65

Bab 4Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

4.1. Penetrasi Bank Umum Dalam Pasar Keuangan Mikro

Perkembangan dunia perbankan sangat pesat setelah terjadi deregulasidi bidang keuangan, moneter dan perbankan pada Juni 1983. Deregulasitersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupuntidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnyaperbankan kita baik menyangkut produk perbankan, jumlah perbankan,dan jumlah cabang yang ada di pusat kegiatan perekonomianmasyarakat. Kesempatan tersebut ditangkap oleh beberapa bank umumuntuk membuka cabang-cabang atau divisinya di beberapa kotakecamatan, antara lain: Bank Danamon dan BRI.

Tabel 4-1 Data Penduduk dan sebaran lembaga keuanganmikro di Jawa Tengah & DIY, Tahun 2006

Lembaga Keuangan Jawa Tengah DIY

Penduduk 32 Juta 3,3 Juta

BRI Unit 790 unit 126 unit

DSP 233 29

BPR 597 65

Koperasi 4.939 867

Swamitra 44 12

Credit Union 83 38

LDKP 160 75

BKD 1.357 766

Pegadaian 159 8

BMT 466 42

Sumber : www.profi.or.id/images/map/scriple

4.2. Tekanan Terhadap BPR

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997),kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepadawarga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakansendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan merekapeduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "programmes extend

66

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

small loans to very poor for self-employment projects that generateincome, allowing them to care for themselves and their families"(Kompas, 15 Maret 2005).

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakankredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif, baikperorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualanpaling banyak Rp 100 juta per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikroumumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut AsianDevelopment Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance)adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit(loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) sertamoney transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusahakecil (insurance to poor and low-income households and their microenterprises).

4.2.1. Keberadaan BPR BKK di Pasar BPR

Propinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak memilikiBPR (BPR BKK dan BPR non BKK). Sehingga dalam operasional dilapangan terjadi persaingan yang cukup ketat. Apabila dipandang darisudut pelayanan justru menguntungkan nasabah, karena pilihannyacukup banyak maka nasabah akan memilih BPR yang memberikanbunga yang rendah dan pelayanan yang memuaskan. Sebaliknya, padasaat menabung nasabah akan mencari bank yang memberikan bungayang paling tinggi dengan pelayanan yang baik. Sehingga terjadipersaingan pasar yang cukup ketat.

Pada Grafik 4-1, memberikan gambaran tentang keberadaan BPR BKKdi pasar BPR Jawa Tengah tahun 2009.

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro dapat berupa: (1). Lembaga for-mal, misalnya bank desa dan koperasi, (2). Lembaga semi-formalmisalnya organisasi non pemerintah, dan (3). Sumber-sumber infor-mal misalnya pelepas uang. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesiamenurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LembagaKeuangan Mikro yang berwujud bank serta non bank.

67

Grafik 4-1 Perbandingan Jumlah BPR BKK di PasarBPR Non BKK, Tahun 2009

Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk bank adalah BRI Unit Desa,BPR, dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bankadalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP),Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattanwil (BMT),Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaanGrameen, pola pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPRdikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), karenapersyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional,pengusaha mikro kebanyakan kesulitan untuk mengaksesnya.Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro muncul seiring dengan pesatnyaaktivitas Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Namun di sisi lain,dihadapkan dengan keterbatasan dalam mengakses sumber-sumberpembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

4.2.2. Peran LKM dalam Pengembangan UKM

Berdasarkan data BPS tahun 2006 (Sensus Ekonomi terakhir), kondisiUKM menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini,kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM ini mendominasi sektor

BPR NON BKK

(BPR Swasta

dan PD. Bank

Pasar), 88%

BPR BKK, 12%

Sumber : Bank Indonesia

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

68

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektorini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kemampuan sektor usaha dalam menciptakan nilai tambah sangatberbeda antara satu kelompok usaha dengan kelompok usaha lainnyadan mencerminkan karakteristik masing-masing pelaku usaha. DataBPS tahun 2006, menunjukkan bahwa dari jumlah 43,22 juta unit UKMpada tahun 2005 meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun2004, jumlah ini merupakan bagian terbesar pelaku usaha di Indone-sia. Pada tahun 2006, jumlah UMKM sebesar 99,75 juta.

Berdasarkan data yang terbaru dari Bank Indonesia Wilayah Semarangmengenai perkembangan usaha pada sektor UMKM dari tahun 2007sampai 2009 disajikan dalam tabel 4-2.

Kriteria Tahun Tahun Tahun

2009

Pertum

buhan 2007 2008

Usaha Mikro 15.341.885 16.439.702 18.847.658 6,45%

Usaha Kecil 36.225.155 42.958.846 46.034.980 10,74%

Menengah 107.370.118 136.384.639 124.297.988 10,37%

Usaha besar 905,608.251 1.147.556.801 1.043.770.959 10,20%

Tabel 4 2. Perkembangan usaha UMKM Jateng tahun 2009

Apabila kita cermati dari perkembangan UMKM pertumbuhannyasangat menggembirakan masih berkisar angka 9 persen, hampirseimbang dengan usaha yang besar sekitar 10 persen. Oleh karena itubetapa pentingnya pembangunan di sektor UMKM dengan disediakannyaLKM yang murah dengan tujuan utama untuk:

1. Mengurangi eksploitasi kepada masyarakat miskin dari mahalnyakredit informal (rentenir)

2. Menyediakan pinjaman kepada masyarakat miskin dengan biayamurah

3. Membiayai usaha yang feasible namun tidak dapat dibiayai oleh bank4. Memperdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah dan kaum

perempuan di dalam mengambil keputusan melalui peran aktifdidalam kegiatan ekonomi.

5. Memperluas lapangan kerja dan kemandirian (selfsufficien and selfemployed)

Perkembangan kontribusi UKM dan kemampuannya dalam menyeraptenaga kerja selama periode 2007-2009 menggambarkan produktivitas

69

pelaku UKM. Perkembangan Usaha Kecil sebesar 10,74 persen bisamenyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Peningkatan pertumbuhansebesar 10,37 persen pada sektor usaha menengah akan menambahpendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Melihat pertumbuhan danpenyerapan tenaga kerja, maka UMKM mempunyai peran yang besardalam menciptakan lapangan kerja.

Dari uraian di atas, tampak bahwa masing-masing kelompok usahamemiliki keunggulan dan saling melengkapi satu dengan lainnya.Kelompok usaha besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan,sementara kelompok usaha kecil sebagai penyeimbang pemerataan danpenyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga memperlihatkan bahwaunit-unit usaha kecil dan menengah pada umumnya masih menjadisandaran hidup masyarakat kecil yang jumlahnya cukup besar.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaanUKM masih menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Data SurveiUsaha Terintegrasi (SUSI) yang dilakukan oleh BPS tahun 2005,menunjukkan bahwa dari 14.660.645 UKM yang tidak berbadan hukum,tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upayamendukung proses pengembangan usahanya. Sumber-sumberpermodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan,koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan,keluarga/famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkanpinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masihmenduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadapkebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM atau(30,01%), koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM(3,94%), selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191UKM (28,39%); perbankan sebanyak 361.688 UKM (16,97%); keluarga/famili sebanyak 350.419 UKM (16,44%); lembaga keuangan non banksebanyak 74.785 UKM (3,51%) dan modal ventura sebanyak 16.002UKM (0,75%).

4.2.3. Lembaga Keuangan Mikro dan Permasalahannya

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring denganperkembangan UKM serta adanya hambatan UKM untuk mengaksessumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.Berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga tidak terlepas

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

70

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

dari karakterisitiknya dalam memberikan kemudahan kepada pelakuUKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan.

Lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukanUKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuanpembiayaan, antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupunkelayakan usaha (persyaratan 5-C).

Sebagian besar pelaku UKM tidak mampu untuk memenuhi persyaratan5-C tersebut, karena modal yang dibutuhkan masih dalam skala kecil.Hal ini dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuanganformal memberatkan biaya operasional. Sebagai contoh kredit sebesarsatu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah dikenakanbiaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jikapeminjam kategori kredit kecil ini semakin banyak.

Walaupun biaya atas dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Mikro(LKM) lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, akan tetapiLembaga Keuangan Mikro (LKM) mempunyai kelebihan dimanapeminjam tidak perlu memberikan jaminan/agunan seperti yangdipersyaratkan oleh perbankan. Beberapa Lembaga Keuangan Mikro(LKM) memberikan pinjaman berdasarkan pada kepercayaan karenabiasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LembagaKeuangan Mikro (LKM). Kemudahan yang lain adalah pencairan danpengembalian pinjaman lebih luwes karena disesuaikan dengan cashflow peminjam.

Jenis Lembaga Keuangan Mikro lebih banyak didominasi oleh UnitSimpan Pinjam (USP), namun dari aspek besarnya perputaran pinjamanlebih didominasi oleh perbankan seperti BRI Unit dan BPR. Hal initerjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPRlebih besar daripada USP.

Dalam prakteknya yang menikmati akses permodalan dari perbankanmaupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hanya sebesar 22,14 persen.Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi lembaga perbankantidak berjalan dengan baik, serta masih banyaknya permasalahan yangdihadapi oleh UMKM. Namun, di sisi yang lain hal ini juga memberikanpotensi yang sangat besar dalam penyaluran kredit, karena terbukanyapasar yang luas untuk skim-skim kredit skala mikro.

71

Berdasarkan data yang dikutip dari peta pelaku ekonomi di akhir tahun2009 oleh Bank Indonesia Wilayah Semarang, bahwa peluang UMKM52,764 juta unit (99,99%) dari total pelaku usaha sehingga peluangUMKM sangat terbuka. Selain berbagai peluang di atas, lembagapenyedia dana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menghadapi kendalainternal maupun eksternal yang kurang kondusif. Kondisi eksternalyang dihadapi adalah bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yangberaneka ragam.

BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuanperbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LembagaKeuangan Mikro (LKM) seperti ini lebih terarah dan terjaminkepercayaannya karena sebagai bagian dari kerangka ArsitekturPerbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dariLembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk KoperasiSimpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, segala ketentuan operasionaldan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkanoleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. SedangkanLembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk Bank Kredit Desa,LDKP, credit union maupun lembaga non pemerintah lainnya tidakjelas secara kelembagaan dan pembinaannya.

Fungsi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak berbeda dengan lembagaperbankan formal, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, yangdi dalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggotayang menempatkan dananya.

Ketidak jelasan bentuk kelembagaan dan pembinaannya dapatmempersulit pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masamendatang, karena peranannya yang signifikan dalam mendukungperkembangan UKM.

Masalah internal Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menyangkut aspekoperasional dan pemberdayaan usaha. Sebagian besar kemampuanLembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menghimpun dana masihsangat terbatas, karena bergantung pada besarnya jumlah anggota ataubesaran modal sendiri. Selain itu, kemampuan SDM Lembaga Keuangan

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

72

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

Mikro (LKM) dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas,sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembanganLembaga Keuangan Mikro (LKM).

4.2.4. Dampak Keberadaan LKM dalam Memutus Mata RantaiKemiskinan

Data Perkembangan Kesiapan Daya Saing Lembaga Keuangan MikroBank Indonesia Semarang pada akhir tahun 2009 khususnya pada pro-gram pemberdayaan usaha skala mikro, bahwa pinjaman mikro dapatdigunakan untuk membantu UKM dalam mengakses sumber-sumberpembiayaan sektor mikro. Karakteristik UKM jika dilihat dari aspekpendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikanmiskin, namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active work-ing poor) dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income)yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Kelompok masyarakat ini akan cenderung tetap berpenghasilan rendahbahkan menjadi miskin, jika kesulitan yang mereka hadapi dalammelakukan aktifitas usaha tetap dibiarkan tanpa ada usaha-usahaperbaikan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang relatifmampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selaras dengan per-kembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skalanasional masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankanformal, namun terdapat potensi yang besar yang dapat dimanfaatkanLembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memperbesar perannya dalampembiayaan UKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKMyang belum memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuanganserta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan.Sehingga tumpuan terbesar adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Jumlah UKM yang berjumlah 42 jutaan ternyata yang menikmati aksespermodalan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupunLembaga Keuangan Mikro (LKM) hanya sebesar 22,14 persen. Jikajumlah UKM yang belum memanfaatkan kredit mikro sekitar 30 jutaanunit, misalnya satu persennya memanfaatkan kredit mikro rata-ratasebesar Rp.2juta maka akan muncul potensi permintaan kredit mikrototal sebesar 0,3 juta unit x Rp 2 juta = Rp 600 triliun. Jumlah ini tentutidak semuanya dimanfaatkan oleh lembaga perbankan, tetapi akan lebihbanyak melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain jumlah pasar

73

kredit mikro yang masih luas, potensi yang masih besar bagi LembagaKeuangan Mikro (LKM) adalah karakterisitik dari Lembaga KeuanganMikro (LKM) itu sendiri.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) umumnya dalam penyalurankreditnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Jikacontoh di atas bisa dijalankan akan membawa effect multiplier yangluar biasa, karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Bergulirnyaaktivitas UKM akan meningkatkan proses produksi, menyerap tenagakerja, serta meningkatkan pendapatan di kalangan pelaku UKM yangakhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

4.2.5. Keberadaan LKM lain sebagai lembaga alternatif penyediamodal masyarakat

Tumbuhnya koperasi merupakan salah satu fenomena global yang tidakbertentangan dengan sistem pasar, meskipun ada unsur disiasati.Keberadaan berbagai jenis koperasi akan tetapi masih ada kelompokmasyarakat belum mau memanfaatkannya. Kelompok masyarakattersebut memanfaatkan alternatif LKM lain seperti koperasi petani dannelayan, BMT, dan bentuk LKM yang lain. Berpijak pada kondisi danpermasalahan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut, maka adakelompok masyarakat yang mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro(LKM) lain yang dijadikan bagian dari sistem keuangan nasional yangada di kalangan masyarakat bawah yaitu lembaga Baitul Maal waTamwil (BMT).

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sistem operasionalnyamenggunakan Syariat Islam. BMT mempunyai dua arti kata yang salingterkait yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang artinya adalah sosialkemasyarakatan dan bisnis keuangan, khususnya bagi yang mengharamkanbunga bank. Pemerintah memberi solusi kelembagaan bagi rakyatnyayang mengharamkan bunga bank.

BMT bukan koperasi dan bukan bank, tetapi memiliki karakteroperasional seperti koperasi dan seperti bank meskipun lembaga yangberkarakter sosial. Sesuai peraturan pemerintah tahun 2005 bahwa BMTharus berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Lembaga initumbuh sejak tahun 1985 meskipun persentase keberadaanya barusekitar 2 persen dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, danpada tahun 1991sampai dengan tahun 1995 meningkat menjadi 16

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

74

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

persen dari seluruh Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pada tahun 1996sampai dengan tahun 2000 berkembang menjadi 37 persen dan padatahun 2001 sampai dengan 2009 turun menjadi 26 persen karena banyakmelakukan penggabungan (merger) dan adapula yang dibubarkankarena berbagai alasan.

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil pengolahan data, sertaketerangan tambahan dari dinas terkait, maka peneliti sajikan grafik tahunpendirian BMT dan rasio BMT terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)dari data yang diolah sebagaimana ditampilkan pada grafik 4-2.

Berdasarkan data pada grafik 4-2, dapat disimpulkan bahwa keberadaanBMT telah diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau menem-patkan dananya di BMT. BMT menjadi semakin berkembang karenamemperoleh dukungan dari masyarakat, dan dalam perkembangannyaBMT yang belum memiliki ijin operasional digabung dengan BMT yangsudah memiliki ijin koperasi. Anggota BMT, yaitu kelompok masyarakatyang mengharamkan bunga bank.

Box 4-1 Hasil wawancara dengan Ka.Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang tentang Status Hukum BMT

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian

Secara kelembagaan BMT itu tunduk pada payung hukumnyaadalah berbadan hukum koperasi, jadi BMT yang belummempunyai ijin atau badan hukum harus bergabung (merger) ataumenginduk ke BMT yang sudah berbadan hukum koperasi.Kenapa harus begitu, karena lembaga tersebut menggunakan danamilik sendiri bersama milik masyarakat, supaya kalau di kemudianhari ada masalah jelas penanganannya. Peran BMT sangat strategiskarena sebagian besar berada di sekitar pasar lokal atau di desa-desa sehingga mampu menjadi jembatan untuk pemberdayaanmasyarakat. Banyak bank yang ada tetapi persyaratan jaminanjadi kendala.

75

Grafik 4-2 Tahun Berdiri dan Rasio BMT Terhadap LKM

Faktor yang Mendorong Berdirinya BMT

Perkembangan produk-produk bisnis di bidang keuangan yang berbasissyariah kian marak pada tahun 1996. Bahkan beberapa lembagakeuangan non bank ikut menggunakan sistem syariah, antara lain:asuransi syariah, pegadaian syariah, dan koperasi syariah atau identikdengan BMT. Beberapa faktor yang mendorong berdirinya BMT adalah:

1. Menjadi lembaga alternatif untuk membantu ekonomi lemah.2. Menjadi lembaga pengembangan sistem perekonomian syariah.3. Sebagai lembaga penghapus riba dan pengembangan sistem bagi

hasil.4. Meminimalkan rentenir yang sukar diberantas.5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat membuka

lapangan pekerjaan.

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang

76

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

Box 4-2 Hasil wawancara peneliti dengan pengurus BMT SumberMulia (KH Zaeri Rosidi) Tentang Tujuan Pendirian BMT

Tujuan awal dari pendirian BMT untuk kemaslahatan umat. Bankyang ada sebenarnya sudah cukup, tetapi ada kelompok masyarakatmuslim yang mengharamkan bunga bank, maka dibuatlah BMT.Para bakul yang mengharamkan bank yang perlu dana BMT dapatmenyediakan pembiayaannya, sekaligus untuk menggerakkanperekonomian para bakul kecil di pasar. Langkah awal pendirianBMT yaitu dengan menghimpun iuran dari beberapa teman, setelahdana terkumpul kita buat kesepakatan untuk penggunaan danabersama, dengan sistem bagi hasil bagi yang menggunakan dana.Meskipun sudah dengan ikatan religius tetapi tetap ada yang kuranglancar bahkan macet. Karena namanya orang berusaha dereng tentusaget berhasil (belum tentu berhasil), jenenge tiyang papak mbotenpodo (namanya orang belum tentu sama)

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis, bahwadidirikannya BMT untuk memberikan solusi bagi UMKM yangmengharamkan bunga, ini permasalahan bagi sebagian kecil UMKM,tetapi perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya, yaitu denganmendirikan BMT. Faktor-faktor yang mendorong berdirinya BMT dapatdilihat pada grafik 4-4 berikut,

Grafik 4-3 Pendiri Baitul Mal Wat Tanwil

77

4.2.6. Program-Program Pemerintah

Keberadaan lembaga keuangan mikro, KSP, KUR ini memiliki wilayahpembina yang tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yangberbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Koperasidan usaha kecil dan menengah, hingga pemerintah daerah. Hal ini terjadikarena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenaikeberadaan lembaga keuangan mikro. Kelembagaan ini sangat penting,karena secara hukum akan melandasi operasional dari lembagakeuangan mikro, namun harus dihindari adanya peraturan yangnantinya bisa menghambat perkembangan lembaga keuangan mikroitu sendiri.

Upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah yaitu denganmembuat Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga KeuanganMikro (LKM) yang dilakukan secara intensif dan mendalam. MuatanRUU ini harus mencerminkan karakteristik Lembaga Keuangan Mikro(LKM) di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa lembaga keuangan mikrosebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya, yangmenempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalamperekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur PerbankanIndonesia (API) sebagai blue print dalam mengembangkan dan

Grafik 4-4 Faktor Pendorong Berdiri BMT Tahun 2009

Sumber : Bank Indonesia Semarang

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

78

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

memperkuat lembaga perbankan menjadi industri keuangan yangtangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yangsama dalam pengembangan dan penguatan industri Lembaga KeuanganMikro (LKM).

Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang tangguh tidakotomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikitporsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.

Bila lembaga keuangan mikro sudah diarahkan untuk menjadi lebihkuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnyabanyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengandalkanpenerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dariperorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepadaeksistensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajar jika pemerintahmemberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakatkepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), misalnya semacam jaminanatas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan.Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat.

4.3. Komitmen dalam Memperkuat UKM

Perkembangan lembaga keuangan mikro pada dasarnya mengikutiperkembangan aktivitas usaha para pelaku UKM, jika UKMmenghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akanpembiayaan bagi UKM semakin besar pula, sehingga pasar usahaLembaga Keuangan Mikro semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usahauntuk memperkuat UKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jikamenginginkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) semakin kuat.

Sebagaimana diawal telah diungkapkan, masalah pokok UKM mencakuppertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produkyang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan danpenguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnyadari perbankan. Masalah pertama dan kedua yang akan menjadi pusatperhatian, upaya untuk membuka pasar secara luas terhadap produk-produk UKM merupakan hal yang utama. Begitu pula upaya-upayapendampingan dalam penguatan dan pengembangan usaha UKM.Cukup besar dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang disalurkan kepada

79

lembaga keuangan mikro, pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dana APBDyang disalurkan dalam 2 tahap sebesar 75 milyard untuk penguatanLKM BKK. Pada tahun 2008 sebanyak 50 KSP mendapat bantuan lunakdari APBD provinsi, yang dipinjamkan dengan jangka waktu 3 tahundengan plafon berkisar 250 juta per KSP yang penyaluran danpengembaliannya lewat BPR BKK.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala BiroPerekonomian Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2009,

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahmempunyai kepedulian terhadap bakul dan pengusaha kecil dipedesaan. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan adanya alokasianggaran dalam APBD yang disalurkan untuk UMKM lewat KSP danBPR BKK. Penyaluran dana untuk UMKM masih ditambah untuk parabakul dan petani lewat KSP.

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

Box 4-3 Wawancara dengan Ka. Biro Perekonomian Jawa Tengah

Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengem-bangkan UKM, bapak Gubernur sudah dawuhke (memerintahkan)bahwa bali ndeso bangun deso (pulang ke desa membangun desa)selain membangun fisik juga sektor UKM sangat ditekankan, karenabanyak petani yang memiliki usaha sampingan UKM, mulai darimembuat kerajinan, dan membuat makanan tradisional, biasanyadikerjakan setelah selesai mengolah lahan taninya samben (samping-an). Banyak bakul-bakul yang datang dari desa-desa, ini adalah yangmenjadi sasaran utama dalam rangka penyaluran modal untukmembantu meningkatkan hasilnya. Karena sebagian besar rakyat kitaada di pedesaan, kalau lembaga keuangan mikro sudah diarahkan kesana modal rakyat menjadi lebih kuat, tetapi masih banyak LembagaKeuangan Mikro (LKM) yang mengandalkan penerimaannya darisumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Sebagaikomitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkanAPBD Provinsi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 75 milyar untukpenguatan LKM BKK, selain itu tahun 2008 telah menyalurkanpinjaman lunak ke KSP besarnya 250 juta per KSP dengan jangkawaktu 3 tahun, penyaluranya lewat BPR BKK. Selain itu kredit-kreditBPR BKK maupun BKK harus mengarah pada sektor UMKM.

Terima kasih.

80

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

4.3.1. Bank Umum Membuka Layanan Unit Mikro

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antaralain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranyaadalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumberpembiayaan bagi UKM yang pada dasarnya merupakan bagian darimasyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuanproduktif. Sekaligus untuk memotong rantai ketergantungan karenaadanya aliran modal ke usaha mikro.

Kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yangdihadapi juga besar, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumberpembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Penelitian inimencoba untuk menguraikan peranan LKM dalam menunjang kegiatanUKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih kecildibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal.

Namun hal ini, menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKMternyata searah dengan perkembangan UKM, sehingga bisa dikatakanbahwa LKM merupakan salah satu pilar sistem keuangan nasional.Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layakdirekomendasikan: (1) Memperkuat aspek kelembagaan LKM dengancara dilakukan penggabungan (merger), (2) Mempunyai komitmenyang sama dalam pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM. Padaakhirnya upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukandengan cara yang produktif yaitu memanfaatkan sumber-sumberekonomi lokal yang produktif.

4.3.2. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro

Semakin banyak lapisan masyarakat bawah yang membutuhkankehadiran lembaga perkreditan mikro yang ada di tingkat paling bawahyang mempunyai misi mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.Keberadaan LKM belum bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukanoleh pengusaha mikro. Hal tersebut tidak terlepas dari semakinberkembangnya UMKM. Oleh karena itu, harus segera ada upaya untukmemperkuat lembaga keuangan mikro yang sudah ada.

Begitu besarnya peranan UMKM, terutama sejak krisis moneter tahun1998 dimana UMKM dipandang sebagai katup penyelamat dalam

81

proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong lajupertumbuhan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Penyaluran permodalan ke daerah pinggiran akan memacu daerah yangterpinggirkan akan bergerak, karena hal tersebut akan mampumengangkat kinerja usaha yang paling kecil. Dengan adanya aliranmodal Dinas Koperasi dan UKM gerakan perekonomian kecil danmenengah bergerak. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhirmenunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS)menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKMdalam tahun 2008 mencapai nilai Rp1.013,5 triliun (56,7 persen dariPDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2008 mencapai 42,4 juta,sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0juta pekerja.

Pertumbuhan PDB UMKM periode 2005-2008 ternyata lebih tinggidaripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besardibandingkan dengan Usaha Besar.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwaterdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapatdikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkanusaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi pada perkembanganusaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, di sisilain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secaragaris besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasaratas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnyapengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan aksesterhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuanganformal khususnya dari perbankan.

Pengusaha pribumi harus memulai menginvestasikan assetnya keperusahaan yang mempunyai kekuatan besar dari pada usaha yangdomestik. Sinyalemen tersebut terjadi pula pada pengusaha lokal kita,berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada umumnyapengusaha-pengusaha kecil menempatkan dananya pada bank-bankswasta nasional dan bank-bank swasta asing, yang seharusnya tabungandan dana-dana tersebut ditempatkan pada bank lokal atau BPR untukmemperkuat pendanaan bank lokal. Dengan demikian masyarakatindustri kecil akan lebih mudah untuk mengakses modal di bank lokal.

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

82

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan lokal yang dihadapioleh UMKM khususnya pelaku UKM terutama dari lembaga-lembagakeuangan formal seperti perbankan, sehingga pelaku UKM bergantungpada sumber-sumber modal informal.

Bentuk dari sumber-sumber modal informal beraneka ragam, mulai daripelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unitsimpan pinjam, koperasi, dan bentuk-bentuk modal informal yang lain.

Grafik 4-5 menunjukkan, bahwa sektor industri lebih cepat peningkatan-nya yaitu mencapai 85.24 persen. Sedangkan UKM sulit untukmeningkat karena kelemahan pada permodalan dan manajemen. LKMtidak mampu untuk memberikan pinjaman modal yang besar, karenaketerbatasan dana yang dimiliki. Dalam perkembangannya lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKMkarena sifatnya yang lebih fleksibel; terutama dalam hal persyaratan,besarnya jumlah pinjaman, dan keluwesan dalam pencairan kredit yangtidak seketat persyaratan pada perbankan.

Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembagakeuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang padaumumnya membutuhkan pembiayaan sesuai dengan skala dan sifatdari usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal inikemudian disebut sebagai LKM. Dalam perkembangannya, LKMsetelah besar mulai enggan untuk melayani sektor yang kecil-kecil,karena lebih berorientasi pada keuntungan lembaga. Bahkan, banyakLKM yang membebankan bunga yang cukup tinggi kepada para bakul

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4-5. Profil UMKM di Indonesia Tahun 2009

83

di pasar dan meminta ada jaminan, hal ini menyebabkan para bakullari ke rentenir.

Pemerintah memberikan peluang untuk berdirinya LKM, akan tetapitidak disertai dengan peraturan pelaksanaan di lapangan. Meskipunterdapat banyak LKM, akan tetapi masyarakat kecil masih banyak yangbelum bisa memperoleh manfaat dari keberadaannya. Hal ini disebabkanoleh sulitnya prosedur, tingginya bunga yang dikenakan, danpersyaratan formal yang memberatkan. Salah satu contoh bahwa banyakrakyat yang belum terlayani permodalannya oleh LKM, yaitu hasilwawancara dengan ibu Sumarni, bakul tempe di pasar Bandarjo Ungaranpada tanggal 15 Mei 2009 sebagai berikut,

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa keberadaan LKMbelum memihak kepada rakyat kecil, orientasinya lebih mengutamakankeuntungan daripada pelayanan. Sehingga, banyak masyarakat kecilyang akhirnya terjerat rentenir di pasar-pasar, karena untuk mencaripinjaman di bank tidak memiliki jaminan.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selamaini lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk transfer atau subsidi,padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan caratersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinanyang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

Box 4-4. Hambatan Perolehan Kredit Bagi UMKM

Sak niki usaha niku gampil tapi batinya mepet, sampunkepangan bunga bank. Kalih delenya angel padose, (kalauditerjemahkan begini: untuk berusaha atau berjualanya laristetapi labanya kecil karena sudah untuk membayar bunga bank,termasuk membeli bahan baku dele mahal). Bungane bank awistur beto jaminan, terus kulo mendet ten koperasi ideran 3 persen(bunga pinjaman di bank mahal dan harus membawa jaminan,akhirnya saya mengambil di koperasi meskipun bunganya 3persen).Jane ajeng ngampil ten bank tapi angel niku, syaratnya dakik-dakik, dangu mas. maksudnya (mau pinjam di bank, pinjam dibank itu susah, persyaratanya banyak dan lama). Akhirnya buMarni mengajukan usul mbok pak Bupati damel bank singmurah, mboten sah ngangge sertifikat, (maksud bu Marni mintakepada pemerintah membuat bank yang murah tanpa jaminan).

84

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

luas, mudah, dan murah kepada masyarakat miskin. Dengan demikiandiharapkan bisa menjadi lebih produktif, pepatah mengatakan "janganberikan ikannya tapi berikanlah kailnya", sehingga sangat relevan jikamengupayakan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

Kondisi tersebut di atas jika berjalan terus, maka secara langsung maupuntidak langsung akan berpengaruh pada upaya pemerintah untukmenekan angka kemiskinan. Pelaku UKM pada dasarnya adalah lapisanmasyarakat yang ditinjau dari besaran pendapatannya lebih berpotensimendekati masyarakat miskin, namun mereka mempunyai kemauanuntuk melakukan usaha produktif. Jika UKM terus mendapat hambatandalam berusaha, termasuk kesulitan mengakses sumber-sumberpembiayaan maka potensi menjadi masyarakat miskin akan menjadikenyataan.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting melakukan upayabagaimana memperluas akses-akses pembiayaan bagi para pelaku UKMdan pada saat yang bersamaan peranan LKM terus berkembang dansekaligus mampu mengatasi kebutuhan UKM, walaupun dengan porsiyang masih terbatas. Beberapa permasalahan yang harus segeradiselesaikan adalah,

1. Menjadikan LKM menjadi lebih besar dan semakin berkembang,sehingga mampu melayani para pengusaha mikro.

2. Menggabungkan dan meningkatkan peran LKM ini dalam dalamrangka mendukung pemberdayaan UKM.

3. Menginventarisasi LKM yang ada sebagai sumber pembiayaanUKM.

4. Menganalisis potensi dan permasalahan LKM yang dapat dijadikansebagai dasar pengembangan di masa depan, yang memungkinkanmenjadi salah satu pilar dengan penggabungan (merger) sistemkeuangan nasional.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana danprogram baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha inidapat berupa transfer payment dari pemerintah misalnya, programpangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana,maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalambentuk kredit mikro. Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaankredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintumasuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula.

