PERUBAHAN MINDSET

PELATIHAN PEJABAT INTI SATKER KEGIATAN SDA

Disampaikan oleh: Dr. A. Hasanudin, ME

Balai Diklat PUPR wil I Medan , 13 Mei 2019

PENDIDIKAN

1987 : Civil Engineering, University of Roorkee 1988 : Master of Civil Engineering, University of Roorkee 2004 : Doktor Bidang Teknik Sipil, UNPAR Bandung

PENGALAMAN KERJA Jan 2018 – saat ini 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015

2013 – 2014 2011 – 2013 2005 – 2011

1999 – 2002

: Widyaiswara Utama PUPR : Sekretaris Badan Pengembangan SDM : Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. : Direktur Bina Program, Ditjen SDA. : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN. : Pinpro PSAPB Ciliwung Cisadana

DIKLAT KEPEMIMPINAN

2013 : Lemhannas XLIX 2005 : SPAMEN/SESPA/SESPANAS/DIKLAT PIM TK. II 1996 : SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III 1992 : SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV

Dr. A. Hasanudin, ME

Pangkat/gol : IV/D

Tempat & Tanggal Lahir

Bandung, 29 Mei 1959

Alamat

Jl. Pengadilan D.20 Klender, Jakarta Timur

Mengapa perubahan mindset ini sangat mendesak

Tuntutan dan Target ASN PUPR ke Depan

Amanah perundangan/Renstra PUPR 2014-2019

Dasar Hukum Perubahan Mindset

Kegiatan/Proyek Strategis Nasional

Hakekat Perubahan Mindset

Isu Globalisasi Ekonomi

Realisasi Perubahan Mindset di PUPR

Agenda Pelatihan

1 5

2 4

3

4

6

8

U1

Slide 3

U1 USER, 9/29/2018

Mengapa PERUBHAN MINDSET ini diperlukan/menjadi

keharusan ???

4

1. Amanah Perundangan dan Tugas Pembangunan

5

PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

• TUR • BIN • BANG • WAS

a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014)

b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014)

c. Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014)

d. Akses perumahan layak mencapai 100%

e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014)

f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014)

g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014)

h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi

i. Areal irigasi yang dijamin dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i.

j. Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik

SASARAN RPJMN 2015-2019

SASARAN RPJMN 2015-2019 ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS

PENINGKATAN KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Gambaran Umum saat ini

1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai

2. Pembangunan Kereta api masih terbatas.

3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi

4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan

5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas

6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi

7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana

8. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air

KERANGKA PELAKSANAAN

Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN

Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

KEBIJAKAN & STRATEGI KEBIJAKAN & STRATEGI

Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR

Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat

Optimalisasi neraca air domestik

Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan

kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air

Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas.

Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan.

Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.

Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.

Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan

PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL

PERKOTAAN

PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Arahan RPJPN (untuk RPJMN III)

Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada

sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0%

Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR

7

DUKUNGAN SEKTOR JALAN • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru • terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan • terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di

Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA

SEKTOR PERUMAHAN

Akses Air Minum Layak

KONDISI AKHIR THN

2014

70 %

TARGET AKHIR THN

2019

100 %

Kawasan permukiman kumuh

perkotaan 38.431 Ha 0 ha

Akses Sanitasi Layak 62 % 100 %

• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit

• Pembangunan Rumah Khusus: 50.000 unit

• Pembangunan Rumah Susun untuk MBR: 550.000 unit

• Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 450.000 unit

29.859 m Pembangunan

jembatan

2.650 km Pembangunan

jalan baru

1.000 km Pembangunan

jalan tol (pemerintah &

swasta)

3.073 km Peningkatan

kapasitas jalan nasional

19.951 m Peningkatan

jembatan

SEKTOR CIPTA KARYA

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019

SEKTOR SUMBER DAYA AIR

65 Pembangunan

waduk

1 juta hektar Pembangunan jaringan

irigasi baru

3 juta hektar Rehabilitasi jaringan irigasi

500 km Pembangunan

DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai

3.000 km Pembangunan

sarana & prasarana

pengendali banjir 67,52 m3/detik

Pembangunan/ peningkatan sarana &

prasarana pengelolaan air baku

500 km Pembangunan

DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai

SEKTOR SUMBER DAYA AIR

65 Pembangunan

waduk

1 juta hektar Pembangunan jaringan

irigasi baru

3 juta hektar Rehabilitasi jaringan irigasi

500 km Pembangunan

DrDrinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai

3.000 km Pembangunan

sarana & prasarana

pengendali banjir

67,52 m3/detik Pembangunan/ peningkatan

sarana & prasarana pengelolaan air baku 500 km

Pembangunan DrDrinking& peningkatan

sarana & prasarana pengamanan pantai

Rentra Ditjen SDA 2014-2019

PROYEK STRATEGIS NASIONAL – BIDANG PUPR (PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2016)

• Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (panjang jalan +1757,79 km)

• Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol

• Program Satu Juta Rumah

• Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal

• Pembangunan 60 Bendungan

• Pembangunan Tanggul Penahan Banjir

Adanya Tantangan Pembangunan Infrastruktur yang Semakin Besar

Tahap 1 : 603.516 unit Tahap 2 : 98.020 unit Tahap 3 : 173.803 unit

P E M B A N G U N A N 54 BENDUNGAN [2-2]

SELESAI 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tugu Lolak Napun Gete Leuwikeris Ladongi Kuwil Kawangkoan Way Sekampung Cipanas Way Apu Temef Semantok Pamukkulu Margatiga Lausimeme Sidan Komering III/Tigadihaji

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Bener Randugunting Mbay Sadawarna Bolanghulu Bagong Rukoh Jenelata Pelosika Kolhua Tiro Matenggeng Rokan Kiri Meninting Telaga Waja

SELESAI

> 2019

1. Teritip (2016) 2. Raknamo (2017)

SELESAI 2019 SELESAI 2018

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuningan Bendo Tukul Gongseng Keureuto Karian Tapin Karalloe Pidekso

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Marangkayu Tanju Rotiklod Gondang Logung Sei Gong Mila Passeloreng Sindang Heula

10. Sukamahi 11. Ciawi 10.Bintang Bano

B E N D U N G A N U S U L A N B A R U SURAT MENTERI PUPR PR.01.04.-MN/401 TANGGAL 27 MARET 2018

TENTANG PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN DAFTAR PSN

BENDUNGAN BERINGIN SILA

NTB (Rp. 1,58 T)

Volume 40,53 juta m3 Irigasi 4.300 Ha Air Baku 0,76 m3/det Listrik 1,44 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2021

BENDUNGAN MANIKIN NTT

(Rp. 1,29 T) Volume 23,41 juta m3 Irigasi 310 Ha Banjir 179 m3/det Air Baku 0,7 m3/det Listrik 0,13 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2022

BENDUNGAN DIGOEL PAPUA (Rp.

1,44 T)

BENDUNGAN JLANTAH JATENG

(Rp. 0,60 T) • • • • • •

3 3 Volume 233,54 juta m Irigasi 5.502 Ha Air Baku 0,01 m /det Listrik 65,2 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2023

Volume 11,96juta m Irigasi 1.494 Ha

• • • • •

• • • • •

• • • • •

3 3 Air Baku 0,15 m /det Listrik 0,63 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2020

BENDUNGAN LAMBAKAN

KALTIM (Rp. 3,3 T)

Volume 718 juta m Irigasi 18.500 Ha Banjir 215 m /det

BENDUNGAN JRAGUNG JATENG (Rp. 2 T)

Volume 177 juta m3 Irigasi 18.500 Ha Air Baku 2 m3/det Listrik 6 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023

BENDUNGAN RIAM KIWA

KALSEL (Rp. 2,2 T)

Volume 110,57 juta m3 Irigasi 1.791 Ha Air Baku 1 m3/det Listrik 0,92 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023

BENDUNGAN TAMBLANG

BALI (Rp. 0,713 T)

Volume 2,95 juta m3 Irigasi 1.437 Ha Air Baku 0,05 m3/det Listrik 0,15 MW Masa Pelaksanaan 2018 – 2021

3 • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

3

3 Air Baku 12 m /det Listrik 15 MW Masa Pelaksanaan 2019 – 2023

= Konstruksi mulai tahun 2018 = Konstruksi mulai tahun 2019

24

2. Isu GLOBALISASI Perekonomian dan

Pembangunan

13

Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)

Tahun Ranking 2010 – 2011 44

2011 – 2012 46

2012 - 2013 50

2013 - 2014 38

2014 - 2015 34

2015 - 2016 37

2016 - 2017 41

2017-2018 36

Singapura Malaysia Thailand Indonesia Brunei D. Vietnam

Indeks Daya Saing Infrastruktur

2 22 43 52 60 79

Keseluruhan Infrastruktur

2 21 67 68 51 89

Jalan 2 23 59 64 33 92

Rel Kereta Api 4 14 72 30 n/a 59

Pelabuhan 2 20 63 72 74 82

Transportasi Udara

1 21 39 51 63 103

Tahun Ranking

2010 – 2011 90

2011 – 2012 82

2012 - 2013 92

2013 - 2014 82

2014 - 2015 72

2015 - 2016 62

2016 - 2017 60

2017-2018 52

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia

Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018 (World Economic Forums)

14

GCI 2017-2018 Rankings Indonesia 36

Singapore 3

Malaysia 23

Thailand 32

Vietnam 55

Brunei Darussalam 46

TANTANGAN DAYA SAING GLOBAL INDONESIA

15

MEA, COMMUNITY OF OPPORTUNITIES

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi: • Aliran bebas barang • Aliran bebas sektor Jasa (a.l. Jasa Konstruksi, Jasa Logistik, Jasa Pariwisata) • Aliran bebas investasi • Aliran modal lebih bebas • Arus bebas tenaga kerja terampil (disepakati MRA untuk memudahkan perpindahan tenaga

profesional (a.l. Insinyur))

2. Kawasan Ekonomi berdaya saing tinggi • Kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standard ASEAN (a.l. Asean Highway)

3. Pembangunan Ekonomi yang setara • Pengembangan UKM

4. Integrasi dalam Ekonomi Global • Kerjasama ASEAN dengan a.l. China, Eropa, Jepang, India, Australia-New Zealand, dll

BERLAKUNYA MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)

TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

DEMOGRAFI & KOHESI SOSIAL

Populasi Penduduk Perkotaan:

dalam 4 dekade (1970 – 2010), meningkat 6 kali lipat

48,39% ~ 126,89 juta jiwa (2010) 70,02% ~ 183,66 juta jiwa (2035)

Rata-rata pertumbuhan Penduduk per tahun 2,75%

PENATAAN RUANG PERKOTAAN

Pengendalian urban sprawl

52,1% ~ 136,63 juta jiwa (2015) Tingkat Urbanisasi:

Berdasarkan New Urban Agenda, UN-HABITAT

EKONOMI PERKOTAAN

Kontribusi perkotan terhadap

PDRB Nasional 74%

Pada level perkotaan, kecenderungan populasi penduduk perkotaan terus meningkat yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan perkotaan yang merefleksikan belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur PUPR. Di sisi lain, penanganan perkotaan merupakan kebutuhan yang strategis karena perkotaan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan.

Rumah..sanitasi..air bersih ..sampah..air limbah..jalan..RTH dll

17

TANTANGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI

SULAWESI: 6.01%thd PDB Pertanian, konstruksi, perdagangan

10.5% 6.3%

5.6% 4.5% 26.4%

6.7% 12.2% 3.4%

19.0% 4.5% 5.6%

8.6%

Pertanian, pariwisata, perdagangan

Tingkat Kemiskinan Daerah, per 2017 Source: BPS

Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2016-2017, YoY Source: BPS

NUSTRA: 1.58% thd PDB

JAWA & BALI: 60.14% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan,

konstruksi

PAPUA: 1.96%thd PDB Pertambangan, pertanian, dan

administrasi pemerintahan

SUMATERA: 21.36% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan,

pertambangan

KALIMANTAN: 8.45% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian

Pada tataran wilayah, permasalahan yang dihadapi berupa keterbatasan konektivitas, disparitas wilayah, dan eksploitasi sumber

daya alam yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai ilustrasi, terdapat disparitas pada Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana dukungan infrastruktur lebih terkonsentrasi di KBI

MALUKU: 0.51% thd

PDB

6.5%

12.4%

12.4%

3. Tuntutan dan TARGET ASN PUPR ke Depan

18

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SDM PUPR KE DEPAN Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang handal

Sebagai pelayan publik yang mumpuni dengan berpegang teguh pada

integritas

1. PROFESIONAL

Berdaya saing tinggi dengan

mengutamakan prinsip kerjasama

dan kemitraan

2. KOMPETITIF 3. KOMPETEN

Memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan dalam

pembangunan infrastruktur

BPSDM • TANTANGAN SDM PUPR 2015 - 2019

Tantangan ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA

• GLOBALISASI • COMPETITIVE ANTAR

NEGARA • TEKNOLOGI INFORMASI &

DIGITASI • HIGH COLLABARATION

SMART ASN PUPR

1. BERWAWASAN GLOBAL

2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING

3. DAYA NETWORKING TINGGI

4. INOVATIF DAN BERJIWA SENI

2019

ASN

PU

PR Y

ANG

DIH

ARP

KAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• UPAYA/PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

a. Standar kompetensi dapat secara resmi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.

b. Unit kompetensi akan disusun lebih spesifik berdasarkan jenis keahlian yang dibutuhkan

c. Pelaksanaan penilaian kompetensi, potensi dan kinerja seluruh pegawai PUPR (pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja)

d. Pengembangan Sistem Karir Pegawai

Penetapan Standar Kompetensi dan Persyaratan Jabatan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

22

Transformasi Manajemen PNS Visi dan Misi

Manajemen ASN

Visi dan Misi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN)

BPSDM

23

Talent Matriks

5/14/2019

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI PUPR (PANCA PANDEGHA)

INTEGRITAS

Percaya

Perkataan

Konsisten

Tindakan

Kadar Integritas

Jujur Mengikuti Nurani

Konsisten Jujur Mengikuti Nurani

Berani Konsisten Jujur Mengikuti Nurani

1

2

3 Godaan

Resiko

Beberapa Piranti membangun Integritas

• Penerapan Kode Etik

• Komitmen Pakta Integritas

• Penegakan Disiplin

• Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

• Peningkatan kompetensi SDM

GRATIFIKASI • Berhubungan dengan jabatan • Bersifat tanam budi • Tidak membutuhkan kesepakatan

• Ada kesepakatan • Biasanya dilakukan secara rahasia

dan tertutup

• Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)

• Bersifat memaksa • Penyalahgunaan kuasa

PEMERASAN

SUAP Pahami

Bedanya

Tugas pembangunan infrastruktur yang begitu berat dengan kondisi sdm saat ini masih perlu perbaikan/peningkatan dan tantangan ke depan yang competitive tidak ada jalan lain yaitu perlu segera melakukan perubahan mindset dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur

PERUBAHAN MINDSET

DASAR HUKUM PERUBAHAN MINDSET

30

1. Undang undang no.25/2009 , tentang : Pelayanan Publik

2. Undang undang no. 5/2014, tentang : Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah no. 53/2010, tentang ; Disiplin PNS

4. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara no. 27/2014, tentang : Penyelenggaraan Negara

5. Permen PUPR no. 7/2017, tentang ; Kode Etik dan Kode Perilaku

HAKEKAT PERUBAHAN mindset

• Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan pola pikir (mindset) aparatur negara. Kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional menjadi pondasi dan esensi strategis yang menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.

5/14/2019

Memiliki mindset yang positif perlu dimiliki karena dengan memiliki pola pikir positif bisa mempengaruhi kehidupan kita, lingkungan dan orang-orang disekitar kita.

BPSDM • PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA SDM APARATUR

DILAYANI MENJADI MELAYANI

MEMBERIKAN PELAYANAN BIROKRASI YANG CEPAT, MUDAH DAN MURAH

ASN YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN VISIONER

INOVATIF DAN BERJIWA SENI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

EASY

1. bekerja sebagai Ibadah, JABATAN HANYA ALAT BUKAN TUJUAN

2. menghindari sikap tidak terpuji,

3. bekerja secara profesional,

4. Berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus,

5. Menjadi pelayan dan pengayom masyarakat,

6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku

7. Tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.

REFORM DAN PERUBAHAN POLA PIKIR

POLA PIKIR

Sistim kepercayaan /Sistim Nilai yg ada

Nilai-nilai Keluarga

Pendidikan

Lingkungan diluar

KARAKTER

SIKAP

PERILAKU

MIND SET ( POLA PIKIR)

konflik kepentingan Apa itu konflik kepentingan ? Situasi yang menimbulkan Potensi penyalah gunaan kewenangan yang merugikan institusi

Apa BAHAYA konflik kepentingan ? Inkonsisten, tidak adil

Apa saja BENTUK konflik kepentingan ?

Apa saja AKIBAT konflik kepentingan ? Kepercayaan publik turun, biaya mahal,

Bentuk konflik kepentingan

SITUASI yg berpotensi 1. Menerima imbalan 2. Penggunaan aset jabatan utk pribadi/gol 3. Pembocoran rahasia 4. Perangkapan jabatan 5. Akses khusus melanggar prosedur 6. Pengawasan tidak optimal 7. Menilai hasil kerja sendiri 8. Memberikan informasi lebih dri yang diperlukan yg

menguntungkan pihak lain/memberikan peluang lebih 9. Hubungan Afiliasi / hubungan keluarga

1. BERFIKIR POSITIF , bersyukur 2. Berani mencoba dan berani gagal 3. Fokus, bekerja tuntas 4. Siap kerja keras 5. Konsisten dan sabar 6. Komitmen 7. Pantang menyerah

POLA PIKIR MENUJU KEBERHASILAN

Contoh : REALISASI PERUBAHAN MINDSET PADA KEMENTERIAN PUPR

Contoh : REALISASI PERUBAHAN MINDSET PADA KEMENTERIAN PUPR

TATA KELOLA/ MANAJMEN DAN PENGEMBANGAN ASN PUPR

PROGRAM/PERENCANAAN

PENGADAAN /PELELANGAN KEGIATAN

PELAKSANAAN DILAPANGAN

POLA PEMBANGUNAN

PELAYANAN PUBLIK

PENGADAAN LAHAN

SUMBER DANA

3

1

8 7

6 5

4

2

RANGKUMAN BAHAN DISKUSI

PILIH SATU BAHAN DISKUSI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

PERUBAHAN MINDSET SEPERTI APA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGAMANAN PANTAI

KOMITMEN APA YANG KITA LAKUKAN DALAM

MEWUJUDKAN INSAN PUPR YG BERKUALITAS DALAM PENGAMANAN PANTAI

Semoga bermanfaat