JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau Tahun 2015 Pekanbaru, 24-26 Maret 2015
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2
KEMENKES
Sistematika: Pendahuluan Cara Bayar Faskes & Manfaat JKN Di FKTP
Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN di FKTP
Peran Dinas Kesehatan Kab/Kota & FKTP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENDAHULUAN (1)
3
UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, PERPRES 12 & 111 TH 2013
BPJS KES
SASARAN PBI (86,4 JUTA JIWA), ASKES PNS + ANGG KEL
TNI/PNS + ANGG KEL, POLRI/PNS + ANGG KELUARGA
PENSIUNAN, VETERAN JPK JAMSOSTEK, MASY MAMPU
UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, PERPRES 12 & 111 TH 2013, PERMENKES 69/2013,
PERMENKES 71/2013, PERMENKES 28/2014, PERMENKES 59/2014
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENDAHULUAN (2)
4
Animo masyarakat cukup tinggi menjadi peserta JKN
Pelayanan Kesehatan telah berjalan dengan baik
Tanggapan positip masy terhadap JKN
Dengan adanya JKN saya tidak takut lagi
untuk berobat
JKN sangat membantu saya
bila sakit
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
SUMBER & ALOKASI DANA JKN
5
IURAN NON PBI (PEKERJA DAN
PEMBERI KERJA)
IURAN PBI APBN IURAN PBI APBD
IUR
AN
PES
ERTA
MA
ND
IRI
(PB
PU
)
BIAYA PELAYANAN
KES
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA CADANGAN
ALOKASI DANA JKN
BPJS KES FASKES
BIAYA PELAYANAN
KES
PENDANAAN JKN
JASPEL
DUKUNGAN OPERASIONAL
YANKES
POOLING
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
CARA BAYAR FASKES JKN
6
UUD 1945 (Ps 28, 34), UU No. 40/2004, UU No. 24/2011 PP 101/2012, PERPRES 12 & 111 TH 2013
BPJS KES
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA
KAPITASI & Non Kapitasi
FASKES TK. LANJUTAN
INA CBGs & Non CBGs
Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
7
Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) :
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:
1.Administrasi pelayanan; 2.Pelayanan promotif dan preventif; 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
Yan Kuratif
No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes)
Duk OP
No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes lainnya)
1 2
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENERIMAAN DANA JKN DI FKTP
8
KAPITASI NON KAPITASI
PENERIMAAN DAERAH
DOK ANGGARAN PROG & KEG
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP
9
DASAR REGULASI 1. Peraturan Presiden No. 32/2014
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
2. Permenkes No. 19/2014 Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
3. SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 5 Mei 2014 Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Pentatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda
4. Permenkes No.28/2014 Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
DANA KAPITASI
Perundang undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana yang diterima disetor terlebih dulu ke Kasda)
DANA NON KAPITASI
DASAR REGULASI
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
RUANG LINGKUP PENGATURAN PERPRES
10
Mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD)
Ps. 6 Ay (1), (2), (3)
1. BENDAHARA DANA KAPITASI JKN FKTP
2. REKENING DANA KAPITASI JKN FKTP
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TIAP TAHUN
BAGIAN DARI REK BUD
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KEMENKES
11
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN DI FKTP MILIK PEMDA
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN
PERMENKES No. 19/ 2014
Ps. 12 Ay 5
PERPRES 32/2014 Pasal 12
DANA KAPITASI DIGUNAKAN SELURUHNYA:
Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan
Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN SEKURANG KURANGNYA 60% dari
Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya
untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
RUANG LINGKUP PENGATURAN PERMENKES
12
Pengaturan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum daerah (BLUD).
JASPEL (SEKURANG-KURANGNYA 60% DARI
TOTAL KAPITASI)
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN
DITETAPKAN
SETIAP TAHUN
DENGAN SK
KEPALA DAERAH
MEMPERTIMBANGKAN
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERMENKES 19/2014 Ps. 4, Ay (1), (2), (3)
13
JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA SEMUA
TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga
kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15
PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
a. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN b. KEHADIRAN
JASPEL
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERMENKES 19/2014 Ps. 4, Ay (4), (5), (6)
14
Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30
Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang
diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin
Ketidak hadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran
JASPEL
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERMENKES 19/2014 Ps.5, Ay (1), (2)
15
DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:
a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
DUKUNGAN OP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERMENKES 19/2014 Ps.5, Ay (3), (4)
16
KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA:
a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya
b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
c. Operasional untuk Puskesmas keliling;
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
e. administrasi keuangan dan sistem informasi
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
DUKUNGAN OP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
BELANJA OPERASIONAL YANKES LAINNYA
17
KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KES BELANJA
a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya
Antl; Belanja Makan-Minum, Jasa Profesi NS, Fotocopy bahan, Service ringan alkes, Perjalanan
b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
Antl; Perjalanan, Uang Harian
c. Operasional untuk Puskesmas keliling; Antl; BBM, Penggantian Oli, suku cadang kendaran Pusling
d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
e. administrasi keuangan dan sistem informasi Antl; Perjalanan, Uang Harian, Software dan Hardware untuk SIM, Operasional SIM
PERMENKES 28/2014
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PENGAWASAN
18
PERPRES 32/2014
Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku
Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
PERMENKES 19/2014
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP
19
BPJS KES
1 5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6
1. PERPRES 32/2014, 2. PERMENKES 19/2014 2. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 3. PERMENDAGRI No. 37/2014 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI
UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA
KAPITASI
TH. 2015
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KONTRIBUSI DANA KAPITASI THD KINERJA
20
1. Pelayanan Kesehatan dalam gedung meningkat
2. Kualitas mutu pelayanan meningkat
3. Upaya-upaya promotif dan preventif makin meningkat
4. Penampilan FKTP semakin baik dan menarik
KINERJA FKTP
DANA KAPITASI
DIKELOLA LANGSUNG
FKTP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
UPAYA KESEHATAN DI FKTP
21
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT(UKM)
PROGRAM PRIORITAS
OPERASIONAL
YANKES
JASPEL & DUK OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERAN & TUGAS (1)
22
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (1)
1. Kepala SKPD Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara JKN di FKTP melalui PPKD ke Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Bendahara JKN di FKTP
2. Menyusun Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang telah diusulkan FKTP untuk dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan
3. Menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan
4. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
5. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dan rencana belanja yang diusulkan FKTP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERAN & TUGAS (2)
23
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (2)
6. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja FKTP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sesuai Form 5 & 6 SE Mendagri No. 900/2280/SJ, 2014
7. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dilaporkan FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD
8. Berdasarkan SP3B FKTP tersebut selanjutnya PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP
9. Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
10.Mendokumentasikan (arsipkan) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERAN & TUGAS (3)
24
FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP) (1)
1. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan
2. Kepala FKTP mengusulkan bendahara JKN di FKTP ke Kepala SKPD Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Bendahara JKN di FKTP
3. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah
4. Kepala FKTP menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN ke BPJS Kesehatan
5. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan membukukan semua belanja (pengeluaran) dana Kapitasi dalam Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi.
6. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan (tgl 5) kepada Kepala FKTP
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PERAN & TUGAS (4)
25
FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA (FKTP) (2)
7. Mendokumentasikan (arsipkan) semua bukti-bukti belanja (pengeluaran) dana Kapitasi JKN
8. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab (tgl 10)
9. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
10.Kepala FKTP melakukan pengawasan pada Bendahara Kapitasi JKN dalam hal pembukuan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL 26
KEMENTERIAN KESEHATAN
TERIMA KASIH
Untuk Indonesia yang lebih sehat
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Hotlines: (021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409
www.ppjk.go.id
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES
27
BPJS KES
1 5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6
1. PERPRES 32/2014 2. PERMENKES 19/2014 3. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI
UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 27/2013, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA
KAPITASI KAPITASI
TH. 2014
UU No.17/2003, PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2006 PERMENDAGRI No. 27/2013 PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTP KEMENKES
28
BPJS KES
1 5 4 3 2 12 11 10 9 8 7 6
1. PERPRES 32/2014, 2. PERMENKES 19/2014 2. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ 3. PERMENDAGRI No. 37/2014 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI
UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 37/2014, PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA
KAPITASI
TH. 2015
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
IMPLEMENTASI PERMENKES 28/2014 (1) KEMENKES
29
Point Ketenagaan (Jml Hari Tdk masuk kerja x
Point per hari Ketenagaan) +
(Jml hari kerja efektif Jml Hari Tdk masuk
kerja) +
Variabel Daerah
JUMLAH POINT SELURUH KETENAGAAN DI FKTP X
TOTAL JASPEL YG TELAH
DITETAPKAN
KETERANGAN: Point per hari ketenagaan = Point Ketenagaan/Jlh Hari kerja efektif dlm sebulan CONTOH; Point tenaga Medis = 150 Jumlah Hari kerja efektif sebulan = 25 Point per hari ketenagaan = 150/25 = 6
FORMULA PERHITUNGAN JASPEL
PERMENKES 28/2014
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
CONTOH PEMBAGIAN JASPEL KEMENKES
30
PUSKESMAS SENOYO KAB SENOGORO PROV. JATENG
JUMLAH PESERTA : 11.477 ORANG (PESERTA 10.001 S.D 15.000 )
JUMLAH PEGAWAI : 30 ORANG
BESARAN KAPITASI : 6.000,- per jiwa perbulan TOTAL JASPEL SESUAI SK BUPATI 60% = 41,317,200
TOTAL KAPITASI: Rp. 68.862.000,-
JASPEL DITERIMA
EFEKTIF 1 BL TDK HADIR (K3)-(K5 x K7) + (K4-K5) + K61 2 3 4 5 6 7=(3/4) 8 9
1 DOKTER UMUM (Kepala Pusk) 150 24 4 30 6.25 175 3,609,390
2 DOKTER GIGI 150 24 5 0 6.25 137.75 2,841,105
3 TENAGA BIDAN 60 24 4 0 2.5 70 1,443,756
4 TENAGA BIDAN 60 24 3 0 2.5 73.5 1,515,944
5 TENAGA BIDAN 60 24 4 0 2.5 70 1,443,756
6 TENAGA BIDAN 60 24 4 0 2.5 70 1,443,756
7 PERAWAT ners (TU Pusk) 100 24 3 30 4.17 138.5 2,856,574
8 PERAWAT ners 100 24 2 0 4.17 113.67 2,344,385
9 PERAWAT 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
10 PERAWAT 40 24 4 0 1.67 53.33 1,100,004
11 PERAWAT 40 24 4 0 1.67 53.33 1,100,004
12 PERAWAT 40 24 5 0 1.67 50.67 1,045,004
13 PERAWAT (Bendahara Pusk) 40 24 3 30 1.67 86 1,773,757
PERHITUNGAN
POINT PER ORANGKETENAG
AAN
KEHADIRANJABATAN (K8)/TOTAL POIN X TOTAL JASPEL
CONTOH PERHITUNGAN JASPEL JKN (TANPA VERIABEL DAERAH)
No. PET PUSK
VARIABELPOIN PER ORG
PER HARI
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
CONTOH PEMBAGIAN JASPEL KEMENKES
31
JASPEL DITERIMA
EFEKTIF 1 BL TDK HADIR (K3)-(K5 x K7) + (K4-K5) + K61 2 3 4 5 6 7=(3/4) 8 9
15 PERAWAT 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
16 PERAWAT 40 24 3 0 1.67 56 1,155,005
17 SANITARIAN 40 24 3 0 1.67 56 1,155,005
18 GIZI 40 24 5 0 1.67 50.67 1,045,004
19 GIZI 40 24 5 0 1.67 50.67 1,045,004
20 IMUNISASI 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
21 IMUNISASI 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
22 ANALIS 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
23 PELAKSANA ADMINISTRASI 40 24 3 0 1.67 56 1,155,005
24 PELAKSANA ADMINISTRASI 40 24 3 0 1.67 56 1,155,005
25 PELAKSANA ADMINISTRASI 40 24 2 0 1.67 58.67 1,210,005
26 PELAKSANA ADMINISTRASI 15 24 2 0 0.63 35.75 737,347
27 PELAKSANA ADMINISTRASI 15 24 2 0 0.63 35.75 737,347
28 TENAGA PENUNJANG 15 24 3 0 0.63 34.125 703,831
29 TENAGA PENUNJANG 15 24 3 0 0.63 34.125 703,831
30 TENAGA PENUNJANG 15 24 2 0 0.63 35.75 737,347
2,003.25 41,317,200
PERHITUNGAN
POINT PER ORANGKETENAG
AAN
KEHADIRANJABATAN (K8)/TOTAL POIN X TOTAL JASPEL
JUMLAH TOTAL
No. PET PUSK
VARIABELPOIN PER ORG
PER HARI
Top Related