14

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur akuntansi yang

telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan)

secara terus-menerus terhadap pelaksanaan angaran dengan tujuan agar dapat

diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap kepatuhan

penggunaan dana.

Laporan Keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk

menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar

terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi

manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah

satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi

dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses

pengumpulan, pengolahan , dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat

untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

15

Langenderfer (1973) dalam Glynn, J.J. (1993) menyatakan bahwa akuntansi

secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan;

(2) kepada siapa informasi tersebut diberikan; dan (3) tujuan informasi tersebut

diberikan.

Lebih lanjut Langenderfer menyatakan bahwa: “Akuntansi merupakan suatu

sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi

ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga

memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai

alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi

(Langenderfer, 1973).

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan

eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit,

laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta

laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Menurut Mardiasmo (2004), Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik

adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber

16

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang

telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective

reporting)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan

mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar

kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh

informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi

mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

organisasi.

3. Perencanaan & Informasi Otorisasi (Planning and authorization information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan

dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk

memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

17

4. Kelangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan

apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan

barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai

kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan, dan masyarakat. Laporan

keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak

lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (source of fact and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan

adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan

ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban

(accountability) dan pengelolaan (stewardship);

18

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja

manajerial dan organisasional.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010) Peranan pelaporan keuangan adalah

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan menurut Nordiawan & Hertianti (2010) adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

19

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak

dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan,

aset, kewajiban, ekuitas danam, dan arus kas suatu entitas. Komponen laporan

keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,

dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2. Laporan Keuangan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara

umum.

20

Dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan bahwa

laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa

laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran,

neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang

bersangkutan.

UU No. 17 Tahun 2003 tersebut mengamanatkan bahwa Menteri/pimpinan

lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang

dipimpinnya (pasal 9 huruf g).

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir (pasal 30 ayat 1), yang setidak-tidaknya meliputi

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan, yang dilampiri dengan laboran keuangan perusahaan negara dan

badan lainnya (pasal 30 ayat 2).

21

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah

pula diamanatkan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian

negara/lembaga masing-masing (pasal 55 ayat 2 huruf a), selambat-lambatnya 2

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (pasal 55 ayat 2 huruf b), yang

kemudian disampaikan Preseden kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir (pasal 55 ayat 3). Menteri Keuangan selaku

pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk

disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN (pasal 55 ayat 1).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat, bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah

bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

22

Beberapa pengertian dasar yang menyangkut Laporan Keuangan dapat

dijelaskan seperti berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), adalah laporan yang menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan

pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas (LAK), adalah laporan yang menyajikan informasi arus

masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan

non anggaran.

4. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan

akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu

pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut

disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

23

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan (pasal 32 UU No.17 Tahun 2003).

Menurut PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan dari suatu Sistem

Akuntansi Pemerintahan yang dibuat oleh masing-masing Kementrian/Lembaga

menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

2.3. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

2.3.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,

bahwa Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian

negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang

maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN).

24

SAK terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(SAUAKPA);

b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W);

c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1); dan

d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-

UAPA).

SIMAK-BMN terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(SAUAKPB);

b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang

Wilayah (SA-UAPPB-W);

c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang

Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan

d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-

UAPB).

Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit

akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi

25

Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit

Akuntansi Barang (UAB).

Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari :

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada

pada tingkat satuan kerja;

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

yang berada pada tingkat wilayah;

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)

yang berada pada tingkat Eselon 1; dan

d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat

kementerian negara/lembaga.

.

Unit Akuntansi Barang, terdiri dari :

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada

tingkat satuan kerja;

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

yang berada pada tingkat wilayah;

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)

yang berada pada tingkat eselon 1; dan

d. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat

kementerian negara/lembaga.

26

Gambar 2-1

Kerangka Umum SAI

2.3.2. Pelaporan

Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan

keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya.

Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik

sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.Laporan keuangan

kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi

tersebut terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Catatan atas Laporan Keuangan

SAI

Sistem Informasi Management dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

27

Kementerian negara/lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas

bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Realisasi

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah.

Atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan/

dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga kepada pemerintah daerah,

laporan keuangannya merupakan satu kesatuan/tidak terpisah dari laporan

keuangan kementerian negara/lembaga.

Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada

unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud

dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi

manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang

dikompilasi.

.

28

Gambar 2-2

Mekanisme Pelaporan SAI

Ambil gambar III-2 di Permenkeu RI No. 171/2007

Termasuk keterangannya.

29

Penjelasan Flowchart/Gambar 2.2:

a. UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap

kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset.

b. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai

bahan penyusunan neraca.

c. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke

KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN.

d. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca

dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran

dilengkapi dengan CALK.

e. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca

dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan

semesteran dilengkapi dengan CALK.

f. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke

KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.

g. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke

Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat

wilayah.

h. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN termasuk

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan

30

mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang

AKLAP.

i. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada

UAPPAE1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan

KPPN setiap triwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan

Catatan Atas Laporan.

j. UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada

UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan

KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

k. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada

UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan

KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

l. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W

untuk digabungkan setiap semester.

m. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke

UAPPBE1 untuk digabungkan setiap semester.

31

n. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap

semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada

UAPPA-W.

o. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN

setiap semester.

p. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN

cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta

ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk

laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.

q. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada

UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan

semesteran dilengkapi dengan CALK.

r. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap

semester ke Kanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.

s. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke

UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester.

t. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat

dengan Kanwil DJKN setiap semester.

32

u. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap

semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan

BMN tingkat pemerintah pusat.

v. Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan

Kuasa BUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan

rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga di tingkat pusat.

w. UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap

semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada

UAPPA-E1.

x. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk

digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester.

y. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan ke

UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat

kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi

dengan CALK.

z. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

33

aa. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester

untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA.

bb. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan

perhitungan ke Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran III yang bertindak

sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan.

cc. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen

PBN cq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan

Keuangan pemerintah pusat setiap semester.

dd. DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK

dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit. APK setiap

semester.

ee. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian

negara/lembaga ke Ditjen KN.

ff. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen

PBN c.q. Dit.APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah

Pusat.

34

2.2.4. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat melalui

kementerian negara/lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup

semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak

termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran kementerian

negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian

negara/lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan Gubernur.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi,

berdasarkan usulan dari Gubernur, kementerian negara/lembaga

menetapkan SKPD sebagai UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, dan Dinas

Provinsi sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi. Penanggung

jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD yang

menerima dana dekonsentrasi, sedangkan penanggung jawab UAPPA-

W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Propinsi. Sedangkan

Gubernur bertindak sebagai Koordinator untuk seluruh UAPPA-

W/UAPPB-W Dekonsentrasi dibawahnya. Pengaturan penunjukan dan

tugas Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W diatur oleh Gubernur bersama-

sama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

35

Pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan

secara terpisah dari pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan APBD. SKPD mempertanggungjawaban pelaksanaan

Dana Dekonsentrasi kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala

Dinas Propinsi. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa

Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.5. Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas

Pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian

negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian

negara/lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh

Gubernur, Bupati, atau Walikota. Tugas Pembantuan adalah penugasan

pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya

kepada yang menugaskan.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana tugas pembantuan,

berdasarkan usulan dari Kepala Daerah, Kementerian negara/lembaga

menetapkan SKPD sebagai UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, dan

36

Dinas Pemerintah Provinsi, Dinas Pemerintah Kota atau Dinas Pemerintah

Kabupaten sebagai UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan.

Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepala

SKPD yang menerima dana tugas pembantuan, sedangkan penanggung

jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Dinas

Pemerintah Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten).

Pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan

dilakukan terpisah dari pelaporan keuangan/barang dalam pelaksanaan

Dekonsentrasi dan APBD. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Tugas Pembantuan kepada kementerian negara/lembaga melalui Kepala

Dinas Pemerintah Daerah (Propinsi/Kota/Kabupaten).

Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan

dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

37

2.4. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN)

2.4.1. Gambaran Umum

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah meliputi:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Aset adalah sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

38

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset

bersejarah.

1). Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah

persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

2). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud

dalam pengertian BMN adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung

dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan

konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

3). Aset lainnya yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah aset tetap

yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sehingga tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4). Aset bersejarah yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah aset

tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah

dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

39

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi

(SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan

informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (Managerial Report).

SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca

Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN

dengan prinsip-prinsip:

1). Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan

perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

2). Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara

berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3). Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi

standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar

periode akuntansi.

40

4). Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan

teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan

dapat diungkapkan.

5). Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

6). Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN

yang terjadi.

2.4.2. Struktur dan Bagan Organisasi Akuntansi BMN

Secara umum, struktur organisasi SIMAK-BMN ditetapkan sebagai

berikut:

1). Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

2). Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1)

3). Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

4). Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

41

Bagan Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Bagan Organisasi Akuntansi BMN

UAPB

UAPPB-E1 UAPPB-E1 UAPPB-E1

UAPPB-W UAPPB-W UAPPB-W

UAKPB UAKPB UAKPB UAKPB UAKPB

42

2.5. Satuan Pengawas Intern

Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan, setiap Entitas Pelaporan dan

Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan harus

diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang

diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan

data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara melakukan

reviu atas Laporan Keuangan rangka meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri kepada pihak-pihak. Hal ini diatur

dalam pasal 33 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2006.

Menurut UU No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Aparat pengawasan intern pemerintah tersebut melakukan pengawasan intern

melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

43

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga

sebelum disampaikan Menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah secara

fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung

kepada Menteri.

2.6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu (pasal 4). Pemeriksaan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan

laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK

dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate

44

disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv)

efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),

2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),

3. Opini tidak wajar (adversed opinion), dan

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).