Post on 13-May-2022
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya
semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap,serta
terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan selama tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja.
Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian
kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–
2022 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3
Tahun 2018. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 103 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah banyak membuahkan hasil, namun disadari
masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya
laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi
lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
Cilacap, Januari 2020 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP
Drs. YULIAMAN SUTRISNO, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19730719 199203 1 001
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik,dimana instansi
pemerintah,melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses
penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi
organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga
kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun Rincian tugas, fungsi
dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap pada tahun dapat dikatakan secara umum telah tercapai. Hal ini,
didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai
melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam Dokumen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap yang terdiri
dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS),
Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian
Anggaran Pendukung Sasaran.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 tujuan 2 sasaran strategis
dengan 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun menunjukkan bahwa :
Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 2 sasaran strategis adalah
95 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian dari 2 sasaran strategis,
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
3
sebanyak 2 sasaran 95% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator
kinerja utama dari 5 indikator kinerja utama adalah 3 indikator atau (60%)
dikategorikan sangat tinggi, 2 indikator (40%) dikategorikan sangat tinggi
Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 indikator kinerja tujuan adalah 1 indikator
kinerja utama atau (100%) dikategorikan Sangat Tinggi
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang
menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja,hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program /
kegiatan ditahun yang akan datang.Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan
pelayanan publik untuk peningkatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan
kebakaran akan bisa dicapai.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
4
Daftar Tabel
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Cilacap Tahun 2017-2022...18
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2017-2022 .................................... 20
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kabupaten Cilacap ....................... 21
Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019....... 22
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ......................................... 23
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ............................................................ 26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 ....................................................... 27
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019 ............................................... 29
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................... 30
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................... 30
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ........................................ 9
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
5
Daftar Isi
KataPengantar…………………………………………………………………… i
Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………… ii
Daftar Tabel……………………………………………………………………… iii
Daftar Gambar…………………………………………………………………… iii
Daftar Isi…………………………………………………………………………. iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ……………………………………………………… 6
B. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi………. 6
C. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 9
D. Sistematika Penulisan ………………………………………………… 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Instrumen Guna Mendukung Perencanaan Kinerja ………………. 11
B. Rencana Strategis ……………………………………………………. 12
1. Visi …………………………………………………………………… 12
2. Misi ………………………………………………………………….. 12
3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………. 12
4. Strategi dan Kebijakan …………………………………………… 13
C. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2019 ………………………….. 14
D. Perjanjian Kinerja 2019 ……………………………………………… 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja ………………………………………………….. 16
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja …………………………………. 18
C. Penghargaan Yang Diraih ………………………………………….. 23
BAB IV PENUTUP
A. Penutup
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
6
BAB I
PENDAHULUAN
1. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam
kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Cilacap.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan
metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan
target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan
analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP
menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi
target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja
sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan
akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya
sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas
kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap
Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , dan fungsi, dan peranannya
dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Oleh karenannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah
menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah direncanakan pada tahun 2019.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
7
2. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub
urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.
Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap memiliki fungsi yang
cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :
1. perumusan kebijakan di bidang penegakkan peraturan perundang undangan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat dan
perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran
2. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakkan peraturan perundangundangan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
3. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis penegakkan
peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam
kebakaran;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Jumlah PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap tahun (sampai
dengan Desember 2019) seluruhnya sebanyak 61 orang, yang terdiri dari PNS
laki-laki sebanyak 56 orang dan PNS perempuan sebanyak 5 Orang.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
8
Status Kepegawaian:
- PNS : 61 Orang
- Pegawai Tidak Tetap : 64 Orang
Jabatan Struktural :
- Pejabat Eselon II.b : 1 Orang
- Pejabat Eselon III.a : 1 Orang
- Pejabat Eselon III.b : 3 Orang
- Pejabat Eselon IV.a : 9 Orang
Tabel 1.1 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
No Pangkat / Golongan Ruang Jumlah (orang)
1 Pembina Tk.I (IV/b) 1
2 Pembina (IV/a) 3
3 Penata TK.I ( III/d) 7
4 Penata (III/c) 3
5 Penata Muda TK.I (III/b) 14
6 Penata Muda (III/a) 7
7 Pengatur TK.I (/IId) 9
8 Pengatur (II/c) 11
9 Pengatur Muda Tk. (II/b) 4
10 Pengatur Muda (II/a) 1
11 Juru Muda TK.I ( I/b) 1
Jumlah 61
Pegawai Tidak Tetap 64
Jumlah Keseluruhan 126
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah, maka
kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Peraturan
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
9
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016. Struktur Organisasi dan tata
kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien
dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun
bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :
Gambar 1.1
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap Tahun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai
tujuan / sasaran strategis instansi.
Tujuan Penyusunan LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap Tahun sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi
perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi
sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang
akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
10
4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun
2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi.
- BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja
Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
perjanjian kinerja.
- BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerjanya.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP
meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi
landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang
menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus
disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan SKPD dalam kerangka sistem
pembangunan daerah, maka seluruh SKPD wajib menyusun dokumen perencanaan
strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
telah menyusun RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja 2017-2022 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga menyusun Rencana Kerja Tahunan
(RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah
satu perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah
dikembangkan dan terintegrasi untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cilacap, adalah :
1. E-Planning
Adalah alat dalam proses perencanaan melalui sistem yang berbasis internet,
e-planning menjadi salah satu untuk memudahkan perencanaan baik usulan
masyarakat, usulan desa, usulan DPRD, hingga usulan pemerintah daerah.
Dari usulan-usulan tersebut diinput ke dalam aplikasi e-planning, dan
dijadikan sumber materi pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kecamatan,
forum SKPD, maupun musrenbang kabupaten. Usulan-usulan yang diterima,
lanjut dia, nanti akan dibahas secara detil sebelum diverifikasi dan dijadikan
perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut adalah gambar aplikasi
E-Planning :
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
12
Gambar 2.1 Aplikasi E-Planning Kabupaten Cilacap
2. E-Budgeting
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik, melalui
penggunaannya di sektor pemerintahan diharapkan mampu memproteksi
pelaksanaan penganggaran di Kabupaten Cilacap. Penerapan sistem ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan
bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat. Pengertian Transparansi dalam PP 58/2005 ini diartikan
sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
13
Gambar 2.2 Aplikasi E-Budgeting Kabupaten Cilacap
3. E-Sakip
E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian
kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
APLIKASI ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran
kinerja, keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja,
dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
E-SAKIP mempunyai fitur :
a. ONLINE
Aplikasi dibangun berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan
dari manapun oleh setiap pengguna di masing-masing SKPD/OPD
dengan menggunakan jaringan internet
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
14
b. OUTPUT
Data hasil input dapat diunduh dalam format PDF dan Excel untuk
memudahkan kinerja OPD dalam menyusun pelaporan
c. HISTORY DATA
Data yang telah diinput oleh masing-masing SKPD / OPD menjadi
database pemerintah daerah masing-masing serta dapat dilihat atau
diubah pada tahun-tahun berikutnya
d. BASE SYSTEM
Setiap SKPD/OPD memiliki username dan password masing-masing
untuk login serta menambahkan/mengubah data Perencanaan, target
kinerja, realisasi dan capaian Kinerja Serta Evaluasi Kinerja sesuai
dengan OPD yang dikelolanya
Gambar 2.3 Aplikasi E-Sakip Kabupaten Cilacap
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
15
4. E-SKP
E-SKP adalah sistem elektronik SKP yang dirancang untuk pengolahan data
dan penilaiannya. Melalui e-SKP, setiap SKPD dapat menyelenggarakan
penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran setiap pegawai di SKPD
masing-masing. Dengan berbasiskan aplikasi, kedepannya sasaran kerja dan
kinerja pegawai bisa diukur dan dinilai secara tepat serta berkesinambungan.
Karena menurutnya, aplikasi yang sudah disiapkan adalah aplikasi berbasis
teknologi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem
keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat. Aplikasi ini juga sangat
bermanfaat untuk memonitor pekerjaan masing-masing pegawai yang
dihasilkan per hari, sehingga nantinya ada rekam jejak pekerjaan yang
selanjutnya digunakan oleh pimpinan sebagai dasar penilaian dan
pertimbangan atas tugas-tugas yang diberikan.
Gambar 2.3 Aplikasi E-SKP Kabupaten Cilacap
5. Sisukma
Aplikasi Sisukma adalah adalah system informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja
unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
16
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing
Perangkat Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu
Perangkat Daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai,
sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon
terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana
strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam
melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral
komprehensif.
Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang
mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan,
sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun beserta
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
17
program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan
dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2019
1. VISI
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi
Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 adalah :
“Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa”
2. MISI
Misi terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022 adalah :
“Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum,
ketentraman dan perlindungan masyarakat”
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi;
melaksanakan tujuan dan sasaran dengan menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang
diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja
Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari
visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana
berikut :
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab Cilacap
menurut Misi Kabupaten Cilacap
Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan
perlindungan masyarakat
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
Meningkatkan
Ketertiban umum,
ketenteraman dan
perlindungan
masyarakat
Prosentase
penegakan perda
dan perkada di
Kabupaten Cilacap
(%)
Meningkatnya
penertiban
pelanggaran perda
dan penanganan
kebakaran
Jumlah pelanggar
perda yang
ditertibkan
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3 di
Kabupaten Cilacap
Tingkat response
time penanganan
kebakaran (15 Menit
sejak pelaporan
kejadian)
Meningkatnya kinerja
satpol PP
Nilai SKM Satpol PP
Nilai AKIP Satpol PP
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis
dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis
yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Satuan Polisi
Pamong Praja pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan
untuk mencapai tujuan.
Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis
diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan
ruang lingkup tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap,
ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna
mewujudkan strategi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan
penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong
Praja antara lain sebagai berikut :
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
19
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan
peraturan
2. Menyediakan layanan administrasi perkantoran dan tugas kedinasan
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perkantoran
4. Mengadakan sarana dan prasarana perkantoran
5. Membentuk Linmas Inti Kecamatan (RTC Kecamatan) dan Kader Siaga
Trantib (KST)
6. Memaksimalkan fungsi PPNS dengan membentuk Sekretariat PPNS
7. Menyelenggarakan Persidangan bagi pelanggar Perda dan Perkada
8. Patroli dan operasi penertiban pengemis dan K-3 yang dilaksanakan
setiap hari dengan lokasi di kawasan kota
9. Operasi gelandangan / orang terlantar sesuai laporan masyarakat
10. Proses pengembalian Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
(PGOT) hasil operasi penertiban ke tempat asal
11. Pengiriman orang terlantar ke RSJ Magelang dan RSJ Banyumas
12. Pengawalan, Pengamanan dan penjagaan kunjungan kerja kedinasan
Bupati
13. Penjagaan dan Pengamanan pada acara sidang Paripurna DPRD
14. Penjagaan dan pengamanan acara seremonial kedinasan (upacara,
olahraga, jalan kaki, sepeda sehat)
15. Penjagaan dan pengamanan acara upacara keagamaan
16. Penjagaan dan pengamanan acara keramaian umum dan hiburan umum
17. Pengamanan dan penjagaan 24 jam terhadap Kantor Bupati, Sekretariat
Daerah, Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati
18. Penjagaan dan pengamanan penyampaian aspiasi masyarakat / unjuk
rasa
19. Patroli dan pemantauan situasi wilayah serta penjagaan tempat
keramaian umum minimal 3 kali patrol dalam 24 jam
20. Melaksanakan tugas UPT. Pemadam Kebakaran diantaranya :
- Pemadaman bencana kebakaran sesuai dengan prosedur
- Operasi Tangkap Tawon
- Penjinakkan Binatang / Hewan Liar
21. Kegiatan pemantauan situasi wilayah dan kerawanan gangguan
ketertiban umum dan pemantauan terhadap masyarakat yang disinyalir
melakukan tindak pelanggaran Perda seperti :
- Pekerja Seks Komersial
- Minuman Keras
- Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K - 3)
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
20
- Perusakan lingkungan
- Keributan di masyarakat
- Penggunaan aset pemerintah tanpa ijin
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang
spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cilacap tahun disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019
No Tujuan Indikator
Tujuan Satuan
Target
2019
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatkan
Ketertiban
umum,
ketenteraman
dan
perlindungan
masyarakat
Prosentase
penegakan
perda dan
perkada di
Kabupaten
Cilacap (%)
% 100 Meningkatnya
penertiban
pelanggaran
perda dan
penanganan
kebakaran
Jumlah pelanggar perda
yang ditertibkan
Kasus 550
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 di
Kabupaten Cilacap
% 70
Tingkat response time
penanganan kebakaran
(15 Menit sejak
pelaporan kejadian)
Menit 15
Meningkatnya
kinerja Satpol
PP
Nilai SKM Satpol PP Nilai 78
Nilai AKIP Satpol PP Nilai 66
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Program-program yang mendukung
masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah
sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini.
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
21
Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 No Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatkan
Ketertiban
umum,
ketenteraman
dan
perlindungan
masyarakat
Prosentase
penegakan
perda dan
perkada di
Kabupaten
Cilacap (%)
Meningkatnya
penertiban
pelanggaran
perda dan
penanganan
kebakaran
Jumlah
pelanggar
perda yang
ditertibkan
Kasus 550 Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
1.055.797.400
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran
K3 di
Kabupaten
Cilacap
Kasus 70 Program
Pemeliharaan
Kantrantibma
s dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal
425.444.7001
Tingkat
response
time
penanganan
kebakaran
(15 Menit
sejak
pelaporan
kejadian)
Menit 15 Program
Peningkatan
Kesiagaan
dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
707.896.920
2 Meningkatnya
kinerja Satpol
PP
Nilai SKM
Satpol PP
Nilai 78 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.737.529.600
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
540.838.000
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
112.050.000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
50.000.000
Nilai AKIP
Satpol PP
Nilai 66 Program
Perencanaan
dan
pelaporan
kinerja
10.000.000
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah
direncanakan. Dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip
salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah
instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan
layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena
itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah
dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Kerangka Pengukuran kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB
Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai
berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan
rumus :
Capaian indikator kinerja =
Realisasi X 100%
Target
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :
Capaian indikator kinerja =
Target – ( Realisasi – Target ) X 100%
Target
Atau
Capaian indikator kinerja =
( 2 x Target ) - Realisasi X 100%
Target
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
18
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap
kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat
Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :
Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan
informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan
pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian
sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap
kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Capaian Sasaran = Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori x Nilai Mean Setiap Kategori
X 100% Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Tinggi : 95
Tinggi : 82.5
Sedang : 70
Rendah : 57.5
Sangat Rendah : 25
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap s.d.
Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase
Predikat /
Kategori
1
Meningkatnya
penertiban
pelanggaran
perda dan
penanganan
kebakaran
Jumlah pelanggar
perda yang
ditertibkan
Kasus 550 652 118,55 Sangat
Tinggi
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3 di
Kabupaten
Cilacap
Kasus 70 88 125,71 Sangat
Tinggi
Tingkat response
time penanganan
kebakaran (15
Menit sejak
pelaporan
kejadian)
Menit 15 7,52 199,47% Sangat
Tinggi
2 Meningkatnya
Kinerja Satpol
PP
Nilai SKM Satpol
PP
Nilai 78 85,678 111,27% Sangat
Tinggi
Nilai AKIP Satpol
PP Nilai
66 73,57 114,95% Sangat
Tinggi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja,
disimpulkan bahwa 3 indikator (60%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat
Tinggi", dan 2 indikator (40%) dikategorikan dengan Capaian " Sangat Tinggi ".
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-
rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari 1 sasaran
strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
20
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 96,35% dengan kategori “Sangat
Tinggi”. Capaian dari 2 (Dua) sasaran strategis, sebanyak 3 indikator (60%)
dengan kategori “Sangat Tinggi. Pencapaian kinerja tujuan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
No Tujuan Indikator
Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Prosentase
Predikat/
Kategori
1 Meningkatkan
Ketertiban
umum,
ketenteraman
dan
perlindungan
masyarakat
Prosentase
penegakan
perda dan
perkada di
Kabupaten
Cilacap (%)
% 100 96,35 96,35 Akan
Tercapai
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( Satu ) indikator kinerja
tujuan, dikategorikan dengan Capaian "Akan Tercapai”.
Sasaran 1 : Meningkatnya penertiban pelanggaran perda dan penanganan
kebakaran
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja
mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”.
Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Satpol PP
Kabupaten Cilacap mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang
NO
SASARAN
STRATEGIS
Jumlah
Indikator
Rata
-rata Kategori
Rincian Kategori untuk indikator
Sangat
Rendah (0
s/d 50)
Rendah
(50.1 s/d
65)
Sedang
(65.1 s/d
75)
Tinggi
(75.1 s/d
90)
Sangat
Tinggi
(90.1
lebih)
1
Meningkatnya
penertiban
pelanggaran perda
dan penanganan
kebakaran
3 95 Sangat
Tinggi
0 0 0 0 3
2 Meningkatnya
kinerja satpol PP
2 95 Sangat
Tinggi
0 0 0 0 2
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
21
menjadi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga.
Adapun hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
No Indikator Sasaran
Kondisi
Awal
tahun
2017
Capaian /
Kondisi
s.d. 2018
2019 Target
Akhir
RPJMD
2022
Capaian 2019
terhadap
2022 (AKHIR
RPJMD) (%)
Target Realis
asi
%
Realisasi
1 - Jumlah pelanggar
perda yang
ditertibkan
746
560
550
652
118,55
700
93,14%
2 - Tingkat
penyelesaian
Pelanggaran K3
di Kabupaten
Cilacap
270
58
70
88
125,71
100
88%
3 - Tingkat response
time penanganan
kebakaran (15
Menit sejak
pelaporan
kejadian)
15
13,13
15
7,52
199,47
15
199,46%
Faktor Penghambat :
- Jangkauan wilayah kerja yang luas meliputi 24 Kecamatan 284 desa / kelurahan
- Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan daerah
di Kabupaten Cilacap
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun kemampuan personil
Faktor Pendorong :
- Adanya uraian tugas yang jelas
- Adanya program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) bagi petugas Satpol PP, Damkar dan Linmas
- Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik dengan Dinas/Instansi dan aparat penegak hukum
lainnya
- Harapan masyarakat yang besar pada terciptanya penegakan perda dan trantibum.
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 :
- Penurunan kasus – kasus kejahatan dan kriminalitas
- Peningkatan kualitas dan kompetensi serta kuantitas Satpol PP
- Peningkatan kualitas keamanan pada titik – titik rawan kejahatan
- Peningatan kualitas penengakan aturan, penertiban, pengawasan, pemantauan untuk pencegahan
gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit masyarakat
- Peningkatan kualitas dan kuantitas patroli wilayah
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
22
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.316.346.457,-
dari anggaran sebesar Rp. 2.389.139.020,- atau 96,53% dari target. Realisasi
keuangan sebesar 96,53% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 147,91%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber daya
dalam pencapaian sasaran tersebut.
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 program dengan rincian sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 425.444.700 401.702.750 94.42
2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.055.797.400 1.018.218.347 96.44
3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 907.896.920 896.425.360 98.74
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Satpol PP
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja
mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ sangat tinggi ”.
Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Satpol PP
Kabupaten Cilacap mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang
menjadi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga.
Adapun strategi yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai
berikut :
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
No Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
tahun
2017
Capaian /
Kondisi
s.d. 2018
2019
Target
Akhir
RPJMD
2022
Capaian
2019
terhadap
2022
(AKHIR
RPJMD)
(%)
Target Realisasi %
Realisasi
1.1.1 Nilai SKM
Satpol PP 75 76,2 77 85,678 111,27% 80 107,347
1.1.2 Nilai AKIP
Satpol PP 70 72,24 64 73,57 114,95% 70 105,1
Faktor Penghambat :
- Keterbatasan SDM dari segi kualitas dan kuantitas serta penempatan SDM yang kurang tepat
- Banyaknya jenis laporan yang harus dipenuhi yang secara substansi sama
LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019
23
Faktor Pendorong :
- Sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup memadai
- Komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja, koordinasi yang baik antar Perangkat
daerah dalam membangun kinerja
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 :
- Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.408.379248,-
dari anggaran sebesar Rp. 4.591.517.600,- atau 96,01% dari target. Realisasi
keuangan sebesar 96,01% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 97,29%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber daya
dalam pencapaian sasaran tersebut.
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 program sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.841.429.600 3.667.398.406 95.47%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 540.838.000 537.542.242 99.39%
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 149.250.000 146.824.600 98.37%
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 46.614.000 93.23%
4 Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 10.000.000 100%
C. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH
Pada tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap meraih
penghargaan sebagai berikut :
1. Top 45 Inovasi Tingkat Nasional Tahun 2019 (Balakar To Response Time)
2. Juara I Kawasan Tertib Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
3. Juara III Penegakan Perda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
4. Juara Harapan II Jambore Pol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
5. Juara Harapan II Linmas Got Talent Tahun 2019
24
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator
kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan
ketentuan :
1. Capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai
capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Dana yang digunakan
untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.316.346.457,- dari anggaran
sebesar Rp. 2.389.139.020,- atau 96,53% dari target. Realisasi keuangan
sebesar 96,53% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 147,91%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber daya
dalam pencapaian sasaran tersebut.
2. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ sangat tinggi ”. Dana yang
digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.408.379248,- dari
anggaran sebesar Rp. 4.591.517.600,- atau 96,01% dari target. Realisasi
keuangan sebesar 96,01% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian
kinerja sasaran sebesar 97,29%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber
daya dalam pencapaian sasaran tersebut.
Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-
masing seksi dan subbagian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap yang
telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta peran serta
masyarakat dan stakeholder.
Dengan adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang
ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, secara umum disimpulkan
bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022,
khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dipenuhi sesuai dengan harapan.
Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan,
kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai
manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian
25
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk
lebih baik lagi di esok hari.
Cilacap, Januari 2020 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP
Drs. YULIAMAN SUTRISNO, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19730719 199203 1 001