KARAKTERISTIK DAN GAMBARAN UMUM

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

PERTEMUAN 1

Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi sektor publik

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengituti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami

1. Definisi Akuntansi sektor publik

2. Ruang lingkup akuntansi sektor publik

3. Elemen-elemen akuntansi sektor publik

4. Lingkup organisasi sektor publik

5. Profesi akuntansi sektor publik

6. Serta sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik

Question?Organisasi

Sektor Publik?

AKUNTANSIAKUNTANSI

AkuntansiAkuntansi

AuditingAuditing

KomersialKomersial

PemerintahanPemerintahan

Akuntansi Sosial

Akuntansi Sosial

Audit InternAudit Intern

Audit EksternAudit

Ekstern

Akuntansi KeuanganAkuntansi Keuangan

Akuntansi Biaya/Manajemen

Akuntansi Biaya/Manajemen

Bagan Pengetahuan Akuntansi

Sumber: Baswir, 1997

Pengertian Sektor Publik

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”

Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:

Tidak mencari keuntungan finansial

Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak

dalam bentuk saham Keputusan berdasarkan

konsensus

Kelompok Organisasi Sektor Publik:

Lembaga Pemerintah Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan

Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:

Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional

Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya

Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang

sama Diatur oleh peraturan perundangan

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:

Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:

Ke Pemegang Saham dan kreditur

Ke Masyarakat dan Parlemen

Pertanggungjawaban

Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat

Kepemilikan

UU PT, peraturan Bapepam dan BEI

UU, PMK, Peraturan Mendagri, PP

Peraturan perundang - undangan

Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb

Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb

Sumber Pendanaan

Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi

Sektor Swasta

Sektor Publik

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:

Sektor Publik Sektor SwastaStruktur Organisasi

Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional

Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik

Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accrualsPSAK 45: akrual

Akrual

Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan

Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba

Lingkup Organisasi Sektor Publik

Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif

Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja

Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Mesir• Organisasi kementrian didirikan untuk

mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri

• Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak.

• Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak.

Babilonia• Praktik pencatatan telah dilakukan dalam

berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Yunani• Pemerintah membagi secara adil sumber

pendapatan yang diterima oleh Phartenon

• Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga.

• Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak

• Pencatatan transaksi di Genoa transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Gereja• Administrasi keuangan gereja telah

dilakukan dengan rapi

Islam• Pencatatan kekayaan mendukung

penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah

• Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Inggris – abad 15• Pemerintah berusaha melakukan

mengatur semua pertahanan.• Pelaporan keuangan dirinci lebih

rinci tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Abad 18 Perubahan mendasar• Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi

peluang seluas-luasnya• Revoluasi industri• Pengembangan akuntansi keuangan dan

manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sejarah Organisasi Sektor Publik

Abad 19-20• Mulai menyamakan akuntansi sektor publik

sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah.

• Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya.

• Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah

• Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan

Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah

Standar yang Ada

IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

USA Government Aaccounting Standard Board (GASB) dan Federal Accounting Standart advisory Board (FASAB)

PSAP

Kerangka Konseptual

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

PSAP 02 Laporan Realisasi AnggaranPSAP 03 Laporan Arus KasPSAP 04 Catatan Atas Laporan KeuanganPSAP 05 Akuntansi PersediaanPSAP 06 Akuntansi InvestasiPSAP 07 Akuntansi Aset TetapPSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm PengerjaanPSAP 09 Akuntansi KewajibanPSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa

Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi

Dana Kemanusiaan KOMPAS

KOMPAS mendirikan sebuah organisasi sosial dengan nama Dana Kemanusiaan KOMPAS (DKK)

Kegiatannya menggalang dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Pemerintahan

UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah

PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADAPs 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

Agama

UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Artikel:- Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.

Pendidikan

UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Yayasan

UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004

Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

merupakan salah satu organisasi sektor publik

Sebagai contoh LSM yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004

Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri

Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor