TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
12
Tentang Kebijaksanaan Pemerinrah TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH D.A. Surnantri Penulis artikel ini menyatakan bahwa pembenrukan kebijaksanaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahlnegara atas nama instansi yang dipimpinnya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan kemasyarakatan. Pendahuluan 39 Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para Pakar Ilmu Administrasi Negara dan Pakar Ilmu-ilmu Sosial yang telah banyak menyampaikan definisi mengenai kebijaksanaan, yang pada intinya bahwa kebijaksanaan adalah alat untuk menatatertibkan masyarakat dan alat untuk mensejahterakan masyarakat, yang dibuat oleh pemerintah dan akan diimplementasikan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah, atau sebagai - keputusan pemerintah. Pada umumnya tahap-tahap pembentukan kebijaksanaan mencakup isue-isue atau masalah yang memerlukan perhatian untuk dipecahkan, dengan menyediakan alternatif-alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah dimaksud, maka kebijaksanaan dirumuskan. Selanjutnya bentuk kebijaksanaan ditentukan tertulis atau tidak serta tingkatannya dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena kebijaksanaan mengikat rakyat, dirumuskan secara tertulis dan dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Tingkat hierarchinya menentukan pejabat mana yang secara Nomor 1 Tahun XXXlI
Transcript of TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
Pendahuluan
39
Pada umumnya tahap-tahap pembentukan kebijaksanaan mencakup isue-isue atau masalah yang memerlukan perhatian untuk dipecahkan , dengan menyediakan alternatif-alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah dimaksud, maka kebijaksanaan dirumuskan. Selanjutnya bentuk kebijaksanaan ditentukan tertulis atau tidak serta tingkatannya dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena kebijaksanaan mengikat rakyat, dirumuskan secara tertulis dan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Tingkat hierarchinya menentukan pejabat mana yang secara
Nomor 1 Tahun XXXlI
40 Hukum dan Pembangunan
resmi memutus rumusan kebijaksanaan dan bila telah merupakan kebijaksanaan resmi maka pelaksanaannya dimulai , dilakukan pengawasan dan dievaluasi dampaknya agar didapat umpan balik guna perbaikan perbaikan kebijaksanaan.
Kebijaksanaan dapat dikata sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijaksanaan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci , karena ia tidak hanya digunakan untuk menyelesaiakan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang relatif panjang.
Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
Dalam praktek pemerintahan kebijaksanaan dapat dibendakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya;
a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada. b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada. c. Berorientasi kepada masa depan. d. Berorientasi kepada kepentingan umum. e. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.
Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti pidato , surat edaran.
Ragam Pandangan
Lembaga Adminsitrasi Negara menguraikan dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Iilid II 1993, dan Lembaga Pertahanan Nasional dalam bukunya Stratifikasi Kebijaksanaan Nasional membagi tingkat Kebijaksanaan Nasional dalam negara kita sebagai berikut :
Januari - Maret 2002
a. Kebijaksanaan Nasional yaitu merupakan Kebijaksanaan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasionall negara sebagaimana tertera dalam Undang Undang Dasar 1945. Wewenang penetapan kebijaksanaan nasional berada pada Majelis Permusyawaratan Rakayat dan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuknya dituangkan dalam peraturan perundang undangan, dapat berupa Undang Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang, Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dan harus segera dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya .
b. Kebijaksanaan Umum, yaitu merupakan Kebijaksanaaan Presiden yang lingkupnya menyeluruh bersifat nasional dan berupa penggaris ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR dan UU guna mencapai tujuan nasional/negara. Wewenang penetapan kebijaksanaan umum sepenuhnya berada pad a Presiden. Bentuk yang tertulis, peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.
c. Kebijaksanaan Pelaksanaan, merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum sebagai strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tertentu. Wewenang penetapan kebijaksanaan pelaksana pada MenterilPejabat yang setingkat Menteri, dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya dan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Kebijaksanaan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi dari pejabat tersebut di atas.
d. Kebijaksanaan teknis, merupakan penjabaran dari kebijaksanaan pelaksanaan yang memuat perturan teknis di bidang tertentu. Kebijaksanaan teknis ini penetapannya pada Direktur lenderal dan juga pada pimpinan LPND. Bentuk Kebijaksanaan teknis dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi atau surat Edaran dari pejabat terse but di atas .
Nomor 1 Tahun XXXII
42 Hukum dan Pembangunan
A.D. Belinfante dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara (Terjemahan H. Boerhanoedin Soetan Batoeahr terbitan Bina Cipta: 1983, menyoroti kebijaksanaan sebagai hukum cermin atau perundang undangan semu (Pseudo Wetgeving).
Philipus M. Hadjon dkk. dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gajah Mada University Press 1993, menguraikan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu , antara lain menciptakan apa yang disebut peraturan kebijaksanaan (beleids regel. Policy rule), yang tidak termasuk dalam pengertian Beschikking. Peraturan kebijaksanaan disebut dengan judul Keputusan, sementara Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Beschikking disebut dengan judul Surat Keputusan.
Awaloedin Djamin, dalam bukunya Reformasi Aparaturl Adminstrasi Negara RI, terbitan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia: 1999, menelaah Legal Drafting dan Public Policy Formulation, dengan mengetengahkan tentang Menteri-menteri Negara yang tersurat dan tersirat dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut :
Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir ExecutifJ dalam praktek. Sebagai Pimpinan Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya, berhubung dengan itu Menteri-menteri mempunyai pengaruh besar dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya . Memang yang dimaksud ialah Menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Public Policy diartikan oleh beliau sebagai politik pemerintahan. Fungsi-fungsi utama Departemen yaitu rule making function atau policy making function. Pada umumnya tahap-lahap kebijaksanaan publik mencalrupi isue-isue alau masaJah yang memerlukan penelitian
Januari - Maret 2002
Bintoro Tjokroamidjojo, dalam bukunya Pengantar Adminstrasi Pembangunan terbitan LP3ES:1980, menguraikan Proses Analisa dan pembentukan kebijaksanaan negara atau pemerintah dengan membaginya dalam tahap-tahap sebagai berikut : I. Policy Germination: Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijaksanaan. 2. Policy Recommendation: Rekomendasi dari suatu kebijaksanaan. 3. Policy Analisis : Analisa kebijaksanaan dimana berbagai informasi dan
penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijaksanaan. 4. Policy Formulation: formulasi atau perumusan dari kebijaksanaan. 5. Policy Decicion : Pengambilan keputusan atas persetujuan formil
terhadap suatu kebijaksanaan, biasanya disyahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan (legitimasi).
6. Policy Implementation: Pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan. 7. Polcy Eavaluation : Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan.
Prajudi Admosudirdjo, dalam bukunya Pengambilan Keputusan, terbitan Ghalia Indonesia; 1984, menyatakan Presiden, Menteri, Direktur Jenderal dan sebagainya mengambil Keputusan Pemerintahan dalam kedudukannya sebagai Pemerintah dan mengambil Keputusan Administratif dalam kedudukannya sebagai Administrator Negara. Keputusan pemerintal) selalu; a. Bersifat politik. b. Peraturan perundang-undangan. c. Policy pemerintahan yang bersifat politik praktis, keputusan-keputusan
pemerintah selalu bersifat abstrak.
Mustopadidyaya A.R. dalam tulisannya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan mengenai kebijaksanaan Pemerintah menu rut Undang Undang Dasar 1945, menyatakan kebijaksanaan pemerintah dapat
Nomor J Tahun XXXlI
44 Hukum dan Pembangunan
I. Kebijaksanaan langsung; adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijaksanaan tadi. Misalnya untuk membantu perkembangan industri kecil , Pemerintah mengambil keputusan untuk mengadakan program bimbingan dan pengembangan industri kecil, yang bertujuan antara lain mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial para pengusaha industri kecil go long an ekonomi lemah, dimana terdapat aparatur pemerintah tertentu yang bukan saja berperan dalam perencanaan program tetapi juga dalam pelaksanaannya.
2. Kebijaksanaan tidak langsung; adalah berbagai keputusan perundang-undangan, dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah tidak melaksanakan sendiri kebijaksanaan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan atau aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, misalnya untuk menghemat devisa dan memperbaiki pola konsums i masyarakat Pemerintah mengambil keputusan menaikkan pajak impor barang-barang impor mewah. Dengan langkah kebijaksanaan tersebut pemerintah menharapkan tingkat harga barang-barang impor tersebut naik, sehingga selera dan kemauan untuk membeli barang-barang Impor menurun.
3. Kebijaksanaan campuran. Adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan atau campuran keduanya. Misalnya, program tmasmigrasi, perumusan dan penentuan berbagai kebijaksanaannya termasuk antara lain penyediaan dana , penentuan lokasi, seleksi migran dan lain sebagainya dilakukan oleh pemerintah, disamping itu terdapat berbagai unsur kegiatan yang dapat dilakukan oleh swasta , sehingga secara keseluruhan program transmigrasi dilaksanakan baik oleh organisasi pemerintah tnaupun Inasyarakat.
Tentang Kebijaksanaan Pemerintah 45
Para Sarjana ilinu politik telah membuat tipologi umum kebijaksanaan publik sebagai berikut :
1. Substance and Procedural Policies.
Substance Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi tekanan adalah isi atau masalah (subyect matter) dari kebijaksanaan tersebut. Procedural Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan serta bagaimanakah kebijaksanaan tersebut akan dilaksanakan.
2. Distributive - Redistributive, Regulatory Self and Regulatory Policies. Distributive Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang pendistribusian pelayanan/jasa-jasa dan keuntungan-keuntungan bagi sekelompok khusus penduduk-penduduk, individu-individu, kelompok kelompok dan komunitas-komunitas tertentu. Redistributive Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantaranya kelas-kelas dan kelompok penduduk. Regulatory Policies. adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penggunaan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok, kebijaksanaan ini bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu. Self Regulatory Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan terhadap hal-hal atau kelompok tertentu, berbeda dengan regulatory policies yang sering dihindari banyak orang, self regulatory policies malah sering dibutuhkan atau dicari orang-orang karena kebijaksanaan ini dapat dipakai sebagai alat untuk melindungi atau memperkuat kepentingan kepentingannya.
3. Material dan Symbolic Policies. Material Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau pelimpahan kekuasaan tertentu bagi penerimanya.
Nomor ] Tahun XXXI]
4. Collective Goods dan Private Goods Policies.
Collective Goods adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan/jasa tersedia bagi satu orang maka hal yang sarna harus juga tersedia bagi banyak orang. Private Goods Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan ya ng merupakan kebalikan dari Collective Good Policies. YailU kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan tertentu bagu kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas dan mereka yang membutuhkan harus membayar biaya tertentu.
5. Liberal dan Concervative Policies.
Liberal Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan sosial terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijaksanaan Liberal menghendaki agar pemerintah melakukan koreksi lerhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial , meningkatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan. Concervative Policies adalah merupakan konservatif aturan sosial yang sudah cukup baik, jadi tidak perlu diadakan perubahan sos ial atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara alamiah. Sering pula dikatakan bahwa kebijaksanaan Liberal cenderung untuk melindungi kepentingan go long an minoritas dan para konsumen. sedangkan kebijaksanaan konservatif cenderung mendukung kepentingan-kepentingan penguasa dan para produsen.
Penutup
Pembentukan kebijaksanaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Karena hal tersebut perlu diketahui oleh setiap warga negara, pejabat pemerintah, pengusaha dan warga masyarakat pada umumnya , sebab menyangkut hak dan kewajiban mereka.
lanuari - Maret 2002
Kebijaksanaan pemerintah meliputi hampir seluruh segi kehidupan kemasyarakatan dan karena itu akan menetukan perkembangan dan keadaan kehidupan setiap manusia dan seluruh lapisan masyarakat.
Secara global praktek pemerintahan yang bukan saja mempunyai peranan dalam pelaksanan kebijaksanaan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan, tetapi juga dalam perumusan dan penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
Fungsi pemerintahan adalah fungsi politik pemerintahan, berarti sama dengan penegakkan dan atau penggunaan dari wibawa negara. Guna menjalankan pemerintahan dilakukanlah pengambilan keputusan pemerintah yang bersifat strategis, policy, atau ketentuan-ketenruan umum dan melalui perbuatan-perbuatan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara.
Keputusan-keputusan pemerintahan yang bersifat policy dalam pengertian umum disebut kebijaksanaan. Adapun asas-asas hukum dalam pembenrukan kebijaksanaan harus menjadi tolok ukurnya yaitu asas-asas yang tertera di bawah ini :
I. Asas Yuridikitas : Keputusan pemerintah maupun Keputusan Adminstratif tidak boleh melanggar hukum.
2. Asas Legalitas : Keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
3. Asas Dikresi : Pejabat penguasa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menu rut pendapatnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan hukum.
Nomor I Tahun XXXIl
48 Hukum dan Pembangunan
untuk melangsungkan kegiatannya demi kepentingan umum.
Sejalan dengan tolok ukur di atas perlu diperhatikan bahwa asas asas pemerintahan yang baikpun tetap harus ditaati, asas-asas pemerintahan yang baik yang dikenal adalah sebagai berikut : a. Asas Kepastian Hukum. b. Asas Keseimbangan. c. Asas Kesamaan. d. Asas Bertindak Cermat. e. Asas Motivasi. f. Asas Tidak Mencampur adukan kewenangan. g. Asas Fair play. h. Asas Keadilan dan kewajaran. 1. Asas Menanggapi pengharapan yang wajar. j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang bata!. k. Asas Perlindungan atas pandangan hidup. !. Asas Kebijaksanaan. m. Asas Penyelenggaraan kepentingan umum.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah keputusan yang dapat berupa peraturan dan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan material dan formal sebagaimana yang diutarakan oleh A. Hamid S. Attamimi yaitu :
a . Asas formal;
1. Asas tujuan yang jelas 2. Asas perlunya pengaturan 3. Asas materi muatan yang tepat 4. Asas dapat dilaksanakan 5. Asas dapat dikenali 6. Asas lembaga organ yang tepat
b. Asas-asas material; 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia 2. Asas sesuai dengan hukum Dasar Negara 3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum 4. Asas sesuai dengan prinsip Pemerintahan berdasar Konstitusi.
Januari - Maret 2002
Karena pada dasarnya kebijaksanaan masuk dlam fungsi pengaturan, maka ada kecenderungan kuat untuk mengatur segala sesuatunya. Hal tersebut dapat menjadikan kinerja kebijaksanaan acap kali kurang baik, seringkali menjadi bagian dari masalah daripada memecahkan masalah. Dengan kenyataan tersebut maka berkembang pemikiran yaitu kebijaksanaan untuk mengurangi pengaturan yang disebut debiroktatisasi dan deregulasi.
Pelaksanaan kebijaksanaan memerlukan pengendalian yang berbeda tetapi pada dasarnya keseluruhannya bersasaran untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ataupun memadai tidaknya suatu kebijaksanaan.
Pengendalian dapat diartikan sebagai upaya agar . keseluruhan aturan ataupun rencana kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana ang ditentukan dengan cara mengikuti atau memantau setiap perkembangan pelaksanaannya menilai permasalahan yang terjadi kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif.
Apabila ternyata bahwa sekalipun berbagai aturan rencana kegiatan tersebut telah sepenuhnya diikuti tetapi hasilnya kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan, maka para pengambil keputusan bertanggung jawab untuk meninjau kembali tentang memadai tidaknya kebijaksanaan yang telah diputuskan.
Daftar Pustaka
------- , Pengambilan Keputusan. Ghalia Indonesia, Jakarta 1971.
A.R. Mustafadidjaja. Studi Kebijaksanaan, FEU!: Jakarta 1992.
Danirn, Sudarwan. Pengantar Penelitian Kebijaksanaan. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
Hadjon, Pilipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Nomor I Tahun XXXII
50 Hukum dan Pembangunan
Hoogerwerf, A. Overheids Beleid (Alih Bahasa R. L.L. Tobing) Erlangga, Jakarta 1991.
Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Rimdi Press, 1995.
Kneeland, Steve. Solving Problem. Elex Media Komputindo, Jakarta 2001.
L.A.N. Sistem Adminstrasi Negara, Mas Agung: Jakarta, 1993 lilid I, II.
Manulang, M. Pengambilan Keputusan, BPFE, Yogyakarta, 1986.
Moekiat, Analisis Kebijaksanaan Publik , Mandar Maju, Bandung , 1995.
Rasyid, Muhammad Ryaas. Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
Salusu, J. Pengambilan Keputusan Stratejik. Grasindo: Jakarta , 1996.
Siagian, S.P. Sistem lnformasi untuk Pengambilan Keputusan . Gunung Agung, Jakarta, 1973.
Silalahi, Oberlin. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara. Liberty , Y ogyakarta, 1989.
Sunggono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publil<:. Sinar Graflka, 1994.
Syafei, Inukencna. Manajemen Pemerintahan. PT. Pertja, Jakarta , 1998.
Tjokroamidjojo, Bintoro. Manajemen Pembangunan. Gunung Agung, 1996.
------ , Kebijaksanaan dan Adminstrasi Pembangunan. Gunung Agung, 1998.
Wahab, Solihin Abdul. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Rineka Cipta: Jakarta, 1989.
Wilson, Graham. Problem Solving and Decision Making . Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993.
Januari - Maret 2002
39
Pada umumnya tahap-tahap pembentukan kebijaksanaan mencakup isue-isue atau masalah yang memerlukan perhatian untuk dipecahkan , dengan menyediakan alternatif-alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah dimaksud, maka kebijaksanaan dirumuskan. Selanjutnya bentuk kebijaksanaan ditentukan tertulis atau tidak serta tingkatannya dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena kebijaksanaan mengikat rakyat, dirumuskan secara tertulis dan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Tingkat hierarchinya menentukan pejabat mana yang secara
Nomor 1 Tahun XXXlI
40 Hukum dan Pembangunan
resmi memutus rumusan kebijaksanaan dan bila telah merupakan kebijaksanaan resmi maka pelaksanaannya dimulai , dilakukan pengawasan dan dievaluasi dampaknya agar didapat umpan balik guna perbaikan perbaikan kebijaksanaan.
Kebijaksanaan dapat dikata sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijaksanaan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci , karena ia tidak hanya digunakan untuk menyelesaiakan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang relatif panjang.
Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
Dalam praktek pemerintahan kebijaksanaan dapat dibendakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya;
a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada. b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada. c. Berorientasi kepada masa depan. d. Berorientasi kepada kepentingan umum. e. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.
Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti pidato , surat edaran.
Ragam Pandangan
Lembaga Adminsitrasi Negara menguraikan dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Iilid II 1993, dan Lembaga Pertahanan Nasional dalam bukunya Stratifikasi Kebijaksanaan Nasional membagi tingkat Kebijaksanaan Nasional dalam negara kita sebagai berikut :
Januari - Maret 2002
a. Kebijaksanaan Nasional yaitu merupakan Kebijaksanaan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasionall negara sebagaimana tertera dalam Undang Undang Dasar 1945. Wewenang penetapan kebijaksanaan nasional berada pada Majelis Permusyawaratan Rakayat dan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuknya dituangkan dalam peraturan perundang undangan, dapat berupa Undang Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang, Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dan harus segera dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya .
b. Kebijaksanaan Umum, yaitu merupakan Kebijaksanaaan Presiden yang lingkupnya menyeluruh bersifat nasional dan berupa penggaris ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR dan UU guna mencapai tujuan nasional/negara. Wewenang penetapan kebijaksanaan umum sepenuhnya berada pad a Presiden. Bentuk yang tertulis, peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.
c. Kebijaksanaan Pelaksanaan, merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum sebagai strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tertentu. Wewenang penetapan kebijaksanaan pelaksana pada MenterilPejabat yang setingkat Menteri, dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya dan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Kebijaksanaan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi dari pejabat tersebut di atas.
d. Kebijaksanaan teknis, merupakan penjabaran dari kebijaksanaan pelaksanaan yang memuat perturan teknis di bidang tertentu. Kebijaksanaan teknis ini penetapannya pada Direktur lenderal dan juga pada pimpinan LPND. Bentuk Kebijaksanaan teknis dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi atau surat Edaran dari pejabat terse but di atas .
Nomor 1 Tahun XXXII
42 Hukum dan Pembangunan
A.D. Belinfante dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara (Terjemahan H. Boerhanoedin Soetan Batoeahr terbitan Bina Cipta: 1983, menyoroti kebijaksanaan sebagai hukum cermin atau perundang undangan semu (Pseudo Wetgeving).
Philipus M. Hadjon dkk. dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gajah Mada University Press 1993, menguraikan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu , antara lain menciptakan apa yang disebut peraturan kebijaksanaan (beleids regel. Policy rule), yang tidak termasuk dalam pengertian Beschikking. Peraturan kebijaksanaan disebut dengan judul Keputusan, sementara Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Beschikking disebut dengan judul Surat Keputusan.
Awaloedin Djamin, dalam bukunya Reformasi Aparaturl Adminstrasi Negara RI, terbitan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia: 1999, menelaah Legal Drafting dan Public Policy Formulation, dengan mengetengahkan tentang Menteri-menteri Negara yang tersurat dan tersirat dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut :
Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir ExecutifJ dalam praktek. Sebagai Pimpinan Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya, berhubung dengan itu Menteri-menteri mempunyai pengaruh besar dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya . Memang yang dimaksud ialah Menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Public Policy diartikan oleh beliau sebagai politik pemerintahan. Fungsi-fungsi utama Departemen yaitu rule making function atau policy making function. Pada umumnya tahap-lahap kebijaksanaan publik mencalrupi isue-isue alau masaJah yang memerlukan penelitian
Januari - Maret 2002
Bintoro Tjokroamidjojo, dalam bukunya Pengantar Adminstrasi Pembangunan terbitan LP3ES:1980, menguraikan Proses Analisa dan pembentukan kebijaksanaan negara atau pemerintah dengan membaginya dalam tahap-tahap sebagai berikut : I. Policy Germination: Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijaksanaan. 2. Policy Recommendation: Rekomendasi dari suatu kebijaksanaan. 3. Policy Analisis : Analisa kebijaksanaan dimana berbagai informasi dan
penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijaksanaan. 4. Policy Formulation: formulasi atau perumusan dari kebijaksanaan. 5. Policy Decicion : Pengambilan keputusan atas persetujuan formil
terhadap suatu kebijaksanaan, biasanya disyahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan (legitimasi).
6. Policy Implementation: Pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan. 7. Polcy Eavaluation : Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan.
Prajudi Admosudirdjo, dalam bukunya Pengambilan Keputusan, terbitan Ghalia Indonesia; 1984, menyatakan Presiden, Menteri, Direktur Jenderal dan sebagainya mengambil Keputusan Pemerintahan dalam kedudukannya sebagai Pemerintah dan mengambil Keputusan Administratif dalam kedudukannya sebagai Administrator Negara. Keputusan pemerintal) selalu; a. Bersifat politik. b. Peraturan perundang-undangan. c. Policy pemerintahan yang bersifat politik praktis, keputusan-keputusan
pemerintah selalu bersifat abstrak.
Mustopadidyaya A.R. dalam tulisannya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan mengenai kebijaksanaan Pemerintah menu rut Undang Undang Dasar 1945, menyatakan kebijaksanaan pemerintah dapat
Nomor J Tahun XXXlI
44 Hukum dan Pembangunan
I. Kebijaksanaan langsung; adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijaksanaan tadi. Misalnya untuk membantu perkembangan industri kecil , Pemerintah mengambil keputusan untuk mengadakan program bimbingan dan pengembangan industri kecil, yang bertujuan antara lain mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial para pengusaha industri kecil go long an ekonomi lemah, dimana terdapat aparatur pemerintah tertentu yang bukan saja berperan dalam perencanaan program tetapi juga dalam pelaksanaannya.
2. Kebijaksanaan tidak langsung; adalah berbagai keputusan perundang-undangan, dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah tidak melaksanakan sendiri kebijaksanaan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan atau aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, misalnya untuk menghemat devisa dan memperbaiki pola konsums i masyarakat Pemerintah mengambil keputusan menaikkan pajak impor barang-barang impor mewah. Dengan langkah kebijaksanaan tersebut pemerintah menharapkan tingkat harga barang-barang impor tersebut naik, sehingga selera dan kemauan untuk membeli barang-barang Impor menurun.
3. Kebijaksanaan campuran. Adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan atau campuran keduanya. Misalnya, program tmasmigrasi, perumusan dan penentuan berbagai kebijaksanaannya termasuk antara lain penyediaan dana , penentuan lokasi, seleksi migran dan lain sebagainya dilakukan oleh pemerintah, disamping itu terdapat berbagai unsur kegiatan yang dapat dilakukan oleh swasta , sehingga secara keseluruhan program transmigrasi dilaksanakan baik oleh organisasi pemerintah tnaupun Inasyarakat.
Tentang Kebijaksanaan Pemerintah 45
Para Sarjana ilinu politik telah membuat tipologi umum kebijaksanaan publik sebagai berikut :
1. Substance and Procedural Policies.
Substance Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi tekanan adalah isi atau masalah (subyect matter) dari kebijaksanaan tersebut. Procedural Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan serta bagaimanakah kebijaksanaan tersebut akan dilaksanakan.
2. Distributive - Redistributive, Regulatory Self and Regulatory Policies. Distributive Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang pendistribusian pelayanan/jasa-jasa dan keuntungan-keuntungan bagi sekelompok khusus penduduk-penduduk, individu-individu, kelompok kelompok dan komunitas-komunitas tertentu. Redistributive Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantaranya kelas-kelas dan kelompok penduduk. Regulatory Policies. adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penggunaan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok, kebijaksanaan ini bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu. Self Regulatory Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan terhadap hal-hal atau kelompok tertentu, berbeda dengan regulatory policies yang sering dihindari banyak orang, self regulatory policies malah sering dibutuhkan atau dicari orang-orang karena kebijaksanaan ini dapat dipakai sebagai alat untuk melindungi atau memperkuat kepentingan kepentingannya.
3. Material dan Symbolic Policies. Material Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau pelimpahan kekuasaan tertentu bagi penerimanya.
Nomor ] Tahun XXXI]
4. Collective Goods dan Private Goods Policies.
Collective Goods adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan/jasa tersedia bagi satu orang maka hal yang sarna harus juga tersedia bagi banyak orang. Private Goods Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan ya ng merupakan kebalikan dari Collective Good Policies. YailU kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan tertentu bagu kepentingan perseorangan yang tersedia di pasaran bebas dan mereka yang membutuhkan harus membayar biaya tertentu.
5. Liberal dan Concervative Policies.
Liberal Policies adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan sosial terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijaksanaan Liberal menghendaki agar pemerintah melakukan koreksi lerhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial , meningkatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan. Concervative Policies adalah merupakan konservatif aturan sosial yang sudah cukup baik, jadi tidak perlu diadakan perubahan sos ial atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara alamiah. Sering pula dikatakan bahwa kebijaksanaan Liberal cenderung untuk melindungi kepentingan go long an minoritas dan para konsumen. sedangkan kebijaksanaan konservatif cenderung mendukung kepentingan-kepentingan penguasa dan para produsen.
Penutup
Pembentukan kebijaksanaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Karena hal tersebut perlu diketahui oleh setiap warga negara, pejabat pemerintah, pengusaha dan warga masyarakat pada umumnya , sebab menyangkut hak dan kewajiban mereka.
lanuari - Maret 2002
Kebijaksanaan pemerintah meliputi hampir seluruh segi kehidupan kemasyarakatan dan karena itu akan menetukan perkembangan dan keadaan kehidupan setiap manusia dan seluruh lapisan masyarakat.
Secara global praktek pemerintahan yang bukan saja mempunyai peranan dalam pelaksanan kebijaksanaan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan, tetapi juga dalam perumusan dan penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
Fungsi pemerintahan adalah fungsi politik pemerintahan, berarti sama dengan penegakkan dan atau penggunaan dari wibawa negara. Guna menjalankan pemerintahan dilakukanlah pengambilan keputusan pemerintah yang bersifat strategis, policy, atau ketentuan-ketenruan umum dan melalui perbuatan-perbuatan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara.
Keputusan-keputusan pemerintahan yang bersifat policy dalam pengertian umum disebut kebijaksanaan. Adapun asas-asas hukum dalam pembenrukan kebijaksanaan harus menjadi tolok ukurnya yaitu asas-asas yang tertera di bawah ini :
I. Asas Yuridikitas : Keputusan pemerintah maupun Keputusan Adminstratif tidak boleh melanggar hukum.
2. Asas Legalitas : Keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
3. Asas Dikresi : Pejabat penguasa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menu rut pendapatnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan hukum.
Nomor I Tahun XXXIl
48 Hukum dan Pembangunan
untuk melangsungkan kegiatannya demi kepentingan umum.
Sejalan dengan tolok ukur di atas perlu diperhatikan bahwa asas asas pemerintahan yang baikpun tetap harus ditaati, asas-asas pemerintahan yang baik yang dikenal adalah sebagai berikut : a. Asas Kepastian Hukum. b. Asas Keseimbangan. c. Asas Kesamaan. d. Asas Bertindak Cermat. e. Asas Motivasi. f. Asas Tidak Mencampur adukan kewenangan. g. Asas Fair play. h. Asas Keadilan dan kewajaran. 1. Asas Menanggapi pengharapan yang wajar. j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang bata!. k. Asas Perlindungan atas pandangan hidup. !. Asas Kebijaksanaan. m. Asas Penyelenggaraan kepentingan umum.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah keputusan yang dapat berupa peraturan dan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan material dan formal sebagaimana yang diutarakan oleh A. Hamid S. Attamimi yaitu :
a . Asas formal;
1. Asas tujuan yang jelas 2. Asas perlunya pengaturan 3. Asas materi muatan yang tepat 4. Asas dapat dilaksanakan 5. Asas dapat dikenali 6. Asas lembaga organ yang tepat
b. Asas-asas material; 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia 2. Asas sesuai dengan hukum Dasar Negara 3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum 4. Asas sesuai dengan prinsip Pemerintahan berdasar Konstitusi.
Januari - Maret 2002
Karena pada dasarnya kebijaksanaan masuk dlam fungsi pengaturan, maka ada kecenderungan kuat untuk mengatur segala sesuatunya. Hal tersebut dapat menjadikan kinerja kebijaksanaan acap kali kurang baik, seringkali menjadi bagian dari masalah daripada memecahkan masalah. Dengan kenyataan tersebut maka berkembang pemikiran yaitu kebijaksanaan untuk mengurangi pengaturan yang disebut debiroktatisasi dan deregulasi.
Pelaksanaan kebijaksanaan memerlukan pengendalian yang berbeda tetapi pada dasarnya keseluruhannya bersasaran untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ataupun memadai tidaknya suatu kebijaksanaan.
Pengendalian dapat diartikan sebagai upaya agar . keseluruhan aturan ataupun rencana kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana ang ditentukan dengan cara mengikuti atau memantau setiap perkembangan pelaksanaannya menilai permasalahan yang terjadi kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif.
Apabila ternyata bahwa sekalipun berbagai aturan rencana kegiatan tersebut telah sepenuhnya diikuti tetapi hasilnya kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan, maka para pengambil keputusan bertanggung jawab untuk meninjau kembali tentang memadai tidaknya kebijaksanaan yang telah diputuskan.
Daftar Pustaka
------- , Pengambilan Keputusan. Ghalia Indonesia, Jakarta 1971.
A.R. Mustafadidjaja. Studi Kebijaksanaan, FEU!: Jakarta 1992.
Danirn, Sudarwan. Pengantar Penelitian Kebijaksanaan. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
Hadjon, Pilipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Nomor I Tahun XXXII
50 Hukum dan Pembangunan
Hoogerwerf, A. Overheids Beleid (Alih Bahasa R. L.L. Tobing) Erlangga, Jakarta 1991.
Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Rimdi Press, 1995.
Kneeland, Steve. Solving Problem. Elex Media Komputindo, Jakarta 2001.
L.A.N. Sistem Adminstrasi Negara, Mas Agung: Jakarta, 1993 lilid I, II.
Manulang, M. Pengambilan Keputusan, BPFE, Yogyakarta, 1986.
Moekiat, Analisis Kebijaksanaan Publik , Mandar Maju, Bandung , 1995.
Rasyid, Muhammad Ryaas. Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
Salusu, J. Pengambilan Keputusan Stratejik. Grasindo: Jakarta , 1996.
Siagian, S.P. Sistem lnformasi untuk Pengambilan Keputusan . Gunung Agung, Jakarta, 1973.
Silalahi, Oberlin. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara. Liberty , Y ogyakarta, 1989.
Sunggono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publil<:. Sinar Graflka, 1994.
Syafei, Inukencna. Manajemen Pemerintahan. PT. Pertja, Jakarta , 1998.
Tjokroamidjojo, Bintoro. Manajemen Pembangunan. Gunung Agung, 1996.
------ , Kebijaksanaan dan Adminstrasi Pembangunan. Gunung Agung, 1998.
Wahab, Solihin Abdul. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Rineka Cipta: Jakarta, 1989.
Wilson, Graham. Problem Solving and Decision Making . Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993.
Januari - Maret 2002
