UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

SALINAN PRESIDEN

REPUBLIK IDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur adil transparan dan akuntabel serta mampu mevrujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu independen dan akuntabel

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk UndangshyUndang tentang Otoritas Jasa Keuangan

Mengingat 1 Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank

PRESIDEN REPUBLiK INDONllSlA

- 2 shy

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1 Otoritas Jasa Keuangan yang se1anjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangshyUndang ini

2 Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial

3 Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner

4 Lembaga

PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA

- 3 shy

4 Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang me1aksanakan kegiatan di sektor Perbankan Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

5 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam me1aksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah

6 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal

7 Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang usaha reasuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian

8 Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun

9 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan

10 Lembaga


- 4 shy

10 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian lembaga penjaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meJiputi penyelenggara program jaminan sosiai pensiun dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian penjaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib serta lembagajasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan

11 Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

12 Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK

13 Bank Indonesia adaiah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

14 Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan

15 Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya danatau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan pemodal di Pasar Modal pemegang polis pada Perasuransian dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

16 Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia

17 Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

18 Menteri

PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA

- 5 shy

18 Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan

19 Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin rnerangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Sirnpanan

20 Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lernbaga lain

21 Kornite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik

22 Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas rne1akukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta rnenyusun standar audit dan manajemen risiko OJK

23 Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Kornisioner untuk disampaikan kepada Presiden

24 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi

25 Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk rnenjaga stabilitas sis tern keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota Gubernur Bank Indonesia selaku anggota Ketua Dewan Kornisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota

BAB II PEMBENTUKAN STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK

(2) OJK


- 6 shy

(2) OJK adalah lernbaga yang independen dalam rnelaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalarn Undang-Undang ini

Pasa13

(1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) OJK dapat rnernpunyai kantor di dalarn dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

BAB III TUJUAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalarn sektor jasa keuangan

a terselenggara secara teratur adil transparan dan akuntabel

b rnampu rnewujudkan sis tern keuangan yang turnbuh secara berkelanjutan dan stabi dan

c rnarnpu rnelindungi kepentingan Konsurnen dan rnasyarakat

Pasal5

OJK berfungsi rnenyelenggarakan sistern pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalarn sektor jasa keuangan

PasaI6

PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA

- 7 shy

Pasa16

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap a kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan b kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan c kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian Dana

Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a OJK mempunyai wewenang a pengaturan dan pengawasan mengenal kelembagaan

bank yang meliputi 1 perizinan untuk pend irian bank pembukaan kantor

bank anggaran dasar rencana kerja kepemilikan kepengurusan dan sumber daya manusia merger konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank dan

2 kegiatan usaha bank antara lain sumber dana penyediaan dana produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa

b pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1 likuiditas rentabilitas solvabilitas kualitas aset

rasio kecukupan modal mipimum batas maksimum pemberian kredit rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank

2 laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank

3 sistem informasi debitur 4 pengujian kredit (credit testing) dan 5 standar akuntansi bank

c pengaturan

PRESIDEN 1lHfUSLIK INDONESIA

- 8 shy

c pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati shyhatian bank meliputi 1 manajemen risiko 2 tata kelola bank 3 prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang

dan 4 pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan

perbankan dan d pemeriksaan bank

Pasal8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 OJK mempunyai wewenang

a menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini b menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan c menetapkan peraturan dan keputusan OJK d menetapkan peraturan mengenal pengawasan di sektor

jasa keuangan e menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas

OJK f menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan

perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu

g menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

h menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan

i menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshyundangan di sektor jasa keuangan

PasaI9

pijf_~llj~~N

III Ii IJ iiH I IIW 0 N fi Ii I A

- 9 shy

Pasa19

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 OJK mempunyai wewenang

a menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan

b mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif

c melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan perlindungan Konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan pelaku danatau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

d memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu

e melakukan penunjukan pengelola statuter

f menetapkan penggunaan pengelola statuter

g menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangshyundangan di sektor jasa keuangan dan

h memberikan danatau mencabut

1 izin usaha

2 izin orang perseorangan

3 efektifnya pernyataan pendaftaran

4 surat tanda terdaftar

5 persetujuan melakukan kegiatan usaha 6 pengesahan

7 persetujuan atau penetapan pembubaran dan 8 penetapan lain

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangshyundangan di sektor jasa keuangan

BAB IV

PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA

- 10 shy

BAB IV DEWAN KOMISIONER

Bagian Kesatu Struktur Dewan Komisioner

Pasal10

(1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner (2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat ko1ektif dan kolegial (3) Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang

anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri atas a seorang Ketua merangkap anggota b seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik

merangkap anggota c seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

merangkap anggota d seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

merangkap anggota e seorang KepaJa Eksekutif Pengawas Perasuransian

Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota

f seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota g seorang anggota yang membidangi edukasi dan

perlindungan Konsumen h seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang

merupakan anggota Dewan Gubernur Sank Indonesia dan

i seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

(5) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama

Bagian


- 11 -

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pernberhentian

Pasal II

(1) Anggota Dewan Kornisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sarnpai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden

(2) Pernilihan dan penentuan calon anggota Dewan Kornisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden a paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

rnasajabatan anggota Dewan Komisioner atau b paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan

jabatan atau penetapan pernberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan se bafYiimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (I) huruf a huruf b huruf d huruf e huruf f huruf g huruf h huruf i danatau hurufj

(3) Panitia Seleksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sernbilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah Bank Indonesia dan rnasyarakat

(4) Panitia Seleksi mengurnurnkan penerirnaan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rnasyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

(5) Pendaftaran calon dilakukan dalarn waktu 12 (dua belas) had kerja secara terus rnenerus

(6) Panitia Seleksi rnelakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

(7) Panitia

PRESIDEN REPU8L1tltc INDONESIA

- 12 shy

(7) Panitia Se1eksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhimya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

(8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Panitia Seleksi daJam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan

(9) Panitia Seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang cajon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

Pasal 12

(1) Presiden memilih dan menyampaikan cajon anggota Dewan Komisioner sebanyak 2 (dua) orang cajon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 12 (dua belasl hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner dad Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9)

(2) Dari calon anggota Dewan Komisioner sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Presiden mengajukan sebanyak 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisioner untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisioner

(3) Calon anggota Dewan Komisioner yang tidak terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diikutsertakan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Komisioner oleh Dewan Perwakilan Rakyat

(4) Dewan

PI~~ JIIJLN REPUI3I_II itlOONESIA

13 shy

(4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya namashynama calon anggota Dewan Komisioner dati Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 5 (lima) hati kerja sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(6) Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dati Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia

(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana ditnaksud dalam Pasa 10 ayat (4) huruf i diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usuan Menteri Keuangan

Pasal14

(1) Ketua Wakil Ketua dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

(2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner

(3) Anggota

PRESIDEN REPUBLltlt INDONESIA

- 14 shy

(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksu~ Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan

Pasal15

Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagllimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut

a warga negara Indonesia b memiliki akhlak moral dan integritas yang baik c cakap me1akukan perbuatan hukum d tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi

pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit

e sehat jasmani f berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada

saat ditetapkan g mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa

keuangan dan h tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih

Pasal16

(1) Ketua Wakil Ketua dan anggota Dewan Komisioner sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung

(2) Bunyi

PREgtIDEN REpUBLli INDONESIA

- 15 shy

(2) Bunyi lafa sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

Saya bersumpahberjanji bahwa saya untuk menJadi Ketua Wakil Ketua anggota Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun Saya bersumpah berjanJi bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun middotSaya bersumpahberjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai KetuaWakil Ketuaanggota Dewan Komisioner OJK dengansebaikshybaiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban terse but Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut

a meninggal dunia b mengundurkan diri c masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih

kembali d berhalangan tetap sehingga tidak dapat

melaksanakan tugas atau diperkirakan secam medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari e (enam) bulan berturut-turut

e tidak

PRESIDEN REPW8LIK INDONESIA

- 16 shy

e tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

f tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h

g tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Epc-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pllsal 10 ayat (4) huruf i

h memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua danlatau semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya

i melanggar kode etik atau j tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dan me1anggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oeh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan

bull Bagian Ketiga

Penggantian Antarwaktu

Pasa 18

(1) Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf asampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat (1) huruf a huruf b huruf d huruf e huruf f huruf g huruf h huruf i danatau hurnf j dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisioner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

(2) Anggota

fRESIPE~ REPU9Llt INOONESIr

- 17 shy

(2) Anggota Dewan Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisiontr yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikan

(3) Penggantian anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan kurang dad 1 (satu) tahun

Pasa 19

(1) Daam hal Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Wakil Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang bartl

(2) Dalam hal Wakil Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Wakil Ketua Dewan Komisioner yang baru

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kornisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner salah satu anggotamiddot Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g bertindaksebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua danlatau Wakil Ketuamiddot Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua danl atau Wakil Ketua Dewan Komisioner yang baru

(4) Dltlam


- 18 shy

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c ~ampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner salah satu anggota Dewan Komisioner kecuali anggota Dewan Komisioner Ex-officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang anggota Dewan Komisioner tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner yang baru

Bagian Keempat fugas dan Wewenang

Pasa120

fugae pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner

Pasa121

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK Peraturan Dewan Komisioner danatau Keputusan Dewan Komisioner

Bagian Kelima Larangan

Pasal22

Anggota Dewan Komisioner dilarang

a memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK

b menjadi

PRESIDEN REPUBlIK INDONESIA

- 19 -

b

c d

menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan menjadi pengurus partai politik dan menduduki jabatan pada lembaga lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas dan wewenarilg OJK danatau penugasan berdasarkan ketentuan petaturan perundang-undangan

Pasal23

(1) Antaranggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda

(2) Jika antaranggota Dewan Komisioner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dad jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga

(3) Dalam hal tidak ada satu pun anggotaDewan Komisioner yang mengundurkan did sebagiUmana dimaksud pada ayat (2) semua anggota Dewan Komisioner yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan darijabatannya oleh Presiden

Bagian Keenam Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasa124

(1) Dewan Komisioner melaksanakan rapatDewan Komisioner secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner

(2) Ketua Dewan Komisioner

Komisioner memimpin rapat Dewan

(3) Damplam


- 20 shy

(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangani Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner

(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan berdasarkan kesepakatan anggotaDewan Komisioner salah satu anggota Dewan Komisioner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisioner

(5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dad 12 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisioner

(6) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

(7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

(8) Setiap rapat Dewan Komisioner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggotaDewan Komisioner yang hadir

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

Bagian Ketujuh Lain-lain

Pasal25

(1) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dandi luar pengadilan

(2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewe1angan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner danatau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakiIi OJK yang khusus dikuasakan untuk itu

(3) Ketentuan


- 21 shy

(3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebag~imana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

BABV ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal26

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK Dewan Komisioner membentuk organisasi

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat Dewan Audit Komite Etik dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaanfungsi tugas dan wewenang OJK Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisiioner

Pasal27

(1) Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK

(2) OJK dapat mempekeIjakan pegawai negerimiddot sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

BAB VI

PRESICJEN REPUBLIK INDONESIA

- 22 shy

BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yang meliputi

a memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan produknya

b meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan

c tindakan lain yang ketentuan peraturan jasa keuangan

dianggap perlu sesuai dengan perundang-undangan di sektor

Pasal29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi

a menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan

b membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan

c memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pa$a130

fOR I~ ~ILJ ~ N REPUElLIK INDONESIA

- 25 shy

(3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia baik karena kedudukannya profesinya sebagai pihak yang diawasi maupun hubungan apa pun dengan OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi terse but kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang

(4) Peianggaran terhadap ketentuan ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif danatau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan petaturan perundang-undangan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerabasiaan penggunaan dan pengungkapan informasi sebagrumana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

BAB VlIl RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal34

(1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan tencana kerja dan anggaran OJK

(2) Anggaran OJK bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danatau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana keJja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ~yat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

Pasa135

(1) Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional administratif pengadaan ase~ serta kegiatan pendukung lainnya

(2) Anggaran

PRESIDgN RgPUBLIK INDONESIA

middot26 shy

(2) Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor Jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum proses pengadaan barang dan jasa d~ sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan sistem remunerasi

(3) Untuk mendukung kegiatan operasional OJK Pemerintah dapat melakukan penernpatan dana awal ke OJK

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya proses pengadaan barang dan jasa dan sistern remunerasi dilltur dengan Peraturan Dewan Komisioncr

Pasa136

Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud daiam Pasai 34 ayat (1) dan ayat (2) OJK terlebih dahulu tilerninta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasa137

(1) OJK rnengenakan pungutan kepada pihak yang rnelakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektqr jasa keuangan wajib mernbayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 adalah penerirnaan OJK

(4) OJK rnenerirna mengeiola dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 secara akuntabel dan mandiri

(5) tilam


- 27 shy

(5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BABIX PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal38

(1) OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan

(2) OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan triwulanan dan tahunan

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan OJK wajib menyampaikan laporan

(4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) adalah tanggal I Januari sampai dengan 31 Desember

(5) OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan trivrulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat

(6) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

(7) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) Dewan Korttisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OlJK

(8) Laporan

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

- 28 shy

(8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(9) OJK wajib mengumumkan laporan tahunah OJK kepada publik melalui media cetak danmiddot media e1ektronik

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud p~da ayat (2) serta tata cara bentuk dan susunan laponm yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

BABX HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi dan Kerja Sarna

Pasal39

Dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasidengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain

a kewajiban pemenuhan modal minimum bank b sistem informasi perbankan yang terpadu c kebijakan penerimaan dana dari luar negeri

penerimaan dana valuta asing dan pinjaman kdmersial luar negeri

d produk perbankan transaksi derivatif kegiatan usaha bank lainnya

e penentuan institusi bank yang masuk ~ategori systemically important bank dan

f data


29 shy

f data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi

Pasal40

(1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakanfungsi tugas dan wewenangnya memerlukan peme)iksaan khusus terhadap bank tertentu Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampalkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK

(2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagrumana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia tida~ dapat memberikan penilalan terhadap tingkat ke~ehatan

bank

(3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepad OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya japoran hasil pemeriksaan

Pasal41

(1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang isedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undanga$

(2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas danl atau kondisi kesehatan semakin memburuk OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia bulluntuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia

Pas~l 42

FRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

middot30middot

Pasal42

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi iterlebih dahulu dengan OJK

Pasal43

OJK Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Sifupanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi

Bagian Kedua Protokol Koordinasi

Pasal44

(1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan djbentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan idengan anggota terdiri atas

a Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator

b Gubernur Bank Indonesia selaku anggota c Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota dan d Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin

Simpanan selaku anggota

(2) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan pibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang ipejabat eselon I di Kementerian Keuangan

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koltgtrdinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

(4) Dtlam


- 31 shy

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkap suara terbanyak

Pasal45

(1) Dalam kondisi normal Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

a wajib melakukan pemantauan dan centvaluasi stabilitas sistem keuangan

b melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

c membuat rekomendasi kepada setiap ~ggota untuk melakukan tindakan danatau miembuat kebijakan dalam rangka memelihara s1abilitas sistem keuangan dan

d melakukan pertukaran informasi

(2) Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis Menteri Keuangan Gubern1ilr Bank Indonesia Ketua Dewan Komisioner OJK dllml atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis at$u telah terjadi krisis pada sistem keuangan masing~masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rap~t guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis

(3) Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Kornisioner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mehgambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atals nama institusi yang diwakilinya dalam rangka peng~mbi1an keputusan Forum Koordinasi Stabilitas i Sistem Keuangan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) FOrum


- 32 shy

(4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keluangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing

(5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penye1esaie0 dan penanganan suatu bank gagal yang di~engarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Pcentnjamin Simpanan

Pasal46

(1) Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negaria wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh em~t) jam sejak pengajuan persetujuan sebagaimana dixinaksud pada ayat (1) diterima oleh Dewan Perwakilan R+kJat

Bagian Ketiga Hubungan lnternasional

Pasal47

(1) OJK dapat melakukan kerja sarna dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga interriasional lainnya antara lain pada bidang danatau kegiatan sebagai berikut a pengembangan kapasitas kelembagaan antUa lain

pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan

b pertultaran


- 33 shy

b pertukaran informasi dan c kelja sarna dalam rangka pemeriksaan dan

penyidikan serta pencegahan kejahatan dl sektor keuangan

(2) OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional

(3) Dalam hal persetujuan perjanjian internasimal di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukurn dan berdampak pada sistem keuangan nasionfil OJK wajib mendapatkan konfirmasi dad Dewan PerWakilan Rakyat

(4) OJK dapat melakukan kerja sarna dan rnern~erikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan pe~dikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lemba~a Jasa Keuangan negara lain berdasarkan perr)lintaan tertulis

(5) Kerja sarna dan pemberian bantuan dalamrangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila

a otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangani negara lain tersebut telah memiliki peljanjian kelja sarna timbal balik dengan OJK dan

b pelaksanaan kerja sarna dan pemberian ~antuan tersebut tidak bertentangan dengan kepehtingan umum

(6) Kelja sarna dan pemberian bantuan dalarn rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila

a otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangannlgara lain tersebut telah memiliki perjanjian keljb sarna timbal balik dengan OJK dan bull

b pelaksanaan kerja sarna dan pemberian tyenmtuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sarna tim bal balik dalam masalah pidana

PasdI48


- 34 shy

Pasa148

Semua bentuk kerja sama intemasional termasuk di bidang pengaturan pengawasan dan penyidikan wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara R~publik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenttu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungEl4n OJK diberi wewenang khusus sebagai ~nyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-~ndang Hukum Acara Pidana

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasa 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik ~egawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (~)

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirttaksud pada ayat (1) berwenang

a menerima laporan pemberitahuan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya I tindak pidana di sektor jasa keuangan

b meakukan penelitian atas kebenaran ~poran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan

c me1akukan penelitian terhadap Setiap Orarg yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan

d memanggil

L


- 35 shy

d memanggil memeriksa serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang dlsangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan

e melakukan pemeriksaan atas pembukuan catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan

f melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barartg bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yarig dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan

g meminta data dokumen atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi

h dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pentegahan terhadap orang yang diduga telah meiakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangshyundangan

i meminta bantuan aparat penegak hukum tain j meminta keterangan dari bank tentang keadaan

keuangan pihak yang diduga melakuk~ atau terlibat dalam peianggaran terhadap p~raturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

k memblokir rekening pada bank atau ~embaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sekitor jasa keuangan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sekor jasa keuangandan i

m menyatakan saat dimulai dan dihentjikannya penyidikan

Pasai 50

PRESIDEN REPUBI_IK INDONESIA

- 36 shy

Pasal50

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannYaJ paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasa 51

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjaikan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebe1um penaril$n dan tidak sedang menangani perkara

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerjasama dengan instansi terkait

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal52

(1) Setiap orang perseorangan yang meanggar ketcentntuan Pasa 33 ayat (1) ayat (2) danatau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15000000000OO (lima betas miliar rupiah)

(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasa $3 ayat (2) dan atau ayat (3) dilakukan oleh koriporasi dipidana dengan pidana denda paling panyak Rp4500000000000 (empat puluh lima miliar rupiah) danatau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut

PasaI 53

PRESIOEN REPUSLIK IrJDONESIA

- 37

Pasal53

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf c huruf d huruf e huruf f huruf g d~natau Pasal 30 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanl denda paling sedikit Rp500000000000 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1S000000000OO (lima be1as miliar rupiah)

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi dipidana denganpidana denda paling sedikit Rp1S000000000OO (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45000000000OO (empat puluh lima miliar rupiah)

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja meng~baikan danatau tidak me1aksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengeiola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hlbruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda palingsedikit RpSOOOOOOOOOOO (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1S000000000OO (lima bela~ miliar rupiah)

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud paltia ayat (1) dilakukan oleh korporasi korporasi dilPidana dengan pidana denda palingsedikit RpISOOOOOOOOOOO (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45000000000OO (empat puluh lima miliar rupiah)

BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal55

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatlln jasa keuangan di sektor Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lemba~ Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dan Bank Indonesia ke OJK

Pasal56

(1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dinhaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat ll ayat (3) sampai dengan ayat (9) Pasal 12 ayat (1) tampai dengan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 13 dan Pasal14

(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana ditljlaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan $ (lima) tahun

(3) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak UndangshyUndang ini diundangkan Presiden membentuk fanitia Seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

(4) Dewan

PRESIOEN REPU8L1K INDONESIA

middot39middot

(4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling l~ma 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden

(5) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disa~paikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden palirtg lama 7 (ttUuh) had sejak selesainya proses pemilih~ calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana diqlaksud pada ayat (4)

Pasa157

(1) Sejak Undang-lindang In diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Korqisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan

a struktur organisasi tugas pokok dan fungsi rancang bangun infrastruktur dan telicnologi informasi sistem sumber daya manusi~ dan standar prosedur operasional

b rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013

c pejabat dan pegawai OJK i

d pejabat dan pegawai organ pendukung pewan Komisioner dan

e hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturap dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dad Bank Indonesia l1IIenteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modia dan Lembaga Keuangan ke OJK

(2) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada aylt (1) kepada Dewan Komisioner OJK untuk ditetapkan

Pasa 58


40 shy

Pasal58

Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-und~g ini diundangkan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon Jlggota Dewan Komisioner Ex-officio Bank Indonesia sebag~imana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan IDe-officio Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud P~sa1 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner

Pasa 59

I

Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ~ampai

I

dengan beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Dewan Komisioner bertugas

a menetapkan struktur organisasi tugas pokak dan fungsi rancang bangun infrastruktur dan teknolagi informasi sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional

b menetapkan rencana kerja dan anggaran OJKi tahun anggaran 2013

c mengangkat pejabat dan pegawai OJK

d mengangkat pejabat dan pegawai organ pen4ukung Dewan Komisioner dan

e menetapkan hal lain yang diperlukan dalam )angka pengalihan fungsi tugas dan wewenang pen~turan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sek~or jasa keuangan dari Bank Indonesia Menteri Keu~gan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Leimbaga Keuangan ke OJK

PaS$l60

FRESIDlN REPUBLIK INOONESIA

bull 41 shy

Pasa160

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya 4nggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Dewan Komisioner memben~uk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

(2) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank In40nesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisioner orangshyorang yang menjadi anggota tim transisi palin~ lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya i surat permintaan anggota tim transisi dad Dewan Komisioner

(3) Dewan Komisioner menetapkan anggota tim ~ransisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Pasal 61

(1) Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam P~sal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelak~anaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dintaksud dalam Pasal 59

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tim transisi berwenang untuk mengindentifikasi dan memvehfikasi kekayaan infrastruktur informasi dokumen dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan peng~wasan Lembaga Jasa Keuangan dan memperslapkan pengalihan penggunaannya ke OJK

(3) Tim transisi wajib melaporkan kel~caran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebag~ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada rvttenteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia dan i Ketua Dewan Komisioner OJK

(4) Menteri


- 42 shy

(4) Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia tim transisi atau pejabat dan pegawai di Kemepterian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait pengan fungsi tugas dan wewenang pengaturd dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan i wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam PasaI 59

(5) Gubernur Bank Indonesia Menteri Keuangan danatau Ketua Dewan Komisioner OJK melaporkan perkembangan proses pengaIihan fungsi tugas dan wewenang dari Bank Indonesia Kemehterian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modhl dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasa162

Paling lama 2 (dua) bulan sejak diangkatnya ~ggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Dewan Komisioner menetapkan s~ruktur organisasi tugas pokok dan fungsi standar prPsedur operasional dan rancang bangun infrastruktur OJK

Pasal63

(1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berlilihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ketua Dewan Komasioner menyampaikan permintaan secara tertulis jlsulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubemul1 Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke OJK

(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

PP[cICJE N REPU8LIK INDONESIA

- 43 shy

I

Paling singkat 2 (dua) bulan sebelum ber~ihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dirPamplltsud dalam Pasal 55 Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisioner untuk dialihkan atau dipekerjeian ke OJK

Untuk memenuhi kebutuhan OJK selain pejaQat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) iDewan Komisioner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka

Paling singkat 1 (satu) bulan sebelum ber~lihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana didlaksud dalam Pasal 55 Dewan Komisioner menetapkan pejabat dan pegawai yang diterima OJK

Pasal64

Terhitung sejak beralihnya fungsi tugast dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal55

a pejabat danlatau pegawai Badan Pengawad Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan

b pejabat danatau pegawai Bank Indonesi~ yang melaksanakan fungsi tugas dan wetenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbalnkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 a)1at (4) dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK

Pejabat danJatau pegawai yang dialihkan luntuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu ipaling singkat

a 1 (satu) tahun bagi pejabat danatau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan

b 3 (tiga)

PRlcSIDEN REPUBLlI 1fIDONESIA

- 44 shy

b 3 (tiga) tahun bagi pejabat danl atau pegawi~ yang berasal dar Bank Indonesia

(3) Pejabat dan I atau pegawai sebagaimana dizhaksud pada ayat (2) wajib menetapkan pilihan status sebagai pejabat danatau pegawai OJK atau a sebagai pejabat danlatau pegawai Kemerterian

Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5~ bagi pejabat danatau pegawai yang berasal datii Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan

b sebagai pejabat danatau pegawai Bank Indrnesia paling lama 2 (dual tahun sejak beralihnya Ifungsi tugas dan wewenang sebagaimana diqJaksud dalam Pasal 55 bagi pejabat danatau Jlegawai yang berasal dari Bank Indonesia

(4) Pejabat danl atau pegawai sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) dan pejabat danatau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak sesuai dengan ketentuan OJK denganmiddot tidak mengurangi hak pejabat danatau pegawai yang bull telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan

Pasal65

(1) Terhitung sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal $5

a kekayaan dan dokumen yang dimiliki dahl atau digunakan Bank Indonesia dalam tangka pelaksanaan fungsi tugas dan weyenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbimkanj ~n

b kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki danatau digunakan Kementerian Keuang~n dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan rungsi tugas dan wewenang pengaturan dan peng~wasan

bull

di sektor

PRESICHcN REPU8L1t INDONESIA

middot45middot

di sektor Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lalnnya

dapat digunakan oleh OJK (2) Penggunaan kekayaan kekayaan negara~ dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama i atau keputusan Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioneri yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sbbelum beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 55

Pasal66

(1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan llampai dengan beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

a Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengfiwasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankandan

b Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan I tetap melaksanakan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatani jasa keuangan di sektor Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaani dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

(2) Bank Indonesia Menteri Keuangan dan ~adan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kelangan menyampaikan Iaporan atas pelaksanaan tungsi tugas dan wewenang sebagalmana dimaksudi pada ayat (1) kepada OJK

(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan tmgsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) bersumber dari

a BaAk


- 46 shy

a Bank Indonesia untuk peaksanaan fungsiJ tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan dan

b Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara untuk pe1aksanaan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor i Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun L~mbaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keangan Lainnya

(4) Pembiayaan rencana ketja dan anggaran OJ~ sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dlengan beralihnya fungsi tugas dan wewenang pen~turan dan pengawasan sektor jasa keuangan k~ OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasa 55 ber~umber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan d~atau Bank Indonesia

Pasal67

(1) Keputusan mengenai pemberian izin usaha izin orang perseorangan efektifnya pernyataan pendaftaran surat tanda terdaftar persetujuan melakukan kegiatan usaha pengesahan dan persetujuaj atau penetapan pembubaran dan setiap keputusart yang teah ditetapkan oeh Bank Indonesia Kemeriterian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Mod1 dan Lembaga Keuangan berdasarkan per~turan perundang-undangan di sektor jasa keUjallgan sebelum beralihnya fungsi tUgas dan wewenang sebagaimana dimaksud daam Pasa 55 dinyatakan tetap berlaku

(2) Permohoqan


- 47 shy

(2) Permohonan izin usaha izin orang perseorltangan pernyataan pendaftaran surat tanda terldaftar persetujuan melakukan kegiatan usaha pengeliahan dan persetujuan atau penetapan pembubaranf serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Ind~nesia

Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan

I

perundang-undangan di sektor jasa keuangan sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebag~mana dimaksud dalam Pasal 55 penyelesalannya dilanjutkan oleh OJK

Pasal68

Sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pemeriksaan danfatau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan penyelesaifumya dilanjutkan oleh OJK

BABXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal69

(1) Fungsi tugas dan wewenang Bank IndJnesia sebagaimana dimaksud dalam

a Pasal 8 huruf c Pasal 24 Pasal 25 Pasll-l 26 Pasal 27 Pasa 28 Pasal 29 Pasa 30 Pas~ 31 Pasa 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indqnesia

I

se bagaimma

PRESlf)[N REPU8LIK INDONESIA

- 48 shy

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahutt 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank InGionesia menjadi Undang-Undang (Lembaran lNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik In40nesia Nomor 4962)

b Pasal6 Pasa 7 Pasal 8 Pasa 11 Pasal Pasa 13 Pasa 16 Pasal 18 Pas a 19 Pasa 20~

I

Pasal 22 Pasa 27 Pasa 28 Pasa 29 Pa~a 30 Pasa 31 Pasa 31A Pasa 33 Pasa 34 P~a35 Pasa36 Pasa 37 Pasa37A Pasa38 Pasa41 Pasa 41A Pasal 42 Pasa44 Pasa 52 d~ Pasal

I53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 t~ntang Perbankan sebagaimana teah diubah qengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 NomoI 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indpnesia Nomor 3790)

c Pasa 1 angka 15 Pasa 5 Pasa 6 Pasa 8~ Pasa 9 Pasa 10 Pasal 11 Pasa 16 Pasa 17 Pasa 20 Pasa 21 Pasa 22 Pasa 26 Pasa 271 Pasa 28 Pasa 29 Pasa 30 Pasa 31 Pasa 32i Pasa 33 Pas a 34 Pasa 35 Pasal 37 Pasa 381 Pasa 40 Pasal 42 Pasa 43 Pasa 46 Pasa 50 Pasa 51 Pasa 52 Pasa 53 Pasa 54 Pasa 56 Pasa 57 dan Pasa 58 Undang-Undang Nomr 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran rfegara Republik Indonesia Nomor 4867)

I

beralih menjadi fungsi tugas dan wewenan~ OJK sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud daam Pasa 55 ayat (2)

I

(2) Dengfm I

PRESiDEN REPUSLII iN[)ONESIA

- 49 shy

(2) Dengan beralihnya fUngsi tugas dan we~enang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Lembaga Pengawas Perbankan sebagaimana diIlnaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 Taritbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~ 4420)

I

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang ~mor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pembrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tabunl 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nozhor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Si~panan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcentpublik

I

Indonesia Tabun 2009 Nomor 8 Tambahan Lerjlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) adalah OJK

I

(3) Sejak Undang-Undang ini diundangkan fungsi tugas dan wewenang Komite Koordinasi sebaglimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 [rabun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lenltbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nompr 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan UtjldangshyUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pen~tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Ulndang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UqdangshyUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Le~baga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Ubdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I2009 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) dilaksanakan oleh forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagafmana dimaksud dalam Undang-Undang ini

(4) Ketent1lan

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

- 50 shy

(4) Ketentuan mengenai protokol koordinasi seba~mana dimaksud dalam Pasal 44 Pasal 45 dan P~sa1 46 berlaku sampai dengan diundangkannya ~ndangshyundang mengenai jaring pengaman sistem keuar-gan

Pasal70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang IUsaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Imonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara

I

Republik Indonesia Nomor 3467) dan pereturan pelaksanaannya

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran 1Iegara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimanmiddot telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 ahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Le~baran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind~mesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentan~ Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 1992 Nomor 37 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya

I

4 Undang-und~ng

PREliJL~ REPUBLII- INDONESIA

- 51 shy

I 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentan$ Pasar

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran iNegara Republik Indonesia Nomor 3608) dan petaturan pelaksanaannya

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentank Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahuh 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pebgganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yenntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NonLOr 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia nhenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inqonesia Tahun 2009 Nomar 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya

6 Undang-Undang Namar 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tarrlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya dan

7 peraturan perundang-undangan lainnya di sekt~r jasa keuangan

I

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berten~gan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini I

PaBa 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada timggalIdiundangkan

I I

Agar

- 52 shy

Agar setiap orang mengetahuinya memerihtahkan pengundangan Undang- Undang ini I dengan penempatannya dalam Lembaran Negara ~epublik Indonesia

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIf

ttd

DR H SUSILO BAMBANG YUmIpYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT JEGARA

REPUBLIK IJDONESIA Deputi Perundang-undangan

_---~ Wt Perekonomian

PRESlfJE4 REPUBLIK ItIDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLlK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tlitmbuh dengan stabil dan berkelanjutan menciptakan kesempatan kerja yarjg luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memtrikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka pxogram pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara kompr~hensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasionaI yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia Program pembangunan eHlonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia fahun 1945 Untuk mencapai tujuan tersebut program pembangunan ekionomi nasional periu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bail~ yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komlPonen daIam sistem perekonomian nasional Salah satu komponen penting (iaIam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangatt dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermedia~i bagi berbagai kegiatan produktif di daIam perekonomian nasionaI I

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembag1 jasa keuangan dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembanSUnan ekonomi nasional Oleh karena itu Negara senantiasa memb~rikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sekto~ jasa

I

keuangan tersebut dengan mengupayakan terbentuknya kerflngka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegra~i dan komprehensif

Terjadidya

PRESIDeN REPUBLIflt INDONESIA

- 2 i

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pe~atnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial

i telah

menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dinamis dani saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan Di samping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor kel1angan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangart yang meliputi tindakan moral hazard belum optimalnya perlinltiungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawltsan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi

Sehubungan dengan hal tersebut dl atas perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-Iembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keJlangan yang mencakup sektor perbankan pasar modal perasuransiari dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme ko~rdinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbui dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu Undang-Undang Ndmor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah bebedpa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 itentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Niomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi dana pensiun sekuritas modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat Lembaga pen~awasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat

i LerPbaga

i ----- _- --~ -- r--~ u u UlLLIlA na UCl tJClua LLaALAi1LUYo VtVIHes v(l~(l

Keuangan ~erupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaltan yang kuat dengan otoritas lain dalam hal ini otorita4s fiskal dan moneter Oleh karena itu Jembaga ini melibatkan keterwakilanunsurshyunsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio Keberadaan Ex-officio 1nt rl1YIlt-ltlt1lrltron rtQla-rn r~na I + bull

PRESIDEN REPU8L1K iNDONESIA

- 7 -

Hurufb I I

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undarlgan di sektor jasa keuanganraquo adalah peraturan perundang-urJdangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dan pihak yang mdakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas i

I Huruff i

Yang dimaksud dengan perintah tertulis adalah berintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan PGraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan d~natau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen masyarakat dan sektor jasa keuangan I

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk m~ngganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa K~angan menghentikan membatasi atau memperbaiki kegiat usaha atau transaksi menghentikan atau mengubah peIjanji antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen masyarakat dan sektor jasa ke~angan serta menyampaikan informasi dokumen danlatau laporan

I

tertentu kepada OJK I

Hurufg Yang dimaksud dengan pengelola statuter adal4 orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJlt untuk melaksanakan kewenangan OJK i Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK antira lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-und ngan di sektor jasa keuangan mencegah dan mengurangi erugian Konsumen masyarakat dan sektor jasa keuangan danatau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukap pihak tertentu di sektor jasa keuangan

bullLajngkah

PRESIDEN REPUBLIK It[)ONESIA

- 8 -

Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain jnelalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu pengambilalihan seluruh wewenang dan I fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola s~atuter pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuargan

I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas

Hurufb Pengawasan Dewan Komisioner terhadap pelaksanaatt tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluas~ dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif Pengawasan ~rsebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepadal Dewan Komisioner untuk mengintervensi atau turut campur t~rhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Kepala Eksekutif

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0

PR I~ II~I F~ I REPUBLIK INDONESIA

- 9 shy

Pasall0 I

Ayat (1) Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJKI Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sekt6r jasa keuangan anggota Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara

Ayat (2) Yang dimaksud dengan bersifat kolektif adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner diputuskan I secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisioner

Yang dimaksud dengan bersifat kolegial adalah bahw~ setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdajsarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetara~n dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner I

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

IHurufc Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Isektor Perbankan

Hurufd Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpil1 tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di isektor Pasar Modal

Huruf e Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Uunnya

i I

memirqpin I

PRESIOEN REPUBLlK INDONESIA

- 10 shyi

memimpin tugas pengawasan terhadap kegiat~ jasa keuangan di sektor Perasuransian Dana Pensiun Uembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya i

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas

Ayat (5) Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak I untuk memberikan pendapat dalam setiap proses peng~bilan keputusan Dewan Komisioner dan memUiki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

Pasal 11

Ayat (1) Dalam penyampaian calon anggota Dewan Komisioner i kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewan Komisioner i Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat ada1ah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah akadpound misi di sektor jasa keuangan masyarakat industri Perbankan ndustri Pasar Modal danatau Industri Keuangan Non-Ban yang meliputi Perasuransian Dana Pensiun Uembaga Pem iayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Ayat (4)

PRE SI))] N REPUBLIK 1t-4()ONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Di samping mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner Panitia Seleksi secara aktif dapat menear caJonshycalon yang memenuhi persyaratan dan keterwakilanl sesuai dengan keahliannya dari sektor jasa keuangan yang diawasi OJK

Ayat (5) Pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksudl dalam Undang-Undang ini

Ayat (6) Yang dimaksud dengan seleksi administratif adalah se1eksi terhadap calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undailg inL



Ayat (9) Yang dimaksud dengan 3 [tiga) orang calon untukl setiap anggota Dewan Komisioner adalah bahwa dalam petitgajuan calon Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calor untuk setiap anggota Dewan Komisioner dengan kualifikasi ~eahlian dan pengalaman yang proporsional dalam industlji jasa keuangan Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan KoniUsioner yang dibutuhkan Panitia Seleksi mengajukan kepada Rresiden sebanyak 21 [dua puluh satu) orang calon anggota IDewan Komisioner I

Pasal12

Ayat (1) Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisione~ yang dibutuhkan Presiden mengajukan kepada Dewan Pertakilan Rakyat sebanyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Komisioner

I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2) Ketentuan ini hanya berlaku apabiJa terdapat kebutuhah untuk mengisijabatan Ketua Dewan Komisioner i

Ayat (3) i Ketentuan ini hanya berlaku apabila terdapat kebutUheh untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Komisioner dan paling -dikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner

Ayat (4) Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Komisioneq Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisioner untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi pengalaman keahl~ atau kemampuan serta hal-hal yang berkaitan dengan ffiltjral dan akhlak anggota Dewan Komisioner

I Yang dimaksud dengan 45 (empat puluh lima) hari kerjia tidak termasuk masa reses

I

Ayat (5) I I

Yang dimaksud dengan selesainya proses pemiJiha~ calon anggota Dewan Komisioner adalah sejak ditetapkannya di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat


Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i

Yang dimaksud dengan memiliki akhlak moral dan i~tegritas yang baik antara lain tidak pernah masuk dalam daftf orang tercela I

I

~uruf c

PRE~~)OEIl

REPUBLlIlt- INDONESIA

- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i

Anggota Dewan Komisioner tidak terkendala oleh kondisi pasmani yang secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik

Huruf f Cukup jelas

Hurufg Yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman atau 11eahlian di sektor jasa keuangan adalah seseorang yang memiliki pengalaman keilmuan atau keahlian yang memadai d~ sektor jasa keuangan

Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas

Hurufb I Pengunduran diri anggota Dewan Komisioner ljgterlaku efektif sejak tanggal pengunduran diri tersebut disetujui oleh Presiden

Hurufc Cukup jelas

Hurufd i

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adal~ cacat fisik danlatau cacat mental yang tidak memun~nkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik

I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -

Pemberhentian anggota Dewan Komisioner kareIlJa cacat fisik danatau cacat mental ditetapkan dengan Kevutusan Presiden 1 Yang dimaksud dengan diperkirakan secara medis adalah perkiraan secara medis yang dibuktikan dengan ketfrangan tertulis dari dokter yang menerangkan bahwa rmggota Dewan Komisioner yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturutshyturut i

Hurufe Yang dimaksud dengan tanpa alasan yang I dapat dipertanggungjawabkan adalah tidak adanya alascent1 yang kuat yang menyebabkan anggota Dewan Koritisioner diberhentikan I Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antaJa lain sakit yang dibuktikan dcngan surat keterangan dokter yang ditunjuk Dewan Komisioner penugasan di luar ~egiatan OJK oleh Presiden atau kegiatan lain demi kepehtingan negara I

Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Yang dimaksud dcngan semenda adalah p~rtalian kekeluargaan karena perkawinan yaitu pertalian Iantara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarhll dari pihak lain

Huruf i I

Pelanggaran kode etik dalam ketentuan 1m ladalah pelanggaran yang dikategorikan peianggaran bertt dan dilaporkan oleh Dewan Komisioner kepada IDewan Perwakilan Rakyat

Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18

PRESIDf-f REPWBLIK INDONESIA

15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan sisa masa jabatan anggota IDewan Komisioner yang diberhentikan kurang dad 1 (satu) I tahun adalah sisa masa jabatan terhitung sejak tangga pe1etapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner

Pasa 19

Ayat (1) i I

Waki Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementarai Ketua Dewan Komisioner memiliki kewenangan sebagai Kenjla dan Wakil Ketua Dewan Komisioner tetapi hanya memiliki t (satu) hak suara

Ayat (2) I I

Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementara Wakil Ji(etua Dewan Komisioner memiliki kewenangan sebagai Ket1a dan Wakil Ketua Dewan Komisioner tetapi hanya memiliki 1 (satul hak suara

Ayat (3)

Anggota Dewan Komisioner yang bertindak sebagal~ejabat sementara Ketua danatau Wakil Ketua Dewan Ko isioner memiliki kewenangan sebagai anggota Ketua danata Waki Ketua Dewan Komisioner tetapi hanya memiliki 1 (sat) hak suara I

I

Ayat (4) Anggota Dewan Komisioner yang bertindak sebagai ~ejabat sementara dari anggota Dewan Komisioner yang -jmsong sebagaimana dimaksud ayat ini memiliki kewenangan ~ebagai anggota Dewan Komisioner dan anggota Dewan Komision~r yang dijabat sementara tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara

Pas~ 20 bull

PRE-SI[)LN REPUBLItlt INDONESIA

- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i

Yang dimaksud dengan dilarang memiliki benturan kepebtingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK adalah pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner

1) tidak menjadi pengurus atau yang setara dengan p~ngurus

di Lembaga Jasa Keuangan atau tidak lagi JUenjadi pengurus dengan cara mengundurkan did secara tertulis sebagaipengurus I

I2) tidak menjadi pengendaJi dan pengelola di Lembaga Jasa

Keuangan dan i

3) tidak lagi menjadi pengendali di Lembaga Jasa Keuangan dengan cara melepaskan pengendalian dan pengelolrannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Hurufb

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Ko~isioner dan yang bersangkutan merupakan pengurus salal) satu organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangatjt yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada organisasi pelaku atau profesi di Leimbaga Jasa Keuangan tersebut sebelum ditetapkan menjadi ~nggota Dewan Komisioner

Hurufc I Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan KOm)sioner dan yang bersangkutan merupakan pengurus salah satu partai politik yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut s1belum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner

HUljuf d

PRESiDEtmiddotJ REPUBLIK IHDONESIA

- 17

Hurufd I

Mengingat anggota Dewan Komisioner memiliki tuga~ yang sangat strategis dalam pengaturan dan pengawasan seklor jasa keuangan anggota Dewan Komisioner harus bertindak profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya i

Namun berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya ~nggota Dewan Komisioner dapat merangkap jabatan pada letnbagashylembaga tertentu misalnya jabatan pada orampanisasi internasionaL

Pasa123


Ayat (2) Dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dual orang atau lebih anggota Dewan Komisioner hanya 1 (satu) oran~ yang dapat tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner T

Ayat (3) Cukup jelas I

Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -


Ayat (8) Risalah rapat paling sedikit memuat hari dan i tanggal pelaksanaan rapat pimpinan dan peserta rapat agenda rapat dan keputusan rapat Dalam risalah rapat tersebut ditUangkan pendapat seluruh peserta rapat baik yang menfratakan persetujuan tidak memberikan persetujuan atau tidak berpendapat terhadap materi yang diputuskan dal~ rapat disertai dengan alasannya


Pasal25


~~ Dewan Komisioner yang ditunjuk mewakili OJK antalra lain dalam pelaksanaan ketja sarna antarinstansi dan hubungan internasional I

I Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan le~baga institusi atau orang baik dari dalam maupun luar OJK II

I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26

Ayat (1) Yang dimaksud dengan membentuk organisasi termasuk membentuk lembaga tertentu untuk antara lain menqukung kegiatan pengembangan dan pembinaan pegawa~ dan pensiunan Untuk tujuan ini OJK dapat bekerja sarna Cliengan lembaga lain I

PFHS[DE ij REPU8L1K INDONESIA

- 19

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sekretariat adalah organ di bawah Dewan Komisioner yang antara lain membidangi tugas umum keuangan sumber daya manusia organisasi serta hlfbungan masyarakat dan kelembagaan i

I Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan KOI1nisioner diketuai atau dikoordinasikan oleh salah seorang anggot4 Dewan Komisioner berdasarkan rapat Dewan Komisioner

I

Yang dimaksud dengan organ lain antara lain I komite remunerasi komite manajemen risiko serta komite tcentknologi informasi dan komunikasi I

IAyat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I

Ayat (1) I Yang dimaksud dengan pejabat dan pegawai OJK adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan iPejabat OJK merupakan pejabat struktural ataupun fungsidnal di lingkungan OJK antara lain deputi komisioner direktur dan pejabat di bawahnya

Ayat (2) Untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain atau pengan status lainnya I

Pegawai negeri yang bekerja pada OJK dapat i

berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menlunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan penyidikan atau tugas-tugas yang bersifat khusus Pegawai neged tersebutrantara lain berasal dad pejabat penyidik pegawai negeri sipil danatau Pejabat Penyidik Kepolisian Hak dan kewaiiban pegawail negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai qJK

I

Aya~ (3) i

PRESJ[ J REPUBLIr UONESIA

- 20 -

Ayat (3) Yang dimaksud dengan kepegawaian mencakup antjara lain pengangkatan kepangkatan jenjang karier sistem remunerasi pemberhentian usia pensiun tata cara mempekerjakan pegawai negeri serta hak dan kewajiban lain pejabat dan pegawailOJK

i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29

Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen OJ~ dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusfls atas pengaduan dimaksud i

Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1

Yang dimaksud dengan itikad tidak baikladalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian OJK i

Angka 2 Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan p~nilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleli suatu pihak terhadap peraturan perundang-undaI1gan di sektor jasa keuangan mengakibatkan k~rugian materi bagi Konsumen masyarakat atau seklfr jasa keuangan

Ayat (2) I Yang dimaksud dengan pihak yang dirugikan adalah pihak Konsumen dan atau industri jasa keuangan karena pelanrgaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan Ganti kerugian diberikan sesuai dengan nUai yang ditetapkanl pihak yang berwenang

Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I

Sejalan dengan praktik tata kelola yang balk OJK merurnuskan dan menerapkan kode etik Kode etik antara lain lnemuat ketentuan mengenai larangan untuk melakukan tindakim yang tidak terpuji dan ketentuan umum mengenai perilau yang diharapkan dari anggota Dewan Komisioner pejablllt dan pegawai OJK Kode etik inl dievaluasi secara berkala I Pemberlakuan kode etik disesuaikan dengan tingkatan Jabatan dan kewenangan dari setiap anggota Dewan Komisioner ~ejabat dan pegawai OJK Pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pel~ggaran yaitu pelanggaran ringan pelanggaran sedang dan pelattggaran berat


Pasa133

Ayat (1) i Yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang nienurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan


Ayat (3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat tahasia karena kedudukannya misalnya pejabat dari lembagll yang berkoordinasi atau bekerja sarna dengan OJK I Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat ~ahasia karena profesinya misalnya auditor aktuaris di industri jasa keuangan

penilai notaris~

atau


Ayat (5)

PRESIDf 11 REPUBLlI INDONESIA

- 22 -

Ayat (5) Peraturan Dewan Komisioner mengenai kerahasiaan penggunaan dan pengungkapan informasi ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i

Yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan d4tnatau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan i

I Pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepad~ pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan Pehetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan ~ tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan ke~atan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK

Namun pembiayaan OJK yang bersumber dad Afggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihljik yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belunl dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awa pembentukan OJK I

~~~ Cukup jelas

Pasa 35

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kbgiatan penyelenggaraan pe1aksanaan fungsi tugas dan wewenarg OJK antara lain pengaturan pengawasan penegakan qukum edukasi dan perlindungan konsumen I

yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -

Yang dimaksud dengan kegiatan administratif ant1ara lain meliputi kegiatan perkantoran remunerasi pendidian dan pelatihan pengembangan organisasi dan sumber daya nyenmusia

Yang dimaksud dengan asee adalah aset lancar dan aset nonlancar antara lain persediaan gedung peralatan da)1 mesin kendaraan perlengkapan kantor serta infrastruktur ~eknologi informasi i

Ayat (2) Yang dimaksud dengan standar yang wajar pada sekltor jasa keuangan adalah standar biaya yang lazim digunakian oleh sektor jasa keuangan atau regulator sektor jasa kfuangan sejenis baik domestik maupun internasional Hal ini dilakukan agar OJK dapat mengimbangi tuntutan dan dinamika se~tor jasa keuangan baik secara domestik maupun internasional Yang dimaksud dengan standar biaya umum adalah Istandar biaya umum yang diberlakukan terhadap Kementerim dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan peilndangshyundangan yang terkait dengan Anggaran Pendapa~ dan Belanja Negara I

i Yang dimaksud dengan sistem remunerasi antara laizi sistem mengenai penghasilan asuransi dan dana pensiun turijangan pesangon dan imbalan prestasi I

Ayat (3) Dana awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan IBelanja Negara yang jumlah dan peruntukannya berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat I Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini adalah alat kele~gkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuanglfn dan perbankan


Pasa136 I Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi kefangan dan perbankan

Pas~137

PRES lLN REFUBLIK 11110NESIA

- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i

Yang dimaksud dengan pungutan antara lain pungutaln untuk biaya perizinan persetujuan pendaftaran dan pen$esahan biaya pengaturan pengawasan pemeriksaan serta p~nelitian dan transaksi perdagangan efek

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pPlgutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan opeIasional administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan peqdukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud t~rhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan I Yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegi1ttan di sektor jasa keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan danatau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegyenttan di sektor jasa keuangan I

i

Ayat (2) ICukup jelas




Ayat (6) II OJK menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah yang tilemuat antara lain tata cara penetapan jenis besaran waktu peqagihan dan pembayaran pungutan dan sanksi denda

Pasa138


Ayat (2) Laporan kegiatan yang disusun OJK antara lain memuat

I a pelaks~naan

PR[~)jUL r-J REPUBLW O(NpoundSIA

- 25 shy

a pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada I

periode sebelumnya I

1

b rencana kebijakan penetapan sasaran dan langkahtlangkah pelaksanaan tugas dan wewenang OJK untuk pericide yang akan datang I

Ayat (3) Yang dimaksud dengan penjelasan adalah penjelasaq terkait pelaksanaan tugas dan wewenang OJK I

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat ad~ah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan



Ayat (6) Penyampaian laporan OJK kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk menjiskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja OJK selama tahun berj n

Ayat(7) I

Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi ole~ OJK dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum



Ayat (10) Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang terkait ~engan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara Dewan Komisioner harus memperhatikan pe~aturan perundang-undangan I

Pa~al39

PFH-~ij Jr l~

REPLl8L1K n middotqNESIA

- 26 shy

Pasa139

Tata cara koordinasi OJK dengan Bank Indonesia diatur Ibersama antara OJK dan Bank Indonesia I

Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

Hurufd i Yang dimaksud dengan kegiatan usaha bank lainnyagtr antara lain adalah kartu kredit kartu debit dan internet banki~

Hurufe

Yang dimaksud dengan systemically important bank~ adalah suatu bank yang karena ukuran aset modal dan kefajiban luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa pe~bankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain I dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan barilk-bank lain atau sektor jasa keuangan baik secara opetasional maupun fmansial apabila bank tersebut mengalami g~ngguan atau gagal I

Huruff i

Cukup jelas

Pasal40

Ayat (1) I Pada dasamya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK Namun dalam hal Bank lnlionesia melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memb-1tuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank Bank In~onesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk systemically important bank danatau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di Ibidang macToprudential

Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI

Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank In6onesia pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit tnemuat tujuan ruang lingkup jangka waktu dan me~anisme pemeriksaan

Ayat (2) Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank kewenangan OJK


Pasal41


Ayat (2) ~

Yang dimaksud dengan langkahmiddotlangkah sesuai kewebangan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas pembiayaanljangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort Dalam menjalankan fungsi dimaksud I Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank ~engan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJIo

I ~42

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank iadalah wewenang OJK Dalam hal Lembaga Penjamin SiIllpanan melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan bank Lembaga Penjamin Simpanan ~ dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengain OJK terlebih dahulu I

Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi poslsi siJpanan bank tingkat bunga kredit macet dan tercatat bank bermtsalah kualitas aset dan kejahatan di sektor perbankan I

I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43

Pada prinsipnya OJK membangun memelihara dan mengem~angkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangnya Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah bahwa sistetn yang dibangun oleh OJK Bank Indonesia dan Lembaga Penjatnin Simpanan saling terhubung satu sama lain sehingga setiap fnsdtusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi pebankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis) Informasi terse but tneliputi informasi umum dan khusus tentang bank laporan keuangap bank laporan hasH pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Inciionesia Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK dan inform~si lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan idformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasa144

Ayat(l) Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Ketua IDewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing mewakili Kemdnterian Keuangan Bank Indonesia OJK dan Lembaga P~njamin Simpanan

Ayat (2) Cakupan kerja sumber daya dan anggaran kesekretlariatan disepakati oleh setiap anggota Forum Koordinasi St~bilitas Sistem Keuangan


Ayat (4) Keputusan yang diambil Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan mengikat seluruh anggota forum

Pasal45


bull

Jpi - i

REPUE~L Imiddot _1j~LSIA

- 29 -

Ayat (2) Yang dimaksud dengan krisis pada sistem keuanganj adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasio~al yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator iekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditasmasalah solvabilitas danatau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan



Ayat (5) Yang dimaksud dengan bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membaJtayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenanga1 yang dimilikinya

Pasal46

Ayat (1) Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah Afggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat kebijakan i Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan d1natau dilaksanakan 1

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat ad~ah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan I

Ayat(2) Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat ad~ alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan I Pengajuan persetujuan disampaikan oleh Menteri Ke4angan selaku koordinator Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ditujukan langsung ~epada Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang

I I

I membidangi

Pf-f _ i I

REPUBLII middotiNESIA

- 30 shyi

membidangi keuangan dan perbankan dengan tembusarl kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Surat dinyatakan ~iterima setelah dibacakan dalam rapat pleno alat kelengkaPi Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud

Pasal47

Ayat (1) OJK dapat bekerja sama antara lain dengan i

a organisasi internasional seperti International Organi~ation of Securities Commissions (IOSCO) International Org$ization of Pension Supervisors (lOPS) International Association of Insurance Supervisors (IAIS) organisasi pengaw~s dan pengatur perbankan internasional dan

b lembaga internasional seperti Asian Development Sank (ADS) World Bank Islamic Development Bank (IDB) dan Financial Action Task Force on Money Laundering (FAfF)

Ayat (2) Pembiayaan terkait keanggotaan organisasi dibebankan dalam anggaran OJK

Ayat (3) Perjanjian internasional yang berdampak pada sistem ke angan nasional termasuk perjanjian internasional yang berqampak pada kepentingan nasional di bidang sumber daya manusia pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat ada~ alat kelengkapan Dewan Perwakilan keuangan dan perbankan

Rakyat yang mempidangi I




Pas~148

Pf-ltFrlJ middoti~i REPUBLIh 1~lJNESIA

31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Yang dimaksud dengan penegak hukum lain antaira lain kejaksaan kepolisian dan pengadilan

Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J

REPUBI Igt J~ 1J[SIA

- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain kejfksaan kepolisian dan pengadilan

I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)

Anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan I

Kep1ltusan Presiden I

Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masa jabatan 5 (lima) tahun adalah masa jabatan anggota Dewan Komisioner selain anggo~ Dewan Komisioner Ex-officio Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Ayat (3)

Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Ke~utusan Presiden

Ayat(4)

Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Komisionerj Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisioner untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi pengalaman keahlian atau kemampuan serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak anggota Dewan Komisioner

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hann tidak teFasuk masa reses

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan selesainya proses pemilihru calon anggota Dewan Komisioner adalah sejak ditetapkannya ltjii rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Huruf c Yang dimaksud dengan pejabat dan pegawai OJK adalah pejabat dan pegawai OJK yang dialihkan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan

Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas

Ayat (2) Penyampaian hasil persiapan dimaksud dilakukan seger~ setelah Dewan Komisioner ditetapkan Dewan Komisionerl dapat me1akukan kajian dan penyempurnaan terhadap hasil pqrsiapan dimaksud

Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas

Hurufb Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hu~c i Yang dimaksud dengan pejabat dan pegawal OJK adalah pejabat dan pegawai OJK yang dialihkan dad Bank In~onesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keqangan Kementerian Keuangan dan dari rekrutmen secara terbuka

Pengangkatan jabatan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner

Hurufd I Pengangkatan jabatan pegawai organ pendukung iDewan Komisioner dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner

Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)

PRE IDc REPUBLIi PlNESIA

- 35 -

Ayat (2) Keanggotaan tim transisi berasal dari Bank lndon~ia dan Kementerian berdasarkan

Keuangan dalam proporsi yang s~imbang usulan Gubernur Bank Indonesia dan IMenteri

Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan t~gasnya tim transisi dapat menggunakan pihak lain yang relevlill atas biaya tim transisi I



Ayat(5) i

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat adaJiah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang me~~idangi keuangan dan perbankan I

Pasal62

Cukup jelas

Pasal63

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pejabat dan pegawai adalah tJejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasafl Modal dan Lembaga Keuangan di Kementerian Keuangan yang ~aat ini atau berpengalaman menangani pengaturan dan peng4wasan

perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA

- 36 shyI perbankan pasar modal dan lembaga keuangan serta pejabat

dan pegawai yang memiliki kualifikasi dan pengalamlitn yang memadai di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan

Ayat (2) Usulan nama pejabat dan pegawai yang dialihkap atau dipekerjakan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawais Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Kquangan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang memadai mengenai pangkat golongan jabatan bidang tugas gaji dan tunjangan pendidikan pengalaman keahlian sasaran jabatrut yang direkomendasikan dan keterangan lain yang terkait i

Yang dimaksud dengan sesuai dengan permintaan Ketual Dewan Komisioner adalah kesesuaian jumlah kualifikasi pengalaman dan sasaran jabatan yang dibutuhkan dan diminta Ketuaj Dewan Komisioner I

I

Ayat(3) Ji Rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka dimul i sejak ditetapkannya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi dan rancang bangun infrastruktur OJK oleh Dewan Komisionet

Ayat(4j I I

Penetapan pejabat dan pegawai yang diterima OJKi tidak diartikan bahwa pejabat dan pegawai yang bersangkutaq sudah dialihkan atau dipekerjakan menjadi pejabat dan pegaw9l OJK Pejabat dan pegawai tersebut dinyatakan sebagai pejaJjat dan pegawai OJK sejak pengangkatan yang bersangkutan oleh Dewan Komisioner Pejabat dan pegawai yang dipekerjakan tersebut berhak memilih menjadi pegawai tetap OJK

Pasal64

Ayat (1) Penetapan pejabat dan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner


Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa

Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkiUl untuk memberi kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan dari pejabat dan pegawai yang tetap memilih status sebagai pegawai Kementerian Keuangan Pejabat dan pegawai yang berasal dari Badan P~ngawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang tetap Imemilih sebagai pejabat dan pegawai Kementerian Kquangan dikembalikan ke Kementerian Keuangan pada akhi tahun pertama i

Hurufb Penetapan jangka waktu 2 (dual tahun dimaksudkaf untuk memberi kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan dad peja~at dan pegawai yang tetap memilih status sebagai pegaw4i Bank Indonesia I Pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia yang tetap memilih sebagai pejabat dan pegawai Bank Indonesia dikembalikan ke Bank Indonesia pada akhir tahun k~tiga

Ayat (4) Yang dimaksud dengan hak pejabat dan pegawai antalra lain hak atas pengakuan masa kerja kepangkatan p~nsiun asuransi penghasilan tunjangan dan hak lain sesuai aengan ketentuan perundang-undangan yang telah menjact1 hak pegawai yang bersangkutan i Sejak pejabat dan pegawai dari Bank Indonesia dan ~adan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dipekerjByenan di OJK pejabat dan pegawai dimaksud memiliki haki yang distandardisasi berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner1

Hak pejabat dan pegawai setelah menjadi pejabat dan p~gawai OJK selanjutnya mengikuti ketentuan mengenai hak pejab~t dan pegawal dengan ketentuan

I

aBank

PRESIlJEN REPU8L1K INDONESIA

- 38 shy

a Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia misalnya pensiun asuransi danlatau tabungan hari tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia

b Kementerian Keuangan tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan misalnya pensiun asuransi danl atau tabungan hari tua sesuai I dengan ketentuan yang berlaku di Kementrian Keuangan i

c OJK bertanggung jawab atas biaya yang timb~l untuk memenuhi kesetaraan hak pejabat dan pegawai yan~ berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam rangka mengikuti standardisasi hak pejabat dan pegawai di OJK

Pasal65

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kekayaan dan kekayaan I

I

negara meliputi gedung kendaraan peralatan dan perlengkapan kantor dan infrastruktur Iainnya yang merupakan peflUnjang terselenggaranya kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Yang dimaksud dengan dokumen adalah data dan i1formasi baik dalam bentuk tertuIis maupun elektronik yang dimiliki danatau digunakan dalam kegiatan pengaturi dan pengawasan sektor jasa keuangan Kekayaan dan dokumen Bank Indonesia KemCfnterian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 4mbaga Keuangan yang digunakan OJK adalah kekayaan dan dqgtkumen yang digunakan untuk pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Sedangkan kekayaan dan dokumen yang digpnakan untuk pengaturan dan pengawasan perbankan tetapi juga diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pel~sanaan tugasnya digunakan secara bersama-sama i

Yang dimaksud dengan digunakan adalah dapat dimanflatkan dikelola dan dipelihara oleh OJK

i

I Ayat (2)

PRE~)illJ i REPUBLIK INi)OIJESIA

- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan me~gawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturah dan pengawasan yang berkaitan dengan microprldential sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential I

Hurufb Cukup jelas I

i

Hurufc I Cukup jelas

Ayat (2) I Cukup jelas


Ayat (4) Cukup jeIas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal71 Cukup jelas

I

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5253 I I

PRESIDEN REPUBLiK INDONllSlA

- 2 shy

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1 Otoritas Jasa Keuangan yang se1anjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangshyUndang ini

2 Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial

3 Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner

4 Lembaga


- 3 shy







10 Lembaga


- 4 shy









18 Menteri


- 5 shy










Pasal2


(2) OJK


- 6 shy


Pasa13




Pasal4





Pasal5


PasaI6


- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 3 shy







10 Lembaga


- 4 shy









18 Menteri


- 5 shy










Pasal2


(2) OJK


- 6 shy


Pasa13




Pasal4





Pasal5


PasaI6


- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 4 shy









18 Menteri


- 5 shy










Pasal2


(2) OJK


- 6 shy


Pasa13




Pasal4





Pasal5


PasaI6


- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 5 shy










Pasal2


(2) OJK


- 6 shy


Pasa13




Pasal4





Pasal5


PasaI6


- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 6 shy


Pasa13




Pasal4





Pasal5


PasaI6


- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 7 shy

Pasa16



Pasal 7









c pengaturan


- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 8 shy




Pasal8










PasaI9

pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


pijf_~llj~~N


- 9 shy

Pasa19










1 izin usaha







BAB IV


- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 10 shy



Pasal10














Bagian


- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 11 -


Pasal II









(7) Panitia


- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 12 shy




Pasal 12




(4) Dewan


13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



13 shy




Pasal 13



Pasal14



(3) Anggota


- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 14 shy


Pasal15








Pasal16


(2) Bunyi


- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 15 shy



Pasal 17





e tidak


- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 16 shy








bull Bagian Ketiga


Pasa 18


(2) Anggota


- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 17 shy



Pasa 19




(4) Dltlam


- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 18 shy



Pasa120


Pasa121



Pasal22



b menjadi


- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 19 -

b

c d


Pasal23





Pasa124




(3) Damplam


- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 20 shy









Pasal25



(3) Ketentuan


- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 21 shy



Pasal26





Pasal27




BAB VI


- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 22 shy


Pasal28






Pasal29





Pa$a130


- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 25 shy





Pasal34




Pasa135


(2) Anggaran


middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



middot26 shy




Pasa136


Pasa137





(5) tilam


- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 27 shy




Pasal38








(8) Laporan


- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 28 shy






Pasal39






f data


29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



29 shy


Pasal40



bank


Pasal41



Pas~l 42


middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



middot30middot

Pasal42


Pasal43



Pasal44







(4) Dtlam


- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 31 shy


Pasal45








(4) FOrum


- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 32 shy



Pasal46




Pasal47



b pertultaran


- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 33 shy












PasdI48


- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 34 shy

Pasa148


BAB XI PENYIDIKAN

Pasal49







d memanggil

L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


L


- 35 shy










Pasai 50


- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 36 shy

Pasal50



Pasa 51




Pasal52



PasaI 53


- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 37

Pasal53



Pasal 54



BAB XIII

PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRE~IOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 shy


Pasal55



Pasal56




(4) Dewan


middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



middot39middot



Pasa157








Pasa 58


40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



40 shy

Pasal58


Pasa 59

I


I







PaS$l60


bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



bull 41 shy

Pasa160




Pasal 61




(4) Menteri


- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 42 shy



Pasa162


Pasal63


(2) Paling

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


(2)

(3)

(4)

(1)

(2)


- 43 shy

I




Pasal64







b 3 (tiga)


- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 44 shy






Pasal65




bull

di sektor


middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



middot45middot




Pasal66






a BaAk


- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 46 shy




Pasal67


(2) Permohoqan


- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 47 shy



I


Pasal68



Pasal69



I

se bagaimma


- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 48 shy



I




I


I

(2) Dengfm I


- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 49 shy



I


I


I


(4) Ketent1lan


- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 50 shy


Pasal70



I




I

4 Undang-und~ng


- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 51 shy







I


PaBa 71


I I

Agar

- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


- 52 shy




ttd





ttd

AMIR SYAMSUDIN






PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



PENJELASAN

ATAS


NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG


1 UMUM



I


Terjadidya


- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 2 i


i telah





i LerPbaga




- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 7 -

Hurufb I I


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas


I Huruff i



I



bullLajngkah


- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 8 -


I Hurufh I

Cukup jelas I

Huruf i Cukup jelas

Pasa19

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

P~sall0


- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 9 shy

Pasall0 I





Ayat (4) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas




i I

memirqpin I


- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 10 shyi


Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas

Hurufi Cukup jelas


Pasal 11


Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)


Ayat (4)


- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 11 -

Ayat (4)







Pasal12


I I

Ay4t (2)

PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRE~DE I~

REPU8LIK INDONESIA

- 12 -





I

Ayat (5) I I



Pasal13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal15 Hurufa

Cukup jelas

Hurufb i


I

~uruf c

PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRE~~)OEIl


- 13 -

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Cukup jelas

Hurufe i


Huruf f Cukup jelas


Hurufh Cukup jelas

Pasal16 Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Hurufa Cukup jelas


Hurufc Cukup jelas

Hurufd i


I I I

Pemberhentian

PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRESJ(J~~1

REPUBLItl INDONESIA

- 14 -



Hurufr Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas


Huruf i I


Hurufj Cukup jeias


Pa$aI18


15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



15 -

Pasa 18


Ayat (2) Cukup jeas


Pasa 19

Ayat (1) i I


Ayat (2) I I


Ayat (3)


I


Pas~ 20 bull


- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 16

Pasal20 Cukup jelas

Pasal21 Cukup jelas

Pasal22 Hurufa

i





Keuangan dan i


Hurufb



HUljuf d


- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 17

Hurufd I



Pasa123




Pasa124







Ay=tt (7)

PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRE -_ t 11

REPUBLI~ ~O()NESIA

- 18 -




Pasal25




I IAyat (3)

Cukup jelas

Pasal26



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 19

Ayat (2)



I



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal27 I





I

Aya~ (3) i


- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 20 -


i

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29


Pasal30

Ayat (1) Hurufa

Cukup jelas

Hurufb Angka 1




Pasai 31

PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRpoundJ~r ~j

REPUBLI iil)ONESIA

- 21 shy

Pasal31 Cukup jelas

Pasal32

Ayat (1) I



Pasa133




penilai notaris~

atau


Ayat (5)


- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 22 -


Pasa134

Ayat(l) Cukup jeias

Ayat (2) i




~~~ Cukup jelas

Pasa 35


yang

PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRr 1 It IJ

REPUBLi J NESIA

- 23 -








Pas~137


- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 24 shy

Pasal37

Ayat(l) i



i






Pasa138



I a pelaks~naan


- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 25 shy



1







Ayat(7) I





Pa~al39

PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PFH-~ij Jr l~


- 26 shy

Pasa139


Hurufa Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas


Hurufe


Huruff i

Cukup jelas

Pasal40


Uhtuk

PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRES) J-j

REPUBLlI )~ESIA

- 27 shyI




Pasal41


Ayat (2) ~


I ~42



I Pas~ 43

Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


Pf~f ~Ut j

REPUB-I f)NESIA

- 28 shy

Pasal43


Pasa144





Pasal45


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


bull

Jpi - i


- 29 -





Pasal46




I I

I membidangi

Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


Pf-f _ i I


- 30 shyi


Pasal47











Pas~148


31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



31 shy

Pasa148

Cukup jelas

Pasal49



Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

I

Hurufd Cukup jelas

I

Hurufe Cukup jelas

Huruff Cukup jelas

Hurufg Cukup jelas

Hurufh Cukup jelas


Hurufj Cukup jelas

Hurufk Cukup jelas

Hurufl

ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


ppr 1~1 r-J


- 32 -

Hurufl Cukup jelas

Hurufm Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51

Ayat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)


I Pasal52 I

ICukup jelas I

I Pasal53

Cukup jelas

Pasal54

Cukup jelas

Pasal55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat(l)



Ayat (2)

PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PRt 1q

REPUBL II )HESIA

- 33 -

Ayat (2)


Ayat (3)


Ayat(4)



Ayat (5)


Pasal57

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas


Hurufd Cukup jelas

I Hurufe

PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PF~tgt ]q- Jl

REPU8L1r j tSIA

- 34 -

Hurufe Cukup jelas


Pasal58 Cukup jelas

Pasal59

Hurufa Cukup jelas





Hurufe Cukup jelas

Pasal60


Ayat (2)


- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 35 -



Keuangan


Pasal61


Ayat (2) I




Ayat(5) i


Pasal62

Cukup jelas

Pasal63


perbankan

PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


PR( ~II

REPUI3L1i I hESIA





I


Ayat(4j I I


Pasal64



Ayht (3)

REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


REPUBl fl

- 37 -

Ayat (3) Hurufa





I

aBank


- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 38 shy




Pasal65


I



i

I Ayat (2)


- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I



- 40 shy

Pasal67 Cukup jelas

Pasal68 Cukup jelas

Pasal69 Ayat (1)

Hurufa i



i






Pasal71 Cukup jelas

I


UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Documents

Transcript of UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)