ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

21
2010 1 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 PERTEMUAN 3

description

PERTEMUAN 3. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010. Organisasi Sektor Publik. Organisasi berbentuk pemerintah : Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah. Pemerintah. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Page 1: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 1Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur

2010

PERTEMUAN 3

Page 2: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 2Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Organisasi Sektor Publik

• Organisasi berbentuk pemerintah :

• Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah

Page 3: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 3Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Pemerintah

• Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

• Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Page 4: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 4Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Pemerintah Pusat

• Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

• Selain presiden konteksnya meliputi lembaga tinggi negara : MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Page 5: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 5Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Lembaga Tinggi Negara

1. Pemerintah RI

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Kementrian Negara

Page 6: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 6Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Pemerintah Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

Page 7: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 7Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Struktur Pemerintah di Tingkat Propinsi

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Dinas Daerah

6. Lembaga Teknis Daerah

7. Kecamatan

8. Kelurahan

Page 8: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 8Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

1. Sekretariat DaerahTugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Sekretariat DPRDTugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan keuangan daerah

3. InspektoratTugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah

Page 9: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 9Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

4. Dinas DaerahTugasnya melaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

5. Lembaga Teknis DaerahMerupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesial

Page 10: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 10Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Tingkat Kabupaten / Kotamadya

• Struktur pemerintah daerahnya sama dengan provinsi dengan beberapa organisasi tambahan :

1. Kecamatan : bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Kelurahan : bertugas dalam wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.

Page 11: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 11Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

UNIVERSITAS

• Merupaka salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institut.

• Bentuk perguruan tinggi berdasarkan fungsinya :

– Akademi– Politeknik– Sekolah Tinggi– Institut– Universitas

Page 12: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 12Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Pihak Penyelenggaran Universitas

• Pemerintah

• Masyarakat

Page 13: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 13Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Konsep Penyelenggaraan Universitas

UNIVERSITAS SWASTA UNIVERSITAS NEGRI

SEKARANG RENCANA DULU SEKARANG

YAYASAN

(Badan Hukum)

PTS B H P

(Badan Hukum)

D I K T I

PTN BHMN

(Badan Hukum)

Page 14: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 14Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

RUMAH SAKIT

• Organisasi publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat sehingga sebagin besar dikelompokkan dalam organisasi publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, kecuali beberapa RS yang didirikan oleh PT yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan.

Page 15: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 15Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

Bentuk RS

• Rumah sakit umum

• Rumah sakit terspesialisasi

• Rumah sakit penelitian/pendidikan

• Rumah sakit Lembaga/Perusahaan

• Klinik

Page 16: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 16Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

RS Berdasarkan Kepemilikan

1. Rumah sakit milik pemerintaha. Milik pemerintah yang tidak dipisahkan (RS

Banyumas, RS Tangerang, dll)b. Milik pemerintah yg dipisahkan (RS Pertamina,

RS Pelni, dll)

2. Rumah sakit berbentuk BLU RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin, RS Dr. Sardjito

3. Rumah sakit swasta

Page 17: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 17Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

YAYASAN

• Merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

• Yayasan mempunyai organ atas pembina, pengurus dan pengawas

Page 18: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 18Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

• Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan HAM

• Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan di surat kabar

• Yayasan dapat digabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar

Page 19: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 19Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

PARTAI POLITIK

• Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Page 20: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 20Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

• Organisasi poitik terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten, jika diperlukan sampai ke tingkat kelurahan/desa

• Sumber keuangan : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN/APBD

• Sumbangan yang diterima : perseorangan anggota, perseorangan bukan anggota (paling banyak 1 m per orang/th anggaran), perusahaan atau badan (paling banyak 1 m per perusahaan/th anggaran).

Page 21: ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2010 21Wahyumi Ekawanti, SE, MSi

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK FE - UBL

QUIZ

1. Jelaskan organisasi perangkat daerah di level provinsi dan perbedaannya dengan yang ada pada level kabupaten / kotamadya !

2. Bagaimana konsep penyelenggaraan universitas (perbandingan swasta dan negri)

3. Sebutkan dan jelaskan jenis rumah sakit milik pemerintah !

4. Apa yang dimaksud dengan yayasan ? Sebutkan perraturan yang terkait !

5. Sebutkan sumber-sumber keuangan dari partai !