SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN BARANG...
31
SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) PADA KAWASAN TERPENCIL (Studi Pada Kampung Baru Sebong Lagoi, Kec Teluk Sebong Kab Bintan) NASKAH PUBLIKASI Oleh Etika Khairina 130563201008 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2017
Transcript of SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN BARANG...
SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN BARANG PUBLIK
(PUBLIC GOODS) PADA KAWASAN TERPENCIL (Studi Pada Kampung
Baru Sebong Lagoi, Kec Teluk Sebong Kab Bintan)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
Etika Khairina
130563201008
Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang
2017
SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN BARANG PUBLIK
(PUBLIC GOODS) PADA KAWASAN TERPENCIL (Studi Pada Kampung
Baru Sebong Lagoi, Kec Teluk Sebong Kab Bintan)
Etika Khairina
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Abstrak
Swadaya masyarakat di daerah terpencil merupakan bentuk kemandirian dari
masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan mandiri. Kemandirian bagian dari
partisipasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan Desa dan pengadaan barang
publik termasuk daerah terpencil, seperti sarana prasarana Desa, di samping itu
tidak cukup hanya mengandalkan usaha masyarakat sendiri namun juga peran
pemerintah. Peran pemerintah menunjukkan sejauh mana pemerintah ikut serta
dalam swadaya masyarakat dalam pengadaan barang publik, dengan demikian
selain usaha sendiri dari masyarakat, peran pemerintah menjadi penting dan sangat
diperlukan dalam memenuhi kebutuhan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis swadaya masyarakat dalam pengadaan
barang publik pada kawasan terpencil (studi pada Kampung Baru Sebong Lagoi
Kecamatan Telok Sebong Kab.Bintan) dan melihat bagaimana peran pemerintah
dalam swadaya masyarakat dalam pengadaan barang publik dan faktor penghambat
pengadaan barang publik tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
ialah kualitatif, dengan memaparkan data secara ilmiah dari hasil yang diperoleh di
lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Bentuk Swadaya masyarakat ialah swadaya dalam bentuk perencanaan
pembangunan, swadaya dalam bentuk pelaksanaan, swadaya dalam bentuk
pemanfaatan, swadaya dalam bentuk evaluasi. Peran pemerintah sangat diperlukan
dalam hal tersebut karena keterbatasan dari masyarakat. Peran pemerintah dalam
swadaya atau partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang publik (public goods)
dapat terwujud dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, juga sebagai
Hambatan dalam Swadaya pengadaan barang publik tersebut datang dari
permasalahan lahan, aparatur yang lemah,sulitnya perizinan karena permasalahan
lahan, sumber daya manusia yang kurang mendukung dan keterbatasan dalam
mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Kata Kunci : Swadaya, Barang Publik, Daerah Terpencil
Abstract
Community self-help in rural areas is a form community initiative. The
independence of the part of participation is urgently needed in rural development
and public procurement including rural areas, such as village infrastructure, in
addition to not only relying on community efforts alone but also role of government.
Role of Government showing how far the government participatied in the
independenci community. The role of government becomes important and required
to full public needs
This study aims to analyze the community togetherness in the procurement of
public goods in remote areas (studies on Kampung Baru Sebong Lagoi Telok
Sebong District Kab.Bintan). And see how the government roles in public
procurement. And the factor inhibiting the procurement of public goods.The
approach used in this research is qualitative, by exposing scientific data from the
results obtained in the field through interviews, observation and documentation.
The form of community self reliance is form of planning development, in the
form implantation, form of utilization, and form of evaluation. Type of comunity is
in force and thought in meeting from the cominoty, because of the limitations of the
community. Role of government in community participation can be realized in the
planning,implementation, utilization, evaluation. problems is land,less apparraturs,
human resources and can not utilize natural resources.
Key words: Self Helf, Public Goods, Rural Area.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kurangnya nilai publik dari lembaga-lembaga sektor publik di daerah menjadi
fenomena sendiri, masalah efisiensi dan cara bekerja di institusi sektor publik yang
bermasalah selalu yang pertama jika membicarakan dan menyinggung kurangnya
Public Goods dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyediaan public goods
adalah kewajiban negara, karena negara bertanggungjawab atas kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia. Amanat negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara
melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan sipil setiap warga
negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif .
Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan banyaknya jumlah Kecamatan,
Kelurahan /RT, RW di Kabupaten Bintan yaitu berjumlah 10 Kecamatan, 199 RW,
dan 607 RT (BPS Bintan 2016). Kesejahteraan Keseluruhan jumlah tersebut
menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan kemampuan pemerintah yang
terbatas dalam penyediaan pelayanan termasuk pengadaan barang publik, kondisi
ini mendorong masyarakat melakukan pemenuhan pengadaan barang publik secara
swadaya. Pengadaan barang publik secara swadaya adalah barang publik berupa
sarana, prasarana jalan, listrik yang dibangun secara bertahap oleh masyarakat
secara mandiri.
Salah satu RT di Kabupaten Bintan, Kecamatan Teluk Sebong memiliki jumlah 7
Desa diantaranya Sebong Lagoi, merupakan kawasan / wilayah pengadaan barang
publik swadaya adalah Kampung Baru yang lokasinya berada di antara kawasan
Resort berbintang yaitu Lagoi (Sanchaya Resort, dan Banyan Tree Resort, Nirwana)
di Kabupaten Bintan. Kampung Baru bisa dikategorikan terpencil dan sulit akses,
mengalami kondisi serba kekurangan, mulai dari kondisi jalan, listrik, dan barang
publik lainnya hampir tidak ada di Kampung Baru, sulit dijangkau oleh transportasi,
memiliki sumberdaya manusia yang rendah, dan tingkat pendidikan rendah, dan
tentunya desa kampung baru berada di daerah perbatasan, wilayah laut Kampung
Baru berbatasan dengan laut cina selatan. Kampung Baru yang terpencil dari segi
geografisnya terletak tersembunyi didalam Resort.
Keterbatasan kemampuan masyarakat di Kampung Baru yang sebagian besar
merupakan Nelayan dan sebagian besar berpendidikan rendah dalam melakukan
swadaya tersebut, mengakibatkan kondisi sarana prasarana secara swadaya belum
memadai dan masih terjadi kesulitan akses, listrik dan jalan yang kurang memadai
selain itu Kampung Baru termasuk dalam daftar yang diprioritaskan untuk
dilakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam pengadaan barang publik, maka
dari itu diperlukan arahan dan bantuan dalam pengadaan barang publik / saran
prasarana untuk mewujudkan kemudahan akses di Kampung Baru. Untuk itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian Dengan judul “Swadaya Masyarakat
Dalam Pengadaan Barang Publik (Public Goods) Pada Kawasan Terpencil (Studi
Pada Kampung Baru Sebong Lagoi Kec.Teluk Sebong Kab. Bintan)”
Rumusan masalah yang dibahas yaitu, Bagaimana Swadaya masyarakat
Kampung Baru Sebong Lagoi dalam menyediakan akses pelayanan Barang Publik
(Public Goods) untuk daerah terpencil dan Apakah hambatan bagi masyarakat untuk
melakukan Swadaya dalam pengadaan barang publik di Kampung Baru Sebong
Lagoi sebagai daerah terpencil?
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusam masalah sebelumnya, maka penelitian
ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Swadaya masyarakat dalam menyediakan,
memenuhi kebutuhan barang publik (Public Goods) sebagai desa terpencil dan sulit
akses. Untuk mengetahui hambatan bagi masyarakat menyediakan akses pelayanan
Barang Publik (Public Goods) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung
Baru.
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan
Kualitatif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan
suatu masalah, menganalisis dengan perangkat teori-teori serta konsep-konsep yang
relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Baru Kecamatan Telok
Sebong. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja melalui Studi
Penjajakan pada 15 Desember 2016. Dalam mendapatkan data primer, penelitian
lapangan dilakukan dengan cara wawancara, Peneliti memperoleh data sekunder
dengan Studi kepustakaan, Demografi masyarakat. Key Informan atau Informan
Kunci yaitu Ketua RT 03 Rw 004, dan masyarakat Kepala Desa Sebong Lagoi. dan
pihak ketiga perwakilan resort.
KAJIAN TEORI
1.1 Kajian Terdahulu
1. Dilakukan oleh Ayu Diah Amalia & Syawie pada tahun 2015. Dalam
penelitian yang berjudul “Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep
Pemberdayaan”
2. Husni Thamrin dalam Skripsinya yang berjudul “Pendekatan Pemberdayaan
Pada Kelompok-Kelompok Masyarakat Prakarsa Pemerintah, LSM , dan
Swadaya Masyarakat Di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan
Marelan 2013”
3. Abdur Rohim dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui
pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Bejiharjo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY) 2013 “
4. Bagas Pama Ananta pada 2013 dengan judul partisipasi masyarakat dalam
“pembangunan jalan Desa Di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten
Ngawi”
5. Reza Asnan Fathoni (2014) dengan judul “Potensi Swadaya Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidorejo, Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)”
1.2 Konsep Teoritis
1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik (Soepomo, 2009). Pelayanan berfungsi
sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat .
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003, defenisi pelayanan publik adalah :
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah, dan dilingkungan badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah
dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Sejalan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 5, Tentang Ruang
Lingkup Pelayanan Publik bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup seperti yang disebutkan
sebelumnya ialah : meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Pelayanan barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara/
anggaran dan pendapatan belanja daerah.
2. Barang Publik (Public Goods)
Menurut (Kuncoro, 2011, p. 9) Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pada
dasarnya adalah :
“Cara pemerintah berbelanja, baik untuk keperluan daerahnya sendiri, penyediaan
fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada
masyarakat. Istilah pengadaan barang/jasa publik merupakan kegiatan untuk
memperoleh barang oleh Kementrian, Lembaga / satuan kerja perangkat daerah,atau
instansi daerah, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.
Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah
menyebutkan bahwasanya
“Pengadaan barang atau jasa pemerintah selanjutnya disebut pengadaan
barang/jasa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/
Lembaga/ Satuan Perangkat Kerja Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang atau jasa”.
Barang publik adalah barang yang memenuhi dua persyaratan yaitu non- rivalry
dan non-excludability (Suprayitno, 2011).
Non rivalry (Tidak Habis) yaitu tidak adanya persaingan untuk mendapatkannya,
ini yang berarti secara ekonomi tidak adanya biaya tambahan ketika barang
tersebut sudah disediakan untuk pertama kalinya. Secara sederhana barang publik
bisa dikonsumsi secara bersama-sama dengan tanpa mengurangi kepuasan
pemakainya.
Non-excludability (tidak terkecuali) berarti tidak ada pihak yang bisa
mengabaikan pihak lain untuk mengkonsumsinya, dalam artian orang lain tidak
dapat di keluarkan dari pemakaian suatu barang.
3. Swadaya Masyarakat
Menurut Setiawan (1098:2004 ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id) swadaya masyarakat
merupakan bagian dari bentuk partisipasi yang nyata, dapat berupa Uang, Tenaga,
untuk keperluan pembangunan dari masyarakat.sedangkan partisipasi kadang-
kadang masih berupa idea atau fikiran ataupun saran atau tanggapan yang sifatnya
membangun. Swadaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan
keterlibatan komunitas dengan lingkungannya. Swadaya berupa partisipasi
langsung dengan wujud kemandirian masyarakat merupakan
“Kesediaan masyarakat secara sukarela dan partisipasi langsung untuk membantu
kelangsungngan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintah
yang tercermin dari fikiran dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka
partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perenncanaan, pengawasan,
maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di tempat tinggal
lingkungan mereka” (Remiswal, 2013 :31
Cohen dan Uphoff (1997) dalam Mulyadi 2011, p.25) memberikan rumusan
Partisipasi yang nyata terjadi dalam masyarakat yaitu :
1. Partisipasi Perencanaan Pembangunan / Participation Of Decision Making.
2. Partisipasi pelaksanaan / Participation In Implementation.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan / Participation In Benefit
4. Partisipasi dalam Evaluasi / Participation In Evaluation
Menurut Agustia & aji, 2014 pembangunan dapat diukur dalam dimensi waktu
dan tingkat kemandirian masyarakat. Indikator dalam rangka mengukur dimensi
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat melalaui 5 indikator :
1. Keterlibatan dalam rapat atau musyawarah.
2. Kesediaan dalam memberikan data dan Informasi
3. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan
4. Keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan, dan
5. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
Dimensi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan 4
indikator yaitu :
1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Kesediaan memberikan sumbangan berupa fikiran, keahlian dan keterampilan.
3. Kesediaan memberikan Sumbangan berupa uang, materi, dan bahan-bahan.
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.
Indikator dan dimensi keterlibatan dalam pemanfaatan meliputi :
1. Pemahaman tentang hakikat pembangunan.
2. Kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan pembangunan,
3. Kesediaan dalam melestarikan pembangunan.
4. Kesediaan dalam mengembangkan pembangunan
evaluasi dapat berlangsung maka diperlukan beberapa Indikator, yaitu :
1. Adanya norma dan aturan yang jelas.
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan menilai
pembangunan baik pemberian saran dan kritik.
3. Dampak pendapatan Daerah.
4. Dampak terhadap pengembangan sektor lain.
5. Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.
4 Desa Terpencil
Dalam (UU) No 168 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Adat
Terpencil menyebutkan bahwa kriteria adat terpencil yaitu ;
1. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar.
2. Tertutup homogeny dan penghidupannya tergantung pada sumber daya alam.
3. Marginal di pedesaan atau perkotaan.
4. Tinggal diwilayah perbatasan atau negara ,daerah pesisir, pulau-pulau terluar,
terpencil.
5 Hubungan Administrasi, Administrasi Negara Dengan Swadaya
Masyarakat Dalam Pengadaan Barang Publik (Public Goods) Pada
Kawasan Terpencil .
administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban ,2014, adalah proses
dimana sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplrmrntasikan dan mengelola (manage) keputusan-
keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa
administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public
affairs dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan
Dari pengertian administrasi publik yang telah dijelaskan diatas maka, hubungan
adminstrasi publik dengan swadaya pengadaan barang publik (Public Goods) ialah
seperti yang diketahui bersama pengadaan barang publik diambil dari konsep
pelayanan publik. Pengadaan barang publik berdasarkan pengertiannya menurut
Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah
menyebutkan bahwasanya
“Pengadaan barang atau jasa pemerintah selanjutnya disebut pengadaan
barang/jasa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/ Lembaga/
Satuan Perangkat Kerja Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang atau jasa”.
Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa pengadaan barang publik
dilaksanakan oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Perangkat Kerja Daerah / Institusi
lainnya, seperti pemahaman atau pengertian administrasi negara yang disampaiakan
Chandler dan Plano bahwa “proses dimana sumberdaya dan personil publik
diorganisisr untuk memformulasikan mengimplementasikan kebijakan”, yang mana
Kementrian/ Lembaga merupakan bagian dari sumberdaya dan personil publik,
yang diemban untuk melakukan pelayanan publik termasuk dalam hal melakukan
pelayanan dibidang barang publik yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Administrasi publik sesunguhnya merupakan penjelmaan dari keseluruhan
kegiatan apa yang telah ditentukan dalam konstitusi, sedangkan Pengadaan barang
publik dan pelayanan publik diatur dan dilaksanakan seseuai konstitusi atau
Undang-Undang No 25 Tahun 2009. Pengadaan barang publik berupa jalan, listrik
atau sarana prasarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat) masuk kedalam
entitas barang (Goods) yang mana dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat, oleh sebab itu sifatnya sebagai public service /
pelayanan publik.
ANALISA DAN PEMBAHASAN
Karakteristik pengadaan Barang Publik (Sarana-Prasarana) pada kawasan swadaya
di Kampung Baru sebagai daerah terpencil, berdasarkan kondisinya hasil observasi
menunjukkan bahwa sebagian besar pengadaan ( seperti Jalan) sebagai salah satu
entitas (goods), merupakan suatu usaha atau pengadaan yang masih rendah dalam
artian usaha yang dilakukan masyarakat sesuai kemampuan mereka dan masih pada
kondisi apa adanya dengan masih tetap dirasakan kesulitan akses. Kondisi ini
disebabkan karena pengadaan fisik yang dilakukan masyarakat secara bertahap dan
swadaya, sehingga kondisi dan kualitas pengadaanpun masih tetap mengalami
kesulitan, baik untuk keluar masuk Kampung Baru maupun untuk penerangan
(Listrik).
Mata pencaharian masyarakat Kampung Baru pada pengadaan barang publik
(Jalan, Listrik), pada kondisinya bermata pencaharian Nelayan dengan tingkat
pendapatan yang rendah, mengakibatkan kemampuan masyarakat terbatas ditambah
dengan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran Listrik sering mengalami
penunggakan. Penunggakan tersebut juga berpengaruh terhadap pembiayaan
pengadaan bahan bakar minyak dan operasional Listrik, seperti penggantian Oli dan
Dinamo mesin.
Sarana di Kampung Baru sebagai daerah terpencil seperti sarana pendidikan,
kesehatan berdasarkan kondisinya sangat sulit dan terbatas disebabkan akses keluar
masuk yang sulit, dan tidak semua masyarakat Kampung Baru memiliki Kendaraan
seperti Sepeda Motor. Berdasarkan wawancara, rendahnya kualitas pendidikan
masyarakat dipengaruhi oleh jalan yang sulit, dalam usaha masyarakat bahwa dalam
pengadaannya masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah Kecamatan Teluk
Sebong, seperti pengiriman Bus sekolah akan tetapi kondisi jalan yang melewati
Resort dan jarak tempuh yang lama, menyebabkan bantuan masih kurang memadai
dan belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan nyata masyarakat.
Prasarana pada kawasan Kampung Baru seperti Jalan bahwa kondisinya belum
tersentuh pembangunan (Paving Blok, Aspal, Semen ), Jalan Kampung Baru masih
dipenuhi dengan tanah murni dan pasir, sehingga sangat rentan terhadap cuaca.
Kondisi jalan yang bagus dan kering akan berpengaruh terhadap cuaca, jika cuaca
buruk maka kondisi jalan akan sulit dilewati karena becek dan berlumpur.
Sedangkan untuk akses keluar masuk Kampung Baru harus memasuki gate dan
melewati halaman belakang Resort.
Sedangkan Prasarana Listrik bahwa kondisinya masih sangat terbatas dengan
waktu yang singkat yaitu 6 jam sehari semalam, waktu penghidupan listrik yang
singkat. Meskipun swadaya jenis uang / iuran telah dilakukan, namun tidak
menjamin keterbatasan hidup listrik dan masalah kerusakan tidak dialami
masyarakat, walaupun telah melakukan partisipasi dan swadaya namun keterbatasan
tetap ada.
Tingakat pendidikan masyarakat Kampung Baru menunjukkan mayoritas
Masyarakat memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP, dan SD. Rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat
terkait untuk mengajukan program atau seperti pengajuan proposal, dan malakukan
perencanaan- perencanaan, dan pengusulan ide-ide atau fikiran masyarakat.
Kampung Baru dikenal sebagai masyarakat dengan sifat kebersamaan seperti
gotong royong, hal tersebut menjadi hal yang biasa dijalankan masyarakat sejak
lama. Swadaya sebagai salah satu usaha bersama masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan baik kebutuhan individual maupun kelompok masyarakat yang berbagai
hal, bergantung pada satu usaha itu sendiri, yang hasilnya berupa sarana prasarana,
produksi / ekonomi, sosial dan barang publik yang berupa barang jadi yang siap
untuk dipakai.
Jenis swadaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Swadaya atau partisipasi tenaga
Masyarakat Kampung Baru menyumbangkan tenaga dan hitungannya
berdasarkan kesangggupan masyarakat Kampung Baru. Swadaya atau
partisipasi masyarakat dalam bentuk Tenaga dapat di buktikan dengan
Kerjasama masyarakat secara Gotong royong dan bersama-sama melakukan
kegiatan pengadaan jalan dan perbaikan-perbaikan seperti kerusakan listrik.
pemeliharaan dan perawatan penangkaran Penyu.
b. Selain hanya memberikan tenaga masyarakat juga memberikan swadaya atau
partisipasi dalam bentuk Uang. Masyarakat dan perangkatnya yang juga
menjadi fasilitator dalam pembangunan jalan dan penerangan berupa listrik
dengan menyumbang uang. Memberikan sumbangan uang dilakukan sekali
dalam sebulan untuk kebutuhan operasional listrik, pembayaran iuran listrik
setiap bulannya, masyarakat yang mempunyai TV akan berbeda iurannya
dengan yang tidak menggunakan TV.
c. Swadaya atau partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik, dan
tatap muka. Masyarakat Kampung Baru bermusyawarah sebagai bentuk
dukungan Masyarakat kepada setiap program yang akan dilaksanakan.hal
tersebut juga akan menjadi wujud akan usaha sendiri dalam proses
pengambilan keputusan. Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan dalam
tingkat RT diupayakan untuk menampung usulan dan ide- ide dari masyarakat,
dan juga musyawarah dengan pihak Instansi seperti Dinas Kelautan.
a. Perencanaan Pembangunan
Keterlibatan Perencanaan masyarakat dan swadaya masyarakat atau usaha
masyarakat Kampung Baru Sebong Lagoi dapat dilihat dari keterlibatan
kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan
masyarakat. Berdasarkan dokumentasi dalam bentuk catatan dan pemaparan
saat wawancara, Berikut tabel perencanaan pembangunan yang akan dilakukan
masyarakat dan untuk Kampung Baru.
Tabel IV.6
Perencanaan Kegiatan Kampung Baru
Bentuk Awal Kegiatan Pelaksanaan Akhir Kegiatan
Pembangunan
peningkatan
infrastruktur
Kampung Baru
,membahas rogram-
program
pembangunan .
Peningktan
pembangunan
sarana–prasarana
kampung Baru
Sarana-
prasarana
Kampung Baru
akan terpenuhi.
Kegiatan
gotong royong
Kepala RT ,dan
masyarakat akan
melakukan gotong
royong yang dibantu
oleh pemerintah
desa.
Melakukan
perbaikan jalan
dengan
memperbaiki dan
mendatarkan jalan
lama, sehingga
tidak melewati
resort lagi, dan
membuat jalan di
kampung baru
berupa papin
blok.
Diharapkan
partisipasi
masyarakat dan
pemerintah desa
dapat menjaga
dan
mengusahakan
fasilitas yang
sudah ada.
Sehingga
member
kemudahan
akses menuju
kampung baru.
Sumber: Perencanaan kegiatan musyawarah RT Kampung Baru
b. Pelaksanaan/ Implementasi
Adapun swadaya masyarakat dalam hal pelaksanaan adalah sebagai berikut.
1. Pelaksanaan Swadaya Masyarakat Kampung Baru Dalam Bentuk Tenaga.
Swadaya masyarakat Kampung Baru juga diwujudkan dalam bentuk
sumbangan tenaga. Hampir semua masyarakat Kampung baru
menyumbangkan tenaganya, sumbangan tenaga secara swadaya yang
diberikan oleh masyarakat dinilai tidak menggunakan ongkos kerja.
Tenaga disumbangkan dalam bentuk gotong royong dengan tidak memakai
upah atau biaya ongkos kerja.
2. Pelaksanaan swadaya masyarakat Kampung Baru Dalam bentuk uang.
partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya uang artinya keikutsertaan
masyarakat yang dilakukan dalam bentuk uang. Masyarakat Kampung Baru
menghimpun dana dari masing-masing Kepala Keluarga (KK), yang
digunakan untuk operasional Listrik Rp Rp 100.000-105.000,00.
3. Pelaksanaan swadaya masyarakat dalam bentuk bahan / barang.
Swadaya masyarakat dalam bentuk uang akan dijadikan kedalam bentuk
barang yaitu sama-sama untuk kebutuhan operasional listrik dalam bentuk
bahan bakar minyak, oli, kabel dan lain-lain, Disamping itu ternyata partisipasi
atau swadaya dalam bentuk barang tidak hanya bersumber dan berasal dari
masyarakat saja, ada pihak ketiga didalamnya yang bersedia membantu
masyarakat dalam bentuk barang yaitu Resort dengan sumbangan 300 Liter
bahan bakar minyak per bulan.
c. Partisipasi Dalam Kemanfaatan
Swadaya masyarakat dalam pemanfaatan Barang Publik sudah sangat bagus,
hal tersebut dapat dilihat dari Pemahaman tentang hakikat pembangunan baik
jalan ataupun listrik. Jalan akan dapat memperlancar atau memungkinkan
orang, barang atau jasa diangkut dari satu desa kedesa lain dengan mudah dan
rentan waktu yang singkat, perannya sangat penting menunjang ini juga
menjadi bentuk pemanfaatan. Kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan
pembangunan, Kesediaan dalam melestarikan pembangunan dalam hal
merawat dan memperbaiki setiap kerusakan.
d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Evaluasi
Adanya aturan yang jelas dalam evaluasi swadaya masyarakat atau partisipasi
masyarakat bahwa dalam pengadaan barang publik adalah tanggung jawab
pemerintah yang bersumber dari APBD atau APBN, selanjutnya kesempatan bagi
masyarakat untuk ikut mengawasi dan menilai dilakukan atau disuarakan pada saat
melakukan rapat atau musyawarah, baik tingkat RT atau Desa, namun Evaluasi
yang dilakukan dalam partisipasi masyarakat belum membahas sejauh dampaknya
terhadap sektor lain, dan lapangan pekerjaan dampak yang dibahas hanya sebatas
kemudahan akses masyarakat. Dari penjelasan tersebut bahwa evaluasi yang
dilakukan dalam Swadaya masyarakat belum mencapai indikator-indikator
tersebut.
B. Hambatan Atau Kendala Swadaya Dalam Pengadan Barang Publik Di
Kampung Baru Sebong Lagoi
Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam memudahkan akses dan
pengadaan barang publik di Kampung Baru, diantaranya
1. Kepemilikan Lahan
Kepemilikan lahan menjadi faktor penghambat swadaya masyarakat. Lahan
keluar masuk kampung baru masih dikuasai pihak resort. Yang menjadi lahan
milik kampung baru hanyalah jalan yang akan dibuka pada perencanaan, dan
kawasan rumah-rumah warga, bahwasanya pihak resort sudah mengajukan
ganti rugi karena pihak resort ingin memperluas wilayah resort, namun karena
ganti rugi yang tidak sesuai maka masyarakatpun menolak untuk diganti rugi.
2. Aparatur yang lemah.
Penghambat selanjutnya ialah kekuatan pemerintah desa yang kurang untuk
kuat atau mencari solusi untuk kampung baru. Diakui pengaruh adanya resort
berupa pajak, sangat berpengaruh besar untuk menjadi pemasukan di Bintan.
hal inilah yang membuat pemerintah daerah bahkan desa tidak bisa berbuat
banyak.
Pemerintah baik daerah dan desa sebagai fasilitator seharusnya memfasilitasi
untuk mengkaji masalah, kebutuhan dan peluang yang dapat dimanfaatkan
untuk mengkaji masalah kampung baru. pemerintah dan masyarakat
sebaiknya mengenali akar permasalahan yang dihadapi, dan memahami
bagaimana cara efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Juga lemahnya
kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada. Diakui
pengaruh adanya resort berupa pajak, sangat berpengaruh besar untuk menjadi
pemasukan di Bintan. hal inilah yang membuat pemerintah daerah bahkan
desa tidak bisa berbuat banyak.
3. Sulitnya Perizinan
Perizinan dari resort untuk mengizinkan pemerintah membangun Kampung
Baru, Karena resort mengaku sebagian wilayah jalan kampung baru adalah
Milik resort. dari hasil penelitian didapatkan bahwa pihak resort sangat
menginginkan wilayah Kampung Baru untuk memperluas wilayah resort
dengan kata lain pihak resort mencoba membuat posisi masyarakat sulit
sehingga mau diadakan ganti rugi. dari hasil penelitian didapatkan bahwa
pihak resort sangat menginginkan wilayah Kampung Baru untuk memperluas
wilayah resort dengan kata lain pihak resort mencoba membuat posisi
masyarakat sulit sehingga mau diadakan ganti rugi.
4. Kapasitas sumber daya manusia yang kurang mendukung.
Inisiatif atau partisipasi yang menjadi bentuk kemandirian masyarakat
kampung baru tidak cukup jika hanya mengandalkan kekuatan usaha sendiri.
masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal sumber daya manusia,dimana
tingkat kemampuan pelaksanaan yang kurang merata oleh Pemerintah desa
yaitu dari segi pendidikan yang masih rendah sehingga mempengaruhi
kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat masih
kurang.
5. Kendala yang dihadapi masyarakat selanjutnya ialah keterbatasan kemampuan
untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terserdia,
keterisoliran dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik, lemahnya
kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis, serta terbatasnya
akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan. Mampu melihat setiap
peluang dan mampu mengolah dan memanfaatkan semberdaya alam yang
tersedia tentunya harus didukung dengan tingkat pendidikan.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
beberapa simpulan dapat dipaparkan berikut ini. Permasalahan yang kompleks di
Kampung Baru dan keterbatasan pemerintah dalam memberikan pelayanan
menyebabkan terdorongnya inisiatif masyarakat Kampung Baru untuk melakukan
pengadaan barang publik (Jalan , Listrik) secara swadaya. Swadya tersebut
dilakukan secara bertahap dan mandiri oleh masyarakat. Adapun jenis swadaya
masyarakat Kampung Baru dalam pengadaan barang publik sebagai tujuan
mempermudah akses ialah
a. Swadaya atau partisipasi tenaga masyarakat Kampung Baru menyumbangkan
tenaga.
b. Selain hanya memberikan tenaga masyarakat juga memberikan usulan atau
buah fikiran mereka..
c. Swadaya atau partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik, tatap
muka.
Adapun bentuk kemandirian masyarakat kampung baru dapat dilihat pada proses
berikut :
1. Perencanaan Pembangunan : Perencanaan pembangunan akan disuarakan dan
dibahas dalam rapat atau musyawarah yang dilaksanakan tingkat RT,
2. Pelaksanaan Infrastruktur Desa/Implementasi
a. Pelaksanaan Swadaya Masyarakat Kampung Baru Dalam Bentuk Tenaga.
Swadaya masyarakat Kampung Baru juga diwujudkan dalam bentuk
sumbangan tenaga. sumbangan tenaga secara swadaya yang diberikan oleh
masyarakat dinilai tidak menggunakan ongkos kerja.
b. Swadaya Masyarakat Kampung Baru Dalam Bentuk Uang.
Masyarakat Kampung Baru menghimpun dana dari masing-masing Kepala
Keluarga (KK), yang digunakan untuk operasional Listrik.
c. Swadaya Masyarakat Kampung Baru Dalam Bentuk barang.
Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang mendapat bantuan dari
pemerintah mesin listrik dan pihak Resort dalam penghidupan listrik yaitu
bahan bakar minyak yaitu 100 liter.
3. Partisipasi Dalam Kemanfaatan (Participation In Benefit)
Upaya untuk menjaga kemanfaatan tersebut. upaya pemeliharaan untuk tetap
memelihara jalan Kampung Baru diantaranya mengikuti kegiatan pemeliharaan dan
perbaikan jalan seperti gotong royong 1 kali seminggu oleh masyarakat,dan
pemeliharaan mesin Listrik.
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Evaluasi (Participation In Evaluation)
Dengan adanya Evaluasi ini dapat diketahui kekurangan-kekurangan dari
pelaksanaan pembangunan yang perlu diperbaiki dan lebih terarah. Evaluasi
dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan desa atau Masyarakat kampung Baru.
Sedangkan Faktor yang menjadi penghambat dalam swadaya masyarakat di
Kampung Baru yaitu :
1. Kepemilikan Lahan
2. Aparatur yang lemah.
3. Sulitnya Perizinan
4. Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung.
5. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya
alam yang terserdia
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berakitan dengan “Swadaya
Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Publik”, maka
terdapat beberapa saran yaitu :
1. Swadaya atau kemandirian masyarakat dalam pengadaan barang publik dalam
perencanaan yang dilakukan pada saat musyawarah, seharusnya lebih tertata
dan terkonsep, dalam menyusun tahapan perencanaan masyarakat, mulai dari
merumuskan visi/mimpi masyarakat, mengidentifikasi sumber daya di
Kampung Baru, merumuskan tindakan, penyusunan tahapan prioritas, tahapan
kegiatan, indikator waktu, melihat atau penyusunan anggaran , membentuk
kelompok atau tim perencanaan.
2. Swadaya masyarakat kampung baru dalam bentuk pelaksanaan, agar
pelaksanaan dapat berjalan dan diupayakan lebih, harus Melihat dari kondisi
masyarakat dan letak Kampung Baru, dibutuhkan dukungan yang kuat sesama
masyarakat, dan membangun relasi yang kuat dan luas dengan pemerintah
baik Desa, Kecamatan, dan melakukan koordinasi dengan Resort agar setiap
tahapan pelaksanaan dapat mengalami peningkatan.
3. Dalam swadaya evaluasi diharapkan dapat memberikan penilaian tentang apa
saja yang masih kurang dalam penilaian tersebut, kemudian ditinjau ulang
kembali, dan melakukan penilaian yang luas terhadap dampak da
kesejahteraan masyarakat misalnya mengkaji dampak terhadap mata
pencaharian atau pendapatan masyarakat, dan pendapatan daerah.
4. meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dengan Resort, mengingat
antara Resort mempunyai peran yang kuat dan luas dalam hal pembangunan
di Kampung Baru. Melalui koordinasi diharapkan mampu menumbuhkan
pemahaman terhadap kondisi masyarakat di Kampung Baru.
5. Pemerintah desa harus lebih aktif bersosialisasi dengan cara turun lapangan
langsung agar mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kepentingan
masyarakat Kampung Baru dan lebih meningkatkan peran pemerintah dalam
mendorong dan ikutserta dalam swadaya masyarakat dalam pengadaan barang
publik .
6. Pengembangan pariwisata di Kampung Baru juga menjadi sebagai salah satu
langkah ideal dalam memerangi kemiskinan, karena pariwisata dapat
berimbas pada sektor perdagangan, kerajinan dan kesejahteraan masyarakat
disekitarnya, dan kontribusinya akan dapat dominan pada peningkatan PAD.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bungin, B. (2001). Metode Penelitian Sosial : Format-Format Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
Istianto, B. (2010).Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik.
Bandung: Mitra Wacana Media
Faisal, S. (1989). Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan
Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hadiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik,Konsep,Dimensi,Indikator dan
Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
H, F. L. (2011). Membangun Desa. klaten: Macana Jaya Cemerlang.
Hartono, O. (2012). Kebijakan Pemerintah Mensinergikan Sektor Swadaya. 20.
Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.
Jakarta: Salemba Humanika.
Kuncoro, A. (2011). Cara Benar ,Mudah & Jitu Menang Tender Pengadaan
Barang Atau Jasa Pemerintah. Jakarta: PT Wahyu Media.
Keban.T.Yeremias (2014) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik.
Yogyakarta : Gava Media
Malik, H. (2008). Menguak Ketertinggalan Meretes Jalan Baru. Jakarta: Di
Terbitkan Atas Kerjasama / Kemitraan Kementrian Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal.
Marbun, R. (2010). Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa
Oleh Pemerintah. Jakarta: Transmedia Pustaka.
Mukarom, z., & laksana, m. w. (2015). manajemen pelayanan publik. bandung:
Pustaka Setia.
Nurcholis, H. (2014). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jakarta: Erlangga
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). Manajaemen Pelayanan (Pengembangan
Model Konseptual, Penerapan citizen's, Charter dan Standar Pelayanan
Minimum). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik,Reformasi Birokrasi dan
Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima DAN
Kepemerintahan yang baik). Bandung: PT Refika Aditama.
Seno, w. Said (2007). swadaya masyarakat.
Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan PublikTeori, kebijakan, dan
Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Soepomo, J. (2009). Undang-Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009.
Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
Siagian, S. P. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Pustaka
Pelajar
Sirajuddin, dukriono, d., & winardi. (2011). Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Keterbukaan Informasi dan Partisipasi. malang: Setara Press.
B. Dokumen
UU RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik DAN Badan Layanan Umum
Tahun 2010
Undang-Undang No 168 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap
Adat Terpencil
Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah
BPS Bintan 2016
Demografi Desa Kampung Baru Tahun 2015
C. Skripsi dan Jurnal
Amalia, a. d. (2015, mei 16). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep
Pemberdayaan.( http://jurnal.ugm.ac.id.jkap, diakses 20 januari, 2017)
Ananta,b.p (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Desa Di
DesaPangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. www.unesa.ac.id
(diakses 29 Juni 2017.)
Ermawati, M., & Umilia, E. (2014). Arahan Penataan Lingkungan Kawasan
Perumahan Swadaya.(ejurnal.its.ac.id › Home › Vol 3, No 2 ) Teknik Pomits ,
219.
Fathoni, R. A. (2014). Potensi Swadasya Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
15. eprints.ums.ac.id/29907/2/BAB (diakses 4 maret 2017, 3:14 Wib)
Karim, M. (2014) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.
http://ejournal.unsrat.ac.id (diakses 28 april 2017, 13.45))
Mukhlisin. B. (2012) Bentuk Swadaya dan Partisipasi,14,
(eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%202%20-05101241004.pdf diakses 15 juni
2017)
Prasetya, F. (2012). Teori Barang Publik. Bagian-IV-Teori- Barang- Publik , 3
(ferryfebub.lecture.ub.ac.id), diakses 20 januari 2017, 1:18 Wib)
Rohim, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa
Wisata. (eprints.ums.ac.id/29907/ , 21. Diakses 4 maret 2017, 3:15)
Setiawan, A. (2013). Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam
Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun KabupataenKutai
Timur. (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id , 1098. Diakses 16 Januari 2017, 1:34
Wib)
Sukma ,R. (2014). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Pemenuhan
Publik Goods. (www.sumbarprov.go.id/images, diakses 8 januari 2017, 14: 15
Wib).
Thamrin, H. (2013, juni). Pendekatan Pemberdayaan Pada Kelompok-Kelompok
Masyarakat Prakarsa Pemerintah,LSM,Dan Swadaya Masyarakat.Di
Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan. 12.
(ppid.lan.go.id/wp-content diakses 4 maret 2017, 3:11 Wib)
Veriassa Thomas. (2016) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa Studi Perencanaan Pembangunan Desa Karang Tengah
Kecamatan Babak Madang, Kabupaten Bogor.(ejournal.ipb.ac.id, diakses 1
maret 2017)
