Yasser Bab i

5/7/2018 Yasser Bab i - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/yasser-bab-i 1/63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan

Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi

pergantian Unang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran

pengaturan mengenai desa tetap yaitu;

(1) Keanekaragaman

(2) Partisipasi

(3) Otonomi

(4) Demokratisasi

(5) Pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat

disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal

ini berarti pola penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di

Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat

namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dan kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara republik

1



2

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar

masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam

mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usuldan

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus

diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu

mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat

yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan

sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat.



3

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah disebutkan

bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui

adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar

desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang terbentuk

karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alas an lain yang

warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usu; dan

nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan

kesempatan unutk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu

sendiri.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan

pemerintahanyang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan

pemerintahan yang menjadi kewenanangan Kabupaten/Kota yang diserahkan



4

pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

yang diserahkan kepada Desa.

Dasar hukum dari pelaksadennaan bantuan pembangunan desa adalah

tidak terlepas dari peraturan pemerintah nomor 72 tentang desa tahun 2005.

Adapun dasar dari plaksanaan bantuan pembangunan desa adalah tidak terlepas

dari acuan perencanaan partisifatif pembangunan masyarakat desa yang

bertujuan, satu meningkatkan keberdayaan masyarakat, agar seluruh warga desa

dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan dengan

kemampuan, kesempatan dan keeepatan propesional, dua meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap

masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, tiga mengembangkan

swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan

pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri, empat

memantapkan system pembangunan desa yang selama ini telah dikembangkan,

lima meningkatkan perang dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Pelaksanaan bantuan pembangunan desa, perlu ada lembaga yang dapat

mengorganisir, memfasilitasi dan menggerakkan bantuan pembagunan tersebut

yaitu melalui lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan menyalurkan kepada

kepala desa yang selanjutnya dialokasikan masing-masing program pembangunan

desa. Pelaksanaan bantuan pembangunan desa ini secara esensial dimaksudkan

untuk melihat besarnya kebutuhan pembangunan didaerah pedesaan serta



5

menelaah serta menganalisa data dan fakta yang ditemukan selama proses

pelaksanaan bantuan pembangunan desa berlangsung. Sehingga dengan demikian

memungkinkan untuk mengidentifikasi permsalahan dengan tepat dan

menemukan solusi penyelesaian dengan baik. Dengan demikian akhirnya dapat

ditemukan sebuah program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan sasaran,

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Prinsip-prinsip tersebut diatas yang mendasari penulis dalam membahas

pelaksanaan bantuan pembangunan Desa di Kecematan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba yaitu melalui proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

anggaran pembangunan desa yang artinya bahwa anggota masyarakat memiliki

hak dan akses yang sama untuk mengetahui pelaksanaan bantuan pembangunan

desa karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pada

pemunahan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat desa khususnya di

Kecamatan Ujung Loe, sehingga dalam hal ini penulis mengangkat tema

³Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba´.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan

meneliti lebih lanjut secara ilmiah melalui Skripsi dengan judul ³ Pelaksanaan

Bantuan Pembangunan Desa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba´



6

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan bantuan pembangunan desa, diimplementasikan dan di

laporkan, serta di evaluasi dan di analisis mempunyai maksud atau tujuan

meliputi fungsi bantuan sebagai suatu dokumen kebijakan. Dengan demikian

penelitian ini hanya membahas segi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

Untuk memudahkan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan, maka

penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Ujung

Loe Kabupaten Bulukumba ?

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bantuan

pembangunan Desa di Kecematan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan bantuan pembangunan

Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

bantuan pembangunan Desa di Kecematan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, maka dari hasil

penelitian ini tentunya juga memiliki beberapa kegunaan dan manfaat baik



7

itu untuk penulis sendiri maupun pihak lain, adapun manfaat dan kegunaan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasii dan

bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil

penelitian ini.

b) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan

pihak lain yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan

bantuan pembagunan desa di kecamatan ujung loe kabupaten.

c) Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada

pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Mengembangkan dan menerapkan ilmu / teori yang di dapat di

bangku kuliah.

b. Meningkatkan dan menambah wawasan bagi penulis dalam

bidang yang ditekuni.

c. Meningkatkan daya pikir penulis guna pembentukan wacana

berpikir terhadap gejala teoritis dan empiris yang berkembang

dewasa ini.

d. Diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan di

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat terwujud

sesuai dengan yang diharapkan.



8

e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti

yang lain sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam

penelitian selanjutnya.



9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Inplementasi dan Pelaksanaan Pembangunan

Diberlakukannya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk menciptakan kemandirian

dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip

demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya lokal.

Namun kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya terjadi

benturan-benturan sosial, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, bahkan terorisme

yang mengacak-acak modal sosial ( social capital ) sehingga kita sudah banyak

kehilangan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, persatuan, dan nilai-nilai

lainnya yang dapat meningkatkan kemantapan persatuan dan kesatuan. Upaya

yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sebagai bangsa menata kembali

modal sosial yang telah kita miliki sesuai dengan peran kita masing-masing dalam

institusi lokal yang lambat laun diharapkan dapat menyebar ke institusi yang lebih

luas dan lebar yaitu institusi global.

Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit

didifinisikan. Pada tataran makro lokal adalah lawannya dari global. Sehingga

istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban suatu negara sedang

global untuk menyebut peradaban pada tataran antarnegara (regional dan

9



10

internasional). Lokal menurut pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 adalah pada

tataran mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat

satu/propinsi, daerah tingkat dua/ kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal

untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa. Jadi institusi lokal

merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses

kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982:9), seperti rukun

tetangga, arisan , kelompok pengajian, kelompok ronda dan sejenisnya. Yang jelas

institusi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling

silang menyilang ( cross-cutting affiliation) dan institusi lokal telah menyediakan

jaring pengaman sosial ( sosial safety net) ketika komunitas lokal berada dalam

situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu

tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan

menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa

saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi

ini semakin hari semakin didambakan sebagai modal sosial( sosial capital).

Institusi lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal

(Purwo Santoso, 2002: 6). Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku

kolektif, di mana sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu

menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

Adapun pelaksanaan sebagaimana dikatakan oleh Jones {1984:165) adalah

suatu yang sederhan dan mudah dimengerti,´suatu defenisi yang teramat

sederhana karena hanya berbentuk seuatu istilah ; tetapi kata ³laksanakan´



11

memerlukan ketertiban banyak orang, uang dan keterampilan, organisasi dari apa

yang sesungguhnya tersedia. Demikian pula kata ³kerjakan´ juga memerlukan

keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan dari apa yang tersedia.dengan

kata lain implementasi adalah suatu proses yang memerlukan ekstra sumber agar

dapat memecahkan masalah pekerjaan. Pressman dan Wdalvky (1997 : 21}

memandang implementasi suatu proses interaksi antara penentuan tujuan dengan

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.Dengan demikian

implementasi menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang

menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk mencapai

hasil yang di inginkan. Karena itulah unsur yang saling terkait, merupakan konsep

penting dari implementasi.

Allison dalam Abdullah, (1984:44) mengemukakan bahwa tahap

implementasi merupakan tahap yang paling penting dan kritis yang memerlukan

kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu

kebijaksanaan. Sebelum suatu program atau proyek dilaksanakan, dilakukan

persiapan yang matang tentang segala hal yang menyangkut proyek, misalnya

organisasi, tenaga kerja termasuk kualifikasi orang-orang yang terlibat

didalamnya, dan perlengkapan serta prosedur kerja yang mengikat semua pihak

yang terlibat.Dalam siklus pengelolaan proyek, setelah langkah persiapan dan

persetujuan pihak yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi yang

merupakan operasionalisasi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan

sebelumnya.



12

Menurut Siagian (1985:174) ada beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam implementasi proyek antara lain :

a. Pemimpin Proyek

Dalam memilih seseorang pemimpin proyek, perlu dilakukan secara hati-

hati dengan persyaratan tidak terbatas pada kemampuan tehknis, tetapi juga

integritas kepribadian, kemampuan manejerial dan persyaratan-persyaratan

lainnya yang biasa dipergunakan dalam memilih seseorang untuk menduduki

jabatan pimpinan. Karena kelancaran pelaksanaan proyek sangat tergantung pada

kemampuan pemimpin proyek untuk menjalankan semua tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawabnya.

b. Organisasi Proyek

Organisasi adalah wadah diman berbagai kegiatan berlangsung,mencakup

pengertian keterpaduan antara keterampilan manajemen dan keterampilan teknis

dalam suatu tim. Organisai meskipun hanya sebagai sarana tetapi mendukung

kelancaran proyek jika terdapat kerapian organisasi yang meliputi jelasnya tujuan

proyek yang ingin di capai secara umum, dari segi politik ekonomi dan

keuntuntgan sosial lainnya. Tujuan khusus juga harus jelas dan dicapai melalui

pelaksanaan proyek. Selanjutnya jelasnya sasaran yang dicapai, kegiatan-kegiatan

yang harus dilaksanakan oleh berbagai komponen proyek, terdapatnya pembagian

tugus yang jelas dan lancarnya sistem informasi yang ada beserta jaringannya.

Seluruh komunikasi yang bersifat terbuka memberikan peningkatan efesiensi

kerja, karena setiap pihak akan saling membantu dalam menghadapi berbagai



13

masalah yang mungkin timbul dan secara bersama pula mencari penyelesaian

masalah.

c. Pembiayaan Proyek

Hal-hal yang penting tentang pembiayaan proyek adalah ( i ) dana yang

telah dialokasikan benar-benar tersedia pada waktu yang diperlukan dan dalam

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ; ( ii ) penggunaan anggaran yang

dilakukan dengan mematuhi persyaratan yuridis formal dan memperhitungkan

faktor efesiensi tanpa melupakan mutu ; ( iii ) sistem pertanggung jawaban yang

harus tunduk pada berbagai ketentuanyang ditetapkan oleh Negara atau organisasi

yang turut membiayai pelaksanaan proyek.

d. Personalia Proyek

Berhasil tidaknya pelaksanaan proyek sangat ditentukan oleh unsur

manusia. Aspek ini dalam satu proyek sering kali meliputi : ( i ) jumlah tenaga

kerja yang diperlukan ; ( ii ) kualifikasi yang harus dipenuhi baik manajerial

maupun teknik operasional : ( iii ) pengalaman yang mendukung pelaksanaan

tugasnya di proyek. Hal ini yang penting dalam aspek manusia adalah status

tenaga kerja yng terlibat apakah sebagai tenaga tetap atau sementara waktu.

Faktor imbalan juga harus diperhatikan karena berperan dalam meningkatkan

kegairahan kerja.

e. Pengendalian Pelaksanaan Proyek.

Pengendalian dapat bersifat intern yang dilakukan oleh pempinan proyek,

juga dapat bersifat ekstern yang dilakukan berbagai pihak dalam lingkungan

pemerintahan. Pengendalian ini dimaksudkan agar kegiatan proyek berlangsung



14

sesuai dengan rencana dan bermaanfaat bagi para pengambil keputusan sebagai

masukan dalam menyusun rencana dan program selanjutnya. Manfaat lain adalah

sebagai umpan balik yang berharga karena berbagai pihak yang ikut dalam

kegiatan operasional proyek diharapkan memberikan informasi yang objektif

berupa laporan kepada pimpinan proyek.

Salusu (1996 : 12) mengatakan bahwa dalam proses implementasi terlihat

prinsip dari atas kebawah. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif antara

atasan, bawahan dan antar manajer sendiri., walaupun disadari bahwa konflik

kadang-kadang terjadi.

Wawrick (1979 : 12) mengemukakan bahwa secara teoritik terdapat

faktor-faktor yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program

yaitu :

1. Banyaknya pemain ( actors ) yang terlibat. Keadaan ini menimbulkan

kesulitan dalam berkomunikasi dalam pengambilan keputusan, yang

memungkinkan terjadinya ³delay´ hambatan dalam proses pelaksanaan.

2. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda. Dalam banyak hal di daerah, pejabat

tertentu, terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam berbagai jenis proyek

sehingga tidak cukup memberikan perhatian akibat tugas rangkap yang

diembannya.

3. Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri. Sering kali proyek

pembangunan mengalami hambatan dalam pelaksanaan karena adanya

kesulitan yang melekat pada proyek itu sendiri, misalnya faktor teknis,

ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksanaan atau masyarakat.



15

4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Makin banyak jenjang

dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum

rencana proyek dilaksanakan, berarti makin banyak waktu yang dibutuhkan

guna persiapan pelaksanaan. Begitu pula pada tahap operasi penyaluran dana

dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan

persetujuan dari banyak pihak yang berwenang.

B. Pengertian Pembangunan Desa

Pada umumnya, pembangunan diterima dalam pengertian sebagai suatu

usaha yang dilaksanakan untuk memperbaiki kehidupan manusia dari keadaan

yang ada sekarang menuju pada suatu keadaan yang dianggap lebih baik pada

waktu yang akan datang. Siagian (1994: 12) bahwa pembangunan adalah suatu

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana atau

tersusun secara sistematik yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah

menuju modernisasi dalam rangka N ation Building.

Bintoro (1984:27) bahwa pembangunan adalah suatu proses pembangunan

yang continue atau terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu

keadaan yang dianggap lebih baik sehingga terwujudnya suatu cita-cita dan tujuan

yang ingin dicapai.

Pendapat di atas dapat ditafsirkan bahwa pembangunan membawa misi

perubahan ke arah yang lebih baik, dan perubahan itu melalui proses yang secara

continue, dan mengikuti proses program ± program yang telah ditetapkan.

Bila dianalisa pandangan para ahli di atas, maka setidak-tidaknya terdapat

tiga yang menjadi unsur mutlak dari pengertian pembangunan yaitu :



16

1) Pembangunan merupakan proses tanpa akhir.

2) Proses tersebut melibatkan semua pihak dalam suatu negara atau bangsa

tertentu.

3) Menuju pada keadaan yang lebih baik bagi bangsa yang bersangkutan.

Pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang

sebagaimana selama ini terjadi akan menimbulkan kesenjangan sosial dan

ekonomi dalam kehidupan. Persoalan-persoalan yang dihadapi wilayah desa dan

kota adalah masalah-masalah yang spesifik, sebab masing-masing wilayah

mempunyai potensi yang berlainan. Desa yang lebih berkesan sebagai kelompok

masyarakat yang hidup secara tradisional, mempunyai banyak ketertinggalan

dibanding dengan dengan kota. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan

adalah menyeterakan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan potensi

yang-dimiliki-desa.

Untuk melakukan pembangunan desa, ada beberapa hal yang tidak dapat

diabaikan diantaranya adalah latar belakang, pendekatan, konsep maupun

kenyataan-kenyataan yang terjadi di setiap desa. Beberapa hal yang perlu untuk

mendapat perhatian dalam pembangunan wilayah pedesaan adalah;

a. Pembangunan masyarakat desa masih bersifat dekonsentrasi. Disisi lain, sifat

ragam dan hakikat desa sangat beranekaragam yang secepatnya membutuhkan

penanganan. Disamping itu, titik berat pelaksanaan otonomi daerah yang terletak

pada kabupaten menggambarkan kebulatan karakter-pedesaan-wilayahnya.

b. Perangkat desa perlu mendapat bantuan teknis dan insentif. Perangkat desa



17

yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan desa, keadaannya

secara umum masih membutuhkan bantuan teknis yang efektif.

Bantuan teknis dan efektif yang dibutuhkan diantaranya adalah

1) kesejahteraan, artinya pendapatan para kepala desa dan perangkatnya yang

masih menjadi masalah, kualitas ketrampilan, kewibawaan, kemampuan,

kejujuran dan dedikasi para perangkat desa masih perlu ditingkatkan-dengan-

bantuan-pemerintah.

2) Kemampuan membangun masyarakat desa mulai dari merencanakan,

melaksanakan sampai mengawasi masih dilakukan dengan cara yang sangat

sederhana atau dalam banyak hal masih tanpa mekanisme manajemen sama sekali.

3) Mekanisme kerja antara pemerintah desa dan pemerintahan diatasnya perlu

dimantapkan. Hal ini dimaksudkan agar rencana yang dipersiapkan desa beserta

masyarakatnya disambut baik dan terwujud dalam pelaksanaannya tanpa

modifikasi ataupun penghilangan yang pokok demi kepentingan desa. Dan agar

pembangunan jangan berlangsung secara birokratis yang berlebihan.

c. Dana pembangunan desa secara lintas sektoral masih belum bermanfaat bagi

masyarakat desa. Karena itu dibutuhkan usaha dan dorongan yang kuat, sehingga

mekanisme proyek pembangunan desa yang berlangsung dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat desa melalui pemerintahan paling bawah.

d. Kurangnya keterpaduan kepentingan antar sektor, sehingga dibutuhkan

koordinasi lintas sektoral tentang pemerintahan desa melalui penyatuan program,

misi dan visi pembangunan. Hal ini dikarenakan setiap sektor mempunyai visi dan

misi yang ideal mengenai pembangunan wilayah pedesaan. Sehingga masing-



18

masing sektor cenderung untuk berpegang teguh secara prinsip pada fungsi

pokoknya dan memegang asumsi bahwa secara fungsional tidak ada kewenangan

untuk mencampuri sektor lain.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat. Proses

perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama (tradisional) menuju

suatu situasi baru yang lebih maju (modern) dan belum dikenal oleh masyarakat.

Perubahan yang dilakukan tersebut akan melalui proses transformasi dengan

mengenalkan satu atau beberapa fase antara. Pembangunan masyarakat (pedesaan)

memerlukan suatu proses dan model tranformasi dari model lama menuju model

baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan

merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan kepada

mereka yang secara sukarela berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga

perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan

menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan.

Agar pembangunan wilayah pedesaan menjadi terarah dan sesuai dengan

apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa, maka perencanaan mekanisme

pelaksanaan pembangunan desa dilakukan mulai dari bawah. Proses

pembangunan yang dilaksanakan merupakan wujud keinginan dari masyarakat

desa. Dalam hal ini koordinasi antara pemerintah desa dengan jajaran di atasnya

(Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten) harus terus menerus

dilakukan dan di mantapkan. Apalagi pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan

pada Pemerintah Kabupaten.



19

Pelaksanaan pembangunan pun hendaknya tidak hanya menjadikan desa

sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus menjadikan desa subyek

pembangunan yang mantap. Artinya obyek pembangunan adalah desa secara

keseluruhan yang meliputi potensi manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA)

dan teknologinya, serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang

ada di pedesaan. Sehingga menjadikan desa memiliki klasifikasi desa

swasembada. Yaitu suatu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.

Pembangunan masyarakat pedesaan dimaksudkan untuk membangun

manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan yang demikian hanya akan dapat

terlaksana bila langkah teknis dan ekonomis dilaksanakan setelah masalah inti

sosial budaya suatu masyarakat diketahui. Berdasarkan ini kemudian

menjadikannya sebagai tumpuan berbagai langkah pembangunan ekonomi dengan

sektor teknisnya. Manusia yang secara sosiologis memerlukan interaksi dengan

komunitasnya untuk tumbuh dan berkembang, jarang sekali berani berkembang

sendiri menjauhi norma-norma dan harapan masyarakat. Sebagaimana

perkembangan komunitas memerlukan individu untuk berkembang dan begitu

juga individu memerlukan komunitas sebagai tumpuan dan landasan berbagai hal

hakiki.

Pembangunan manusia seutuhnya akan lebih berhasil bila pembangunan

pada daerah pedesaan dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya alamnya.

Sehingga untuk mampu memberdayakan potensi sumberdaya alamnya, maka

bakat dan kemampuan sumberdaya manusianya juga perlu untuk ditingkatkan.



20

Dengan demikian, kemajuan wilayah pedesaan akan menjadi imbang dengan

wilayah perkotaan. sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan

antara penduduk desa dan kota tidak akan terjadi.

C. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Desa

Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dikecamatan ujung

loe kabupaten bulukumba adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses

pembangunan desa, masyarakat senantiasa membirikan usul dan pendapat dalam

proses pengambilan kebijakan kepala desa yang berorentasi pada pembangunan

desa itu sendiri, kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam

menjalankan rodah pemerimtahan desa itu snagat baik sehingga kepala desa

dalam melaksanakan tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan

memberikan pemahaman terhadap masyarakat mudah di terimah.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap

pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya

program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir

pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman

bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat

sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa

menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di



21

tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program

pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun

demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti

adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of

excellent), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah

tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas,

tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan

program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa

justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari

desa (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran

yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai

subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran

pembangunan (Kartasasmita, 1996:144).

Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat

partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran

serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai

evaluasi. Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.

Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan

program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif

stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan



22

diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta

sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta stakeholder

lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat

mengembangkan kemampuannya dan menjadi ³terbelenggu´ dalam berinovasi.

Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi program bantuan desa

(Bangdes) selama ini, justru peranan birokrat pemerintah yang amat menonjol.

Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup

dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga

bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk

(internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada

bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan,

maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam

mengelola pembangunan di desanya.

Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan

mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk

mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat

itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan

pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju adalah

perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat

(Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan

menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus diperluas sejak

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses



23

pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan

memperdayakan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses

sssdimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari

pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat

dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan

masyarakat (Korten, 1988:378). Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih

luas, juga terdapat peranan ³Agen Eksternal´ seperti LSM, Konsultan, Lembaga

Donor dll.

Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model

perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari

bawah ke atas (bottom up planning). Pada dasarnya setiap program dari

pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya

intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang

pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka

pendekatan bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari

proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Penelitian ini bermaksud

mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yaitu menganalisis tentang

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba

Pemilihan program tersebut, didasarkan atas pertimbangan bahwa desain

dan implementasinya dapat memberikan gambaran tentang proses pemberdayaan



24

masyarakat dalam pembangunan, dengan pengkajian pembangunan di desa. Selain

itu, saat ini khususnya di Kecamatan Ujung Loe, umumnya di Kabupaten

Bulukumba, program tersebut sangat mewarnai dinamika pembangunan desa,

sehingga melalui implementasinya diharapkan dapat mewujudkan proses

pemberdayaanmasyarakat.

Pengalaman selama ini menunjukkan banyak program pembangunan yang

digulirkan oleh Pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam

perencanaan sampai evaluasi pembangunan di desa, sehingga muncul kesenjangan

persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut berakibat rendahnya

kepedulian masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya

tingkat keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terbukti dengan rendahnya tingkat

partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena

tanpa disadari sebenarnya peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak

secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan

keleluasaan bagi masyarakat secara optimal.

Pembangunan yang memberdayakan masyarakat adalah pembangunan

yang memberi ³ruang´ dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berperan

dalam menggerakkan dan mengerahkan segala sumber daya (resources) yang

dimilikinya, baik sumber daya material maupun non material, terutama sumber

daya manusianya sendiri untuk mandiri (Uphoff dalam Cernea, 1988 : 501).

Dengan kata lain masyarakat mempunyai akses dalam pengambilan keputusan

sampai pelaksanaan pembangunan.



25

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, proses pembangunan yang

memberdayakan masyarakat memiliki makna lebih luas dari model pembangunan

partisipatif, sebagaimana dinyatakan Soetrisno (dalam Lasito, 2002:7) Dalam

model pemberdayaan, masyarakat tidak hanya aktif berpartisipasi dalam proses

pemilikan program, perencanaan dan pelaksanaannya, akan tetapi mereka juga

menguasai dana pelaksanaan program itu. Sementara dalam model partisipasi,

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya sebatas pada

pemilikan, perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pemerintah tetap menguasai

dana guna mendukung pelaksanaan program itu.

Dari pembedaan tersebut dapat diartikan bahwa dalam model

pemberdayaan, masyarakatlah yang memiliki peran yang besar (termasuk

pendanaan) serta sangat menentukan bagi arah kegiatan pembangunan, sesuai

dengan aspirasi dan perspektif masyarakat, maksudnya tanpa terlalu intervensi

struktur pemerintahan yang cenderung birokratis.

D. Efektifitas pelaksanaan Pembangunan Desa

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi

pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa,

otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi

aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa

menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan

dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa

harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi



26

ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang

disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan

pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas,

pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi

adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin

pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses

musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di

tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat

desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan

daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi

masyarakat ini hanya menjadi µkosmetik¶ untuk sekedar memenuhi µqouta¶ adanya

partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam

undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat

desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan

yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan

partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan



27

mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan

mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga

kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara

lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan,

konsultatif dan koordinatif.

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan

swadaya masyarakat

4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai

fungsi:

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat;

4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-

hasil pembangunan secara partisipatif;



28

5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya

gotong royong masyarakat;

6. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

7. pemberdayaan hak politik masyarakat;

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

y Peningkatan pelayanan masyarakat;

y Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

y Pengembangan kemitraan;

y Pemberdayaan masyarakat; dan

y Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan proses pembangunan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) dimaksudkan untuk mewadahi potensi partisipasi masyarakat

desa dalam pengelolaan pembangunan di pedesaan. Pengelolaan pembangunan

pedesaan dimaksud adalah segala urusan yang terkait dengan kegiatan

pembangunan pedesaan mulai dari tahap perencanaan,BKM juga dapat berperan

dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pihak-

pihak lain diluar pemerintah desa.

Apabila dikaji lebih lanjut, karakteristik BKM memiliki kesesuaian

dengan ciri-ciri lembaga kemasyarakatan sebagaimana dipaparkan di atas. BKM

malah seharusnya memiliki legitimasi yang cukup kuat karena anggota-anggota

dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan pemilihan



29

mulai dari tingkat RT. Kriteria calon anggota BKM pun dibuat atas dasar

kesepakatan masyarakat untuk menemukan sosok-sosok µorang baik¶ yang akan

mengendalikan BKM di desanya. Selain itu, proses pengambilan keputusan

tertinggi dalam BKM adalah musyawarah warga di tingkat desa.

Harapan yang cukup besar dari masyarakat desa disandarkan di pundak

BKM untuk benar-benar menjadi lembaga masyarakat yang cukup µcapable¶

untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

E. Pengertian dan Tujuan Bantuan Pembangunan

Bantuan pembangunan desa adalah pendekatan pembangunan yang

bertumpu pada komunitas/maysarakat. Rancangan pembangunan diartikan sebagai

upaya penciptaan maysarakat lebih akses kesumber daya utama, penciptaan

peluang pembangunan dan peningkatan kapasitas kelompok sasaran. (juklat dan

jaknis PKM, 2000 ; 14). Adapun Hakekat Bantuan Pembangunan Desa adalah

bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa yang merupakan

salah satu sumber pendapatan desa, dengan maksud agar masyarakat desa dapat

melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan

desa.

Secara terminologi bantuan pembangunan Desa sasaranya adalah

penduduk miskin yang dijangkau melalui kegiatan masyarakat yang diorganisir

oleh tim pelaksana kegiatan tingkat Desa/kelurahan. Rancangan-rancangan yang

dapat diusulkan pada hakekatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi

spesifikasi lokal (muatan lokal) setempat sepanjang dapat menciptakan

penghasilan kepada daerah tersebut.



30

Secara khusus isi pelaksanaan program bantuan keluarga miskin adalah:

1. Ketahanan pangan meliputi: operasi pasar khusus beras, pengembangan

pembibitan dan budidaya perikanan.

2. Pengamanan sosial dibidang pendidikan meliputi: beasiswa dari

Dikdasmen, pendidikan tinggi, dana operasional sekolah.

3. Pengamanan sosial bidang kesehatan meliputi : JPS bidang kesehatan,

bidang sosial dan program arahan tambahan anak sekolah.

4. Penciptaan lapangan kerja meliputi: padat karya perkotaan, prakarsa

khusus bagi pengangguran perempuan.

5. Pemberdayaan masyarakat meliputi: pemberdayaan daerah dan masyarakat

dalam mengatsai krisis ekonomi melalu bantuan dana.

Tujuan Bantuan Pembangunan Desa adalah untuk mendukung,

memperkuat, sekaligus menstimulan potensi masyarakat desa dalam

melaksanakan pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

2. Meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan aparat desa sebagai

pengelola pembangunan desa.

3. Mengembangkan dan memeratakan prasarana dan sarana sosial ekonomi

untuk melayani kebutuhan masyarakat desa.



31

4. Mengembangkan ekonomi rakyat di perdesaan, lewat pengembangan

usaha ekonomi produktif.

F. Komponen dan Arah Bantuan Pembangunan Desa.

Bantuan Pembangunan Desa memiliki komponen dan arah sebagai berikut:

a. Bantuan Langsung

Bantuan Langsung adalah komponen Bantuan Pembangunan Desa yang

diberikan kepada masyarakat desa untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan desa melalui sektor-sektor yang tertampung dalam APPKD dan

menjadi prioritas masing-masing desa, yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pemilihan prioritas sebagai dasar

penggunaan bantuan dilakukan dengan sepenuhnya merujuk pada dokumen

perencanaan seperti Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Bantuan langsung Bantuan Pembangunan Desa digunakan sebagai salah

satu sumber pembiayaan dan stimulan pembangunan di desa, dengan penekanan

penggunaannya pada batas-batas sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di desa

- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

- Pengembangan prasarana dan sarana desa.

- Pengembangan kelembagaan



32

b. Bantuan lain-lain.

Penggunaan Bantuan lain-lain dalam Bantuan Pembangunan Desa

digunakan sebagai sarana pembinaan pemerintah desa dalam merencanakan,

membina, memantau, dan melaporkan hasil pembangunan desa.

G. Pengelolaan dan Hasil-Hasil Bantuan Pembangunan Desa

1. Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa

a) Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Dalam rangka Bantuan mudah

diterima dan didayagunakan oleh masyarakat.

b) Bantuan dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan.

c) Bantuan harus dapat memberikan pendapatan yang memadai dan

mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.

d) Bantuan harus dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri, sehingga

menciptakan pemupukkan modal dalam wadah lembaga dana dan kredit

perdesaan setempat.

e) Pengelolaan bantuan dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dipantau

oleh masyarakat serta dapat digulirkan dan dikembangkan oleh

masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

2. Hasil-Hasil Bantuan Pembangunan Desa

Hasil-hasil Bantuan Pembangunan Desa meliputi upaya-upaya

pemantapan kelembagaaan pemerintah desa; pendidikan, pelatihan, dan

penyuluhan; pengembangan keswadayaan masyarakat; pengembangan



33

perekonomian desa; pengembangan prasarana dan sarana di desa; dan

penanggulangan kemiskinan.

H. Kerangka Pikir

Pelaksanaan bantuan pembangunan desa kususnya di Kecamatan Ujung

Loe kabupaten Bulukuma yaitu profesioal dalam melaksanakan tugasnya dalam

arti tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, sebagaimana arah pokok

dari dalam UU No. 32 tahun 2004 tentng pemerintahan daerah adalah salah satu

landasan yuridis tiap-tiap kewajiban dengn efisien dan efektif yaitu dengan

tenaga, waktu, usaha dan biaya yang sekecil-kecilnya, tetapi dengan hasil-hasil

yang sebesar-besarnya dan tidak merugikan jawatan baik materil maupun moril

atau financial, semua itu berdasarkan kesenjangan bahwa sebagai pembela

kedaulatan Negara dan harus menjadi tauladan bagi umum.

Ketegasan tersebut memberikan arahan, keefektifan dan mengefesienkan

kinerjanya menuju profesionlisme dalam pelaksanaan bantuan pembangunan Desa

di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, secara visual dapat

digambarkan dalam bagan berikut.



34

SKEMA KERANGKA PIK IR

-

Apabila faktor pendukung lebih dominan dalam mempengaruhi

pelaksanaan bantuan pembangunan desa, maka akan meningktkan

efektivitas pelaksanaan bantuan pembangunan desa di kecamatan ujung

loe kabupaten buliukumba.

- Sebaliknya apabila faktor penghambat lebih dominan dalam

mempengaruhi pelaksanaan bantuan pembangunan desa, maka akan

menghambat efektivitas pelaksanaan bantuan pembangunan desa

dikecamatan ujung loe kabupaten bulukumba.

Faktor

Pendukung

Alokasi Bantuan

1. Dana

2. Prasarana

Jalan

3. Salana Air

Bersih

4. Kesehatan

Masyarakat

Efektivitas

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa

Bantuan

Pembangunan

Desa

Faktor

Penghamat



35

Dalam melaksanakan kegiatan dapat di deskripsikan dan memberikan

kerangka konseptual sesuai uraian-uraian di atas mengenai pelaksanaan bantuan

pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

I. DEFINISI OPERASIONAL

Menghindari adanya perbedaan penafsiran minimal apa yang dimaksudkan

oleh penulis, maka variable-variabel tersebut di definisikan secara operasional

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan pembangunan desa adalah bantuan dana yang telah

diproyeksikan berdasarkan besarnya jumlah kebutuhan masyarakat desa

setempat dan dlaksanakan sesuai dengan program pembangunan desa.

2. Dana alokasi bantuan adalah dana bantuan yang diberikankepada Pemerintah

Desa dan masyarakat untuk digunakan sebagai pembangunan prasarana dan

dana untuk permodalan usaha.

3. Alokasi bantuan air bersih adalah pengadaan air bersih bersih bagi masyarakat

desa di Kecamatan ujung loe Kabupaten bulukumba melalui penyedian sarana

bak air di tiap desa.

4. Alokasi bantuan penyehatan lingkungan pemukiman adalah bantuan berupa

sarana penataan perumahan melalui penyuluhan, pemberantasan penyakit

demam berdarah, dan pembanguna sarana drainase.



36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitin ini berlokasi di tiga Desa yaitu pesisir, perkotaan dan

pegunungan di Kecematan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

B. Tipe dan Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan menyusun skripsi ini adalah

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud

menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari

pelaksanaan bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba.

Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data-data atau informasi faktual

yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya

dengan permasalahan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan

pelaksanaan bantuan pembangunan Desa di Kecematan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba. Dalam hal ini adalah aparat pemerintah, lembaga-lembaga

kemasyarakatan dan maysarakat umum dengan jumlah total populasi 36.673

orang, adapun yang akan diteliti yaitu desa/kelurahan Dannuang, Manjalling

dan Garanta.

36



37

2. Sampel

Sample penelitian ini adalah mereka yang dianggap mampu dan

berkompeten mewakili suatu keseluruhan dalam bidang tugas tertentu.Tehnik

penarikan sampel dilakukan dengan sistem purposive sampling atau dilakukan

dengan sengaja. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar sampel yang terpilih

adalah yang benar-benar mengetahui obyek penelitian sehingga diperoleh data

yang akurat yaitu pengambilan sampel dari beberapa responden yang dianggap

dapat mewakili seluruh populasi. Adapun sample yang dimaksud sebagai

beriku;

PNS = 15 Orang

Pedagang = 14 Orang

Petani = 12 Orang

Nelayan = 4 Orang

Tokoh Masyarakat = 15 Orang

Jumlah responden = 60 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah penelitian mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe

Kabupaten Bulukumba.

b. Wawancara yang dipergunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas

terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan dengan anggota responden,

dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada



38

responden sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan

sebelumnya.

c. Kuesioner yaitu suatu tehknik pengumpulan data dengan menyebarkan

sejumlah angket/pertanyaan kepada responden dalam wilayah lokasi

penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti kemudian dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif atau kuantitatif yakni dengan cara peneliti

berusaha menginterprestasikan data-data yang sudah diperoleh dan diolah itu

dengan baik menjadi seperangkat informasi tentang kesimpulan hasil penelitin

dengan menggambarkan secara deskriptif tentang pelaksanaan bantuan

pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.



39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini di arahkan pada pelaksaanaan bantuan

pembangunan desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan fokus

realisasi pelaksanaan bantuan pembangunan dan identivikasi factor-faktor yang

berpengaruh dalam pelaksanaan program tersebut.

A. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan

Pelaksanaan bantuan pembangunan, secara umum terlihat cukup

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarat. Memang sangat sulit

untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ini dengan menggunakan

ukuran kualitatif. Akan tetapi metode kualitatif akan membantu dalam hal tersebut

berdasarkan temuan data dan angka-angka statistik yang melaporkan pelaksanaan

bantuan pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

serta tanggapan masyarakat sendiri dalam memberikan penilaian terhadap

pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini penguraian dilakukan dengan mencermati dan

memperhatikan realisasi program pembangunan berdasarkan pada pencapaian

target-target pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam hal itu digambarkan

berbagai persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ditingkat

Kecamatan. Secara jelas akan teridentifikasi dan terlihat berbagai faktor yang

menopang maupun yang menghambat dalam pelaksanaannya. Untuk mengukur

dan mengevaluasi secara keseluruhan program pembangunan Desa tentulah sangat

banyak, rumit dan membutuhkan prangkat analisis yang konvrehensif disamping

39



40

tentu membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis

melakukan evaluasi pada program berskala besar dan program rutin tahunan

kecamatan, sehingga dapat merupakan evaluasi terhadap kurang lebih seluruh

proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan.

1. Program peningkatan prasarana jalan poros

Peningkatan prasarana jalan poros adalah bantuan untuk pembangunan

prasarana desa yang meliputi jalan penghubung/poros desa, jembatan desa, parit

dan sarana penyebrangan yang diperuntukkan bagi desa ± desa yang

membutuhkan. (Pedoman penyusunan program, dirjen PMD Depdagri, 1999).

Khusus untuk di desa bantuan P2JPD (program peningkatan jalan poros) hanya

meliputi jalan pembangunan desa dan pembangunan beberapa unit jembatan.

Bantuan peningkatan prasarana jalan poros desa ini dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan jangkauan pemasaran, menciptakan lapangan kerja desa,

meningkatkan kemampuan kelembagaan desa dan peran serta masyarakat,

meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta pemelirahaan prasarana dan memperkuat terwujudnya

kesatuan sistem transportasi dari jalan Nasional hingga pedesaan.

Untuk mencapai tujuan proyek P2JPD dikelurahan ini, dilaksanakan

dengan strategis bahwa pemerintah desa senagtiasa memprioritaskan proyek-

proyek pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan

masyarak dengan cara sebagi berikut:

- Pembangunan dengan sistem padat karya dengan memperhatikan kaidah

tekhnis demi kualitas program dengan bahan yang sesuai.



41

- Wilayah-wilayah desa yang merupakan kantong-kantong produksi atau

daerah produktif dan potensial.

- Pembangunan di titik beratkan pada pembangunan jalan dan lembaga,

berhubung bahwa segi karakteristik geografis desa untuk sarana

penyebrangan memang tidak ada.

- Wilayah yang merupakan rangkai beberapa wilayah itu atau

perkampungan penduduk dalam desa yang saling berdekatan.

Sedangkan mengenai pelaksanan pembangunan fisik.

Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa oprasionalisasi

tekhnis proyek sedapat mungkin dilaksanakan secara swakelola akan tetapi untuk

kondisi masyarakt desa, pelaksanaannya dilakukan dengan jalan kerjasama

dengan rekan atau kontraktor. Proyek di jalan oleh sebuah perusahaan kontraktor

akan tetapi masyarakat desa tetap ikut serta dan diikut sertakan dalam proyek

terutama dalam bentuk menyediakan bahan lokal dan tenaga lokal baik secara

sukarela maupun dengan biaya murah.

Untuk lebih jelasnya mengenai proyek-proyek pembangunan prasarana.

Jalan poros desa yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2007/2008 ±

2009/2010 dapat dilihat dalam table berikut.



42

Tabel 1. Proyek P2JPD didesa/kelurahan dannuang, manjalling dan garanta tahun

anggaran 2007/2008-2009/2010Kecamatan Ujung loe Kabupaten

Bulukumba

Jenis Proyek Volume

(Master)

Biaya (Rp) Realisasi

Perintisan jalan desa

Pemliharaan jalan desa

Pembangunan jalandesa/kelurahan dannuang

Pembangunan jalandesa/kelurahan manjalling

Pembangunan jalandesa/kelurahan garanta

4.000

8.000

17

12

10

4.000.000

3.500.000

250.000.000

210.000.000

198.000.000

2007/2008

2007/2008

2009/2010

2009/2010

2008/2009

Jumlah 12.039 665.500.000

Sumber : K antor K ec. Ujung loe K ab. Bulukumba, N ovember 2010 .

Pelaksanaan program P2JPD ini, berdasarkan penjelasan pemerintah

kecamatan pada umumnya tidak dapat terealisasikan tepat pada waktunya,

kadang± kadang penyelesaian molor sampai beberapa bulan. Kualitas proyek juga

menjadi persoalan, misalnya jembatan yang dibangun di desa dannuang pada

tahun 2007. Mengenai program perintisan jalan desa sebenarnya merupakan

program yang telah ada beberapa tahun sebelumnya. Namun baru pada tahun

2009/2010 dapat terealisasi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain,

kesulitan mencari alokasi dana proyek, keterlambatan dana proyek cair dan

keterampilan para pelaksana proyek yang masih kurang dalam bidang

pekerjaannya.

Dengan adanya P2JPD ini. Masyarakat sekarang lebih mudah melakukan

perjalanan atau hubungan dari satu wilayah kewilayah lainnya. Masyarakat tidak

terhalang lagi pergi kekebun ketika hujan mudah melakukan pengangkutan karena

transportasi lancar dalam memasarkan hasil ± hasil pertanian dan perkebunan



43

mereka. Urusan bisnis termasuk urusan ± urusan keluarga menjadi mudah dan

lancar.

Sekedar perbandingan berikut kami paparkan tanggapan responden

terhadap manfaat program P2JPD. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60

orang, terdiri dari 15 pegawai negeri sipil, 14 pedang, 12 petani, 4 nelayan dan 15

yang mewakili tokoh masyarakat, seperti yang terlihat pada table berikut.

Tabel 2. Tanggapan responden terhadap manfaat bantuan proyek P2JPD di tiga

desa di Kecamatan Ujung loe Kabupaten Bulukumba.

No Kategori jawaban Frekuensi Persentase

1 Sangat Beramanfaat 10 16,67

2 Bermanfaat 49 81,66

3 Kurang Bermanfaat 1 1,67

4 Tidak Bermanfaat

Jumlah 60 100

Sumber : H asil K uesioner, N ovember 2010.

Berdasarkan tabel Nampak bahwa masyarakat umum maupun aparat

ternyata merasakan manfaat dari bantuan proyek peningkatan prasarana jalan

desa, terbukti dari 60 responden, 99,33 persen menyatakan bermanfaat dan

responden yang menyatakan tidak bermanfaat 1,67 persen yang kurang

bermanfaaat.

2. Program PNPM Mandiri

Program PNPM mandiri adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada

setiap Desa/Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Bantuan ini dimaksudkan sebagai saran dan simulasi atau

perangsang untuk mendorong dan menggerakkan swadaya gotong royong dan

partisipasi masyrakat dalam pembangunan Desa atau Keluarahan. Hal ini juga



44

sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang telah

memberikan prioritas perhatian pada pelaksanaan pembangunan desa sesuai

dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 1/DPRD/1999 tentang pokok-pokok

Reformasi Pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Perlu diketahui bahwa dasar penyelengaraan dana PNPM adalah instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 1984 tentang penyelenggaraan bantuan

pembangunan tiap provinsi, kotamadya/kabupaten dan tiap desa. Instruksi Mentri

Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1991 tentang penyempurnaan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Pembangunan

desa.

Bantuan ini langsung diberikan kepada masyarakat yang merupakan milik

masyarakat desa yang langsung dikelola melalui wabah LPM. Bantuan yang

merupakan biaya Pembinaan dan Pengelolaan sebagai penopang pelaksanaan

pembangunan bantuan langsung pembangunan desa. Biaya meliputi pembiayaan

pelaksanaan pelatihan dan kursus bagi tenaga operasional pemandu pelaksanaan

program pembangunan desa termasuk dalam hal ini adalah biaya kesekretariatan

operasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam memantau pelaksanaan

program pembangunan desa sebagai pihak pelaksanaan program pembangunan

desa dan supervise pembangunan ditingkat desa.

Adapun tujuan dari pemberian Bantuan Pembangunan desa ini adalah

1) Mendorong dan merangsang usaha ekonomi produktif masyarakat antara

lain melalui peningkatan produksi barang dan jasa beserta pemasarannya.



45

2) Membangun, memperbaiki serta memelihara sarana dan prasarana

pendukung pedesaan.

3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparat maupun

masyarakat, antara lain melalui kegiatan Latihan Pembangunan Desa

Terpadu (LPDT) yang melatih pengurus LPM, perangkat desa dan kader

Pembangunan Desa (KPD) serta untuk menunjukkan dan mengembangkan

pembangunan serta pembinaan anak dan remaja.

4) Memperkuat kelembagaan desa yang mencakup penguatan dan

mengefektifkan LPM dan pengembangan lembaga melalui pencarian dana

dan perkreditan milik masyarakat desa dalam rangka mendorong

pemupukan modal pedesaan

5) Mempekuat mekanisme perencaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

pembangunan masyarakat pedesaan.

Selanjutnya mengenai penggunaan dana PNPM mandiri Tahun Anggaran

2009-2010 dapat dilihat dalam table berikut.



46

Tabel 3. Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 2009-2010

Dikecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Jenis Proyek Sumber Dana Jumlah (Rp)Pemerintah (Rp) Swadaya

(Rp)

Pembangunan sarana

dan prasarana

desa/kelurahan

dannuang

Pembangunan sarana

dan prasarana

desa/kelurahan

manjallingPembangunan sarana

dan prasaranadesa/kelurahan

dannuang

100.000.000-

85.000.000-

90.000.000-

50.000.000-

20.000.000-

35.000.000-

150.000.000

105.000.000

125.000.000

Total 275.000.000- 105.000.000- 380.000.000

Sumber : K antor K ec. Ujung Loe K ab. Bulukumba, N ovember 2010.

Penggunaan dana PNPM Mandiri paling tidak diarahkan pada dua

orientasi besar yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Data dalam table tersebut

memperlihatkan bahwa dalam kurung waktu 2009-2010 pembangunan fisik

diarahkan pada upaya pembangunan sarana jalan, pembangunaan pengadaan

sarana olahraga dan kesenian, pembinaan keluarga sejahtera yang bersumber dari

BKKBN, dan bulan bakti LPM.

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan berikut penulis paparkan

anggaran terhadap manfaat Dana PNPM Bantuan Pembangunan Desa di

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.



47

Table 4. Tanggapan Respon Terhadap manfaat PNPM Mandiri Desa di Kecamatn

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba




3 Kurang Bermanfaat 15 25

4 Tidak Bermanfaat

Jumlah 60 100

Sumber : hasil Olahan Data Primer, N ovember 2010

Tabel 4 mempelihatkan bahwa 75% menyatakan responden bahwa proyek

PNPM bermanfaat, dan 25% menyetakan kurang bermanfaat. Meskipun tidak ada

responden yang menyatakan tidak namun melihat alokasi dana tersebut mesti

lebih diarahkan pada pengelolaan dana tersebut lewat program-program yang

sasaran dan visinya lebih prospektif dan berdampak luas bagi seluruh lapisan

masyarakat.

3. Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Perumahan/Pemukiman (PAB/PLP)

Sekedar untuk diketahui bahwa masalah perumahan dan pemukiman di

tiga desa yaitu Kelurahan Dannuang, Kelurahan Manjalling dan Kelurahan

Garanta tidak terletak pada keurangnya jumlah rumah, namun permasalahannya

justru pada mutu dan penataan rumah berikut sarana dan fasilitas lingkungan yang

relative kurang memadai. Mutu dalam hal ini ditinjau dari segi kesehatan,

lingkungan maupun fungsionalnya. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembnagunan

didasarkan pada upaya peningkatan mutu perumahan dan pemukiman beserta

lingkungannya melalui system pembangunan layak huni dan penataan lingkungan



48

pemukiman. Kegiatan ini meruapakan salah satu komponen dari pembangunan

desa. Kegiatan program ini di koordinir oleh seksi lingkungan hidup pada

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing desa.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Memberi penyuluhan, pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap

keluarga yang menjadi sekelompok sasaran

2) Memberikan bantuan pengadaan barang berupa tripleks dan atap seng

kepada keluarga yang layak menerima bantuan

3) Mengadakan kerja bakti atau gotong royong untuk membenahi dan menata

lingkungan pemukiman

4) Pembangunan contoh perumahan yang layak huni

5) Mengadakan lomba rumah sehat

Mengenai sumber pembiayaan program ini diperoleh dengan

mengoptimalkan bantuan dari pemerintah serta swadaya masyarakat. Proyek

pengadaan air bersih merupakan proyek sentral sektoral yang dilaksanakan oleh

instansi terkait.

Sementara proyek pengadaan air bersih dilakukan melalui upaya

mendekatkan sumber air bersih disekitar tempat pemukiman penduduk sehingga

dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Proses ini dilakukan dengan

tetap memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan. Teknis program dilakukan

dengan dua cara yaitu pembuatan bak penampungan air dan proses pemipaan

kerumah penduduk.



49

Berikut tanggapan responden terhadap manfaat program pengadaan air

bersih di Kelurahan Dannuang, Kelurahan Manjalling dan Kelurahan Garanta

Kabupaten Bulukumba.

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Program Pengadaan Air

Bersih.


1 Sangat Beramanfaat 15 25

2 Bermanfaat 45 75

3 Kurang Bermanfaat

4 Tidak BermanfaatJumlah 60 100

Sumber: H asil Olahan Data Primer, N ovember 2010.

Tabel 5. Memperlihatkan bahwa responden mengakui manfaat dari

diadadakannya proyek air bersih ini dengan 100% persen responden. Sementara

tidak ada yang menyatakan kurang bermanfaat maupun yang menyatakan tidak

bermanfaat. Meskipun demikian pengolahan proyek ini harus terus ditingkatkan

agar jangkauannya meliputi warga secara lebih merata dan lebih baik dari

sebelumnya.

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Desa/Keluarahan,

Kelurahan Dannuang, Kelurahan Manjalling, dan Kelurahan Garanta dilakukan

dengan berbagai kegiatan terpadu, antara lain :

1) Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah (PSN-DBD), melalui

penyempurnaan dan pembersihan tempat-tempat penampungan air minum

dan bak mandi.

2) Penyuluhan kesehatan bagi warga masyarakat



50

3) Pemberian obat generic

4) Pemberian/pengobatan secara cuma-cuma (gratis)

5) Pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh Departemen Kesehatan

Dampak dari program ini adalah semakin menurunnya angka kematian ibu

melahirkan dan angka kematian akibat penyakit-penyakit berbahaya seperti

jantung, TBC, demam berdarah, diare, kolera malaria dan berbagai jenis penyakit

laiinya. Sebaliknya angka kelahiran bayi sehat dan selamat meningkat. Hal yang

dapat dilihat adalah semakin meningkatnya pasangan usia subur, jumlah akseptor

Keluarga Berencana (KB) selama tiga tahun terkahir yang menunjukkan bahwa

kesadaran akan pentingnya factor umur dalam reproduksi anak penting

diperhatikan termasuk komitmen untuk berusaha menegakkan norma keluarga

kecil bahagia sejahtera semakin meningkat.

Angka kematian ibu melahirkan di kecamatan Ujung Loe Kabupaten

Bulukumba pada tahun 2009-2010 tercatat 1,5% dan pada tahun sebelumnya

tercatat 3% angka kematian akibat demam berdarah, angka kematian akibat

demam berdarah 0,3% dan pada tahun sebelumnya tercatat 2%. Jumlah Akseptor

KB sebanyak 504 orang dan pada tahun sebelumnya 271 orang.

Jadi dalam banyak hal sebelumnya terjadi banyak kemajuan dalam

peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meski tidak dapat dipungkiri

bahwa tetap ada keluhan mengenal kesadaran akan pentingnya budaya hidup sehat

sebagian masyarakat masih sangat sulit di terapkan. Faktor ini merupakan kendala

utama bagi pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat.



51

Oleh sebab itu sentrak aksi dari program ini sesungguhnya secara subtansial

adalah upaya pelembagaan kebiasaan hidup sehat bagi masyarakat dalam segala

pola perilaku kesehariannya. Berikut tanggapan responden terhadapa hasil

pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat.

Table 6. Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Program Peningkatan

Kesehatan Masyarakat


1 Sangat Beramanfaat 6 10



4 Tidak Bermanfaat

Jumlah 60 100


Berdasarkan table 6 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa program-

program bagi usaha peningkatan kesehatan masyarakat cukup berhasil, akan tetapi

keterangan tersebut member makna bahwa meskipun secara umum ada 93,3%

responden yang menyatakan berhasil namun terdapat 6,7% yang menyatakan

kurang berhasil, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak berhasil.

B. Faktor± Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bantuan

Pembangunan Desa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Sebagai bagian dari pembangunan nasional yang begitu kompleks, maka

pembangunan ditingkat kecamatan pun merupakan masalah yang

multidimensional. Melibatkan berbagai komponen Negara dan masyarakat serta

sejumlah prasyarat pendukung bagi keberhasilan pelaksanaannya berupa prasyarat



52

politik, ekonomi hokum dan social budaya. Keseluruhan prasyarat tersebut di

arahkan untuk memacu tingkat kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Mencermati berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa

bekerja serius dan cermat dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi

setiap program bantuan pembangunan desa tersebut. Mencermati berbagai

permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan desa khususnya

di desa/kelurahan dannuang, manjalling dan garanta kecamatan ujung loe

kabupaten bulukumba pada dasarnya identifikasi faktor penghambat dan

pendorongnya sama.

1. Adapun faktor pendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut adalah:

a. Semangat gotong royong

Salah satu potensi yang sangat berpengaruh dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan adalah semangat gotong royang masyarakat yang ikut

serta dalam menyukseskan pembangunan desa. Cukup banyak pekerjaan dan

program pembangunan yang dilaksanakan dengan mengandalkan kekuatan gotong

royong. Misalnya kerja bakti, jum¶at bersih, pembangunan fasilitas umum seperti

pasar, kantor desa/kelurahan dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Sehingga

meskipun banyak kendala dalam pelaksanaan pembangunan, namun dengan

modal tersebut hasil yang bisa dicapai tetap dirasakan manfaatnya ditengah

masyarakat.

Untuk memperjelas keadaan diatas, maka berikut ini akan disajikan

tanggapan responden terhadap semangat gotong royang dalam pembangunan desa

sebagai berikut.



53

Tabel 7. Tanggapan responden terhadap keberadaan gotong royong dalam

pembangunan.





4 Tidak Bermanfaat 1 1,7

Jumlah 60 100


Tabel diatas menunjukkan bahwa keberadaan semangat gotong royong

sangat membantu pelaksanaan program pembangunan desa. Sebanyak 96,6%

responden menyatakan membantu, 1,7% menyatakan kurang membantu dan

hanya 1,7% yang menyatakan tidak membantu. Berdasarkan hasil penelitian ini

maka dapat dikatakan semangat gotong royong masyarakat desa sebagai satu

kekuatan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena kekuatan ini harus tetap

dijaga dan diperthankan.

b. Keadaan alam yang subur

Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat penting dalam

pembangunan desa. Kondisi alam yang subur khususnya lahan pertanian yang

tersedia secara memadai akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

setempat. Apalagi jika ditopang dengan sumber daya manusia yang mampu

mengolah sumber daya alam secara optimal.

Mengenai potensi kondisi alam dikelurahan dannuang, manjalling dan

garanta kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba dapat dilihat antara lain

kesuburan tanah pertanian, musim yang berjalan stabil sepanjang tahun sehingga

masyarakat dapat bertani dan berkebun dengan hasil yang cukup memadai.



54

Sehingga tidak mengherangkan jika secara umum kondisi kecamtan ujungloe

kabupaten bulukumba termasuk penghasil jambu mente, kelapa, padi, ikan dan

udang dengan produksi rata-rata ton per tahun.

Tanggapan responden mengenai kondisi alam khususnya pada

desa/kelurahan dannuang, manjalling dan garanta kecamatan ujung loe kabupaten

bulukumba dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8. Tanggapan responden terhadap kondisi alam khususnya pada

desa/kelurahan dannuang, manjalling dan garanta kecamatan ujung loekabupaten bulukumba.



2 Bermanfaat 48 80

3 Kurang Bermanfaat 3 5

4 Tidak Bermanfaat 2 3,4

Jumlah 60 100


Kondisi alam pada ketiga desa yaitu desa/kelurahan dannuang, manjalling

dan garanta kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba ternyata memberi

konstribusi yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembanguan desa. Terdapat

81.67% responden yang menyatakan bermanfaat, 16.67% menyatakan kurang

bermanfaat jika musim kemarau tiba, dan hanya 1,66% yangmenyatakan tidak

bermanfaat jika panen tahunan gagal.

2. Hal-hal yang menjadi factor penghambat antara lain:

a. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya dalam pembahasan ini bahwa

rata -rata kualitas sumber daya manusia dikecamatan ujung loe kabupaten



55

bulukumba masih tergolong rendah. Sumber daya manusia ddalam hal ini dapat

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sumber daya aparat dan masyarakat

pada umumnya. Kedua komponen sema memberi pengaruh terhadap pelaksanaan

pembangunan ditingkat kecamatan.

Indikator dalam mendapatkan gambaran mengenai kulitas aparat dan

masyarakat, ada beberapa indicator antara lain tingkat pendidikan, pengalaman

kerja dan keterampilan. Untuk memperjels keterangan tersebut, maka penulis

dapat menyajikan tanggapan responden atas permasalahan tersebut yaitu sebagai

berikut.

Tabel 9. Tanggapan responden terhadap mengenai pengaruh tingkat pendidikan

terhadap kemampuan melaksanakan tugas pembangunan.


1 Sangat Mendukung -

2 Mendukung 1 1,7

3 Kurang Mendukung 54 90

4 Tidak Mendukung 5 8,3Jumlah 60 100


Tanggapan responden terhadap pengaruh relitas dan kualitas sumber daya

manusia dalam melaksanakan pembangunan desa seperti terlihat dalam tabel

diatas, yaitu 1,7% menyatakan mendukung, 90% menyatakan kurang Mendukung

dan hanya 8,3% yang menyatakan tidak Mendukung. Hal demikian terjadi karena

kapasitas pendidikan baik aparat desa maupun sebagian besar masyarakat sebagai

fungsionaris penggerak pembangunan desa belum cukup memadai sehingga

pengetahuan tentang mekanisme dalam pembangunan masih jauh dari taraf yang

diinginkan.



56

b. Keterbatasan Dana

Seperti diketahui bersama bahwa dana merupakan factor yang sangat

penting untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah desa

dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang penyelenggaraan pemerintah yang

sebesar - besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintah dan pembangunan

disetiap tahunnya terus meningkat. Sehingga secara teknis kepentingan ini diatur

sendiri dengan keputusan bupati bulukumba tentang penyusunan anggaran

penerimaan dan pengeluaran keuangan dsa yang mengatur perkiraan atau target

penerimaan desa dan perkiraan bats tertinggi kemampuan pengeluaran.

Untuk lebih memperjelas tentang realisasi masalah dana pembangunan

tersebut dapat diuraikan melalui tanggapan responden sebagai berikut.

Tabel 10.Tanggapan responden mengenai dukungan dana dalam pelaksanaan

pembangunan


1 Sangat Mendukung - -

2 Mendukung 1 1,7

3 Kurang Mendukung 57 96

4 Tidak Mendukung 2 3,4

Jumlah 60 100


Tabel 10. Menunjukkan bahwa indikasi dukungan dana yang tersedia

untuk membiayai kebutuhan pembangunan desa masih sangat rendah. Ada 3,4%

responden yang menyatakan bahwa dana masih tidak mendukung, 96% yang

menyatakan kurang mendukung dan 1,7% yang menyatakan mendukung jika

ditunjang dengan swadaya masyarakat.



57

c. Intervensi pemerintah tingkat atas

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan

desa khusnya dalam upaya pemberdayaan potensi pembangunan desa selama ini

adalah begitu dominannya campuran tangan pemerintah dalam menentukan

program pembangunan desa termasuk hal±hal yang seharusnyaa secara teknis

operasional telah diserahkan untuk menjadi tanggung jawab pemerintah desa

secara otonomi.

Kenyataan dalam berbagai contoh kasus membuktikan bahwa pemerintah

tingkat atas terlampau mendikte pemerintah desa dalam menyusun program

pembangunan. Mekanisme penyusunan program pembangunan tingkat kecamatan

dengan system perencanaan bottom up dengan teknik perencanaan seperti diatur

dalam system P3MD tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap cammpur

tangan pemerintahterhadap pelaksanaan program pembangunan dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel 11. Tanggapan responden mengenai campur tangan pemerintah tingkat atas


1 Sangat Mendukung - -

2 Mendukung 2 3.4

3 Kurang Mendukung 8 13,3

4 Tidak Mendukung 50 83.3

Jumlah 60 100


Ternyata campur tangan pemerintah tingkat atas terhadap pelaksanaan

program pembangunan di tingkat desa dirasakan sebgai satu faktor penghambat



58

pelaksanaan pembangunan desa. Campur tangan ini dinilai oleh 83.3%

respondeng tidak mendukung adanya campur tangan dari pihak tingkat atas,

13,3% menyatakan sebagai kurang mendukung karena apabila terdapat campur

tangan, maka pemerintah desa setempat tidak berfungsi sebagaiman mestinyadan

hanya terapat dua responden yang menyatakan mendukung yaitu 3,4% saja.



59

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan pembangunan, secara umum terlihat cukup

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarat. Di kecamatan ujung loe

kabupaten bulukumba terdapat dua proyek yaitu:

1. Perintisan dan pemeliharaan jalan desa

2. Pembangunan jalan desa/kelurahan dannuang, manjalling dan garanta

Dari data yang diambil dari tiga desa/kelurahan dengan 60 responden,

yang 15 pegawai negeri sipil, 14 pedang, 12 petani, 4 nelayan dan 15 yang

mewakili tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang mewakili. Berikut

respon mereka terhadap implementasi bantuan alokasi dana dikecamatan ujung

loe kabupaten bulukumba:

1) Masyarakat umum maupun aparat ternyata merasakan manfaat dari

bantuan proyek peningkatan prasarana jalan desa, terbukti dari 60

responden, 99,33 persen menyatakan bermanfaat dan responden yang

menyatakan tidak bermanfaat 1,67 persen yang kurang bermanfaaat.

2) Untuk program PNPM mandiri 75% responden menyatakan bahwa proyek

PNPM mandir bermanfaat, dan 25% menyetakan kurang bermanfaat.

Meskipun tidak ada responden yang menyatakan tidak namun melihat

alokasi dana tersebut mesti lebih diarahkan pada pengelolaan dana tersebut

lewat program-program yang sasaran dan visinya lebih prospektif dan

berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat.



60

3) Untuk proyek air bersih 100% responden mengakui manfaat dari

diadadakannya proyek air bersih ini. Namun meskipun demikian

pengolahan proyek ini harus terus ditingkatkan agar jangkauannya

meliputi warga secara lebih merata dan lebih baik dari sebelumnya.

4) Untuk program-program bagi usaha peningkatan kesehatan masyarakat

dinilai cukup berhasil, akan tetapi keterangan tersebut memberi makna

bahwa meskipun secara umum ada 93,3% responden yang menyatakan

berhasil namun terdapat 6,7% yang menyatakan kurang berhasil, dan tidak

terdapat responden yang menyatakan tidak berhasil.

Selanjutnya beberapa faktor penghambat dan pendukungantara lain yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Keberadaan semangat gotong royong sangat membantu pelaksanaan

program pembangunan desa. Sebanyak 96,6% responden menyatakan

membantu, 1,7% menyatakan kurang membantu dan hanya 1,7% yang

menyatakan tidak membantu. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat

dikatakan semangat gotong royong masyarakat desa sebagai satu kekuatan

pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena kekuatan ini harus tetap

dijaga dan dipertahankan.

2) Kondisi alam pada ketiga desa yaitu desa/kelurahan dannuang, manjalling

dan garanta kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba ternyata memberi

konstribusi yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembanguan desa.

Terdapat 81.67% responden yang menyatakan mendukung, 16.67%



61

menyatakan kurang memberikan dukungan jika musim kemarau tiba, dan

hanya 1,66% yangmenyatakan tidak mendukung jika panen tahunan gagal.

b. Faktor penghambat

1) Pengaruh realitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan

pembangunan desa merupakan faktor penghambat ini terlihat dari

tanggapan respoden, yaitu 1,7% menyatakan mendukung, 90%

menyatakan kurang Mendukung dan hanya 8,3% yang menyatakan tidak

Mendukung. Hal demikian terjadi karena kapasitas pendidikan baik aparat

desa maupun sebagian besar masyarakat sebagai fungsionaris penggerak

pembangunan desa belum cukup memadai sehingga pengetahuan tentang

mekanisme dalam pembangunan masih jauh dari taraf yang diinginkan.

2) Indikasi dukungan dana yang tersedia untuk membiayai kebutuhan

pembangunan desa masih sangat rendah. Ada 3,4% responden yang

menyatakan bahwa dana masih tidak mendukung, 96% yyang menyatakan

kurang mendukung dan 1,7% yang menyatakan mendukung jika ditunjang

dengan swadaya masyarakat.

3) campur tangan pemerintah tingkat atas terhadap pelaksanaan program

pembangunan di tingkat desa dirasakan sebgai satu faktor penghambat

pelaksanaan pembangunan desa. Campur tangan ini dinilai oleh 83.3%

respondeng tidak mendukung adanya campur tangan dari pihak tingkat

atas, 13,3% menyatakan sebagai kurang mendukung karena apabila

terdapat campur tangan, maka pemerintah desa setempat tidak berfungsi



62

sebagaiman mestinyadan hanya terapat 2 responden yang menyatakan

mendukung yaitu 3,4% saja.

B. SARAN

Sehubungan dengan uraian dan simpulan di atas, berikut ini

sikemukakan saran-saran sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi

yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bantuan pembangunan desa dikecamatan ujung loe kabupaten

bulukumna lebih di upayakan pemerataannya, sehingga masyarakat luas

dapat merasakan manfaatnnya secara langsung

2. Faktor sumber daya manusianya lebih ditingkatkan lagi, bisa dengan cara

membuat program pelatihan-pelatihan dan penyuluhan sebagai wadah

penambah keterampilan masyarakat desa.

3. Pemerintah tingkat atas cukup mengawasi jalannya program dan sebaiknya

memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau aparat setempat untuk

mengelola dan memberdayakan bantuan-bantuan yang diterima, agar

masyarakat lebih leluasa dalam mengelola bantuan tersebut.



63

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. 1990. M enyusun Rencana Penelitian. Rajawali, Jakarta.

Abdul Wahab, Solikin, 1994 , K ebijakan Publik dan Pembangunan , FI

AUNIBRAW Malang.

Adisasmita, Raharjo.2004. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan .

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badruddin, Syamsiah.2009. definisi-pengertian.blogspot.com/.../pengertian-

pembangunan.html.( diakses 18 desember 2010)

Islamy, M Irfan 1992, Penelitian K omunikasi dan Pembangunan Desadalam Administrasi Pembangunan, FIA UNIBRAW, Malang.

Ketaren, Nurlela. 2008. Aministrasi Pembangunan, USU: Word Press

Koentjoroningrat, K ebudayaan M entalited dan Pembangunan , PT

Gramedia, Jakarta, 1974.

Koentjaraningrat. 1997. M etode-metode Penelitan M asyarakat . Gramedia,

Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1983, Partisipasi M asyarakat Pedesaan Dalam

Pembangunan di Beberapa Desa, Jakarta, Yayasan Karya Dharma, IIP

Jakarta.

Pelaksanaan program pembangunan prasarana dan sarana desa. 2003.eprints.ui.ac.id/25634. ( diakses 19 desember 2010)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Tentang Pemerintahan Desa danKelurahan No. 4 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang

Desa

Randy, Riant. 2006. M anagemen Pembangunan Indonesia , Jakarta: PT.

Gramedia

Rustian Kamaluddin, Beberapa Aspek Pembangunan N asional dan Daerah ,

Raja wali Press, Jakarta, 1989.

Sujanto, 1991. C akrawala otonomi daerah. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

W. J. S. Poerwadarminta, K amus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1982.

63

Yasser Bab i

Documents

Transcript of Yasser Bab i