PPh pasal 21a

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan

UU yang dapat dipaksakan dengan tidakmendapat imbalan yang secara langsung

dapat ditunjukkan yang digunakanuntuk membiayai pengeluaran umum

dan yang digunakan sebagai alat pendorong,penghambat atau pencegah untuk mencapai

tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

(Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH)

Definisi Pajak

1

Undang-undang

Hak dan kewajiban di bidangperpajakan

2

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai pemikul bebanpajak, pembayar

dan pelapor

Sebagai pemungut/ pemotong,penyetor,

dan pelapor

WP BadanWP Orang PribadiBUT

WP BadanWP Orang PribadiBUTBendaharawan/KPKN

3

KEWAJIBAN DI BIDANG PERPAJAKAN

KEWAJIBAN MATERIL KEWAJIBAN FORMIL

Menghitung Pajak-Mendaftarkan diri-Menyelenggarakan pembukuan-Memungut/memotong-Membayar/menyetor-Melaporkan

UU PPh, UU PPN,UU PBB, UU BPHTB

UU KUP4

KEWAJIBAN PERPAJAKANBENDAHARAWAN PENGELUARAN

KEWAJIBAN MATERIL KEWAJIBAN FORMIL

Menghitungpajak terutang

-Mendaftarkan diri-Pembukuan-Memungut/Memotong-Menyetor-Melapor-Pasal 21 UU PPh

-Pasal 22 UU PPh-Pasal 23 UU PPh-Pasal 4 (2) UU PPh-UU PPN dan PPnBM UU KUP

5

Dasar Hukum

• UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

• PP Nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus

6

Dasar Hukum

• PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota tni, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

• PMK Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak

7

Dasar Hukum

• Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 31/PJ./2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

8

PPh pasal 21

• PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri

• Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan pasal 26.

9

Pemotong PPh pasal 21/26

• Pemberi kerja badan dan orang pribadi baik kepada pegawai atau bukan pegawai

• Bendahara atau pemegang kas pemerintah• Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial

tenaga kerja serta badan yang membayar uang pensiun• Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain atas jasa dan/atau kegiatan, jasa tenaga ahli dan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang

• Penyelenggara kegiatan yang membayar honoraium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.

10

Tidak termasuk pemberi kerja sebagai pemotong pajak

• Kantor perwakilan negara asing

• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan MenKeu

• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga

11

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26

• Pegawai• Penerima uang pesangon, pensiun,

tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya• Bukan pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

• Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan

12

Penerima penghasilan ..

• Bukan Pegawai : tenaga ahli*, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, foto model, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penyuluh, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, telekomunikasi, fotografi, agen iklan, pengawas proyek, pembawa pesanan atau menemukan pelanggan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM

* pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris dan konsultan

13

Penerima penghasilan ..

• Peserta kegiatan : peserta perlombaan dalam segala bidang; peserta rapat, konfrensi, sidang; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan; peserta pendidikan, pelatihan dan magang; peserta kegiatan lainnya

14

Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26

• Pejabat perwakilan diplomatik dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan di Ind dan ada azas timbal balik

• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan MenKeu, bukan WNI, tidak mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan lain di Ind.

15

Benefit in cash dan Benefit in kind PMK-252/PJ.03./2008

Pemberi Penghasilan Benefit in cash Benefit in kind

Pemerintah Obyek pajak Non obyek pjk

Non Wajib Pajak Obyek pajak Obyek pajak

WP dikenakan PPh final Obyek pajak Obyek pajak

WP dikenakan PPh dg norma penghitungan khusus(deemed profit)

Obyek pajak Obyek pajak

Wajib Pajak Lainnya Obyek pajak Non obyek pjk

16

Program Jamsostek/Askes dan Dana Pensiun

Uraian Pemberi kerja KaryawanJKK, JKM, JPK apabila dibayar perusahaan

Biaya bagi perusahaan

Penghasilan (digabung dg ph bruto gaji)

JKK, JKM, JPK apabila bibyar karyawan

Bukan pengurang bagi karyawan

Iuran JHT dibayar perusahaan

Biaya bagi perusahaan

Tidak menambah penghasilan bruto

Iuran JHT dibayar oleh karyawan

Biaya bagi karyawan (pengurang ph bruto)

17

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas pegawai tetap

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur (Pasal 10 (3) PerDirjen No.31/PJ./2012 )

• Dasar pengenaan : PKP = Penghasilan neto* – PTKP*Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya jabatan

• Penghasilan bruto meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya

• untuk program Jamsostek dan asuransi lainnya seperti premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai

18

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

• Pemberian pengurang penghasilan bruto untuk karyawan tetap yang masih aktif bekerja, biaya jabatan ini merupakan biaya yang fiktif yang merupakan kebijaksanaan pemerintah karena setiap orang yang berpenghasilan , tentu ada biaya yang dikeluarkan.

• Berdasarkan Keputusan Menkeu No. 250/PMK.03/2008 jo Perdirjen nomor 31/PJ./2012 sebesar 5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp. 500.000 per bulan atau 6.000.000 pertahun, pilih yang terkecil berdasrkan masa kerja. Sedangkan untuk biaya pensiun sebesar 5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp. 200.000 per bulan atau 2.400.000 pertahun

• Biaya jabatan/ biaya pensiun melekat pada perusahaan tempat bekerja

19

Iuran Pensiun yang dibayar sendiri

• Untuk menghitung jumlah penghasilan neto sebulan, selain dikurangi dengan biaya jabatan, penghasilan bruto juga dikurangi dengan iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuanganatau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek

• Formula : Penghasilan Bruto/bulan – biaya jabatan – iuran pensiun = Penghasilan neto/bulan

20

PTKP

• Pasal 6 UU no. 7 tahun 1983 jo. UU no. 10 tahun 1994, jo UU no. 17 tahun 2000 jo UU No. 36 tahun 2008 jo PMK 162/PMK.011/2012 menyatakan bahwa kepada WPOP diberikan pengurangan berupa PTKP

• PTKP melekat ke orang pribadi • PTKP tambahan diberikan kepada yang sudah menikah

dan mempunyai tanggungan maksimal 3 orang, yang diberikan kepada keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat

• PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak.

21

PTKP

• PTKP untuk karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri

• Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

• Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka diberikan PTKP atas kawin dan maksimal dengan 3 tanggungan

22

PTKP(Pasal 7 UU No 36 tahun 2008)

Status Tahunan Bulanan Harian

TK / - 15.840.000 1.320.000 44.000

TK / 1 17.160.000 1.430.000 47.667

TK / 2 18.480.000 1.540.000 51.333

TK / 3 19.800.000 1.650.000 55.000

K / - 17.160.000 1.430.000 47.667

K / 1 18.480.000 1.540.000 51.333

K / 2 19.800.000 1.650.000 55.000

K / 3 21.120.000 1.760.000 58.66723

PTKP(PMK Nomor 162/PMK.011/2012)

Status Tahunan Bulanan Harian

TK / - 24.300.000 2.025.000 67.500

TK / 1 26.325.000 2.193.750 73.125

TK / 2 28.350.000 2.362.500 78.750

TK / 3 30.375.000 2.531.250 84.375

K / - 26.325.000 2.193.750 73.125

K / 1 28.350.000 2.362.500 78.750

K / 2 30.375.000 2.531.250 84.375

K / 3 32.400.000 2.700.000 90.00024

Tarif pajak

• Lapisan Penghasilan Kena Pajak

• Sampai dengan Rp50.000.000 5%

• Diatas Rp50 jt sd Rp250 jt 15%

• Diatas Rp250 jt sd Rp500 jt 25%

• Diatas Rp500.000.000 30%

• Apabila tidak berNPWP pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif diatas dengan 20% lebih besar

25

Penghitungan Penghasilan neto

Tidak disetahunkan Disetahunkan

Karyawan yang baru bekerja di periode berjalan

Pendatang dari luar negeri dalam periode berjalan

Karyawan yang berhenti bekerja di periode berjalan

Karyawan yang berhenti karena meninggal dunia

Karyawan yang berhenti karena meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Mutasi dari pemberi kerja yang sama

26

Penghitungan PKP bagi pegawai tidak tetap

• Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan atau jumlah akumulatif dalam 1 bulan telah melebihi PTKP 1 bulan untuk diri wajib pajak sendiri

• PKP : Penghasilan bruto – PTKP*

*PTKP dihitung berdasarkan harian dan bulanan berdasarkan penghitungan penghasilannya

27

Lanjutan …

• Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

• Penerima penghasilan bukan pegawai memperoleh pengurangan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

28

Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah harian yang dibayar harianPer 1 Januari 2013(PerDirjen No.31/PJ./2012)

Upah Sehari

Tidak lebih dari Rp, 200.000 Lebih dari Rp. 200.000

Dikurangi Rp. 200.000

Tidak dipotong PPh PPh Terutang 5%

Pada saat telah melebihi Rp. 2.025.000 dalam 1 bulan

dikurang ptkp harian sebenarnya PKP Tarif 5% PPh ps 21

29

Lanjutan …



30


Upah Sehari






31

Lanjutan …



32


Upah Sehari






33

Perhitungan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan

Disetahunkan Dikurangi PTKP

PKP x Tarif Ps. 17

PPh setahunPPh sebulan

34

Lanjutan …• Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas , yang terdiri dari pengacara, akuntan,

dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak , bintang film, bintang sinetron,

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

3. Olahragawan;4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan;

7. Agen iklan;8. Pengawas atau pengelola proyek;9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;10. Petugas penjaja barang dagangan;11. Petugas dinas luar asuransi;12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

35

Penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai

• Tarif Pasal 17 x {(50% x Ph bruto) – PTKP} (Kumulatif)1. Berkesinambungan,2. Mempunyai NPWP, dan3. Penghasilan semata-mata dari pemotong

• Tarif Pasal 17 x (50% x Ph. Bruto) Kumulatif1. Berkesinambungan,2. Tidak mempunyai NPWP, atau3. Penghasilan tidak semata-mata dari pemotong

• Tarif Pasal 17 x 50% x Ph. Bruto Tidak berkesinambungan

36

Penghitungan PPh pasal 21 atas bukan pegawai yang mempekerjakan orang lain

• Ph Bruto tidak termasuk bagian gaji atau upah gaji dari pegawai yang di pekerjakan

• Ph bruto bagi yang melakukan penyerahan jasa dan material atau barang hanya dihitung atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan

37

Penghitungan PPh pasal 21 atas dokter yang praktek di RS atau klinik

• Penghitungan penghasilan bruto dari uang jasa yang diberikan pasien kepada rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil antara dokter dan pihak rumah sakit atau klinik

• Dokter Nyoman praktek di RS Tahes dengan perjanjian bagi hasil 70:30 dengan pihak rumah sakit. RS Tahes menerima uang sebesar Rp4.000.000 dari pasien. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah sebesar Rp4.000.000

38

Penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan

pegawai tertentu

1. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto Kumulatif• Honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima

atau diperoleh Komisaris/dewan pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama

• Jasa produksi,tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai

• Penarikan Dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari Dapen yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu

2. Tarif Pasal 17 x Ph. Bruto• Setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak

di pecah, yang diterima oleh peserta kegiatan

39

Atas Penghasilan Pegawai atau karyawan yang dikenakan Pajak bersifat Final

• Penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota ABRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali dibayarkan kepada PNS golongan II d kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Peltu ke bawah. (PP no 45 tahun 1994)

• Penghasilan atas uang pensiun, pesangon, PHK dan sejenisnya yang dibayar sekaligus akan dikenakan PPh, namun ada batas tidak kena pajak apabila penghasilannya Rp50.000.000 atau kurang. (PP No. 68 tahun 2009)

40

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lainyang menjadi beban APBN dan APBD

PMK No.262/PMK.03/2010 • sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi

PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

• sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;

• sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

41

Tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

• Berdasarkan Pasal 8 PMK no 252/PMK.03/2008 termasuk bukan penghasilan karyawan baik tetap maupun tidak tetap, antara lain :

1. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi bea siswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur tersendiri dalam peraturan perpajakan yang berlaku

42

Tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriaan telah disahkan oleh menkeu serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja

6. Zakat yang diterima oleh Orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah

43

KETENTUAN FORMIL PPH PASAL 21

Batas penyetoran Batas pelaporan

Tanggal 10 bulan takwimberikutnya

20 hari setelah masa pajakberakhir

44

Kewajiban Pemotong PPh Ps. 21

Mengambil sendiri formulir yang diperlukan pada KPP atau kantor penyuluhan pajak setempat;

Wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim;

Memberikan bukti pemotongan PPh Ps. 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan pajak kpd orang pribadi

yang bukan sebagai pegawai tetap;Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai

tetap dengan menggunakan form 1721 A2 (bagi PNS) dalam waktu 1 bulan setelah tahun takwim berakhir.

Apabila berhenti bekerja/pensiunan pd bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambatnya 1 bulan setelah

pegawai ybs berhenti bekerja/pensiun;Dalam 1 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak

berkewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 terutang oleh pegawai tetap menurut tarif pasal 17 UU PPh.

45

PPh pasal 21a

Documents

Transcript of PPh pasal 21a