2 sop keuangan perencanaan

Nomor SOP 22 / SOP-Keu / CA / 2012

Tanggal Pembuatan 30 Nopember 2012

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2013

Disahkan Oleh Camat Ampenan

Nama SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambahan Uang)

Kualifikasi Pelaksana

1 1 Memiliki pengetahuan tentang manajeman keuangan daerah

2 2 Memiiki pemahaman dan penggunaan SIMDA Keuangan Daerah

33 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui SPP - SPM

4

5

6

7

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 SOP Pengajuan SPP - SPM GU (Ganti Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan

2 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll

3 Aplikasi SIMDA Keuangan

Pencatatan dan pendataan

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri

No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KANTOR CAMAT AMPENAN

SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan Kota Mataram

Dasar Hukum

Peringatan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan

Pusat dan DaerahPeraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan

Keuangan Daerah

Apabila SPP-SPM Tambahan Uang tidak dilaksanakan, aliran dana dalam SPP-

SPM GU dianggap telah cukup untuk satu kali pengajuannya

SPP-SPM Tambahan Uang dibuat dan diajukan jika ada keperluan mendesak yang

penggunaangya tidak mampu terpenuhi oleh SPP-SPM GU

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP PEMBUATAN SPP - SPM LS (Langsung)





4

5

6

7


1 SOP Pengajuan SPP - SPM TU (Tambah Uang) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan

2 SOP Pengajuan SPP - SPM GU (Ganti Uang) 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll






Pengelolaan Keuangan DaerahPerwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi


Apabila SPP-SPM LS terlambat dibuat maka akan berdampak pada

terlambatnya penerbitan SP2D

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan

Keuangan Daerah


Dasar Hukum




Pusat dan Daerah

SPP-SPM LS dilaksanakan untuk pembayaran langsung ke rekening rekanan

sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak dengan rekanan yang

bersangkutan

Peringatan



fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP PEMBUATAN SPP - SPM GU (Ganti Uang)





4

5

6

7









SPP-SPM GU dilaksanakan sebagai dasar dalam membayar anggaran belanja dan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam DPA Kecamatan

Ampenan.

Dasar Hukum




Keuangan Daerah



Peringatan

Apabila SPP-SPM GU terlambat dibuat maka administrasi keuangan dan

kegiatan rutin lainnya tidak dapat berjalan dengan baik






Pusat dan Daerah

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Pengajuan SP2D




33 Memiliki kewenangan untuk membuat dan mengajulkan SP2D

4

5

6

7




3 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 3 Aplikasi SIMDA Keuangan

4 SOP Penyiapan SPJ




Pusat dan Daerah








Dasar Hukum




Peringatan

Apabila SP2D tidak dibuat, maka Permintaan Uang tidak dapat dicairkan SP2D diterbitkan apabila administrasi keuangan pada SPJ sebelumnya telah diterima


Keuangan Daerah

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP




33 Memiliki kewenangan untuk menyiapkan SPJ

4

5

6

7




3 SOP Pengajuan SPP - SPM LS (Langsung) 3 Aplikasi SIMDA Keuangan

4 SOP Pengajuan SP2D

Pencatatan dan pendataanPeringatan


Pusat dan Daerah


Keuangan Daerah











Setelah pencairan dan GU, maka segera dilaksanakan penyiapan SPJ

penggunaan dana tersebut, agar tidak terlalu lama disimpan di brangkas

SPJ merupakan bukti penggunaan anggaran sesuai peruntukannya sebagaimana

tertulis dalam DPA


Dasar Hukum

Penyiapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP




33 Memiliki kewenangan untuk menyiapkan dokumen kontrak

4 4 Memiliki setifikasi pantia pengadaan barang jasa

5

6

7

8


1 SOP Pengajuan SPP - SPM LS Langsung) 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan

2 Meja & Kursi 5 ATK, dll





Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang

Pengadaan barang/jasa pemerintah




UU No.32 Thn 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No.33 Thn. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

Dasar Hukum

Dokumen Kontrak harus dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku

Penyiapan Dokumen Kontrak (SPK)

Apabila dokumen kontrak tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan

berdampak pengajuan SPP-SPM LS, dan menghambat laporan realisasi kinerja

Peringatan


Pusat dan Daerah


Keuangan Daerah





fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan RKA Kecamatan




3 3 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyusun RKA

4

5

6

7


1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Administrasi Keuangan

2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi 5 ATK, dll

3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Aplikasi SIMDA Keuangan

4 SOP Penyusunan LPPD

5 SOP Penyusunan RENJA

Pencatatan dan pendataanPeringatan

Penyusunan RKA mengacu pada Renstra Kecamatan dan hasil Musbang

Kecamatan pada tahun berjalan


PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah

PP. No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah











Dasar Hukum

RKA harus disusun berdasarkan Plafond Anggaran yang telah ditentukan

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan LAKIP



2 2 Memiliki kewenangan untuk menyusun LAKIP

3

4

5

6

7

8


1 SOP Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer

2 SOP Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi

3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan LAKIP

4 SOP Penyusunan LPPD 4 ATK, dll







PermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah






Penyusunan LAKIP merupakan keharusan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah



Dasar Hukum

Peringatan

LAKIP dibuat satu bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir.




fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan LPPD



2 2 Memiiki pemahaman tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun LPPD

4

5

6

7

8




3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan LPPD


5 SOP Penyusunan RENJA 5






No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPermenPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan





LPPD Dibuat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun

sebelumnya

Dasar Hukum







Peringatan

Penyusunan LPPD merupakan keharusan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Renstra


1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renstra Kota Mataram

2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan renstra

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun renstra

4

5

6

7

8


1 Penyusunan Renstra 1 Komputer & Printer

2 Penyusunan DPA 2 Meja & Kursi

3 Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan Renstra

4 Penyusunan LPPD 4 ATK, dll

5 Penyusunan RENJA














Renstra Kecamatan dibuat dengan mengacu pada Renstra Kota Mataram.



Dasar Hukum

Peringatan

Apabila penyusunan Renstra tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan

berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak memiliki tujuan



fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Renja


1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renja

2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Renja Kecamatan

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Renja Kecamatan

4

5

6

7

8




3 SOP Penyusunan LAKIP 3 Buku Pedoman Penyusunan Renja











Peringatan

Apabila penyusunan Renja terlambat dilaksanakan, maka plafond anggaran

akan dikembalikan seperti pada tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Kecamatan dibuat dengan mengacu pada Renstra Kecamatan

yang telah ditetapkan.




Dasar Hukum






fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat


1 1 Memiliki pengetahuan tentang Renja

2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Renja Kecamatan

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Renja Kecamatan

4

5

6

7

8


1 Komputer & Printer

2 Meja dan Kursi

3 Laporan Hasil Pemeriksaan

4 ATK, dll




Temuan Inspoktorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan harus segera

di tindak lanjuti dan dilaporkan kembali





Dasar Hukum








Peringatan

Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan tidak ditindak lanjuti, maka akan diberikan

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Pentapan Kinerja


1 1 Memiliki pengetahuan tentang Penetapan Kinerja

2 2 Memiiki pemahaman tentang penyusunan Penetapan Kinerja

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun Penetapan Kinerja Kecamatan

4

5

6

7

8


1 Komputer & Printer

2 Meja & Kursi

3 Buku Pedoman Penyusunan Renja

4 ATK, dll


Penetapan Kinerja merupakan pedoman dan Memorandum of Understanding

(MOU) atara SKPD dengan Walikota

Dasar Hukum













Peringatan





Apabila penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dilaksanakan, maka akan

menghambat pemberian alokasi anggaran.

fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Laporan Bulanan


1 1 Memiliki pengetahuan tentang anggaran kecamatan

2 2 Memiiki pemahaman tentang alokasi anggaran bulanan

3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan bulanan

4

5

6

7

8


1 SOP Penyusunan Laporan Triwulan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan

2 SOP Penyusunan Laporan Semesteran 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll

3 Meja & Kursi


Laporan Bulanan disusun paling lambat tanggal 10 setiap bulan secara online dan

manual






Dasar Hukum

Peringatan

Apabila laporan bulanan ini tidak diselesaikan setiap bulannya, maka akan

mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan

kegiatan pada bulan tersebut.












fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Laporan Triwulan




3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan Triwulan

4

5

6

7

8


1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan

2 SOP Penyusunan Laporan Semesteran 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll

3 Meja & Kursi





Peringatan


mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan tiga


Laporan Triwulan disusun paling lambat tanggal 10 setiap tiga bulan secara online

dan manual






Dasar Hukum








fORMAT print



Tanggal Revisi -



Nama SOP Penyusunan Laporan Semesteran




3 3 Memiliki kewenangan untuk menyusun laporan Semesteran

4

5

6

7

8


1 SOP Penyusunan Laporan Bulanan 1 Komputer & Printer 4 Buku-Buku Adminsitrasi Kegiatan

2 SOP Penyusunan Laporan Triwulan 2 Jaringan Internet 5 ATK, dll

3 Meja & Kursi




Peringatan


mendapat teguran dari Bagian APP, dan dianggap tidak ada pelaksanaan enam


Laporan Semesteran disusun paling lambat tanggal 10 setiap 6 bulan secara online

dan manual

Dasar Hukum















fORMAT print

Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

usulan RPU

No Kegiatan

Mutu Baku

Ket

1

Camat menugaskan kasubag

perencanaan dan keuangan melalui

sekcam untuk membuat RPU TU

Pelaksana

DPA

RPU

2 Jam

RPU 2 jam

3RPU dibuat dikoreksi oleh Sekcam dan

Camat

RPU 1 Jam Data entri SIMDA4RPU TU yang telah dikoreksi dientri ke

SIMDA

6 spp-spm diperiksa oleh PPK

7 SPP-SPM ditandatangan

SPP-SPM 1 JamSPP-SPM hasil

verifikasi

SPP-SPM 1 JamSPP-SPM yang telah

ditandatangan

hasil entrian dijadikan SPP SPM TU5 RPU 1 Jam SPP-SPM TU

RPU yang telah

dikoreksi

RPU yang telah

dikoreksi2 Melakukan penyusunan RPU

2 jam

TU


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

3SPJ yang telah diverifikasi ditandatangan

oleh bendahara dan Camat

SPJ dan

kelengkapannya2 Jam

SPJ diperbaiki jika

ada yang salah

Data SPJ telah

masuk ke SIMDA4

SPJ yang telah ditandatangan dientri ke

SIMDA keuangan

SPJ yang telah

diverifikasi2 Jam

5data entri kemudian diproses menjadi

SPP SPM

7 SPP-SPM ditandatanganSPP-SPM yang telah

ditandatangan

SPJ yang telah

diverifikasi1 Jam SPP-SPM

SPP-SPM hasil

verifikasi

SPP-SPM 1 Jam

SPP-SPM 1 Jam6SPP-SPM dikoreksi oleh Kasubag

Perencanaan dan keuangan

Diterimanya SPJ1 Menerima SPJ

2 Melakuan verifikasi SPJ yang diterimaSPJ diperbaiki jika

ada yang salah

SPJ dan

kelengkapannya2 Jam

SPJ dan

kelengkapannya2 Jam

LS


1SPJ yang telah selesai ditandatangan

kemudian diverifikasi

1 Menerima SPJ dari Pengguna Anggaran

SPJ dan

kelengkapannya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

SPJ diperbaiki jika

ada yang salah2 Jam

Diterimanya SPJ

SPP-SPM

2 SPJ dientri ke SIMDA

2 Jam3Mengetik dan membuat SPP-SPM

berdasarkan hasil entri SPJ

SPJ yang telah

diverifikasi2 jam

SPJ telah masuk

kedata SIMDA

SPJ yang telah

diverifikasi

1 JamSPP-SPM yang telah

ditandatangan

4 spp-spm diperiksa oleh PPK

5 SPP-SPM ditandatangan

SPJ dan

kelengkapannya2 Jam

SPP-SPM 1 JamSPP-SPM hasil

verifikasi

SPP-SPM

GU


No Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranga

n

2Cek yang jumlahnya sesuai dengan

SP2D ditandatangan oleh Camatcek dan SP2D 1 jam

cek dan SP2D yang

telah ditandatangan

3

Bendahara membawa SP2D dan cek

yang telah ditandatangan ke Bank BPD

NTB

4uang yang telah cair disimpan di

brangkas kantoruang di brangkas

cek dan SP2D yang

telah ditandatangan3 jam Uang cair

5

untuk dana kelurahan, bendahara

menginformasikan kepada bendahara

pembantu di kelurahan

6bendahara membuat kwitansi droping

untuk kelurahanKwitansi DropingSP2D 1 jam

SP2D 1 jam

7uang diserahkan ke bendahara

pembantu kelurahan

8bendahara pembantu tanda tangan

kwitansi droping

Kwitansi Droping

yang telah

ditandatangan

uang 1 hari

Kwitansi Droping 1 jam

uang cair 1 jam

SP2D 1 jam SP2D1SP2D yang telah terbit diambil di bagian

keuangan

SP2D


RPU yang telah

dievaluasi

7 SPJ diverifikasi

6SPJ diserahkan kepada sub bag

perencanaan dan keuangan

2RPU diserahkan ke kasubag

perencanaan dan keu untuk dievaluasi

5masing masing seksi dan sub bag

membuat SPJ dan kelengkapannya

RPU

RPU

diajukan

berdasark

an

No Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranga

n

1 DPA dan anggaran kas 2 jam

masing-masing seksi dan sub bag

membuat RPU sesuai degan kegiatan

yang ada di DPA

kwitansi tanda terima

RPU 2 jamRPU yang telah

dievaluasi

RPU yang telah

dievaluasi1 jam

4

masing-masing seksi dan sub bag

menggunakan uang sesuai dengan RPU

yang telah diajukan

3

bendahara menyerahkan uang kepada

seksi dan sub bag sesuai dengan RPU

yang telah dievaluasi

7 hari pra-RENJA evaluasi

Pra RENJA evaluasi 2 jam

RENJA

RENJA yang sudah

ditandatangan

RENJA yang belum

ditandatangan1 jam

RENJA yang sudah

ditandatangan

notulensi hasil rapat

RENJA yang belum

ditandatangan1 jam

1 hariPra RENJA evaluasi,

hasil rapat

8SPJ ditandatangan oleh Bendahara dan

Camat

SPJ


PPBJ mengundang rekanan untuk

memasukan dokumen penawaran sesuai

jadwal

DPA, anggaran kaspembuatan jadwal

SPK

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.

1 jam

Camat memerintahkan kasubag

perencanaan dan keuangan untuk

membuat dokumen kontrak

3PPBJ mengevaluasi kelengkapan

dokumen rekanan

1

3

2

Kasubag perencanaan dan keuangan

memerintahkan PPBJ untuk menyusun

jadwal serta menyiapkan dokumen

kontraknya.

dokumen kontrak

yang sudah

dievaluasi

Jadwal SPK, nama

rekanan1 hari

kelengkapan

administrasi

dokumen kontrak

waktu

sesuai

jadwal

dokumen kontrak yang

sudah dibuat

dokumen kontrak

yang sudah

dievaluasi


sudah dibuat

5 SPK ditandatangan

4Surat Perjanjian Kontrak dibuat oleh

PPBJ dan PPKOSPK

SPK yang belum

ditandatangan2 jam

SPK yang sudah

ditandatangan


sudah dibuat

SPK


surat undangan rapat,

RENSTRA,RENJA dan

PPAS

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

1 jam

2 melaksanakan rapat pembahasan RKA

mengundang semua sekcam, kepala

seksi dan kasubbag untuk rapat

pembahasan RKA

3

sekcam, kepala seksi dan kasubbag

menyusun RKA sesuai dengan

kesepakatan hasil rapat

1

pra-RKA

RENSTRA, RENJA dan

PPAS 2 jam notulensi hasil rapat SOP Rapat

RENSTRA, RENJA dan

PPAS 3 hari

4merekap dan evaluasi RKA yang telah

disusun

5 rapat pembahasan hasil evaluasi RKA notulensi hasil rapat

Pra RKA yang telah

dibuat1 hari pra-RKA evaluasi

Pra RKA evaluasi 2 jam

6 menyusun RKA yang telah dievaluasi

7 melakukan penandatanganan RKA

Pra RKA evaluasi, hasil

rapat1 hari RKA

RKA yang belum

ditandatangan1 jam

RKA yang sudah

ditandatangan

RKA



DPA

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

1 jam

2 melaksanakan rapat pembahasan LAKIP



pembahasan penyusunan LAKIP

3


menyusun LAKIP sesuai dengan


1

pra-LAKIP

RENSTRA, LAKIP, DPA 2 jam notulensi hasil rapat SOP rapat

DPA tahun sebelumnya

dan LAKIP tahun

sebelumnya

3 hari

4merekap dan evaluasi LAKIP yang telah

disusun

5 rapat pembahasan hasil evaluasi LAKIP notulensi hasil rapat

Pra LAKIP yang telah

dibuat1 hari pra-LAKIP evaluasi

Pra LAKIP evaluasi 2 jam

6memfinalkan LAKIP yang telah disusun

berdasarkan hasil rapat

7 melakukan penandatanganan LAKIP

Pra LAKIP evaluasi,

hasil rapat1 hari LAKIP

LAKIP yang belum

ditandatangan1 jam

LAKIP yang sudah

ditandatangan

LAKIP


surat undangan rapat

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

1 jam

2 melaksanakan rapat pembahasan LPPD



pembahasan penyusunan LPPD

3


menyusun LPPD sesuai dengan


1

pra-LPPD

RENSTRA, LPPD tahun

sebelumnya, DPA,

DPPA dan LAKIP

2 jam notulensi hasil rapat SOP rapat

RENSTRA, LPPD tahun

sebelumnya, DPA,

DPPA dan LAKIP

3 hari

4merekap dan evaluasi LPPD yang telah

disusun

5 rapat pembahasan hasil evaluasi LPPD notulensi hasil rapat

Pra LPPD yang telah

dibuat1 hari pra-LPPD evaluasi

Pra LPPD evaluasi 2 jam

6memfinalkan LPPD yang telah disusun


7 melakukan penandatanganan LPPD

Pra LPPD evaluasi,

hasil rapat1 hari LPPD

LPPD yang belum

ditandatangan1 jam

LPPD yang sudah

ditandatangan

LPPD


SOP

notulensi

rapat

RENJA

RENJA yang sudah

ditandatangan

2 jam

3 hari

1 hari

2 jam

1 hari

1 jam

pra-RENJA evaluasi

notulensi hasil rapatPra RENJA evaluasi

Pra RENJA evaluasi,

hasil rapat

RENJA yang belum

ditandatangan

Ket


RENSTRA,renja tahun

sebelumnya

RENSTRA dan RENJA

tahun sebelumnya


dan renja tahun

sebelumnya

Pelaksana

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

notulensi hasil rapat

pra-RENJA

Pra RENJA yang telah

dibuat

1 jam

Mutu Baku

2

3

4

5

Kegiatan

merekap dan evaluasi RENJA yang telah

disusun

rapat pembahasan hasil evaluasi RENJA

No



pembahasan RENJA

melaksanakan rapat pembahasan RENJA


menyusun RENJA sesuai dengan


memfinalkan RENJA yang telah disusun


melakukan penandatanganan RENJA

1

6

7

SOP RENJA

Camat Sekcam Kasi Kasubag Kelengkapan Waktu Output

Ket.

1

mengundang semua sekcam, kepala seksi

dan kasubbag untuk rapat pembahasan

RENSTRA

No Kegiatan

1 jam

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

Mutu Baku

2 jam notulensi hasil rapat

Pelaksana

3


menyusun RENSTRA sesuai dengan


2 melaksanakan rapat pembahasan RENSTRA

5 rapat pembahasan hasil evaluasi RENSTRA

4merekap dan evaluasi RENSTRA yang telah

disusun

7 melakukan penandatanganan RENSTRA

6memfinalkan RENSTRA yang telah disusun


1 jamRENSTRA yang

sudah ditandatangan


RENSTRA,RENSTRA tahun

sebelumnya

RENSTRA dan RENSTRA

tahun sebelumnya

DPA tahun sebelumnya dan

RENSTRA tahun

sebelumnya

Pra RENSTRA yang telah

dibuat

Pra RENSTRA evaluasi

Pra RENSTRA evaluasi,

hasil rapat

RENSTRA yang belum

ditandatangan

3 hari pra-RENSTRA

1 haripra-RENSTRA

evaluasi


1 hari RENSTRA

SOP RENSTRA


Ket.

1



mengenai Tindak Lanjut LHP

No Kegiatan

1 jamditerimanya surat dan

kesediaan menghadiri

Mutu Baku


Pelaksana

3Sekcam membuat surat teguran sebagai

Tindak Lanjut LHP

2melaksanakan rapat pembahasan Tindak

Lanjut LHP

5rapat pembahasan hasil evaluasi Tindak

Lanjut LHP

4merekap dan evaluasi Tindak Lanjut LHP

yang telah disusun

7melakukan penandatanganan Tindak Lanjut

LHP

6memfinalkan Tindak Lanjut LHP yang telah

disusun berdasarkan hasil rapat

1 jamTindak Lanjut LHP yang

sudah ditandatangan

surat undangan rapat

LHP


dan Tindak Lanjut LHP

tahun sebelumnya

3 hari pra-Tindak Lanjut LHP

Pra Tindak Lanjut LHP

evaluasi, hasil rapat1 hari Tindak Lanjut LHP

Tindak Lanjut LHP yang

belum ditandatangan


yang telah dibuat1 hari

pra-Tindak Lanjut LHP

evaluasi


evaluasi2 jam notulensi hasil rapat

SOP OTL LHP


No KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.

1



Penetapan Kinerja

surat undangan rapat, DPA 1 jam

diterimanya surat

dan kesediaan

menghadiri

2melaksanakan rapat pembahasan Penepatan

KinerjaDPA tahun berjalalan 2 jam

dilaksanakannya

rapat

3


menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan

DPA yang telah ditetapkan

DPA tahun berjalan, Format

Penetapan Kinerja3 hari

Ditetapkannya

Penetapan Kinerja

4merekap dan evaluasi Penetapan Kinerja

yang telah disusun

Pra Penetapan Kinerja yang

telah dibuat1 hari

dilaksanakannya

rekap dan evaluasi

5rapat pembahasan hasil evaluasi Penetapan

Kinerja

Pra Penetapan Kinerja

evaluasi2 jam

Dilaksanakannya

rapat evaluasi Pra

Penetapan Kinerja

6memfinalkan Penetapan Kinerja yang telah

disusun berdasarkan hasil rapat

7Memaraf Penetapan Kinerja untuk

ditandatangani Walikota

Draft Penetapan Kinerja

Final1 jam

Diparafnya dan

dikirimnya Penetapan

Kinerja

Pra Penetapan Kinerja

evaluasi, hasil rapat1 hari

dilaksankanny

penyusunan

Penetapan Kinerja

SOP PK



Ket.

1


dan kasubbag untuk pembahasan Laporan

Bulanan

surat undangan rapat, DPA 1 jamditerimanya

undangan rapat

2melaksanakan rapat pembahasan Laporan

Bulanan

DPA, BKU, SIMDA, dan

Anggaran Kas2 jam

dilaksanakannya

rapat

3Data Realisasi SPJ dientri dalam program

laporan bulaanBKU SIMDA 3 hari

dientrinya laporan

bulanan hasil rapat

dalam format laporan

4

softcopy laporan dikirim via internet ke APP

dan hardcopy ditandatangani oleh kasi dan

kasubag

Draft laporan bulanan 1 hari diterimanya laporan

5laporan bulanan diperiksa dan diparaf oleh

sekcam

6 melakukan penandatangan laporan bulananLaporan bulanan yang telah

diparaf1 hari

ditandatanganinya

laporan

Laporan bulanan yang

belum diparaf2 jam diparafnya laporan

Lap 1bln



Ket.

1



Triwulan


undangan rapat


Triwulan


Anggaran Kas2 jam

dilaksanakannya

rapat


laporan TriwulanBKU SIMDA 3 hari

dientrinya laporan

bulanan hasil rapat


4



kasubag

Draft laporan triwulan 1 hari diterimanya laporan

5laporan triwulan diperiksa dan diparaf oleh

sekcam

6 melakukan penandatangan laporan triwulanLaporan triwulan yang telah

diparaf1 hari

ditandatanganinya

laporan

Laporan triwulan yang


Lap 3bln



Ket.

1



Semesteran


undangan rapat


Semesteran


Anggaran Kas2 jam

dilaksanakannya

rapat


laporan SemesteranBKU SIMDA 3 hari

dientrinya laporan

bulanan hasil rapat


4



kasubag

Draft laporan Semesteran 1 hari diterimanya laporan

5laporan Semesteran diperiksa dan diparaf

oleh sekcam

6melakukan penandatangan laporan

Semesteran

Laporan Semesteran yang

telah diparaf1 hari

ditandatanganinya

laporan

Laporan Semesteran yang


Lap 6bln

2 sop keuangan perencanaan

Government & Nonprofit

Transcript of 2 sop keuangan perencanaan