BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - · PDF fileinilah yang merubah pandangan pamong praja dari...

Click here to load reader

  • date post

    11-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    215
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - · PDF fileinilah yang merubah pandangan pamong praja dari...

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2015 KEMENDAGRI. Institut Pemerintahan DalamNegeri. Statuta

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan semangat reformasi PendidikanTinggi Kepamongrajaan di lingkungan KementerianDalam Negeri guna meningkatkan kualitas pendidikankader aparatur Pamong Praja, perlu menyempurnakanStatuta Institut Pemerintahanan Dalam Negeri sesuaidengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggisebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraanPendidikan Tinggi Kepamongrajaan;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang StatutaInstitut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuaidengan perkembangan penyelenggaraan pendidikantinggi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia tentang Statuta Institut Pemerintahan DalamNegeri;

www.peraturan.go.id

2015, No.1286 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 TentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi;

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun2004 tentang Penggabungan Sekolah TinggiPemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut IlmuPemerintahan menjadi Institut Pemerintahan DalamNegeri;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang PedomanPenyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

www.peraturan.go.id

2015, No1286.3

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANGSTATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MUKADIMAH

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong olehkeinginan luhur untuk menciptakan kader Pamong Praja yang professional,maka dibentuk Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkunganKementeriaan Dalam Negeri. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan memilikisejarah panjang, mulai masa pemerintahan Hindia Belanda sampai masaKemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, nama LembagaPendidikan Tinggi Kepamongprajaan berubah-ubah namun esensinya sama,yakni mendidik calon-calon birokrat pemerintahan yang mempunyaikemampuan intelektual tinggi, terampil dalam melaksanakan tugas danberperilaku sebagai seorang pamong pemerintahan.

Pamong Praja adalah aparatur pusat yang bertugas di lingkunganpemerintahan daerah. Sebutan ini menunjukkan bahwa sejak awal istilahpamong praja menunjukkan suatu profesi dalam birokrasi pemerintahandi daerah. Kepamongprajaan merupakan istilah yang digunakan dalamlingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan suatukarakter dan profesi khusus yang diemban oleh Korps Pamong Praja.Korps Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil, Pamong Prajamencakup Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan AsistenWedana, dengan tugas utama memimpin pemerintahan dan pembinaanwilayah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum danpelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan persatuan dankesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).Tradisi kepamongprajaan telah tumbuh dan berkembang padamasa pemerintahan Hindia Belanda yang direkrut khusus dari kelompokkaum pribumi (Binnenlands Bestuur Corps) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Hindia Belanda dalam hubungan langsung denganmasyarakat pribumi. Peran pamong praja pada masa ini lebih berperansebagai penguasa atau pangreh praja yang selalu dilayani dan dihormatimasyarakat sebagai ciri paradigma lama dari kepamongprajaan.

Memasuki masa awal kemerdekaan setelah terbentuknyaPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pamong Prajamemainkan peran kunci sebagai kelompok yang bertekad melawanberbagai bentuk penjajahan dan penindasan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberi

www.peraturan.go.id

2015, No.1286 4

makna bahwa pemerintahan Indonesia ada dan tetap berproses dalampenyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah-daerah dalam upayamenghadirkan adanya sosok pemerintahan negara Indonesia. Kondisiinilah yang merubah pandangan pamong praja dari pangreh praja menjadipamong praja sebagai ciri paradigma baru dari kepamongprajaan.

Sejak awal kemerdekaan, Pamong Praja dipergunakan sebagaipengganti Pangreh Praja, karena pada masa perjuangan pamong prajabanyak memberikan andil dalam memasuki kemerdekaan Indonesia.Pamong Praja mendapatkan tempat secara yuridis pada Undang UndangNo. 1 Tahun 1945, kedudukan Pamong Praja sebagai korps badan ataukantor pemerintahan berpangkat Pamong Praja. Melalui KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor UN 34/12/38/1955 maka PegawaiKementerian Dalam Negeri bekerja di kantor Pamong Praja di daerah dankantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Dalam Undang Undang Nomor 6tahun 59 cq Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 cq. PenetapanPresiden No. 22 Tahun 1963 Pamong Praja diperbantukan kepadaPemerintah Daerah. Secara yuridis formal dengan Undang Undang Nomor5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kedudukanPamong Praja sangat strategis dan kuat dalam penyelenggaraanpemerintahan umum di daerah, terutama bagi Gubernur, Bupati,Walikota, Wedana dan Camat dengan sebutannya selaku kepala wilayah.

Pada awalnya Pamong Praja sebagai Wakil Pemerintah dan KepalaWilayah menjadi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan pusatdi daerah, selaku administrator pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, desentralisasidan pembantuan di daerah. Fungsi Pamong Praja secara umum tidakdapat dirinci satu persatu, karena luas dan kompleksnya, tetapi secarakeilmuan dan profesionalisme yang bersifat memimpin, mengatur,mengelola dan menata pemerintahan, melaksanakan pembangunan danmemberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Lazimnya fungsiPamong Praja dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di daerahmelalui urusan pemerintahan atau Ovenbare Welvareen Bestuurzorg.Pamong Praja mempunyai kewenangan bertindak untuk menurut insiatifdan kebijakannya sendiri bagi kepentingan kesejahteraan umum dalamkeadaan mendesak (Freises Ermesen), tetapi tidak menyalahgunakankekuasaannya atau deterneming der vavoir.Mengingat pentingnya peranpamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pada masaawal kemerdekaan tepatnya tahun 1948 Kementerian Dalam Negerimenyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan khusus bagi kader-kader pamong praja sebagai bagian dari pendidikan kedinasan denganmembentuk Sekolah Menengah Atas Pamong Praja di Jakarta danMakassar. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membentukpendidikan pamong praja lanjutan tingkat atas dalam suatu wadahpendidikan yang dinamakan Kursus Dinas Cadangan (KDC).

www.peraturan.go.id

2015, No1286.5

Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mendirikanpendidikan lanjutan bagi pamong praja yakni Akademi PemerintahanDalam Negeri (APDN) YANG diresmikan pendiriannya oleh PresidenSoekarno pada tanggal 17 Maret 1956 di Kota Malang Provinsi Jawa Timurdan untuk selanjutnya Tanggal 17 Bulan Maret setiap tahun merupakanHari Jadi dan/atau Hari Ulang Tahun IPDN, dan pada tahun 1967didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai wadah pendidikanlanjutan bagi pamong praja pada level sarjana. Pada tahun 1992,Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status APDN Nasional menjadiSekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pada tahun 2004,melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 dilakukanpenggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) kedalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan dalam rangka penggabunganitu Institut Ilmu Pemerintahan diubah namanya menjadi InstitutPemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai satu-satunya lembagapendidikan tinggi kepamongprajaan di Indonesia. Dengan demikian,lulusan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh KementerianDalam Negeri ini menyandang predikat pamong praja dan telah dibekalidengan 3 (tiga) kompetensi dasar yakni penguasaan teoritik, legalistik danempirik dengan landasan kepribadian yang baik dalam sikap dan perilakuatas dasar iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada masa pemerintahan dewasa ini, pamong praja telah menjadisebuah profesi kepamongprajaan yang ber