ASET sektor publik

Kelompok 1:

Arnadi Chairunnas

Dita Kartika Sari

Fridolin Yuditha

ASET

NOMENKELATUR ASET (PEMERINTAH PUSAT)

NOMENKLATUR ASET (PEMERINTAH DAERAH)

KODE AKUN (Aset Lancar : 11) URAIAN AKUN

111 Kas dan Setara Kas

112 Investasi Jangka Pendek

113 Piutang Pendapatan

114 Piutang Lainnya

115 Penyisihan Piutang

116 Beban Dibayar Dimuka

117 Persediaan

118 Aset Untuk Dikonsolidasikan

KODE AKUN (Investasi Jangka Panjang : 12) URAIAN AKUN

121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

122 Investasi Jangka Panjang Permanen

KODE AKUN (Aset Tetap : 13) Uraian Akun

131 Tanah

132 Peralatan dan Mesin

133 Gedung dan Bangunan

134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

135 Aset Tetap Lainnya

136 Konstruksi Dalam Pengerjaan

137 Akumulasi Penyusutan


KODE AKUN (Dana Cadangan : 14) URAIAN AKUN

141 Dana Cadangan

KODE AKUN (Aset Lainnya : 15) Uraian Akun

151 Tagihan Jangka Panjang

152 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

153 Aset Tidak Berwujud

154 Aset Lain-Lain

155 Aset Tetap Lainnya


Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

PSAP 5 Akuntansi PersediaanPSAP 6 Akuntansi InvestasiPSAP 7 Akuntansi Aset TetapPermendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

REGULASI ASET

PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

PP 38/2008 Tentang Perubahan Atas PP 6/2006

PP 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

ASETSumber daya ekonomi

dalam bentuk satuan uang dan non keuangan

PENGUKURAN ASET

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan

sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut.

PENGAKUAN ASET• Aset diakui pada saat

potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

• Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.ASET LANCAR ASET NON LANCAR

Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Panjang*

Investasi Jangka Pendek Aset Tetap

Piutang Dana Cadangan

Persediaan Aset Lainnya

INVESTASI

Investasi Permanen• Penyertaan Modal

Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

• Investasi permanen lainnya.

Investasi Non Permanen• Investasi dalam Surat

Utang Negara• Penanaman modal

dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga

• Investasi nonpermanen lainnya

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran untuk perolehan investasi

jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas

pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai

belanja dalam laporan realisasi anggaran

pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran

pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi Pengukuran

Investasi jangka Pendek dalam bentuk surat berharga

Biaya Perolehan Harga transaksi investasi + (komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya)

Investasi surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan

Nilai wajar pada saat perolehan yaitu harga pasar

Investasi Jangka Pendek Non Saham Nilai nominal

Investasi jangka panjang permanen Biaya Perolehan

Investasi Non Permanen dalam pembelian obligasi jangka panjang

Nilai Perolehan

Investasi dalam bentuk dana talangan untuk perbankan yang segera dicaikan

Nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Non Permanen dalalm penanaman modal proyek pemerinth

Biaya Pembangunan

Investasi jangka panjang dari pertukaran aset pemerintah

Biaya Perolehan atau nilai wajar investasi

Harga perolehan Investasi dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah:

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan

nonpermanen; Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek

maupun investasi jangka panjang; Penurunan nilai investasi yang signifikan dan

penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannya; Perubahan pos investasi.

PENGUNGKAPAN INVESTASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:a) Tanah;b) Peralatan dan Mesin;c) Gedung dan Bangunan;d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;e) Aset Tetap Lainnya; danf) Konstruksi dalam Pengerjaan.

KLASIFIKASI ASET TETAP

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a) Berwujud

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

PENGAKUAN ASET TETAP

Biaya Perolehan

Nilai Wajar

PENGUKURAN ASET TETAP

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang

digunakan dalam rangka kegiatan operasional

pemerintah.

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang

digunakan dalam proses produksi.

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan

pemerintahan.

PERSEDIAAN MERUPAKAN ASET YANG BERWUJUD:

Persediaan dapat meliputi: a. Barang konsumsib. Amunisic. Bahan untuk pemeliharaand. Suku cadange. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jagaf. Pita cukai dan legesg. Bahan baku h. Barang dalam proses/setengah jadii. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakatj. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat

KLASIFIKASI PERSEDIAAN

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

Biaya perolehan

Biaya standar

Nilai wajar

Pengukuran Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yangdimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

c. Kondisi persediaan.

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

Perencanaan dan Penganggaran

BMN

Pengadaan BMN

Penggunaan dan Pemanfaatan

BMN

Penilaian BMN

Pemindahtanganan BMN

Pemusnahan BMN

Penghapusan BMN

1. Perpres No.70 Tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2. PMK 78 2014 Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN

3. PMK 179 2009 Penilaian BMN4. PMK 96 2007 Tata Cara

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN

5. PMK 50 2014 Penghapusan BMN

SIKLUS PENGELOLAAN BMD

Perencanaan dan

Penganggaran BMD

Pengadaan BMD

Penggunaan dan Pemanfaatan

BMD

Penilaian BMDPemindahtangan

an BMD

Pemusnahan BMD

Penghapusan BMD

Pemendagri No.17 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

PENYAJIAN ASET DALAM LKPP

PENYAJIAN ASET DALAM LKPD

PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PERMASALAHAN ASET PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

SIKLUS Pengelolaan Barang Milik

daerah

kebijakan terkait pengelolaan Barang milik daerah yang dibuat oleh masing-masing daerah untuk

memenuhi/melengkapi kebutuhan regulasi BMD.

Merujuk pada

Mengakibatkan

Berimplikasi

Pemeriksaan auditor atas manajemen aset didaerah, karena tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya

ASET sektor publik

Documents

Transcript of ASET sektor publik