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif

karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang

No. Jenis Perizinan Jumlah

53 Penertiban Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan/ atau Pekerjaan Bawah Air.

-

54 Penertiban Surat Persetujuan Kerjasama Kerjasama Operasi ( Joint Operasional ) Kegiatan Salvage dan Atau Pekerjaan Bawah air

-

55 Penertiban Surat Persetujuan Pembangunan dan Aatau Pemasangan Konstruksi dan/atau instalasi Bawah Air.

-

56 Izin Untuk Mendirikan Bangunan untuk Telekomunikasi. -

57 Izin Usaha Pariwisata 18

58 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan -

59 Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lungkungan (IUJPL) 1

60 Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO) 52

61 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) -

62 Izin-Izin Perkebunan dan Pertanian -

a. Izin Perkebunan Rakyat yang lebih dari 5 Ha -

b. Izin Usaha Perkebunan -

63 Izin – izin Peternakan

a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat -

b. Klinik Hewan 1

c. Izin Prkatek Hewan 3

d. Rumah Potong Hewan -

Jumlah 1.712 Sumber: Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2011


menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap

tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64

tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif.

Rasio Ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai

indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara

apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya

beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase

dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban

yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang

belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.108 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010

RR No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 33.044 33.929 34.236 38.950 35.473 42.869

2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 3.043 2.954 3.874 2.885 5.384 3.215

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

36.087 36.883 38.110 41.835 40.857 46.084

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 81.738 82.945 83.202 83.223 86.520 95.071

5. Rasio ketergantungan 44 44 46 50 47 48

Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan data diolah

Pada Tabel di atas, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bintan

cenderung moderat yaitu pada tahun 2005 sebesar 44, meningkat menjadi 48

pada tahun 2010, angka tersebut masih di bawah 50, yang dapat diartikan bahwa

beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk non

produktif masih dalam batas kewajaran. Rasio Ketergantungan ini harapannya

dapat menurun pada tahun-tahun kedepan agar beban penduduk yang produktif

tidak meningkat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -...

Documents

Transcript of BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -...