KETIDAKPATUHAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA DI RUANG PUBLIKLaode Ida
Ombudsman RI
16/11/2018 1
Bahasa Indonesia dalam UU No. 24/2009
Pasal 25:
Ayat (1):
Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumberdari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradabanbangsa.
Ayat 3:
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasitingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasiniaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
16/11/2018 2
Kewajiban gunakan bahasa Indonesia(UU No. 24/2009)• Pasal 26 sd 39: peraturan perundang-undangan; dokuementasi resmi
negara; pidato resmi; pengantar pendidikan; pelayanan administrasipublik; nota kesepahaman; forum nasional dan internasional; alatkomunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta; laporanlembaga/perorangan kepada pemerintah; karya ilmiah; namageografi; informasi produk barang dan jasa; rambu umum; informasimedia massa.
• Tidak ada sanksi terhadap pelanggaran kewajiban.
(sanksi pidana hanya terkait dengan bendera negara pasal 66 sd 71)
16/11/2018 3
PENGGUNAANBAHASA YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PEDOMAN UMUM EJAAN
BAHASA INDONESIA
Temuan lapangan 1
16/11/2018 4
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALODINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANGLI, PROVINSI BALI
SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN
RESOR CILEGON
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
16/11/2018 5
PENCAMPURANPENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DENGAN
BAHASA ASING
Temuan lapangan 2
16/11/2018 6
I BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN
LANG BAWANG BARAT, POVINSI LAMPUNGTULANG BAWANG BARAT, POVINSI LAMPU
SATLANTAS POLRES TAKALAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI,
PROVINSI JAWA TIMUR
SATPAS SIM KEPOLISIAN RESOR
MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SEL
16/11/2018 7
16/11/2018 8
PENCAMPURANPENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DENGAN
BAHASA DAERAH
IND
ON
ES
IA
JAW
A
Temuan lapangan 3
16/11/2018 9
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU KALIMANTANSELATA
DIN
K N
POLRES KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
DI NAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN
KABUPATEN BANGLI, BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PROVINSI BENGKULU
16/11/2018 10
NAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PEMERINTAH PROVINSI ACEH
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
SATLANTAS POLRES KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANKABUPATEN BANGLI, BALI
16/11/2018 11
Pengalaman saksikan pejabat pidato
• Dalam negeri: penggunaan istilah dari bahasa asing
• Luar negeri: gunakan bahasa asing (Inggeris dan Arab)
16/11/2018 12
Pengalaman dalam rapat-rapat kantor
• Penggunaan istilah bahasa asing
• Penggunaan istilah gaul (lokal)
16/11/2018 13
Kebiasaan generasi baru
• Penggunaan bahasa asing (khususnya Inggeris) sebagai alatkomunikasi sehari-hari minimal ‘campur aduk’ dengan bahasa/ istilah asing)
• Penggunaan istilah gaul produk kreativitas bahasa anak muda.
16/11/2018 14
Praktik tulisan di media massa dan karyailmiah• Penggunaan istilah asing
• Penggunaan istilah gaul (ala generasi baru/milineal)
16/11/2018 15
Iklan produk barang dan jasa pihak swata di ruang publik• Bahasa inggeris secara keseluruhan
• Campur aduk istilah (Indonesia, asing, gaul)
16/11/2018 16
Mengapa tak patuh?
• Penggunaan bahasa/istilah merupakan merupakan hak pribadi;
• Kebanggaan dan strata/kelas (pengguna) bahasa asing dianggap lebihbergengsi apalagi: (1) jadi syarat untuk masuk dalam dunia kerja global; (2) terkait dengan kepentingan bisnis.
• Istilah ilmiah/akademik;
• Pengaruh dunia gaul komunitas tertentu;
• Kreativitas generasi milineal;
• Pencampuran penggunaan Bahasa Indonesia dengan BahasaAsing dan Bahasa Daerah diperbolehkan atau tidak ada larangandalam penerapannya selama benar dalam penulisannya; dan
• Dampak dari ‘rezim sanksi’ di negara hukum.
16/11/2018 17
Mari diskusiSemoga manfaat
16/11/2018 18
Top Related