Slide 1

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Perumahan SwadayaKepala Biro Perencanaan dan Anggaran

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAJakarta, 13 Desember 2011Kemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranPERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANAmanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Kemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranTUGAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANNo.AspekPemerintahPemerintah ProvinsiPemerintah Kabupaten/ Kota1Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi b) Operasionalisasi dan Koordinasi pelaksanaan kebijakanc) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi 2Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman3Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBR4Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan5Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi6Penelitian dan Pengembangan7Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Keahlian8Pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman9Peningkatan Kualitas perumahan dan permukiman10Pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya11Penetapan Kasiba dan LisibaMenurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranWEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANNo.AspekPemerintahPemerintah ProvinsiPemerintah Kabupaten/ Kota1Penyusunan NSPK2Penyusunan dan Penyediaan Basis Data3Pengembangan Peraturan Perundang-undangana) Penyusunanb) Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasic) Pengawasan dan pengendaliand) Evaluasi4Pengembangan Kebijakan dan Strategi a) Penetapanb) Pengendalian Pelaksanaan5Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Hukum6Penanganan Kumuha) Penetapan Lokasib) Fasilitasi peningkatan kualitas7Penyediaan prasarana dan sarana pembangunan8Fasilitasi Pengelolaan PSU9Pencadangan dan Penyediaan Tanah10Pemberdayaan Pemangku kepentingan11Koordinasi Pemanfaatan TeknologiMenurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranPERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 21Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 54 Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah berupa:subsidi perolehan rumah;stimulan rumah swadaya;insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;perizinan;asuransi dan penjaminan;penyediaan tanah;sertifikasi tanah; dan/atauprasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 126Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranIMPLEMENTASI PERAN PELAKU DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYAAspekKemenpera Pemerintah ProvinsiPemerintah Kabupaten/ KotaMasyarakatSwasta1. PerencanaanPenyusunan rencana kerja dan anggaran bantuan stimulan perumahan swadayaKoordinasi perencanaanPengusulan penerima bantuan stimulan perumahan swadayaPenetapan Pokja SwadayaPokja Swadaya tingkat ProvinsiPokja Swadaya tingkat Kabupaten/Kota2. PelaksanaanPenyaluran BantuanPelaksanaan Pembangunan3. PembiayaanAlokasi APBN untuk bantuan sosialAlokasi APBD untuk bantuan sosialAlokasi APBD untuk bantuan sosialDana CSR untuk bantuan perumahan swadayaAlokasi APBN untuk PendampinganAlokasi APBN untuk Dana Operasional UPK/BKM4. Pengawasan dan PengendalianKonsultan Manajemen WilayahMelalui Pokja ProvinsiMelalui Pokja Kabupaten/KotaTim Monitoring dan Evaluasi5. Pembinaan Sosialisasi KebijakanPendampingan MasyarakatKemenpera

Biro Perencanaan dan AnggaranISU DAN PERMASALAHAN TERKAIT PERAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYAKeterbatasan Kemenpera dalam pembangunan perumahan swadaya, khususnya dalam verifikasi lokasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan (jumlah SDM yang terbatas)Peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kemenpera di daerah masih belum optimal (dalam beberapa kasus, pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota tanpa sepengetahuan Pemerintah Provinsi).Lemahnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan perumahan swdaya yang dilaksnakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Peran para pemangku kepentingan lainnya masih belum terpetakan dengan jelas (Swasta, LSM, dan lain-lain)Terimakasih

Biro Perencanaan dan AnggaranLampiran

Biro Perencanaan dan AnggaranKemenperaTINGKAT KESESUAIAN DAN PERBEDAAN FOKUS TUGAS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Biro Perencanaan dan AnggaranRPJPRPJMRENSTRAUU1/2011Penyediaan RumahPenyediaan PSUPembiayaanKepastian Hukum/ Regulasi KebijakanKerjasama SwastaKapasitas PemerintahPengembangan Sumber Daya LokalKoordinasi dan SinergiKualitas PerencanaanPengawasanKapasitas SDMLahanBasis DataPERPRES 24/2010

Tugas[1] NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1.Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanPerumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi.2. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;3. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;4. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;b) Operasionalisasi dan Koordinasi pelaksanaan kebijakanmenyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1.Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukimanc) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;2. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;2.Perencanaan Pembangunanmenyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;3.Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBRmemfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;4.Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunanmengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;Tugas[2] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA5.Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologimerumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;6.Penelitian dan Pengembanganmelakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;7.Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Keahlianmenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;Tugas[3] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA8.Pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukimanmemfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;9.Peningkatan Kualitas perumahan dan permukimanmelaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;10.Pendampingan perumahan swadayamemberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.11.Pengembangan Kasiba dan Lisibamerumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; danTugas[4] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1.Penyusunan NSPKmenyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;2.Penyusunan dan Penyediaan Basis Datamenyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;3.Pengembangan Peraturan PerundanganPenyusunanmenyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;b) Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;Wewenang[1] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA3.Pengembangan Peraturan Perundanganc) Pengawasan dan Pengendalianmengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;d) Evaluasi mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;4.Pengembangan Kebijakan dan StrategiPenetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran PKPmenetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; danb) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan Strategimengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;5.Fasilitasi Kerjasama memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;Wewenang[3] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011NO.ASPEKPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA6.Penanganan KumuhPenetapan Lokasi Kumuhmenetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota;b) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kumuhmemfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.7.Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembangunanmenyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota;8.Pengelolaan PSUmemfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan9.Pencadangan dan Penyediaan Tanahmengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;10.Pemberdayaan Pemangku Kepentinganmemberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;11.Pemanfaatan Teknologi mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;Wewenang[3] sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011