UU No.33 Th.1964 Dan Turunannya

1/9/13 UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 | PT. Jasa Raharja

1/1www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 19651. Korban yang berhak atas santunan yaitu

Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yangdiakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalamangkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Jaminan GandaKendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalamikecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

3. Korban Yang mayatnya tidak diketemukanPenyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepadaPutusan Pengadilan Negeri.

PT. Jasa Raharja (http://www.jasaraharja.co.id/)

http://www.jasaraharja.co.id/


1/2www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965-2

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu :

Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadikorban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kakiditabrak kendaraan bermotorSetiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimanapengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan,termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi

Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan BermotorApabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalamikecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpangkendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudiyang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagaipenyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No 34/1964 jo PP No18/1965 santunan belum daat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/PutusanPengadilan

Kasus Tabrak Lari Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannyaKecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api sertapengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanankerata api, maka korban terjamin UU No 34/1964Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palangpintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat , apabila tertabrakkereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No 34/1964

PENGECUALIANDalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan

Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No 33 atau 34/1964Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisKecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar,melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacatbadan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.

Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umumatau lalu lintas jalan




2/2www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965-2

Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalamsuatu perlombaan kecakapan atau kecepatanKecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutanternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologiatau metereologi lain.Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana,perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasukdalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara,pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauanyang bersifat politik atau bersifat lain.Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perangKecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atauperaturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas,atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfliksi ataudirekuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atasKecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuktujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata.Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom

PENGERTIAN AHLI WARISDalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahliwaris korbanyang sah, yaitu :

Janda atau dudanya yang sahDalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sahDalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada Orang Tuanya yang sahDalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakanpenguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964

TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berhubung. dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama

menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan;

b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana- rencana pembangunan.

Mengingat: pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-undang Dasar.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Istilah

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. "Menteri" yalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. b. "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para

pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.

c. "Alat angkutan lalu lintas jalan" yalah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Lalu Lintas dan kereta api.

d. "Sumbangan wajib" yalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dana dan sumbangan

Pasal 2

(1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.

(2) Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan wajib seperti

termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 3 Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4 (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacad tetap akibat kecelakaan yang

disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi

kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Pasal 5

(1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.

(2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuanPelaksanaan

Pasal 6 Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukuman

Pasal 7 Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8 Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 9 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 31 Desember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 31 Desember 1964

SEKRETARIS NEGARA, Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 138

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 1964 TANGGAL 31 DESEMBER 1964

TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN UMUM

I.1. Setara dengan kemajuan teknik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat

terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Menurut statistik Direktorat Lalu Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87,675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil. Pada dasarnya,setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, di sana akan dianut principe bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatnya yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern, yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social kontrol.

2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut principe tersebut di dalam ad 1 di atas.

3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termaksud di atas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang menurut Undang-undang No. 33 tahun 1964.

I.4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebutpun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya. Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara effektif dan effisien, perlulah dana-dana yang dapat di investasikah itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu: 1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu

lintas jalan; 2. tetap tersedianya "investable-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk

tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3 Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4 (1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di

jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

(2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ahli waris, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya pada si berhak.

Pasal 5

Lihat penjelasan umum.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2721

1/9/13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1965 TENTANG KETENT…

1/14www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1965/17TAHUN~1965PP.htm

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 1965

TENTANGKETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA

PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG


Menimbang :bahwa perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang;

Mengingat :1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. pasal 7 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang;

Mendengar :Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUANPELAKSANAAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAANPENUMPANG.

ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a . ,,Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

b. „Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang" ialah dana sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

c. ,,Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, keretaapi, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimanadimaksudkan dalam Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

d. „Iuran Wajib" ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutanpenumpang umum menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini;

e. „Pertanggungan" ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung,dalam hal Peraturan Pemerintah ini: antara Perusahaan Negara sebagai yangdimaksudkan dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umumyang sah, yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termuatdalam pasal 2 ayat (1), pasal-pasal 3, 4, 7 dan jaminan pertanggungan kecelakaan

diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan



diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan PeraturanPemerintah ini sebagai lex spesialis terhadap hukum perjanjian pertanggungankecelakaan diri yang berlaku;

f. ,,Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8Peraturan Pemerintah ini;

g. „Ahliwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korbanmati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksudkandalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

IURAN WAJIB

Pasal 2

(1)Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini,tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbangperusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayarannasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.

(2)Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan olehMenteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif.

Pasal 3

(1)Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutanpenumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yangbersangkutan.

(2)Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajibmemberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib parapenumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulanselambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupunbadan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukanoleh Direksi Perusahaan.

Pasal 4

Iuran wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentukdan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 5

Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual ataudikeluarkan kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alatangkutan penumpang umum yang bersangkutan, tanpa sekaligus memungut iuranwajib.

Pasal 6

Tiap penumpang alat angkutan penumpang umum wajib setiap kali diminta oleh

petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang



petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yangbersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri,memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalanannya yang hendak,sedang atau baru saja selesai ditempuh.

HAL-HAL MENGENAI DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

Pasal 7

Iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminanpertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpangumum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah inidan/atau hukum pertanggungan yang berlaku.

Pasal 8

Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai olehsuatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahuh 1960 tentangPerusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. PerusahaanNegara tersebut merupakan penanggung pertanggungan wajib kecelakaanpenumpang.

Pasal 9

(1)Bagian dari Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yangtidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk pembayaran gantikerugian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, diperbungakan dalamproyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaanmodal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung.

(2)Pelaksanaan perbungaan menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan olehDireksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkanoleh/dengan persetujuan Menteri.

JAMINAN PERTANGGUNGAN KECELAKAAN DIRI BAGIPENUMPANG

Pasal 10

(1)Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 13 di bawah, tiap penumpang sahdari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaanpenerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional,termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkanpasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaandiri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan olehpengangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut :



a.dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat penumpang naikkendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya darikendaraan tersebut di tempat tujuan.

b.dalam hal kereta api : antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api ditempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta apidi tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yangbersangkutan.

c. dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaanpenerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saatmeninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpanginya di tempat tujuanmenurut ticketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.

d.dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan perusahaanperkapalan/pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turundi darat pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan kapalyang bersangkutan.

(2)Jaminan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, berupa pembayaran gantikerugian pertanggungan dalam hal-hal sebagai berikut :

a dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaanyang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelahterjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

b.dalam hal korban mendapat cacad tetap karena akibat langsung darikecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinyakecelakaan yang bersangkutan.

Yang diartikan dengan cacad tetap adalah bila sesuatu anggota badansebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidakdapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untukselama-lamanya.

c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukanuntuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yangdikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktupaling lama 365 hari.

Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, ala-alatpembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit,photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat



dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untukmembeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan,gigi/mata palsu, dan lain sebagainya.

d.dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunya ahli-waris, kepada yangmenyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biayapenguburan.

(3)Dalam hal cacad tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) sub b pasal ini, gantikerugian pertanggungan dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuanperhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a.Dalam hal cacad tetap dari : kanan:

kiri:

kedua lengan atau kedua kaki...................................................................... - 100% -

satu lengan dan satu kaki............................................................................... - 100% -

penglihatan dari kedua mata......................................................................... - 100% -

akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yangmenyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan.................................................. - 100% -

lengan dari sendi bahu................................................................................... 70% ...............60%

lengan dari atau di atas sendi-sendi siku.................................................... 65% ...............55%

tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan.................................... 60% ...............50%

satu kaki............................................................................................................ 50% ...............50%

penglihatan dari satu mata.............................................................................

30% ...............30%

ibu jari tangan................................................................................................... 25% ...............20%

telunjuk tangan................................................................................................ 15% ...............10%

kelingking tangan............................................................................................ 10% ............... 5%



jari tengah atau jari manis tangan.................................................................

10% ............... 5%

tiap-tiap jari kaki.............................................................................................. 5% ............... 5%

b.jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan di atasuntuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badankiri, dan begitu juga sebaliknya.

c. untuk sesuatu cacad tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas,persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatancacad tetap yang tercantum dalam daftar.

d.dalam hal cacad tetap beberapa anggota badan yang disebut di atas ini,besarnya ganti kerugian pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkanpersentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi gantikerugian tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.

e.dalam hal cacad tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran gantikerugian pertanggungan tidak akan diberikan lebih dari persentasi yangditetapkan untuk cacad tetap suatu tangan.

f. untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapatdipergunakan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.

g.dalam hal cacad tetap yang diakui kemudian menimbulkan cacad tetapselanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacadtetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, makadiberikan tambahan pembayaran ganti kerugian pertanggungan sebesarselisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.

h.dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematiandalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yangdianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran ganti kerugianpertanggungan dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah gantikerugian pertanggungan untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2)sub a pasal ini.

(4)a.Ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan danpengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) sub c pasal ini, adalahterlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas gantikerugian pertanggungan untuk kematian atau cacad tetap yang dimaksudkan



pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.

b.ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan danpengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkandari ganti kerugian pertanggungan untuk kematian atau cacad tetap yangdimaksudkan pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.

c. untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan doktersesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan ganti kerugianpertanggungan.

(5)Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korbankecelakaan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalamhal korban mati.

(6)Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandangperlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11

Besarnya jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian,cacad tetap, maksimum penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatandokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan padapasal 10 ayat (2) di atas, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematiankorban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak adajanda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak adajandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.

(2)dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungandiberikan kepada korban.

(3)hak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian pertanggunganberdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana PertanggunganWajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak bolehdiserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman,pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankanpalisemen.

Pasal 13

Pertanggungan yang dimaksudkan pada pasal 10 di atas, tidak menjamin hal-halsebagai berikut :

a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undangNo. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak



korban atau ahliwarisnya;

c. kecelakaan-kecelakaan yan terjadi pada waktu korban sedang :

1.dalam keadaan mabok atau tak sadar,

2.melakukan perbuatan kejahatan,

3.ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacad badanatau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain;

d. kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintasmodern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutanpenumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai demikian,yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

1.kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedangdipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan ataukecepatan;

2.kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpangumum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusangunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologilain;

3.kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyaihubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan peranglainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk dalamnegara-negara yang turut berperang - pendudukan, perang saudara,pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh(uitsluiting van werkglieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhanatau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;

4.kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;

5.kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatuperintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaantersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalampenyelenggaraan tersebut;

6.kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yangdipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuantindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;

7.kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yangkhusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas Angkatan Bersenjata;

8.kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.



Pasal 14

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah initidak mengurangi tanggung-jawab dari pihak Pengangkut dan/atau pihak lainyang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

PENUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIANPERTANGGUNGAN

Pasal 15

(1)Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugianpertanggungan berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebananpada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri.

(2)Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugianpertanggungan, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, instansiPemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan denganMenteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk olehDireksi Perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu dalam hal pelayanantuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 16

Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan harus diajukan kepadaPerusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutanpenumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudahterjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Pasal 17

(1)Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dalam pasal ini untuktuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-undangNo. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib Kecelakaan Penumpangdan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukumacara perdata biasa.

(2)Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan,wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

a.dalam hal kematian:

1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentangkecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umumyang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;

2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentangpewarisan yang bersangkutan;



3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu gunapengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musababkematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umumsebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran gantikerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

b.dalam hal cacad tetap atau cedera :

1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentangkecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umumyang besangkutan yang mengakibatkan cacad cedera pada si penuntut;

2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacad tetap/cedera yang telah terjadisebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 di atas;

3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacadtetap/cedera, yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara cacadtetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpangumum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlahpembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikanberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3)Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugianpertanggungan, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak ataspembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belumcukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaranganti kerugian pertanggungan yang disebabkan oleh karena hal demikian ini,tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantianbiaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam halgugatan ke muka hakim.

(4)Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahantuntutan secara lain, dari pada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaranganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-suratbukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18

(1)Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2)di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalamwaktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;

b.jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdatayang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaranganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;



c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisir dengan suatupenagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihaklain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2) di atas, dalam waktu tiga bulansesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

(2)Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan,jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10ayat-ayat (5) dan (6) di atas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.

(3)Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dilaksanakan, Perusahaantidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatupembayaran selanjutnya.

Pasal 19

Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang kereta api dalamkota, kereta api ringbaan dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 kilometer,dibebaskan dari iuran wajib dan bagi mereka tidak berlaku ketentuan-ketentuanpasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6 dan ketentuan-ketentuan hukumannya,namun mereka menikmati jaminan pertanggungan kecelakaan diri dan hak-hakyang bersangkutan menurut syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalamketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 20

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilarang bagi pihak-pihak lain selain Perusahaan, untuk menjual pertanggungan kecelakaan dirikepada penumpang-penumpang alat angkutan penumpang umum secaralangsung atau melalui pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yangbersangkutan secara wajib ataupun sebagai syarat pengangkutannya.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM

Pasal 21

(1)Barangsiapa menjual atau mengeluarkan sesuatu karcis atau ticket penumpang,ataupun mengangkut seseorang penumpang tanpa memungut iuran wajib danmemberikan kupon pertanggungan tanpa memungut iuran wajib danmemberikan kupon pertanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4Peraturan Pemerintah ini untuk itu, dan seseorang penumpang alat pengangkutpenumpang umum yang tidak membayar iuran wajib dan minta kuponpertanggungan untuk itu, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginyaRp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

(2)Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang biasanya menjual



atau mengeluarkan, atau menyuruh/memberikan petugas-petugasnya menjualatau mengeluarkan karcis atau ticket penumpang; ataupun yang biasanyamengangkut atau menyuruh/membiarkan petugas-petugasnya mengangkutpenumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberi kupon pertanggunganyang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini untuk itu, ataupunyang melalaikan kewajibannya untuk menyetor hasil pungutan iuran wajib parapenumpangnya menurut pasal 3 ayat (2) di atas dan barangsiapa melanggarketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman dendasetinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3)Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) di atas jo. pasal 8Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yangbersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 23

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) PeraturanPemerintah ini jo. pasal 8 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, demikian pula bagi iuran-iuranwajib yang harus dipertanggung-jawabkan dan disetorkan olehpengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkandalam pasal 3 ayat (2) di atas, alat angkutan penumpang umum yang menjadimiliknya, menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 24

(1)Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 PeraturanPemerintah ini jo. pasal-pasal 8 jo. 9 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentangDana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang demikian pula untukpenagihan iuran wajib yang harus dipertanggung-jawabkan olehpengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) di atas, berlaku Undang-undang PenagihanPajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secaramutatis-mutandis.



(2)Dalam hal yang dikenakan denda/si wajib setor ialah suatu badan hukum ataubadan lain, maka ancaman penyenderaan menurut Undang-undang PenagihanPajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63,ditunjukan terhadap pemimpin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebihlanjut oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta

pada tanggal 10April 1965

PRESIDENREPUBLIK

INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 1965

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

1/ 9/ 13PERATURAN PEM ERI NTAH REPUBLI K I NDO NESI A NO M O R 18 TAHUN 1965 TENTANG

1/ 12www. sjdih. depkeu. go. id/ f ullText / 1965/ 18TAHUN~1965PP. ht m

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 1965

TENTANGKETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA

KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN


Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. pasal-pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang DanaKecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUANPELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN.

ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a . ,,Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

b. „Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo.

pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

c. ,,Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api

seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 34 tahun 1964tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

d. ,,Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar olehpengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkandalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34 tahun1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

e. ,,Pembayaran dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana

Kecelakaan Lalu-lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkanPeraturan Pemerintah ini;

f. „Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8Peraturan Pemerintah ini;



g. ,,Ahli-waris' ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari

korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalampasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

SUMBANGAN WAJIB

Pasal 2

(1)Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberisumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Jumlahsumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yangbersifat progresif.

(2)Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau

kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraanjenazah dan kereta api dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3

(1)Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunasselambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.

(2)Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut olehMenteri.

Pasal 4

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk danhal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Tiada Surat nomor kendaraan bermotor, Surat-coba kendaraan bermotordan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikankepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibaliknama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikantentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal4 tersebut di atas.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajibsetiap kali diminta oleh pejabat polisi lalu-lintas atau pejabat lain yangberwenang, pejabat Direktorat Lalu-lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat,Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas, dan/atau petugas lain yangdapat ditunjuk oleh Menteri.

HAL-HAL MENGENAI DANA

Pasal 7

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan dana yang



disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahli-waris yangbersangkutan karena kecelakaan lalu-lintas jalan menurut ketentuan-ketentuanberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu PerusahaanNegara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang PerusahaanNegara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9

(1)Bagian Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang investible diperbungakandalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyaipenyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atautidak langsung.

(2)Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Direksi

Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkanoleh/dengan persetujuan Menteri.

JAMINAN BAGI KORBAN/AHLI-WARIS KECELAKAANLALU-LINTAS JALAN

Pasal 10

(1)Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yangmenimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan daripenggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberihak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecualidalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

(2)Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan

yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelahterjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

b. Dalam hal korban mendapat cacad tetap karena akibat langsung darikecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinyakecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacad tetap adalahbila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3)huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dantidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yangdiperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yangdemikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinyakecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.



Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semuabiaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter,alat-alat pembalut dan obat atas resep dokter perawatan dalam rumahsakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurutpendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaranuntuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan,gigi/mata palsu, dan lain-lain sebagainya.

d. Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang

menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biayapenguburan.

(3)Dalam hal cacad tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) hurub b pasal ini

pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuanperhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal cacad tetap dari : Kanan: Kiri :

kedua lengan atau kedua kaki.........................................

-100%

-

satu lengan dan satu kaki.................................................

-100%

-

penglihatan dari kedua mata...........................................

-100%

-

akal budi seluruhnya dan tidak dapatsembuh yang menyebabkan tidak dapatmelakukan sesuatu pekerjaan.............................................................................

-100%

-

lengan dari sendi bahu...................................................... 70% 60%

lengan dari atau di atas sendi siku.................................. 65% 55%

tangan dari atau di atas sendi pergelangantangan ...... 60% 50%

satu kaki............................................................................... 50% 50%

penglihatan dari satu mata............................................... 30% 30%



ibu jari tangan.....................................................................

25% 20%

telunjuk tangan................................................................... 15% 10%

kelingking tangan............................................................... 10% 5%

jari tengah atau jari manis tangan.................................... 10% 5%

tiap-tiap jari kaki................................................................ 5% 5%

b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan di atasuntuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badankiri, dan begitu juga sebaliknya.

c. Untuk sesuatu cacad tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan seimbang dengantingkatan cacad tetap yang tercantum dalam daftar.

d. Dalam hal cacad tetap, beberapa anggota badan yang disebut di atas inibesarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Danatersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.

e. Dalam hal cacad tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaranDana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untukcacad tetap suatu tangan.

f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidakdapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.

g. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacadtetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas daricacad tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan,maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlahyang telah ditetapkan semula.

h. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematiandalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlahyang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yangdibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untukkematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) huruf a pasal ini.

(4)a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan danpengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini,adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas



pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap yang dimaksudkanpada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan danpengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidakdikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap yangdimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatandokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikanpembayaran Dana.

(5)Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korbankecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaanmayatnya dalam hal korban mati.

(6)Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandangperlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacadtetap maka penggantian maksimum daripada biaya-biaya perawatan danpengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan sebagaimanadimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) di atas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalahjandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yangsah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dananak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.

(2)Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikankepada korban.

(3)Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan jo. PeraturanPemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada fihak lain, digadaikan, ataudibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankanputusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 di atas dinyatakantidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut :

a. jika korban/ahli-warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang;



b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihakkorban atau ahli-warisnya;

c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:

I. dalam keadaan mabok atau tak sadar,

II. melakukan perbuatan kejahatan,

III.ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacadbadan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain;

d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaankendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinyasebagai alat angkutan lalu-lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagaiberikut :

1. alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakanuntuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.

2. kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu-lintas jalan yangbersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunungberapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;

3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsungmempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatukeadaan perang lainnya, penyerbuan musuh — sekalipun Indonesia tidaktermasuk dalam negara-negara yang turut berperang — pendudukan,perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakankaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatanterror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;

4. kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;

5. kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatuperintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaantersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatandalam penyelenggaraan tersebut;

6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan yangdipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;

7. kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti lagi kepadaPerusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaankepada korban/ahli-waris, bila kecelakaan disebabkan karena :



a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izinmengemudi yang sah;

b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatuyang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;

c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja PeraturanLalu-lintas Jalan.

d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo, pasal3 ayat-ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini;

kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapatmembuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar tanggung-jawab atau di luarkesalahannya.

Pasal 15

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung-jawab pihak yang dapatdipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yangterjadi.

PENUNTUTAN PEMBAYARAN DANA

Pasal 16

(1)Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuanMenteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 di atassecara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.

(2)Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteridapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkanpersetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaandapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaandalam pelayanan demikian.

Pasal 17

(1)Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat di bawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan dan Peraturan ini, berlakuperaturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.

(2)Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana KecelakaanLalu-lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

a. dalam hal kematian :

1. proses-verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentangkecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalanyang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;



2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentangpewarisan yang bersangkutan;

3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu gunapengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musababkematian tersebut dengan penggunaan alat angkut lalu-lintas jalansebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaranDana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. dalam hal cacad tetap atau cedera :

1. proses-verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentangkecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalanyang bersangkutan, yang mengakibatkan cacad tetap/cedera pada sipenuntut;

2. Surat keterangan dokter tentang divisi cacat tetap/cidera yang telahterpisah sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksudpada sub 1 di atas.

3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacadtetap/cedera yang terjadi;

hubungan sebab-musabab antara cacad tetap/cedera tersebut denganpenggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikanberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3)Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama merekayang mengadakan tuntutan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itumenurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yangberhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena haldemikian ini tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperolehpenggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun,sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.

(4)Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentangkeabsahan tuntutan secara lain dari pada yang disebut pada ayat (2) pasal ini,pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-suratbukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18

(1)Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) di atasmenjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

a. jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulansesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;



b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdatayang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaranDana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.

c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatupenagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihaklain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) di atas dalam waktu tigabulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

(2)Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, jikapemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) di atas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.

(3)setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyaikewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 19

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat(1) Peraturan ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkanpasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan pelanggaran dandiancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus riburupiah).

Pasal 20

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo pasal 7 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, dalam halkendaraan bermotor, pun dapat dicabut :

a. surat nomor-kendaraan bermotor;

b. surat-coba-kendaraan bermotor;

c. surat uji-kendaraan bermotor;

d. izin trayek;

untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21

Bagi denda yang dikenakan berdasarka pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo.pasal 7 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintasJalan, demikian pula bagi sumbangan wajib yang dimaksudkan pada pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlahpembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah inimaka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaanutama.



Pasal 22

(1)Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 PeraturanPemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-undang No. 34 tahun 1964tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, demikian pula untuk penagihansumbangan wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2)dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Danasebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlakuUndang-undang Penagihan Pajak Negara dan surat Paksa, Lembaran Negaratahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

(2)Dalam hal yang dikenakan denda si wajib-sumbang adalah suatu badanhukum atau badan lain, maka ancaman penyenderaan menurut Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/persero yangbertanggung-jawab.

PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri,dengan mendengar Menteri-menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 10 April

1965PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 10 April 1965

SEKRETARIS NEGARA,



MOHD. ICHSAN


1/9/13 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 | PT. Jasa Raharja

1/2www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/peraturan-menteri-keuangan-ri-no-36pmk-0102008

Peraturan Menter i Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36 /PMK.010 /2008

TENTANG

BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJ IB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS J ALANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk memenuhi kecukupan sosial (social adequacy) dalam pemberian perlindungan dasar kepadamasyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu-lintas jalan, perlu meningkatkan besar santunandengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan penyesuasian terhadap ketentuan yang mengaturmengenai besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum AsuransiKerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1980 Nomor 62);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);





6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DANSUMBANGAN WAJ IB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS J ALAN.

Pasal 1

(1) Sumbangan Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut SWDKLLJ,adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentangKetentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

(2) SWDKLLJ merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintasjalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan DanaKecelakaan Lalu-lintas Jalan.

Pasal 2

(1) Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan.

(2) Besar santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :



Peraturan Menter i Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 /PMK.010 /2008

TENTANG

BESAR SANTUNAN DAN lURAN WAJ IB DANA PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PENUMPANGALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU,

FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yangmenjadi korban kecelakaan yang terjadi di dalam alat angkutan yang ditumpanginya, perlu meningkatkan besarsantunan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan penyesuasian terhadap ketentuan yang mengaturmengenai besar santunan dan luran Wajib Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat AngkutanPenumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan PenumpangAlat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2720);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1992 nomor 13 tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana PertanggunganWajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian“Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor62);





5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan) Perasuransian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005,

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero)Asuransi Kerugian Jasa Raharja Untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggunan Wajib Kecelakaan Penumpang danDana Kecelakaan Lalulintas Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN lURAN WAJIBDANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN UMUM DI DARAT,SUNGAI/DANAU, FERRY/ PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA.

Pasal 1

(1) Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang, yang selanjutnya disebut Iuran Wajib, adalah iuranwajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuanPelaksanaan Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang.

(2) Iuran Wajib merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para penumpang yang menggunakan alat angkutanpenumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut, dan udara kepada perusahaan yangmenyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 2

(1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum didarat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, dan di laut, atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.

(2) Besar santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah).

b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angkaprosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentangKetentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunanmeninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan danpengobatan dokter paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pasal 3

(1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam angkutan penumpang umum diudara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.

(2) Besar santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut.

a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angkaprosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentangKetentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunanmeninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan danpengobatan dokter paling besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum didarat, sungai/ danau, ferry/ penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yangmenyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau,ferry/penyeberangan, laut, dan udara untuk setiap kali perjalanan diwajibkan membayar IW.

(2) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpangumum di darat, ditentukan sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah).

b. Kereta api sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpangumum di sungai/danau, ditentukan sebagai berikut:

a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sebesarRp.200,00 (dua ratus rupiah).



(2) Besar Iuran Wajib yang harus dibayar oleh setiap Penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpangumum ferry/penyeberangan dan laut, ditentukan sebagai berikut:

a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampaidengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).

c.Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai denganRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah).

d. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampaidengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)

UU No.33 Th.1964 Dan Turunannya

Documents

Transcript of UU No.33 Th.1964 Dan Turunannya