85

Jika pengusaha pemula ini bisa tumbuh dan berkembang akanterentaskan menjadi pengusaha atau karena trickle down effect darisemakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005). Pinjamandalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya yang ampuhdalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa padamasyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi, yangmencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor)yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatanproduktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin, namunmemiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor); danketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yaknimereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentuberbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut, agar sasaranpengentasan kemiskinan bisa tercapai. Bagi kelompok pertama akanlebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan,subsidi, atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompokkedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidaklangsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembanganUKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikanUKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

Di Indonesia terdapat lebih dari 54.000 LKM yang tersebar sampai kepelosok desa yang melayani lebih dari 33 juta penabung dan 21 jutapeminjam. Hal yang menarik bahwa pinjaman lebih tinggi dibandingkandengan simpanannya. Hal ini menunjukkan, Pertama: kemampuanpenyaluran kredit melebihi kemampuan penggalangan dana masyarakat.Kedua: adanya "kepercayaan" masyarakat dalam hal ini pelaku usahamikro, kecil, dan menengah terhadap LKM; terutama sebagai sumbermodalnya. Dengan demikian, diperlukan "penguatan" LKM termasukjuga BPR dalam penyediaan dana untuk mendukung besarnyakebutuhan dana bagi UMKM sebagai salah satu sumber modal.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, selama ini BPR/LKM telahmenjalin kemitraan dengan Bank Umum dalam bentuk Linkage pro-gram. Pogram tersebut merupakan salah satu bentuk dari upayapemberdayaan bagi kelompok kedua dan ketiga masyarakat miskin.Melalui linkage program sebagian permasalahan yang dihadapi olehBank Umum dan BPR yang berkaitan dengan penyaluran kredit dapat

Bab 4 | Dinamika Lembaga Keuangan Mikro

86

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

teratasi. Bagi Bank Umum, program tersebut setidaknya mampumengatasi masalah keterbatasan jaringan dan sumber daya manusiadalam menjangkau UMKM secara langsung, sedangkan bagi BPR atauLKM linkage program dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerjayang diperlukan dalam penyaluran kredit.

Pengucuran kredit dari Bank Umum ke Koperasi Simpan Pinjam melaluilinkage program selama bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret2009 mencapai Rp. 1,93 triliun, sedangkan yang disalurkan kepada BPRebih rendah dibandingkan dengan yang disalurkan kepada Koperasiyaitu sebesar Rp. 1,54 triliun.

Linkage program telah berkembang dengan baik, hal ini terbukti denganbanyaknya jumlah bank umum peserta linkage program seperti terlihatdalam tabel 4-3. Sejak dicanangkan sampai dengan Tahun 2009, link-age program sebagai salah satu program yang harus dilakukan sesuaiInstruksi Presiden No 5 tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008. Program link-age telah menjalin kerjasama dengan koperasi, BPR konvensional dansyariah, serta baitul maal tamwil (BMT) mencapai 500 BPR/S, koperasidan BMT (http://www.depkop.go.id 2009).

Tabel 4-3 Daftar Bank Umum Pelaku Penandatangan LinkageProgram Pada Rabu, 1 April 2009

No Nama Bank Umum Mitra Program Plafon Kredit

(Rp.)

1 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BPR dan Koperasi 512,000,000,000

2 PT BPD Jawa Barat dan Banten BPR dan Koperasi 22,550,000,000

3 PT Bank Muamalat Indonesia BPRS dan BMT 66,586,747,138

4 PT BPD Sumatera Utara BPRS, Koperasi dan BMT 3,285,000,000

5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Koperasi 600,000,000

6 PT Bank Central Asia, Tbk BPR 9,970,000,000

7 PT Bank Syariah Mandiri BPR dan BPRS 27,000,000,000

8 PT BPD Jawa Timur BPR dan Koperasi 15,500,000,000

9 PT BPD Sumatera Barat BPR dan Koperasi 15,950,000,000

10 PT Bank International Indonesia, Tbk BPR dan Koperasi 235,762,146,000

11 PT Bank Mega, Tbk BPR 15,000,000,000

12 PT BPD Riau BPR dan Koperasi 5,500,000,000

13 PT Bank Bukopin BPR dan BPRS 54,110,203,694

14 PT Bank DKI Koperasi 2,500,000,000

15 PT BPD Sulawesi Selatan BPR dan Koperasi 3,128,000,000

16 PT Bank Ganesha Koperasi 10,000,000,000

17 PT Bank CIMB Niaga, Tbk BPR 509,777,234,275

18 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk BPR dan Koperasi 1,500,000,000

19 PT Bank Danamon, Tbk BPR 84,600,000,000

Sumber : (http://www.depkop.go.id 2009)