SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMPANG...

1

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMPANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

2



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ………………………………………………..........…………………………………..………........... 2

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… ...................... 3

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang…………………………………………………………………………................................. 4

2. Maksud dan Tujuan……………………………………………………...............................……….……. 5

3. Tupoksi dan Struktur Organisasi..........………………………………………............................... 5

4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.. ………………………....................................… 8

5. Sumber Daya Organisasi …………………………………………………………................................. 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS …...........…………………….....................................………....... 11

1. Tujuan ……………………………………………………………………………….................................... 11

2. Sasaran ………………………………………………………………………….....…................................. 12

3. Strategi dan Arah Kebijakan …………………………………………....……................................ 13

4. Program ……………………………………………………………………….....….................................. 14

5. Kegiatan …………………………………………………………………………....................................... 14

B. PERJANJIAN KINERJA ...................……………….……………….....…...................................… 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 …………………..................................…………………......... 19

B. REALISASI ANGGARAN ...…………………………………………….......…..................................... 23

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.......……....……………………….................................. 23

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pembangunan ……………..…….............................. 24

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …………………….................….................. 25

4. Realisasi Anggaran .…………………………………………………………...................................... 25

BAB IV PENUTUP ……………………………..…………………………………………….…........................... 28

3



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Dengan Mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT,karena atas berkat

Rahmat dan hidayah Nya semata, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang

jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi

pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran

instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan

acuandalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di

tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan laporan

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan

Kinerja.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk menunjang

kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Wassalammu’alaikum. Wr. Wb.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SAMPANG

KUSNO ABDULLAH, SE.MM Pembina Tk.I

NIP. 19600330 198403 1 007

4



PENDAHULUAN BAB

1

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),

pemerintah telah menerbitkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia (lnpres) Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. lnpres tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan

strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sampang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai

tugas di lapangan untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan keputusan

Kepala Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di

lingkungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan

perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 255 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

serta menegakkan ketertiban umum di lingkungan masyarakat sehingga merupakan

salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memelihara

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

lembaga yang tupoksinya adalah penegak perda dan menegakkan ketertiban umum

di lingkungan masyarakat dituntut mempunyai kepekaan untuk memahami masalah,

sikap simpati dan kemampuan untukmenggalang lembaga - lembaga

kemasyarakatan.Untuk mencapai hasilguna dan daya guna yang maksimal di

butuhkan suatu pedomandan petunjuk tehnis penegakan peraturan daerah Satuan

Polisi Pamong Praia, sehingga seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya mempunyai keterpaduan dan keseragaman pola politik adalah:

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat.

5



2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat.

4. Pelaksanaan adminitrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat.

5. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan system

manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen

untuk mewujudkan isntansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan

responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Setiap instansi perlu

membuat Rencana strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja. Untuk

mendukung program dan kegiatan tersebut SAKIP tidak hanya menekankan

pada Output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada

Outcomes (hasil), maka dengan demikian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

(LKjIP) tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan

Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat

dipakai sabagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

B. Maksud Dan Tujuan.

A. Maksud :

1. Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Satuan Polisi

Pamong Prajasebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi untuk pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan

yang di percayakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sampang.

2. Untuk menyiapkan berbagai target kinerja lnstansi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

B. Tujuan

1. untuk memberi gambaran tentang pencapaian sasaran program kerja

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

2. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

3. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam

pencapaian misi dan tujuan organisasi guna terwujudnya clean

government dan good governance

4. Untuk memotivasi dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan

terhadap pengendalian program kerja jangka panjang.

7



5. Terciptanya transparansi dan akuntabiltas kinerja

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255

ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk

menegakkan perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selain itu Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban Non

yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas perda dan/atau Perkada dan juga melakukan tindakan

Penyelidikan, melakukan tindakan administrasi dan menindak masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat. Satpol PP juga memiliki jabatan fungsional sebagaimana dituangkan

dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang menegakkan perda

dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka berdasarkan Peraturan Bupati

Sampang Nomor :79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

8



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Sampang Nomor 79 Tahun 2016)

2.1 Tugas, Fungsi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sampang terdiri dari

Sekretaris, membawahi dua Subag dan tiga Bidang, masing-masing bidang membawahi tiga

seksi. Yang pada masing masing Seksi mempunyai tupoksi sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan.

b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretaris membawahi :

1. Subag Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Unsur Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum membawahi :

1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;

2. Seksi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah; dan

3. Seksi Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah.

9



d. Unsur Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

2. Seksi Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa; dan

3. Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat.

e. Unsur Bidang Kebakaran membawahi :

1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran;

2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan

3. Seksi Perbekalan Pemadam Kebakaran.

f. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Fungsional .............

2. Kelompok Fungsional .............

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ( sub urusan ketenteraman

dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran);

2. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimanan dimaksud ayat (1) dipinpin oleh seorang Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

3. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang

ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat ( sub urusan ketentraman dan

ketertiban umum dan sub urusan kebakaran) dan tugas pembantuan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

10



d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris dan Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Satuan.

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan adminstrasi umum kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

program, hubungan masyarakat protokol dan keuangan.

2. Untuk melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumberdaya manusia;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga,hubungan masyarakat dan protokol;

e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

f. Pengelolaan surat menyurat,kearsipan dan perpustakaan;

g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas;

i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan

serta mempertanggungjawabkan pelaksanaanya;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya

(“maintenance”);

m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

11



n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan yang berkaitan dengan tugas

dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum,mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah

dinas,kearsipan dan perpustakaan;

b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;

d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan

perlengkapan kantor dan pengamanan;

f. Membantu penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan (non yudisial);

g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya

(“maintenanse”);dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program,mempunyai tugas;

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

b. Melaksanakan pengolahan data;

c. Melaksanakan perencanaan program;

d. Menghimpun data,menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran Rencana Kerja

dan evaluasinya;

f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

h. Menyusun laporan capaian program kegiatan;

i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi

hasil pengawasan;

12



k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengelolaan keuangan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum memimpin, mengkordinasikan,

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang penegakan peraturan

perundang-undangan daerah dan ketertiban umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah

dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

a. Penetapan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban

Umum;

b. Perumusan kebijakan teknis dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban

Umum;

c. Pengkajian dan pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban

Umum;

d. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban

Umun;

e. Perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah;

f. Perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan Pelanggaran

ketentuan peraturan daerah dan ketertiban umum serta fasilitasi pembinaan operasional

pelaksanaan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil;

g. Perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan

Ketertiban Umum;

h. Pelaksanaan dan evaluasi tugas penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga

atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;

j. Pelaksanaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

13



(1) Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketertiban umum,mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan prigram kerja serta melaksanakan pencegahan pelanggaran

Ketertiban Umum;

b. Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan operasi Ketertiban Umum;

c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Ketertiban Umum;

d. Menyusun bahan penyuluhan pencegahan pelanggaran Ketertiban Umum;

e. Menyusun bahan penyuluhan operasi dan Ketertiban Umum;

f. Menyusun bahan penyuluhan pengendalian penegakan Ketertiban Umum;

g. Melaporkan dan mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Pencegahan,Operasi dan

Pengendalian Ketertiban Umum;

h. Melaksanakan koordinasi pembinaan, mengawasan penyuluhan Ketertiban Umum

dengan perangkat daerah lain; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Daerah dan Ketertiban Umum;

(2) Seksi Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah,mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja sosialisasi Peraturan Daerah;

b. Menyusun rencana,program kerja serta melaksanakan pengamanan dan penegakan

Peraturan Daerah;

c. Menyusun rencana, program kerja dan melaksnakan inventarisasi serta klasifikasi

Peraturan Daerah;

d. Menyusun rencana,program kerja serta melaksanakan penyuluhan Peraturan Daerah;

e. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dan

penegakan Peraturan Daerah; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan Peraturan

Daerah dan Ketertiban Umum.

(3) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional penyidikan dan penegakan Peraturan


14



b. Menyusun dan mengolah data kegiatan penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Ketertiban Umum;

c. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan dan penegakan Peraturan


d. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan dan penegakan

Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;

e. Melaksanakan pengelolaan data hasil penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Ketertiban Umum;

f. Melaksanakan operasional penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban

Umum;

g. Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Ketertiban Umum dengan Instansi terkait;

h. Melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi bentuk dan jenis pelanggaran penyidikan dan

penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum;

i. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran;

j. Melaksanakan penyidikan Pegawai Negeri Sipil; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

dan Ketertiban Umum .

D. Bidang Perlindungan Masyarakat

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Satuan Perlindungan

Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perlindungan

Masyarakat;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

15



d. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan Ketertiban

Masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi pengamanan Ketertiban Masyarakat dan penanganan masalah

sosial kemasyarakatan;

f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian satuan

perlindungan masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Satuan Perlindungan Masyarakat;

h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Standar

Operasional dan Prosedur bidang Perlindungan Masyarakat;dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan analisis peta dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas

Satuan Perlindungan Masyarakat;

c. Melaksanakan identifikasi dan menyusun usulan sarana dan prasarana Satuan

Perlindungan Masyarakat;

d. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kesiapsiagaan Satlinmas dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana dan kerusuhan;

e. Menyusun kebutuhan Satuan Perlindungan Masyarakat yang bertugas di tempat

pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kerja Seksi Satuan Perlindungan

Masyarakat;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan

Satuan Perlindungan Masyarakat;

h. Menyiapkan bahan dan tempat penetapan Pos Pantau bencana sebagai media informasi

Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

16



(2) Seksi Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa, mempunyai tugas :

a. Membina dan mengembangkan bentuk Pengamanan Swakarsa;

b. Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan,

ketertiban dan perwujudan kerjasama Kepolisian dengan masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan bidang Ketertiban Masyarakat;

d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan Polisi Khusus serta

Satuan Pengamanan;

e. Melaksanakan identifikasi dan menyusun usulan sarana dan prasarana Pengamanan

Swakarsa;

f. Melaksanakan pembinaan/ sosialisasi kesiapsiagaan Pengamanan Swakarsa dalam

penanggulangan bencana dan kerusuhan;

g. Melaksanakan Pemberdayaan kegiatan Pengamanan Swakarsa; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan

kapasitas bidang penanganan Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam konflik sosial;

b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data bidang Potensi Kewaspadaan

Masyarakat dalam penanganan konflik, sosial dan pengawasan orang asing;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga

terkait bidang Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam penanganan konflik, sosial dan

pengawasan orang asing;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan

kelompok yang terlibat konflik;

e. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;

f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab

kemungkinan terjadinya Potensi Kewaspadaan Masyarakat dalam konflik sebagai bahan

penyusunan kebijakan;

17



g. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku,

umat beragama serta sosial budaya;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan penciptaan kondisi daerah yang aman,

tentram, tertib dan teratur;

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan konflik, sosial dan

pengawasan orang asing; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E. Bidang Kebakaran

(1) Bidang Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebakaran mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

c. Pelaksanaan tugas dan pembinaan penanggulangan kebakaran; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(1) Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana, program kerja dan kegiatan bina kualitas personil;

b. Menyusun rencana dan program kerja pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

c. Menyusun rencana dan program kerja sosialisasi pencegahan dan penanggulangan

kebakaran;

d. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

18



f. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa dan kelurahan terkait pencegahan kebakaran; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran.

(2) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis operasional kebakaran;

b. Menyusun dan mengatur rencana pencegahan, penanggulangan kebakaran, pertolongan

dan penyelamatan jiwa dan harta benda;

c. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

d. Melaksanakan koordinasi pengamanan pencegahan dan pemadaman kebakaran;

e. Melaksanakan kerjasama penanggulangan kebakaran antar daerah;

f. Melaksanakan kesiagaan dan bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos

kebakaran;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran .

(3) Seksi Perbekalan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan teknis Perbekalan Pemadam Kebakaran;

b. Menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan

kebakaran;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pengembangan Perbekalan

Pemadam Kebakaran;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan Perbekalan

Pemadam Kebakaran;

e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di

Wilayah Kabupaten Sampang;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

penanggulangan bahaya kebakaran;

19



g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perbekalan Pemadam

Kebakaran; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (strategic issued )

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampangsebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 79

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupten Sampang mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga

DaerahPemerintahanyang menjadi kewenangan daerah bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Tugas Pembantuan, serta

Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja” Mengingat tugas pokok dan

fungsi dimaksud maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu melaksanakan

dan mengembangkan dengan melaksanakan managemen modern yang baik.

Prospek kedepan keberadaan Pol PP mempunyai peran yang perlu mendapat

perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan

Perda serta ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan

20



Masyarakat dengan sasaran tegak dan tertibnya Perda serta Perkada,

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengupayakan sebagai perekat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mencegah terjadinya

gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disebabkan

kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan territorial wilayah.

Sedangkan Permasalahan Utama (strategic issued) dan Solusi yang

dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang adalah :

1. Kualitas SDM Anggota Satpol PP Kurang professional antara lain, disebabkan;

a. Anggota Pol PP yang masuk Satpol PP umumnya tidak dibekali

ilmu/keterampilan teknis yang disyaratkan

b. Masih adanya anggota Satpol PP bersifat tenaga kontrak sehingga

berpengaruh terhadap kinerja dan performance.

2. Kurang optimalnya koordinasi dan dukungan dari Dinas terkait dalam proses

penegakan perda yang terkadang menyebabkan kinerja Satpol PP menjadi

benturan dengan masyarakat dan bahkan kontra produktif, yang disebabkan :

a. Sulitnya data identitas pelanggar didapat dari instansi yang berwenang

mengeluarkan ijin atau rekomendasi

b. Satpol PP tidak diberikan informasi pada setiap pengeluaran

ijin/rekomendasi persetujuan terhadap sesuatu objek, sehingga menyulitkan

untuk melakukan penyidikan dan penertiban

3. Masih belum terumuskannya rencana induk yang benar-benar komprehensif

antara dinasyang satu dengan yang lain dalam menangani masalah sosial

politik tertentu , sehingga tidak jarang menghadapkan SatPol PP pada sebuah

dilema dalam kasus penataan PKL/operasional lapangan, misalnya sering

satpol PP diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan

21



temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban

PKL/operasi lapangan yang semestinya dilakukan dinas yang bersangkutan,

ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi biasanya penanganan menjadi

tidak tuntas.

4. Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol PP

yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka

terhadap masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil dan sebagai

penjaga kantor sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk

mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial

politik dan warga masyarakat umumnya.

5. Perlindungan dan asuransi keselamatan bagi Anggota Satpol PP yang dinilai

tidak sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang seharusnya dilakukan

6. Sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas serta dukungan dana

operasional kurang opimal.

7. Belum efektifnya pencapaian pelaksanaan Perda yang dapat berpengaruh

kepada peningkatan PAD.

8. Kurang pemahaman Tupoksi SKPD terhadap Perda yang diterbitkan.

9. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan

bersikap menunggu perintah

10. Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana dan

prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli

11. Pelanggar perda yang terjadi belum semuanya terpantau

12. Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing-masing OPD dan Satpol PP

13. PPNS dan Satpol PP Belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan

oleh Menpan RB.

14. Kurangnya Koordinasi dan Kerja sama dengan aparat keamanan terkait.

15. Kurangnya pemberdayaan dan kesejahteraan Anggota Satlinmas Desa.

22



16. Jauhnya jarak tempuh dan kurangnya armada/sarpras yg menanggangi

kebakaran.

Solusi yaitu berupa:

1. Peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan PPNS bekerjasama dengan

Bandiklat Provinsi Jatim dan Diklat Polda Jatim (SPN Bangsal Mojokerto)

2. Pengadaan Sarana Mobilitas dan komunikasi

3. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas operasional

4. Konsultasi dengan Pemerintah pusat untuk pembahasan dan pengkajian

kebijakan tugas-tugas Pol PP dan PPNS

5. Perlu dilakukan revitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai

fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga Tibumtranmas

6. Dalam penyusunan produk hukum daerah yang bersanksi pidana hendaknya

Pol PP sebagai aparat penegak perda dan Perkada dilibatkan agar tumbuh

sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar-benar jelas

tentang isi pasal Peraturan Daerah.

7. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

E. Sumber Daya Organisasi

a. SDM ( Sumber Daya Manusia )

Satpol PP didukung oleh Pegawai PNS, CPNS, Honor Daerah (Honda) dan Tenaga

Sukarelawan dengan komposisi adalah sebagai berikut :

23



Tabel 1.1

Data SDM SATPOL PP Kabupaten Sampang

Menurut Tingkat Kepangkatan,Eselon dan Pendidikan Struktural

Tabel 1.2 Data SDM SATPOL PP Kabupaten Sampang

Menurut Tingkat Kepangkatan

No. Pangkat/ Golongan

Jumlah PNS

Jumlah Honda

Jumlah Non PNS

Jumlah Total

1. Golongan IV c 1 1

2. Golongan IV/b 1 1

3. Golongan IV/a 3 3

4. Golongan III/d 4 4

5. Golongan III/c 4 4

6. Golongan III/b 9 9

7. Golongan III/a 9 9

8. Golongan II/c 29 29

9. Golongan II/b 8 8

10. Golongan II/a 2 2

11. Golongan I/d 2 2

12. Honor Daerah 8 8

13. Non PNS 124 124

Jumlah 72 8 124 204

NO Jabatan Pangkat/ Gol.Ruang

Eselon Pendidikan Struktural Jml

Pim II Pim III Pim IV

1 2 3 4 5 6

Kepala Satuan Sekretaris a. Subag Umum/Kepeg b. Subag Keu/Program Kabid Penegakan Perda a. Seksi Penosi Trantibum b. Seksi P2 Perda c. Seksi Dikdak Kabid Linmas a. Seksi Satlinmas b. Seksi P2 Swakarsa c. Seksi Binposmas Kabid Damkar a. Sei P3 Damkar b. Sei OPS Damkar c. Seksi P2K Fungsional

IV/c IV/b III/d III/d IV/a III/d III/d III/b III/d III/c III/c III/c IV/a III/d III/d III/d III/b

II/b III/a III/b III/b III/a III/b III/b III/b III/a III/b III/b III/b III/a III/b III/b III/b

1 - - - - - - - - - - - - - - - -

- 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - -

1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah 1 4 12 17

24



Tabel 1.2

Data SDM SATPOL PP Kabupaten Sampang

Menurut Tingkat Status Kepegawaian

JENIS KEPEGAWAIAN

JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL PNS CPNS HONDA

SUKWA

N

L P L P L P L P L P S2 S1 D4 D3 D2 SLTA SLTP

67

5

-

-

7

1

99

25

17

3

31

8

2

0

-

-

-

174

2

72 - 8 124 204 204

b. Daftar sarana/prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang (keadaan bulan Desember 2017)

No. Nama Barang Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Almari kayu-kayu (rak buku) Bangunan Gedung Kendaraan Dinas : Roda empat Roda dua Mesin Ketik Komputer Almari besi Filing kabinet Brankas Meja kursi tamu Meja tulis Kursi putar Meja pimpinan Air Conditioner (AC) Gambar Presiden dan Wakil Presiden Aiphone / Mega Phone Telephone Pesawat HT Lain-lain a. Kipas angina b. Radio/tape recorder c. Sound Syestem

2 buah 1 unit 8 unit 19 unit 2 unit 7 unit 4 unit 6 unit 1 buah 2 unit 29 buah 5 buah 1 buah 6 buah 1 pasang 2 buah 2 buah 12 buah - buah 1 buah 1 unit

25



PERENCANAAN KINERJA BAB

2

A. Perencanaan Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan

pembangunan jangka waktu 2013-2018 mengacu pada Renstra, dimana didalam nya

terdapat tujuan, sasaran , strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

tahun yang dijabarkan pelaksanaannya dalam program kegiatan, sebagaimana

diuraikan lebih lanjut :

1. TUJUAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasarannya, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sampang mengacu pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang

telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sebagai salah

satu Organisasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kenyamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan.

2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan masyarakat.

3. Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Table. 2.1 : Matrik Tujuan

26



No Tujuan Indikator Tujuan

1 Meningkatkan Kenyamanan,

Ketertiban dan Keamanan

Lingkungan

1. Angka Kriminalitas

2 Meningkatnya pemenuhan

anggota Satlinmas dalam

kegiatan PAM Swakarsa

2. Persentase anggota linmas yang memenuhi

kualifikasi PAM Swakarsa dan tanggap

bencana

3 Meningkatnya Pelayanan

Penanganan Bahaya Kebakaran

3. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK)

2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal

yang ingin dicapai melalui tindakan -tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus

pada penyusunan program dan kegiatan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan

daerah.

2. Meningkatnya Pemenuhan anggota Satlinmas dalam kegiatan PAM swakarsa

3. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran

Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya. Karena itu Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sampang telah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap

sasaran strategis sebagai alat ukur atas berhasilnya atau kegagalan pembangunan

dibidang Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Ligkungan di Kabupaten Sampang

selama 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018).

27



Adapun hasil pengukuran keberhasilan dan kegagalan dalam capaian setiap sasaran

pembangunan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sampang Tahun

2017 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang

terselesaikan.

2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

3. Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT/Dusun.

4. Cakupan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sampang.

Tabel 2.3

Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Meningkatkan

kenyamanan,

ketertiban dan

keamanan

lingkungan

1. Meningkatkannya keten

traman dan masyarakat serta

penegakan peraturan dae

rah.

1. Persentase penanganan

gangguan ketentraman

dan ketertiban umum

yang terselesaikan.

2 Prosentase penurunan

pelanggaran terhadap

Perda

2 Meningkatkan

kwalitas perlin

dungan masyarakat

Meningkatnya pemenuhan

anggota Satlinmas dalam kegiat

an PAM Swakarsa

1. Rasio jumlah anggota

linmas terhadap jumlah

RT/Dusun

3 Meningkatkan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya kebakaran

1 Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya

Kebakaran

1 Cakupan Bencana

kebakaan di Kabupaten

Sampang

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan

adalah pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Dengan demikian

kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara telititentang

28



bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme

tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan yang ditentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepatuhan dan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Keamanan

dan kenyamanan Lingkungan

2. Meningkatkan Kesiagaan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran

Sedangkan Arah Kebijakan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Peran serta Masyarakat untuk Menjaga

Keamanan dalam Kegiatan Sehari-hari. Menyelenggarakan Ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

2. Menngkatkan Penanganan bahaya kebakaran.

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat

guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang berdasarkan Rencana Kegiatan

Tahunan (RKT) Tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) program yang dijabarkan dalam

36 (tiga puluh lima) kegiatan.

5. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi

untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakankebijakan

organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut.

29



Terdapat 35 (tiga puluh lima) kegiatanyang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sampang pada Tahun 2017 sebagai berikut yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kandaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran

13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Moubelier

3. Pengadaan Komputer

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Moubelair

7. Pemeliharaan Rutin/Berkalan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30



C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Renja, RKA - DPA SKPD

F. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

1. Operasional Penegakan Peraturan Daerah

2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

3. Pengendalian Keamanan Pejabat dan Aset Daerah

4. Fasilitasi Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran Perda

G. Program Perlindungan Masarakat

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Polisi Pamong Praja dan Linmas

3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

5. Peningkatan Kapasitas Apata dalam Rangka Siskamswakarsa di Daerah

6. Operasional Pengamanan Wilayah

31



H. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan kebakaran

1. Penyusunan kebijakan pencegahan kebakaran

2. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran

3. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

5. Rehabilitas Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

6. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sampang merupakan Perjanjian

jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalamPerencanaan yang

lebih mikro dan operasional oleh masing -masing OPD dalambentuk Rencana

Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SampangTahun 2013-

2018 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalamdokumen RKT.Penyusunan RKT

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sampang adalah sebagai berikut :

32



Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Program Anggaran

1 Meningkatkan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

1 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat

serta penegakan

Peraturan

daerah

1 Prosentase pe

nanganan

gangguan

ketentraman

dan ketertiban

umum yang

terselesaikan

2 Prosentase

penurunan

pelanggaran

terhadap Perda

Program

Penegakan

Peraturan

Daerah

705.124.000

2 Meningkatkan

kualitas

perlindungan

masyarakat.

1 Meningkatnya

pemenuhan

anggota

Satlinmas dalam

kegiatan PAM

Swakarsa

1 Rasio jumlah

anggota linmas

terhadap jumlah

RT/Dusun

Program

Perlindungan

Masyarakat

696.359.450

3 Meningkatkan

Pelayanan

Penangulangan

Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya

Pelayanan Pena

nganan Bahaya

Bencana

Kebakaran

Persentase

penanganan

Bahaya Bencana

Kebakaran

Program

Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan

Kebakaran

527.430.000

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.056.820.34

2

Program Pe

ningkatan Sara

na dan Pra sara

na Aparatur

618.244.000

Program Pe

ningkatan Di

siplin Aparatur

241.532.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

38.400.000

Program Pe

ningkatan Pe

ngembangan

Sistem Pela

poran Capaian

Kinerja dan

Keuangan

25.417.000

33



Perjanjian Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun

2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun

2017 menjadi tumpuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Sampang Tahun 2017.

34



AKUNTABILITAS KINERJA BAB

3

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi

perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan

(RKT),dan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi

Actuating. dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga

kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan

yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya

terukur,terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti

pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan,

program, dan sasaran,yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan

sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan targetsetiap

Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitunganakan

diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap ). Selanjutnya berdasarkanselisih

Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepatuntuk

peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang ( performance improvement ).Dalam

memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala

pengukuran 4 (empat) kategori dengan 2 jenis skala penilaian pengukuran sebagai

berikut :

35



Tabel. 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup Baik

1 Kurang 55 % Kurang

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang tahun 2017

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja.

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja hasilpengukuran kinerja

beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sampang tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

TUJUAN 1 : Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran I : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah

36



Untuk mengetahui keberhasilan capaian Sasaran ini menggunakan parameter yang

dapat diukur melalui indikator yaitu :

1. Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang

terselesaikan

2. Prosentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Pencapaian Kinerja Sasaran I

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban serta

penegakan peraturan

daerah

1 Persentase

penanganan

ganguan

ketentraman dan

ketertiban umum

yang diselesaikan

2 Persentase

penurunan

Pelanggaran

Perda

85

8

81

8

94 %

100

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran pada Tabel 3.2, bahwa Realisasi Jumlah

Sasaran Pembinaan Kepatuhan Masyarakat dalam Kegiatan Sehari-hari tahun 2017

prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang

diselesaikan sebanyak 81 sedangkan target sebanyak 85, sedangkan jumlah

Pelanggaran Perda sebanyak 8 pelanggaran dari target 8 pelaggaran dapat

disimpulkan bahwa pencapaian dalam kategori “baik” (capaian 75 % sampai 100%).

37



TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat.



1. Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT/Dusun.


Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran II


1 Meningkatnya peme

nuhan anggota Satlin

mas dalam kegiatan

PAM Swakarsa

1 Rasio jumlah

anggota linmas

terhadap jumlah

RT/Dusun

1

1

100 %


Sasaran Meningkatkannya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran tahun 2017

kejadian sebanyak 46 kejadian, dengan target 93 % sedangkan ditangani sebanyak

40, dengan realiasasi 86 % dapat disimpulkan bahwa pencapaian dalam kategori

“baik” (capaian 75 % sampai 100%).

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan anggota Satlinmas dalam kegiatan PAM Swakarsa

38



TUJUAN 3 : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran



1. Cakupan Bencana kebakaran di Kabupaten Sampang.


Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran III


1 Meningkatkannya

Pelayanan

Penanganan Bahaya

Bencana Kebakaran

1 Cakupan bencana

kebakaran di

Kabupaten

Sampang

40

46

86 %


Sasaran Meningkatkannya Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran tahun 2017

kejadian sebanyak 46 kejadian, dengan target 93 % sedangkan ditangani sebanyak

40, dengan realiasasi 86 % dapat disimpulkan bahwa pencapaian dalam kategori

“baik” (capaian 75 % sampai 100%).

Cakupan Meningkatkan Kenyamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan target

capain pada tahun 2017 sebanyak 2 sasaran meliputi Peningkatan Kenyamanan,

Ketertiban dan Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Penanganan

Sasaran 3 : Meningkatkannya Kesiagaan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran

39



Bahaya Kebakaran sebanyak 4 Capaian target Indikator Kinerja. Perbandingan

realisasi Jumlah Sasaran Peningkatan Kenyamanan, ketertiban dan Keamanan

Lingkungan, disajikan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Jumlah Kegiatan Meningkatkan kenyamanan, ketertiban

dan keamanan lingkungan

Tahun 2016-2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

2016 2017 2016 2017

1

Meningkatnya keten

traman dan ketertiban

serta penegakan per

aturan daerah

1 Persentase penanganan

ganguan ketentraman

dan ketertiban umum

yang diselesaikan

2 Persentase penurunan

Pelanggaran Perda

349

79

330

85

258

79

417

81

2 Meningkatnya peme

nuhan anggota Satlin

mas dalam kegiatan

PAM Swakarsa

1 Rasio jumlah anggota

linmas terhadap jumlah

RT/Dusun

8 8 7 8

3 Meningkatkannya

Pelayanan Penanganan

Bahaya Bencana

Kebakaran

1 Cakupan bencana

kebakaran di Kabupaten

Sampang

92 93 80 86

Dalam rangka menunjang capaian indikator sasaran diatas Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sampang telah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

- Operasional Penegakan Peraturan Daerah

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

- Pengendalian Keamanan Pejabat dan Aset Daerah

- Fasilitasi Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran Perda

40



2. Program Perlindungan Masarakat

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

- Peningkatan Kapasitas Aparat Polisi Pamong Praja dan Linmas

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

- Peningkatan Kapasitas Apata dalam Rangka Siskamswakarsa di Daerah

- Operasional Pengamanan Wilayah.

3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran

- Penyusunan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

- Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran

- Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Rehabilitas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

- Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

41



B. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2017

No Sasaran Strategis / Progam Indikator Kinerja Anggaran %

Anggaran

1 Meningkatnya keten traman dan ketertiban serta penegakan per aturan daerah

1 Program Pene gakan Perda dan ketertiban umum

1 Persentase penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan

2 Persentase

penurunan Pelanggaran Perda

634.569.850

89,99 %

2 Meningkatnya peme nuhan anggota Satlin mas dalam kegiatan PAM Swakarsa

1 Program Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT/Dusun

609.998.100 87,81 %

3 Meningkatkannya Pelayanan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran

1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan kebakaran

Persentase Penanganan Bahaya Bencana kebakaran

504.028.000 95,56 %

4 Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Kabupaten

Sampang

994.648.016 94,12 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

432.414.380 69,94 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

198.122.000 82,03 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0

Program Pening katan Pengembang an Sistem Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuangan

20.190.000 79,44 %

Catatan : Persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total)

anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada Satpol PP Kab. Sampang Belanja Langsung : Rp. 3.909.326.792,-

42



2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis / Progam

Indikator

Kinerja Anggaran

Tar get

Reali sasi

Capai an

Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya keten traman dan ketertiban serta penegakan per aturan daerah


2 Persentase


85 8

81 8

94 %

100%

705.124.000

634.569.850

89,99 %

Meningkatnya peme nuhan anggota Satlin mas dalam kegiatan PAM Swakarsa


1 1 100 696.359.450 609.998.100 87,60 %

Meningkatkan nya Pelayanan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran


40 46 86% 527.430.000 504.028.000 95,56 %

Meningkatkan nya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuas an masyarakat

Indeks Kepuas an Masyarakat terhadap Pela yanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

80 % 80 % 100 %

1.738.881.342 1.447.252.396 91,17 %

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran padamasing-

masing indikator sasaran, dapat diukur tingkat efisiensi penggunaansumber daya,


43



Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya keten traman dan ketertiban serta penegakan per aturan daerah


2 Persentase


74 %

94 %

80,80 %

9 %

2 Meningkatnya peme nuhan anggota Satlin mas dalam kegiatan PAM Swakarsa


100% 87,60 13 %

3 Meningkatkannya Pelaya nan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran


86% 95,56 % 0,09 %

4 Meningkatkannya pelaya nan yang berorientasi terhadap kepuasan ma syarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabu paten Sampang

100 % 91,17 % 9 %

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam

meningkatkan sinergitas dengan Instansi terkait tetap memerlukan dukungan

anggaran, dengan harapan mampu meminimalisir kejadian yang timbul, baik kejadian

Persentase penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum yang

diselesaikan, Bencana Kebakaran, maupun kejadian terkait keagamaan sosial

Budaya ( Sosbudhamkamnas) di wilayah Kabupaten Sampang , yangpada akhirnya

dapat mengantarkan pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang yang

kondusif.

44



4. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan dilaksanakan mulai dari perumusan rencana keuangan,

pelaksanaan pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan. Penyusunan

anggaran keuangan dibuat berdasarkan pola Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sampang dimana pada Tahun Anggaran Tahun 2017

mendapatkan Alokasi dana untuk program pembangunan sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD setelah

perubahan) sebesar Rp. 3.909.326.792,- Satuan Polisi Pamong Praja dibiayai

darianggaran APBD Tahun 2017. Komposisi anggaran dalam kaitannya dengan

upaya mewujudkan prioritas pembangunan Satuan Polisi Praja Kabupaten Sampang

. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sampang Tahun 2013-2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

membelanjakan anggaran daerah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2017

No. SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN Alokasi Biaya

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

A Belanja Tidak Langsung (BTL) 4.391.973.379,00 4.205.252.711,00 95,75

B Belanja Langsung (BL) 3.909.326.792,00 3.393.970.996,00 86,82

i SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran RPMD yang baru

Meningkatkan kenyamanan, ketertiban dan keamanan

Lingkungan

Sasaran Renstra yang baru

1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3

45





2. Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran

3. Meningkatnya pelayanan yg berorientasi terhadap kepuasan masyarakat

1 Program Penegakan Peraturan Per Undang-undangan

705.124.000,00 634.569.850,00 89,99

1. Operasional Penegakan Peraturan Daerah 307.032.000,00 271.059.850,00 88,28

2. Pengendalian Keamanan Pejabat Daerah 128.032.000,00 126.500.000,00 98,80

3. Operasi Pengamanan Wilayah 79.080.000,00 52.048.000,00 65,82

4. Fasilitasi Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran Perda 75.780.000,00 69.762.000,00 92,06

6. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

115.200.000,00 115.200.000,00 100,00

2 Program Perlindungan Masyarakat 696.359.450,00 609.998.100,00 87,60

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Polisi Pamong Praja 136.477.000,00 118.352.000,00 86,72

2. Pengendalian Keamanan Lingkungan 47.609.850,00 47.590.000,00 99,96

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

68.165.300,00 67.915.300,00 99,63

4. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 149.995.300,00 97.122.800,00 64,75

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengamanan 149.992.000,00 149.438.000,00 99,63

6. Peningkatan Keamanan Melalui Siskamswakarsa 96.480.000,00 96.120.000,00 99,63

7. Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di 47.640.000,00 33.460.000,00 70,24

3 Program Perliningkatan kesiagaan kesiagaan dan pencegahan kebakaran

527.430.000,00 504.028.650,00 95,56

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 96.650.000,00 90.942.000,00 94,09

2. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 430.780.000,00 413.086.650,00 95,89

46





4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.056.820.342,00 994.648.016,00 94,12

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.949.942,00 1.085.000,00 36,78

2. Penyedian jasa komunikasi, sumber, air, listrik 100.396.000,00 60.898.053,00 60,66

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

10.700.000,00 10.685.500,00 99,86

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00 4.254.500,00 94,54

5. Penyediaan alat tulis kantor 17.630.400,00 14.883.200,00 84,42

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00 14.790.000,00 98,60

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 4.988.000,00 4.977.000,00 99,78

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.930.000,00 5.880.000,00 99,16

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.800.000,00 1.650.000,00 91,67

10. Penyediaan makan dan minum 93.300.000,00 91.500.000,00 98,07

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 81.215.000,00 71.634.763,00 88,20

12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

712.000.000,00 712.000.000,00 100,00

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 6.411.000,00 410.000,00 6,40

5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 618.244.000,00 432.414.380,00 69,94

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 260.550.000,00 194.140.000,00 74,51

2. Pengadaan komputer 22.100.000,00 185.000,00 0,84

3. Pengadaan alat-alat studio 17.000.000,00 4.500.000,00 26,47

4. Pengadaan alat-alat komunikasi 25.000.000,00 24.725.000,00 98,90

5. Pengadaan perlengkapan kantor 41.250.000,00 21.500.000,00 52,12

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 231.244.000,00 167.069.380,00 72,25

7. Pemeliharaan rutin/berkala/peralatan gedung kantor 14.500.000,00 13.795.000,00 95,14

8. Pemeliharaan rutin/berkala/mobelair 6.600.000,00 6.500.000,00 98,48

6 ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur 241.532.000,00 198.122.000,00 82,03

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 198.932.000,00 198.122.000,00 99,59

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 42.600.000,00 0,00 0,00

47





7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

38.400.000,00 0,00 0,00

1. Pendidikan dan pelatihan formal 38.400.000,00 0,00 0,00

8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.417.000,00 20.190.000,00 79,44

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktsar realisasi kinerja OPD

9.855.000,00 6.600.000,00 66,97

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.000.000,00 2.655.000,00 88,50

3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 2.730.000,00 91,00

4 Penyusunan RKA - OPD dan DPA 9.562.000,00 8.205.000,00 85,81

Jumlah 8.301.300.171,00 7.599.223.707,00 91,54

48



PENUTUP BAB

4

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) disusunmerupakan media

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satpol

PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2017 yang

merupakan cerminan dari hasil kinerja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten

Sampang selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang

ditetapkan dalam lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran. Satuan Polisi Pamong

PrajaKabupaten Sampang telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan

capaian yang maksimal melalui kegiatan-kegiatan tahun 2017,hal ini dapat

diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sampangtahun 2013-2018.

Namun tidak dipungkiri adabeberapa kegiatan yang anggarannya tidak

terserap seluruhnya atau tidak tercapai 100 % hal tersebut tentu tidak terlepas

dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Satpol PP dengan segala kapasitas

dan sumber daya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan

masyarakat berupaya untuk memberikan situasi yang aman, tentram dan kondusif

dengan mewujudkan peningkatan profesionalisme dan performance Pol PP

Sebagai upaya dalam rangka meminimalkan kendala yang ada, Satuan Polisi

Pamong PrajaKabupaten Sampang terus berupaya mengoptimalkan Sumber

Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan koordinasi

dengan instansi/pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga

Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan

49



kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Sampang pada tahun-

tahun berikutnya.

Analisa capaian kinerja dengan isu prioritas yang periu mendapat perhatian

ekstra untuk saat ini dan tahun berikutnya terkait tantangan, masalah beban

pekerjaan yang ditangani oleh Satpol PP adalah :

a. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS satpol PP dan Linmas yang masih

perlu ditingkatkan

b. Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak

c. Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP

d. Image Satpol PP yang terkadang negatif

e. Kurangnya dukungan Lembaga sosial-politik lokal dalam upaya pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman

f. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat

g. Kontrol sosial yang makin longgar, kenakalan remaja dan ancaman tindak

kejahatan yang makin meningkat dan makin meresahkan publik.

a. Saran

Untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol PP perlu dibekali pelatihan teknis

dan non teknis guna mewujudkan SDM Aparatur yang handal, professional dan

merevitalisasi peran Satpol PP menjadi fasilitator masyarakat dalam menjaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta terlibat secara intensif dalam

peran-peran yang sifatnya strategis dibidang pemeliharaan ketertiban dan

ketentraman sehingga image masyarakat tentang Satpol PP sebagai tukang

obrak dapat diminimalisir.

50



Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja dari

Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2017 semoga dapat dijadikan pedoman

dalam rangka Program kegiatan tahun berikutya serta mendapat dukungan, atas

kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SAMPANG

KUSNO ABDULLAH, SE.MM Pembina Tk.I

NIP. 19600330 198403 1 007

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMPANG...

Documents

Transcript of SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMPANG...