26

MAKALAH

KEUANGAN DAN ANGGARAN NEGARA

DOSEN : Erika Amelia, SE., M.Si.

TIM PENYUSUN : 1. Dhandi Megantoro (1110082000069)

(kelompok 1) 2. SEKAR VIDYA (1110082000087)

3. CITRA NOPIANI (1110082000095)

MATA KULIAH : AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KELAS : 5 AKUNTANSI C

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

26

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

I.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa definisi dari Keuangan Negara dan Anggaran Negara?

2. Apa saja Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Anggaran Negara?

3. Apa saja Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara?

4. Siapa saja yang berkuasa atas Pengelolaan Keuangan Negara?

5. Bagaimana Penyusunan dan Penetapan APBN?

6. Bagaimana hubungan keuangan Negara dengan pemerintah pusat?

7. Bagaimana hubungan keuangan Negara dengan Bank Sentral?

8. Bagaimana hubungan keuangan Negara dengan Pemerintah/Lembaga Asing?

9. Bagaimana Siklus / Daur Anggaran Negara?

26

I.3 METODE PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini, kami menggunakan metode studi kepustakaan, dengan

membaca dan menelaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi dalam menyelesaikan

makalah ini agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Keuangan dan

Anggaran Negara. Selain itu, kami juga memperoleh data dari internet.

I.4 TUJUAN PENULISAN

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan

masalah diatas maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari Keuangan dan Anggaran Negara.

2. Untuk mengetahui dan memahami Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Anggaran

Negara.

3. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan

Negara.

4. Untuk mengetahui dan memahami Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.

5. Untuk mengetahui dan memahami siklus APBN.

6. Untuk mengetahui hubungan Keuangan Negara dengan instansi yang terkait.

7. Untuk memahami Siklus / Daur Anggaran Negara.

8. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita.

26

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Sampai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945

menggunakan aturan ICW (Indonsische Comptabiliteits Wet/UUPI), Indische Bedrijvenwet

(IBW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) serta IAR (Indische Algemene

Regenkamer). ICW ditetapkan pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867......terakhir

ditetapkan sebagai UUPI/Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dengan UU No 9 Tahun

1968, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement

voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381.

Dengan terbitnya UU 17 tahun 2003 diharapkan pengelolaan keuangan negara “dapat

mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan

pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.”

Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai “semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut.” Secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU 17 Tahun 2003,

ruang lingkup Keuangan Negara terdiri dari :

a.    hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan

pinjaman;

b.    kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan

membayar tagihan pihak ketiga;

26

c.         Penerimaan Negara/Daerah ;

d.    Pengeluaran Negara/Daerah;

e.    kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan

yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

f.     kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

g.    kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup terakhir dari Keuangan Negara tersebut dapat meliputi kekayaan yang

dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di

lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Dalam pelaksanaannya, ada empat pendekatan yang digunakan dalam merumuskan

keuangan negara, yaitu dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Obyek Keuangan Negara meliputi semua ”hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Selanjutnya dari sisi subyek/pelaku yang mengelola obyek yang ”dimiliki negara, 

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan

badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.”

26

Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan Keuangan Negara mencakup seluruh

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai

dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

Pada akhirnya, tujuan pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk menghasilkan

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan

obyek Keuangan Negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara.

II.2 Prinsip-prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara

dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara,

pengelolaan keuangan negara perludiselenggarakan secara professional, terbuka, dan

bertanggung jawab sesuaidengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang

Dasar.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar, Undang-undang tentang

Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam

asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas

kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan best practices

(penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut :

a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan

yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).

26

b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan

terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.

c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua

anggara harus tercampur dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran

bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.

d. Asas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran

tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun

kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran

tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif brarti

penggunaaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

e. Asas Akuntabilitas, berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna

anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau

kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Asas Profesionalitas, mengahruskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga

yang profesional.

g. Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggara dilaksanakan secara proporsional pada

fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin

dicapai.

h. Asas Keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan

dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasanoleh

lembaga audit yang independen.

26

i. Asas Pemeriksaan Keuangan, oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi

kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan

atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-

prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-

undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan

dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh

landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

II.3 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan

yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari

kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:

o Menteri keuangan selaku pengelola fiscal.

o Wakil pemerintah dalam kepemilikian kekayaan Negara yang dipisahkan.

o Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementrian

Negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya

adalah chief financial officer (CFO) untuk suatu bidang pemerintahan. Prinsip ini perlu

dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung

jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances, serta untuk mendorong upaya

peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

26

Subbidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiscal dan

kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan,

perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara,

sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku

peneglola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran

system pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

II.4 Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manejemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai

instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta permerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan

pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UU no.17 tahun 2003 disebutkan bahwa belanja

negara/daerah diperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis

belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar

kegitan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses

penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat

bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja

dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

kementerian Negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas

kinerja dalam system penganggaran dan memperkenalkan system penyusunan rencana kerja dan

anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah. Penyusunan rencana kerja dan anggaran

kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut sekaligus dapat memenuhi kebutuhan akan

anggaran berbasis prsetasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kerja

kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

26

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di

sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi

yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokkan transaksi pemerintah

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan

gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi

dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan

kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan. Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran

belanja pembangunan yang semula bertujuan memberikan penekanan pada arti pentingnya

pembangunan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadi duplikasi,

penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan

dalam suatu dokumen perencanaan nasional 5 tahunan yang ditetapkan dengan UU dirasakan

tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan system

perencanaan fiskal yang terdiri atas sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan

sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure

Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan Negara maju.

II.5 Hubungan Keuangan Negara antar Pemerintah Pusat, Bank Sentral, dan

Pemerintah/Lembaga Asing.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara,

perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga

infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat

dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan

keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan

badan pengelola dana masyarakat.

26

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa

pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan

fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini

menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada

pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman

luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan

daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah

dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari

perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

II.6 Pengertian dan Ruang Lingkup Anggaran Negara

Dalam pengelolaan perusahaan, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, dan

kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak

keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian

disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran.

Adapun pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1989 : 6), adalah

sebagai berikut :

“Suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen

di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.

Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat

kerja sama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat

menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan diantara para

manajer dan bawahannya.

Menurut Mulyadi (1993 : 438), anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu

tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran,

26

manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. TAnpa anggaran, dalam jangka pendek

perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali (at

any cost).

Lebih jelas lagi Munandar (2001 : 1), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai

berikut :

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang

dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu

yang akan dating.”

Dari pengertian tersebut, anggaran mempunyai empat unsur, yaitu :

1. Rencana

Yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di

waktu yang akan dating.

2. Meliputi

Yaitu mencakup semua jegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam

perusahaan.

3. Dinyatakan dalam unit moneter

Yaitu unit (kesatuan) yangdapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka

ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia adalah unit “rupiah”.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang

Yaitu menunjukkkan bahwa anggaran berlaku untuk massa yang akan dating. Ini berarti Apa

yang dimuat di dalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa

yang akan dilakukan dimasa yang akan dating.

Dari pengertian anggaran yang telah diutarakan di atas dapatlah diketahui bahwa anggaran

26

merupakan hasil kerja (out put) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di

waktu yang akan dating. Karena suatu anggaran merupakan hasil kerja (out put), maka anggaran

dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Secara lebih

terperinci Munandar ( 2001 : 16) menjelaskan proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran

sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyususn anggaran.

2. Pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran-

takisiran dalam rangka menyusun anggaran.

3. Menyusun anggaran serta meyajikannya secara teratur dan sistematis .

4. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran.

5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja.

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh

kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian terhadap kerja yang telah

dilaksanakan.

Berdasarkan definisi-definisi dan pengertian anggaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan sengaja dan

bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.

2. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan dan

berdasarkan logika.

3. Bahwa suatu saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil

keputusan.

4. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manajer

dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.

26

2.1.2. Kegunaan Anggaran

Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan.

Manajemen yang baik tidak ingin menghadapi periode yang akan datang dengan ketidakpastian.

Menurut Munandar ( 2001 : 10 ), anggaran mempunyai kegunaan pokok yaitu:

1. Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan

target-target yang harus dicapai oleh kegiatankegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

2. Sebagai alat Pengkoordinasian kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang

terdapt di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk

menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan.

3. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi

kegiatan perusahaan.

Untuk bisa penaksiran secara lebih akurat, diperlukan sebagai data, informasi dan pengalaman

yang merupakan factor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran.

II.7 Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi atau rincian APBN dapat disusun dalam berbagai bentuk sesuai dengan

maksud dan tujuan penggunaannya. Rincian APBN dapat dibedakan sebagai berikut (Adi

Budiarso, 2005):

a. Klasifikasi Objek

Yaitu rincian APBN menurut objeknya, misalnya belanja pegawai, belanja barang,

subsidi, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi penerimaan misalnya dapat dikelompokkan

dalam pendapatan pajak penghasilan, pendapatan bea dan cukai, dan sebagainya. Dari

26

klasifikasi ini dapat diketahui dengan lebih jelas dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi

masyarakat.

b. Klasifikasi Organik

Yaitu rincian APBN yang disusun menurut Kementerian Negara atau Lembaga.

Dengan klasifikasi ini akan diketahui unit organisasi mana yang melaksanakan dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN tersebut. Unit organisasi yang mendapatkan

prioritas akan mendapatkan alokasi dana yang lebih banyak.

c. Klasifikasi Sektor atau Fungsi

Yaitu rincian APBN yang disusun menurut sektor-sektornya, misalnya sektor ekonomi

atau sektor nonekonomi. Dengan klasifikasi ini dapat diketahui sector mana yang mendapatkan

prioritas dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

d. Klasifikasi ekonomi

Yaitu rincian APBN yang disusun menurut sifatnya, yaitu bersifat konsumtif atau

produktif(investasi). Yang konsumtif dimasukkan dalam kelompok rutin, dan yang produktif

dimasukkan dalam kelompok pembangunan.

Selain empat klasifikasi tersebut, Sugijanto, Robert Gunardi H, & Sonny Loho(1995)

menambahkan satu klasifikasi lagi, yaitu klasifikasi berdasarkan sifat atau karakter, yaitu

pembagian anggaran berdasarkan sifat pengeluaran, misalnya pengeluaran operasional,

pengeluaran belanja, pembayaran utang, dan pengeluaran modal.

II.8 Prinsip-prinsip Umum Penyusunan Anggaran Negara

Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan beberapa prinsip (Sugijanto, Robert

Gunardi H. & SonnyLoho,1995) yaitu:

1. Keterbukaan

Adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban anggaran.

2. Periodisitas

Meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

3. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan

Ada tiga basis akuntansi yang dianut, yaitu:

26

a. Basis kewajiban (obligation/commitment accounting)

Anggaran dibebankan pada saat pesanan atau kontrak ditandatangani. Basis

kewajiban ini hanya untuk pengeluaran.

b. Basis akrual

c. Basis Kas

Basis yang dipakai harus konsisten/sama baik dalam penyusunan maupun

pelaksanaan anggaran.

4. Fleksibilitas

Anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah dikemudian

hari.

5. Prealabel

Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR/DPRD harus mendahului pelaksanaan

anggaran.

6. Kecermatan

Anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.

7. Kelengkapan atau Universalitas

Semua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran.

8. Komprehensif

Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.

9. Terinci

Setiap anggaran diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan.

10. Anggaran Berimbang

Pengeluaran anggaran harus didukung oleh adanya penerimaan anggaran.

11. Dinamis

Kenaikan atau penurunan anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan negara/daerah

dan melalui proses pengesahan anggaran lebih dahulu.

Sesuai dengan amanat pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan negara perlu menjabarkan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang

meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas persatuan, dan asas spesialitas. Di samping itu

dalam rangka mencerminkan penerapan kaidah-kaidah yang baik, dijabarkan asas akuntabilitas

26

berorientasi hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan negara dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas

dan mandiri.

Asas Akuntabilitas

Berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Asas Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Asas proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.

Asas keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

II.9 Rancangan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sistem akuntansi yang

menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran dimulai pada

1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Rancangan APBN (RAPBN) disusun oleh pemerintah

dan kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi APBN.

Penyusunan APBN didasarkan pada asumi-asumsi yang disesuaikan dengan beberapa indikator

perekonomian makro, diantaranya:

Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi

Nilai tukar Rupiah

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

26

Sumber: Departemen Keuangan

RI

II.10 Siklus / Daur Anggaran Negara

APBN

PENDAPATAN NEGARA

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN

PAJAK

NON PAJAK

HIBAH

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

BELANJA PEMERINTAH DAERAH

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

TAMBAHAN PEMBAYARAN UTANG

26

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai

dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolalaan APBN

dilakukan dalam 5 tahap yaitu tahap perencanaan APBN, penetapan UU APBN, pelaksanaan UU

APBN, pengawasan pelaksanaan UU APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN.

Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam

penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut

merupakan satu lingkaran yang tidak terputus dank arena itu sering disebut sebagai siklus atau

daur atau lingkaran anggaran Negara (APBN).

1. TahapPerencanaanAPBN

Pada tahap ini terdapat 6 (enam) langkah yang harus dilakukan, yaitu:

a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja -KL)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

kementerian negara/lembaga menyusun Renja-KL mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dan mengacu

pula pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh

Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.

Renja-KL ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan

sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang

sedang disusun dan perkiraan maju(forwardestimate) untuk tahun anggaran

berikutnya. Program dan kegiatan dalam Renja-KL disusun dengan pendekatan

berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah (medium

termexpenditure framework,MTEF), dan penganggaran terpadu (unifiedbudget).

b. Pembahasan Renja-KL

Kementerian Perencanaan setelah menerima Renja-KL melakukan penelaahan

bersama Kementerian Keuangan. Pada tahap ini, masih mungkin terjadi perubahan-

perubahan terhadap program kementerian negara/lembaga yang diusulkan oleh

Menteri/Pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi

denganKementerianKeuangan.

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

26

(RKA-KL)

Selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal kepada DPR. Hasil

pembahasan antara DPR dan pemerintah akan menjadi Kebijakan Umum dan

Prioritas Anggaran bagi Presiden/Kabinet yang akan dijabarkan oleh

MenteriKeuangan dalam bentuk Surat Edaran MenteriKeuangan (SE Menkeu)

tentang Pagu Sementara.

Setelah menerima SE Menkeu tentang Pagu Sementara, Kementerian

Negara/Lembaga mengubah Renja-KL menjada RKA-KL, jadi sudah ada usulan

anggarannya selain dari usulan program. Selanjutnya, Kementerian

Negara/Lembaga melakukan pembahasan RKA-KL dengan komisi-komisi di DPR

yang menjadi mitra kerjanya.

Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian

Keuangan dan Kementerian Perencanaan selambat-lambatnya pada pertengahan

bulan Juni. Kementerian Perencanaan akan menelaah kesesuaian RKA-KL hasil

pembahasan tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah(RKP). Sedangkan

Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian RKA-KLdengan SE Menkeu

tentang Pagu Sementara, perkiraan maju yang telah disetujui anggaran sebelumnya,

dan standar biaya yang telah ditetapkan.

d. Penyusunan Anggaran Belanja

RKA-KL hasil telaahan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan

menjadi dasar penyusunan Anggaran Belanja Negara. Belanja Negara disusun

menurut asas bruto yaitu bahwa tiap Kementerian Negara/Lembaga selain harus

mencantumkan rencana jumlah pengeluaran harus juga mencantumkan perkiraan

penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara

Berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari kumpulan usulan

belanja tiap Kementerian Negara/Lembaga yang ditelaah oleh Kementerian

Perencanaan dan Kementerian Keuangan, penentuan perkiraan pendapatan negara

pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan dibantu Kementerian

Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Kementerian Negara/Lembaga

26

lain, yaitu dalam bentuk prakiraan maju penerimaan negara bukan pajak(PNBP).

f. Penyusunan Rancangan APBN

Setelah menyusun prakiraan maju belanja negara dan pendapatan negara,

Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah untuk bersama-

sama dengan Nota Keuangan dan RAPBN dibahas dalam sidangkabinet.

2. Tahap Penetepan UU APBN

Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam

Sidang Kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan

Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UUAPBN selambat- lambatnya pada

akhir bulanOktober. Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari beberapa

tingkat,yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat I

Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang

Rancangan Undang-undang APBN (RUUAPBN). Pada kesempatan ini Presiden

menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan siding paripurna DPR.

b. Tingkat II

Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR dimana masing-masing

fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan

pemerintah. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan

oleh Menteri Keuangan.

c. Tingkat III

Dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat

panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama dengan pemerintah yang diwakili

oleh Menteri Keuangan.

d. Tingkat IV

Diadakan rapat paripurna kedua. Pada rapat ini disampaikan kepada forum

tentang hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di

DPR. Setelah itu, DPR dapat menggunakan hak budgetnya untuk menyetujui atau

menolak RUU APBN. Kemudian DPR mempersilakan pemerintah untuk

menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut. Apabalia

RUU APBN telah disetujui DPR, maka Presiden mengesahkan RUU APBN tersebut

26

menjadi UU APBN.

3. Tahap Pelaksanaan UU APBN

UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden telah disusun secara

terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal itu

berati bahwa untuk mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan unit organisasi,

fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus dengan persetujuan DPR.

Misalkan pemerintah akan perlu menggeser penggunaan anggaran antar belanja (bisa

jadi belanja yang satu kelebihan/tidak terserap dan belanja yanglain kekurangan dana),

maka dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan DPR.

RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres)

tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November. Keppres tentang

Rincian APBN ini menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk

mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen

pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Dengan dokumen

pelaksanaan anggaran tersebut,mulai1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian

Negara/Lembaga dapat melaksanakan penerimaandan pengeluaran yang berkaitan

dengan bidang tugasnya.

4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN

Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun

eksternal. Pengawasan secarainternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP).

Itjen melakukanpengawasan dalam lingkup masing-masing departemen/lembaga,

sedangkan BPKP melakukan pengawasan untuk lingkup semua departemen/lembaga.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD

1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi

seluruh unsure keuangan Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain disampaikan kepada lembaga

perwakilan (DPR) hasil pemeriksaan BPK jugadisampaikankepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan

26

tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberikan kewenangan untuk melakukan 3

(tiga) jenis pemeriksaan,yaitu:

a. Pemeriksaan keuangan,

Yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan

opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah.

b. Pemeriksaan kinerja,

Yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas

aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen yang dilakukan

oleh aparat pengawasan internal.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan

keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam kategori pemeriksaan ini antara

lain adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan

pemeriksaan investigatif.

5. Tahap Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan UU APBNPada tahap ini Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung

jawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada

DPR selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan

keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan

keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Menurut waktunya, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto, 2004):a. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun anggaran berjalan,

pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiscal dan kerangka ekonomimakro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluanRAPBN.

b. Pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan Rancangan Undang-undang(RUU) APBN untuk tahun anggaran yang akan datang, disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Dalam

26

pembahasan RUU APBN, DPR dapat mengajukan usul yang dapat mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak menambah deficit anggaran.

c. Selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai RUU APBN. APBN yang

disetujui oleh DPR diperinci menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan

jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan

pemerintah, pemerintah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah

APBN tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan mengenaisiklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)menurutwaktunyaadalahsebagaiberikut(AtepAdyaBarata&Bambang

Trihartanto,2004):

a. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan,

pemerintah derah menyampaikan kebijakan umum APBD dengan Rencana Kerja

Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya kepada

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD.

b. Pada minggu pertama bulan Oktober, pemerintah daerah mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD disertai penjelasan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Kemudian Raperda tentang

APBD tersebut dibahas DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

pembahasan ini, DPRD dapat mengajukan usul perubahan yang dapat

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam jumlah penerimaan dan pengeluaran

dalam RAPBD tersebut.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

dilaksanakan, DPRD mengambil keputusan tentang Raperda APBD. Apabila DPRD

tidak menyetujui RAPBD, maka pemerintah daerah melakukan pengeluaran

maksimal sebesarpengeluaran tahun anggaran sebelumnya.

26

BAB III

PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Keuangan Negara adalah

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan

yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

DPR/DPRD dan pemerintah berperan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran

sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank

sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Klasifikasi Anggaran dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu klasifikasi objek,

organik, sektor atau fungsi, dan ekonomi. Dalam menyusun Anggaran Negara perlu diketahui

Prinsip-prinsip Umum Penyusunan Anggaran Negara, antara lain: keterbukaan, periodisitas,

Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan, fleksibilitas,

prealabel, kecermatan, kelengkapan, komprehensif, terinci, dinamis, anggaran berimbang. Siklus

anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat

perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolalaan APBN dilakukan dalam 5

tahap yaitu tahap perencanaan APBN, penetapan UU APBN, pelaksanaan UU APBN,

pengawasan pelaksanaan UU APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN. Hasil

pengawasan dan pertanggungjawaban APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam

penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

26

DAFTAR PUSTAKA

1. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi

Pemerintahan, Salemba Empat Jakarta;

2. Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Pasal 8 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

4. Pasal 55 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

5. Pasal 23C UUD 1945

6. http://www.scribd.com/doc/85036104/Anggaran-Negara-Print

7. http://bambangkesit.files.wordpress.com/2011/03/05-bab-3-anggaran-negara.pdf

8. http://www.dpr.go.id/humas/Komisi.htm

9. http://ppakpjourney.blogspot.com/2010/12/fungsi-karakteristik-prinsip-dan.html

10. http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4524/Materi%201.swf

11.  http://all-things-just-4u.blogspot.com/2011/01/pengertian-

dan-ruang-lingkup-keuangan.html#ixzz271VVomdk

12. http://ml.scribd.com/doc/33817635/Asas-Asas-Umum-Pengelolaan-Keuangan-Negara

13. http://ergiew.wordpress.com/2008/11/08/klasifikasi-anggaran-di-indonesia/

26