LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2019

1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya

semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap,serta

terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan selama tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja.

Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian

kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–

2022 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3

Tahun 2018. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Cilacap Nomor 103 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah banyak membuahkan hasil, namun disadari

masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya

laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

Cilacap, Januari 2020 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN CILACAP

Drs. YULIAMAN SUTRISNO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19730719 199203 1 001


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik,dimana instansi

pemerintah,melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses

penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi

organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga

kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun Rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan

Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap pada tahun dapat dikatakan secara umum telah tercapai. Hal ini,

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai

melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang

dalam Dokumen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap yang terdiri

dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS),

Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian

Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 tujuan 2 sasaran strategis

dengan 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun menunjukkan bahwa :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 2 sasaran strategis adalah

95 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian dari 2 sasaran strategis,


3

sebanyak 2 sasaran 95% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator

kinerja utama dari 5 indikator kinerja utama adalah 3 indikator atau (60%)

dikategorikan sangat tinggi, 2 indikator (40%) dikategorikan sangat tinggi

Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 indikator kinerja tujuan adalah 1 indikator

kinerja utama atau (100%) dikategorikan Sangat Tinggi

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang

menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja,hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program /

kegiatan ditahun yang akan datang.Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan

pelayanan publik untuk peningkatan melaksanakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan

kebakaran akan bisa dicapai.


4

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Cilacap Tahun 2017-2022...18

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2017-2022 .................................... 20

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kabupaten Cilacap ....................... 21

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019....... 22

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ......................................... 23

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ............................................................ 26

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 ....................................................... 27

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019 ............................................... 29

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................... 30

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................... 30

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ........................................ 9


5

Daftar Isi

KataPengantar…………………………………………………………………… i

Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………… ii

Daftar Tabel……………………………………………………………………… iii

Daftar Gambar…………………………………………………………………… iii

Daftar Isi…………………………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ……………………………………………………… 6

B. Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi………. 6

C. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 9

D. Sistematika Penulisan ………………………………………………… 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Instrumen Guna Mendukung Perencanaan Kinerja ………………. 11

B. Rencana Strategis ……………………………………………………. 12

1. Visi …………………………………………………………………… 12

2. Misi ………………………………………………………………….. 12

3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………. 12

4. Strategi dan Kebijakan …………………………………………… 13

C. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2019 ………………………….. 14

D. Perjanjian Kinerja 2019 ……………………………………………… 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja ………………………………………………….. 16

B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja …………………………………. 18

C. Penghargaan Yang Diraih ………………………………………….. 23

BAB IV PENUTUP

A. Penutup


6

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam

kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan

metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan

target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan

analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP

menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi

target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan

akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya

sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas

kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan

ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , dan fungsi, dan peranannya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah

menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam

pencapaian tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah direncanakan pada tahun 2019.


7

2. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub

urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap memiliki fungsi yang

cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

1. perumusan kebijakan di bidang penegakkan peraturan perundang undangan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat dan

perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran

2. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakkan peraturan perundangundangan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;

3. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;

4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis penegakkan

peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam

kebakaran;

5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;

6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Jumlah PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap tahun (sampai

dengan Desember 2019) seluruhnya sebanyak 61 orang, yang terdiri dari PNS

laki-laki sebanyak 56 orang dan PNS perempuan sebanyak 5 Orang.


8

Status Kepegawaian:

- PNS : 61 Orang

- Pegawai Tidak Tetap : 64 Orang

Jabatan Struktural :

- Pejabat Eselon II.b : 1 Orang

- Pejabat Eselon III.a : 1 Orang

- Pejabat Eselon III.b : 3 Orang

- Pejabat Eselon IV.a : 9 Orang

Tabel 1.1 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

No Pangkat / Golongan Ruang Jumlah (orang)

1 Pembina Tk.I (IV/b) 1

2 Pembina (IV/a) 3

3 Penata TK.I ( III/d) 7

4 Penata (III/c) 3

5 Penata Muda TK.I (III/b) 14

6 Penata Muda (III/a) 7

7 Pengatur TK.I (/IId) 9

8 Pengatur (II/c) 11

9 Pengatur Muda Tk. (II/b) 4

10 Pengatur Muda (II/a) 1

11 Juru Muda TK.I ( I/b) 1

Jumlah 61

Pegawai Tidak Tetap 64

Jumlah Keseluruhan 126

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah, maka

kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara

berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Peraturan


9

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016. Struktur Organisasi dan tata

kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien

dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun

bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap Tahun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai

tujuan / sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap Tahun sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi

sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang

akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.


10

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun

2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi.

- BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

- BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja

Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

perjanjian kinerja.

- BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerjanya.


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP

meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi

landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang

menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus

disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan SKPD dalam kerangka sistem

pembangunan daerah, maka seluruh SKPD wajib menyusun dokumen perencanaan

strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

telah menyusun RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja 2017-2022 yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 103 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis

(RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga menyusun Rencana Kerja Tahunan

(RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah

satu perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah

dikembangkan dan terintegrasi untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cilacap, adalah :

1. E-Planning

Adalah alat dalam proses perencanaan melalui sistem yang berbasis internet,

e-planning menjadi salah satu untuk memudahkan perencanaan baik usulan

masyarakat, usulan desa, usulan DPRD, hingga usulan pemerintah daerah.

Dari usulan-usulan tersebut diinput ke dalam aplikasi e-planning, dan

dijadikan sumber materi pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kecamatan,

forum SKPD, maupun musrenbang kabupaten. Usulan-usulan yang diterima,

lanjut dia, nanti akan dibahas secara detil sebelum diverifikasi dan dijadikan

perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut adalah gambar aplikasi

E-Planning :


12

Gambar 2.1 Aplikasi E-Planning Kabupaten Cilacap

2. E-Budgeting

E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik, melalui

penggunaannya di sektor pemerintahan diharapkan mampu memproteksi

pelaksanaan penganggaran di Kabupaten Cilacap. Penerapan sistem ini

sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan

bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk masyarakat. Pengertian Transparansi dalam PP 58/2005 ini diartikan

sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006.


13

Gambar 2.2 Aplikasi E-Budgeting Kabupaten Cilacap

3. E-Sakip

E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian

kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

APLIKASI ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran

kinerja, keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja,

dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

E-SAKIP mempunyai fitur :

a. ONLINE

Aplikasi dibangun berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan

dari manapun oleh setiap pengguna di masing-masing SKPD/OPD

dengan menggunakan jaringan internet


14

b. OUTPUT

Data hasil input dapat diunduh dalam format PDF dan Excel untuk

memudahkan kinerja OPD dalam menyusun pelaporan

c. HISTORY DATA

Data yang telah diinput oleh masing-masing SKPD / OPD menjadi

database pemerintah daerah masing-masing serta dapat dilihat atau

diubah pada tahun-tahun berikutnya

d. BASE SYSTEM

Setiap SKPD/OPD memiliki username dan password masing-masing

untuk login serta menambahkan/mengubah data Perencanaan, target

kinerja, realisasi dan capaian Kinerja Serta Evaluasi Kinerja sesuai

dengan OPD yang dikelolanya

Gambar 2.3 Aplikasi E-Sakip Kabupaten Cilacap


15

4. E-SKP

E-SKP adalah sistem elektronik SKP yang dirancang untuk pengolahan data

dan penilaiannya. Melalui e-SKP, setiap SKPD dapat menyelenggarakan

penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran setiap pegawai di SKPD

masing-masing. Dengan berbasiskan aplikasi, kedepannya sasaran kerja dan

kinerja pegawai bisa diukur dan dinilai secara tepat serta berkesinambungan.

Karena menurutnya, aplikasi yang sudah disiapkan adalah aplikasi berbasis

teknologi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem

keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat. Aplikasi ini juga sangat

bermanfaat untuk memonitor pekerjaan masing-masing pegawai yang

dihasilkan per hari, sehingga nantinya ada rekam jejak pekerjaan yang

selanjutnya digunakan oleh pimpinan sebagai dasar penilaian dan

pertimbangan atas tugas-tugas yang diberikan.

Gambar 2.3 Aplikasi E-SKP Kabupaten Cilacap

5. Sisukma

Aplikasi Sisukma adalah adalah system informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja

unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.


16

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing

Perangkat Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu

Perangkat Daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai,

sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon

terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana

strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam

melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral

komprehensif.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang

mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan,

sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun beserta


17

program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan

dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2019

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi

Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 adalah :

“Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa”

2. MISI

Misi terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum,

ketentraman dan perlindungan masyarakat”

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi;

melaksanakan tujuan dan sasaran dengan menjawab isu-isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang

diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja

Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari

visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana

berikut :


18

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab Cilacap

menurut Misi Kabupaten Cilacap

Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan

perlindungan masyarakat

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SASARAN

Meningkatkan

Ketertiban umum,

ketenteraman dan

perlindungan

masyarakat

Prosentase

penegakan perda

dan perkada di

Kabupaten Cilacap

(%)

Meningkatnya

penertiban

pelanggaran perda

dan penanganan

kebakaran

Jumlah pelanggar

perda yang

ditertibkan

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran K3 di

Kabupaten Cilacap

Tingkat response

time penanganan

kebakaran (15 Menit

sejak pelaporan

kejadian)

Meningkatnya kinerja

satpol PP

Nilai SKM Satpol PP

Nilai AKIP Satpol PP

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis

dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan

mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis

yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Satuan Polisi

Pamong Praja pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan

untuk mencapai tujuan.

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis

diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk

mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan

ruang lingkup tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap,

ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna

mewujudkan strategi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan

penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong

Praja antara lain sebagai berikut :


19

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan

peraturan

2. Menyediakan layanan administrasi perkantoran dan tugas kedinasan

3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perkantoran

4. Mengadakan sarana dan prasarana perkantoran

5. Membentuk Linmas Inti Kecamatan (RTC Kecamatan) dan Kader Siaga

Trantib (KST)

6. Memaksimalkan fungsi PPNS dengan membentuk Sekretariat PPNS

7. Menyelenggarakan Persidangan bagi pelanggar Perda dan Perkada

8. Patroli dan operasi penertiban pengemis dan K-3 yang dilaksanakan

setiap hari dengan lokasi di kawasan kota

9. Operasi gelandangan / orang terlantar sesuai laporan masyarakat

10. Proses pengembalian Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar

(PGOT) hasil operasi penertiban ke tempat asal

11. Pengiriman orang terlantar ke RSJ Magelang dan RSJ Banyumas

12. Pengawalan, Pengamanan dan penjagaan kunjungan kerja kedinasan

Bupati

13. Penjagaan dan Pengamanan pada acara sidang Paripurna DPRD

14. Penjagaan dan pengamanan acara seremonial kedinasan (upacara,

olahraga, jalan kaki, sepeda sehat)

15. Penjagaan dan pengamanan acara upacara keagamaan

16. Penjagaan dan pengamanan acara keramaian umum dan hiburan umum

17. Pengamanan dan penjagaan 24 jam terhadap Kantor Bupati, Sekretariat

Daerah, Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati

18. Penjagaan dan pengamanan penyampaian aspiasi masyarakat / unjuk

rasa

19. Patroli dan pemantauan situasi wilayah serta penjagaan tempat

keramaian umum minimal 3 kali patrol dalam 24 jam

20. Melaksanakan tugas UPT. Pemadam Kebakaran diantaranya :

- Pemadaman bencana kebakaran sesuai dengan prosedur

- Operasi Tangkap Tawon

- Penjinakkan Binatang / Hewan Liar

21. Kegiatan pemantauan situasi wilayah dan kerawanan gangguan

ketertiban umum dan pemantauan terhadap masyarakat yang disinyalir

melakukan tindak pelanggaran Perda seperti :

- Pekerja Seks Komersial

- Minuman Keras

- Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K - 3)


20

- Perusakan lingkungan

- Keributan di masyarakat

- Penggunaan aset pemerintah tanpa ijin

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cilacap tahun disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019

No Tujuan Indikator

Tujuan Satuan

Target

2019

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatkan

Ketertiban

umum,

ketenteraman

dan

perlindungan

masyarakat

Prosentase

penegakan

perda dan

perkada di

Kabupaten

Cilacap (%)

% 100 Meningkatnya

penertiban

pelanggaran

perda dan

penanganan

kebakaran

Jumlah pelanggar perda

yang ditertibkan

Kasus 550

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 di

Kabupaten Cilacap

% 70

Tingkat response time

penanganan kebakaran

(15 Menit sejak

pelaporan kejadian)

Menit 15

Meningkatnya

kinerja Satpol

PP

Nilai SKM Satpol PP Nilai 78

Nilai AKIP Satpol PP Nilai 66

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis

melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Program-program yang mendukung

masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah

sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini.


21

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 No Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Satuan Target Program Anggaran

1 Meningkatkan

Ketertiban

umum,

ketenteraman

dan

perlindungan

masyarakat

Prosentase

penegakan

perda dan

perkada di

Kabupaten

Cilacap (%)

Meningkatnya

penertiban

pelanggaran

perda dan

penanganan

kebakaran

Jumlah

pelanggar

perda yang

ditertibkan

Kasus 550 Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

1.055.797.400

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3 di

Kabupaten

Cilacap

Kasus 70 Program

Pemeliharaan

Kantrantibma

s dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal

425.444.7001

Tingkat

response

time

penanganan

kebakaran

(15 Menit

sejak

pelaporan

kejadian)

Menit 15 Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran

707.896.920

2 Meningkatnya

kinerja Satpol

PP

Nilai SKM

Satpol PP

Nilai 78 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.737.529.600

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

540.838.000

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

112.050.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

50.000.000

Nilai AKIP

Satpol PP

Nilai 66 Program

Perencanaan

dan

pelaporan

kinerja

10.000.000


17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada

level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip

salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena

itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah

dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai

berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian indikator kinerja =

Realisasi X 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :


Target – ( Realisasi – Target ) X 100%

Target

Atau


( 2 x Target ) - Realisasi X 100%

Target


18

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap

kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat

Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan

pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran

disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian

sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran = Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori x Nilai Mean Setiap Kategori

X 100% Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25


19

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap s.d.

Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase

Predikat /

Kategori

1

Meningkatnya

penertiban

pelanggaran

perda dan

penanganan

kebakaran

Jumlah pelanggar

perda yang

ditertibkan

Kasus 550 652 118,55 Sangat

Tinggi

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran K3 di

Kabupaten

Cilacap

Kasus 70 88 125,71 Sangat

Tinggi

Tingkat response

time penanganan

kebakaran (15

Menit sejak

pelaporan

kejadian)

Menit 15 7,52 199,47% Sangat

Tinggi

2 Meningkatnya

Kinerja Satpol

PP

Nilai SKM Satpol

PP

Nilai 78 85,678 111,27% Sangat

Tinggi

Nilai AKIP Satpol

PP Nilai

66 73,57 114,95% Sangat

Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja,

disimpulkan bahwa 3 indikator (60%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat

Tinggi", dan 2 indikator (40%) dikategorikan dengan Capaian " Sangat Tinggi ".

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-

rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari 1 sasaran

strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing

sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap sebagai berikut :


20

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 96,35% dengan kategori “Sangat

Tinggi”. Capaian dari 2 (Dua) sasaran strategis, sebanyak 3 indikator (60%)

dengan kategori “Sangat Tinggi. Pencapaian kinerja tujuan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan

No Tujuan Indikator

Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Prosentase

Predikat/

Kategori

1 Meningkatkan

Ketertiban

umum,

ketenteraman

dan

perlindungan

masyarakat

Prosentase

penegakan

perda dan

perkada di

Kabupaten

Cilacap (%)

% 100 96,35 96,35 Akan

Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( Satu ) indikator kinerja

tujuan, dikategorikan dengan Capaian "Akan Tercapai”.

Sasaran 1 : Meningkatnya penertiban pelanggaran perda dan penanganan

kebakaran

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja

mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”.

Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Satpol PP

Kabupaten Cilacap mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang

NO

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

Indikator

Rata

-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat

Rendah (0

s/d 50)

Rendah

(50.1 s/d

65)

Sedang

(65.1 s/d

75)

Tinggi

(75.1 s/d

90)

Sangat

Tinggi

(90.1

lebih)

1

Meningkatnya

penertiban

pelanggaran perda

dan penanganan

kebakaran

3 95 Sangat

Tinggi

0 0 0 0 3

2 Meningkatnya

kinerja satpol PP

2 95 Sangat

Tinggi

0 0 0 0 2


21

menjadi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga.

Adapun hasil pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator Sasaran

Kondisi

Awal

tahun

2017

Capaian /

Kondisi

s.d. 2018

2019 Target

Akhir

RPJMD

2022

Capaian 2019

terhadap

2022 (AKHIR

RPJMD) (%)

Target Realis

asi

%

Realisasi

1 - Jumlah pelanggar

perda yang

ditertibkan

746

560

550

652

118,55

700

93,14%

2 - Tingkat

penyelesaian

Pelanggaran K3

di Kabupaten

Cilacap

270

58

70

88

125,71

100

88%

3 - Tingkat response

time penanganan

kebakaran (15

Menit sejak

pelaporan

kejadian)

15

13,13

15

7,52

199,47

15

199,46%

Faktor Penghambat :

- Jangkauan wilayah kerja yang luas meliputi 24 Kecamatan 284 desa / kelurahan

- Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan daerah

di Kabupaten Cilacap

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun kemampuan personil

Faktor Pendorong :

- Adanya uraian tugas yang jelas

- Adanya program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya

Manusia (SDM) bagi petugas Satpol PP, Damkar dan Linmas

- Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik dengan Dinas/Instansi dan aparat penegak hukum

lainnya

- Harapan masyarakat yang besar pada terciptanya penegakan perda dan trantibum.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 :

- Penurunan kasus – kasus kejahatan dan kriminalitas

- Peningkatan kualitas dan kompetensi serta kuantitas Satpol PP

- Peningkatan kualitas keamanan pada titik – titik rawan kejahatan

- Peningatan kualitas penengakan aturan, penertiban, pengawasan, pemantauan untuk pencegahan

gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit masyarakat

- Peningkatan kualitas dan kuantitas patroli wilayah


22

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.316.346.457,-

dari anggaran sebesar Rp. 2.389.139.020,- atau 96,53% dari target. Realisasi

keuangan sebesar 96,53% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 147,91%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber daya

dalam pencapaian sasaran tersebut.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 program dengan rincian sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 425.444.700 401.702.750 94.42

2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.055.797.400 1.018.218.347 96.44

3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 907.896.920 896.425.360 98.74

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Satpol PP

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja

mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ sangat tinggi ”.

Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Satpol PP

Kabupaten Cilacap mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang

menjadi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga.

Adapun strategi yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai

berikut :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

tahun

2017

Capaian /

Kondisi

s.d. 2018

2019

Target

Akhir

RPJMD

2022

Capaian

2019

terhadap

2022

(AKHIR

RPJMD)

(%)

Target Realisasi %

Realisasi

1.1.1 Nilai SKM

Satpol PP 75 76,2 77 85,678 111,27% 80 107,347

1.1.2 Nilai AKIP

Satpol PP 70 72,24 64 73,57 114,95% 70 105,1

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan SDM dari segi kualitas dan kuantitas serta penempatan SDM yang kurang tepat

- Banyaknya jenis laporan yang harus dipenuhi yang secara substansi sama


23

Faktor Pendorong :

- Sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup memadai

- Komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja, koordinasi yang baik antar Perangkat

daerah dalam membangun kinerja

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 :

- Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.408.379248,-

dari anggaran sebesar Rp. 4.591.517.600,- atau 96,01% dari target. Realisasi

keuangan sebesar 96,01% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja



Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 program sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.841.429.600 3.667.398.406 95.47%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 540.838.000 537.542.242 99.39%

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 149.250.000 146.824.600 98.37%

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 46.614.000 93.23%

4 Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 10.000.000 10.000.000 100%

C. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Pada tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap meraih

penghargaan sebagai berikut :

1. Top 45 Inovasi Tingkat Nasional Tahun 2019 (Balakar To Response Time)

2. Juara I Kawasan Tertib Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

3. Juara III Penegakan Perda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

4. Juara Harapan II Jambore Pol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

5. Juara Harapan II Linmas Got Talent Tahun 2019

24

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator

kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan

ketentuan :

1. Capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai

capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Dana yang digunakan

untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.316.346.457,- dari anggaran

sebesar Rp. 2.389.139.020,- atau 96,53% dari target. Realisasi keuangan

sebesar 96,53% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja



2. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ sangat tinggi ”. Dana yang

digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.408.379248,- dari

anggaran sebesar Rp. 4.591.517.600,- atau 96,01% dari target. Realisasi

keuangan sebesar 96,01% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 97,29%, terdapat adanya efektifitas penggunaan sumber

daya dalam pencapaian sasaran tersebut.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-

masing seksi dan subbagian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap yang

telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta peran serta

masyarakat dan stakeholder.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang

ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, secara umum disimpulkan

bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022,

khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan,

kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai

manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian

25

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk

lebih baik lagi di esok hari.

Cilacap, Januari 2020 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN CILACAP

Drs. YULIAMAN SUTRISNO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19730719 199203 1 001

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

Documents

Transcript of LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap