PERUBAHAN MINDSET
PELATIHAN PEJABAT INTI SATKER KEGIATAN SDA
Disampaikan oleh: Dr. A. Hasanudin, ME
Balai Diklat PUPR wil I Medan , 13 Mei 2019
PENDIDIKAN
1987 : Civil Engineering, University of Roorkee 1988 : Master of Civil Engineering, University of Roorkee 2004 : Doktor Bidang Teknik Sipil, UNPAR Bandung
PENGALAMAN KERJA Jan 2018 – saat ini 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015
2013 – 2014 2011 – 2013 2005 – 2011
1999 – 2002
: Widyaiswara Utama PUPR : Sekretaris Badan Pengembangan SDM : Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. : Direktur Bina Program, Ditjen SDA. : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN. : Pinpro PSAPB Ciliwung Cisadana
DIKLAT KEPEMIMPINAN
2013 : Lemhannas XLIX 2005 : SPAMEN/SESPA/SESPANAS/DIKLAT PIM TK. II 1996 : SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III 1992 : SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV
Dr. A. Hasanudin, ME
Pangkat/gol : IV/D
Tempat & Tanggal Lahir
Bandung, 29 Mei 1959
Alamat
Jl. Pengadilan D.20 Klender, Jakarta Timur
Mengapa perubahan mindset ini sangat mendesak
Tuntutan dan Target ASN PUPR ke Depan
Amanah perundangan/Renstra PUPR 2014-2019
Dasar Hukum Perubahan Mindset
Kegiatan/Proyek Strategis Nasional
Hakekat Perubahan Mindset
Isu Globalisasi Ekonomi
Realisasi Perubahan Mindset di PUPR
Agenda Pelatihan
1 5
2 4
3
4
6
8
U1
Slide 3
U1 USER, 9/29/2018
Mengapa PERUBHAN MINDSET ini diperlukan/menjadi
keharusan ???
4
1. Amanah Perundangan dan Tugas Pembangunan
5
PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
• TUR • BIN • BANG • WAS
a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014)
b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014)
c. Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014)
d. Akses perumahan layak mencapai 100%
e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014)
f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014)
g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014)
h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi
i. Areal irigasi yang dijamin dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i.
j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik
SASARAN RPJMN 2015-2019
SASARAN RPJMN 2015-2019 ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS
PENINGKATAN KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Gambaran Umum saat ini
1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai
2. Pembangunan Kereta api masih terbatas.
3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi
4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan
5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas
6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi
7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana
8. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan
KEBIJAKAN & STRATEGI KEBIJAKAN & STRATEGI
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat
Optimalisasi neraca air domestik
Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan
kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas.
Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan.
Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.
Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Arahan RPJPN (untuk RPJMN III)
Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada
sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0%
Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR
7
DUKUNGAN SEKTOR JALAN • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru • terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan • terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di
Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA
SEKTOR PERUMAHAN
Akses Air Minum Layak
KONDISI AKHIR THN
2014
70 %
TARGET AKHIR THN
2019
100 %
Kawasan permukiman kumuh
perkotaan 38.431 Ha 0 ha
Akses Sanitasi Layak 62 % 100 %
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit
• Pembangunan Rumah Khusus: 50.000 unit
• Pembangunan Rumah Susun untuk MBR: 550.000 unit
• Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 450.000 unit
29.859 m Pembangunan
jembatan
2.650 km Pembangunan
jalan baru
1.000 km Pembangunan
jalan tol (pemerintah &
swasta)
3.073 km Peningkatan
kapasitas jalan nasional
19.951 m Peningkatan
jembatan
SEKTOR CIPTA KARYA
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
SEKTOR SUMBER DAYA AIR
65 Pembangunan
waduk
1 juta hektar Pembangunan jaringan
irigasi baru
3 juta hektar Rehabilitasi jaringan irigasi
500 km Pembangunan
DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai
3.000 km Pembangunan
sarana & prasarana
pengendali banjir 67,52 m3/detik
Pembangunan/ peningkatan sarana &
prasarana pengelolaan air baku
500 km Pembangunan
DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai
SEKTOR SUMBER DAYA AIR
65 Pembangunan
waduk
1 juta hektar Pembangunan jaringan
irigasi baru
3 juta hektar Rehabilitasi jaringan irigasi
500 km Pembangunan
DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai
3.000 km Pembangunan
sarana & prasarana
pengendali banjir
67,52 m3/detik Pembangunan/ peningkatan
sarana & prasarana pengelolaan air baku 500 km
Pembangunan DrDrinking& peningkatan
sarana & prasarana pengamanan pantai
Rentra Ditjen SDA 2014-2019
PROYEK STRATEGIS NASIONAL – BIDANG PUPR (PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2016)
• Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (panjang jalan +1757,79 km)
• Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol
• Program Satu Juta Rumah
• Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal
• Pembangunan 60 Bendungan
• Pembangunan Tanggul Penahan Banjir
Adanya Tantangan Pembangunan Infrastruktur yang Semakin Besar
Tahap 1 : 603.516 unit Tahap 2 : 98.020 unit Tahap 3 : 173.803 unit
P E M B A N G U N A N 54 BENDUNGAN [2-2]
SELESAI 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tugu Lolak Napun Gete Leuwikeris Ladongi Kuwil Kawangkoan Way Sekampung Cipanas Way Apu Temef Semantok Pamukkulu Margatiga Lausimeme Sidan Komering III/Tigadihaji
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Bener Randugunting Mbay Sadawarna Bolanghulu Bagong Rukoh Jenelata Pelosika Kolhua Tiro Matenggeng Rokan Kiri Meninting Telaga Waja
SELESAI
> 2019
1. Teritip (2016) 2. Raknamo (2017)
SELESAI 2019 SELESAI 2018
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kuningan Bendo Tukul Gongseng Keureuto Karian Tapin Karalloe Pidekso
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Marangkayu Tanju Rotiklod Gondang Logung Sei Gong Mila Passeloreng Sindang Heula
10. Sukamahi 11. Ciawi 10.Bintang Bano
B E N D U N G A N U S U L A N B A R U SURAT MENTERI PUPR PR.01.04.-MN/401 TANGGAL 27 MARET 2018
TENTANG PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN DAFTAR PSN
BENDUNGAN BERINGIN SILA
NTB (Rp. 1,58 T)
Volume 40,53 juta m3 Irigasi 4.300 Ha Air Baku 0,76 m3/det Listrik 1,44 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2021
BENDUNGAN MANIKIN NTT
(Rp. 1,29 T) Volume 23,41 juta m3 Irigasi 310 Ha Banjir 179 m3/det Air Baku 0,7 m3/det Listrik 0,13 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2022
BENDUNGAN DIGOEL PAPUA (Rp.
1,44 T)
BENDUNGAN JLANTAH JATENG
(Rp. 0,60 T) • • • • • •
3 3 Volume 233,54 juta m Irigasi 5.502 Ha Air Baku 0,01 m /det Listrik 65,2 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2023
Volume 11,96juta m Irigasi 1.494 Ha
• • • • •
• • • • •
• • • • •
3 3 Air Baku 0,15 m /det Listrik 0,63 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2020
BENDUNGAN LAMBAKAN
KALTIM (Rp. 3,3 T)
Volume 718 juta m Irigasi 18.500 Ha Banjir 215 m /det
BENDUNGAN JRAGUNG JATENG (Rp. 2 T)
Volume 177 juta m3 Irigasi 18.500 Ha Air Baku 2 m3/det Listrik 6 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023
BENDUNGAN RIAM KIWA
KALSEL (Rp. 2,2 T)
Volume 110,57 juta m3 Irigasi 1.791 Ha Air Baku 1 m3/det Listrik 0,92 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023
BENDUNGAN TAMBLANG
BALI (Rp. 0,713 T)
Volume 2,95 juta m3 Irigasi 1.437 Ha Air Baku 0,05 m3/det Listrik 0,15 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2021
3 • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
3
3 Air Baku 12 m /det Listrik 15 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023
= Konstruksi mulai tahun 2018 = Konstruksi mulai tahun 2019
24
2. Isu GLOBALISASI Perekonomian dan
Pembangunan
13
Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)
Tahun Ranking 2010 – 2011 44
2011 – 2012 46
2012 - 2013 50
2013 - 2014 38
2014 - 2015 34
2015 - 2016 37
2016 - 2017 41
2017-2018 36
Singapura Malaysia Thailand Indonesia Brunei D. Vietnam
Indeks Daya Saing Infrastruktur
2 22 43 52 60 79
Keseluruhan Infrastruktur
2 21 67 68 51 89
Jalan 2 23 59 64 33 92
Rel Kereta Api 4 14 72 30 n/a 59
Pelabuhan 2 20 63 72 74 82
Transportasi Udara
1 21 39 51 63 103
Tahun Ranking
2010 – 2011 90
2011 – 2012 82
2012 - 2013 92
2013 - 2014 82
2014 - 2015 72
2015 - 2016 62
2016 - 2017 60
2017-2018 52
Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia
Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018 (World Economic Forums)
14
GCI 2017-2018 Rankings Indonesia 36
Singapore 3
Malaysia 23
Thailand 32
Vietnam 55
Brunei Darussalam 46
TANTANGAN DAYA SAING GLOBAL INDONESIA
15
MEA, COMMUNITY OF OPPORTUNITIES
1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi: • Aliran bebas barang • Aliran bebas sektor Jasa (a.l. Jasa Konstruksi, Jasa Logistik, Jasa Pariwisata) • Aliran bebas investasi • Aliran modal lebih bebas • Arus bebas tenaga kerja terampil (disepakati MRA untuk memudahkan perpindahan tenaga
profesional (a.l. Insinyur))
2. Kawasan Ekonomi berdaya saing tinggi • Kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standard ASEAN (a.l. Asean Highway)
3. Pembangunan Ekonomi yang setara • Pengembangan UKM
4. Integrasi dalam Ekonomi Global • Kerjasama ASEAN dengan a.l. China, Eropa, Jepang, India, Australia-New Zealand, dll
BERLAKUNYA MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)
TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
DEMOGRAFI & KOHESI SOSIAL
Populasi Penduduk Perkotaan:
dalam 4 dekade (1970 – 2010), meningkat 6 kali lipat
48,39% ~ 126,89 juta jiwa (2010) 70,02% ~ 183,66 juta jiwa (2035)
Rata-rata pertumbuhan Penduduk per tahun 2,75%
PENATAAN RUANG PERKOTAAN
Pengendalian urban sprawl
52,1% ~ 136,63 juta jiwa (2015) Tingkat Urbanisasi:
Berdasarkan New Urban Agenda, UN-HABITAT
EKONOMI PERKOTAAN
Kontribusi perkotan terhadap
PDRB Nasional 74%
Pada level perkotaan, kecenderungan populasi penduduk perkotaan terus meningkat yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan perkotaan yang merefleksikan belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur PUPR. Di sisi lain, penanganan perkotaan merupakan kebutuhan yang strategis karena perkotaan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan.
Rumah..sanitasi..air bersih ..sampah..air limbah..jalan..RTH dll
17
TANTANGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
SULAWESI: 6.01%thd PDB Pertanian, konstruksi, perdagangan
10.5% 6.3%
5.6% 4.5% 26.4%
6.7% 12.2% 3.4%
19.0% 4.5% 5.6%
8.6%
Pertanian, pariwisata, perdagangan
Tingkat Kemiskinan Daerah, per 2017 Source: BPS
Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2016-2017, YoY Source: BPS
NUSTRA: 1.58% thd PDB
JAWA & BALI: 60.14% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan,
konstruksi
PAPUA: 1.96%thd PDB Pertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan
SUMATERA: 21.36% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 8.45% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian
Pada tataran wilayah, permasalahan yang dihadapi berupa keterbatasan konektivitas, disparitas wilayah, dan eksploitasi sumber
daya alam yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai ilustrasi, terdapat disparitas pada Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana dukungan infrastruktur lebih terkonsentrasi di KBI
MALUKU: 0.51% thd
PDB
6.5%
12.4%
12.4%
3. Tuntutan dan TARGET ASN PUPR ke Depan
18
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SDM PUPR KE DEPAN Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang handal
Sebagai pelayan publik yang mumpuni dengan berpegang teguh pada
integritas
1. PROFESIONAL
Berdaya saing tinggi dengan
mengutamakan prinsip kerjasama
dan kemitraan
2. KOMPETITIF 3. KOMPETEN
Memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan dalam
pembangunan infrastruktur
BPSDM • TANTANGAN SDM PUPR 2015 - 2019
Tantangan ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA
• GLOBALISASI • COMPETITIVE ANTAR
NEGARA • TEKNOLOGI INFORMASI &
DIGITASI • HIGH COLLABARATION
SMART ASN PUPR
1. BERWAWASAN GLOBAL
2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING
3. DAYA NETWORKING TINGGI
4. INOVATIF DAN BERJIWA SENI
2019
ASN
PU
PR Y
ANG
DIH
ARP
KAN
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• UPAYA/PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN
a. Standar kompetensi dapat secara resmi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.
b. Unit kompetensi akan disusun lebih spesifik berdasarkan jenis keahlian yang dibutuhkan
c. Pelaksanaan penilaian kompetensi, potensi dan kinerja seluruh pegawai PUPR (pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja)
d. Pengembangan Sistem Karir Pegawai
Penetapan Standar Kompetensi dan Persyaratan Jabatan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22
Transformasi Manajemen PNS Visi dan Misi
Manajemen ASN
Visi dan Misi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN)
BPSDM
23
Talent Matriks
5/14/2019
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI PUPR (PANCA PANDEGHA)
INTEGRITAS
Percaya
Perkataan
Konsisten
Tindakan
Kadar Integritas
Jujur Mengikuti Nurani
Konsisten Jujur Mengikuti Nurani
Berani Konsisten Jujur Mengikuti Nurani
1
2
3 Godaan
Resiko
Beberapa Piranti membangun Integritas
• Penerapan Kode Etik
• Komitmen Pakta Integritas
• Penegakan Disiplin
• Fasilitasi Pengaduan Masyarakat
• Peningkatan kompetensi SDM
GRATIFIKASI • Berhubungan dengan jabatan • Bersifat tanam budi • Tidak membutuhkan kesepakatan
• Ada kesepakatan • Biasanya dilakukan secara rahasia
dan tertutup
• Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa • Penyalahgunaan kuasa
PEMERASAN
SUAP Pahami
Bedanya
Tugas pembangunan infrastruktur yang begitu berat dengan kondisi sdm saat ini masih perlu perbaikan/peningkatan dan tantangan ke depan yang competitive tidak ada jalan lain yaitu perlu segera melakukan perubahan mindset dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur
PERUBAHAN MINDSET
DASAR HUKUM PERUBAHAN MINDSET
30
1. Undang undang no.25/2009 , tentang : Pelayanan Publik
2. Undang undang no. 5/2014, tentang : Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah no. 53/2010, tentang ; Disiplin PNS
4. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara no. 27/2014, tentang : Penyelenggaraan Negara
5. Permen PUPR no. 7/2017, tentang ; Kode Etik dan Kode Perilaku
HAKEKAT PERUBAHAN mindset
• Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan pola pikir (mindset) aparatur negara. Kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional menjadi pondasi dan esensi strategis yang menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.
5/14/2019
Memiliki mindset yang positif perlu dimiliki karena dengan memiliki pola pikir positif bisa mempengaruhi kehidupan kita, lingkungan dan orang-orang disekitar kita.
BPSDM • PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA SDM APARATUR
DILAYANI MENJADI MELAYANI
MEMBERIKAN PELAYANAN BIROKRASI YANG CEPAT, MUDAH DAN MURAH
ASN YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN VISIONER
INOVATIF DAN BERJIWA SENI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
EASY
1. bekerja sebagai Ibadah, JABATAN HANYA ALAT BUKAN TUJUAN
2. menghindari sikap tidak terpuji,
3. bekerja secara profesional,
4. Berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus,
5. Menjadi pelayan dan pengayom masyarakat,
6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku
7. Tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.
REFORM DAN PERUBAHAN POLA PIKIR
POLA PIKIR
Sistim kepercayaan /Sistim Nilai yg ada
Nilai-nilai Keluarga
Pendidikan
Lingkungan diluar
KARAKTER
SIKAP
PERILAKU
MIND SET ( POLA PIKIR)
konflik kepentingan Apa itu konflik kepentingan ? Situasi yang menimbulkan Potensi penyalah gunaan kewenangan yang merugikan institusi
Apa BAHAYA konflik kepentingan ? Inkonsisten, tidak adil
Apa saja BENTUK konflik kepentingan ?
Apa saja AKIBAT konflik kepentingan ? Kepercayaan publik turun, biaya mahal,
Bentuk konflik kepentingan
SITUASI yg berpotensi 1. Menerima imbalan 2. Penggunaan aset jabatan utk pribadi/gol 3. Pembocoran rahasia 4. Perangkapan jabatan 5. Akses khusus melanggar prosedur 6. Pengawasan tidak optimal 7. Menilai hasil kerja sendiri 8. Memberikan informasi lebih dri yang diperlukan yg
menguntungkan pihak lain/memberikan peluang lebih 9. Hubungan Afiliasi / hubungan keluarga
1. BERFIKIR POSITIF , bersyukur 2. Berani mencoba dan berani gagal 3. Fokus, bekerja tuntas 4. Siap kerja keras 5. Konsisten dan sabar 6. Komitmen 7. Pantang menyerah
POLA PIKIR MENUJU KEBERHASILAN
Contoh : REALISASI PERUBAHAN MINDSET PADA KEMENTERIAN PUPR
Contoh : REALISASI PERUBAHAN MINDSET PADA KEMENTERIAN PUPR
TATA KELOLA/ MANAJMEN DAN PENGEMBANGAN ASN PUPR
PROGRAM/PERENCANAAN
PENGADAAN /PELELANGAN KEGIATAN
PELAKSANAAN DILAPANGAN
POLA PEMBANGUNAN
PELAYANAN PUBLIK
PENGADAAN LAHAN
SUMBER DANA
3
1
8 7
6 5
4
2
RANGKUMAN BAHAN DISKUSI
PILIH SATU BAHAN DISKUSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
PERUBAHAN MINDSET SEPERTI APA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGAMANAN PANTAI
KOMITMEN APA YANG KITA LAKUKAN DALAM
MEWUJUDKAN INSAN PUPR YG BERKUALITAS DALAM PENGAMANAN PANTAI
Semoga bermanfaat
Top Related