Standar Akreditasi Rumah Sakit238 Standar Akreditasi Rumah Sakit iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya standar akreditasi rumah sakit dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Standar akreditasi rumah sakit disusun sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi dalam

rangka peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit minimal dalam jangka waktu 3 ( ga) tahun sekali.

Dalam rangka peningkatan mutu tersebut maka diperlukan suatu standar yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh rumah sakit dan stake holder terkait dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit melalui proses akreditasi. Disamping itu sistem akreditasi yang pernah dilaksanakan sejak tahun 1995 dianggap perlu untuk dilakukan perubahan mengingat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibutuhkannya standar akreditasi rumah sakit ini.

Perubahan tersebut menyebabkan ditetapkannya kebijakan akreditasi rumah sakit menuju standar Internasional. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan memilih akreditasi dengan sistem Joint Commission Interna onal (JCI) karena lembaga akreditasi tersebut merupakan badan yang pertama kali terakreditasi oleh Interna onal Standart Quality (ISQua) selaku penilai lembaga akreditasi.

Standar ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang dak sesuai lagi dengan kondisi di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang se nggi- ngginya kepada Tim Penyusun, yang dengan segala upayanya telah berhasil menyusun standar ini yang merupakan kerjasama antara Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Jakarta, September 2011Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

dr. Chairul Radjab Nasu on, Sp.PD, K-GEH, FINASIM, FACP, M. Kes

Standar Akreditasi Rumah Sakitiv Standar Akreditasi Rumah Sakit 237

Adanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan 3. DOTS TB sesuai dengan standarTerbentuk dan berfungsinya Tim DOTS TB Rumah Sakit 4. Terlaksananya pela han untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim DOTS TB sesuai 5. standar Terlaksananya fungsi rujukan TB DOTS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang 6. berlaku

Standar Akreditasi Rumah Sakit236

Elemen Penilaian SMDGs.II. Pimpinan RS berpar sipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/1. AIDS Pimpinan RS berpar sipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam 2. pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannyaAdanya kebijakan Rumah Sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan 3. penanggulangan HIV/AIDSTerbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS Rumah Sakit4. Terlaksananya pela han untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim HIV/AIDS sesuai 5. standarTerlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang 6. berlakuTerlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dgn faktor risiko IDU, penunjang 7. sesuai dengan kebijakan

SASARAN III : PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TB

Standar SMDGs.III. Rumah sakit melaksanakan penanggulangan TB sesuai dengan pedoman strategi DOTS.

Maksud dan Tujuan SMDGs.III.

Pada tahun 1993, WHO telah menyatakan bahwa TB merupakan keadaan darurat dan pada tahun 1995 merekomendasikan strategi DOTS sebagai salah satu langkah yang paling efek f dan efi sien dalam penanggulangan TB.

Intervensi dengan strategi DOTS kedalam pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) telah dilakukan sejak tahun 1995. DOTS atau Directly Observe Therapy of Shortcourse merupakan pengamatan jangka pendek pelayanan secara langsung pada penderita TB. Pelaksanaan DOTS di rumah sakit mempunyai daya ungkit dalam penemuan kasus (care detec on rate, CDR), angka keberhasilan pengobatan (cure rate), dan angka keberhasilan rujukan (success referal rate).

TB DOTS merupakan salah satu indikator mutu penerapan standar pelayanan rumah sakit (SPRS).

Untuk melaksanakan program penanggulangan TB diperlukan Pedoman Manajerial dalam program penanggulangan TB di rumah sakit dengan strategi DOTS.

Elemen Penilaian SMDGs.III. Pimpinan RS berpar sipasi dalam menyusun rencana pelayanan DOTS TB 1. Pimpinan RS berpar sipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam 2. program pelayanan DOTS TB termasuk pelaporannya

Standar Akreditasi Rumah Sakit v

SAMBUTANMENTERI KESEHATAN RI

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Proses mekanisme pasar saat ini sangat didominasi oleh adanya globalisasi yang mencerminkan berbagai produk dan jasa unggulan berdaya saing nggi, sehingga dimanfaatkan sebagai peluang pasar. Tentunya hal ini berlaku pula pada industri perumah sakitan.

Namun perlu diingat bahwa industri jasa kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan fungsi sosial Rumah Sakit dalam UU No

44 / th 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berlandaskan pada e ka dan moral. Dengan demikian Rumah sakit dihadapkan pada kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan prinsip keselamatan pasien pada layanan kesehatan di Indonesia sehingga Rumah Sakit dituntut untuk bersikap lebih profesional, menjaga mutu pelayanan dan terbuka terhadap pelayanan masyarakat.

Tren baru dalam pelayanan rumah sakit di dunia internasional adalah bagaimana membangun pelayanan yang berfokus pada pasien dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih aman yang dilandasi dengan perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Oleh karena itu standar akreditasi versi 2012 harus mengarah kepada tren dunia internasional.

Standar akreditasi versi 2012 mutlak merujuk kepada tren dan kriteria standar akreditasi internasional dengan harapan bahwa implementasi dari standar akreditasi tersebut akan mendorong para pemilik dan provider RS untuk memberikan pelayanan dengan mutu yang terstandarisasi dan menekankan pada keselamatan pasien. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan/pengakuan masyarakat Indonesia dan internasional terhadap perumah sakitan Indonesia, disamping meningkatkan peran serta rumah sakit dalam mendukung program MDGs.

Bentuk upaya terobosan yang paling tepat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan profesionalitas adalah dengan proses akreditasi yang dimulai dari standar nasional hingga internasional. Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagai pembina pelayanan kesehatan di Rumah sakit sudah selayaknya mengangkat akreditasi Rumah Sakit sebagai program prioritas agar dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Agar pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit terlaksana secara op mal, maka dibutuhkan standar akreditasi yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam bentuk standar akreditasi nasional versi 2012 ini, yang diberlakukan sejak bulan Januari 2012.

Standar Akreditasi Rumah Sakitvi

Demikianlah sambutan kami, sebagai akhir kata semoga standar akreditasi Rumah Sakit ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

MENTERI KESEHATAN

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Standar Akreditasi Rumah Sakit 235

Pimpinan RS berpar sipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam 2. program PONEK termasuk pelaporannyaAdanya kebijakan rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan 3. PONEKTerbentuk dan berfungsinya Tim PONEK Rumah Sakit4. Terlaksananya pela han untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim PONEK sesuai 5. standarTerlaksananya fungsi rujukan PONEK pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang 6. berlaku.

SASARAN II : PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS

Standar SMDGs.II. Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman rujukan ODHA

Maksud dan Tujuan SMDGs.II. Dalam waktu yang singkat virus HIV (human immunodefi ciency virus) telah mengubah keadaan sosial, moral, ekonomi dan kesehatan dunia. Saat ini HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan terbesar yang dihadapi oleh komunitas global. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) melalui penetapan rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya Kebijakan ini menekankan kemudahan akses bagi ODHA untuk mendapatkan layanan pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, sehingga diharapkan lebih banyak ODHA yang memperoleh pelayanan yang berkualitas. Sasaran ini khusus ditujukan bagi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan ODHA dan satelitnya.Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan standar pelayanan bagi rujukan ODHA dan satelitnya dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :

Meningkatkan fungsi pelayanan VCT a. (Voluntary Counseling and Tes ng);Meningkatkan fungsi pelayanan ART b. (An retroviral Therapy);Meningkatkan fungsi pelayanan PMTCT c. (Preven on Mother to Child Transmision);Meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunis k (IO);d. Meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor risiko IDU; dane. Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang melipu : pelayanan gizi, laboratorium, f. dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

Standar Akreditasi Rumah Sakit234

SASARAN I : PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU

Standar SMDGs.I. Rumah sakit melaksanakan program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) untuk menurunkan angka kema an bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.

Maksud dan Tujuan SMDGs.I. Mengingat kema an bayi mempunyai hubungan erat dengan mutu penanganan ibu, maka proses persalinan dan perawa