SOAL OTORITAS JASA KEUANGAN

1. (C2)Sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang secara independen mengawasi

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia adalah ….

A. Bank Umum

B. Otoritas Jasa Keuangan

C. Reksadana

D. LSM

E. Bapepam

2. (C1)Sektor di bawah ini yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu ....

(1) Industri mikro

(2) Pasar Modal

(3) Dana subsidi

(4) Dana pensiun

3. (C2)Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, keseluruhan kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan dapat ….

A. Terselenggara secara tertutup

B. Menciptakan produk perbankan lebih efisien

C. Membuka lapangan usaha baru

D. Menciptakan sistem transfer yang lebih cepat

E. Mewujudkan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan

4. (C3)Selain memiliki tujuan, dalam pembentukannya Otoritas Jasa Keuangan juga

memiliki fungsi diantaranya …

A. Melakukan pengawasan non-bank

B. Melakukan pengawasan perbankan

C. Menjaga stabilitas sistem perbankan

D. Mengatur jalanya aliran uang luar negeri

5. (C1)Di bawah ini yang merupakan fungsi dari OJK adalah ….

(1) Mengawasi aturan main dan forum stabilitas keuangan

(2) Mengawasi bank bersamaan dengan bank sentral

(3) Menjaga stabilitas sistem keungan

(4) Mengawasu bank di luar otoritas bank sentral

6. (C4)Saat ini perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai rintangan akibat

dampak dari gejolak ekonomi global. Untuk mengatasi keadaan tersebut, OJK harus

serius dalam menjalankan tugasnya. Dimana tugas OJK yaitu ….

A. Mengatur selur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

B. Mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

C. Mengatur dan mengawasi kinerja seluruh bank di Indonesia

D. Mengendalikan inflasi

E. Menstabilkan moneter di Indonesia

7. (C2)Dalam melaksanakan tugasnya di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang

diantaranya ….

(1) Mengatur dan mengawasi perizinan untuk konsolidasi dan akuisisi bank

(2) Mengatur dan mengawasi batas maksimum pemberian kredit

(3) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

(4) Melakukan penunjukkan pengelolaan statuter

8. (C4)Untuk menjaga keharmonisan kegiatan di sektor jasa keuangan, OJK menetapkan

sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini, OJK mempunyai wewenang untuk melaksanakan

tugasnya yaitu ….

A. Stabilisasi

B. Pengaturan

C. Penetapan kebijakan

D. Pengawasan

E. Pelakasana kebijakan

9. (C3)Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi laporan kinerja bank, standar

akuntasi bank, dan sistem informasi debitur. Dalam hal ini, OJK mengatur dan

mengawasi perbankan mengenai aspek ….

A. Prinsip kehati-hatian

B. Kelembagaan bank

C. Struktur perbankan

D. Kesehatan bank

E. Validasi bank

10. (C3)Otoritas Jasa Keungan mengatur dan mengawasi perizinan untuk anggaran dasar,

pencabutan izin usaha, merger, dan sumber daya manusia. Dalam hal ini OJK mengatur

dan mengawasi perbankan mengenai aspek ….

A. Kelembagaan bank

B. Validasi bank

C. Prinsip kehati-hatian

D. Stabilisasi bank

E. Kesehatan bank

11. (C3)Otoritas Jasa keungan mengatur dan mengawasi tata kelola bank, manajemen resiko,

dan prinsip mengenal nasabah. Dalam hal ini, OJK mengatur dan mengawasi perbankan

mengenai aspek ….

A. Validasi bank

B. Kesehatan bank

C. Kelembagaan bank

D. Stabilisai bank

E. Prinsip kehati-hatian

12. Nasabah selalu mendapatkan profit dari jasa keuangan yang digunakan.

SEBAB

OJK berwenang mencabut persetujuan melakukan kegiatan usaha.

13. (C1)Otoritas Jasa Keugan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan

kolegial. Dewan Komisioner ini dipilih oleh ….

A. Preiden

B. DPR

C. MPR

D. Kepala Menteri Keungan

E. Direktur Keungan

14. (C1)Di bawah ini termasuk anggota Dewan Komisioner adalah ….

(1) Kepala legiskatif pengawas Pasar Modal

(2) Kepala eksekutif pengawas Pasar Modal

(3) Ketua Dewan Operasional

(4) Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia

15. (C2)Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan berbagai

tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Tindakan tersebut salah satu

diantaranya yaitu ….

A. Melakukan operasi tertutup untuk seluruh sector perbankan

B. Membuka kesempatan kredit tanpa jaminan

C. Memberikan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat atas

karakteristik sektor jasa keuangan

D. Memberikan informasi tentang keadaan moneter

E. Membuka lembaga jasa keungan yang memiliki profit tinggi

16. (C2)Berbagai tindakan Otoritas Jasa Keuangan :

(1) Menyiapkan perangkat memadai untuk pelayanan pegaduan konsumen yang

dirugikan oleh LJK.

(2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh LJK.

(3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh LJK

Dari tindakan diatas merupakan kewenangan OJK dalam hal ….

A. Menstabilkan moneter di Indonesia

B. Mengatur kelembagaan bank

C. Melayani pengaduan konsumen

D. Mengawasi kesehatan bank

E. Melakukan pembelaan hukum

17. (C4)Untuk memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat, OJK dapat

mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen yang

telah dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK telah melakukan

kewenangannya yaitu ….

A. Melayani pengaduan konsumen

B. Melakukan pembelaan hukum

C. Mengatur kelembagaan bank

D. Melayani pengambil alihan harta

E. Membuka kesempatan konsumen untuk bernegosiasi

18. (C4)Tindakan di bawah ini merupakan kewenangan OJK untuk mencegah kerugian bagi

konsumen dan masyarakat khususnya dalam bentuk sosialisasi edukasi bagi konsumen

yaitu ….

(1) Mengupas keuntungan dan resiko dari investasi

(2) Memenuhi modal minimum bank

(3) Mengungkapkan beragam metode penjualan produk illegal

(4) Mengungkapkan perizinan merger

19. (C2)Untuk menjalankan tugas pengawasan, OJK melaksanakan wewenangnya yaitu

memberikan atau mencabut ….

A. Kredit konsumen

B. Surat tanda terdaftar

C. Surat tanda terima

D. Keabsahan konsumen

E. Harta kekayaan konsumen

20. Sebelumnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem pengawasan

lembaga keuangan dinilai tidak memiliki dasar yang jelas

SEBAB

 Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tidak merujuk pada UUD 1945 bahkan

cenderung bertentangan

21. (C1)In performing its duties, the Financial Services Authority (FSA) determines which

banking institutions in the category of systemically important banks. To carry out these

tasks, FSA coordinate with ….

A. Legislative Assembly

B. President

C. Indonesian bank

D. board of commissioners

E. finance minister

22. (C1)Untuk menjaga stabilitas system keuangan, OJK berkoordinasi dengan BI

membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang salah satunya

beranggotakan ….

A. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota

B. Ketua menteri keuangan

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Syariah

E. Kepala Koperasi

23. Tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen

SEBAB

Pengaturan microprudential oleh OJK berkaitan dengan pengaturan macroprudential oleh

BI

24. Di bawah ini peraturan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BI adalah …

(1) Pembukaan data kerashasiaan informasi perbankan

(2) System informasi perbankan yang terpadu

(3) Kebijakan penentuan peredaran uang

(4) Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri

25. OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah

terkait kesulitan likuiditas

SEBAB

Bank Indonesia dapat memberikan kebebasan kredit kepada bank tanpa jaminan

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

1. B.

OJK adalah sebuah lembaga keuangan yang independen yang mengawasi dan

mengatur industry perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana

pensiun, dan asuransi. OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector jasa keungan.

2. C

OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keungan di sector perbankan (industry

perbankan), pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

3. E

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keungan

mampu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan

system keungan yang adil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat.

4. A.

Sudah jelas

5. B

Nomor 1,3, dan 4 merupakan fungsi dari OJK.

6. C.

Tugas dari OJK yaitu tidak hanya mengatur seluruh kinerja jasa keungan saja

melainkan juga mengawasinya.

7. A

Nomor 1,2, dan 3 merupakan wewenang OJK dalam sector perbankan. Wewenang (1)

mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank, (2) mengatur dan mengawasi

mengenai kesehatan bank, dan (3) mengatur dan mengawsi mengenai aspek kehati-

hatian.

8. D

Sudah jelas

9. D

Sudah jelas

10. A

Sudah jelas

11. E

Sudah jelas

12. D

Sudah jelas

13. B

Sudah jelas

14. C

Sudah jelas

15. C

Sudah jelas

16. C

Sudah Jelas

17. B

Sudah jelas

18. B

Contoh sosialisasi edukasi ini adalah:

Mengupas keuntungan dan risiko dari investasi

Mengungkap modus operandi penipuan berkedok investasi

Membeberkan bentuk umum produk diduga ilegal yang sering ditawarkan

Mengupas karakteristik umum produk diduga illegal

Mengungkap beragam metode penjualan produk diduga illegal

19. B

Sudah jelas.

20. A

Sudah jelas

21. C.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank

Indonesia(Indonesian bank) dalam membuat peraturan pengawasan di bidang

Perbankan antara lain:

Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

Sistem informasi perbankan yang terpadu;

Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan

pinjaman komersial luar negeri;

Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;

Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan

data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

22. A

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas

Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:

Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;

Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;

Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

23. A

Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas

BankIndonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah

tugas pengaturandan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential, sedangkan

Bank Indonesia tetapmemiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudentiaC

24. C

Sudah jelas

25. C

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK

menginformasikan kepada BankIndonesia untuk melakukan langkah-langkah yang

diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditasatau memburuknya kesehatan pada

bank. Namun, Bank Indonesia tidak dapat memberikan kredit kepada bank tanpa

jaminan, Bank Indonesia dapat memberikan kredit dengan jaminan agunan

berkualitas tinggi.