TUGAS PRA FINAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN SAK- PSAP PP NO. 71 TAHUN 2010 DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA

Oleh : NAMA : ILHAM M. ILYAS KELAS : ALW / NB 401 STAMBUK : 02320100013 FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2012

1) SAK PP NO. 71 TAHUN 2010-PSAPNo. 1. Keterangan PERSEDIAAN Defenisi adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jenis a. Barang konsumsi; b. Amunisi; c. Bahan untuk pemeliharaan; d. Suku cadang; e. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga; f. Pita cukai dan leges; g. Bahan baku; h. Barang dalam proses/setengah jadi; i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Pengakuan a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Penilaian a. Metode sistematis seperti FIFO atau ratarata tertimbang b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacammacam jenis. Penyajian Pengungkapan persediaan merupakan a. Kebijakan akuntansi salah satu aset yang yang digunakan dimiliki oleh dalam pengukuran pemerintahan dan persediaan; harus dilaporkan dalam b. Penjelasan lebih neraca secara periodik. lanjut persediaan Persediaan merupakan seperti barang atau bagian dari aset lancar perlengkapan yang dan kontra akunnya digunakan dalam adalah cadangan pelayanan persediaan yang berada masyarakat, barang dibagian ekuitas dana atau perlengkapan lancar. yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2.

INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

investasi jangka pendek. Seperti, Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan, Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek a. investasi jangka panjang di bagi menjadi dua, yaitu : 1. investasi permanen, seperti, Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Investasi nonpermanen. seperti, Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, Investasi nonpermanen lainnya,

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

secara umum investasi a. Metode biaya; Dengan yang diperoleh menggunakan metode pemerintah diukur biaya, investasi dicatat berdasarkan nilai sebesar biaya perolehannya. Jika perolehan. investasi tersebut tidak b. Metode ekuitas; memiliki nilai Dengan menggunakan perolehan, maka yang metode ekuitas digunakan adalah nilai pemerintah mencatat wajarnya.untuk investasi awal sebesar beberapa jenis biaya perolehan dan investasi, terdapat ditambah atau pasar aktif yang dapat dikurangi sebesar membentuk nilai bagian laba atau rugi pasar, dalam hal pemerintah setelah investasi yang tanggal perolehan. demikian, nilai pasar Metode nilai bersih dipergunakan sebagai yang dapat dasar penerapan nilai direalisasikan; wajar. Sedangkan c. Metode nilai bersih untuk investasi yang yang dapat tidak memiliki pasar direalisasikan yang aktif dapat digunakan terutama dipergunakan nilai untuk kepemilikan nominal, nilai tercatat yang akan dilepas/ atau nilai wajar dijual dalam jangka lainnya. waktu dekat.

Investasi pemerintah baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang , maka pemerintah harus melaporkannya dalam neraca.

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Perubahan pos investasi.

3.

ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

aset tetap disajikan dalam kelompok aset tetap. Masing masing tipe aset tetap dikelompokkan dan disajikan sesuai jenisnya di dalam neraca.

a. Kebijakan akuntansi untuk aset tetap b. Dasar penilaian yangb di gunakan untuk mencatat aset tetap c. Rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode yangmenunjukkan penambahan,pelepas an, akumulasi penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya. d. Informasi penyusutan meliputi; nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, nilai manfaat, atau tarif penyusutan yang digunakan.

4.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah a. kewajiban jangka utang yang timbul dari pendek jika peristiwa masa lalu diharapkan dibayar yang penyelesaiannya dalam waktu 12 (dua mengakibatkan aliran belas) bulan setelah keluar sumber daya tanggal ekonomi pemerintah. pelaporan.seperti, utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga. b. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah yang waktu jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Seperti, utang obligasi, utang luar negeri.

a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerint`ah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan , dan/ atau pada saat kewajiban timbul. c. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai

a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. b. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

-

kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang harus disajikan dalam neraca sesuai dengan klasifikasinya.

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 1. Pengurangan pinjaman; 2. Modifikasi persyaratan utang; 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

5

PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

a. Pendapatan pemerintah pusat, terdiri dari : 1. Pendapatan perpajakan. Seperti, PPh, PPN, PBB, dan BPHTB berasal dari pajak dalam negeri. Bea Masuk dan pajak/ pungutan ekspor berasal dari pajak

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. pendapatan diakui dengan asas bruto, yaitu dengan mencatat jumlah brutonya dan tidak mencatat jumlah neto ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar.

-

5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. g. Biaya pinjaman: 1. Perlakuan biaya pinjaman; 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 3. bersangkutan; dan 4. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. pendapatan merupakan a. Kebijakan akuntansi kelompok pertama yang dibuat untuk yang di laporkan dalam pendapatan. Laporan Realisasi b. Klasifikasi Anggaran. Pendapatan pendapatan di laporkan sesuai menurut jenis dengan kelompok pendapatan dan klasifikasinya. rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan. c. Perbandingan antara realisasi

oleh pemerintah.

luar negeri 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak. Seperti, penerimaan SDA, laba dari BUMN, dan PNBP lainnya. 3. Pendapatan hibah b. Pendapatan Pemda, terdiri dari : 1. PDA. Seperti, pajak daerah, pajak retribusi dan sebagainya. 2. Pajak transfer. Seperti, dana perimbangan, dan pajak transfer lainnya. 3. Pendapatan lainlain yang sah. Seperti, hibah Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. 1. Klasifikasi ekonomi a. untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengukuran belanja sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan. nilai wajar yang maksudnya adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan. Belanja dalam LRA di laporkan setelah pendapatan, belanja di kelompokkan menjadi belanja operasi, modal dan tak terduga.

pendapatan dan anggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang ada.

5

BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Kebijakan akuntansi untuk belanja. b. Rincian belanja dan perbandingan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Perbedaan antara realisasi dan anggaran harus dijelaskan penyebabnya.

belanja lain-lain. b. untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. 2. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. a.Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. b. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 3. Klasifikasi menurut

unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti : belanja pelayanan umum, belanja pertahanan dan sebagainya.

2) SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIAKET. Definisi SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT (SAPP) serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai pengumpulan data , pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan, posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH (SAPD) Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 1. Basis Akuntansi SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas Daerah. Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. 2. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem Pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan dan mengkredit

Karakteristik

1. Basis Akuntansi SAPP menggunakan basis kas untuk LaporanRealisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca.Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara (KUN) dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari KUN.Sedangkan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. 2. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem pembukuan berpasangan (double entry sistem) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu; Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. 3. Sistem yang Terpadu dan Terkomputerisasi

SAPP terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan,serta proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi. 4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh unitunit akuntansi, baik di pusat maupun daerah. 5. Bagan Perkiraan Standar SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Subsistem 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).SiAP memproses data transaksi KUN dan Kuntansi Umum. SiAP terdiri dari dua subsitem, yaitu: a. SAKUN; yaitu subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN. b. SAU; yaitu subsistem SiAP yang akan menghasilkan LRA Pemerintah Pusat dan Neraca. 2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara / lembaga. SAI terdiri dari dua subsitem, yaitu: a. SAK; subsistem b. SABMN; subsistem dari SAI yang dari SAI yang menghasilkan merupakan informasi serangkaian mengenai LRA , prosedur yang neraca, dan saling berhubungan catatan atas untuk mengolah laporan dokumen sumber keuangan milik dalam rangka kementerian/in menghasilkan stansi. informasi untuk menyusunneraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang

perkiraan yang lain.

1. Sistem Akuntansi Pemerintah 2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Daerah; dilaksanakan oleh PPKD Perangkat Daerah; dilaksanakan (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) oleh Pejabat Penatausahaan yang akan mencatat transaksiKeuangan (PPK) SKPD. Transaksitransaksi yang dilakukan oleh level transaksi yang terjadi dilingkungan pemda satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Sistem Akuntansi Satuan Kerja, meliputi: 1. Akuntansi Pendapatan PPKD Akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level pemda seperti Dana Perimbangan. 2. Akuntansi Belanja PPKD Akuntansi Belanja PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 3. Akuntansi Pembiayaan PPKD Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 1. Akuntansi Pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. 2. Akuntansi Belanja Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka

berlaku.

defisit atau memanfaatkan surplus. 4. Akuntansi Aset PPKD Prosedur akuntansi aset pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, misalnya peng- akuan atas Investasi Jangka Panjang dan Dana Cadangan. 5. Akuntansi Utang PPKD Seperti halnya aset, utang atau kewajiban pemda muncul sebagai akibat dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Prosedur akuntansi utang PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan utang jangka panjang yang muncul dari transaksi penerimaan pembiayaan serta pelunasan/pembayaran utang (pengeluaran pembiayaan). 6. Akuntansi Selain Kas PPKD serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputrisasi dimulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan yang berkaitan dengan semua traksaksi atau kejadian selain kas.

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Biasanya tiap SKPD akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah (BUD). 3. Akuntansi Aset Transaksi-transaksi dalam akuntansi aset dikelompok menjadi dua, yaitu : a. Penambahan nilai aset tetap; dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah, atau donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang, dan lain sebagainya b. Pengurangan nilai aset tetap; dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah, depresiasi/ penyusutan, dan pentransferan aset tetap kepada SKPD lainnya 4. Akuntansi selain Kas serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputrisasi dimulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan yang berkaitan dengan semua traksaksi atau kejadian selain kas.

jurnal

Jurnal untuk UYHD

Jurnal untuk UYHD

Jurnal untuk UYHD adalah:

1. Akuntansi Pendapatan PPKD

1. Akuntansi Pendapatan

adalah: Dr. Pengeluaran transito Cr. Kas di KUN(KPPN/BUD/Reksus)

adalah: Dr. Kas di bendaharawan pembayar Cr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUD/Reksus) Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah: Dr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) Cr. Kas di bendaharawan pembayar Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah: Dr. Utang kepada KUN Cr. Pendapatan Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah: Dr. Pengembalian Pendapatan Cr. Utang kepada KUN Jurnal untuk realisasi belanja adalah: Dr. Belanja Cr.Piutang dari KUN

Dr. Kas di bendaharawan pembayar Cr. Kas di KUN (KPPN/BUD/Reksus)

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari dana perimbangan adalah: Dr. Kas di kas daerah Cr. Pendapatan dana perimbangan 2. Akuntansi Belanja PPKD PPKD mencatat transaksi belanja dengan jurnal sebagai berikut: Dr. Beianja bunga/subsidi/.. Cr. Kas di kas daerah 3. Akuntansi Pembiayaan PPKD jurnal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan: Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan. Dr. Kas Cr. Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan Dr. Di investasikan dalam dana cadangan Cr. Dana cadangan Pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan Dr. Pengeluaran Pembiayaan pembentukan dana cadangan Cr. Kas Dr. Dana cadangan Cr. Diinvestasikan dalam dana cadangan 4. Akuntansi Aset PPKD

Jurnal pendapatan SKPD adalah: Dr. Kas di bendahara penerimaan Cr Pendapatan 2. Akuntansi Belanja Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan menjurnal: Dr. Kas di bendahara pengeluaran Cr. RK PPKD 3. Akuntansi aset Dalam kasus penambahan nilai aset tetap, PPK mengakui penambahan aset tetap dengan menjurnal: Dr. Aset tetap... Cr. Diinvestasikan dalam aset tetap 4. Akuntansi selain kas Atas koreksi kesalahan, PPK SKPD akan membuat jurnal koreksi, sbb: Dr. Belanja ATK Cr. Belanja Dokumen

Jurnal untuk pengembalian/penyetora n uang persediaan adalah: Dr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) Cr. Penerimaan transito Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah: Dr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) Cr. Pendapatan Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah: Dr. Pengembalian Pendapatan Cr. Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus)

Jurnal untuk pengembalian/penyetoran uang persediaan adalah: Dr. Uang muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) Cr. Kas di bendaharawan pembayar

Jurnal untuk realisasi pendapatan adalah: Dr. Utang kepada KUN Cr. Pendapatan

Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah: Dr. Pengembalian Pendapatan Cr. Utang kepada KUN Jurnal untuk realisasi belanja adalah: Dr. Belanja Cr.Piutang dari KUN

Jurnal untuk realisasi belanja adalah: Dr. Belanja Cr.Kas di KPPN/BUN

jurnal untuk mencatat perolehan perolehan dan pelepasan aset PPKD: Perolehan investasi jangka panjang Dr. Penyertaan modal pemda Cr. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Pelepasan investasi jangka panjang Dr. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Cr. Investasi dalam surat utang negeri 5. Akuntansi Utang PPKD transaksi penerimaan pembiayaanyang berasal dari prolehan utang jangka panjang, maka PPKD akan menjurnal: Dr. Dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang Cr. Utang.... 6. Akuntansi Selain Kas PPKD jurnal koreksi kesalahan pencatatan: Dr. RK. Dinas kesehatan Cr. RK Dinkes

Laporan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat adalah :

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan yang harus dibuat

keuangan

1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Arus kas 4. Catatan atas Laporan keuangan

Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri atas: a. LRA b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan

oleh SKPD adalah : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan