LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHANsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN...

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TA. 2016

i

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini sebagai

pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran perkembangan kegiatan

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2016 baik kegiatan pusat dan

kegiatan daerah.

Dalam laporan ini memuat uraian mengenai kegiatan daerah yang mencakup

realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan Perluasan Sawah, Pengembangan

Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu dan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian. Untuk

kegiatan pusat mencakup Subdit. Basis Data Lahan, Subdit. Perluasan Areal,

Subdit. Optimasi dan Rehabilitasi Lahan, Subdit. Perlindungan Lahan, dan Subbag.

Tata Usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan, ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik

dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menjadi

bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan

kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ini kami sampaikan ucapan

terima kasih dan penghargaan dan semoga laporan ini memberikan manfaat

terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Direktorat

Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Jakarta, Desember 2016

Direktur

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun

2015 – 2019, sasaran kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu

meningkatnya luasan areal pertanian, pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju

alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status

kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatana sertifikat tanah pertanian.

Program kerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu: 1) terwujudnya

perluasan sawah seluas 132.155 ha; 2) terwujudnya pengembangan pemanfaatan

lahan rawa/gambut terpadu seluas 4.779,5 ha;3) terwujudnya pra sertifikasi dan

pasca sertifikasi sebanyak 63.407 bidang.

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,

telah ditetapkan sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2) terwujudnya

pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3) terwujudnya pra

sertifikasi dan pasca sertifikasi.Dari pengukuran 3 indikator tersebut disimpulkan

indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas 129.096 ha dari target

132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil, pengembangan pemanfaatan lahan

rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target 4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori

berhasildan pra sertifikasi dan pasca sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407

bidang (81,14%) termasuk kategori berhasil.

Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran konstruksi Rp.

2.142.815.240.000,- terblokir sebesar Rp.77.098.430.431,- sehingga terealisasi

sebesar Rp.2.059.512.811.106,- (99,70%), Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total anggaran

sebesar Rp. 21.273.047.000,- terblokir sebesar Rp. 3.015.907.100,- sehingga

terealisasi sebesar Rp.15.490.908.216,- (84,85%) dan pra sertipikasi Rp.

12.568.249.000 dengan realisasi Rp.10.289.263.000,- (81,87%).

Kendala yang dihadapi selama Tahun 2016, sehingga realisasi prosentase tingkat

capaian untuk beberapa kegiatan kurang dari 100%, diantaranya karena (1)

Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker

daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan

seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan, (2) Adanya

perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan

Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan

membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan

waktu pemahaman dan dokumentasi UPKK, (3) Pencairan Bantuan Pemerintah

bertahap, Tahap I sebesar 40%, Tahap II dan III sebesar 30%, (4) Kebijakan

penghematan/pemotongan anggaran (self blocking) sehingga beberapa kegiatan

ditunda bayar di Tahun Anggaran 2017, dan (5) Pengaruh faktor alam (iklim) yang

mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................... ii

I.PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................ 1

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .......................... 2

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja............................ 3

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia............................... 6

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan

dan Perlindungan Lahan .................................................... 7

II.PERENCANAAN KINERJA ................................................ 9

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .......................... 9

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ................................... 13

III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 17

3.1. Capaian Kinerja Organisasi......................................... 17

3.2.Realisasi Anggaran ...................................................... 29

IV.PENUTUP ......................................................................... 31

LAMPIRAN ............................................................................ 32

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Laporan Kinerja Tahun 2016

1

mBAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya

penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya

jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi

pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam

menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi

pertanian dari aspek hulu.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam

pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan

dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian

(pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu

melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian

No.43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang organisasi dan tata kerja

kementerian pertanian, telah ditetapkan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek

pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian. Selain itu Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan bertugas mendorong upaya penyediaan infrastruktur menyangkut

aspek perluasan dan perlindungan lahan. Sedangkan sasarannya adalah

mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan.

Pelaksanaan kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka

pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan saat ini merupakan

pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah

2010-2014. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, maka dilaksanakan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini



2

didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur

Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal dan pengelolaan

lahan. Sedangkan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan (1)

Penyiapan perumusan kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan

lahan, optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (2) Pelaksanaan

kebijakan dibidang basis data lahan, perlindungan lahan, optimasi dan

rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (3) Penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria dibidang basis data lahan, pengendalian lahan,

optimasi dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal (4) Pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi dibidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi

dan rehabilitasi lahan, dan perluasan areal dan (5) Pelaksanaan urusan tata

usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan didukung oleh 4 (empat) Unit Kerja Eselon III dan 1

(satu) Tata Usaha, yaitu :

1. Subdirektorat Basis Data Lahan

2. Subdirektorat Perlindungan Lahan

3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

4. Subdirektorat Perluasan Areal

5. Sub Bagian Tata Usaha

Masing-masing Unit Kerja Eselon III didukung oleh 2 (dua) Unit Eselon IV

yang menangani masalah teknis, sedangkan Sub Bagian Tata Usaha

merupakan unit Eselon IV yang menangani masalah administrasi.



3

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon II Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan dengan susunan organisasi yang terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III,

dan 9 (sembilan) Unit Eselon IV (termasuk Sub Bagian Tata Usaha).

Secara lengkap struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan dari

Eselon II sampai dengan Eselon IV dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Perluasan dan Perlindungan Lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015,

maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan

Subdit Optimasi dan Rehalibitasi

Lahan

Seksi Optimasi

Lahan

Seksi Rehabilitasi

Lahan

Subdit Basis Data

Lahan

Seksi Inventarisasi dan Analisis

Data

Seksi Pemetaan

Subdit Perluasan

Areal

Seksi Penyiapan

Lahan

Seksi Penyiapan

Sarana Prasarana

Subdit Perlindungan

Lahan

Seksi Alih Fungsi Lahan

Seksi Konservasi

Lahan

Subbagian Tata Usaha



4

1) Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimibingan teknis dan evaluasi,

serta analisis dan penyajian di bidang basis data lahan. Dalam

melaksanakan tugasnya Subdirektorat Basis Data Lahan

menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan;

b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

basis data lahan;

c) pelaksanaan identifikasi lahan;

d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan;

e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis

data lahan; dan

f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan.

2) Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya

Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan

konservasi lahan

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan

konservasi lahan

c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

alih fungsi lahan dan konservasi lahan

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alih fungsi lahan

dan konservasi lahan; dan

e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi

lahan dan konservasi lahan

3) Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi

Lahan menyelenggarakan fungsi:



5

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi

lahan;

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi

lahan;


optimasi dan rehabilitasi lahan;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan

rehabilitasi lahan

e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan

rehabilitasi lahan

4) Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang perluasan Areal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan ,

prasarana dan sarana perluasan areal;

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan

prasarana dan sarana perluasan areal;


penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan

dan prasarana dan sarana perluasan areal; dan

e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana

dan sarana perluasan areal.

5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta

kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.



6

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dukungan sumber daya manusia

sebanyak 71 orang tersebar pada 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu)

bagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut

1. Subdirektorat Basis Data Lahan sebanyak 12 orang.

2. Subdirektorat Perlindungan Lahan sebanyak 15 orang.

3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebanyak 12 orang.

4. Subdirektorat Perluasan Areal sebanyak 12 orang

5. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 20 orang.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.

Unit Kerja

Golongan Total

IV III II THL

1 Direktur 1 - - - 1

2 Subdit Basis Data Lahan 3 8 1 - 12

3 Subdit Perlindungan Lahan 4 10 1 - 15

4 Subdit Perluasan Areal 2 7 1 2 12

5 Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

1 7 4 - 12

6 Subbag Tata Usaha 1 7 3 8 19

Jumlah 71

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Berdasarkan Sebaran per Golongan

No. Golongan A B C D E Jumlah

1 Golongan I

2 Golongan II 2 7 9

3 Golongan III 4 19 4 13 40

4 Golongan IV 7 4 1 12

5 THL 10 10

Jumlah 71



7

Sebaran pegawai menurut golongan di lingkup Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan yang berjumlah 71 orang, pegawai golongan IV

sebanyak 12 orang (16,90%), golongan III sebanyak 40 orang (56,34%),

golongan II sebanyak 9 orang (12,68%), dan tenaga harian lepas sebanyak

10 orang (14,08%), seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Pada awal

bulan Desember ada pegawai golongan IV yang meninggal dunia, sehingga

total pegawai di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 70

orang.

Berdasarkan sebaran pejabat di lingkup Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan yang berjumlah 14 orang, terdiri dari pejabat Eselon II

sebanyak 1 orang, pejabat Eselon III sebanyak 4 orang, dan pejabat Eselon

IV sebanyak 9 orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon II, III dan IV

No. Pejabat Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Eselon II 1 - 1

2 Eselon III 2 2 4

3 Eselon IV 6 3 9

Jumlah 9 5 14

1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1.5.1. Dukungan Anggaran Pusat

Sisa Anggaran

(Rp) % Rp

1Kegiaatan Konservasi

Lahan 1.431.255.000 - 750.013.675 52,40 681.241.325

2Subdit Basis Data

Lahan 2.192.200.000 250.000.000 1.934.715.150 99,61 7.484.850

3 Subdit Perluasan Areal 4.409.842.000 250.000.000 4.153.614.617 99,85 6.227.383

4Subdit Optimasi dan

rehabilitasi 2.375.330.000 250.000.000 2.117.106.099 99,61 8.223.901

5Subdit Perlindungan

Lahan 1.793.190.000 250.000.000 1.521.970.820 98,62 21.219.180

6Sub Bagian Tata

Usaha 8.629.010.000 - 8.599.868.212 99,66 29.141.788

20.830.827.000 1.000.000.000 19.077.288.573 96,20 753.538.427Jumlah

No. Uraian PAGU (Rp)Realisasi

Blokir



8

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016

medapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,-, namun

ada dana pusat yang terblokir yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana

Pusat terdiri atas Dana APBN Rupiah Murni yang digunakan untuk

mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis

Data Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar

Rp. 4.409.842.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp.

2.375.330.000,-, Perlindungan Lahan sebesar Rp. 1.793.190.000,-, dan

kegiatan Konservasi Lahan sebesar Rp. 1.431.255.000,-, Sub Bagian Tata

Usaha sebesar Rp. 8.629010.000,-. Dari total anggaran tersebut telah

terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,- (96,20%) dan sisa anggaran

pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 753.538.427,-.

1.5.2.. Dukungan Anggaran Daerah

(Rp) %

1 Perluasan Sawah 2.142.815.240.000 77.098.430.431 2.059.512.811.106 99,70

2 Pengembangan Pemanfaatan

Lahan Rawa Gambut Terpadu 21.273.047.000 3.015.907.100 15.490.908.216 84,85

3 Pra sertipikasi 12.568.249.000 - 10.289.263.000 81,87

2.176.656.536.000 80.114.337.531 2.085.292.982.322Jumlah


Blokir (Rp)

Untuk anggaran 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan yaitu Perluasan Sawah dengan total anggaran

konstruksi Rp. 2.142.815.240.000,-, Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa gambut Terpadu dengan total anggaran sebesar Rp. dengan total

anggaran sebesar Rp. 21.273.047.000,- dan pra sertipikasi Rp.

12.568.249.000,-.



9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Program pembangunan perluasan dan perlindungan lahan pertanian dijabarkan

dalam Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015

– 2019. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 diuraikan secara detail

dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Eselon

III. Sementara itu, Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja yang

ditandatangani oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dan disahkan oleh

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai wujud kontrak kinerja.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015

– 2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang

tercantum dalam Renstra Direkorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

serta 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian yaitu pencapaian

swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan,

peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan

kesejahteraan petani.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah menciptakan

keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan

peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian

pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan

optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara

pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian

menetapkan perluasan areal seluas 1 juta ha untuk tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan

tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai salah satu

kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek

hulu ditugaskan untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan

sasaran akhir pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan

nasional.



10

Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang

dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan

ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak

peningkatan produksi pertanian.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan

dalam bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam

perencanaan perluasan dan perlindungan lahan.

2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan.

3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

4. Melaksanakan perlindungaan lahan pertanian.

5. Menerapkan usahatani dengan memperhatikan kaidah konservasi

lahan pertanian.

6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara

Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan

Kabupaten/Kota terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian perluasan dan perlindungan lahan.

7. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat

dan daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah :

1. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi

numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam rangka

mempermudah perencanaan dan pengendalian pemanfataan lahan

pertanian.

2. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas

tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan

masyarakat.



11

3. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan rawa gambut

dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan

4. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayaah Kabupaten/Kota.

5. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan

lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.

6. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan

berkelanjutan.

7. Mendorong dan fasilitasi pra sertifikasi lahan dalam rangka

peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

Sasaran pelaksanaan pembangunan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat

melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di

seluruh Indonesia.

2. Terwujudnya perluasan areal pada kawasan tanaman pangan untuk

sawah berdasarkan survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) dan

pemetaan desain cetak sawah.

3. Terwujudnya pemanfaatan lahan rawa gambut terpadu.

4. Tersedianya dokumen pra sertipikasi.

5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan

daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW atau

dokumen/peraturan daerah.

2.1.3 Arah Kebijakan

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus

dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan

Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional,



12

Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik,

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I

lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1)

data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan

sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan

berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun

1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang

terkait lainnya.

3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi

Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan

lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air,

kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan,

terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan

Masyarakat.

4. Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Lahan meliputi berbagai

kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan,

pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam

kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang

nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang

nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian

yang terkait.

5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta

otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan

pengelolaan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-

undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua

rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang.



13

2.1.4 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan

dalam rangkaian waktu periodik antara lain sebagai berikut :

1) Penerbitan pedoman teknis kegiatan

2) Sosialisasi Kegiatan

3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi

4) Pengawalan pemberkasan dokumen

5) Pengawalan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan

6) Pemantauan dan pengendalian secara periodik

7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan

8) Pelaporan

2.1.5 Program dan Kegiatan

Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian adalah Program Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan

indikator kinerja utama adalah :

1. Jumlah perluasan sawah

2. Jumlah pengembangan dan pemanfaatan rawa gambut terpadu

3. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi.

2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Perluasan dan

Perlindungan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Adapun kontrak kerja yang

ditetapkan Direktorat Peluasan dan Perlindungan Lahan sesuai review PK

pada Bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :



14

Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2016 (PK) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertipikat tanah petani

1. Jumlah perluasan sawah

132.155 Ha

2. Jumlah pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu

4.779,5 Ha

3. Jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dan pasca sertifikasi

63.407 Bidang

Sumber data : Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen PSP, 2016

2.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan tahun 2016, maka upaya dilakukan melalui

kegiatan utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Ha) Realisasi (Ha) Capaian (%)

1. Jumlah perluasan sawah 132.155 129.096 97,69

2. Jumlah pengembangan

pemanfaatan lahan

rawa/gambut terpadu

4.779,5 3.999 83,67

3.Jumlah bidang tanah petani

yang di pra sertifikasi dan pasca

sertifikasi

63.047 51.446 81,60

Meningkatnya luasan areal

pertanian, pengembangan

optimasi lahan, dan

mengendalikan laju alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian

dan mendorong peningkatan

status kepemilikan lahan petani

serta mengevaluasi pemanfaatan

sertipikat tanah petani

1. Perluasan Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan

luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan

kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan

untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman

pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya



15

mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras

berkelanjutan.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis harus dilaksanakan

berurutan mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi,

survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan

sawah baru.

Kegiatan perluasan sawah TA.2016 dilaksanakan di 27 provinsi dan

161 kabupaten dengan target alokasi 132.155 ha terealisasi 129.096

ha (97,69%).

2. Pengembangan Rawa Gambut Terpadu

Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu

merupakan upaya optimalisasi lahan rawa untuk lahan pertanian

menjadi sangat diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan

nasional.

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan pemanfaatan lahan rawa

pasang surut maupun rawa lebak/gambut untuk pertanaman padi,

meningkatkan kualitas kesuburan lahan dan air pada lahan

rawa/gambut secara terpadu untuk pertanaman padi tanpa merusak

lingkungan, meningkatkan produksi dan produktifitas padi lahan

rawa pasang surut dan rawa/gambut secara berkelanjutan.

Alokasi kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan

rawa/gambut terpadu pada awalnya 5.000 ha dengan total anggaran

Rp.20.000.000.000,-. Dikarenakan adanya penghematan, alokasi

kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/gambut

terpadu menjadi 4.779,5 ha dengan total anggaran Rp.

18.257.139.900,- yang tersebar di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Dari

realisasi tersebut luas yang sudah ditanam 78.464 ha. Luasan akan

terus bertambah mengingat waktu pembuatan laporan kinerja ini

kegiatan di lapangan masih tetap berjalan.



16

3. Pra sertipikasi sertipikasi lahan.

Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian merupakan bagian dari

upaya penguatan hak atas tanah petani dan pemberdayaannya.

Pada dasarnya upaya penguatan hak atas tanah petani

menyinergikan beberapa kegiatan dari berbagai instansi terkait,

khususnya Kementerian Pertanian dan BPN dalam proses

sertipikasi tanah petani. Penguatan hak atas tanah petani melalui

sertipikasi tanah petani dengan cara mudah dan biaya terjangkau,

akan mendorong petani untuk meningkatkan hak atas tanah.

Selanjutnya sertipikat tanah tersebut dapat digunakan sebagai

agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit usahatani dari

perbankan, disamping digunakan untuk menstimulasi petani supaya

tidak mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non pertanian.

Alokasi kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian dianggarkan

sebanyak 80.000 bidang dengan total anggaran Rp.

16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi

63.241 bidang dengan anggaran Rp. 12.568.249.000,-.



17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan

berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat

berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%) , (3) cukup

berhasil (capaian 60 – 79%), (4) kurang berhasil (capaian < 60 %) terhadap

sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan

melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara

membandingkan angka realisasi dengan angka target.

3.1.2. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian

kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka

realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama

pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan sebagaimana tabel berikut :



18

Tabel 6. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016

Sasaran Strategis%

CapaianKesimpulan

3

Jumlah bidang

tanah petani yang

di pra sertifikasi

dan pasca

sertifikasi

63.407 Bdg 51.446 Bdg 81,14 Berhasil

Indikator Kinerja Target

Meningkatnya luasan

areal pertanian,

pengembangan rawa

gambut terpadu, serta

mengendalikan laju

alih fungsi lahan

pertanian ke non

pertanian dan

mendorong

peningkatan status

kepemilikan lahan

petani serta

mengevaluasi

pemanfaatan

sertipikat tanah petani

Realisasi

1.Jumlah perluasan

sawah132.155 Ha 129.096 Ha 97,69 Berhasil

2

pengembangan

rawa gambut

terpadu

4.779,5 Ha 3.999 Ha 83,67 Berhasil

Sumber data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perluasan dan Perindungan Lahan, 2016

Indikator kinerja tahun 2016 Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,

telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program yaitu 1) jumlah perluasan sawah; 2)

terwujudnya pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu; 3)

terwujudnya pra sertifikasi dan pasca sertifikasi. Dari pengukuran 3 indikator

tersebut disimpulkan indikator jumlah realisasi fisik perluasan sawah seluas

129.096 ha dari target 132.155 ha (97,69) termasuk kategori berhasil,

pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu 3.999 ha dari target

4.779,5 ha (83,67) termasuk kategori berhasil dan pra sertifikasi dan pasca

sertifikasi 51.446 bidang dari target 63.407 bidang (81,14%) termasuk

kategori berhasil.

3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan Tahun 2016

Capaian sasaran PK Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yaitu

meningkatnya luasan areal pertanian, pengembangan rawa gambut terpadu,

serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan

mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi

pemanfaatan sertipikat tanah petani, diukur berdasarkan capaian indikator

kinerja utama.



19

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan alokasi anggaran

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp.

4.105.466.518.000,- melalui pelaksanaan kegiatan utama didalamnya,

capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dikategorikan berhasil.

Sedangkan pada tahun 2016 dengan anggaran Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan sebesar Rp. 2.816.392.779.000,- melalui pelaksanaan

kegiatan utama didalamnya, capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat

dikategorikan berhasil. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan

TA. 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2014, 2015 dan TA. 2016

%

Capaian

%

Capaian

%

Capaian

1.Jumlah perluasan

sawah18.789 Ha 97,49 20.070 Ha 87,26 129.096 Ha 97,69

2.

Jumlah

pengembangan

optimasi lahan

pertanian

927.404 Ha 97,49 253.321 Ha 99,87

3Pengembangan

metode SRI161.705 Ha 98,70

4

Pengembangan

rawa gambut

terpadu

3.999 Ha 83,67

5

Jumlah bidang

tanah petani yang

di pra sertifikasi

51.446 Bdg 81,14

Indikator KinerjaRealisasi Realisasi

TA. 2015 TA. 2016TA.2014

Realisasi

Sumber Data: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2014, 2015 dan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,2016

Penjelasan terkait pencapaian kinerja kegiatan Perluasan dan Perlindungan

Lahan Tahun 2016 secara lebih terinci adalah sebagai berikut :

3.1.3.1. Kegiatan Perluasan Sawah

Pada TA. 2016 kegiatan perluasan sawah mempunyai target 132.155

ha dengan total anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-. Dari total

anggaran tersebut terdapat dana yang terblokir (selfblocking) sebesar

Rp.77.098.430.431,-.

Hasil Capaian Kinerja

- Realisasi fisik kegiatan perluasan sawah pada tahun 2016

adalah 129.096 Ha dari target 132.155 ha atau sebesar 97,69%.



20

Secara fisik, kegiatan perluasan sawah masih terus berjalan dan

luasan tersebut masih akan bertambah mengingat masih belum

terlaporkannya keseluruhan realisasi sampai dengan batas

waktu pelaporan. Sementara anggaran untuk kegiatan

konstruksi perluasan sawah terserap sebesar Rp.

2.059.512.811.106,- dari pagu Rp.2.142.815.240.000,- sehingga

realisasi keuangan setelah dikurangi dana yang diblokir adalah

96,20%.

- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian

sasaran, kegiatan perluasan sawah masuk dalam kriteria

“Berhasil”, hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian

sebesar 97,69%. Tidak tercapainya target 100 % disebabkan

hal-hal sebagai berikut :

Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi

cetak sawah kurang akurat

Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan

dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi

mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air

Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan

kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke

lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya

banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi

sangat berat

Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami,

hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan

petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam

di wilayah setempat

Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land

clearing dan masih berada dilokasi sawah.

- Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan

anggaran Rp.391.043.080.000.,- tercapai perluasan sawah

seluas 20.070 Ha (87,26%), sedangkan pada tahun 2016

dengan anggaran Rp. 2.142.815.240.000,-, tercapai perluasan

sawah seluas 129.096 Ha, maka tahun 2016 terlihat ada



21

kenaikan capaian perluasan sawah, karena kegiatan perluasan

sawah tahun 2016 dilaksanakan mulai awal tahun, sedangkan

tahun 2015 pelaksanaan kegiatan perluasan sawah

dilaksanakan pada pertengahan tahun.

- Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas

baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi.

Kontribusi dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan

perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha

pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan

indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.

3.1.3.2. Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

Sasaran kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu adalah terealisasinya kegiatan

Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

dengan target 4.779,5 ha yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4

Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.273.047.000,-.


- Setelah revisi DIPA tanggal 10 November 2016, terdapat

penambahan anggaran pada DIPA revisi yang tidak sesuai

dengan target awal Rp.20.000.000.000,- menjadi

Rp.21.273.047.000,-

- Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut

Terpadu pada tahun 2016 terealisasi seluas 3.999 Ha dari target

seluas 4.779,5 Ha (83,67%).

- Anggaran kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu terserap Rp.15.490.908.216,- dari Pagu

sebesar Rp. 21.273.047.000,-. sehingga realisasi sampai dengan

Desember 2016 adalah 72,82%.

- Dari pagu anggaran di atas, terdapat selfblocking sebesar

Rp.3.015.907.100,-.

- Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian

sasaran, kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu masuk dalam kriteria “Cukup Berhasil”,

hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian sebesar 72,82 %.



22

- Tidak tercapainya target 100 % dikarenakan Kabupaten Ogan

Komering Ilir yang mendapatkan alokasi kegiatan seluas 500 ha,

tidak melaksanakan kegiatan ini dan dananya dikembalikan ke

kas negara. Hal ini disebabkan karena lokasi yang telah disiapkan

untuk kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu di Kecamatan SP Padang tergenang

banjir. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti yang semula

ditargetkan melaksanakan kegiatan seluas 500 ha, hanya mampu

melaksanakan seluas 329 ha karena lokasi tidak memenuhi

kriteria. Upaya kedepan diharapkan penanggung jawab Kegiatan

Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

dapat lebih selektif dalam mengusulkan lokasi kegiatan.

3.1.3.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani

Pada tahun 2016, anggaran kegiatan Pra Sertipikasi lahan pertanian

dilaksanakan sebanyak 1.600 paket (80.000 bidang) di 26 Propinsi,

163 Kabupaten/Kota. Total anggaran yang dialokasikan untuk

kegiatan Pra dan Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian sebesar Rp.

16.000.000.000,-. Namun demikian terdapat penghematan menjadi

62.841 paket untuk Pra Sertipikasi Lahan Pertanian dengan

anggaran menjadi Rp. 12.568.249.000,-.


Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian pada tahun 2016

terealisasi sebesar 51.446 bidang dari target 62.841 bidang

(81,95 %).

Anggaran kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian sampai

dengan Desember 2016 terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87

%) dari Pagu sebesar Rp. 12.568.249.000,-

Dari hasil monitoring evaluasi kegiatan di lapangan dan laporan

kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian diperoleh hasil yang

cukup baik.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian

sasaran, kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani masuk dalam



23

kriteria (Berhasil), hal ini dilihat berdasarkan persentase capaian

sebesar 81,95 %.

Kontribusi kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani yaitu :

- Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani

(CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani

dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan

digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas

Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.

- Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang

telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak

atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra

produksi (obyek) atas tanah yang akan disertipikasi secara

cepat, tepat, mudah, aman

- Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan

obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertipikat

tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3.1.4. Evaluasi Kinerja

3.1.4.1. Kegiatan Perluasan Sawah

- Kegiatan perluasan sawah pada tahun 2015 ditargetkan seluas

23.000 ha dan terealisasi seluas 20.070 ha atau 87,26%. Target

perluasan sawah tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi

200.600 ha, namun terjadi penghematan sehingga target menjadi

132.155 ha dan terealisasi sebesar 129.096 ha atau 97,69%.

- Berdasarkan Review Renstra Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan tahun 2015-2019, kegiatan Perluasan sawah

seluas 1.000.000 Ha. Sampai dengan tahun 2016 perluasan sawah

mencapai 149.166 Ha atau 14,92% dari target renstra yang telah

ditetapkan.

Grafik 1. Perkembangan Kegiatan Perluasan Sawah



24

3.1.4.2. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu

- Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu

baru dilaksanakan pada tahun 2016 dengan target alokasi 5.000

ha, namun terjadi penghematan sehingga alokasi menjadi 4.779,5

yang dilaksanakan di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.18.257.139.000,-. Kegiatan ini terealisasi

seluas 3.688 Ha dari target seluas 4.779,5 Ha (84,85%).


Perlindungan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pengembangan

Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu seluas 75.000 Ha. Kegiatan

ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.

3.1.4.3. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani

- Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Petani baru dilaksanakan tahun

2016. Target kegiatan Pra Sertipikasi Lahan pada tahun 2016

dialokasikan sebesar Rp. 16.000.000.000,- mengalami revisi

menjadi Rp. 12.568.249.000 Sampai dengan Desember 2016

terealisasi Rp. 10.289.263.000,- (81,87%) dari pagu revisi.


Pengelolaan Lahan tahun 2015 - 2019, kegiatan Pra Sertipikasi

Lahan Petani ditargetkan sebanyak 325.000 bidang dan sampai

dengan tahun 2016 baru terealisasi sebanyak 51.446 bidang atau

15,83%.

Selama periode 2015-2019, capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat

Perluasan dan Perlindungan Lahan tersebut sebagai berikut :



25

Tabel 8. Capaian kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Terhadap Target Renstra

2015 2016

1 Jumlah Perluasan Sawah 1.000.000 20.070 128.842 148.912 14,89

2Jumlah Pengembangan rawa

gambut terpadu 20.000 - 3.999 3.999 20

3Jumlah Bidang tanah petani yang

di pra sertipikasi 325.000 - 51.446 51.446 15,83

Indikator SasaranTarget Renstra

2015-2019

Realisasi

TOTAL

% Capaian

terhadap

Target

Renstra

3.1.5. Hambatan dan Kendala serta Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu

diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan pada tahun 2016. Untuk itu melalui analisis laporan

serta hasil pemantauan ke lapangan dapat diketahui beberapa faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100% serta

langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang.

3.1.5.1. Hambatan dan Kendala

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan antara lain :

a. Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi

cetak sawah kurang akurat

b. Tidak semua lokasi kegiatan dilengkapi shop drawing.

c. Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan

dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi

mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air. Atau

sebaliknya ada lokasi yang merupakan rawa lebak dalam dan

rawan terhadap bencana banjir, sehingga ketika puncak musim

hujan, lokasi tenggelam.

d. Koordinasi dan komunikasi antara PPK dengan

kalaklap/kalakgiat belum berjalan intensif, sehingga

penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan kurang berjalan lancar.



26

e. Tim pengawasan tidak melakukan tugas secara maksimal.

Sehingga masih ada pekerjaan di lapang yang tidak sesuai

dengan kriteria teknis pekerjaan cetak sawah.

f. Dokumen lingkungan (UKL-UPL dan izin lingkungan) terlambat

diterbitkan

g. Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan

kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke

lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya

banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat

berat. Lokasi yang berpencar (spot luasan kecil), sehingga

memakan waktu yang lama untuk mobilisasi alat berat dari satu

lokasi ke lokasi yang lainnya.

h. Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami,

hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan

petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam di

wilayah setempat, dan sumber air terbatas (lokasi sumber air

yang jauh dari lokasi kegiatan perluasan sawah).

i. Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land

clearing dan masih berada dilokasi sawah. Sehingga

mengurangi luas efektif lahan yang bisa digarap petani,

menyulitkan pengolahan tanah, dan menjadi sarang hama tikus.

j. Pengukuran realisasi sering tidak sinkron antara pelaksana dan

pengawas. Sehingga laporan mingguan tidak sama.

k. Masih banyak administrasi kegiatan perluasan sawah yang

belum lengkap, baik dari mulai dokumen perencanaan, laporan

bulanan, maupun laporan akhir.

l. Sawah yang sudah selesai dicetak belum dibuat berita acara

serah terima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

maupun BAST. Hal ini disebabkan tim PPHP menilai pekerjaan

belum sempurna sesuai kontrak.

m. Dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah melalui APBD I /

dan APBD II, masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten

yang sama sekali tidak mendapat dukungan pembiayaan

tersebut, sehingga menjadi kendala untuk melakukan



27

operasional ke lapangan seperti pembinaan, koordinasi, dan

pengumpulan data ke daerah-daerah/kabupaten yang memiliki

potensi areal untuk pencetakan sawah.

n. Adanya penghematan anggaran menjelang akhir tahun

anggaran sehingga proses penyelesaian dokumen anggaran

menghambat realisasi

3.1.5.2. Saran Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam

rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :

a. Hasil SID dilakukan verifikasi lapang, sehingga diperoleh lokasi

hasil SID yang benar-benar sesuai untuk kegiatan perluasan

sawah baik dari kesesuian lahan maupun luasannya.

b. Pelaksana wajib membuat shop drawing diseluruh lokasi yang

digunakan untuk acuan kerja lapang.

c. Penetapan CP/CL harus dilakukan secara selektif dengan

mengacu pada pedoman teknis kegiatan perluasan sawah.

Memperbaiki mekanisme perencanaan menggunakan kriteria-

kriteria yang menjadi focus kegiatan, diharapkan kedepan

memperoleh lokasi kegiatan yang clean and clear baik dari

lokasi maupun petani, sehingga kegiatan fisik dapat berjalan

sesuai target yang telah ditetapkan

d. Komunikasi yang efektif antara PPK, pelaksana dan semua tim

yang ada dalam kegiatan pelaksanaan cetak sawah secara

swakelola sangat diperlukan. Sehingga pengerjakan fisik

kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

e. Tim pengawas harus bekerja secara optimal sesuai dengan

tugasnya. PPK menegur Tim Pengawas, apabila Tim pengawas

tidak melakukan fungsinya.

f. Pihak dinas berkoordinasi dengan petugas BLHD, agar segera

bisa menilai hasil penyusunan dokumen lingkungan, sehingga

bisa segera dikelurakan izin lingkungan oleh Bupati.

g. Berdasarkan hasil laporan tim pengawas di lapang terkait

kekurangan alat, PPK bisa bersurat ke pelaksana untuk



28

menambah alat berat. Untuk menghindari lokasi yang

bervegetasi berat, pihak dinas sebaikanya memilih lokasi yang

bervegetasi ringan sampai dengan sedang. Memilih lokasi yang

hamparan luas dan menghindari spot lokasi yang terlalu banyak.

h. Untuk lokasi yang tidak bisa ditanami karena banjir maupun

kekeringan, maka perlu dilakukan perbaikan CP/CL. Bisa jadi

lokasi yang dicetak memang tidak sesuai dengan kriteria teknis.

Koordinasi dengan pihak Pemda juga bisa dilakukan, untuk

membangun saluran pembuang, pintu/kleb untuk daerah rawa

lebak yang banjir, atau pembuatan bendungan, sumur bor,

mapun pompanisasi untuk daerah-daerah yang kering atau

sumber air tidak tersedia di lokasi kegiatan perluasan sawah.

i. Untuk mengatasi adanya simpukan sisa land clearing maka PPK

membuat teguaran ke pelaksana untuk membersihkan

simpukan, atau mengganti lokasi lain sesuai dengan luas lahan

adanya simpukan. Sehingga tidak mengurangi target luas lahan

yang sudah tercantum dalam kontrak.

j. Pengukuran hasil lokasi kegiatan yang sudah selesai dikerjakan

dilakukan bersama antara tim pelaksana maupun tim pengawas

dengan menggunakan alat pengukur yang sama, misalnya GPS.

Hasil pengukuran ditandatangani bersama antara pelaksana dan

Tim pengawas.

k. Petugas dinas harus melengkapi seluruh administarsi kegiatan

perluasaan sawah, dari mulai dokumen perencanaan, mou,

kontrak sampai dokumen BAST. (sesuai ceklist kelengkapan

administrasi)

l. PPK menegur kalaklap/kalakgiat agar melakukan penyepurnaan

pekerjaan di lapang aagar Tim PPHP dapat menandatangani

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pihak pelaksana harus

melengkapi laporan hasil pekerjaan dengan shop drawing.

m. Dukungan anggaran baik dari APBD I dan APBD II sangat

diperlukan untuk membantu dalam monitoring dan pembinaan

kegiatan perluasan lahan di tahun yang akan datang.



29

n. Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

o. Mengevaluasi kembali pendanaan untuk seluruh kegiatan pada

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

p. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif baik dari

Petugas Daerah maupun Pusat.

3.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mekanisme pelaksanaan kegiatan fisik Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan dilakukan dengan pola dana tugas pembantuan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Anggaran Kegiatan Pusat

Sisa Anggaran

(Rp) % Rp

1Kegiaatan Konservasi

Lahan 1.431.255.000 - 750.013.675 52,40 681.241.325

2Subdit Basis Data

Lahan 2.192.200.000 250.000.000 1.934.715.150 99,61 7.484.850

3 Subdit Perluasan Areal 4.409.842.000 250.000.000 4.153.614.617 99,85 6.227.383

4Subdit Optimasi dan

rehabilitasi 2.375.330.000 250.000.000 2.117.106.099 99,61 8.223.901

5Subdit Perlindungan

Lahan 1.793.190.000 250.000.000 1.521.970.820 98,62 21.219.180

6Sub Bagian Tata

Usaha 8.629.010.000 - 8.599.868.212 99,66 29.141.788

20.830.827.000 1.000.000.000 19.077.288.573 96,20 753.538.427Jumlah


Blokir

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016

mendapat dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 20.830.827.000,- dan total

anggaran diblokir sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dana Pusat terdiri atas Dana

APBN Rupiah Murni dan Bantuan Luar Negri yang digunakan untuk

mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat, antara lain Subdit Basis Data

Lahan sebesar Rp. 2.192.200.000,-, Subdit Perlindungan Lahan sebesar

Rp.1.793.190.000,-, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp.

2.375.330.000,-, Subdit Perluasan Areal sebesar Rp. 4.409.842.000,-, Sub

Bagian Tata Usaha sebesar Rp. 8.629.010.000,-, Kegiatan Konservasi Lahan

sebesar 1.431.255.000,-.

Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 19.077.288.573,-

(96,20%).



30

3.2.2. Anggaran Kegiatan Utama

Anggaran (Rp) Blokir Realisasi%

CapaianKesimpulan

3

Jumlah bidang

tanah petani

yang di pra

sertifikasi dan

pasca sertifikasi

12.568.249.000 - 10.289.263.000 81,87 Berhasil

99,70 Berhasil

2

pengembangan

rawa gambut

terpadu

21.273.047.000 15.490.908.216 84,85 Berhasil

2.059.512.811.10677.098.430.431

3.015.907.100

Indikator Kinerja

1.Jumlah

perluasan sawah2.142.815.240.000

Kegiatan Utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan TA. 2016 yang

tercantum pada Penetapan Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan meliputi 3 kegiatan yaitu Perluasan Sawah, Pengembangan

Pemanfaatan Rawa Gambut Terpadu, serta Pra Sertipikasi Lahan Pertanian.

Secara rinci target dan realisasi keuangan dari 3 Kegiatan Utama yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Perluasan Sawah yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.142.815.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.059.512.811.106,- atau

99,70%.

b. Kegiatan Pengembangan Rawa Gambut Terpadu mendapat alokasi

sebesar Rp. 21.273.047.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.490.908.216,-

atau 84,85%.

c. Kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian yang mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 12.568.249.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.289.263.000,-

atau 81,87%.



31

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan, maka dalam rangka mendukung pencapaian target sukses Kementerian

Pertanian (pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi

pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, serta peningkatan

kesejahteraan petani) serta program pembangunan sarana dan sarana pertanian,

telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan 2015—2019 sebagai acuan dalam pembangunan dan

pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung sub sektor

tanaman pangan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun

melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Basis Data Lahan,

Perlindungan Lahan, Pengembangan Rawa Gambut Terpadu, Perluasan Sawah.

Berbagai keberhasilan telah dicapai dalam memfasilitasi ketersediaan dan

pengelolaan lahan baik dari ketersediaan basis data lahan, upaya perlindungan

lahan, perluasan areal sawah, pengembangan rawa gambut terpadu, serta

perluasan areal hortikultura, perkebunan dan peternakan. Namun masih banyak

tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan

perluasan dan pengelolaan lahan 2015—2019. Keberhasilan program/kegiatan,

kinerja, dan pengembangan perluasan dan perlindungan lahan sangat tergantung

dari partisipasi aktif pelaku pertanian di lapangan, baik petani, pembina, pemerintah

daerah dan pusat.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan perluasan dan

perlindungan lahan, disampaikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang

telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja ke depan.

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun

2016 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan

berhasil, namun masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis

dan administrasi yang dihadapi. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan

dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan

perluasan dan pengelolaan lahan pertanian.

LAMPIRAN

Lampiran 2. Kronologis Perubahan Target Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016

a. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 10

Desember 2015

1 Jawa Barat 2.300 36.800.000.000

2 Sumatera Utara 1.000 16.000.000.000

3 Aceh 16.600 265.600.000.000

4 Sumatera Barat 1.730 27.680.000.000

5 Riau 2.785 44.560.000.000

6 Jambi 3.800 60.800.000.000

7 Sumatera Selatan 14.700 235.200.000.000

8 Lampung 15.260 244.160.000.000

9 Kalimantan Barat 19.300 308.800.000.000

10 Kalimantan Tengah 17.300 276.800.000.000

11 Kalimantan Selatan 5.750 92.000.000.000

12 Kalimantan Timur 3.485 55.760.000.000

13 Sulawesi Utara 5.625 90.000.000.000

14 Sulawesi Tengah 6.430 102.880.000.000

15 Sulawesi Selatan 11.270 180.320.000.000

16 Sulawesi Tenggara 12.500 200.000.000.000

17 Maluku 3.350 63.650.000.000

18 Nusa Tenggara Barat 15.250 244.000.000.000

19 Nusa Tenggara Timur 4.775 76.400.000.000

20 Papua 4.600 87.400.000.000

21 Bengkulu 1.750 28.000.000.000

22 Maluku Utara 3.900 74.100.000.000

23 Bangka Belitung 7.800 124.800.000.000

24 Gorontalo 2.650 42.400.000.000

25 Kepulauan Riau 500 8.000.000.000

26 Papua Barat 4.290 81.510.000.000

27 Sulawesi Barat 9.600 153.600.000.000

28 Kalimantan Utara 2.300 36.800.000.000

Total 200.600 3.258.020.000.000

NO Provinsi/ KabupatenTarget Alokasi

Cetak Sawah (ha) Pagu (Rp)

b. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal 12

Agustus 2016

1 Jawa Barat 600 9.600.000.000

2 Aceh 2.500 40.000.000.000

3 Sumatera Barat 640 10.242.240.000

4 Riau 950 15.200.000.000

5 Jambi 2.700 43.200.000.000


7 Lampung 11.995 191.920.000.000





12 Sulawesi Utara 2.915 46.640.000.000

13 Sulawesi Tengah 5.359 85.744.000.000



16 Maluku 1.525 28.975.000.000



19 Papua 4.150 78.850.000.000

20 Bengkulu 140 2.240.000.000

21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000

22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000

23 Gorontalo 2.090 33.440.000.000

24 Kepulauan Riau 250 4.000.000.000

25 Papua Barat 2.372 45.068.000.000

26 Sulawesi Barat 4.360 69.760.000.000

27 Kalimantan Utara 932 14.912.000.000

Total 132.129 2.142.707.240.000


Cetak Sawah (ha) Pagu (Rp)

c. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai DIPA tanggal

10 November 2016

1 Jawa Barat 500 8.000.000.000

2 Aceh 2.500 40.000.000.000

3 Sumatera Barat 608 9.730.240.000

4 Riau 950 15.200.000.000

5 Jambi 2.580 41.280.000.000


7 Lampung 11.995 191.920.000.000





12 Sulawesi Utara 2.855 45.680.000.000

13 Sulawesi Tengah 4.962 79.392.000.000



16 Maluku 1.525 28.975.000.000



19 Papua 4.150 78.850.000.000

20 Bengkulu 140 2.240.000.000

21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000

22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000

23 Gorontalo 2.090 33.440.000.000

24 Kepulauan Riau 237 3.792.000.000

25 Papua Barat 2.272 43.168.000.000

26 Sulawesi Barat 4.260 68.160.000.000


Total 130.855 2.122.015.240.000


(ha) Pagu (Rp)

d. Target Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016 sesuai Revisi akhir

bulan Desember 2016

1 Jawa Barat 500 8.000.000.000

2 Aceh 2.500 40.000.000.000

3 Sumatera Barat 608 9.730.240.000

4 Riau 950 15.192.000.000

5 Jambi 2.580 41.280.000.000


7 Lampung 11.995 191.920.000.000





12 Sulawesi Utara 2.855 45.680.000.000

13 Sulawesi Tengah 4.962 79.392.000.000



16 Maluku 1.525 28.975.000.000



19 Papua 4.150 78.850.000.000

20 Bengkulu 140 2.867.200.000

21 Maluku Utara 1.500 28.500.000.000

22 Bangka Belitung 7.130 114.080.000.000

23 Gorontalo 2.090 35.112.000.000

24 Kepulauan Riau 1.537 24.592.000.000

25 Papua Barat 2.272 43.168.000.000

26 Sulawesi Barat 4.260 68.160.000.000


Total 132.167 2.149.140.468.000


(ha) Pagu (Rp)

Lampiran 3. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Target Realisasi Fisik Luas Tanam

Ha Ha Ha

1 Jawa Barat 500 500 500

2 Aceh 2.500 2.450 1.080

3 Sumatera Barat 608 602 253

4 Riau 950 813 616

5 Jambi 2.580 2.580 2.064

6 Sumatera Selatan 11.475 11.475 8.833

7 Lampung 11.995 11.995 10.073

8 Kalimantan Barat 16.905 16.905 10.598

9 Kalimantan Tengah 16.550 16.550 7.208

10 Kalimantan Selatan 3.236 3.000 2.642

11 Kalimantan Timur 1.162 1.162 505

12 Sulawesi Utara 2.855 2.846 2.716

13 Sulawesi Tengah 4.962 4.900 3.344

14 Sulawesi Selatan 9.940 9.940 9.558

15 Sulawesi Tenggara 6.000 6.000 2.911

16 Maluku 1.525 1.610 867

17 Nusa Tenggara Barat 11.537 11.537 3.474

18 Nusa Tenggara Timur 2.864 1.738 580

19 Papua 4.150 4.150 2.287

20 Bengkulu 140 140 109

21 Maluku Utara 1.500 1.460 574

22 Kepulauan Bangka Belitung 7.130 7.130 3.429

23 Gorontalo 2.090 2.090 303

24 Kepulauan Riau 1.537 232 125

25 Papua Barat 2.272 2.372 1.892

26 Sulawesi Barat 4.260 4.260 1.744

27 Kalimantan Utara 932 660 182

Jumlah 132.155 129.096 78.464

No Provinsi

Konstruksi

Lampiran 4. Target dan Realisasi Fisik Sesuai Revisi Terakhir

Target Realisasi Fisik Luas Tanam

Ha Ha Ha

1 Jawa Barat 500 500 500

2 Aceh 2.500 2.450 1.080

3 Sumatera Barat 608 602 253

4 Riau 950 813 616

5 Jambi 2.580 2.580 2.064

6 Sumatera Selatan 11.475 11.475 8.833

7 Lampung 11.995 11.995 10.073

8 Kalimantan Barat 16.905 16.905 10.598

9 Kalimantan Tengah 16.550 16.550 7.208

10 Kalimantan Selatan 3.236 3.000 2.642

11 Kalimantan Timur 1.184 1.162 505

12 Sulawesi Utara 2.855 2.846 2.716

13 Sulawesi Tengah 4.962 4.900 3.344

14 Sulawesi Selatan 9.940 9.940 9.558

15 Sulawesi Tenggara 6.000 6.000 2.911

16 Maluku 1.525 1.610 867

17 Nusa Tenggara Barat 11.537 11.537 3.474

18 Nusa Tenggara Timur 2.864 1.738 580

19 Papua 4.150 4.150 2.287

20 Bengkulu 140 140 109

21 Maluku Utara 1.500 1.460 574

22 Kepulauan Bangka Belitung 7.130 7.130 3.429

23 Gorontalo 2.090 2.090 303

24 Kepulauan Riau 1.537 232 125

25 Papua Barat 2.272 2.372 1.892

26 Sulawesi Barat 4.260 4.260 1.744

27 Kalimantan Utara 922 660 182

Jumlah 132.167 129.096 78.464

No Provinsi

Lampiran 5. Dokumentasi

a. Dokumentasi Kegiatan Perluasan Sawah TA.2016

b. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pertanian1,965.9 2,570.2 1,773.6 7,796.8 8,259.7 22,366.2

Meningkatnya luasan areal pertanian,

pengoptimalan lahan, dan

mengendalikan laju alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian serta

mendorong peningkatan status

kepemilikan lahan petani dan

mengevaluasi pemanfaatan sertifikat

tanah petani serta pengembangan basis

data lahanJumlah perluasan sawah (Ha) 23,000 132,155 80,000 383,900 380,945 478.0 2,538.50 1,510.7 7,294.1 7,237.9 19,059.2

Jumlah bidang tanah petani yang di pra-

sertifikasi dan pasca sertifikasi

(Bidang/Persil)

- 63,407 80,000 80,000 85,000 - 12.7 16 16 17 61.7

Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian

(Dokumen) - - - 222 228 - - - 45 57 102.0

Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu (Ha) - 4,779.5 5,000 5,000 5,000 - 19 20 20 20 79.0

Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah - - 150,926 210,856 463,900 - - 226.4 421.7 927.8 1,575.9

Jumlah pengembangan optimasi lahan

pertanian (Ha) 951,301 - - - - 1,144.2 1,144.2

Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha) 163,833 - - - - 343.7 343.7

Flood Management In Selected River Basin

(FMSRB) (dokumen) - - 1 - - - 0.5 - -

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL

ALOKASI

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHANsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHANsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIN...