Bab 1-edit

PT. Bumi Serpong Damai,Tbk Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan yang layak, sehat, aman,

serasi dan teratur merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat,

mutu kehidupan serta kesejahteraan.

Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional

perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana dan

berkesinambungan.

Turut serta dalam program pembangunan nasional, PT. Bumi Serpong Damai, Tbk.

berencana melakukan pembangunan perumahan dan untuk menyediakan sarana

penunjang kegiatan perumahan tersebut PT. Bumi Serpong Damai, Tbk hendak

membangun jasa perdagangan, selain itu pula untuk mengembangkan kawasan

perumahan di Kecamatan Rumpin menjadi kawasan perkotaan maka PT. Bumi Serpong

Damai, Tbk hendak membangun pergudangan multi guna.

Rencana Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana yang akan dilaksanakan oleh PT. Bumi Serpong Damai, Tbk

berdasarkan ijin lokasi yang dimiliki oleh PT. Bumi Serpong Damai, Tbk

No.591.1/001/00005/BPT/2009 luas lahan rencana pembangunan perumahan, jasa

perdagangan, pergudangan beserta fasilitas penunjang lainnya adalah seluas 3.446.457

m2 atau sekitar 344,6 Ha berlokasi di Desa Kertajaya, Desa Tamansari, Desa Sukamulya,

dan Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dimana

luas secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor yaitu seluas

298.838,304 Ha atau 299,84 Km2 terdiri dari 40 Kecamatan, 411 Desa dan 17 Kelurahan.

Seperti kegiatan pembangunan lainnya, rencana pembangunan perumahan, jasa

perdagangan, pergudangan beserta fasilitas penunjang Balé Tirtawana disadari akan

memberikan dampak penting terhadap komponen-komponen lingkungan di sekitarnya,

baik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maupun lingkungan ekologi. Dampak yang

KA-ANDAL Rencana Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana I - 1


terjadi dapat bersifat positif bagi salah satu komponen lingkungan namun berdampak

negatif terhadap komponen lingkungan lainnya, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk mengkaji kegiatan rencana pembangunan perumahan, jasa perdagangan,

pergudangan beserta fasilitas penunjang Balé Tirtawana terhadap lingkungan sekitarnya,

maka diperlukan suatu kajian berupa studi lingkungan. Dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis

Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, ditinjau dari

ijin lokasi yang dimiliki oleh PT. Bumi Serpong Damai, Tbk

No.591.1/001/00005/BPT/2009 luas lahan rencana pembangunan perumahan, jasa

perdagangan, pergudangan beserta fasilitas penunjang Balé Tirtawana adalah seluas

3.446.457 m2 atau sekitar 344,6 Ha maka studi lingkungan yang akan dilaksanakan untuk

perumahan, jasa perdagangan, pergudangan beserta fasilitas penunjang Balé Tirtawana

adalah Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sistematika penyusunan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan.

I.2. Tujuan Dan Manfaat

I.2.1 Tujuan

Secara umum, tujuan pembangunan perumahan, jasa perdagangan, pergudangan

beserta fasilitas penunjang Balé Tirtawana adalah :

Menciptakan lingkungan perumahan yang teratur dan terencana

Menciptakan lingkungan yang hijau.

Menciptakan lingkungan perumahan yang seimbang dengan sarana dan

prasarananya.

Menyediakan kesempatan berusaha terhadap semua aspek

komoditas/komersil baik pada kegiatan perdagangan maupun pergudangan;

I.2.2 Manfaat

Membantu pemerintah dalam program penyediaan perumahan bagi masyarakat

Indonesia yang asri, teratur dan terencana.



Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Membuka lapangan kerja baru.

Memicu peningkatan perekonomian daerah.

Meningkatkan kualitas dan menata sarana, prasarana, dan infrastruktur

wilayah Kabupaten Bogor pada umumnya dan khususnya Kecamatan Rumpin

I. 3. Peraturan

Untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup,

maka selalu mengacu pada kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dari

keputusan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan. Peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi

landasan bagi kegiatan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan

Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana antara lain :

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dipergunakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

Agraria (UUPA) sebagai salah satu dasar hukum antara lain disebabkan karena

didalam UUPA terdapat dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional dalam

rangka mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta memberikan

kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Oleh kerena itu

diperlukannya peraturan ini sebagai payung hukum bagi lahan rencana

pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.

Arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional

adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang dimana industry memegang

peranan yang menentukan. Dengan dibangunnya sarana pergudangan dan

perdagangan PT. BSD turut serta secara aktif dalam mendayagunakan secara

optimal sumber dana yang tersedia.



c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber Daya Alam merupakan Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan

pengelolaannya diamanatkan pada manusia. Oleh karena itu dalam pembangunan

Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé

Tirtawana diharuskan mematuhi dasar hukum ini.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung

Terkait dengan rencana pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana yang akan terdiri dari

bangunan-bangunan, maka diperlukan dasar hukum yang mengatur tentang

bangunan gedung.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air.

Sebagai acuan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan


Tirtawana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang ada

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

Pengembangan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana tidak terlepas dari kewenangan pemerintahan daerah.

Dalam era otonomi daerah, pemerintahan daerah berhak dan diberi kewenangan

mengatur wilayahnya sendiri. Di bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib

melakukan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan melalui pasal

14 ayat 1 (j) UU Pemerintahan daerah

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan

penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta

lingkungan. Maka dalam pengaturannya diperlukan peraturan ini.

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.



Undang-Undang Penataan Ruang adalah payung hukum dalam penataan dan

pengelolaan ruang di Indonesia. Setiap kegiatan pembangunan selalu menuntut

alokasi ruang yang dalam pelaksanaanya harus memperhatikan kaidah kelestarian

keseimbangan dan optimalisasi. Penataan ruang untuk suatu perumahan perlu

memperhatikan pula aspek kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Undang-undang

ini menjadi rujukan dalam kegiatan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana.

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah.

Peraturan ini digunakan sebagai acuan pada pengelolaan sampah yang dihasilkan

dari Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé

Tirtawana dimana sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga

pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan teknik

pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Raya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana dan operasionalnya,

menggunakan prasarana transportasi berupa jalan terutama di sekitar tapak proyek,

untuk aplikasinya diperlukan arahan dari peraturan perundangan tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku.

k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dan

dijaga kelestariannya. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam harus

sesuai dengan kaidah konservasi, yaitu pemanfaatannya harus optimal, seimbang,

dan lestari sehingga pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan

Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana dapat berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan hidup, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan hidup, maka

diperlukan peraturan ini.

l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.



Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan

teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dimana setiap pengembang

yang hendak membangun perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis

dan administratif, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan ini. Begitu pula

dengan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta

Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Pemakaman umum merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat oleh karena itu

penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pengembang Perumahan,

Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana mutlak

diupayakan pengadaannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam pertimbangannya, peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa setiap usaha

dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian

dampak negatif dan pembangunan dampak positif dapat dipersiapkan sedini

mungkin. Sementara itu analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau

kegiatan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang

Balé Tirtawana yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Secara umum setiap pembangunan akan memberikan gangguan terhadap komponen

udara. Gangguan tersebut dapat berbentuk peningkatan kadar debu atau

peningkatan kadar gas buang. Peningkatan komponen-komponen secara langsung

akan meningkatkan udara ambien. Pada sisi lain udara merupakan komoditas publik

yang dapat dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan




Tirtawana harus berorientasi pada pengendalian pencemaran udara agar kualitas

udara tidak menurun dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena

itu, dalam pengelolaan kualitas air, mutunya dan peruntukannya harus menjamin

kehidupan. Menurut pasal 1 angka 4 PP Nomor 82 Tahun 2001 tersebut, yang

dimaksud dengan upaya pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan

dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin

kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan

ekosistem. Keterpaduan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan uraian tersebut maka pembangunan


Tirtawana diperlukan adanya pengelolaan terhadap kualitas air terutama pada tahap

operasi guna mencegah terjadinya pemcemaran terhadap kualitas air.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006

tentang Irigasi.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk

menunjang pertanian yang jenisnya, sehingga dalam pembangunan Perumahan,

Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana

diperlukan system irigasi, sehingga diperlukan peraturan ini.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal

62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maka perlukan peraturan

pemerintah ini.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.



Dalam pembagian Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diperlukan suatu pedoman,

maka peraturan ini diperlukan.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Agar alokasi ruang rencana Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta

Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana tidak menyimpang dari Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional sesuai peruntukannya, maka digunakan peraturan ini.

3. Peraturan Presiden

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan

Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR

Rencana Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta

Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana yang termasuk wilayah Kabupaten Bogor maka

peraturan ini digunakan sebagai acuan untuk penataan ruang.

4. Keputusan Presiden

a. Keputusan Presiden No 62 tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang

Nasional

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan langkah-langkah yang

terkoordinasi untuk menangani masalah penataan ruang dan pembinaan serta

pengembangan kebijakan tata ruang.

b. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Pengadaan tanah adalah mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti-rugi

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-

benda yang berkaitan dengan tanah atau pencabutan hak atas tanah. Pengadaan

dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk

kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata

Ruang Wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagi daerah yang belum

menetapkan RTRW, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang

wilayah atau kota yang telah ada.



Meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah,

menuntut pengadaannya dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap

memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

c. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan

Ruang Nosional;

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan

langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang

bagi keperluan pembangunan. Strategi nasional pengembangan pola tata ruang

secara terpadu melalui pendekatan wilayah diperlukan agar koordinasi penanganan

masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka

pengembangan pola tata ruang, maka Pembangunan Perumahan, Jasa

Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana perlu

koordinasi dalam pengelolaan tata ruang nasional.

5. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

Peraturan ini digunakan sebagai landasan hukum untuk mencegah penurunan

kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan

kesehatan, serta meningkatkan kualitas air akibat kegiatan Pembangunan


Tirtawana

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kerangka Acuan

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,


c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun

2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi

AMDAL



Sesuai peraturan ini, kegiatan Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana seluas 3.446.457 m2 atau

sekitar 344,6 Ha wajib dilengkapi dengan AMDAL, hal ini dikarenakan kegiatan ini

diprakirakan dapat berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2006 tentang Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Kegiatan


Tirtawana baik pada tahap konstruksi maupun operasi dapat menyebabkan semakin

tingginya kegiatan lalu lintas di lokasi kegiatan sehingga peraturan ini dijadikan

sebagai acuan bagi PT. BSD untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas di jalan.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Di Daerah.

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam sistem penyerahan prasarana,

sarana dan utilitas oleh pihak pengembang Pembangunan Perumahan, Jasa

Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana kepada

pemerintah daerah setempat.

6. Keputusan Menteri.

a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.

Setiap pembangunan perumahan diperlukan pedoman teknis guna menghasilkan

permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur, oleh karena itu peraturan

ini digunakan sebagai pedoman teknis untuk pembangunan perumahan Balé

Tirtawana.

b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Kegiatan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta

Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana secara langsung akan mengganggu tingkat



kebisingan suatu wilayah, gangguan tingkat bising yang terus menerus dan berada

diatas toleransi akan mengganggu kesehatan.

c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan.

Sebagai acuan teknis dalam pengelolaan lingkungan pada tingkat kebauan akibat

dari kegiatan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana.

d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena itu

peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan informasi kualitas udara

ambien sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian

pencemaran udara dari kegiatan pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,


e. Keputusan Menperindag No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Setiap usaha waralaba yang akan menempati sarana perdagangan yang disediakan

oleh PT. BSD harus memenuhi aturan ini.

f. Keputusan Menperindag No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP).

Setiap usaha yang akan berlangsung di Balé Tirtawana harus memenuhi peraturan

ini.

g. Keputusan Menperindag No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Dept. Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor

Dept. Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

Peraturan ini dijadikan sebagai acuan oleh PT. BSD untuk setiap usaha yang akan

berlangsung di sarana pergudangan dan perdagangan yang ada di Balé Tirtawana.

h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829/SK/VIII/1999 tentang

Persyaratan Kesehatan Perumahan.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi PT. BSD dalam melakukan




Penunjang Balé Tirtawana dimana dalam pembangunannya akan mengacu

kepada persyaratan kesehatan perumahan yang tercantum dalam

peraturan ini.

i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/MENKES/SK/

VIII/2001 tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan).

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan analisa kesehatan di sekitar area


Penunjang Balé Tirtawana terutama untuk aspek kesehatan masyarakat

j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003

tentang metode analisa kualitas air permukaan dan pengambilan contoh air

permukaan.

Aturan ini digunakan sebagai pedoman dalam analisa kualitas air permukaan dan

pengambilan contoh air permukaan dalam rangka pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air di sekitar Perumahan, Jasa Perdagangan,


k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 110 Tahun

2003 tentang penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.

Digunakannya Peraturan ini, karena dalam pelaksanaan studi lingkungan


Penunjang Balé Tirtawana dibutuhkan suatu pedoman dalam menetapkan daya

tampung beban pencemaran air pada sumber air.

l. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun

2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

Peraturan ini digunakan sebagai acuan dimana limbah domestik yang dihasilkan dari

kegiatan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang

Balé Tirtawana yang akan dibuang ke saluran drainase kota/badan air penerima

memenuhi baku mutu seperti yang ditetapkan dalam KEPMENLH ini sehingga tidak

mencemari badan air penerima.

m. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 142 Tahun

2003 tentang perubahan KepMENLH No.111 Tahun 2003 tentang pedoman

mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air

limbah ke air dan sumber air.



Peraturan ini digunakan sebagai pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan

serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air dan sumber air.

n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2003 tentang

Penyehatan Sarana dan Penyehatan Sarana/Bangunan.

Digunakan sebagai pedoman untuk penyehatan sarana/bangunan.

7. Keputusan Kepala BAPEDAL

a. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman

Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat suatu

usaha dan/atau kegiatan yang harus dikelola. Dalam studi AMDAL Pembangunan


Tirtawana, prediksi dampak mutlak diperlukan dan harus dikategorikan menjadi

dampak penting atau tidak penting.

b. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis

Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL;

Setiap pembangunan pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan/menambah

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen AMDAL

Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana kajian aspek sosial budaya perlu dilakukan secara

mendalam agar aspirasi masyarakat dan dampak pembangunan terhadap

masyarakat baik positif maupun negatif dapat diidentifikasi. Namun demikian,

dampak terhadap aspek sosial budaya tidak dapat ditentukan baku mutunya,

sehingga pedoman teknis kajian aspek sosial budaya dalam peraturan ini digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan AMDAL, sejak dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL

hingga RPL.

c. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kesehatan

Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL.

Dalam kajian AMDAL Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan

Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana dampak terhadap kesehatan masyarakat

wajib diperhatikan secara cermat. Untuk itu diperlukan pedoman teknis dalam kajian,



agar tepat pada sasaran. Keputusan ini akan digunakan sebagai acuan dalam studi

ini.

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Garis

Sempadan Sungai.

Lokasi rencana pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan

Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana terdapat 2 sungai yaitu Sungai Cisadane

dan Sungai Cikuda, agar pembangunan dengan garis sempadan yang telah

ditetapkan maka diperlukan peratuan ini.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1997 tentang ijin Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon.

Digunakan sebagai pedoman untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau dan kegiatan

penebangan pohon di Kabupaten Bogor.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi

Penyedotan Tinja/Kakus.

Untuk menjaga sanitasi lingkungan sekitar, diperlukan adanya penyedotan septictank

agar tidak melebihi kapasitasnya, maka digunakan peraturan ini.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta

Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana diperlukan Izin Mendirikan Bangunan dimana

dalam pengaturan retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam peraturan ini.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.

Agar alokasi ruang rencana Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana yang akan dibangun oleh

PT. Bumi Serpong Damai, Tbk. di Kabupaten Bogor tidak menyimpang dari

peruntukannya, maka digunakan peraturan ini



e. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Pertamanan.

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam penanganan limbah padat atau

sampah di Kabupaten Bogor

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan

Gedung.

Pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas

Penunjang Balé Tirtawana dalam pelaksanakan konstruksi diperlukan Ijin Mendirikan

Bangunan yang telah di atur dalam peraturan ini.

10. Peraturan Bupati Bogor

a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ijin Pembuangan

Air Limbah

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perijinan

Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Bogor.

b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin

Pembuangan Air Limbah

Dalam pelaksanaan retribusi ijin pembuangan limbah maka diperlukan peraturan ini.

c. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 tahun 2009 tentang Pedoman

Operasional Pemanfaatan Ruang.

Peraturan bupati ini dijadikan pedoman PT. BSD dalam pemanfaatan lahan

yang akan digunakan dalam pembangunan Perumahan, Jasa Perdagangan,

Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana

d. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan ini dijadikan pedoman bagi PT. BSD dalam pengelolaan Jasa

Perdagangan, Pergudangan Beserta Fasilitas Penunjang Balé Tirtawana


Bab 1-edit

Documents

Transcript of Bab 1-edit