Materi Kuliah

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

NPWP dan PengukuhanPKP

NPWP dan NPPKP

Wajib PajakPengusaha BukanPengusaha

NPWP danNPPKP NPWP

Siapakan yang Wajib Mendaftarkandiri untuk Memperoleh NPWP?

Orang Pribadi

• Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas

• Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP

• Wanita Kawin Pisah Harta

Badan

OP dan Badan sebagaipemungut/pemotong pajak

Pengusaha

Orang Pribadi Badan

Dalam Kegiatan Usaha atauPekerjaannya

Menghasilkan barangMengimpor barangMengekspor barangMelakukan Usaha PerdaganganMelakukan Usaha JasaMemanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah PabeanMemanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean

Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak????????

Orang Pribadi

Badan

Sebagai pengusaha yangmenyerahkan BKP/JKP yangdikenakan PPN

K e c u a l i

Pengusaha Kecil Omsetnya < Rp600jt per tahun Tidak ingin dikukuhkan sebagai

PKP

T E M PAT P E N DA F TA R A N WA J I B PA JA K

Wajib PajakOrang Pribadi Badan

K A N T O R P E L A Y A N A N P A J A K

PengusahaTertentu

Tempat Tinggal Tempat Kedudukan

Dan Tempat Kegiatan Usaha

Struktur NPWP

Contoh Kepemilikan NPWP WajibPajak Badan

PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhansehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12,Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl.Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl.Malioboro 10, Yogyakarta.

NPWP Pusat: 01.234.567.0.025.000

NPWP Sleman 1: 01.234.567.0.542.001

NPWP Sleman 2: 01.234.567.0.542.002

NPWP Yogyakarta: 01.234.567.0.541.001

Contoh Kepemilikan NPWP WajibPajak Orang Pribadi

Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal diSerangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas jugadilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memilikioutlet di Mal Menteng, Jakarta.

NPWP Pusat: 08.123.456.7.541.000

NPWP Sleman: 01.234.567.0.542.001

NPWP Menteng: 01.234.567.0.025.001

Penerbitan NPWP & PengukuhanPKP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP danPengukuhan PKP secara jabatan,apabila WP tidak mendaftarkan diriuntuk diberikan NPWP atau tidakmelaporkan usahanya untukdikukuhkan sebagi PKP.

Sanksi Yang Berhubungan DenganNPWP & Pengukuhan PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidakmendaftarkan diri atau menyalahgunakan ataumenggunakan tanpa hak NPWP atauPengukuhan PKP, sehingga dapat merugikanpada pendapatan negara dipidana

pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar.

Alasan Penghapusan NPWP

Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidakmeninggalkan warisan pemberitahuan tertulis dari ahli waris,dilampiri fotokopi akte kematian;

Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta danpenghasilan, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan;

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajaksesudah selesai terbagi surat pernyataan dari ahli waris;

Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku aktepembubaran dan neraca likuidasi;

Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnyasebagai bentuk usaha tetap, surat atau dokumen lain yangmendukung hal tersebut;

Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syaratsebagai Wajib Pajak laporan Pemeriksaan Lapangan

Alasan Pencabutan NPPKP

Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalamhal:

Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain. Pengusaha Kena Pajak bubar. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak

tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan: Mengajukan permohonan pencabutan PKP. Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahunpajak

Catatan :DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak

permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktutersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggapdikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalamwaktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebutberakhir.

PEMBAYARAN PAJAK

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat atau dokumen untukmelakukan pembayaran ataupenyetoran pajak yang terutang.

Untuk beberapa jenis pajaktertentu, SSP dapat berfungsisebagai pengganti bukti potong,bukti pungut atau pengganti SPTMasa.

SSP Standar yang berfungsisebagai bukti potong/bukti pungut

1. Pembayaran PPN Impor

2. Pembayaran PPN Bendaharawan

3. Pembayaran PPh Pasal 22 Impor

4. Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan

5. Pembayaran PPh Final atas Transaksi PengalihanHak atas Tanah dan/atau Bangunan

6. Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanahdan/atau Bangunan

7. Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), SSPjuga berfungsi sebagai SPT Masa.

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

Kantor pos

Bank-bank yang ditunjuk oleh DirjenAnggaran

Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selainditempat-tempat tersebut dapat dilakukanpada loket-loket pembayaran yang telahdisediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkanmenerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

BATAS WAKTU PEMBAYARANPAJAK

SPT Masa ►paling lambat 15 hari setelah MasaPajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).

SPT Tahunan (PPh ps 29) ►paling lambat sebelumSPT disampaikan

Sanksi keterlambatan ►sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% sebulan

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SKKeberatan, SK Banding ►1 bulan sejak tanggalditerbitkan.

PELAPORAN PAJAK

FUNGSI SPT

Melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang terutang

Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yangtelah dilaksanakan sendiri

Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang,jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa

kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut

Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak ataupemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan danpembayaran yang telah dilakukan kepada orang ataubadan lain

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untukmelaporkan penghitungan dan atau pembayaranpajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan

kewajiban,

MasaMasa TahunanTahunan

Untuk suatumasa pajak

Untuk suatu tahunpajak atau bagian

tahun pajak

Karakteristik SPT PPh OP

SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SSbagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. dari usaha/pekerjaan bebas

yang menyelenggarakan

pembukuan atau

NormaPenghitungan

Penghasilan Neto;

2. dari satu atau lebih pemberi

kerja;

3. yang dikenakan PPh Final

dan/atau Bersifat Final;

dan/atau

4. penghasilan lain.

bagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. dari satu atau lebih pemberi

kerja;

2. dari dalam negeri lainnya;

dan/atau

3. yang dikenakan PPh Final

dan/atau Bersifat Final.

bagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. hanya dari satu pemberi kerja

dengan jumlah penghasilan

bruto dari pekerjaan tidak lebih

dari Rp60.000.000 (enam puluh

juta rupiah) setahun dan

2. tidak mempunyai penghasilan

lain kecuali penghasilan bunga

bank dan/atau bunga koperasi

Ket:

Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir

1721-A2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi Sangat Sederhana (Formulir

1770 SS).

Jenis SPTMasa Tahunan

PPh Badan (1771)

PPh Orang Pribadi

(1770/1770S/1770SS)

PPh pasal 21/26

PPh pasal 22

PPh pasal 23/26

PPh pasal 25

PPh pasal 4(2)

PPh pasal 15

PPN dan PPnBM (1995)

PPN Pemungut (1101 PUT)

PIHAK YANG WAJIB MENGISIDAN MENYAMPAIKAN SPT

Orang pribadi yang menerima penghasilandari usaha atau pekerjaan bebas;

Orang pribadi yang menerima penghasilanlebih dari satu pemberi kerja;

Setiap badan

Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberikerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha ataupekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan

menyampaikan SPT kecuali ber-NPWP

CARA MEMPEROLEH SPT

Kantor Pelayanan Pajak; Kantor Penyuluhan Pajak; Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet

atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang samadengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkanmelalui sistem komputer dan penggandaan memilikikekuatan hukum yang sama dengan SuratPemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat yangditetapkan.

Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)

Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke KantorPelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan olehDirektur Jenderal Pajak seperti diatas.

SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia denganmenggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uangRupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai denganpetunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudianmenandatangani dan menyampaikan ke KantorPelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan olehDirektur Jenderal Pajak.

Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harusditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi danmenandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harusmelampirkan surat kuasa khusus.

Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiranyang ditentukan menurut perundang-undanganperpajakan yang berlaku, termasuk neraca danperhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajibmelakukan pembukuan).

Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisilengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkankembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktuyang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.

Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabilatidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiridengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkansesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatattersebut adalah bukti penerimaan.

Tidak / terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakandenda

Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikanSPT Masa PPh.

Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhioleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.

Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)

Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT Masa > paling lama 20 hari setelahakhir masa pajak

SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama3 bulan setelah akhir tahun pajak

SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4bulan setelah akhir tahun pajak

Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Neraca dan Laporan laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan

beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa

kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapatdikompensasikan.

SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapatkekurangan pajak yang terutang -Surat Kuasa Khusus, apabilaSPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.

Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untukmenjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPhPasal 25.

Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yangkreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE-08/PJ.42/2002)

Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakanpembukuan

Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun

sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang

terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau

Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatanganioleh Ahli Waris.

Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721- A2, dalam hal wajib pajak menerimapenghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya olehpemberi kerja.

Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing Wajib Pajak yang kawin denganperjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama

Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkanoleh Pemerintah.

Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitunganbesarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.

Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakanpencatatan

Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak

yang terutang. Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721 - A2, dalam hal wajib pajak

menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudahdipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

SPT Tahunan PPh pasal 21 SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak

yang terutang. Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak

Kerjasama Operasi. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunnan ditandatangani oleh bukan

WP, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenangdalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT Tahunanditandatangani oleh Ahli Waris.

SANKSI TIDAKMENYAMPAIKAN SPT

Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;

Rp100.000 untuk SPT MasaLainnya;

Rp1.000.000 untuk SPT TahunanWP Badan

Rp100.000 untuk SPT TahunanWP Pribadi

PEMBETULAN SENDIRI SPTTAHUNAN PPh

Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata adakesalahan, WP dapat membetulkan sendiriSPT-nya dengan syarat:

Belum dilakukan tindakan pemeriksaan

Bila terjadi rugi atau lebih bayar, WPmenyampaikan pernyataan secaratertulis dalam jangka waktu dua tahunsebelum daluarsa penetapan

Pembetulan Sendiri...lanjutan

Atas kurang bayar akibat pembetulan, maka kekuranganpajak dilunasi dengan denda bunga 2% per bulan.

Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum adaSKP, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkanketidakbenaran, tetapi terbatas pada:

Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar Rugi menjadi lebih kecil Jumlah harta menjadi lebih besar Jumlah modal menjadi lebih besar

Untuk hal demikian WP tetap dikenakan sanksi 50% dari pajakyang kurang bayar