LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TA. 2016
i
KATA PENGANTAR
Laporan kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini sebagai
pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran perkembangan kegiatan
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2016 baik kegiatan pusat dan
kegiatan daerah.
Dalam laporan ini memuat uraian mengenai kegiatan daerah yang mencakup
realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan Perluasan Sawah, Pengembangan
Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu dan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian. Untuk
kegiatan pusat mencakup Subdit. Basis Data Lahan, Subdit. Perluasan Areal,
Subdit. Optimasi dan Rehabilitasi Lahan, Subdit. Perlindungan Lahan, dan Subbag.
Tata Usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan, ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik
dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menjadi
bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.
Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan
kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini kami sampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan dan semoga laporan ini memberikan manfaat
terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Direktorat
Perluasan dan Perlindungan Lahan.
Jakarta, Desember 2016
Direktur
Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sejalan dengan renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun
2015 – 2019, sasaran kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu
meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status
kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatana sertifikat tanah pertanian.
Program kerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu: 1) terwujudnya
perluasan sawah seluas 132.155 ha; 2) terwujudnya pengembangan pemanfaatan
lahan rawa/gambut terpadu seluas 4.779,5 ha;3) terwujudnya pra sertifikasi dan
pasca sertifikasi sebanyak 63.407 bidang.
Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,
telah ditetapkan sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2) terwujudnya
pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3) terwujudnya pra
sertifikasi dan pasca sertifikasi.Dari pengukuran 3 indikator tersebut disimpulkan
indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas 129.096 ha dari target
132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil, pengembangan pemanfaatan lahan
rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target 4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori
berhasildan pra sertifikasi dan pasca sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407
bidang (81,14%) termasuk kategori berhasil.
Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran konstruksi Rp.
2.142.815.240.000,- terblokir sebesar Rp.77.098.430.431,- sehingga terealisasi
sebesar Rp.2.059.512.811.106,- (99,70%), Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total anggaran
sebesar Rp. 21.273.047.000,- terblokir sebesar Rp. 3.015.907.100,- sehingga
terealisasi sebesar Rp.15.490.908.216,- (84,85%) dan pra sertipikasi Rp.
12.568.249.000 dengan realisasi Rp.10.289.263.000,- (81,87%).
Kendala yang dihadapi selama Tahun 2016, sehingga realisasi prosentase tingkat
capaian untuk beberapa kegiatan kurang dari 100%, diantaranya karena (1)
Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker
daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan
seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan, (2) Adanya
perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan
Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan
membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan
waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK, (3) Pencairan Bantuan Pemerintah
bertahap, Tahap I sebesar 40%, Tahap II dan III sebesar 30%, (4) Kebijakan
penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan
ditunda bayar di Tahun Anggaran 2017, dan (5) Pengaruh faktor alam (iklim) yang
mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................... ii
I.PENDAHULUAN ................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................ 1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .......................... 2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja............................ 3
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia............................... 6
1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan
dan Perlindungan Lahan .................................................... 7
II.PERENCANAAN KINERJA ................................................ 9
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .......................... 9
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ................................... 13
III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi......................................... 17
3.2.Realisasi Anggaran ...................................................... 29
IV.PENUTUP ......................................................................... 31
LAMPIRAN ............................................................................ 32
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
1
mBAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya
penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya
jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi
pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam
menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi
pertanian dari aspek hulu.
Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam
pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian
(pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu
melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian
No.43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang organisasi dan tata kerja
kementerian pertanian, telah ditetapkan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek
pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan bertugas mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut
aspek perluasan dan perlindungan lahan. Sedangkan sasarannya adalah
mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan.
Pelaksanaan kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka
pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan saat ini merupakan
pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah
2010-2014. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, maka dilaksanakan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
2
didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur
Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.
1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal dan pengelolaan
lahan. Sedangkan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan (1)
Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan
lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (2) Pelaksanaan
kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan lahan, optimasi dan
rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (3) Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan, pengendalian lahan,
optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (4) Pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi
dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal dan (5) Pelaksanaan urusan tata
usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan didukung oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon III dan 1
(satu) Tata Usaha, yaitu :
1. Subdirektorat Basis Data Lahan
2. Subdirektorat Perlindungan Lahan
3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan
4. Subdirektorat Perluasan Areal
5. Sub Bagian Tata Usaha
Masing-masing Unit Kerja Eselon III didukung oleh 2 (dua) Unit Eselon IV
yang menangani masalah teknis, sedangkan Sub Bagian Tata Usaha
merupakan unit Eselon IV yang menangani masalah administrasi.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon II Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan dengan susunan organisasi yang terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III,
dan 9 (sembilan) Unit Eselon IV (termasuk Sub Bagian Tata Usaha).
Secara lengkap struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan dari
Eselon II sampai dengan Eselon IV dapat dilihat pada bagan berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015,
maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :
Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan
Subdit Optimasi dan Rehalibitasi
Lahan
Seksi Optimasi
Lahan
Seksi Rehabilitasi
Lahan
Subdit Basis Data
Lahan
Seksi Inventarisasi dan Analisis
Data
Seksi Pemetaan
Subdit Perluasan
Areal
Seksi Penyiapan
Lahan
Seksi Penyiapan
Sarana Prasarana
Subdit Perlindungan
Lahan
Seksi Alih Fungsi Lahan
Seksi Konservasi
Lahan
Subbagian Tata Usaha
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
4
1) Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimibingan teknis dan evaluasi,
serta analisis dan penyajian di bidang basis data lahan. Dalam
melaksanakan tugasnya Subdirektorat Basis Data Lahan
menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan;
b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
basis data lahan;
c) pelaksanaan identifikasi lahan;
d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan;
e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis
data lahan; dan
f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan.
2) Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya
Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan
konservasi lahan
b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan
konservasi lahan
c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
alih fungsi lahan dan konservasi lahan
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alih fungsi lahan
dan konservasi lahan; dan
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi
lahan dan konservasi lahan
3) Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.
Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi
Lahan menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
5
a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi
lahan;
b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi
lahan;
c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
optimasi dan rehabilitasi lahan;
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan
rehabilitasi lahan
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan
rehabilitasi lahan
4) Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang perluasan Areal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan ,
prasarana dan sarana perluasan areal;
b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan
prasarana dan sarana perluasan areal;
c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan
dan prasarana dan sarana perluasan areal; dan
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana
dan sarana perluasan areal.
5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta
kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
6
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dukungan sumber daya manusia
sebanyak 71 orang tersebar pada 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu)
bagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut
1. Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 12 orang.
2. Subdirektorat Perlindungan Lahan sebanyak 15 orang.
3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebanyak 12 orang.
4. Subdirektorat Perluasan Areal sebanyak 12 orang
5. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 20 orang.
Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No.
Unit Kerja
Golongan Total
IV III II THL
1 Direktur 1 - - - 1
2 Subdit Basis Data Lahan 3 8 1 - 12
3 Subdit Perlindungan Lahan 4 10 1 - 15
4 Subdit Perluasan Areal 2 7 1 2 12
5 Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan
1 7 4 - 12
6 Subbag Tata Usaha 1 7 3 8 19
Jumlah 71
Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Berdasarkan Sebaran per Golongan
No. Golongan A B C D E Jumlah
1 Golongan I
2 Golongan II 2 7 9
3 Golongan III 4 19 4 13 40
4 Golongan IV 7 4 1 12
5 THL 10 10
Jumlah 71
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
7
Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan yang berjumlah 71 orang, pegawai golongan IV
sebanyak 12 orang (16,90%), golongan III sebanyak 40 orang (56,34%),
golongan II sebanyak 9 orang (12,68%), dan tenaga harian lepas sebanyak
10 orang (14,08%), seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Pada awal
bulan Desember ada pegawai golongan IV yang meninggal dunia, sehingga
total pegawai di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 70
orang.
Berdasarkan sebaran pejabat di lingkup Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan yang berjumlah 14 orang, terdiri dari pejabat Eselon II
sebanyak 1 orang, pejabat Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon
IV sebanyak 9 orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut :
Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon II, III dan IV
No. Pejabat Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Eselon II 1 - 1
2 Eselon III 2 2 4
3 Eselon IV 6 3 9
Jumlah 9 5 14
1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
1.5.1. Dukungan Anggaran Pusat
Sisa Anggaran
(Rp) % Rp
1Kegiaatan Konservasi
Lahan 1.431.255.000 - 750.013.675 52,40 681.241.325
2Subdit Basis Data
Lahan 2.192.200.000 250.000.000 1.934.715.150 99,61 7.484.850
3 Subdit Perluasan Areal 4.409.842.000 250.000.000 4.153.614.617 99,85 6.227.383
4Subdit Optimasi dan
rehabilitasi 2.375.330.000 250.000.000 2.117.106.099 99,61 8.223.901
5Subdit Perlindungan
Lahan 1.793.190.000 250.000.000 1.521.970.820 98,62 21.219.180
6Sub Bagian Tata
Usaha 8.629.010.000 - 8.599.868.212 99,66 29.141.788
20.830.827.000 1.000.000.000 19.077.288.573 96,20 753.538.427Jumlah
No. Uraian PAGU (Rp)Realisasi
Blokir
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
8
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016
medapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,-, namun
ada dana pusat yang terblokir yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana
Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk
mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis
Data Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar
Rp. 4.409.842.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp.
2.375.330.000,-, Perlindungan Lahan sebesar Rp. 1.793.190.000,-, dan
kegiatan Konservasi Lahan sebesar Rp. 1.431.255.000,-, Sub Bagian Tata
Usaha sebesar Rp. 8.629010.000,-. Dari total anggaran tersebut telah
terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,- (96,20%) dan sisa anggaran
pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 753.538.427,-.
1.5.2.. Dukungan Anggaran Daerah
(Rp) %
1 Perluasan Sawah 2.142.815.240.000 77.098.430.431 2.059.512.811.106 99,70
2 Pengembangan Pemanfaatan
Lahan Rawa Gambut Terpadu 21.273.047.000 3.015.907.100 15.490.908.216 84,85
3 Pra sertipikasi 12.568.249.000 - 10.289.263.000 81,87
2.176.656.536.000 80.114.337.531 2.085.292.982.322Jumlah
No. Uraian PAGU (Rp)Realisasi
Blokir (Rp)
Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran
konstruksi Rp. 2.142.815.240.000,-, Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total
anggaran sebesar Rp. 21.273.047.000,- dan pra sertipikasi Rp.
12.568.249.000,-.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Program pembangunan perluasan dan perlindungan lahan pertanian dijabarkan
dalam Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015
– 2019. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 diuraikan secara detail
dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon
III. Sementara itu, Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja yang
ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud kontrak kinerja.
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015
– 2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang
tercantum dalam Renstra Direkorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
serta 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian
swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan,
peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan
kesejahteraan petani.
Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah menciptakan
keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan
peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian
pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan
optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara
pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian
menetapkan perluasan areal seluas 1 juta ha untuk tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan
tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai salah satu
kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek
hulu ditugaskan untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan
sasaran akhir pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan
nasional.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
10
Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang
dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :
2.1.1 Visi dan Misi
Visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan
ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak
peningkatan produksi pertanian.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :
1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan
dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam
perencanaan perluasan dan perlindungan lahan.
2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan.
3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.
4. Melaksanakan perlindungaan lahan pertanian.
5. Menerapkan usahatani dengan memperhatikan kaidah konservasi
lahan pertanian.
6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara
Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan
Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian perluasan dan perlindungan lahan.
7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat
dan daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah :
1. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi
numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam rangka
mempermudah perencanaan dan pengendalian pemanfataan lahan
pertanian.
2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas
tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan
masyarakat.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
11
3. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan rawa gambut
dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan
4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayaah Kabupaten/Kota.
5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan
lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.
6. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
7. Mendorong dan fasilitasi pra sertifikasi lahan dalam rangka
peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.
Sasaran pelaksanaan pembangunan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat
melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di
seluruh Indonesia.
2. Terwujudnya perluasan areal pada kawasan tanaman pangan untuk
sawah berdasarkan survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) dan
pemetaan desain cetak sawah.
3. Terwujudnya pemanfaatan lahan rawa gambut terpadu.
4. Tersedianya dokumen pra sertipikasi.
5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan
daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW atau
dokumen/peraturan daerah.
2.1.3 Arah Kebijakan
Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus
dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan
Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
12
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik,
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I
lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1)
data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan
sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan
berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang
terkait lainnya.
3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi
Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air,
kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan,
terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Masyarakat.
4. Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Lahan meliputi berbagai
kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan,
pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam
kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang
nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang
nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian
yang terkait.
5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta
otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan
pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua
rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
13
2.1.4 Rencana Aksi
Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan
dalam rangkaian waktu periodik antara lain sebagai berikut :
1) Penerbitan pedoman teknis kegiatan
2) Sosialisasi Kegiatan
3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi
4) Pengawalan pemberkasan dokumen
5) Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik
7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan
8) Pelaporan
2.1.5 Program dan Kegiatan
Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian adalah Program Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan
indikator kinerja utama adalah :
1. Jumlah perluasan sawah
2. Jumlah pengembangan dan pemanfaatan rawa gambut terpadu
3. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi.
2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016
Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan
Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Adapun kontrak kerja yang
ditetapkan Direktorat Peluasan dan Perlindungan Lahan sesuai review PK
pada Bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
14
Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2016 (PK) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani
1. Jumlah perluasan sawah
132.155 Ha
2. Jumlah pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu
4.779,5 Ha
3. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi
63.407 Bidang
Sumber data : Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen PSP, 2016
2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan tahun 2016, maka upaya dilakukan melalui
kegiatan utama sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Ha) Realisasi (Ha) Capaian (%)
1. Jumlah perluasan sawah 132.155 129.096 97,69
2. Jumlah pengembangan
pemanfaatan lahan
rawa/gambut terpadu
4.779,5 3.999 83,67
3.Jumlah bidang tanah petani
yang di pra sertifikasi dan pasca
sertifikasi
63.047 51.446 81,60
Meningkatnya luasan areal
pertanian, pengembangan
optimasi lahan, dan
mengendalikan laju alih fungsi
lahan pertanian ke non pertanian
dan mendorong peningkatan
status kepemilikan lahan petani
serta mengevaluasi pemanfaatan
sertipikat tanah petani
1. Perluasan Sawah
Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan
luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan
kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan
untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman
pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
15
mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras
berkelanjutan.
Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan
berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi,
survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan
sawah baru.
Kegiatan perluasan sawah TA.2016 dilaksanakan di 27 provinsi dan
161 kabupaten dengan target alokasi 132.155 ha terealisasi 129.096
ha (97,69%).
2. Pengembangan Rawa Gambut Terpadu
Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu
merupakan upaya optimalisasi lahan rawa untuk lahan pertanian
menjadi sangat diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan
nasional.
Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan pemanfaatan lahan rawa
pasang surut maupun rawa lebak/gambut untuk pertanaman padi,
meningkatkan kualitas kesuburan lahan dan air pada lahan
rawa/gambut secara terpadu untuk pertanaman padi tanpa merusak
lingkungan, meningkatkan produksi dan produktifitas padi lahan
rawa pasang surut dan rawa/gambut secara berkelanjutan.
Alokasi kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan
rawa/gambut terpadu pada awalnya 5.000 ha dengan total anggaran
Rp.20.000.000.000,-. Dikarenakan adanya penghematan, alokasi
kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut
terpadu menjadi 4.779,5 ha dengan total anggaran Rp.
18.257.139.900,- yang tersebar di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Dari
realisasi tersebut luas yang sudah ditanam 78.464 ha. Luasan akan
terus bertambah mengingat waktu pembuatan laporan kinerja ini
kegiatan di lapangan masih tetap berjalan.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
16
3. Pra sertipikasi sertipikasi lahan.
Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian merupakan bagian dari
upaya penguatan hak atas tanah petani dan pemberdayaannya.
Pada dasarnya upaya penguatan hak atas tanah petani
menyinergikan beberapa kegiatan dari berbagai instansi terkait,
khususnya Kementerian Pertanian dan BPN dalam proses
sertipikasi tanah petani. Penguatan hak atas tanah petani melalui
sertipikasi tanah petani dengan cara mudah dan biaya terjangkau,
akan mendorong petani untuk meningkatkan hak atas tanah.
Selanjutnya sertipikat tanah tersebut dapat digunakan sebagai
agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit usahatani dari
perbankan, disamping digunakan untuk menstimulasi petani supaya
tidak mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non pertanian.
Alokasi kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dianggarkan
sebanyak 80.000 bidang dengan total anggaran Rp.
16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi
63.241 bidang dengan anggaran Rp. 12.568.249.000,-.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat
berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup
berhasil (capaian 60 – 79%), (4) kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap
sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan
melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara
membandingkan angka realisasi dengan angka target.
3.1.2. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan
Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian
kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka
realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama
pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan sebagaimana tabel berikut :
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
18
Tabel 6. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016
Sasaran Strategis%
CapaianKesimpulan
3
Jumlah bidang
tanah petani yang
di pra sertifikasi
dan pasca
sertifikasi
63.407 Bdg 51.446 Bdg 81,14 Berhasil
Indikator Kinerja Target
Meningkatnya luasan
areal pertanian,
pengembangan rawa
gambut terpadu, serta
mengendalikan laju
alih fungsi lahan
pertanian ke non
pertanian dan
mendorong
peningkatan status
kepemilikan lahan
petani serta
mengevaluasi
pemanfaatan
sertipikat tanah petani
Realisasi
1.Jumlah perluasan
sawah132.155 Ha 129.096 Ha 97,69 Berhasil
2
pengembangan
rawa gambut
terpadu
4.779,5 Ha 3.999 Ha 83,67 Berhasil
Sumber data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perluasan dan Perindungan Lahan, 2016
Indikator kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,
telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2)
terwujudnya pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3)
terwujudnya pra sertifikasi dan pasca sertifikasi. Dari pengukuran 3 indikator
tersebut disimpulkan indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas
129.096 ha dari target 132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil,
pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target
4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori berhasil dan pra sertifikasi dan pasca
sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407 bidang (81,14%) termasuk
kategori berhasil.
3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan Tahun 2016
Capaian sasaran PK Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu
meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan rawa gambut terpadu,
serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan
mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi
pemanfaatan sertipikat tanah petani, diukur berdasarkan capaian indikator
kinerja utama.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
19
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan alokasi anggaran
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp.
4.105.466.518.000,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya,
capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dikategorikan berhasil.
Sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan sebesar Rp. 2.816.392.779.000,- melalui pelaksanaan
kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat
dikategorikan berhasil. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan
TA. 2016 sebagaimana tabel berikut :
Tabel. 7 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan TA. 2016
%
Capaian
%
Capaian
%
Capaian
1.Jumlah perluasan
sawah18.789 Ha 97,49 20.070 Ha 87,26 129.096 Ha 97,69
2.
Jumlah
pengembangan
optimasi lahan
pertanian
927.404 Ha 97,49 253.321 Ha 99,87
3Pengembangan
metode SRI161.705 Ha 98,70
4
Pengembangan
rawa gambut
terpadu
3.999 Ha 83,67
5
Jumlah bidang
tanah petani yang
di pra sertifikasi
51.446 Bdg 81,14
Indikator KinerjaRealisasi Realisasi
TA. 2015 TA. 2016TA.2014
Realisasi
Sumber Data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014, 2015 dan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,2016
Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Perlindungan
Lahan Tahun 2016 secara lebih terinci adalah sebagai berikut :
3.1.3.1. Kegiatan Perluasan Sawah
Pada TA. 2016 kegiatan perluasan sawah mempunyai target 132.155
ha dengan total anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-. Dari total
anggaran tersebut terdapat dana yang terblokir (selfblocking) sebesar
Rp.77.098.430.431,-.
Hasil Capaian Kinerja
- Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2016
adalah 129.096 Ha dari target 132.155 ha atau sebesar 97,69%.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
20
Secara fisik, kegiatan perluasan sawah masih terus berjalan dan
luasan tersebut masih akan bertambah mengingat masih belum
terlaporkannya keseluruhan realisasi sampai dengan batas
waktu pelaporan. Sementara anggaran untuk kegiatan
konstruksi perluasan sawah terserap sebesar Rp.
2.059.512.811.106,- dari pagu Rp.2.142.815.240.000,- sehingga
realisasi keuangan setelah dikurangi dana yang diblokir adalah
96,20%.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian
sasaran, kegiatan perluasan sawah masuk dalam kriteria
“Berhasil”, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian
sebesar 97,69%. Tidak tercapainya target 100 % disebabkan
hal-hal sebagai berikut :
Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi
cetak sawah kurang akurat
Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan
dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi
mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air
Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan
kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke
lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya
banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi
sangat berat
Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami,
hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan
petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam
di wilayah setempat
Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land
clearing dan masih berada dilokasi sawah.
- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan
anggaran Rp.391.043.080.000.,- tercapai perluasan sawah
seluas 20.070 Ha (87,26%), sedangkan pada tahun 2016
dengan anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-, tercapai perluasan
sawah seluas 129.096 Ha, maka tahun 2016 terlihat ada
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
21
kenaikan capaian perluasan sawah, karena kegiatan perluasan
sawah tahun 2016 dilaksanakan mulai awal tahun, sedangkan
tahun 2015 pelaksanaan kegiatan perluasan sawah
dilaksanakan pada pertengahan tahun.
- Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas
baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi.
Kontribusi dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan
perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha
pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan
indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.
3.1.3.2. Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
Sasaran kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu adalah terealisasinya kegiatan
Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
dengan target 4.779,5 ha yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4
Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.273.047.000,-.
Hasil Capaian Kinerja
- Setelah revisi DIPA tanggal 10 November 2016, terdapat
penambahan anggaran pada DIPA revisi yang tidak sesuai
dengan target awal Rp.20.000.000.000,- menjadi
Rp.21.273.047.000,-
- Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut
Terpadu pada tahun 2016 terealisasi seluas 3.999 Ha dari target
seluas 4.779,5 Ha (83,67%).
- Anggaran kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu terserap Rp.15.490.908.216,- dari Pagu
sebesar Rp. 21.273.047.000,-. sehingga realisasi sampai dengan
Desember 2016 adalah 72,82%.
- Dari pagu anggaran di atas, terdapat selfblocking sebesar
Rp.3.015.907.100,-.
- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian
sasaran, kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu masuk dalam kriteria “Cukup Berhasil”,
hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 72,82 %.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
22
- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan Kabupaten Ogan
Komering Ilir yang mendapatkan alokasi kegiatan seluas 500 ha,
tidak melaksanakan kegiatan ini dan dananya dikembalikan ke
kas negara. Hal ini disebabkan karena lokasi yang telah disiapkan
untuk kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu di Kecamatan SP Padang tergenang
banjir. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti yang semula
ditargetkan melaksanakan kegiatan seluas 500 ha, hanya mampu
melaksanakan seluas 329 ha karena lokasi tidak memenuhi
kriteria. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab Kegiatan
Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
dapat lebih selektif dalam mengusulkan lokasi kegiatan.
3.1.3.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani
Pada tahun 2016, anggaran kegiatan Pra Sertipikasi lahan pertanian
dilaksanakan sebanyak 1.600 paket (80.000 bidang) di 26 Propinsi,
163 Kabupaten/Kota. Total anggaran yang dialokasikan untuk
kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian sebesar Rp.
16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi
62.841 paket untuk Pra Sertipikasi Lahan Pertanian dengan
anggaran menjadi Rp. 12.568.249.000,-.
Hasil Capaian Kinerja
Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian pada tahun 2016
terealisasi sebesar 51.446 bidang dari target 62.841 bidang
(81,95 %).
Anggaran kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian sampai
dengan Desember 2016 terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87
%) dari Pagu sebesar Rp. 12.568.249.000,-
Dari hasil monitoring evaluasi kegiatan di lapangan dan laporan
kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian diperoleh hasil yang
cukup baik.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian
sasaran, kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani masuk dalam
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
23
kriteria (Berhasil), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian
sebesar 81,95 %.
Kontribusi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani yaitu :
- Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani
(CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani
dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan
digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas
Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.
- Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang
telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak
atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra
produksi (obyek) atas tanah yang akan disertipikasi secara
cepat, tepat, mudah, aman
- Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan
obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat
tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3.1.4. Evaluasi Kinerja
3.1.4.1. Kegiatan Perluasan Sawah
- Kegiatan perluasan sawah pada tahun 2015 ditargetkan seluas
23.000 ha dan terealisasi seluas 20.070 ha atau 87,26%. Target
perluasan sawah tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi
200.600 ha, namun terjadi penghematan sehingga target menjadi
132.155 ha dan terealisasi sebesar 129.096 ha atau 97,69%.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan tahun 2015-2019, kegiatan Perluasan sawah
seluas 1.000.000 Ha. Sampai dengan tahun 2016 perluasan sawah
mencapai 149.166 Ha atau 14,92% dari target renstra yang telah
ditetapkan.
Grafik 1. Perkembangan Kegiatan Perluasan Sawah
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
24
3.1.4.2. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu
- Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu
baru dilaksanakan pada tahun 2016 dengan target alokasi 5.000
ha, namun terjadi penghematan sehingga alokasi menjadi 4.779,5
yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.18.257.139.000,-. Kegiatan ini terealisasi
seluas 3.688 Ha dari target seluas 4.779,5 Ha (84,85%).
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pengembangan
Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu seluas 75.000 Ha. Kegiatan
ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.
3.1.4.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani
- Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani baru dilaksanakan tahun
2016. Target kegiatan Pra Sertipikasi Lahan pada tahun 2016
dialokasikan sebesar Rp. 16.000.000.000,- mengalami revisi
menjadi Rp. 12.568.249.000 Sampai dengan Desember 2016
terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87%) dari pagu revisi.
- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pra Sertipikasi
Lahan Petani ditargetkan sebanyak 325.000 bidang dan sampai
dengan tahun 2016 baru terealisasi sebanyak 51.446 bidang atau
15,83%.
Selama periode 2015-2019, capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat
Perluasan dan Perlindungan Lahan tersebut sebagai berikut :
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
25
Tabel 8. Capaian kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Terhadap Target Renstra
2015 2016
1 Jumlah Perluasan Sawah 1.000.000 20.070 128.842 148.912 14,89
2Jumlah Pengembangan rawa
gambut terpadu 20.000 - 3.999 3.999 20
3Jumlah Bidang tanah petani yang
di pra sertipikasi 325.000 - 51.446 51.446 15,83
Indikator SasaranTarget Renstra
2015-2019
Realisasi
TOTAL
% Capaian
terhadap
Target
Renstra
3.1.5. Hambatan dan Kendala serta Upaya Tindak Lanjut
Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu
diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan pada tahun 2016. Untuk itu melalui analisis laporan
serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100% serta
langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang.
3.1.5.1. Hambatan dan Kendala
Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan antara lain :
a. Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi
cetak sawah kurang akurat
b. Tidak semua lokasi kegiatan dilengkapi shop drawing.
c. Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan
dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi
mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air. Atau
sebaliknya ada lokasi yang merupakan rawa lebak dalam dan
rawan terhadap bencana banjir, sehingga ketika puncak musim
hujan, lokasi tenggelam.
d. Koordinasi dan komunikasi antara PPK dengan
kalaklap/kalakgiat belum berjalan intensif, sehingga
penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan kurang berjalan lancar.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
26
e. Tim pengawasan tidak melakukan tugas secara maksimal.
Sehingga masih ada pekerjaan di lapang yang tidak sesuai
dengan kriteria teknis pekerjaan cetak sawah.
f. Dokumen lingkungan (UKL-UPL dan izin lingkungan) terlambat
diterbitkan
g. Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan
kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke
lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya
banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat
berat. Lokasi yang berpencar (spot luasan kecil), sehingga
memakan waktu yang lama untuk mobilisasi alat berat dari satu
lokasi ke lokasi yang lainnya.
h. Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami,
hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan
petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam di
wilayah setempat, dan sumber air terbatas (lokasi sumber air
yang jauh dari lokasi kegiatan perluasan sawah).
i. Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land
clearing dan masih berada dilokasi sawah. Sehingga
mengurangi luas efektif lahan yang bisa digarap petani,
menyulitkan pengolahan tanah, dan menjadi sarang hama tikus.
j. Pengukuran realisasi sering tidak sinkron antara pelaksana dan
pengawas. Sehingga laporan mingguan tidak sama.
k. Masih banyak administrasi kegiatan perluasan sawah yang
belum lengkap, baik dari mulai dokumen perencanaan, laporan
bulanan, maupun laporan akhir.
l. Sawah yang sudah selesai dicetak belum dibuat berita acara
serah terima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),
maupun BAST. Hal ini disebabkan tim PPHP menilai pekerjaan
belum sempurna sesuai kontrak.
m. Dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah melalui APBD I /
dan APBD II, masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten
yang sama sekali tidak mendapat dukungan pembiayaan
tersebut, sehingga menjadi kendala untuk melakukan
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
27
operasional ke lapangan seperti pembinaan, koordinasi, dan
pengumpulan data ke daerah-daerah/kabupaten yang memiliki
potensi areal untuk pencetakan sawah.
n. Adanya penghematan anggaran menjelang akhir tahun
anggaran sehingga proses penyelesaian dokumen anggaran
menghambat realisasi
3.1.5.2. Saran Tindak Lanjut
Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam
rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :
a. Hasil SID dilakukan verifikasi lapang, sehingga diperoleh lokasi
hasil SID yang benar-benar sesuai untuk kegiatan perluasan
sawah baik dari kesesuian lahan maupun luasannya.
b. Pelaksana wajib membuat shop drawing diseluruh lokasi yang
digunakan untuk acuan kerja lapang.
c. Penetapan CP/CL harus dilakukan secara selektif dengan
mengacu pada pedoman teknis kegiatan perluasan sawah.
Memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteria-
kriteria yang menjadi focus kegiatan, diharapkan kedepan
memperoleh lokasi kegiatan yang clean and clear baik dari
lokasi maupun petani, sehingga kegiatan fisik dapat berjalan
sesuai target yang telah ditetapkan
d. Komunikasi yang efektif antara PPK, pelaksana dan semua tim
yang ada dalam kegiatan pelaksanaan cetak sawah secara
swakelola sangat diperlukan. Sehingga pengerjakan fisik
kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
e. Tim pengawas harus bekerja secara optimal sesuai dengan
tugasnya. PPK menegur Tim Pengawas, apabila Tim pengawas
tidak melakukan fungsinya.
f. Pihak dinas berkoordinasi dengan petugas BLHD, agar segera
bisa menilai hasil penyusunan dokumen lingkungan, sehingga
bisa segera dikelurakan izin lingkungan oleh Bupati.
g. Berdasarkan hasil laporan tim pengawas di lapang terkait
kekurangan alat, PPK bisa bersurat ke pelaksana untuk
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
28
menambah alat berat. Untuk menghindari lokasi yang
bervegetasi berat, pihak dinas sebaikanya memilih lokasi yang
bervegetasi ringan sampai dengan sedang. Memilih lokasi yang
hamparan luas dan menghindari spot lokasi yang terlalu banyak.
h. Untuk lokasi yang tidak bisa ditanami karena banjir maupun
kekeringan, maka perlu dilakukan perbaikan CP/CL. Bisa jadi
lokasi yang dicetak memang tidak sesuai dengan kriteria teknis.
Koordinasi dengan pihak Pemda juga bisa dilakukan, untuk
membangun saluran pembuang, pintu/kleb untuk daerah rawa
lebak yang banjir, atau pembuatan bendungan, sumur bor,
mapun pompanisasi untuk daerah-daerah yang kering atau
sumber air tidak tersedia di lokasi kegiatan perluasan sawah.
i. Untuk mengatasi adanya simpukan sisa land clearing maka PPK
membuat teguaran ke pelaksana untuk membersihkan
simpukan, atau mengganti lokasi lain sesuai dengan luas lahan
adanya simpukan. Sehingga tidak mengurangi target luas lahan
yang sudah tercantum dalam kontrak.
j. Pengukuran hasil lokasi kegiatan yang sudah selesai dikerjakan
dilakukan bersama antara tim pelaksana maupun tim pengawas
dengan menggunakan alat pengukur yang sama, misalnya GPS.
Hasil pengukuran ditandatangani bersama antara pelaksana dan
Tim pengawas.
k. Petugas dinas harus melengkapi seluruh administarsi kegiatan
perluasaan sawah, dari mulai dokumen perencanaan, mou,
kontrak sampai dokumen BAST. (sesuai ceklist kelengkapan
administrasi)
l. PPK menegur kalaklap/kalakgiat agar melakukan penyepurnaan
pekerjaan di lapang aagar Tim PPHP dapat menandatangani
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pihak pelaksana harus
melengkapi laporan hasil pekerjaan dengan shop drawing.
m. Dukungan anggaran baik dari APBD I dan APBD II sangat
diperlukan untuk membantu dalam monitoring dan pembinaan
kegiatan perluasan lahan di tahun yang akan datang.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
29
n. Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
o. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
p. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif baik dari
Petugas Daerah maupun Pusat.
3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Mekanisme pelaksanaan kegiatan fisik Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan dilakukan dengan pola dana tugas pembantuan.
3.2. Realisasi Anggaran
3.2.1. Anggaran Kegiatan Pusat
Sisa Anggaran
(Rp) % Rp
1Kegiaatan Konservasi
Lahan 1.431.255.000 - 750.013.675 52,40 681.241.325
2Subdit Basis Data
Lahan 2.192.200.000 250.000.000 1.934.715.150 99,61 7.484.850
3 Subdit Perluasan Areal 4.409.842.000 250.000.000 4.153.614.617 99,85 6.227.383
4Subdit Optimasi dan
rehabilitasi 2.375.330.000 250.000.000 2.117.106.099 99,61 8.223.901
5Subdit Perlindungan
Lahan 1.793.190.000 250.000.000 1.521.970.820 98,62 21.219.180
6Sub Bagian Tata
Usaha 8.629.010.000 - 8.599.868.212 99,66 29.141.788
20.830.827.000 1.000.000.000 19.077.288.573 96,20 753.538.427Jumlah
No. Uraian PAGU (Rp)Realisasi
Blokir
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016
mendapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,- dan total
anggaran diblokir sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana
APBN Rupiah Murni dan Bantuan Luar Negri yang digunakan untuk
mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data
Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perlindungan Lahan sebesar
Rp.1.793.190.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp.
2.375.330.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar Rp. 4.409.842.000,-, Sub
Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 8.629.010.000,-, Kegiatan Konservasi Lahan
sebesar 1.431.255.000,-.
Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,-
(96,20%).
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
30
3.2.2. Anggaran Kegiatan Utama
Anggaran (Rp) Blokir Realisasi%
CapaianKesimpulan
3
Jumlah bidang
tanah petani
yang di pra
sertifikasi dan
pasca sertifikasi
12.568.249.000 - 10.289.263.000 81,87 Berhasil
99,70 Berhasil
2
pengembangan
rawa gambut
terpadu
21.273.047.000 15.490.908.216 84,85 Berhasil
2.059.512.811.10677.098.430.431
3.015.907.100
Indikator Kinerja
1.Jumlah
perluasan sawah2.142.815.240.000
Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016 yang
tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan meliputi 3 kegiatan yaitu Perluasan Sawah, Pengembangan
Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu, serta Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.
Secara rinci target dan realisasi keuangan dari 3 Kegiatan Utama yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Perluasan Sawah yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.142.815.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.059.512.811.106,- atau
99,70%.
b. Kegiatan Pengembangan Rawa Gambut Terpadu mendapat alokasi
sebesar Rp. 21.273.047.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.490.908.216,-
atau 84,85%.
c. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian yang mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 12.568.249.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.289.263.000,-
atau 81,87%.
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Laporan Kinerja Tahun 2016
31
BAB IV PENUTUP
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan, maka dalam rangka mendukung pencapaian target sukses Kementerian
Pertanian (pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi
pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan
kesejahteraan petani) serta program pembangunan sarana dan sarana pertanian,
telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan 2015—2019 sebagai acuan dalam pembangunan dan
pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub sektor
tanaman pangan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun
melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Basis Data Lahan,
Perlindungan Lahan, Pengembangan Rawa Gambut Terpadu, Perluasan Sawah.
Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan
pengelolaan lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya perlindungan
lahan, perluasan areal sawah, pengembangan rawa gambut terpadu, serta
perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak
tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan
perluasan dan pengelolaan lahan 2015—2019. Keberhasilan program/kegiatan,
kinerja, dan pengembangan perluasan dan perlindungan lahan sangat tergantung
dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani, pembina, pemerintah
daerah dan pusat.
Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan perluasan dan
perlindungan lahan, disampaikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang
telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja ke depan.
Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun
2016 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan
berhasil, namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis
dan administrasi yang dihadapi. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan
dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan
perluasan dan pengelolaan lahan pertanian.
LAMPIRAN
Lampiran 2. Kronologis Perubahan Target Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016
a. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 10
Desember 2015
1 Jawa Barat 2.300 36.800.000.000
2 Sumatera Utara 1.000 16.000.000.000
3 Aceh 16.600 265.600.000.000
4 Sumatera Barat 1.730 27.680.000.000
5 Riau 2.785 44.560.000.000
6 Jambi 3.800 60.800.000.000
7 Sumatera Selatan 14.700 235.200.000.000
8 Lampung 15.260 244.160.000.000
9 Kalimantan Barat 19.300 308.800.000.000
10 Kalimantan Tengah 17.300 276.800.000.000
11 Kalimantan Selatan 5.750 92.000.000.000
12 Kalimantan Timur 3.485 55.760.000.000
13 Sulawesi Utara 5.625 90.000.000.000
14 Sulawesi Tengah 6.430 102.880.000.000
15 Sulawesi Selatan 11.270 180.320.000.000
16 Sulawesi Tenggara 12.500 200.000.000.000
17 Maluku 3.350 63.650.000.000
18 Nusa Tenggara Barat 15.250 244.000.000.000
19 Nusa Tenggara Timur 4.775 76.400.000.000
20 Papua 4.600 87.400.000.000
21 Bengkulu 1.750 28.000.000.000
22 Maluku Utara 3.900 74.100.000.000
23 Bangka Belitung 7.800 124.800.000.000
24 Gorontalo 2.650 42.400.000.000
25 Kepulauan Riau 500 8.000.000.000
26 Papua Barat 4.290 81.510.000.000
27 Sulawesi Barat 9.600 153.600.000.000
28 Kalimantan Utara 2.300 36.800.000.000
Total 200.600 3.258.020.000.000
NO Provinsi/ KabupatenTarget Alokasi
Cetak Sawah (ha) Pagu (Rp)
b. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 12
Agustus 2016
1 Jawa Barat 600 9.600.000.000
2 Aceh 2.500 40.000.000.000
3 Sumatera Barat 640 10.242.240.000
4 Riau 950 15.200.000.000
5 Jambi 2.700 43.200.000.000
6 Sumatera Selatan 11.475 183.600.000.000
7 Lampung 11.995 191.920.000.000
8 Kalimantan Barat 16.905 270.480.000.000
9 Kalimantan Tengah 16.550 264.800.000.000
10 Kalimantan Selatan 3.236 51.776.000.000
11 Kalimantan Timur 1.162 18.592.000.000
12 Sulawesi Utara 2.915 46.640.000.000
13 Sulawesi Tengah 5.359 85.744.000.000
14 Sulawesi Selatan 9.940 159.040.000.000
15 Sulawesi Tenggara 6.000 96.000.000.000
16 Maluku 1.525 28.975.000.000
17 Nusa Tenggara Barat 11.537 184.592.000.000
18 Nusa Tenggara Timur 3.216 51.456.000.000
19 Papua 4.150 78.850.000.000
20 Bengkulu 140 2.240.000.000
21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000
22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000
23 Gorontalo 2.090 33.440.000.000
24 Kepulauan Riau 250 4.000.000.000
25 Papua Barat 2.372 45.068.000.000
26 Sulawesi Barat 4.360 69.760.000.000
27 Kalimantan Utara 932 14.912.000.000
Total 132.129 2.142.707.240.000
NO Provinsi/ KabupatenTarget Alokasi
Cetak Sawah (ha) Pagu (Rp)
c. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal
10 November 2016
1 Jawa Barat 500 8.000.000.000
2 Aceh 2.500 40.000.000.000
3 Sumatera Barat 608 9.730.240.000
4 Riau 950 15.200.000.000
5 Jambi 2.580 41.280.000.000
6 Sumatera Selatan 11.475 183.600.000.000
7 Lampung 11.995 191.920.000.000
8 Kalimantan Barat 16.905 270.480.000.000
9 Kalimantan Tengah 16.550 264.800.000.000
10 Kalimantan Selatan 3.236 51.768.000.000
11 Kalimantan Timur 1.162 18.592.000.000
12 Sulawesi Utara 2.855 45.680.000.000
13 Sulawesi Tengah 4.962 79.392.000.000
14 Sulawesi Selatan 9.940 159.040.000.000
15 Sulawesi Tenggara 6.000 96.000.000.000
16 Maluku 1.525 28.975.000.000
17 Nusa Tenggara Barat 11.537 184.592.000.000
18 Nusa Tenggara Timur 2.864 45.824.000.000
19 Papua 4.150 78.850.000.000
20 Bengkulu 140 2.240.000.000
21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000
22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000
23 Gorontalo 2.090 33.440.000.000
24 Kepulauan Riau 237 3.792.000.000
25 Papua Barat 2.272 43.168.000.000
26 Sulawesi Barat 4.260 68.160.000.000
27 Kalimantan Utara 932 14.912.000.000
Total 130.855 2.122.015.240.000
NO Provinsi/ KabupatenTarget Alokasi
(ha) Pagu (Rp)
d. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai Revisi akhir
bulan Desember 2016
1 Jawa Barat 500 8.000.000.000
2 Aceh 2.500 40.000.000.000
3 Sumatera Barat 608 9.730.240.000
4 Riau 950 15.192.000.000
5 Jambi 2.580 41.280.000.000
6 Sumatera Selatan 11.475 183.600.000.000
7 Lampung 11.995 191.920.000.000
8 Kalimantan Barat 16.905 270.480.000.000
9 Kalimantan Tengah 16.550 266.357.000.000
10 Kalimantan Selatan 3.236 47.499.022.000
11 Kalimantan Timur 1.184 18.942.240.000
12 Sulawesi Utara 2.855 45.680.000.000
13 Sulawesi Tengah 4.962 79.392.000.000
14 Sulawesi Selatan 9.940 159.040.000.000
15 Sulawesi Tenggara 6.000 96.000.000.000
16 Maluku 1.525 28.975.000.000
17 Nusa Tenggara Barat 11.537 191.147.766.000
18 Nusa Tenggara Timur 2.864 45.824.000.000
19 Papua 4.150 78.850.000.000
20 Bengkulu 140 2.867.200.000
21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000
22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000
23 Gorontalo 2.090 35.112.000.000
24 Kepulauan Riau 1.537 24.592.000.000
25 Papua Barat 2.272 43.168.000.000
26 Sulawesi Barat 4.260 68.160.000.000
27 Kalimantan Utara 922 14.752.000.000
Total 132.167 2.149.140.468.000
NO Provinsi/ KabupatenTarget Alokasi
(ha) Pagu (Rp)
Lampiran 3. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Target Realisasi Fisik Luas Tanam
Ha Ha Ha
1 Jawa Barat 500 500 500
2 Aceh 2.500 2.450 1.080
3 Sumatera Barat 608 602 253
4 Riau 950 813 616
5 Jambi 2.580 2.580 2.064
6 Sumatera Selatan 11.475 11.475 8.833
7 Lampung 11.995 11.995 10.073
8 Kalimantan Barat 16.905 16.905 10.598
9 Kalimantan Tengah 16.550 16.550 7.208
10 Kalimantan Selatan 3.236 3.000 2.642
11 Kalimantan Timur 1.162 1.162 505
12 Sulawesi Utara 2.855 2.846 2.716
13 Sulawesi Tengah 4.962 4.900 3.344
14 Sulawesi Selatan 9.940 9.940 9.558
15 Sulawesi Tenggara 6.000 6.000 2.911
16 Maluku 1.525 1.610 867
17 Nusa Tenggara Barat 11.537 11.537 3.474
18 Nusa Tenggara Timur 2.864 1.738 580
19 Papua 4.150 4.150 2.287
20 Bengkulu 140 140 109
21 Maluku Utara 1.500 1.460 574
22 Kepulauan Bangka Belitung 7.130 7.130 3.429
23 Gorontalo 2.090 2.090 303
24 Kepulauan Riau 1.537 232 125
25 Papua Barat 2.272 2.372 1.892
26 Sulawesi Barat 4.260 4.260 1.744
27 Kalimantan Utara 932 660 182
Jumlah 132.155 129.096 78.464
No Provinsi
Konstruksi
Lampiran 4. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Revisi Terakhir
Target Realisasi Fisik Luas Tanam
Ha Ha Ha
1 Jawa Barat 500 500 500
2 Aceh 2.500 2.450 1.080
3 Sumatera Barat 608 602 253
4 Riau 950 813 616
5 Jambi 2.580 2.580 2.064
6 Sumatera Selatan 11.475 11.475 8.833
7 Lampung 11.995 11.995 10.073
8 Kalimantan Barat 16.905 16.905 10.598
9 Kalimantan Tengah 16.550 16.550 7.208
10 Kalimantan Selatan 3.236 3.000 2.642
11 Kalimantan Timur 1.184 1.162 505
12 Sulawesi Utara 2.855 2.846 2.716
13 Sulawesi Tengah 4.962 4.900 3.344
14 Sulawesi Selatan 9.940 9.940 9.558
15 Sulawesi Tenggara 6.000 6.000 2.911
16 Maluku 1.525 1.610 867
17 Nusa Tenggara Barat 11.537 11.537 3.474
18 Nusa Tenggara Timur 2.864 1.738 580
19 Papua 4.150 4.150 2.287
20 Bengkulu 140 140 109
21 Maluku Utara 1.500 1.460 574
22 Kepulauan Bangka Belitung 7.130 7.130 3.429
23 Gorontalo 2.090 2.090 303
24 Kepulauan Riau 1.537 232 125
25 Papua Barat 2.272 2.372 1.892
26 Sulawesi Barat 4.260 4.260 1.744
27 Kalimantan Utara 922 660 182
Jumlah 132.167 129.096 78.464
No Provinsi
Lampiran 5. Dokumentasi
a. Dokumentasi Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016
b. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian1,965.9 2,570.2 1,773.6 7,796.8 8,259.7 22,366.2
Meningkatnya luasan areal pertanian,
pengoptimalan lahan, dan
mengendalikan laju alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian serta
mendorong peningkatan status
kepemilikan lahan petani dan
mengevaluasi pemanfaatan sertifikat
tanah petani serta pengembangan basis
data lahanJumlah perluasan sawah (Ha) 23,000 132,155 80,000 383,900 380,945 478.0 2,538.50 1,510.7 7,294.1 7,237.9 19,059.2
Jumlah bidang tanah petani yang di pra-
sertifikasi dan pasca sertifikasi
(Bidang/Persil)
- 63,407 80,000 80,000 85,000 - 12.7 16 16 17 61.7
Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian
(Dokumen) - - - 222 228 - - - 45 57 102.0
Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan
Rawa/Gambut Terpadu (Ha) - 4,779.5 5,000 5,000 5,000 - 19 20 20 20 79.0
Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah - - 150,926 210,856 463,900 - - 226.4 421.7 927.8 1,575.9
Jumlah pengembangan optimasi lahan
pertanian (Ha) 951,301 - - - - 1,144.2 1,144.2
Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha) 163,833 - - - - 343.7 343.7
Flood Management In Selected River Basin
(FMSRB) (dokumen) - - 1 - - - 0.5 - -
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL
ALOKASI
Top Related