ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi … · i ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK...

i

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Valentina Bella Herawati

NIM : 112114052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2016

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi


Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tabun 2010 s.d. 2014

Oleh:


NIM: 112114052

Telah disetujui oleh:

Pembimbing,

.~.

Drs. YP. Supardiyon , S.E., M.Si., Ak., QIA., c.A.

ii

Tanggal3 Februari 2016


Skripsi

ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIKStudi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014

Dipersiapkan dan ditulis oleh :\:;'alentina Bella Herawati

NIM: 112114052

Telah dipertahankan di depan Dewan PengujiPada Tanggal 7 April 2016

Dan dinyatakan memenuhi syaratSusunan Dewan Penguji

M. Trisnawati Rahayu, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A

Drs. YP. Supardiyono, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A

Tanda TanganNama Lengkap

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., c.A.

Josephine Wuri, S.E., M.Si

Lisia Apriani, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A.Sekretaris

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

iii


iv

“Simpan amarah tahun lalu, lapisi ia dengan

baja. Selama ada yang ingin kau lawan, selama itu

pula ada sejarah baru yang menunggu engkau tulis”

Ku persembahkan Skripsi ini Kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kebijaksanaan dan

berkat-Nya

Kedua orang tua ku tercinta Sriyanta dan Fransisca Andang

Widiastuti

Saudariku Angela Caesa Herawati dan Felisita Inge Herawati

Sahabatku tercinta Primitiva Rindi dan Tabitha Dwi Apriani

Anik, Hesti, Galih, Yos, Giga, Win, Anita, Yose, Tato, Tadi

sebagai teman-teman OMK Cawas

Corolus Hermawan Ardi Winata, sebagai kekasih hatiku yang

telah mendampingiku


UNIVERSITAS SANATA DHARMA

-FAKULTASEKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan

judul: ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasusdi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 dan dimajukanuntuk diuji pada tanggal11 Februari 2016 adalah hasil karya saya.

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini

tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambildengan cara menyalin, atau menim dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbolyang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pernikiran dari penulis lain yang

saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagianatau keselumhan tulisan yang saya salin, tim, atau yang saya ambil daril.-fulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil

tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukantindakan menyalin atau menim tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya

sendiri, berm1i gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya

terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Yang membuat pemyataan

v


LEMBARPERNYATAANPERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda dibawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma:

NamaNomor Mahasiswa

: Valentina Bella Herawati: 112114052

Demi pengembangan' ilmu pengetahuan, saya memberikan PerpustakaanUniversitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang beIjudul:ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di ArsipNasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 beserta perangkat yangdiperlukan (hila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Univeristas SanataDharma hak untuk inenyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahdalam pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannyadi internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijindari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkannama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di YogyakartaPada Tanggal31 Mei 2016Ya n atakan


vi


vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNYA,

penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program

Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih yang tak

terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, penyertaan dan bimbinganNYA sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA. selaku pembimbing yang telah

membimbing, memberi motivasi, masukan, dan diskusi-diskusi kepada

penulis hingga selesainya skripsi ini.

4. Dr. Mustari Irawan MPA, selaku kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

5. Dra. Hastuti MPA, selaku kepala sub bagian evaluasi dan perencanaan Arsip

Nasional Republik Indonesia yang telah membantu penulis selama proses

pengambilan data.

6. Bapak Sriyanta dan Mama F. Andang tercinta yang selalu memberikan cinta,

kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa bagi penulis. Penulis tidak

bisa membalas semua kasih sayang yang mereka telah berikan kepada

penulis, hanya keberhasilan dan kesuksesan yang bisa penulis berikan kepada

mereka.

7. Kekasihku Corolus Hermawan Ardi Winata telah berbagi ilmu, memberikan

dukungan, semangat luar biasa dan motivasi kepada penulis.

8. Michelle Kusuma Ayu, Anik Widayani, Primitiva Rindi, Giovanni Giga yang

telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis.


9. Ternan-ternan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (Bernadette

Agniyasti, Bernadeta Dian, Deistriana, Nosa Aninditya, Anne Shinta) yang

telah sharing atau berbagi ilmu yang sangat berharga.

. 10. Sernua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan kerendahan hati, penulis rnenyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sernpurna, oleh karena itu berbagai saran, kritik dan rnasukan sangat diharapkan

derni perbaikan skripsi im. Akhir kata penulis berharap sernoga skripsi ini

bermanfaat bagi pernbaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

vale~erawati

viii


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ..............................................v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi

ABSTRAK ..................................................................................................... xii

ABSTRACT…………………………………………………………………xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................1

B. Rumusan Masalah ...............................................................2

C. Tujuan Penelitian ................................................................2

D. Manfaat Penelitian ..............................................................3

E. Sistematika Penulisan .........................................................3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Sektor Publik .....................................................5

B. Tipe Barang dan Pelayanan ...............................................12

C. Pengukuran Kinerja ...........................................................15

D. Indikator Kinerja ...............................................................20

E. Penelitian Terdahulu……………………………………..24

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..................................................................25

B. Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................25

C. Subjek dan Objek Penelitian .............................................25

D. Jenis Data dan Sumber Data .............................................25

E. Teknik Analisis Data .........................................................26

BAB 4 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Lembaga………………………………………...29

B. Tugas Pokok dan Fungsi………………………….……..39

C. Kewenangan……………………………………..….......40

D. Struktur Organisasi…………………………….………..40

E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan……………..41

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data……………….………………….……….42

B. Analisis Data…………………….……………..…..…....55

C. Pembahasan………………………….………..…….…...76

BAB 6 PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………….…..….……....78

B. Keterbatasan Penelitian………………………………......78

C. Saran……………………………………..……….............79


x

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...…………….......80

LAMPIRAN…………………………………………………….….………...............81


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik

Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta………...............7

Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010……………….........42

Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)….............43

Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)…….........44

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011…………..…..........45

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…..............46

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…......……47

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…………..48

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012………….....…...….48

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)…..….......49

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan).…..…......50

Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)………….51

Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013……………….........51

Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 (lanjutan)……….....52

Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014…………………….53

Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 (lanjutan).…………54

Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010………………….……56

Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan)……….…..57

Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………….…57

Tabel 5.7 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2011………………….…....58

Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012………………….……58

Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)…....….……59

Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013…………………….....59

Tabel 5.9 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2013 (lanjutan).…………....60

Tabel 5.10 Input pencapaian Kinerja Tahun 2014………....………….…60

Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010…………….……….61

Tabel 5.11 Output pencapaianKinerjaTahun 2010 (lanjutan)…………....62

Tabel 5.12 Output pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………......63

Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012………………..........64

Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)……...…...65

Tabel 5.14 Output pencapaian Kinerja Tahun 2013……………………..65

Tabel 5.15 Output pencapaian Kinerja Tahun 2014……………………..66

Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010…………………………...………..67

Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan)…………………….…..68

Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011…………...…………………..…....68

Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan)…………………...........69

Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012……………………………..……...70

Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012 (Lanjutan)……………....…….......71

Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013…………………………....…….....71

Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 (Lanjutan)…………….…………..72

Tabel 5.20 Nilai Indeks Tahun 2014……………………….…………....72

Tabel 5.21 Menghitung persamaan garis trend……………………….....73


xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi ANRI…………………………………..40

Gambar 5.1 Grafik Trend Indeks Efisensi 2010 s.d 2014………………………73


xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010………………82





Lampiran 6 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010…………….90




Lampiran 10 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2014………...…..97

Lampiran 11 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010……..……….....98

Lampiran 12 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011……..………...100

Lampiran 13 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012…..…………...102



Lampiran 16 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2010……………..……….…..106

Lampiran 17 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2011……………..…….……..110

Lampiran 18 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2012………………...………..115

Lampiran 19 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2013…………….…..………..121

Lampiran 20 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2014………….……..………..124

Lampiran 21 Laporan Realisasi anggaran 2010 & 2011……..………………...128

Lampiran 22 Laporan Realisasi anggaran 2011& 2012……...………………...129

Lampiran 23 Laporan Realisasi anggaran 2013 & 2014……..…………….…..130

Lampiran 24 Perka ANRI No. 27 tahun 2014…………………………..……...131

Lampiran 25 Surat Izin Penelitian………………………..…………………….132


xiv

ABSTRAK


Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014


NIM : 112114052

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2016

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Arsip

Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 di Jakarta Selatan. Penelitian

ini penting dilakukan karena tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang

transparan.

Jenis Penelitian ini yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis

trend metode least square.

Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja Arsip

Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 meningkat. Kinerja Arsip

Nasional Republik Indonesia meningkat karena adanya keterlibatan dan dukungan

semua pihak.

Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Organisasi Sektor Publik


xv

ABSTRACT

PERFOMANCE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR

ORGANIZATION

A Case Study at National Archive of Republic Indonesia 2010-2014


NIM: 112114052

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2016

The aim of the research is to identify the performance of National Archive

of Public Indonesia from 2010 to 2014. This research take place at South Jakarta.

It is very important to do this research to fulfill the need of transparency of

government organization.

This research is a case study. Techniques of data collection was using

interview. The researcher use trend analysis least square method to analysis the

data.

The result shows an improvement on the performance of National Archive

of Republic Indonesia from 2010 to 2014. The result can be seen from the positive

equality trend coefficient. The performance of National Archive of Republic

Indonesia is increasing because of involvement of all parties.

Keywords : Performance, Organization, Public Sector Organization


1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara pasti mempunyai sejarah. Indonesia merupakan

negara yang mengukir sejarah mulai dari belum dinamai Indonesia, di

jajah oleh negara-negara Eropa selama beratus-ratus tahun lamanya,

kemerdekaan, reformasi dan sampai saat ini banyak sekali catatan-catatan

yang muncul. Setiap kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh

bangsa Indonesia akan menghasilkan sebuah dokumen-dokumen negara,

dari tahun ke tahun dokumen-dokumen tersebut akan bertambah banyak,

hal ini menuntut pemerintah memiliki sebuah wadah untuk

mengkoordinasi segala dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari

masa ke masa.

Negara Indonesia telah menyiapkan suatu wadah untuk

mengkoordinasi dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari masa

ke masa. Pemerintah di bidang kearsipan mempunyai suatu instansi yang

saat ini bernama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang sebelumnya

telah berganti-ganti nama dari masa ke masa. Arsip Nasional Republik

Indonesia merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berada di

Indonesia.Organisasi ini mempunyai tugas untuk mengarsipkan semua

dokumen kenegaraan.Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Arsip Nasional

Republik Indonesia melayani penyimpanan arsip untuk BUMN (Badan


2

Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan arsip

perseorangan.

Mengatur dalam artian menjaga, merawat dan menyimpan.Dana

yang diperoleh instansi tersebut adalah dari APBN atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Visi dan misi dari ANRI yaitu Arsip

sebagai simpul pemersatu bangsa. Untuk mengetahui apakah visi dan misi

ANRI tersebut tercapai perlu adanya peninjauan tentang kinerja dari

ANRI.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi

masalah: “Bagaimana kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun

2010-2014?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan

penelitian untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia

tahun 2010-2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Arsip Nasional Republik Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi kinerja instansi.Dengan

menggunakan hasil penelitian ini instansi dapat menilai dan

meningkatkan kinerja.


3

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan bagi pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktek

sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian dan

sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil pustaka sebagai dasar

dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode dan desain

penelitian teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan

data serta teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan menunjukan mengenai sejarah dan profil

Arsip Nasional Republik Indonesia.


4

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data dan

langkah-langkah analisis data untuk memperoleh jawaban

dari penelitian serta mengambil kesimpulan dan

pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan,

keterbatasan penulis, dan saran yang berguna pagi peneliti

selanjutnya serta bagi Arsip Nasional Republik Indonesia.


5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Sektor Publik

1. Pengertian Organisasi

Organisasimerupakan alat atau wadah sekelompok orang yang

berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai

tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama

(Mahsun, dkk 2012: 1). Menurut Moeheriono (2012: 10), organisasi

sering dipahami sebagai bentuk kerja sama sekelompok orang untuk

mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.Dari

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan

sekelompok orang yang bekerja sama dengan efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan tertentu.

2. Tipe Organisasi

Tipe organisasi mempunyai lingkungan yang berbeda-beda

sehingga karakteristik informasi akuntansi juga akan berbeda.

Informasi tersebut akan merujuk pada tujuan dari tiap organisasi yang

akan bergantung pada tipe organisasi.Mahsun, dkk (2012: 4)

menyatakan bahwa terdapat empat tipe organisasi :

a) Pure-profit organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang

dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba

sebanyak-banyaknya sehingga dapat dinikmati oleh para


6

pemilik.Sumber pendanaan oraganisasi ini berasal dari investor

swasta dan kreditor.

b) Quasi-profit organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan

atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai

sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para

pemilik.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor

swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.

c) Quasi-Nonprofit organization


atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan

memperoleh keuntungan.Sumber pendanaan organisasi ini berasal

dari investo pemerintah, investo swasta dan kreditor.

d) Pure-Nonprofit organization


jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.Sumber pendanaan organisasi ini berasal

dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah,

sumbangan, penjualan asset Negara dan sebagainya.

3. Pengertian sektor publik

Menurut Gusti (2008: 3), sektor publik sering didefinisikan sebagai

sector pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat

umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan


7

Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan

dan peraturan. Menurut Nordiawan (2006: 1) sektor publik merupakan

sektor ekonomi yang mempunyai keunikan yaitu dijalankan tidak

untuk mencari laba finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik.

4. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Sektor publik dan sektor swasta mempunyai beberapa

perbedaan. Berikut ini yang merupakan beberapa perbedaannya :

Tabel 2.1

Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik

dengan Sektor Swasta

No Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta

1. Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive

2. Sumber

Pendanaan

Pajak, retribusi,

utang, obligasi, laba

BUMN/BUMD,

penjualan asset

Negara, dan

sebagainya

Pembiayaan internal :

Modal sendiri, laba

ditahan, penjualan

aktiva. pembiayaan

eksternal: Utang

bank, obligasi,

penerbitan saham

3. Pertanggung-

jawaban

Pertanggungjawaban

kepada masyarakat

(publik) dan

parlemen

(DPRD/DPR).

Pertanggungjawaban

kepada pemegang

saham dan kreditur.

4. Struktur

organisasi

Birokratis, kaku, dan

hirarkis.

Fleksibel : datar,

piramida, lintas

fungsional, dan

sebagainya.

5. Karakteristik

Anggaran

Terbuka untuk

publik.

Tertutup untuk

publik.

6. Sistem Akuntansi Cash accounting. Accrual accounting.

7. Kriteria

Keberhasilan

Ekonomi, efisiensi,

efektivitas.

Laba.

8. Kencenderungan

sifat

Organisasi politis. Organisasi bisnis.

9. Dasar

Operasional

Diluar mekanisme

pasar.

Berdasar mekanisme

pasar.

Sumber : Mahsun, dkk (2012: 16)


8

Meskipun Organisasi sektor publik mempunyai sifat dan

karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam

beberapa hal terdapat persamaan, antara lain (Nordiawan, 2006: 2):

a) Bagian dari Sistem Ekonomi Negara

Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi

di suatu Negara dan menggunakan sumberdaya yang sama

untuk mencapai tujuan organisasi.

b) Kelangkaan Sumberdaya

Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan

sumberdaya (scarcity of resource)

c) Proses Pengendalian Manajemen

Keduanya sama-sama mempunyai pola manajemen

keuangan yang sama dimulai dari perencanaan sampai

pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi

kebutuhan.

d) Produk

Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang

sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama

bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan,

kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

e) Peraturan Perundangan

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan

ketentuan hukum lain yang disyaratkan.


9

5. Fungsi Organisasi Sektor Publik

Beberapa fungsi organisasi sektor publik:

a) Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan,

kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat

disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa

memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk

membayarnya.

b) Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan

pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

misalnya museum, perpustakaan, tempat parker dan

sebagainya.

c) Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan

dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan

jika membeli perusahaan swasta, misalnya perussahaan

transportasi, rumah sakit, sekolah dan perusahaan jasa lainnya

yang menyediakan layanan serupa.

d) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena

adanya perbedaan agama maupun suku.

e) Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan

menetapkan peraturan perundang-undangannya yang kuat dan

jelas.

6. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Mahsun, dkk(2012: 115) menyatakan bahwa:


10

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang

berisi infomasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat

dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.Jika

dilihat dari sisi internal laporan keuangan merupakan pengukur

dan evaluasi kinerja, sedangkan dari sisi eksternal laporan

keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban.

Tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik (Mahsun, dkk

2012: 115) adalah :

a) Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan

kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa

pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

b) Akuntanbilitas dan Pelaporan Rerospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk

memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik, dan

memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efesiensi dan

efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi.

c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan dasar

perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang

serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi

penggunaan dana.


11

d) Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan bertujuan untuk membantu para

pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja

tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan

barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

e) Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan

media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

f) Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi

secara lebih dalam.

B. Tipe Barang atau Pelayanan

Berikut ini adalah kategori tipe barang atau pelayanan yang ada dalam

organisasi sektor publik (Mahsun dkk, 2012: 7) :

a. Pure Public Goods

Pure public goods adalah barang-barang atau jasa

kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut

dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.

Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tentu tidak

akanmengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

Ada 4 (empat) ciri utama pure public goods, yaitu :


12

1) Non-rivalary in Consumption

Pure public goods merupakan konsumsi umum

sehingga konsumen tidak bersaing mengkonsumsinya.

2) Non-exclusive

Penawaran atas pure public goods tidak hanya

diperuntukan bagi seseorang dan mengabaikan yang

lainnya sehingga tidak ada yang exclusive antara orang

dalam masyarakat, semua mempunyai hak yang sama

dalam mengkonsumsinya.

3) Low Excludability

Penyedia atau konsumen suatu barang atau

pelayanan tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan)

orang lain untuk menggunakan atau memperoleh

manfaat dari barang tersebut.

4) Low Competitive

Antar penyedia pure public goods tidak saling

bersaing secara ketat. Hal ini karena keberadaan barang

ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.

b. Quasi Public Goods

Quasi Public Goods adalah barang-barang atau jasa

kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut

dinikmati oleh seluruh masyarakat, tetapi apabila dikonsumsi

individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan


13

barang tersebut. Quasi public goods sering disebut dengan

istilah comoon pool goods. Contoh quasi public goods adalah

pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan

ekstrasi air tanah.Quasi public goods sebagian besar dibiayai

oleh sektor publik dan sebagian oleh sektor swasta.

c. Quasi Private Goods

Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa

kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa

tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang

membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut

dapat dinikmati oleh semua masyarakat.Quasi private goods

sering disebut dengan istilah toll goods. Contoh quasi private

goods antara lain pelayanan jalan tol dan tenaga listrik. Biaya

quasi private goods adalah sektor publik dan swasta.

d. Pure Private Goods

Pure private goods adalah barang-barang atau jasa

kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa

tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang

membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati

barang atau jasa tersebut. Terdapat empat ciri utama barang

privat, yaitu :


14

1) Rivalyin consumption

Barang privat bukan merupakan barang konsumsi umum

sehingga terdapat persaingan antar pengguna dalam

mengonsumsinya.

2) Exclusive

Penawaran atas barang privat hanya diperuntukan bagi

seseorang yang mampu menggantikan nilai barang yang

disediakan tersebut.

3) Excludability

Penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan bisa

menghalangi orang lain untuk menggunakan atau

memperoleh manfaat dari barang tersebut.

4) High Competitive

Antar penyedia (produsen) barang privat saling bersaing

secara ketat.

C. Pengukuran Kinerja

1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic

planning suatu organisasi. Menurut Robertson seperti dikutip oleh

Mahsun, dkk(2012: 141) Pengukuran kinerja adalah “Suatu proses


15

penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya”.

Sementara menurut Lohman dikutip oleh Mahsun, dkk (2012:

141) pengukuran kinerja merupakan “suatu aktivitas penilaian

pencapaian target-terget tertentu yang dideriviasi dari tujuan strategis

organisasi”.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,

atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan (Permen-pan-09-2007).

2. Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahsun, dkk (2012: 146) menyatakan :

Pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi

organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan

penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya

konkret dalam memformulasikan tujuan strategis

organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur.

Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada

karakteristik operasional organisasi, untuk mendefinisikan

indicator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Terdapat perbedaan fokus pengukuran kinerja sektor swasta

dengan sektor publik (Mahsun, dkk 2012: 147). Pada sektor

swasta/komersial lebih berfokus pada perspektif finansial, sedangkan

pada sektor publik berfokus pada pelanggan. Jadi fokus pengukuran

kinerja sektor publik terletak pada outcome atau hasil dan bukan pada

input serta prosesnya. Outcome tersebut dapat menjadi tolok ukur

keberhasilan organisasi publik jika mampu memenuhi harapan dan

kebutuhan masyarakat.


16

3. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Organisasi mempunyai sifat dan karakteristik yang unik, maka

memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya laba,

tidak hanya efisiensi dan finansial. Menurut Mahsun dkk (2012: 148)

Pengukuran tersebut meliputi :

a. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran.

b. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan baik dari

segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan

kegiatan tersebut.

c. Kelompok keluaran (output) sesuatu yang diharapkan langsung

dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun

tak berwujud.

d. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah yang mempunyai efek langsung.

e. Kelompok manfaat (benefit) merupakan sesuatu yang terkait

dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

f. Kelompok dampak (impact) merupakan pengaruh yang

ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Menurut Bastian (2005: 276), aspek-apek yang diukur adalah:

a. Aspek Finansial


17

Meliputi anggaran atau cash flow. Aspek financial ini sangat

penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi

keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah manusia.

b. Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan peran dan posisi pelanggan

sangat crusial dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu,

manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai

tingkat kepuasan pelanggan.

c. Operasi dan bisnis internal

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan

bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan

sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis.

d. Kepuasan Pegawai

Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategi

pegawai sangat nyata.

e. Kepuasan komunitas dan stockholders/shareholders

Pengukuran kinerja perlu di desain untuk mengakomodasikan

kepuasan dari para stakeholders .

f. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variable yang perlu diperhatikan

dalam pengukuran kinerja.


18

4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Berikut manfaat pengukuran kinerja baik internal maupun eksternal

organisasi sektor publik menurut Bastian (2005: 275) :

a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang

digunakan untuk pencapaian kinerja.

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah

disepakati.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan

tindakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas

prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan

sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan

dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah

terpenuhi.

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan

secara objektif.

i. Menunjukan peningkatan yang diperlukan.

j. Mengungkapakan permasalahan yang terjadi.


19

5. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja

Menurut Mahsun, dkk (2012: 151) suatu organisasi harus

menggunakan pengukuan kinerja secara efektif agar dapat

mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang

dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut.

Pengukuran kinerja ini akan menjadi dasar bagi organisasi untuk

menilai :

a. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan.

b. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan.

c. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja.

d. Menunjukan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi.

e. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah

inisiatif.

f. Mengutamakan alokasi sumberdaya.

g. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan.

D. Indikator Kinerja

1. Definisi Indikator Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 71) terdapat dua definisi

kinerja.Pertama, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, Indikator kinerja

adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan

secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi


20

dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi

(Lohman: 2003).

2. Jenis Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam Perka ANRI nomor 27 tahun 2014 :

a. Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang akan diperlukan

agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau

dalam rangka menghasilkan output. Sebagai contoh adalah:

sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dsb.

b. Keluaran (output), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa

(fisik, dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan

suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang

digunakan.

c. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap poduk/jasa

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (benefit), merupakan kegunaan suatu keluaran (output)

yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa

tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

e. Dampak (impact), merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang

dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator kinerja suatu

kegiatan.


21

3. Syarat Indikator Kinerja Ideal

Dalam Permen-Pan nomor 09 tahun 2007, syarat indikator

ideal adalah:

a. Spesifik dan jelas, Indikator kinerja harus spesifik dan

jelas sehingga dapat dipahami dan tidak ada

kemungkinan kesalahan interpetasi.

b. Dapat dicapai, hal ini penting dan harus berguna untuk

menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil,

manfaat dan dampak serta proses.

c. Relevan, Indikator kinerja harus menangani aspek-

aspek obyektif yang relevan.

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur,

suatu indikator kinerja mampu untuk memberi

gambaran tentang keberhasilan dari yang telah diukur.

e. Dapat dikuantifikasi dan diukur, yaitu dua atau lebih

mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan

yang sama.

4. Analisis Efisiensi

Menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2014,

fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator

output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu

kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam

menghasilkan output yang sama/lebih besar atau penggunaan input


22

yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar atau

persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase

capaian input.Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi %

capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

IE = % Capaian Output

% Capaian Input

5. Metode Kuadrat Terkecil (Least square method)

Metode kuadrat terkecil (Least square method) adalah

metode untuk menghitung nilai trend pada tahun berjalan dan

untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk

menghitung nilai trend dan forecast terlebih dahulu menaksir nilai

a dan b pada persamaan Y’ = a+bX. Nilai X dihitung dengan

mengacu pada panduan jika :

Data gasal maka X : …..,-3,-2,-1,0,1,2,3,….

Data genap maka X :…..., -3,-1,1,3,…..

Persamaan untuk menaksir nilai a dan b :

Keterangan :

Y’ = Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

a = Konstanta

Y’ = a+bx

𝑎 = 𝑌

𝑛

𝑏 = 𝑋𝑌

𝑋2


23

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Rusdianti (2013) berjudul “Analisis Kinerja

Keuangan dan Non Keuangan (studi kasus di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011) mendapatkan hasil

pada bidang keuangan penyerapan anggaran Dinas sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Jambi sangat berhasil, dengan rincian pada

tahun 2010 penyerapan anggaran yaitu sebesar 97%, sedangkan pada

tahun 2011 penyerapan anggaran sebesar 88%. Pada bidang non keuangan

aspek keuangan pelanggan dinilai baik yaitu sebesar 3,85. Aspek efisiensi

proses bisnis internal sebesar 3,45 dan dinilai baik. Aspek pembelajaran

dan pertumbuhan dinilai sangat baik dengan nilai 4,31.

Penelitian oleh Carnegie (2014) berjudul “Analisis Kinerja

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (studi kasus di

Kabupaten Kotawaringin Timur) menunjukkan bahwa berdasarkan

prespektif pelanggan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kotawaringin Timur sangat memuaskan. Hasil ini dipengaruhi

oleh sumber daya manusia yang baik serta sarana prasarana yang cukup.

Sedangkan dilihat dari prespektif keuangan kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sudah efisien dan efektif ditunjukkan dengan rasio

efisiensi sebesar 82,63% dan rasio efektivitas sebesar 165,76%.


24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus di Arsip Nasional

Republik Indonesia.Studi kasus yaitu penelitian yang meneliti fenomena

kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya

dengan menggunakan berbagai sumber data. Data yang diperoleh

kemudian diolah dan dianalisis, sehingga kesimpulan yang ditarik hanya

berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia di jl.

Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September sampai dengan

bulan Oktober tahun 2015.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia

di Jakarta, sedangkan untuk objek penelitian yaitu gambaran umum Arsip

Nasional Republik Indonesia, kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia,

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 Arsip Nasional Republik

Indonesia.


25

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

kuantitatif yang berupa angka dari anggaran dan realisasi anggaran,

serta angka dari hasil setiap program kerja ANRI dari tahun 2010 s.d

2014.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

primer.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

kepala subbagian evaluasi dan perencanaan berupa laporan realisasi

anggaran beserta laporan pencapaian kinerja dari tahun 2010 s.d 2014.

E. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah

ditetapkan sebelumnya yaitubagaimana kinerja Arsip Nasional Republik

Indonesia tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut:

1. MenurutLampiran nomor 10 dan 11 pada Peratuan Kepala ANRI

nomor 27 tahun 2014 analisis kinerja dihitung dari nilai Indeks

Efisiensi setiap tahun. Untuk mendapatkan nilai Indeks Efisiensi setiap

tahun maka dilakukan penghitungan sebagai berikut:

a. Menghitung input pencapaian kinerja antara Anggaran dengan

realisasi anggaran setiap indikator kinerja kegiatan pada

program kerja, dengan menggunakan rumus:


26

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 )

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )𝑋100%

b. Menghitung output pencapaian kinerja antara target dengan

realisasi, biasanya berwujud dokumen atau data, dengan

menggunakan rumus:

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛)

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)𝑋100%

c. Menghitung Nilai Indeks Efisiensi

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian

output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

IE = % Capaian Output

% Capaian Input

2. Dengan menggunakan analisis Trend metode least square

danmelakukan penarikan kesimpulan hasil analisis data. Nilai Indeks

Efisiensi (IE) yang telah dihitung pada tahap sebelumnya akan

digunakan untuk menghitung Trend sebagai berikut.

a. Menghitung Trend dengan metode least square

Keterangan :

Y’ = kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Y’ = a+bx

𝑎 = 𝑌

𝑛

𝑏 = 𝑋𝑌

𝑋2


27

a = Konstanta

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Tahun

b. Melakukan Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penghitungan Trendyang telah

dilaksanakan pada tahap sebelumnya, peneliti dapat menarik

kesimpulan atas kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia

apakah kinerjanya naik, tetap atau turun selama tahun 2010

s.d 2014. Kesimpulan ini diungkapkan secara deskriptif.


28

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Lembaga

1. Landarchief (1892- 1942)

Secara de facto Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita

kenal sekarang ini, sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah

Hindia Belanda mendirikan Landarchief.Pada tanggal tersebut

dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab

memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan

Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan,

serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan.Adapun

landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang

berlangsung hingga tahun 1905.Pengganti Mr. Jacob Anne van der

Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1992 yang hasil karya-karyanya

banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah

Indonesia.Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang

menjabat dari tahun 1922 -1937.Pejabat landarchivaris yang terakhir

pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert

Johan Verhoeven dari 1937 – 1942.

Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia,

terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha

menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka

penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut


29

serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah

Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-

peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia

Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin

keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara

lain :

a. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal

pemerintah;

b. Batasan arsip baru adalah 40 tahun;

c. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun

diperlakukan secara khusus menurut peraturan peraturan

tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarchief di

Batavia (Jakarta).

2. Kobunsjokan(1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia

kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan

arsip.Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip

pada masa pendudukan Jepang.Lembaga Kearsipan yang pada masa

Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang

berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah

Bunkyokyoku.Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya,

sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan

Jepang.Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief


30

sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan

keterangan asal-usul keturunannya.Keterangan dari arsip tersebut

diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka

dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari

hasil pernikahan.

3. Arsip Negeri(1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai

sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus

1945.Akan tetapi tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan

perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman

kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial

Belanda (landarchief) dan produk-produk kearsipannya. Setelah

kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief)

diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan

Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama

Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai

pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

4. Landsarchief(1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan

berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan

Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda.Nama

Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi landsarchief kembali.

Sebagai pimpinan landsarchief adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang


31

menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan

diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda

pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali

ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

5. Arsip Negara(1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27

Desember1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian

kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia,

termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana

tahun1945-1947, landsarchief ditempatkan kembali di bawah

Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).Pada

masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik

Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya

sebagai Arsip Negeri RIS.Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip

pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS.Namun

demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal

26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama

Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai

pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R.

Soekanto.Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang

pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan

Indonesia.Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam

tahun hingga tahun 1957.Sebagai penggantinya adalah Drs. R.


32

Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu

Sejarah Indonesia.Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar

dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya

istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut.Nama Arsip

Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

6. Arsip Nasional(1959-1967)

a. Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan

berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip

Negara.Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip

Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K.

Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor

130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan

K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip

Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

b. Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai

disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei

1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke

Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban,

perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban

keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami

perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26


33

Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip

Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan

tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

c. Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (1963-

1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip

Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang

Khusus.Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan

supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus

diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

d. Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966)

Pada tahun 1964 nama Kemeterian Pertama Bidang Khusus

berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan

Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas

dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian

negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis

Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut.

Dibawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk

melakukan pembinaan arsip.Namun demikian, perubahan tersebut

tidak mempengaruhi tugas dan fungsiArsip Nasional sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961.


34

7. Arsip Nasional RI(1967- sekarang )

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi

Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967

tanggal 2 Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga

Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada

Presiden. Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada

anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai

Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat

Pimpinan MPRS No.A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa

Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan

dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di

bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada

tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai

berikut:

a. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip

Nasional RI;

b. Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-

undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut belum terlaksana hingga masa berakhirnya

kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970).Oleh karena itu

Dra.Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip

Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin

sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, dan atas dukungan Menteri


35

Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip

Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun

1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian,

berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas

menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional

Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung

bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut,

maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga

Pemerintah Non Departemen.

Kebijakan ke arah pemikiran untuk penyempurnaan tugas dan

fungsi Arsip Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan Dr.

Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra.Soemartini sebagai

kepala Arsip Nasional tahun 1991 hingga tahun 1998. Pada masa

kepemimpinan beliau terjadi perubahan struktur organisasi yang baru

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 92 tahun 1993

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Arsip Nasional RI. Berdasarkan Keppres tersebut Arsip

Nasional RI disingkat dengan ANRI.Perubahan yang cukup mencolok

adalah pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi

Pembinaan dan Deputi Konservasi, Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis dan penggunaan istilah untuk Perwakilan Arsip Nasional RI di

Daerah TK I menjadi Arsip Nasional Wilayah.Seiring dengan


36

pengembangan struktur organisasi tersebut, beliau juga

mengembangkan SDM di bidang kearsipan; yakni merekrut pegawai

baru sebagai arsiparis.Oleh karena itu, pada masa tersebut jumlah

arsiparis di ANRI meningkat drastis.Puncaknya adalah tahun 1995-

1996, yaitu ketika jumlah arsiparis di ANRI Pusat mencapai 137

orang.Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsarisebagai kepala Arsip

NasionalRI berlangsung hingga tahun 1998.Penggantinya adalah Dr.

Moekhlis Paeni (mantan Deputi Konservasi ANRI dan mantan Kepala

ANRI Wilayah Ujung Pandang).

Pada masa kepemimpinan Dr. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan

kebijakan kepemimpinan sebelumnya.Dalam rangka meningkatkan

wujud sistem kearsipan nasional yang handal, beliau mencanangkan

visi ANRI, yakni menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa.

Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di era

reformasi, serta dalam rangka efektivitas dan efisiens, maka Presiden

melalui Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2001 mengatur

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tatakerja

Lembaga Pemerintah Non Departeman. Sehubungan dengan hal

tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan

Presiden tersebut.

MelaluiKeputusan Presiden Nomor 74/M/2003 sejak dilantiknya

Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, menggantikan Dr.

Mukhlis Paeni, Arsip Nasional Republik Indonesia mengembangkan


37

Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (SiPATI) Program tersebut adalah aplikasi pengelolaan

arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan

globalisasi informasi dimana hampir seluruh unit di kantor Pemerintah

maupun Swasta telah menggunakan perangkat komputer. SiPATI ini

telah diaplikasikan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat.

Pada tanggal 6 Juli 2004, Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan

PresidenNomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa

kepemimpinannya Djoko Utomo, sebagai Kepala ANRI yang

dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi

ANRI dengan berbagai program yang benar-benar disesuaikan dengan

perkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan

ANRI. Gedung layanan Publik yang berada paling depan yang

merupakan ujung tombak layanan masyarakat direnovasi sedemikian

rupa sehingga menimbulkan kenyamanan bagi pengunjung yang

datang. Kerjasama Nasional dan Internasional digiatkan dalam rangka

memajukan dunia kearsipan termasuk kerjasama dalam rangka

pengiriman pegawai ANRI untuk belajar di luar negeri.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya

dilakukan di luar negeri saja, tetapi dilakukan juga di ANRI yaitu

dengan memberikan kursus-kursus yang dapat meningkatkan

pengetahuan pegawai sehinggabisa memberikan pengabdian terbaik


38

kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI. Pengolahan

dan pemeliharaan arsip-arsip statis tetap dilaksanakan dan

ditingkatkan sambil terus mendorong dilaksanakannya program-

program lain seperti program Citra Daerah, Citra Nusantara maupun

program lainnya seperti program Sistem Informasi Jaringan Kearsipan

Nasional. Syiar lembaga ANRI dan kearsipan pun terus dilakukan

terutama melalui media, baik cetak maupun elektronik. Dengan

demikian, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi

ANRI yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesadaran

masyarakat untuk memelihara arsipnya.

B. Tugas Pokok & Fungsi

1. TUGAS

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FUNGSI

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga

c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di

bidang kearsipan

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

rumah tangga, persandian, dan kearsipan


39

C. Kewenangan

a. Penyusunan rencana nasional secara makro dikearsipan

b. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung

pembangunan secara makro;

c. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan

d. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kearsipan,

serta Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah

sumber arsip.

D. Struktur Organisasi

Gambar4.1Bagan Struktur Organisasi ANRI


40

E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan

1. Dokumen Kenegaraan: Surat perjanjian kerjasama antar Negara,

Undang-undang, dokumen administrasi kenegaraan (keuangan,

korespondensi), Film, Video, Foto.

2. Dokumen Pemerintah Daerah: Surat perjanjian kerjasama antar daerah,

administrasi daerah.

3. Dokumen BUMN/BUMS: Surat perjanjian kerjasama, administrasi

BUMN/BUMS (Laporan Keuangan), dokumentasi setiap

BUMN/BUMS (Foto, Film, Video, Rekaman suara).

4. Perseorangan: Surat kepemilikan harta, Surat Perjanjian Usaha, Surat

Kerjasama.


41

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sumber data diambil dari Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010

s.d 2014 serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 s.d 2014 Arsip

Nasional Republik Indonesia. Pengumpulan data diperoleh melalui

wawancara dengan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan serta

observasi secara langsung di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berikut ini data mengenai mengenai LaporanPencapaian Kinerja

tahun 2010 s.d 2014 yang diambil dari Arsip Nasional Republik

Indonesia:

Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010

No. Program Indikator

Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

1. Program

Penyeleng

garaan

Kearsipan

Nasional

Presentase

rekomendasi hasil

pengkajian dan

pengembangan

sistem kearsipan

dinamis dan statis

yang akan

menjadi NSPK

Input:dana

Output:lapora

n

1.514.372.000

8 Laporan

Hasil kajian

1.398.250.880

8 Laporan

Hasil Kajian

2. Jumlah Basis

Data

Penyelenggaraan

JIKN

Input: dana

Output: LKD

181.874.000

33 LKD

178.295.950

33 LKD

3. Jumlah lembaga

kearsipan daerah

provinsi.

Input : dana

Output: LKD

905.400.000,-

12 LKD

857.158.400

12 LKD


42

Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)


Kinerja Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

4. Jumlah instansi

pusat yang sudah

menerapkan

SIKD-

Input : dana

Output:LKD

750.000.000

10LKD

722.347.950

10LKD

5. Mewujudkan

usaha-usaha

pembinaan

kearsipan

secara

nasional di

lingkungan

lembaga

aparatur

negara

jumlah

lembaga/unit

kearsipan dan

arsiparis yang

terakreditasi dan

disertifikasi

Input : dana

Output:

Lembaga/

Orang

195.000.000

7 lembaga 40

orang

185.258.400

7lembaga 40

orang

6. Jumlah pedoman

mekanisme kerja

arsiparis

Input : dana

Output:

Pedoman

49.516.000

1 pedoman

46.551.650

1 pedoman

7. Jumlah peserta

bimbingan

arsiparis dan tim

penilai

Input : dana

Output:

Lemb.

Pemerintah

Daerah

1.138.646.000

4 pusat 5

daerah

1.100.070.250

4 pusat 5

daerah

8. Jumlah provinsi

yang

mendapatkan

kendaraan layanan

masyarakat sadar

arsip

Input : dana

Output:

prov/kab/

kota

1.332.600.000

14 prov

2 kab/kota

1.319.576.562

14 prov

2 kab/kota

9. Jumlah instansi

pusat dan daerah

yang

mendapatkan

bimbingan dan

konsultasi

kearsipan

Input : dana

Output:

Lembaga

pemerintah

daerah

497.760.000

11 pusat 18

daerah

489.937.925

11 pusat 18

daerah

10. Jumlah instansi

pusat dan daerah

yang

mendapatkan

supervisi

kearsipan

Input : dana

Output:

instansi

372.080.000

8 pusat

8 daerah

356.169.700

8 pusat

8 daerah

11. Jumlah instansi

yang mendapat

persetujuan

Jadwal Retensi

Arsip

Input : dana

Output:pusat

&daerah

109.455.000

25

pusat&daerah

97.290.000

11

pusat&daerah


43


Sumber: data diolah


Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

12. Jumlah

Penyelenggaraan

Arsip Masuk

Desa

Input : dana

Output:kab

/kota

905.400.000

22 kab/kota

875.158.400

22 kab/kota

13. Pengembangan

Pegawai

Input : dana

Output:orang

1.530.000.000

100 pegawai

1.349.555.000

117 pegawai

14. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

rekomendasi

penilaian yang

ditindaklanjuti

pengakuisisian

dan pemusnahan

arsip

Input : dana

Output:

instansi

349.309.000

25 instansi

348.714.000

25 instansi

15. Jumlah daerah

bencana arsip

yang

diselamatkan

Input : dana

Output:

daerah

500.400.000

6 daerah

499.068.700

6 daerah

16. Jumlah daftar

arsip pengolahan

arsip

konvensional

Input : dana

Output:

daftar

828.263.000

13 daftar

827.503.850

22 daftar

17. Jumlah Arsip

Rusak yang

direstorasi

Input : dana

Output:

lembar

1.159.451.000

3.300 lembar

1.158.831.100

3.300 lembar

18. Jumlah

Penerbitan

Naskah Sumber

Arsip yang

terbitkan

Input : dana

Output:

Naskah

1.579.499.000

9 naskah

1.526.117.550

9 naskah


44


No Program Indikator

Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

1. Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Mewujudkan

pengelolaan

arsip yang

berbasis

teknologi,

informasi

dan

komunikasi

(TIK) di

lingkungan

lembaga

aparatur

negara

Penyeleng-

garaan

kearsipan

Nasional

Meningkat-

kan

efektifitas

pembinaan

kearsipan

secara

nasioanal di

lingkungan

aparatur

negara

Jumlah

rekomendasi hasil

pengkajian dan

pengembangan

sistem kearsipan

dinamis dan statis

yang akan

menjadi NSP

Input: dana

Output:

pedoman

hasil kajian

2.100.781.000

7 pedoman &

3 hasil kajian

2.011.141.550

7 pedoman &

3 hasil kajian

2. Jumlah

rekomendasi hasil

pengkajian dan

pengembangan

sistem informasi

kearsipan dinamis

dan statis yang

akan menjadi

NSPK

Input: dana

Output:

pedoman dan

standa

500.100.000

2 pedoman

&1standar

477.027.225

2 pedoman

&1standar

3. Jumlah

penggunaan

sistem dan

jaringan kearsipan

nasional

Input: dana

Output:

laporan

619.175.000

4 laporan

606.552.150

4 laporan

4. Jumlah lembaga

dan unit kearsipan

yang terakreditasi

Input: dana

Output: lembaga/unit

kersipan

75.222.000

6

Lembaga/Unit

Kearsipan

70.249.300

6

Lembaga/Unit

Kearsipan

5. Jumlah

pemerintah

prov./kab./kota

yang menerapkan

SIKS-TIK

Input: dana

Output:

kab/kota

1.000.000.000

14

Kabupaten

6 Kota

820.149.225

14

Kabupaten

6 Kota

6. Jumlah instansi

pusat yang

menerapkan

SIKD-TIK

Input: dana

Output:

instansi

2.000.000.000

15 Instansi

1.664.902.100

10 Instansi


45

Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)


Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

7. Penyeleng-

garaan

kearsipan

Nasional

Meningkat-

kan

efektifitas

pembinaan

kearsipan

secara

nasioanal di

lingkungan

aparatur

negara

Jumlah instansi

yang

mendapatkan

pemahaman

UndangUndang

No. 43 Tahun

2009 tentang

Kearsipan

Input: dana

Output:

instansi

1.500.000.000

85 Instansi

1.368.543.550

85 Instansi

8. Jumlah

desa/kelurahan di

kab./kota yang

mendapatkan

pemahaman

Undang-Undang

No. 43 Tahun

2009 tentang

Kearsipan

Input: dana

Output:

provinsi

3.600.000.000

8 Provinsi

3.222.846.900

8 Provinsi

9. Jumlah

desa/kelurahan di

kab./kota yang

mendapatkan

pemahaman

tentang

pengelolaan arsip

sesuai dengan

peraturan bidang

kearsipan

Input: dana

Output:

jumlah desa

950.000.000

15 Desa

/Kelurahan

807.143.350

14 Desa

/Kelurahan

10. Jumlah lembaga

kearsipan daerah

kab./kota yang

menerapkan

pengelolaan arsip

sesuai dengan

peraturan di

bidang kearsipan

Input: dana

Output:kab/k

ota

1.000.000.000

20 Kabupaten

/Kota

741.230.300

18 Kabupaten

/Kota


46



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

11.

Penyeleng-

garaan

kearsipan

Nasional

Meningkat-

kan

efektifitas

penyelamat-

an dan

pelestarian

arsip/dokum

en.

Jumlah pencipta

arsip tingkat

provinsi dan

kabupaten/kota

yang

mendapatkan

rekomendasi

persetujuan

Jadwal Retensi

Arsip (JRA)

Input: dana

Output:instan

si,prov,kab,k

ota

165.592.000

14 Instansi,3

Provinsi, 2

Kab,1 Kota

131.054.000

16 Instansi, 6

Provinsi, 9

Kab,5 Kota

12. Jumlah instansi

yang arsipnya

diselamatkan

Input: dana

Output: KPUD,

Instansi, KPUD

Prov. dan Inst

606.147.000

1 KPUD, 7

Instansi

KPUD

Provinsi, 13

Ins

471.035.750

1 KPU Pusat,

5 Instansi

Pusat, 7

Instansi

KPUD

13. Jumlah arsip hasil

akuisisi

Input: dana

Output:

berkas

369.980.000

320 Berkas

351.703.850

320 Berkas

14. Jumlah daftar

inventaris arsip

Sekneg yang

dibuat

Input: dana

Output: Daftar

Inventaris

400.000.000

1 Daftar

Inventaris

383.499.800

1 Daftar

Inventaris

15. Jumlah daftar

arsip

konvensional,

audio visual,

elektronik,

kartograsi dan

kearsitekturan

yang dibuat

Input: dana

Output: Daftar

763.907.000

10 Daftar

738.965.350

10Daftar

16. Jumlah lembar

arsip yang

dibarcode

Input: dana

Output:

Lembar

404.393.000

10.000

Lembar

403.595.700

10.000

Lembar


47



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

17. Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

reel/roll/lembar/k

aset arsip yang

digitalisasi

Input: dana

Output:Reel/R

oll/

1.000.000.000

18.686

Reel/Roll/

919.078.700

19.000

Reel/Roll/

18. Jumlah naskah

sumber arsip yang

diterbitkan

Input: dana

Output:

Naskah

455.000.000

4 Naskah

455.000.000

4 Naskah

19. Jumlah materi

standarisasi tata

laksana pelayanan

arsip

Input: dana

Output: Materi

600.000.000

1 Materi

576.448.325

1 Materi

Sumber: data diolah



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

1. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah instansi

pusat yang

menerapkan

SIKD TIK

Input: dana

Output :

instansi

2.238.802.000

19 instansi

1.964.805.900

10instansi

2. Jumlah instansi

yang

mendapatkan

pemahaman UU

No. 43 Tahun

2009 tentang

kearsipan

Input: dana

Output :

instansi

854.892.000

85 instansi

789.490.820

85 instansi

3. Jumlah instansi

pusat yang

menerapkan

pengelolaan arsip

sesuai dengan

peraturan bidang

Kearsipan

Input: dana

Output :

instansi

218.070.000

20 instansi

201.203.900

18 instansi

4. Jumlah pencipta

arsip tingkat pusat

yang

mendapatkan

rekomendasi

persetujuan

jadwal retensi

arsip (JRA)

Input: dana

Output :

instansi

12.628.000

1 instansi

11.021.200

4 instansi


48



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

5. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

rekomendasi

penyelenggaraan

kearsipan pada

instansi pusat

Input: dana

Output :

rekomendasi

376.779.000

1 rekomendasi

333.770.750

1 rekomendasi

6. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

Pemerintah

Prov./Kab./Kota

yang

mendapatkan

pemahaman UU

No. 43 2009

Input: dana

Output :

provinsi

2.197.435.000

11 provinsi,

1.987.593.400

11 provinsi,

7. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

Pemerintah Derah

yang

mendapatkan

kemampuan

teknis

pengelolaan arsip

48sset sesuai

dengan peraturan

Perundang-

Undangan

Input: dana

Output : provinsi

3.048.25.000

33 provinsi

2.768.457.100

25 provinsi

8. Jumlah Pencipta

arsip tingkat

provinsi dan

kabupaten/kota

yang

mendapatkan

rekomendasi

persetujuan

jadwal retensi

Arsip (JRA

Input: dana

Output :

prov/kab/kota

144.625.000

20

prov/kab/kota

142.117.500

30

prov/kab/kota

9. Jumlah

rekomendasi

penyelenggaraan

kearsipan pada

pemerintah

provinsi dan

Kab./Kota.

Input: dana

Output :

rekomendasi

541.266.000

6 rekomendasi

278.984.500

6 rekomendasi

10. Jumlah Lembaga

dan unit kearsipan

yang terakreditasi

Input: dana

Output :

lembaga/unit

52.410.000

5

Lembaga/Unit

kearsipan

47.283.800

5

Lembaga/Unit

kearsipan


49



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

11. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Indonesia

Jumlah arsiparis

yang tersertifikasi

Input: dana

Output :

Arsiparis

513.186.000

90 Arsiparis

510.963.900

77 Arsiparis

12. Jumlah arsip yang

mendapat

bimbingan

Input: dana

Output :

Arsiparis

743.310.000

535 Arsiparis

738.348.000

490 Arsiparis

13. Jumlah peserta

diklat penciptaan

jabatan fungsional

arsiparis (tingkat

ahli dan trampil)

Input: dana

Output :

orang

458.600.000

65 Orang

409.371.100

65 Orang

14. Jumlah Provinsi

penerima dana

dekonsentrasi

Input: dana

Output :

provinsi

4.800.000.000

32 Provinsi

4.624.873.650

26 Provinsi

15. Jumlah peserta

diklat sertifikasi

SDM

Input: dana

Output :

orang

149.549.000

35 Orang

145.493.800

35 Orang

16. Jumlah peserta

diklat teknis

kearsipan

Input: dana

2.098.009.000

468 orang

1.691.697.790

468 orang

17. Jumlah bulan

layanan

ketatausahaan

Input: dana

Output :

bulan

91.882.000

12 Bulan

60.149.500

12 Bulan

18. Jumlah instansi

yang arsip

diselamatkan

(Arsip Pemilu)

Input: dana

Output :

instansi

214.743.000

12 instansi

199.460.100

12 instansi

19. Jumlah instansi

yang arsipnya

diselamatkan

(Arsip KIB)

Input: dana

Output :

instansi

137.340.000

14 instansi

137.014.300

14 instansi


akuisisi

Input: dana

Output :

berkas

341.384.000

200 berkas

333.098.100

200berkas


50



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

21. Program

Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Indonesia

Jumlah kaset hasil

wawancara

sejarah lisan

Input: dana

Output :

instansi

449.249.000

35 kaset

443.644.700

37 kaset

22. Jumlah guide

arsip

konvensional,

audio visual,

elektronik,

kartografi, dan

kearsitekturan

yang dibuat

Input: dana

Output :

guide

501.560.000

2 guide

489.553.600

2 guide

Sumber: data diolah



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

1. Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Persentase

lembaga negara,

pemerintah

daerah

provinsi/kabupat

en/kota, BUMN,

BUMD, dan

lembaga

kearsipan

perguruan tinggi

yang telah

menerapkan

SIKD dan SIKS

dalam

pengelolaan

arsip dinamis

dan statistik

Input: dana

Output:

presentase

11.219.732.000

10%

9.873.613.143

10%

2. Persentase

Lembaga Negara,

BUMN, BUMD,

Perguruan Tinggi

Negeri yang telah

memiliki

unitkearsipan

Input: dana

Output:

presentase

307.220.000

9%

289.741.000

12%


51



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

3. Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Program

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas dan

Tugas

Teknis

lainnya

Persentase

Arsiparis dan

SDM kearsipan

yang telah

memiliki

sertifikat

kompetensi dan

profesionalita

Input: dana

Output:

presentase

1.605.966.000

100%

1.559.178.600

102%

4. Persentase arsip

statis lembaga

negara dapat

diselamatkan

Input: dana

Output:

presentase

5.973.374.000

40%

5.692.938.950

70%

5. Jumlah

Instansi/Lembag

a Negara per

Tahun

Mendapatkan

Persetujuan

Pemusnahan

Arsip

Input: dana

Output:

instansi

16.606.000

8 instansi

15.615.100

9 instansi

6. Persentase

rekomendasi

hasil pengkajian

dan

pengembangan

penyelenggaraan

Kesipan

nasional

Input: dana

Output:

presentase

1.800.800.000

8%

1.733.803.300

8%

7. Sistem

Informasi

Kearsipan

Dinamis (SIKD)

dan Sistem

Kearsipan Statis

(SIKS) di

seluruh pencipta

arsip tingkat

pusat, daerah,

lembaga

kearsipan

Input: dana

Output:

presentase

1.950.867.000

9%

1.833.432.400

9%

8. Persentase

peningkatan

pengunjung

diorama sejarah

perjalanan bangsa

per tahun

Input: dana

Output:

presentase

38.038.070.000

15%

26.692.467.729

20%


52



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

1. Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Persentase

pencipta arsip

lembaga negara,

lembaga

kearsipan

provinsi/kab/kot

a, BUMN, dan

lembaga

kearsipan

perguruan tinggi

yang telah

menerapkan

SIKD dan SIKS

dalam

pengelolaanarsip

dinamis dan

statis;

Input: Dana

Output:

Instansi

2.208.296.000

50 instansi

2.1.5.691.600

35 instansi

2. Persentase

lembaga negara,

pemerintah

daerah

provinsi/kabupat

en/kota,BUMN,

dan perguruan

tinggi negeri

yang telah

membuat tata

naskah dinas,

klasifikasi arsip,

jadwal retensi

arsip (JRA) serta

system

klasifikasi

keamanan dan

akses arsip

Input: Dana

Output:

Instansi

751.052.000

15 instansi

725.341.000

14 instansi

3. Penyelengga-

raan

Kearsipan

Nasional

Persentase arsip

statis lembaga

negara yang

dapat

diselamatkan

Input: Dana

Output:

Instansi

1.519.172.000

25 instansi

1.470.860.800

40 instansi


53



Kinerja

Kegiatan

Keterangan Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

4. Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Penyelengga

-raan

Kearsipan

Nasional

Jumlah

instansi

lembaga

negara yang

mendapatkan

persetujuan

pemusnahan

arsip per tahun

Input: Dana

Output:

Instansi

609.372.000

50 instansi

602.024.200

77 instansi

5. Persentase data

informasi arsip

statis pada

lembaga

kearsipan

provinsi/kabup

aten/kota

Input: Dana

Output:

simpul

1.607.683.000

11 simpul

1.560.649.200

20simpul

6. Skor Lakip

ANRI

Input: Dana

Output:

laporan

1.542.170.000

1 Laporan

AKIP

1.536.213.600

1 Laporan

AKIP

7. Opini Audit

BPK atas

Laporan

Keuangan

Input: Dana

Output:

dokumen

383.760.000

3 dokumen

364.434.600

3 dokumen

8. Persentase

pemenuhan

fasilitas sarana

dan prasarana

kerja ANRI

dalam rangka

mendukung

LayananArsip

Input: Dana

Output:

presentase

2.580.500.000

100%

2.570.935.150

100%

Sumber: data diolah


54

B. Analisis Data

Berikut ini analisis data yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah

yang telah ditetapkan.

1. Langkah pertama yang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah menurut peratuan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014

adalah dengan menghitung Nilai Indeks Efisiensi. Untuk

memperoleh Nilai Indeks Efisiensi, maka sebelumnya akan

dilakukan penghitungan-penghitungan sebagai berikut ini:

a. Menghitung Input pencapaian kinerja tahun 2010-2014

Arsip Nasional RI membuat program kerja setiap

tahunnya.Program kerja tersebut digunakan untuk mengukur

kinerja Arsip Nasional RI. Pada tahap pertama untuk

mengukur kinerja Arsip Nasional RI, yaitu dengan

menghitung input pencapaian. Input pencapaian kinerja ini

menggambarkan seberapa besar penyerapan anggaran untuk

setiap indikator kinerja kegiatan progam kerja setiap

tahunnya.

Berdasarkan setiap indikator kinerja kegiatan program

kerja, input pencapaian kinerja dapat dihitung dengan

membandingkan Input realisasi (capaian) dengan input

rencana(anggaran) dikalikan 100% atau dapat dirumuskkan

sebagai berikut:

Capaian Input = 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 )

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )𝑋100%


55

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = Rp 1.398.250.880

Rp 1.514.372.000𝑋100% = 92,33%

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabel-

tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan input pencapaian kinerja

tahun 2010 s.d 2014

1) Tahun 2010

Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010

No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input

(%)*

1. Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan

pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis

yang akan menjadi NSPK

92,33%

2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 98,03%

3. Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang

sudah menerapkan SIKS-TIK

94,67%

4. Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan

SIKD-TIK

96,32%

5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang

terakreditasi dan disertifikasi

95,00%

6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 94,01%

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai 96,61%

8. Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan

layanan

99,02%

9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan

bimbingan dan konsultasi kearsipan

98,43%

10. Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan

supervisi kearsipan

95,72%

11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal

Retensi Arsip

88,88%

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 96,65%

13. Pengembangan Pegawai 88,21%

14. Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti

pengakuisisian dan pemusnahan arsip

99,83%


56

Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan)

N

No.

Indikator Kinerja Kegiatan Capaian

Input (%)*

15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 99,73%

16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional 99,91%

17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 99,95%

18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang

terbitkan

96,62%

(*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2010 lihat Lampiran 1

2) Tahun 2011


No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input

(%) *

1. Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan

pengembangan sistem kearsipan dinamis dan

statis yang akan menjadi NSP

95,73%


pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis

dan statis yang akan menjadi NSPK

95,39%

3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan

nasional 97,96%

4. Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi 93,39%

5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan

SIKS-TIK 83,25%

6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK 91,24%

7. Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman

UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 91,24%

8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan

pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan

89,52%

9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan

pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan

peraturan bidang kearsipan

84,96%

10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang

menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan

di bidang kearsipan

74,12%

11. Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan

kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi

persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

79,14%

12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 77,71%

13. Jumlah arsip hasil akuisisi 95,06%

14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat 95,87%


57

Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011(lanjutan)

No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input

(%) 15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual,

elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat 96,73%

16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 99,80%

17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi 91,91%

18. Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 100%

19. Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip 96,07%


3) Tahun 2012

Tabel 5.8Input pencapaian Kinerja Tahun 2012


(%)*

1. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD

TIK

87,76%


UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

92,35%

3. Jumlah instansi pusat yang menerapkan

pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang

Kearsipan

92,27%

4. Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang

mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal

retensi arsip (JRA)

87,28%

5. Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan

pada instansi pusat

88,59%

6. Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang

mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009

tentang kearsipan

90,45%

7. Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan

kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan

90,82%

8. Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan


persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA

98,27%


pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota.

51,54%

10. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang

terakreditasi

90,13%

11. Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 99,57%


58

Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012(lanjutan)


(%)*

12. Jumlah arsip yang mendapat bimbingan 99,33%

13. Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan

fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil)

89,27%

14. Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 96,35%

15. Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 97,29%

16. Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 80,64%

17. Jumlah bulan layanan ketatausahaan 65,46%

18. Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip

Pemilu)

92,88%

19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip

KIB)

99,76%

20. Jumlah arsip hasil akuisisi 97,57%

21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 98,75%

22. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual,

elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang

dibuat

97,61%


4) Tahun 2013

Tabel 5.9Input pencapaian Kinerja Tahun 2013

No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian

Input (%)*

1. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan

lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah

menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan

arsip dinamisdan statistik

88%

2. Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD,

Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki

unitkearsipan

94,31%

3. Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang

telah memiliki sertifikat kompetensi dan

profesionalita

97,08%

4. Persentase arsip statis lembaga negara dapat

diselamatkan

95,30%

5. Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun

Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip

94,03%

6. Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan

pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional

yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK

96,27%


59

Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013 (Lanjutan)


Input (%)*

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan

Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta

arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan

94%

8. Persentase peningkatan pengunjung diorama

sejarah perjalanan bangsa per tahun

70,12%


5) Tahun 2014



Input (%)*

1. Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga

kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga

kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan

SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis

dan statis;

97,61%


provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan

tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas,

klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta

system klasifikasi keamanan dan akses arsip

96,57%

3. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat

diselamatkan

96,82%

4. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan

persetujuan pemusnahan arsip per tahun

98,79%

5. Persentase data informasi arsip statis pada lembaga

kearsipan provinsi/kabupaten/kota

97,07%

6. Skor Lakip ANRI 99,61%

7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 94,96%

8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan

prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung

LayananArsip

99,62%



60

b. Menghitung Output pencapaian kinerja tahun 2010-2014

Setelah menghitung input pencapaian kinerja Arsip

Nasional RI, langkah selanjutnya adalah menghitung

output pencapaian kinerja. Output pencapaian kinerja

menggambarkan seberapa besar hasil yang didapat dari

setiap progam kerja. Hasil tersebut dapat berupa laporan,

pedoman, dan lain-lain. BerdasarkanIndikator Kinerja

Kegiatansetiap program kerja, output pencapaian kinerja

dapat dihitung dengan membandingkan output realisasi

dengan output rencana (target) dikalikan 100% atau dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Capaian Output = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑋100%

Capaian Output =8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian

8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian𝑋100% = 100%

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas

maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan

Output pencapaian kinerja tahun 2010 s.d 2014

1) Tahun 2010

Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010


Output (%)



statis yang akan menjadi NSPK

100%

2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 100%

3. Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang

sudah menerapkan SIKS-TIK

100%


61

Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan)


Output (%)


SIKD-TIK

100%

5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang

terakreditasi dan disertifikasi

100%

6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 100%

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim

penilai

100%


layanan masyarakat sadar arsip

100%

9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang

mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan

100%


mendapatkan supervisi kearsipan

100%

11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan

Jadwal Retensi Arsip

100%

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 100%

13. Pengembangan Pegawai 117%

14. Jumlah rekomendasi penilaian yang

ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan

arsip

100%

15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 100%

16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip

konvensional

100%

17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 100%


terbitkan

100%

(*)Penghitungan Output pencapaian kinerja2010 lihat Lampiran 6


62

2) Tahun 2011



Output (%) *




100%


pengembangan sistem informasi kearsipan

dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK

100%

3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan

nasional 100%

4. Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang

terakreditasi 100%

5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang

menerapkan SIKS-TIK 100%

6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-

TIK 66,6%


UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan

100%

8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang

mendapatkan pemahaman Undang-Undang No.

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

100%


mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan

arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan

93,33%

10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang

menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan

peraturan di bidang kearsipan

90%




180%

12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 124%

13. Jumlah arsip hasil akuisisi 100%

14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat 100%

15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual,

elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang

dibuat

100%

16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 100%

17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang

digitalisasi

102%


19. Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan 100%

(*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2011 lihat Lampiran 7


63

3) Tahun 2012



Output (%) *


TIK

52,63%



100%


pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang

Kearsipan

90%



retensi arsip (JRA)

400%


pada instansi pusat

100%


mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009

tentang kearsipan

100%


kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan

75,75%



persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA

150%


pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota.

100%


terakreditasi

100%

11. Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 86%




100%

14. Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 81,25%

15. Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 100%

16. Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 100%


Pemilu)

100%


64

Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)


Output (%)

19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan

(Arsip KIB)

100%





dibuat

100%


4) Tahun 2013



Output (%) *





arsip dinamisdanstatistic

100%



unitkearsipan

133,3%



profesionalita

100%


diselamatkan

175%



112,5%


pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional

yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK

100%

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan

Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta

arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan

100%



133,3%



65

5) Tahun 2014



Output (%) *

1. Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga

kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga

kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan

SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis

dan statis;

166,7%



tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas,

klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta

system klasifikasi keamanan dan akses arsip

93,33%

3. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat

diselamatkan

160%

4. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan

persetujuan pemusnahan arsip per tahun

154%

5. Persentase data informasi arsip statis pada lembaga

kearsipan provinsi/kabupaten/kota

181,81%

6. Skor Lakip ANRI 100%

7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 100%


prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung

LayananArsip

100%



66

c. Menghitung Indeks Efisiensi

Peneliti telah menghitung input dan output

pencapaian kinerja. Selanjutnya peneliti akan melakukan

penghitungan indeks efisiensi setiapIndikator Kinerja

Kegiatanpada progam kerja dan menghitung rata-rata

indeks efisiensi setiap tahunnya. Indeks efisiensi dapat

dihitung dengan membandingkan output pencapaian kinerja

dengan input pencapaian kinerja atau bisa dirumuskan

sebagai berikut:

Indeks Efisiensi = % Capaia n Output

% Capaian Input

Indeks Efisiensi = 100%

92,33%= 1,08

Dengan menggunakan cara penghitungan seperti

diatas maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil

penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 s.d 2014

1) Tahun 2010

Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010

No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi *



statis yang akan menjadi NSPK

1,08

2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 1,02

3. Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi

yang sudah menerapkan SIKS-TIK

1,06


SIKD-TIK

1,04

5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis

yang terakreditasi dan disertifikasi

1,05

6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 1,06

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim

penilai

1,04


layanan masyarakat sadar arsip

1,01


67

Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan)

No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi

*


mendapatkan bimbingan dan konsultasi

kearsipan

1,02


mendapatkan supervisi kearsipan

1,04

11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan


1,13

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 1,03

13. Pengembangan Pegawai 1,33


ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan

arsip

1,00

15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 1,00


konvensional

1,00

17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 1,00


terbitkan

1,03

Jumlah Indeks Efisiensi 18,94

Rata-rata Indeks Efisiensi 18,94 : 18 = 1,052

(*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 lihat Lampiran 11

2) Tahun 2011



*




1,05




1,05

3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan

kearsipan nasional 1,02


terakreditasi 1,07


68

Tabel 5.17Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan)


* 5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang

menerapkan SIKS-TIK 1,22

6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-

TIK 0,80


UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan

1,10


mendapatkan pemahaman Undang-Undang No.


1,12


mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan

arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan

1,11

10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota

yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai

dengan peraturan di bidang kearsipan

1,21




2,27

12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 1,59 13. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,05 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang

dibuat 2,08

15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual,

elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang

dibuat

1,03

16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 1,00 17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang

digitalisasi 1,11

18. Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 1,00 19. Jumlah materi standarisasi tata laksana

pelayanan arsip 1,04

Jumlah Indeks Efisiensi 22,92:19




69

3) Tahun 2012

Tabel 5.18Nilai Indeks Tahun 2012

No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi *


TIK

0,59



1,08


pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan

bidang Kearsipan

0,97



retensi arsip (JRA)

4,58

5. Jumlah rekomendasi penyelenggaraan

kearsipan pada instansi pusat

1,12


mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun

2009 tentang kearsipan

1,10


kemampuan teknis pengelolaan arsip aset

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

0,83


kabupaten/kota yang mendapatkan

rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip

(JRA

1,52


kearsipan pada pemerintah provinsi dan

Kab./Kota.

0,94


terakreditasi

1,10

11. Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 0,86

12. Jumlah arsip yang mendapat bimbingan 0,92



1,12

14. Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 0,84

15. Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 1,02

16. Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 1,24


70



*

17. Jumlah bulan layanan ketatausahaan 1,52


Pemilu)

1,07


(Arsip KIB)

1,00

20. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,02

21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 1,07



dibuat

1,02




4) Tahun 2013



*






1,13



unitkearsipan

1,42



profesionalita

1,05


diselamatkan

1,84



1,19


pengembangan penyelenggaraan Kesipan

nasional yang akan menjadi bahan penyusunan

NSPK

1,03

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh

pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga

kearsipan

1,06


71



*



1,90




5) Tahun 2014



*

1. Persentase pencipta arsip lembaga negara,

lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN,

dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang

telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam

pengelolaanarsip dinamis dan statis;

1,71



tinggi negeri yang telah membuat tata naskah

dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip

(JRA) serta system klasifikasi keamanan dan

akses arsip

0,97

3. Persentase arsip statis lembaga negara yang

dapat diselamatkan

1,65

4. Jumlah instansi lembaga negara yang

mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per

tahun

1,55

5. Persentase data informasi arsip statis pada

lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota

1,87

6. Skor Lakip ANRI 1,00

7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 1,05


prasarana kerja ANRI dalam rangka

mendukung LayananArsip

1,00





72

2. Langkah kedua yang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah, yaitu dengan menghitung Trenddan penarikan

kesimpulan hasil analisis data.Trend dapat dihitung dengan

menggunakan rata-rata Nilai Indeks Efisiensi yang telah diperoleh

pada tahap sebelumnya.

a) Menghitung Trend dengan metode least square :

Tabel 5.21 Menghitung Persamaan Garis Trend

Tahun Y X X2

XY

2010 1,052 -2 4 -2,104

2011 1,206 -1 1 -1,206

2012 1,251 0 0 0

2013 1,302 1 1 1,302

2014 1,35 2 4 2,7

Y= 6,161 0 X2 = 10 XY= 0,692

Keterangan :

Y = Indeks Efisiensi Arsip Nasional RI

X = Tahun

a = Konstanta

b = besarnya Y jika X mengalami 1 perubahan satuan

Y’ = a+bx


73

a= y

n=

6,161

5=1,2322

b= XY

X2 =0,692

10=0,0692

Y’ = a+bx

Y’ = 1,2322 + 0,0692X

Gambar 5. 1 Grafik Trend Indeks Efisiensi tahun 2010-2014

b) Penarikan Kesimpulan Hasil Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data mulai dari menghitung

input pencapaian kinerja, output pencapaian kinerja, rata-rata

indeks efisiensi dan menghitung trend. Setelah peneliti

melakukan semua tahap analisis data, maka diperoleh hasil

kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d

2014 meningkat. Peningkatan kinerja Arsip Nasional RI dapat

dilihat dari koefisien persamaan trend kinerja Arsip Nasional

RI yang bernilai positif Nilai trend pada tahun 2010

mempunyai nilai sebesar 1,052, tahun 2011 1,206, tahun 2012

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

10' 11' 12' 13' 14'

Y

Y = Indeks Efisien-si


74

1,251, untuk tahun 2013 sebesar 1,302 dan untuk tahun 2014

sebesar 1,35. Grafik yang dihasilkan dari trend di atas selalu

meningkat dari tahun 2010 s.d 2014. Hal ini berarti kinerja

Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014

selalu meningkat dan mengalami perkembangan yang positif.

C. Pembahasan

Menurut peraturan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014,

untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia

dengan menghitung pencapaian program kerja, dan setelah

mengetahui pencapaian program kerja tersebut digunakan utuk

mengetahui Indeks Efisiensi, setelah mengetahui Indeks Efisiensi

setiap tahunnya maka dapat dihitung Trend untuk mengetahui

kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d

2014. Berdasarkan hasil penghitungan Trend yang telah

dilaksanakan pada tahap sebelumnya, diperoleh persamaan Y’ =

1,2322 +0,0692X persamaan tersebut merupakan persamaan trend

positif dan dapat dilihat bahwa indeks efisiensi pada tahun 2010

sebesar 1,052 tahun 2011 sebesar 1,206, tahun 2012 sebesar 1,251,

lalu pada tahun 2013 sebesar 1,302 dan pada tahun 2014 sebesar

1,35.

Dengan diperolehnya persamaan trend yang positif atau nilai b

yang positif maka dapat disimpulkan kinerja Arsip Nasional

Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 cenderung

meningkat. Kenaikan pola ini disebabkan karena program kerja

ANRI 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini


75

bisa diartikan sebagai pencapaian kinerja sesuai rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. Namun tidak semua program kerja

mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian

program kerja tersebut ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan

dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di pusat

maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan,

dan perseorangan.


76

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya,

peneliti memperoleh hasil persamaan garis trend, yaitu Y’ = 1,2322 +

0,0692X. Persamaan trend tersebut termasuk dalam trend positif atau b

positif, yang berarti apabila nilai X meningkat maka nilai Y juga akan

meningkat. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 nilai indeks

efisiensi cenderung naik yaitu 1,052, 1,206, 1,251, 1,302, 1,35

Pola garis trend tersebut menunjukkan pola naik. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dilihat

dari indeks efisiensi dari tahun 2010 s.d 2014 terus meningkat.

Meningkatnya kinerja tersebut berarti, kinerja Arsip Nasional RI semakin

baik atau terus berkembang dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kinerja

Arsip Nasional RI dapat terus meningkat dikarenakan adanya komitmen,

keterlibatan dan dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di

pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan

perseorangan.

B. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data bersifat heterogen.

Setiap tahun Indikator kinerja kegiatan pada program kerja Arsip Nasional

mempunyai jumlah dan macam yang berbeda.


77

C. Saran

Dari keterbatasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis

menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data

yang sama berupa indikator kinerja kegiatan pada program kerja dan

jumlah yang sama setiap tahunnya.


78

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta. PT.

ERLANGGA.

Boedijoewono, Noegroho. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta.

STIM YKPN.

Carnegie, Pataleon.2014.Skripsi. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatn Sipil studi kasus:Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Timur. Yogyakarta. Universitas

Sanata Dharma.

Jogiyanto. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta.BPFE Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. STIM YKPN.

Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2012.

Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta

Moeheriono. 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi dan

pengembangan. Jakarta. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat.

Rusdiyanti, Stefani Ria. 2013. Skripsi. Analisis pengukuran kinerja keuangan dan

non kenuangan studi kasus: Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011 . Yogyakarta.Universitas Sanata

Dharma.

Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama.

Jakarta. 2014.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Jakarta. 2007.


79

LAMPIRAN


80

Lampiran 1

Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010

No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input (%)

1. Presentase rekomendasi hasil

pengkajian dan pengembangan

sistem kearsipan dinamis dan statis


Rp 1.398.250.880

Rp 1.514.372.000𝑋100%=92,33%

2. Jumlah Basis Data

Penyelenggaraan JIKN

Rp 178.295.950

Rp 181.874.000 X 100%=98,03%

3. Jumlah lembaga kearsipan daerah

provinsi yang sudah menerapkan

SIKS-TIK

Rp 857.158.400

Rp905.400.000𝑋100 = 94,67%

4. Jumlah instansi pusat yang sudah

menerapkan SIKD-TIK

Rp722.347.950

Rp750.000.000𝑋100% = 96,32%

5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan

arsiparis yang terakreditasi dan

disertifikasi

𝑅𝑝185.285.400

𝑅𝑝195.000.000𝑋100% = 95,00%

6. Jumlah pedoman mekanisme kerja

arsiparis

Rp46.551.650

Rp49.516.000𝑋100% = 94,01%

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis

dan tim penilai

𝑅𝑝1.100.070.250

𝑅𝑝1.138.646.000𝑋100% = 96,61%

8. Jumlah provinsi yang mendapatkan

kendaraan layanan masyarakat

sadar arsip

Rp1.319.576.562

Rp1.332.600.000X100% = 99,02%

9. Jumlah instansi pusat dan daerah

yang mendapatkan bimbingan dan

konsultasi kearsipan

𝑅𝑝 489.937.925

𝑅𝑝497.760.000𝑋100% = 98,43%


yang mendapatkan supervisi

kearsipan

𝑅𝑝356.169.700

𝑅𝑝372.080.000𝑋100% = 95,72%

11. Jumlah instansi yang mendapat

persetujuan Jadwal Retensi Arsip

𝑅𝑝97.290.000

𝑅𝑝109.455.000𝑋100% = 88,88%

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip

Masuk Desa

𝑅𝑝875.158.400

𝑅𝑝905.400.000𝑋100% = 96,65%


81

Lampiran 1 (Lanjutan)

Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010 (Lanjutan)


13. Pengembangan Pegawai 𝑅𝑝. 1.349.555.000

𝑅𝑝. 1.530.000.000𝑋100% = 88,21%

14. Jumlah rekomendasi penilaian

yang ditindaklanjuti

pengakuisisian dan pemusnahan

arsip

Rp348.714.000

Rp349.309.000X100% = 99,83%

15. Jumlah daerah bencana arsip yang

diselamatkan

Rp 499.068.700

Rp500.400.000X100% = 99,73%

16. Jumlah daftar arsip pengolahan

arsip konvensional

𝑅𝑝827.503.850

𝑅𝑝828.263.000𝑋100% = 99,91%

17. Jumlah Arsip Rusak yang

direstorasi

𝑅𝑝 . 1.158.831.100

𝑅𝑝 . 1.159.451.000𝑋100%= 99,95%

18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber

Arsip yang terbitkan

𝑅𝑝. 1.526.117.550

𝑅𝑝. 1.579.499.000𝑋100% = 96,62%


82

Lampiran 2


No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input (%)

1. Jumlah rekomendasi hasil


sistem kearsipan dinamis dan


Rp2.011.141.550

Rp2.100.781.000X100%

= 95,73%



sistem informasi kearsipan

dinamis dan statis yang akan

menjadi NSPK

Rp477.027.225

Rp500.100.000X100%

= 95,39%

3. Jumlah penggunaan sistem dan

jaringan kearsipan nasional 𝑅𝑝606.552.150

𝑅𝑝619.175.000𝑋100%

= 97,96% 4. Jumlah lembaga dan unit

kearsipan yang terakreditasi 𝑅𝑝70.249.300

𝑅𝑝75.222.000𝑋100%

= 93,39% 5. Jumlah pemerintah

prov./kab./kota yang menerapkan

SIKS-TIK

𝑅𝑝820.149.225

𝑅𝑝1.000.000.000𝑋100%

= 82,01% 6. Jumlah instansi pusat yang

menerapkan SIKD-TIK 𝑅𝑝1.664.902.100

𝑅𝑝2.000.000.000𝑋100%

= 83,25% 7. Jumlah instansi yang

mendapatkan pemahaman

UndangUndang No. 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan

𝑅𝑝1.368.543.550

𝑅𝑝1.500.000.000𝑋100%

= 91,24%

8. Jumlah desa/kelurahan di

kab./kota yang mendapatkan

pemahaman Undang-Undang No.


𝑅𝑝3.222.846.900

𝑅𝑝3.600.000.000𝑋100%

= 89,52%

9. Jumlah desa/kelurahan di


pemahaman tentang pengelolaan

arsip sesuai dengan peraturan

bidang kearsipan

𝑅𝑝807.143.350

𝑅𝑝950.000.000𝑋100%

= 84,96%


kab./kota yang menerapkan

pengelolaan arsip sesuai dengan


𝑅𝑝741.230.300

𝑅𝑝1.000.000.000𝑋100%

= 74,12%


83



No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input (%) 11. Jumlah pencipta arsip tingkat

provinsi dan kabupaten/kota yang

mendapatkan rekomendasi


(JRA)

𝑅𝑝131.054.000

𝑅𝑝165.592.000𝑋100%

= 79,14%

12. Jumlah instansi yang arsipnya

diselamatkan 𝑅𝑝471.035.750

𝑅𝑝606.147.000𝑋100%

= 77,71% 13. Jumlah arsip hasil akuisisi Rp351.703.850

Rp369.980.000X100%

= 95,06% 14. Jumlah daftar inventaris arsip

Sekneg yang dibuat Rp383.499.800

Rp400.000.000X100%

= 95,87% 15. Jumlah daftar arsip konvensional,

audio visual, elektronik, kartograsi

dan kearsitekturan yang dibuat

Rp738.965.350

Rp763.907.000X100%

= 96,73%

16. Jumlah lembar arsip yang

dibarcode

Rp403.595.700

Rp404.393.000X100%

= 99,80%

17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip

yang digitalisasi

Rp919.078.000

Rp1.000.000.000X100%

= 91,91%

18. Jumlah naskah sumber arsip yang

diterbitkan

Rp455.000.000

Rp455.000.000X100%

= 100%

19. Jumlah materi standarisasi tata

laksana pelayanan arsip

Rp576.448.325

Rp600.000.000X100%

= 96,07%


84

Lampiran 3



1. Jumlah instansi pusat yang

menerapkan SIKD TIK

𝑅𝑝1.964.805.900

𝑅𝑝2.238.802.000𝑋100%

= 87,76%

2. Jumlah instansi yang

mendapatkan pemahaman UU

No. 43 Tahun 2009 tentang

kearsipan

𝑅𝑝789.490.820

𝑅𝑝854.892.000𝑋100%

= 92,35%


menerapkan pengelolaan arsip

sesuai dengan peraturan bidang

Kearsipan

𝑅𝑝201.203.900

𝑅𝑝218.070.000𝑋100%

= 92,27%

4. Jumlah pencipta arsip tingkat

pusat yang mendapatkan

rekomendasi persetujuan jadwal

retensi arsip (JRA)

𝑅𝑝11.021.200

𝑅𝑝12.628.000𝑋100%

= 87,28%

5. Jumlah rekomendasi

penyelenggaraan kearsipan pada

instansi pusat

𝑅𝑝333.770.750

𝑅𝑝376.779.000𝑋100%

= 88,59%

6. Jumlah Pemerintah

Prov./Kab./Kota yang

mendapatkan pemahaman UU

No. 43 Tahun 2009 tentang

kearsipan

𝑅𝑝1.987.593.400

𝑅𝑝2.197.435.000𝑋100%

= 90,45%

7. Jumlah Pemerintah Daerah yang

mendapatkan kemampuan teknis

pengelolaan arsip aset sesuai

dengan peraturan Perundang-

Undangan

𝑅𝑝2.768.457.100

𝑅𝑝3.048.250.000𝑋100%

= 90,82%

8. Jumlah Pencipta arsip tingkat

provinsi dan kabupaten/kota

yang mendapatkan rekomendasi

persetujuan jadwal retensi Arsip

(JRA

𝑅𝑝142.117.500

𝑅𝑝144.625.000𝑋100%

= 98,27%



pemerintah provinsi dan

Kab./Kota.

𝑅𝑝278.984.500

𝑅𝑝541.266.000𝑋100%

= 51,54%

10. Jumlah Lembaga dan unit

kearsipan yang terakreditasi

𝑅𝑝47.238.800

𝑅𝑝52.410.000𝑋100%

= 90,13%


85

Lampiran 3(Lanjutan)



11. Jumlah arsiparis yang

tersertifikasi

𝑅𝑝510.963.900

𝑅𝑝513.186.000𝑋100%

= 99,57%

12. Jumlah arsip yang mendapat

bimbingan

𝑅𝑝738.348.000

𝑅𝑝743.310.000𝑋100%

= 99,33%

13. Jumlah peserta diklat penciptaan

jabatan fungsional arsiparis

(tingkat ahli dan trampil)

𝑅𝑝. 409.371.100

𝑅𝑝. 458.600.000𝑋100%

= 89,27%

14. Jumlah Provinsi penerima dana

dekonsentrasi

𝑅𝑝4.624.873.650

𝑅𝑝4.800.000.000𝑋100%

= 96,35%

15. Jumlah peserta diklat sertifikasi

SDM

𝑅𝑝145.493.800

𝑅𝑝149.549.000𝑋100%

= 97,29%

16. Jumlah peserta diklat teknis

kearsipan

𝑅𝑝1.691.697.790

𝑅𝑝2.098.009.000𝑋100%

= 80,64%

17. Jumlah bulan layanan

ketatausahaan

Rp60.149.500

Rp91.882.000X100%

= 65,46%

18. Jumlah instansi yang arsip

diselamatkan (Arsip Pemilu)

𝑅𝑝199.460.100

𝑅𝑝214.743.000𝑋100%

= 92,88%


diselamatkan (Arsip KIB)

𝑅𝑝137.014.300

𝑅𝑝137.340.000𝑋100%

= 99,76%

20. Jumlah arsip hasil akuisisi Rp333.098.100

Rp341.384.000X100%

= 97,57%

21. Jumlah kaset hasil wawancara

sejarah lisan

𝑅𝑝443.644.700

𝑅𝑝449.249.000𝑋100%

= 98,75%

22. Jumlah guide arsip konvensional,

audio visual, elektronik,

kartografi, dan kearsitekturan

yang dibuat

𝑅𝑝. 489.553.600

𝑅𝑝. 501.560.000𝑋100%

= 97,61%


86

Lampiran 4



1. Persentase lembaga negara,

pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota, BUMN,

BUMD, dan lembaga kearsipan

perguruan tinggi yang telah

menerapkan SIKD dan SIKS

dalam pengelolaan arsip

dinamisdan statistik

𝑅𝑝9.873.613.143

𝑅𝑝11.219.732.000𝑋100%

= 88%

2. Persentase Lembaga Negara,

BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi

Negeri yang telah memiliki

unitkearsipan

𝑅𝑝289.741.000

𝑅𝑝307.220.000𝑋100%

= 94,31%

3. Persentase Arsiparis dan SDM

kearsipan yang telah memiliki

sertifikat kompetensi dan

profesionalita

𝑅𝑝1.559.178.600

𝑅𝑝1.605.966.000𝑋100%

= 97,08%

4. Persentase arsip statis lembaga

negara dapat diselamatkan

𝑅𝑝5.692.938.950

𝑅𝑝5.973.374.000𝑋100%

= 95,30%

5. Jumlah Instansi/Lembaga Negara

per Tahun Mendapatkan

Persetujuan Pemusnahan Arsip

𝑅𝑝15.615.100

𝑅𝑝16.606.000𝑋100%

= 94,30%

6. Persentase rekomendasi hasil


penyelenggaraan Kesipan nasional

yang akan menjadi bahan

penyusunan NSPK

𝑅𝑝. 1.733.803.300

𝑅𝑝. 1.800.800.000𝑋100%

= 96,27%

7. Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) dan Sistem

Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh

pencipta arsip tingkat pusat,

daerah, lembaga kearsipan

𝑅𝑝. 1.833.432.400

𝑅𝑝. 1.950.867.000𝑋100%

= 94,03%

8. Persentase peningkatan

pengunjung diorama sejarah

perjalanan bangsa per tahun

𝑅𝑝. 26.692.467.729

𝑅𝑝. 38.038.070.000𝑋100%

= 70,12%


87

Lampiran 5



1. Persentase pencipta arsip lembaga

negara, lembaga kearsipan

provinsi/kab/kota, BUMN, dan

lembaga kearsipan perguruan tinggi

yang telah menerapkan SIKD dan

SIKS dalam pengelolaanarsip

dinamis dan statis;

𝑅𝑝2.155.691.600

𝑅𝑝2.208.296.000𝑋100%

= 97,61%

2. Persentase lembaga negara,

pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan

perguruan tinggi negeri yang telah

membuat tata naskah dinas,

klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip

(JRA) serta system klasifikasi

keamanan dan akses arsip

𝑅𝑝725,341.000

𝑅𝑝751.052.000𝑋100%

= 96,57%

3. Persentase arsip statis lembaga

negara yang dapat diselamatkan

𝑅𝑝1.470.860.800

𝑅𝑝1.519.172.000𝑋100%

= 96,82%


mendapatkan persetujuan

pemusnahan arsip per tahun

𝑅𝑝602.024.200

𝑅𝑝609.372.000𝑋100%

= 98,79%

5. Persentase data informasi arsip statis

pada lembaga kearsipan

provinsi/kabupaten/kota

𝑅𝑝1.560.649.200

𝑅𝑝1.607.683.000𝑋100%

= 97,07%

6. Skor Lakip ANRI 𝑅𝑝1.536.213.600

𝑅𝑝1.542.170.000𝑋100%

= 99,61%

7. Opini Audit BPK atas Laporan

Keuangan

𝑅𝑝. 364.434.600

𝑅𝑝. 383.760.000𝑋100%

= 94,96%

8. Persentase pemenuhan fasilitas

sarana dan prasarana kerja ANRI

dalam rangka mendukung

LayananArsip

𝑅𝑝2.570.935.150

𝑅𝑝2.580.500.000𝑋100%

= 99,62%


88

Lampiran 6

Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010

No Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%)

1. Presentase rekomendasi hasil




8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian

8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian𝑋100%

= 100%

2. Jumlah Basis Data


33 𝐿𝐾𝐷

33 𝐿𝐾𝐷𝑋100% = 100%


provinsi yang sudah menerapkan

SIKS-TIK

12 𝐿𝐾𝐷

12 𝐿𝐾𝐷𝑋100% = 100%


menerapkan SIKD-TIK

10 𝐿𝐾𝐷

10 𝐿𝐾𝐷𝑋100% = 100%



disertifikasi

7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑋100%

= 100%


arsiparis

1 𝑑𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛

1 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑋100%

= 100%

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis

dan tim penilai

4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟h

4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100%

= 100%


kendaraan layanan masyarakat

sadar arsip

14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100%


yang mendapatkan bimbingan dan

konsultasi kearsipan

11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h

11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h𝑋100%

= 100%


yang mendapatkan supervisi

kearsipan

8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h

8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h𝑋100%

= 100%


89



No Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%)



25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑋100% = 100%

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip

Masuk Desa

22 kabupaten

22 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑋100% =100%

13. Pengembangan Pegawai 117 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖

100 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝑋100% = 117%


ditindaklanjuti pengakuisisian dan

pemusnahan arsip

25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%


diselamatkan

6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h

6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h𝑋100% = 100%

16. Jumlah daftar arsip pengolahan

arsip konvensional

22 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟

22 daftar𝑋100% = 100%

17. Jumlah Arsip Rusak yang

direstorasi

3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑋100% = 100%

18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber

Arsip yang terbitkan

9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h

9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h𝑋100% = 100%


90

Lampiran 7


No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%)




yang akan menjadi NSP

7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛

7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑋100%

= 100%



sistem informasi kearsipan dinamis

dan statis yang akan menjadi NSPK

2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑋100%

= 100%

3. Jumlah penggunaan sistem dan

jaringan kearsipan nasional

4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛

4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑋100% = 100%

4. Jumlah lembaga dan unit kearsipan

yang terakreditasi

6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛

6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛𝑋100% = 100%

5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota

yang menerapkan SIKS-TIK

14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛

14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑋100% = 100%


menerapkan SIKD-TIK

10 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

15 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 66,6%

7. Jumlah instansi yang mendapatkan

pemahaman UndangUndang No. 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan


85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%

8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota

yang mendapatkan pemahaman

Undang-Undang No. 43 Tahun



85 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%

9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota

yang mendapatkan pemahaman

tentang pengelolaan arsip sesuai

dengan peraturan bidang kearsipan

14 𝑑𝑒𝑠𝑎

15 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑋100% = 93,33%


kab./kota yang menerapkan

pengelolaan arsip sesuai dengan


18 𝑘𝑜𝑡𝑎

20 𝑘𝑜𝑡𝑎𝑋100% = 90%

11. Jumlah pencipta arsip tingkat




(JRA)

16 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 6 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 9𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 5𝑘𝑜𝑡𝑎

14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 3 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 2 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 1 𝑘𝑜𝑡𝑎𝑋100%

= 180%


diselamatkan

1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 5 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖

1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋

= 124%


91



No. Indikator Kinerja

Kegiatan

Capaian input (%)


akuisisi

320𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

320 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠𝑋100 = 100%

14. Jumlah daftar

inventaris arsip

Sekneg yang dibuat

2 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠

1 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠𝑋100% = 200%

15. Jumlah daftar arsip

konvensional, audio

visual, elektronik,

kartograsi dan

kearsitekturan yang

dibuat

10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟

10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑋100% = 100%

16. Jumlah lembar arsip

yang dibarcode

10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑋100% = 100%

17. Jumlah

reel/roll/lembar/kaset

arsip yang

digitalisasi

19.000 reel/roll/lembar/kaset

18.686 reel/roll/lembar/kaset𝑋100% = 102%

18. Jumlah naskah

sumber arsip yang

diterbitkan

4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑕

4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑕𝑋100% = 100%

19. Jumlah materi

standarisasi tata

laksana pelayanan

arsip

1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖

1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑋100% = 100%


92

Lampiran 8




menerapkan SIKD TIK


19 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 52,63%


pemahaman UU No. 43 Tahun



85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%


menerapkan pengelolaan arsip

sesuai dengan peraturan bidang

Kearsipan


20 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 90%

4. Jumlah pencipta arsip tingkat pusat

yang mendapatkan rekomendasi

persetujuan jadwal retensi arsip

(JRA)


1 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 400%



instansi pusat

1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖

1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑋100% =100%

6. Jumlah Pemerintah


mendapatkan pemahaman UU No.

43 Tahun 2009 tentang kearsipan


11 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%

7. Jumlah Pemerintah Derah yang

mendapatkan kemampuan teknis

pengelolaan arsip aset sesuai

dengan peraturan Perundang-

Undangan

25𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

33 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 75,75%

8. Jumlah Pencipta arsip tingkat



persetujuan jadwal retensi Arsip

(JRA

30 𝑝𝑟𝑜𝑣

20 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑋100% = 150%



pemerintah provinsi dan

Kab./Kota.

6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖

6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑋100% = 100%


93




10. Jumlah Lembaga dan unit


5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛

5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛𝑋100%

= 100%

11. Jumlah arsiparis yang

tersertifikasi

77 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

90 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑋100% = 86%

12. Jumlah arsip yang mendapat

bimbingan

490 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠

535 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠𝑋100% = 91,58%

13. Jumlah peserta diklat

penciptaan jabatan fungsional

arsiparis (tingkat ahli dan

trampil)

65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔

65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑋100% = 100%


dekonsentrasi


32 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 81,25%

15. Jumlah peserta diklat

sertifikasi SDM


35 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑋100% = 100%

16. Jumlah peserta diklat teknis

kearsipan


468 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑋100% = 100%

17. Jumlah bulan layanan

ketatausahaan

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑋100% = 100%

18. Jumlah instansi yang arsip

diselamatkan (Arsip Pemilu)


12 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%


diselamatkan (Arsip KIB)


14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100% = 100%

20. Jumlah arsip hasil akuisisi 200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠𝑋100% = 100%

21. Jumlah kaset hasil wawancara

sejarah lisan

37 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡

35 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡𝑋100% = 105,71%

22. Jumlah guide arsip

konvensional, audio visual,

elektronik, kartografi, dan

kearsitekturan yang dibuat

2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒

2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒𝑋100% = 100%


94

Lampiran 9



1. Persentase lembaga negara, pemerintah

daerah provinsi/kabupaten/kota,

BUMN, BUMD, dan lembaga

kearsipan perguruan tinggi yang telah

menerapkan SIKD dan SIKS dalam

pengelolaan arsip dinamisdan statistik

10%

10%𝑋100 = 100%

2. Persentase Lembaga Negara, BUMN,

BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang

telah memiliki unitkearsipan

12%

9%𝑋100 = 133,3%

3. Persentase Arsiparis dan SDM

kearsipan yang telah memiliki

sertifikat kompetensi dan

profesionalita

102%

100%𝑋100% = 102%

4. Persentase arsip statis lembaga negara

dapat diselamatkan

70%

40%𝑋100 = 175%

5. Jumlah Instansi/Lembaga Negara per

Tahun Mendapatkan Persetujuan

Pemusnahan Arsip


8 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑋100%

= 112,5%

6. Persentase rekomendasi hasil


penyelenggaraan Kesipan nasional

yang akan menjadi bahan penyusunan

NSPK

8%

8%𝑋100 = 100%

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

(SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis

(SIKS) di seluruh pencipta arsip

tingkat pusat, daerah, lembaga

kearsipan

9%

9%𝑋100 = 100%

8. Persentase peningkatan pengunjung

diorama sejarah perjalanan bangsa per

tahun

18%

15%𝑋100 = 120%


95

Lampiran 10



1. Persentase pencipta arsip lembaga

negara, lembaga kearsipan

provinsi/kab/kota, BUMN, dan

lembaga kearsipan perguruan tinggi

yang telah menerapkan SIKD dan

SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis

dan statis;



= 166,7%


daerah

provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan

perguruan tinggi negeri yang telah

membuat tata naskah dinas, klasifikasi

arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta

system klasifikasi keamanan dan akses

arsip



= 93,33%

3. Persentase arsip statis lembaga negara

yang dapat diselamatkan



= 160%


mendapatkan persetujuan pemusnahan

arsip per tahun.



= 154%

5. Persentase data informasi arsip statis

pada lembaga kearsipan


20 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙

11 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑋100%

= 181,81%

6. Skor Lakip ANRI 1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛

1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑋100% = 100%

7. Opini Audit BPK atas Laporan

Keuangan

3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛

3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑋100% = 100%

8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana

dan prasarana kerja ANRI dalam

rangka mendukung LayananArsip

100%

100%𝑋100% = 100%


96

Lampiran 11

Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010


1. Presentase rekomendasi hasil pengkajian

dan pengembangan sistem kearsipan

dinamis dan statis yang akan menjadi

NSPK

100%

92,33%= 1,08

2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan

JIKN 100%

98,03%= 1,02


provinsi yang sudah menerapkan SIKS-

TIK

100%

94,67%= 1,06


menerapkan SIKD-TIK 100%

96,32%= 1,04



disertifikasi

100%

95,00%= 1,05


arsiparis 100%

94,01%= 1,06

7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan

tim penilai 100%

96,61%= 1,04


kendaraan layanan masyarakat sadar

arsip

100%

99,02%= 1,01


mendapatkan bimbingan dan konsultasi

kearsipan

100%

98,43%= 1,02


mendapatkan supervisi kearsipan 100%

95,72%= 1,04


persetujuan Jadwal Retensi Arsip 100%

88,88%= 1,13

12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk

Desa 100%

96,65%= 1,03

13. Pengembangan Pegawai 117%

88,21%= 1,33


97





ditindaklanjuti pengakuisisian dan

pemusnahan arsip

100%

99,83%= 1,00


diselamatkan 100%

99,73%= 1,00


konvensional 100%

99,91%= 1,00

17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 100%

99,95%= 1,00

18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip

yang terbitkan 100%

96,62%= 1,03


98

Lampiran 12






100%

95,73%= 1,05




100%

95,39%= 1,05

3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan

kearsipan nasional 100%

97,96%= 1,02


terakreditasi 100%

93,39%= 1,07

5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang

menerapkan SIKS-TIK 100%

82,01%= 1,22


SIKD-TIK 66,66%

83,25%= 0,80


pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun


100%

91,24%= 1,10


mendapatkan pemahaman Undang-Undang

No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

100%

89,52%= 1,12


mendapatkan pemahaman tentang


bidang kearsipan

93,99%

84,96%= 1,11

10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota

yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai

dengan peraturan di bidang kearsipan

90%

74,21%= 1,21



rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi

Arsip (JRA)

180%

79,14%= 2,27

12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 124%

77,71%= 1,59


95,06%= 1,05


99

Lampiran 12 (lanjutan)


No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang

dibuat 200%

95,87%= 2,08

15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio

visual, elektronik, kartograsi dan


100%

96,73%= 1,03

16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 100%

99,80%= 1,00

17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang

digitalisasi 102%

91,91%= 1,11


100%= 1,00

19. Jumlah materi standarisasi tata laksana

pelayanan arsip 100%

96,07%= 1,04


100

Lampiran 13




SIKD TIK 52,36%

87,76%= 0,59


pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang

kearsipan

100%

92,35%= 1,08



bidang Kearsipan

90%

92,27%= 0,97


mendapatkan rekomendasi persetujuan

jadwal retensi arsip (JRA)

400%

87,28%= 4,58


kearsipan pada instansi pusat 100%

88,59%= 1,12


mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun


100%

90,45%= 1,10


kemampuan teknis pengelolaan arsip aset

sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan

75,75%

90,82%= 0,83



rekomendasi persetujuan jadwal retensi

Arsip (JRA

150%

98,27%= 1,52


kearsipan pada pemerintah provinsi dan

Kab./Kota.

100%

51,54%= 1,94


terakreditasi 100%

90,13%= 1,10

11. Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 86%

99,57%= 0,86


99,33%= 0,92


fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) 100%

89,27%= 1,12


101





dekonsentrasi 81,25%

96,35%= 0,84

15. Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 100%

97,29%= 1,02

16. Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 100%

80,64%= 1,24

17. Jumlah bulan layanan ketatausahaan 100%

65,46%= 1,52

18. Jumlah instansi yang arsip diselamatkan

(Arsip Pemilu) 100%

92,88%= 1,07


(Arsip KIB) 100%

99,76%= 1,00

20. Jumlah arsip hasil akuisisi

100%

97,57%= 1,02


98,57%= 1,07

22. Jumlah guide arsip konvensional, audio

visual, elektronik, kartografi, dan


100%

97,61%= 1,02


102

Lampiran 14








100%

88%= 1,13



unitkearsipan

133,3%

94,31%= 1,42



profesionalita

102%

97,08%= 1,05


diselamatkan 175%

95,30%= 1,84


Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip 112,5%

94%= 1,19


pengembangan penyelenggaraan Kesipan

nasional yang akan menjadi bahan penyusunan

NSPK

100%

96,27%= 1,03

7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh

pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga

kearsipan

100%

94%= 1,06


sejarah perjalanan bangsa per tahun 120%

70%= 1,71


103

Lampiran 15



1. Persentase pencipta arsip lembaga negara,

lembaga kearsipan provinsi/kab/kota,

BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan

tinggi yang telah menerapkan SIKD dan

SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan

statis;

166,7%

97,61%= 1,71


daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan

perguruan tinggi negeri yang telah membuat

tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal

retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi


93,33%

96,57%= 0,97

3. Persentase arsip statis lembaga negara yang

dapat diselamatkan 160%

96,82%= 1,65


mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip

per tahun

154%

98,79%= 1,55

5. Persentase data informasi arsip statis pada

lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota 181,81%

97,07%= 1,87

6. Skor Lakip ANRI 100%

99,61%= 1,00

7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 100%

94,96%= 1,05


prasarana kerja ANRI dalam rangka

mendukung LayananArsip

100%

99,62%= 1,00


104

Lampiran 16

PENCAPAIAN KINERJA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2010 PROGRAM KEGIATAN

KET

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan

Nasional

Presentase

rekomendasi

hasil pengkajian dan

pengembangan sistem

kearsipan dinamis dan

statis yang akan

menjadi

NSPK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.514.372.000,- Rp1.398.250.880

Output: Jumlah Laporan Pengkajian

dan

Pengembangan Kearsipan

Dinamis dan statis

Laporan 8 Laporan Hasil

Kajian

8 Laporan Hasil Kajian

Jumlah Basis Data


Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp181.874.000,- Rp178.295.950

Output: Jumlah Lembaga Kearsipan

Daerah yang dibina dalam

Implementasi JIKN

LKD 33 LKD 33 LKD

Jumlah lembaga

kearsipan daerah

provinsi yang sudah

menerapkan SIKS-

TIK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp905.400.000,- Rp857.158.400


Daerah yang dibina

LKD 12 LKD 12 LKD

Jumlah instansi pusat

yang sudah

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp750.000.000 Rp722.347.950


105

menerapkan

SIKD-TIK


Daerah yang dibina dalam

Implementasi Aplikasi

Pengelolaan Arsip Dinamis

Berbasis TI

LKD 10 LKD 10 LKD

PROGRAM KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mewujudkan

usaha-usaha

pembinaan

kearsipan secara

nasional di

lingkungan

lembaga aparatur

negara

Jumlah lembaga/unit

kearsipan dan arsiparis

yang terakreditasi dan

disertifikasi

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp195.000.000 Rp185.258.400

Output: Jumlah Lembaga dan Unit

Kearsipan serta arsiparis

yang

terakreditasi dan tersetifikasi

Lembaga/

Orang

7 lembaga

40 orang

7 Lembaga

40 orang

Jumlah pedoman

mekanisme kerja

arsiparis

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp49.516.000 Rp46.551.650

Output: Jumlah pedoman kearsipan

statis yang disusun

Pedoman 1 Pedoman 1 Draft Pedoman

Jumlah peserta

bimbingan arsiparis

dan

tim penilai

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.138.646.000 Rp1.100.070.250

Output: Jumlah Lembaga Negara dan

Lembaga Pemerintah yang

dibina

Lembaga,

Pemerintah

Daerah

4 Pusat

5 Daerah

4 Pusat

5 Daerah

Jumlah provinsi yang

mendapatkan

kendaraan

layanan masyarakat

sadar arsip

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.332.600.000 Rp1.319.576.562


Daerah yang mendapat Mobil

Layanan Sadar Arsip

Provinsi

Kabupaten/

Kota

14 Provinsi

14 Provinsi


106


dan daerah yang

mendapatkan

bimbingan

dan konsultasi

kearsipan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp497.760.000 Rp489.937.925



dibina

Lembaga,

Pemerintah

Daerah

11 Pusat

18 Daerah

11 Pusat

18 Daerah

PROGRAM KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


dan daerah yang

mendapatkan supervisi

kearsipan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp372.080.000 Rp356.169.700

Output: Jumlah instansi yang

mendapat

supervisi kearsipan

Instansi 8 Pusat

8 Daerah

8 Pusat

8 Daerah

Jumlah instansi yang

mendapat persetujuan


Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp109.455.000 97.290.000



memperoleh Persetujuan JRA

Pusat dan

Daerah

25 Pusat 25 Pusat

Jumlah

Penyelenggaraan

Arsip Masuk Desa

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp905.400.000 Rp875.158.400

Output: Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Arsip

MAsuk

Desa

Kab/Kota 22 Kabupaten 22 Kabupaten

Pengembangan

Pegawai

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.530.000.000 RP1.349.555.000


107

Output:

Jumlah pegawai yang

mendapat

bantuan beasiswa

Kab/Kota 100 pegawai 117 Pegawai

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan

Nasional

Jumlah rekomendasi

penilaian yang

ditindaklanjuti

pengakuisisian dan

pemusnahan arsip

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp349.309.000 Rp348.714.000

Output: Jumlah Arsip yang

diselamatkan

Instansi 25 instansi 25 instansi

Jumlah daerah

bencana

arsip yang

diselamatkan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp500.400.000 Rp499.068.700

Output: Jumlah Daerah yang arsipnya

dapat diselamatkan akibat

bencana

Daerah 6 Daerah 6 Daerah

Jumlah daftar arsip

pengolahan arsip

konvensional

Input :

SDM

Dana

Orang

Rp

Rp828.263.000 Rp827.503.850

Output: Jumlah daftar/inventaris Daftar 22 Daftar 22 Daftar

PROGRAM KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah Arsip Rusak

yang direstorasi

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.159.451.000 RP1.158.831.100

Output: Jumlah Arsip yang di

restorasi

lembar 3.300 lembar 3.300 lembar

Jumlah Penerbitan

Naskah Sumber Arsip

yang terbitkan

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.579.499.000 RP1.526.117.550

Output: Jumlah Naskah Sumber Arsip

Yang disusun.

Naskah 9 Naskah 9 Naskah


108

Lampiran 17

PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2011

PROGRAM

KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan

Nasional

Mewujudkan

pengelolaan arsip

yang berbasis

teknologi,

informasi

dan komunikasi

(TIK) di

lingkungan

lembaga aparatur

negara

Jumlah rekomendasi


pengembangan sistem

kearsipan dinamis dan

statis yang akan

menjadi

NSPK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Orang

Rp2.100.781.000,-

Rp2.011.141.550,-

Output: Jumlah pengkajian dan

pedoman sistem kearsipan

dinamis dan statis

Pedoman

dan Hasil

Kajian

7 Pedoman dan 3

Hasil Kajian

7 Pedoman dan 3

Hasil Kajian

Jumlah rekomendasi


pengembangan sistem

informasi kearsipan

dinamis dan statis

yang

akan menjadi NSPK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp500.100.000,- Rp477.027.225,-

Output: Jumlah pedoman dan standar

sistem informasi kearsipan

dinamis dan statis

Pedoman

dan Standar

2 Pedoman dan 1

Standar

2 Pedoman dan 1

Standar

Jumlah penggunaan

sistem dan jaringan

kearsipan nasional

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp619.175.000,- Rp606.552.150,-

Output: Jumlah penggunaan sistem

dan jaringan kearsipan

nasional

Laporan 4 Laporan 4 Laporan


109

PROGRAM

KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyelenggaraan

Kearsipan

Nasional

Meningkatkan

efektivitas

pembinaan

kearsipan secara

nasional di

lingkungan

lembaga aparatur

negara

Jumlah lembaga dan

unit kearsipan yang

terakreditasi

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp75.222.000 Rp70.249.300

Output: Jumlah lembaga dan unit


Lembaga/

Unit

Kearsipan

6 Lembaga/Unit

Kearsipan

6 Lembaga/Unit

Kearsipan

Jumlah pemerintah

prov./kab./kota yang

menerapkan SIKS-

TIK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.000.000.000 Rp820.149.225

Output: Jumlah pemerintah

prov./kab./kota yang

menerapkan SIKS-TIK

Kabupaten

dan Kota

14 Kabupaten

14Kabupaten


yang menerapkan

SIKD-

TIK

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp2.000.000.000 Rp1.664.902.100

Output: Jumlah instansi pusat yang

menerapkan SIKD-TIK

Instansi 15 Instansi 10 Instansi

Jumlah instansi yang

mendapatkan

pemahaman Undang-

Undang No. 43 Tahun

2009 tentang

Kearsipan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.500.000.000 Rp1.368.543.550

Output: Jumlah instansi yang

mendapatkan pemahaman

Undang-Undang No. 43

Tahun


Instansi 85 Instansi 85 Instansi

Jumlah desa/kelurahan

di kab./kota yang

mendapatkan

pemahaman Undang-

Undang No. 43 Tahun

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp3.600.000.000 Rp3.222.846.900

Output: Jumlah desa/kelurahan di

kab./kota yg mendapatkan

pemahaman Undang-Undang

Provinsi 85 Provinsi 85Provinsi


110

2009 tentang

Kearsipan

No. 43 Tahun 2009

ttgKearsipan

Jumlah desa/kelurahan

di kab./kota yang

mendapatkan

pemahaman tentang

pengelolaan arsip

sesuai

dengan peraturan

bidang kearsipan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp950.000.000 Rp807.143.350

Output: Jumlah desa/kelurahan di


pemahaman ttg pengelolaan

arsip sesuai dgn peraturan

bidang kearsipan

Desa/Kelur

a

han

15 Desa/Kelurahan 14 Desa/Kelurahan

PROGRAM

KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah lembaga

kearsipan daerah

kab./kota yang

menerapkan

pengelolaan arsip

sesuai

dengan peraturan di

bidang kearsipan

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.000.000.000 Rp741.230.300

Output: Jumlah lembaga kearsipan

daerah kab./kota yang

menerapkan pengelolaan

arsip

sesuai dengan peraturan di

bidang kearsipan

Kabupaten/

Kota

20 Kabupaten/Kota 18 Provinsi/Kabupaten/ Kota

Jumlah pencipta arsip

tingkat provinsi dan

kabupaten/kota yang

mendapatkan

rekomendasi

persetujuan Jadwal

Retensi Arsip (JRA)

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp165.592.000 Rp131.054.000

Output: Jumlah pencipta arsip tingkat

pusat, provinsi dan

kabupaten/kota yang


persetujuan Jadwal Retensi

Arsip (JRA)

Instansi,

Provinsi,

Kabupaten

dan Kota

14 Instansi,

3 Provinsi,

2 Kabupaten dan

1 Kota

16 Instansi,

6 Provinsi,

9 Kabupaten dan

5 Kota

Penyelenggaraan Jumlah instansi yang Input: SDM Orang Rp606.147.000 Rp471.035.750


111

Kearsipan

Nasional

Meningkatkan

efektivitas

penyelamatan dan

pelestarian

arsip/dokumen

negara

arsipnya diselamatkan Dana Rp

Output: Jumlah Arsip yang

diselamatkan

KPUD,

Instansi

KPUD

Prov.

dan Inst.

1 KPUD, 7 Instansi

KPUD Provinsi, 13

Instansi

1 KPU Pusat, 5 Instansi Pusat,

7 Instansi KPUD Prov. & 13

Instansi

Jumlah arsip hasil

akuisisi

Input: SDM

Dana

Orang

Rp

Rp369.980.000 Rp351.703.850

Output: Jumlah arsip hasil akuisisi Berkas 320 Berkas 320 Berkas

Jumlah daftar

inventaris

arsip Sekneg yang

dibuat

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp400.000.000 Rp383.499.800

Output: Jumlah daftar inventaris arsip

Sekneg yang dibuat

Daftar

Inventaris

1 Daftar Inventaris 2 Daftar Inventaris

Jumlah daftar arsip

konvensional, audio

visual, elektronik,

kartograsi dan

kearsitekturan yang

dibuat

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp763.907.000 Rp738.965.350

Output: Jumlah daftar arsip

konvensional, audio visual,

elektronik, kartografi dan


Daftar 10 Daftar 10 Daftar

PROGRAM

KEGIATAN

KET


Capaian (Target)

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah lembar arsip

yang dibarcode

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp404.393.000 Rp403.595.700

Output: Jumlah lembar arsip yang

dibarcode

Lembar 10.000 Lembar 10.000 Lembar

Jumlah

reel/roll/lembar/kaset

arsip yang digitalisasi

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp1.000.000.000 Rp919.078.700

Output: Jumlah reel/roll/lembar/kaset

arsip yang digitalisasi

Reel/Roll/

Lembar/

18.686 Reel/Roll/

Lembar/

19.000 Reel/Roll/

Lembar/ Kaset/Peta


112

Kaset/Peta Kaset/Peta

Jumlah naskah sumber

arsip yang diterbitkan

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp455.000.000 Rp454.998.800

Output:

Jumlah naskah sumber arsip

yang diterbitkan

Naskah 4 Naskah 4 Naskah

Jumlah materi

standarisasi tata

laksana

pelayanan arsip

Input : SDM

Dana

Orang

Rp

Rp600.000.000 Rp576.448.325

Output: Jumlah materi standarisasi

tata

laksana pelayanan arsip

Materi 1 Materi 1 Materi


113

Lampiran 18

PENCAPAIAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2012

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM ANGGARAN

PAGU REALISASI

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya

penyelenggaraan

pembinaan kearsipan

nasional yang

bermutu, terpadu,

sistematis dan

komprehensif

Jumlah Instansi Pusat

yang Menerapkan SIKD-

TIK

19 instansi 10 instansi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

2.238.802.000 1.964.805.900

Jumlah Instansi yang

Mendapatkan Pemahaman

UU No. 43 Tahun 2009

Tentang Kearsipan


Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

854.892.000 789.490.820

Jumlah Instansi Pusat

yang Menerapkan

Pengelolaan Arsip sesuai

dengan Peraturan Bidang

Kearsipan


Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

218.070.000 201.203.900


114

Jumlah Pencipta Arsip

Tingkat Pusat yang

Mendapatkan

1 instansi 4 instansi, Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

12.628.000 11.021.200

SASARAN

STRATEGIS


PAGU REALISASI

Rekomendasi Persetujuan

Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Jumlah Rekomendasi

Penyelenggaraan

Kearsipan pada Instansi

Pusat

1 rekomendasi 1 Rekomendasi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

376.779.000 333.770.750

Jumlah Pemerintah


Mendapatkan Pemahaman

UU No. 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan

11 provinsi, 11 provinsi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

2.197.435.000 1.987.593.400

Jumlah Pemerintah Derah

yang Mendapatkan

Kemampuan Teknis

Pengelolaan Arsip Asset

sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan

33 provinsi 25 provinsi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

3.048.25.000 2.768.457.100


115

Jumlah Pencipta Arsip

Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang

Mendapatkan

Rekomendasi Persetujuan

Jadwal Retensi Arsip (JRA)

20 prov/kab/kota 30 prov/kab/kota Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

144.625.000 142.117.500

SASARAN

STRATEGIS


PAGU REALISASI

Jumlah Rekomendasi

Penyelenggaraan

Kearsipan pada

Pemerintah Provinsi dan

Kab./Kota

6 rekomendasi 6 rekomendasi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

541.266.000 278.984.500


116

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya

organisasi kearsipan

yang profesional,

efektif dan efisien

Jumlah Lembaga dan Unit

Kearsipan yang

Terakreditasi

5 Lembaga/Unit

kearsipan

5 Lembaga/Unit

kearsipan

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

52.410.000 47.283.800

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya SDM

Kearsipan yang

kompeten dan

profesional

Jumlah Arsiparis yang

Tersertifikasi

90 Arsiparis 77 Arsiparis Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

513.186.000 510.963.900

Jumlah Arsiparis yang

Mendapat Bimbingan

535 Arsiparis 490 Arsiparis Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

743.310.000 738.348.000

Jumlah Peserta Diklat

Penciptaan Jabatan

Fungsional Arsiparis

(Tingkat ahli dan trampil)

65 Orang 65 Orang Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Indonesia

458.600.000 409.371.100


117

SASARAN

STRATEGIS


PAGU REALISASI

Jumlah Provinsi Penerima

Dana Dekonsentrasi

32 Provinsi 26 Provinsi Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Indonesia

4.800.000.000 4.624.873.650


Sertifikasi SDM

35 Orang 35 Orang Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Indonesia

149.549.000 145.493.800


Teknis Kearsipan

468 orang 468 Orang Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Indonesia

2.098.009.000 1.691.697.790

Jumlah Bulan Layanan

Ketatausahaan

12 Bulan 12 Bulan Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Indonesia

91.882.000 60.149.500


118

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya efektivitas

penyelamatan,

pelestarian, dan

kemudahan akses arsip

untuk kepentingan

pemanfaatan

pendayagunaan, dan

pelayanan publik

Jumlah Instansi yang Arsip

Diselamatkan (Arsip

Pemilu)


Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

214.743.000 199.460.100

Jumlah Instansi yang

Arsipnya Diselamatkan

(Arsip KIB)


Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

137.340.000 137.014.300

Jumlah Arsip Hasil

Akuisisi

200 berkas 200 berkas Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

341.384.000 333.098.100

Jumlah Kaset Hasil

Wawancara Sejarah Lisan

35 kaset 37 kaset Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

449.249.000 443.644.700

Jumlah Guide Arsip

Konvensional, Audio

Visual, Elektronik,

Kartografi, dan

Kearsitekturan yang

Dibuat

2 guide 2 Guide Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

501.560.000 489.553.60


119

Lampiran 19

PENCAPAIAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA TARGET REALISASI PROGRAM ANGGARAN

PAGU REALISASI

Terwujudnya

penyelenggaraan

pembinaan

kearsipan nasional yang

bermutu, terpadu,

sistematis, dan

komprehensif

Persentase lembaga

negara, pemerintah

daerah


, BUMN, BUMD, dan

lembaga kearsipan

perguruan tinggi yang

telah menerapkan SIKD

dan SIKS dalam

pengelolaan arsip

dinamis dan statis

10% 10% Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

11.219.732.000 9.873.613.143

Terwujudnya organisasi

kearsipan yang

proporsional,

efektif dan efisien

Persentase Lembaga

Negara, BUMN,

BUMD,

Perguruan Tinggi

Negeri

yang telah memiliki unit

kearsipan


Kearsipan Nasional

307.220.000 289.741.000


120

Terwujudnya SDM

Kearsipan

yang kompeten dan

profesional

Persentase Arsiparis dan

SDM kearsipan yang

telah

memiliki sertifikat

kompetensi dan

profesionalitas

100

Arsipar

is

102 Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

1.605.966.000 1.559.178.600

Terwujudnya efektifitas

penyelamatan,

pengolahandan pelestarian

Arsip/Dokumen Negara

secara Efektif dan

Persentase arsip statis

lembaga negara dapat

diselamatkan


Kearsipan Nasional

5.973.374.000 5.692.938.950

Terwujudnya Lembaga

Negara, pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota,

BUMN, BUMD, dan

Perguruan Tinggi Negeri

yang menerapkan

pemusnahan arsip

Jumlah

Instansi/Lembaga

Negara per Tahun

Mendapatkan

Persetujuan

Pemusnahan Arsip

8 instansi 9 instansi Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

16.606.000 15.615.100

Terwujudnya Hasil Kajian

Kearsipan Yang

Berkualitas

Persentase rekomendasi


pengembangan

penyelenggaraan

kearsipan nasional yang

akan menjadi bahan

penyusunan NSPK

8% 8% Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

1.800.800.000 1.733.803.300


121

Terwujudnya peningkatan

mutu dan efektifitas

pengelolaan sistem

informasi kearsipan

Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis

(SIKD)

dan Sistem Kearsipan

Statis (SIKS) di seluruh

pencipta arsip tingkat

pusat, daerah, lembaga

kearsipan

provinsi/Kabupaten/Kot

a

dan lembaga kearsipan

perguruan tinggi

9% 9% Program

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

1.950.867.000 1.833.432.400

Terwujudnya peningkatan

mutu perencanaan,

koordinasi dan

pengendalian

program serta tata kelola

administrasi dan

akuntabilitas kinerja yang

profesional, transparan

dan

akuntabel

Persentase peningkatan

pengunjung diorama

sejarah perjalanan

bangsa

per tahun

15% 18% Dukungan Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas dan

Tugas Teknis Lainnya

38.038.070.000 26.692.467.729


122

Lampiran 20

PENCAPAIAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2014

Program Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi Ket

Penyelenggaraan

Kearsipan Nasional

Persentase pencipta arsip

lembaga negara, lembaga

kearsipan provinsi/kab/kota,

BUMN, dan lembaga

kearsipan

perguruan tinggi yang telah

menerapkan SIKD dan SIKS

dalam pengelolaan arsip

dinamis dan statis;

Input : Dana, SDM Rp2.208.296.000 Rp2.1.5.691.600

Output: implementasi

SIKD

50 instansi 35 instansi

Persentase lembaga negara, Input : Dana, SDM Rp751.052.000 Rp725 ,341,000


123

pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota,

BUMN, dan perguruan tinggi

negeri yang telah membuat

tata naskah dinas, klasifikasi

arsip, jadwal retensi arsip

(JRA)

serta sistem klasifikasi


Output:

15 instansi 14 instansi

Persentase arsip statis

lembaga

negara yang dapat

diselamatkan

Input : Dana, SDM Rp1.519.172.000 Rp1.470.860.800

Output: 25 instansi 40 instansi

Jumlah instansi lembaga

Negara yang mendapatkan

persetujuan pemusnahan

asip

Input : Dana, SDM Rp609.372.000 Rp602.024.200

Output: 50 instansi 77 instansi

Persentase data informasi

arsip statis pada lembaga


Output: 11 simpul 20 simpul


124

kearsipan

provinsi/kabupaten/kota dan

perguruan tinggi dan arsip

dinamis pada pencipta

sudah terupload dalam

JIKN

Skor Lakip ANRI Input : Dana, SDM Rp1.542.170.000 Rp1.536.213.600

Output: 1 Laporan AKIP 1 Laporan AKIP

Opini Audit BPK atas

Laporan

Keuangan

Input : Dana, SDM Rp383.760.000 Rp364.434.600

Output: 3 dokumen 3 dokumen

Persentase pemenuhan

fasilitas

sarana dan prasarana

kerja

ANRI dalam rangka

mendukung

Layanan Arsip


Output: 100% 100%


125

125

Lampian 21


126

126

Lampiran 22


127

127

Lampiran 23


128

128

Lampiran 24

Perka No 27 Tahun 2014


129

129

Lampiran 25

Surat Izin Penelitian


ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi … · i ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK...

Documents

Transcript of ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi … · i ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK...