SKRIPSI - UIN Sunan Kalijaga Yogyakartadigilib.uin-suka.ac.id/30817/1/BAB I,V, DAFTAR...
Transcript of SKRIPSI - UIN Sunan Kalijaga Yogyakartadigilib.uin-suka.ac.id/30817/1/BAB I,V, DAFTAR...
PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UP A Y A HUKUM
MENURlJT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKl.JM
PIDANA ISLAM
SKRIPSI
DIAJlJKAl\ KEPADA fAKlJLTAS SYARI'AH INSTITl!T AGAMA ISLAM NICGERI SliNAN KALI.JAGA YOGYAKARTA
l!NTUK MEMENliHI St:BAGIAN DARI SYARAT-SYARAT Gl'NA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH ALI!MRAN
99363613
DOSEN PEMBIMBING
1. H.J. SlTI AMINAH HlDAYAT, S.H. M.lTllM
2. DRS. RIYANT A, M. HUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKUL T AS SYARI' AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2004
Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M.Hum. Dosen Fakultas Syari'ah Nota Dinas
Lamp. Hal
: 1 (satu) bundel : Skripsi saudara Ali lmran Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah lAIN Sunan Kalijaga di-Yogyakarta
Asslamu 'alakum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perobahan semestinya kami
sclaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama Ali lmran
NIM 99363613
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pi dana Islam
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana dala'll llmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya di
munaqosahkan.
Akhimya, sebelum dan sesudahnya kam1 sampaikan terima kasih. Am in.
Wassalamu'alaikum Wr. Hlb.
1l
Y ogyakarta, 26 Januari 2004 M. 4 Zulhijjah 1424 H.
Drs. Riyanta, M. Hum. Dosen Fakultas Syari'ah Nota Dinas
Lamp. Hal
: 1 ( satu) bundel : Skripsi saudara Ali lmran Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah lAIN Sunan Kalijaga di-Yo1;yakarta
Asslamu'alakum Wr. U"b.
Sctelah membaca, meneliti, dan mcngadakan perobahan semestinya kami
selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama Ali lmran
NIM 99363613
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Peninjauankembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana
Positif dan Hukum Pi dana Islam
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana dalam llmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya di
munaqosahkan.
Akhimya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Am in.
Wassalamu 'alaikum Wr. lt'b.
1!1
Yot,'}'akarta, 26 Januari 2004 M. 4 Zulhijjah 1424 H
P~imbing II
~~ Drs. Riyanta, M.Hum. NIP 150 259 417
PEDOMAN TRANSLITER<\.SI
AR<\.B-INDONESIA
Berdasarkan Surat Keput usan Bcrsama Menteri A gam a dan Mcnteri
Pcndidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 15[\/1987 dan 0543b/U/J987.
l. Konsonan Tunggal
l Huruf Arab Nama HurufLatin Keterangan
alif Tidak dilambangkan
ba' b
-
ta' 1
s s dcngan 1 it ik di at as
Jlm J
c )<.a' h dcngan titik di bawah
kha' kh
dal d
zal z dengan tit ik di at as
.J ra' r
.J zai z
sin s
syin sy
,sad .s s dcngan titik di bawah
dad d dcngan tit ik dibawah
.ta' \ t dengan titik di bawah
Vll
Huruf Arab Nama HurufLatin Keterangan
.1; (.a ~ z dcngan titik di bawah
t ' a in koma terbalik
t gain <T
"'
w fa f
13 qaf q
.tl kaf k
J Ia
r mim m
u nun n
.J wawu w
...A ha' h
<- hamzah apostrof ( di awal kalimat)
'-# ya' y
II. Konsonan RangKap karena Syaddah Ditulis Rangkap.
ditulis
ditulis
muta'aqqidun
'iddah
III. Ta' Marbutah di Akhir Kat a
1. Bila dimatikan, dit ulis h
ditulis
dil ulis
fiikmah
jizyah
Vlll
(Kctcntuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehcndaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena bcrangkai dcngan kata lain, ditulis I
~1./J _/}I U _;S dit uli;.; karamal ul au!iya'
_;kjl o\Sj ditulis ;:aka!Ul fi.tr
IV. Vokal Pcndek
(fathah) dit uli;.; a
(kasrah) ditulis j
(4ammah) ditulis u
v. Vokal Panjang
1. fatpah + alif dit ulis a
~4- ditulis j~hi!iyyah
2. fatpah + ya' mali dilulis a
~ ditulis tan~a -
3. kasrah + ya' mali ditulis j
l"fi ditulis karim 4. (iammah + wawu mati ditulis u
uAJ.J ditulis furu,J
VI. Vokal Rangkap
1. fat(1aa + ia' mati ditulis ai
~ ditulis bainakum
2. fatl;lah + wawu mati dit ulis au
J.;i dit ulis qau/
lX
Vil. Vokal Pcndck yang Bcrurutan dalam Satu Kat a Dipisahkan dengan Apostrof
~li. ditulis a'antum w::.C\ ditulis u'iddat ~fo uJl ditulis !a'in syakartwn
VII. Kat a San dang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyyah
J_;JI ditulis y~\ dit ulis
dit ulis al
a!-Qur'.!m al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf 8yamsiyyah ditulis dcngaSn mcnggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I (el)-nya.
~W\ ditulis as-sama' ~\ ditulis asy-syams
VIII. Huruf Bcsar
Huruf bcsar dalam tulisan Latin digunakan scsuai dcngan Ejaan
Yang Discmpurnakan (EYD).
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut cara penulisannya.
u-'> .J .)1\ ($ ~ WI l)A\
ditulis iawil fururf atau iawi al-furu.d dit ulis ahlussunnah at au ahl al-sunnah
X
2
Pada pnns1pnya putusan pengadilan itu hendaknya merupakan putusan
yang dapat menyelesaikan persengketaan dan mempunyai kekuatan hukum serta
mcnetapkan kedudukan hukum pada masing-masing pihak yang bersengketa itu,4'
Sebab penyelesaian suatu perkara adalah keinginan semua orang artinya perkara
itu telah berakhir dan tidak ada lagi masalah, dengan kata lain, telah "selesai"
segalanya,
Ada suatu asas dimanapun di dunia peradilan, bahwa suatu putusan yang
sudah berkekuatan mutlak tidak bisa diu bah lagi, s) Bilamana suatu perkara yang
sudah berkekuatan mutlak, akan diajukan lagi ke muka pengadilan, maka tuntutan
jaksa dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang
berkekuatan mutlak itu_ Eksepsi tersebut didasarkan pada asas "ne bis in idem" 61
yang berarti tidak boleh te:Ijadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang
7' sama antara dua pihak yang sama pula_ -'
Pada Pasal 76 KOHP (Kitab Uildang-undang Hukum Pidana) dije!askan
dengan jelas, ringkas sebagai berikut:
1 _ Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak tidak bole!: dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi_ Yang dimaksud di sini dengan hakim negara Indonesia, ialah juga yang dalam negeri rajanya atau penduduk Indonesia berhak memerintah
'l Muhammad Salam Madkllr, Peradilan dalam Islam, diteJjemahkan oleh Imran, A M., cet. ke-4 ( Surabaya: Pedoman Ilmu, 1990), him_ 76,
5l Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP, cet. ke-1 (Jaka_rta: PT i\ksara Persada, 1987), him. 176.
5) il.sas ne bts In idem ber1aku pada Pasal 76 KUHP tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukurnan dan Gugurnya Hukuman.
7J Djoko Prakoso, Upaya Hukum., him. 116.
3
sendiri, demikian juga dinegeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan m<:makai ketentuan pidana sendiri.
2. Jika putusan itu ':lerasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalar.kan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal: a. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman. b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis diJalankannya, atau
mendapat ampun, atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lew at wa1.1:unya) 8 l
Dalam pasal ini diletakkan suatu dasar hukurn yang biasa disebut "Ne bis
in idem ", yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan
(peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakirn.
Adapun tujuan dari dasar ini ialah:
l. Jangan sampai pernerintah berulang-ulang rnembicarakan tentang peristiwa
yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang
rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap
pemerintalrnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi sebagai ketenangan hati janganlah
orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya
penuntutan kembali dalarn peristiwa yang telah diputus.
Be:rlakunya dasar "Ne bis in idem" itu digantungkan pada hal, bahwa
terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil
keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:
a. Penjatuhan hukurnan. Dalarn hal ini oleh hakirn diputuskan, bahwa terdakwa
terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.
·-·-··---
Bl Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4
b. l'embebasan dari tuntutan hukuman. Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa
peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup
1erang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa
ternyata tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-ja\vabkan atas
pe:rbuatannya itu.
c. Putusan bebas. Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa
yang dituduhkan kepadanya tidak cuk11p buk1inya.
Apabila sudah ada putusan yang semacam itu., orang tidak dapat dituntut
kedua kalinya terhadap peristiwa itu jug,a, tetapi tidak berarti bahwa vorris itu
ridak bisa diperbai.ki lagi. Peraturan banding,an oleh hakim yang lebih tinggi,
perampunan oleh Kepala Negara dan peninjauan kembali oleh hakim yang lebih
Hakim yang dimaksud dalam pasal ini (Pasal 76 KUHP) ialah baik hakim
di Indonesia (termasuk pula hakim adatnya), maupun hakim di negeri lain
meskipun hakim yang terakhir ini hanya terbatas sampai keputusan tentang:
l. Pembebasan atau pembebasan dari penuntutan hukuman.
2. Penjatuhan hukuman, sedang hukumannya itu sudah habis dijalarri, atau
mendapat ampun, atau hukuman itu telah gugur karena kedaluarsa (lewat
waktunya).10)
Sebagai hakim juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan,
dalam suatu perkara pidana yang sudah diputus dengan menyalahkan siterdak-wa
'l R. Susilo, KUHAP Serta Komentar -Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bog or: Fditea, 1971), hlm. 78.
"'Ibid., hlm. 78.
5
can menjatuhkan huk'Uman kepadanya, dimana putusannya sudah memperoleh
kekuatan huk'llm tetap, misalnya bisa terjadi bahwa kernudian diketemukan bukti-
bukti yang baru kernungkinan besar bahwa tertuduh dibebaskan atau dilepaskan
dan tuntutan hul'Ull, 11) rnaka Ne bis in idem terdapat pada Pasal 76 KUHP yang
menyatakan bahwa putusan yang telah berkek'Uatan hukurn tetap tidak bisa diubah
lagi dengan sesuatu apapun.
Pada dasarnya peninjauan kernbali sama-sama d!benarkan baik menurut
hukurn pidana Islam rnaupun hukurn pidana positif. Hanya bedanya, pen.ll\.iauan
kembali rnenurut hukurn pidana positif didasarkan atas adanya novum/keadaan
bam, ap<:bila dalarn berbagai putusan terdapat saling pertentangan, apabila
tcrdapat kekhilafan hakirn atau kekeliruan yang nyata dalarn putusan. 12)
Sedangkan peninjauan kernbali menurut prinsip hukurn Islam yaitu
bilarnana suatu putusan itu telah nyata-nyata bertentangan dengan Ntts al-Qur 'an,
Jfadis. ljma' Sajlabah atau Qaul yang 111uk;tamall. 13) Dengan adanya upaya hukurn
ini ada jaminan baik bagi terdakwa rnaupun rnasyarakat bahwa peradilan baik
menurut fakta dan hukurn adalah benar dan sejauh rnungkin seragam. Islam
sebagai agama yang kornprehensif dan integral diyakini rnerniliki konsep yang
jelas tentang adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak rnanusia. 14)
1l) Djoko Prakoso, Upaya Hukum., hlm. 177.
121 Pasal263 ayat (2) Kl.1HAP
l3) H. Rail;lan Ras)~d, Upaya Hulrum Terhadap Putusan Peradilan Agama, cet. ke-1 (Jal<arta: CV Pedoman Ilmu, 1989), hlm. 105.
14' Syeikh Syaukat Hussain, HakAsasi l!Janusia dalam Islam (Jakarta: Gema lnsani Press,
1999), hlm. 53-78.
6
Dalam hukum Islam telah dikenal tentang adanya peninjauan kembali
terhadap putusan pengadilan, 15) hal ini dapat dilihat dari tindakan para sahabat
dalam melaksanakan proses peradilan di zaman Nabi, diantaranya adalah apa yang
telah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi 1_'alib.
Diriwayatkan, bahwa pernah dihadapkan kepada Ali Din Abi 1_'alib suatu
kasus, lalu ia berkata:
1yi:; _;h r..Y=-! l.F fs. ;.,. : c::., ...?.-=>- ':l)1 , .. ~1 ~ ~J L;jj ~ ~~ ,.tii Jr.J 1_;;iJ I~IY:; ui l_r.i ~ ~ ~ ,~ ~ ..11 Jr.J :u\'§ J Jc .. ~ .}-?-\.9 C,.l:>. \.... ~ \~ J 'f':!"'lyj fli.. ~ JAJ ,~1
16)·~~\...._y,
Kejadian di atas menunjukkan:
Pertama: bahwa peradilan dan kekuasaan berada pada sam tangan, dan dengan
kalimat lain dapat dikatakan, bahwa kekuasaan petadilan dan kekuasaan
pemeriJJtahan tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Dan disimpulkan perkataan.
Ali, "kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau
kamu tidak menerima maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain
(bcrbuat sesuatu)".
Kedua: bahwa dimasa Nabi saw, telah pernah te!jadi peninjauan kembali terhadap
putusan hakim dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang te!jadi itu
menggambarkan adanya putusan dari tingkat pertama di hadapan pengadilan yang
l5) MuhiliiliTlad Salam Madkur,Peradilan., hlm. 77.
"'Ibid., him. 23.
7
lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian keputusan itu ada
k~mungkinan dibatalkan, atau dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru. '7J
Satu di antara prinsip hukum Islam adalah memperhatikan kemaslahatan
ma;1usia yang berarti hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari
hubungan dengan Pencipta, karena itu hukum Islam sangat menekankan
kemanusiaan181 dan hukum ditetapkan menurut kebutuhan masyarakat191adanya
p<::Dinjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam hukum Islam bisa
diperkuat dengan adanya surat Kholifah 'Umar bin Khaghab kepada Abu Musa
al-Asy' llT1 yang menyatakan sebagai berikut:
Kedua dasar inilah pegangan penyusun tentang adanya peninjauan ketnbali
dalam hukum pidana Islam. Sebab hukum Islam adalah sifatnya komprehensif
artinya melengkapi dari berbagai aspek htJl.:um.
"'Ibid., hlm. 23.
''' Fatthurrahman Djamil Fil.wfat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1993), hlm. 71. 191 Teungku Muhammad Hasbi ~s-~idaiqi, Fa/,."! a Keagungan Syari 'at Islam, cet. ke-2,
(Jaka,ta: Bulan Bintang. 1982), hlm. 15. 201 Al-Mawardj Abi al-ljasan 'Ali bin Mu\Jammad bin l;labib al-baerl al-bagdadl, Al
Ankiim es-Su~taniyyah (Kaira!Mesir: Mus)afa al-Bab1 ., hlm. 71.
8
R Pokok Masalah
Berdasarkan Jatar belakang di atas, dapat penyusun rnenyirnpulkan bahwa
pokok rnasalahnya adalah:
l. Kenapa ada peninjauan kernbali terhadap putusan pengadilan yang telah
rnernperoleh kekuatan hukurn tetap.
2. Bagaimanakah hukum pidana positif dan hukurn pidana Islam rnengatur
tentang peninjauan kernbali sebagai upaya hukurn.
C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan penelitian ini penyusun menyimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk rnengetahui kenapa ada peni:qjauan kernbali terhadap putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukurn tetap serta putusan yang bagaimana
yang bisa dirnintakan peninjauan kernbali.
2.. Untuk mengetahui bagaimana kedua huknm (hukum pidana Islam dan hukum
pidana positif) rnengatur tentang peninjauan kernbali sebagai upaya hukurn.
Sedangkan kegunaannya bisa disimpulkan sebagai berikut:
Sebagai surnbangan pernikiran dalam rangka rnencari kedudukan upaya
hukum pcninjauan kcmbali mcnurut hukum pidana lMlam dan hukum pidana
positif serta rnenc.>ri akar masalah terhadap adanya peninjauan kernbali
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sernoga pen::litian ini rnendapat sarnbutan yang baik atas rencana
pernbaharuan hukum pidana positif dengan memasukkan hukum pidana Islam
serta menambah peraturan tentang upaya hnkum peninjauan kernbali sebagai
9
upaya hukum serta upaya hul'Um tersebut bisa digunakan sebagai tempat
mencari keadilan.
D. Telaah Pustaka
Sejauh dari pengamatan penyusun terhadap kepustakaan (kitab-kitab,
buku, jumal maupun yang pembahasan yang berbentuk karya ilmiah), belum ada
yang membahas secara detail tentang judul dan pokok masalah secara khusus.
Pembahasan terhadap peninjauan kembali sebagai upaya hulmm menurut huk-um
pidana Islam dan hulmm pidana positif adalah merupakan hal yang baru.
Adapun karya-kaya yang telah membahas tentang penrnJaUan kembali
adalah sebagai berikut:
Hak Terdak:wa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum,
karya Mangasa Sidabutar. Dari karya ini penyusun menyimpuikan bahwa upaya
Imkum peninjauan kembali sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan. :tadi, calmpan pengertian upaya hukum peninjauan
kembali itu menunjukkan pada adanya: obyek upaya hukum yaitu putusan
pengadilan, pemohon upaya hukum yaitu terdakwa, terpidana, penuntut umum,
.Tenis upaya hukurn yaitu berupa peninjauan kembali.
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Karya. M. Yahya
Harahap menerangkan bahwa peninjauan kembali adalah merupakan upaya
huku:n luar biasa sifatnya dan hanya bisa ditempuh satu kali. hal ini penyusun
tidak kpas dari teori yang ada dalam KUHAP itu sendiri.
Upaya Hukum Yang Diatur dalam KUHAP. karya Djoko Prakoso., yang
menyatakan tentang berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor l Tahun
10
1985 tentang wewenang peninjauan kembali putusau pengadilan dengan
sendirinya melegakan semua pihak baik bagi masyarakat yang mendambakan
1egaknya hukum itu sendiri, merupakan suatu peraturan yang sesuai dengan cita
cita luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam dasar-dasar pancasila juga dalam
und3Ilg-undang dasar 1945. yang akan memungkinkan tegaknya hak asasi
man~sia berdasarkan harkat dan martabatnya. Adapun yang dimaksud dengan
peninjauan kembali, dalam suatu putusan adalah merupakan upaya hukum luar
biasa, dalam pengertian ia/mereka hanya dapat dilakukan dalam putusan yang
telah memperoleh ke1:uatan huk'UIIl tetap. Adapun maksud dari ad3Ilya upaya
hukum itu sendiri pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang
dibuat oleh instansi yang sebelmunya, untuk kesatuan dalam peradilan. 21)
Al-Qada-ji al-Isliim Karya .Muhammad Salam Madkur. Alih bahasa oleh
lrrrron A. M. Yang menyatakan tidak ada larangan adanya peninjauan kembali
terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini kemungkinan yang akan terjadi
seteleh aclanya peninjauan kembali, putusan tersebut akan mengalami seperti
adanya pembetulan, penguatan, pembatalan.
Al-Ahkiim as-Sul[aniyyah karya Abi al-Fj:asan 'Ali bin Mul;lammad bin
I-_Iahib ai-Ba~r1 al-Bagdadl al-Mawardi" dalam buku ini diterangkan bahwa agar
jangan sampai terhalang untuk meninjau kembali suatu putusan yang telah
dijatuhkan oleh hakim. Kalan dirasa putusan hakim tersebut belum memenuhi
rasa keadilan.
"l Djoko Prakoso, Upaya Hukum., hlm. 252
11
Inilah sebagian telaah pustaka yang penyusun temui semoga dengan telaah
pustaka ini bisa menunjang suksesnya dalam penelirian.
E. Kerangka Teoretik
Berdasarkan hukum pidana positif. maka penga,juan untuk permohonan
peninjauan kembali harus memenuhi syarat fonnil dan syarat materiil
sebagaimana ditentukan oleh KLJHAP. Syarat fonnil dan syarat materiil adalah
me:mpakan syarat dasar untuk diterimanya permohonan peni'ljauan kembali di
Pc;ngadilan Negeri. Adapun syarat fonnil, penyusun akan menguraikan sebagai
beri1:ut:
1. Adanya putusan yang Ielah berkeb.:uatan hukum tetap.
2. Putusan tersebut memuat pemidanaan, arrinya bukan putusan bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya,
diajukan kepada panitera yang memu1llS perkara tersebut dalam tingkat
pertama. 22)
3. Terpidana atau ahli warisnya belum pemah mengajukan permohonan
peninjauan kembali. 23)
Jika yang mengajukan penmJauan kembali adalah ahli warisnya maka
hams dapat membuktikan bahwa yang mengajukan tersebut adalah ahli waris
tcrpidana. Sebaiknya hal ini dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri.
Sebelum mengajukan peninjauan kembali, ahli waris tetlebih dahulu mengajukan
permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh
peneta,pan Peugadilan Negeri.
"J Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 26-1 ayat (!) KUHAP.
'3J Pasal 268 ayat (3) KlJHAP
15
kckurangtepatan dalam putusan hukum. Hal itu karena hakim juga merupakan
manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan sebagaimana
manusia lain pada umumnya.
Dalam pemecahan permasalahan ini terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dal;:un menempuh upaya hukum peninjauan kembali bahwa obyek
upaya hukum peninjauan kembali ini adalah metode mencari keadilan dan
kebcnaran melalui lembaga peninjauan kembali di Indonesia.
Pt:rlu kita pahami bahwa peninjauan kembali dalam hukum pidana positif
belum tentu sumbernya bukan dari huk"l.un pidana Islam (huk'Ulll. Islam) atau
bahkan di luar hukum pidana Islam (hukum Islam) itu sendiri. Inilah asumsi dasar
yaEg hams kita pahami. Dari hal tersebut dapat dipahami bahvva upaya hukum
peninjauan kembali di suatu Negara bisa jadi merupakan pengejawantahan dari
hnkum Islam, bila hal tersebut sesuai dengan ciri, karekteristik tnaupun maksud
serta tujuan hukum pidana Islam yaitu mertciptakan ken:taslahatan urtiat, dan
peninjauan kembali diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia yang
mengajukan perkaranya., termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan
mayoritas warga negara Indonesia.
Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka bisa
dik;:takan bahwa notabene para pihak yang berperkara di semua jenis lembaga
peradilan ditingkat peninjauan kembali adalah beragama Islam, segala
permasalahan yang teljadi dalam menerapkan suatu hukum bagi umat, termasuk
di dalamnya permasalahan di seputar peninjauan kembali, merupakan
permaslahan pula di sekitar praktisi hukum Islam mengingat obyek telaah hukum
16
Islam adalah hukum yang dimaksudkan untuk diterapkan bagi umat Islam. Dan
untuk mencari suatu solusi dari suatu permasalahan, cari pandang yang radikal,
komprehensif tentang intifsubstansi permasalahan menjadi suatu keniscayaan.
Oleh sebab itu didasarkan pada sebuah pemikiran adalah merupakan kewajiban
bagi kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Islam, walaupun pengertian
hukum disini tidak harus diartikan dengan hukum yang tekstual saja, namun lebih
luas dari itu adalah bahwa sesuai dengan jiwa Maqasid asy-Syaii'ah dan hukum
pidana yang bagaimanapun bentuknya hendaknya mampu menimbulkan
kemaslahatan dan meniadakan kemafsadatan.
Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan iiwa peradilan "Derni Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan begitu juga dengan segala campur tangan di
]uar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam
undang-undang yang te!ah ditentukan.31)
Memaharni upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam
dan hukum pidana positif membutuhkan pernahaman tentang maksud dan tujuan
diadakannya lembaga peninjauan kembali, serta fenomena yang teljadi. Hal
;ersebut sangat urgen karena untuk memperoleh suatu pandangan yang
komprehensif diperlukan pemahaman tentang hakekat sesuatu tersebut, dan unsur-
unsur yang mempengaruhinya. Sehingga maksud dan tujuan diadakannya upaya
hukum peninjauan kembali tiada lain adalah untuk mendapatkan nilai keadilan
dan kebenaran semaksimal mungkin di Jingkungan peradilan.
311 Pasal 4 1JU RJ No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
17
Berbicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah
merupakan salah satu wewenang lembaga peradilan khususnya pada Mahkarnah
Agung Republik lndonesia dalam hukum pidana positif dan wewenang Qfldi
Qudah dalam hukum Islam (hukum pidana Islam), maka setidaknya berkaitan
decngan tiga faktor yang mempengaruhi pertama, ketentuan hukum yang bersifat
formal. Kedua, aparat penegak hukum. Ketiga, para pihak yang berperkara,
termasuk di dalamnya para penasehat hukum.
Adapun ketiga faktor tesebut perlu dicari dari masing-masing faktor apa
saia yang menjadi akar masalah yang muncul sehingga menimbulkan masalah atas
m:mculnya permintaan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh
ten.iakwa, kem•.1dian dicarikan alternatif solusinya yang dirasa tepat.
F. Metode Penelitian
Pada dasarnya segala penelitian selalu dihadapkan dengan rnasalah yang
menuntut suatu jawaban. Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat
mcmbutuhkan suatu metode untuk memecahkan suatu pemasalahan, rnaka
penyusun akan bernsaha untuk memecahkan permaslahan yang ada dalarn pokok
masalah. Sebab, dalam pemilihan metode juga mernpengaruhi suatu hasil yang
ideal sebagaimana yang kita harapkan dari awal pertama memulai penelitian.
18
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
L Jenis Penelitian.
Jenis penelitian ini bersifat literer, maka peneliti menggunakan studi
)(epustakaan, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah bul-u, artikel dan literatur
lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
" Sifat Penelitian.
Penelitian nu bersifat deskriptif-komfaratif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mernperoleh gambaran yang jelas mengenai kedudukan
peninjauan kembali sebagai upaya hukum serta berusaha mencari akar masalah
tcrjadinya peninjauankernbali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kemudian membandingkan "peninjauan kembali sebagai upaya
hukum menurut hukum pidana Islam dan hukurn pidana positif' apakah sudah
~epat posisinya dalarn rnenernpuh ketertiban hukurn serta rnencerrnati di antara
kcdua hukurn te1-sebut mana yang lebih rnernelihara hak-hak asasi manusia dalarn
menuju keadilan.
3. Teknik Pengumpulan Data.
Merujuk dari jeni~ penelitian yang berbentuk kepustakaan (library
research), rnaka penyusun rnenelaah terhadap bahan-bahan pustaka, baik yang
berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder.
4. Pendekatan.
Penelitian ini rnenggunakan pendekatan yuridis dan norrnatif, perrdekatan
yuridis yaitu dengan rnelihat aspek ketentuan hukurn upaya hukum peninjauan
19
kembali yang tercantum dalam KlJHAP, mengingat bila membicarakan
p·~ninjauan kembali tidak bisa lepas dari aturan yang tertuang dalam peraturan
perundangan. Dari ketentuan huk-um yang ada berusaha dianalisa implikasinya
serta kemungkinan untuk direkontruksi dan diperbaiki bila dipandang muatan dari
peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi.
8e\ain itu digunakan juga metode berpikir secara kritis mendalam dan radikal
sebagaimana ciri dari penulisan skripsi ini untuk menganalisa ketentuan hukum
yang ada, serta penomena yang ada di seputar peninjauankembali. Dengan
demikian akan diketahui apakah ketentuan huk'UID tersebut sudah dipandang logis,
rasional serta mengakomodasi perkembangan yang ada atau belum, selain ini
digunal<an untuk menilai dan menguji hasil penyelesaian dari permasalahan yang
ctitawarkan oleh pendekatan yuridis, begitu juga dengan pendekatan normatif
dertgan cara mencari dalil-dalil yang berkenaan dengan peninjauan kembali
~ebagai upaya hukum bahwa dalam hukum pidana Islam telah diatur sedemikian
rupa dengan berbagai pokok masalah yang timbuL Hal ini tidak lepas dmi
perinsip-perinsip hukum Isla!TI dan kaidah-kaidah fikih.
5. Analisa Data.
Data yang telah terkumpul kemudian diana lisa dengan
ml';!lginterpretasikan data, kemudian dijabarkan dengan susunan kata-kata.
Analisa dilakukan dengan cara berpikir sebagai berik-ut:
a. Deduktif: yaitu menganalisis terhadap data yang bersipat umum untuk dibawa
k~:pada kesimpulan yang lebih khusus sehingga dalam menganalisis bisa di
20
dapat di antara kedua hukum tersebut mana yang lebih relevan dan efektif
untuk diberlakukan di Indonesia pada dewasa ini.
b. Komparatif: menganalisa data dengan cara membandingkan dua data yang
telah dipa;:mkan, kemudian untuk menemukan kekurangan dan kelebihan dari
kedua huk<JID tersebut. Maka kedua obyek upaya hukum tersebut akan
dibandingkan diantara keduanya mana yang lebih memelihara harkat dan
martabat manusia. Hal ini dicantumkan dalam bab ke-4 nanti.
G. Sistematika Pembahasan
Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, skripsi ini menggunakan
sistematika sebagai berikut:
Bab pertama penyusun menempatkan pendahuluan yang mencakup
rentang ruang lingkup permasalahan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, te!aah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Selanjutnya di dalam bab kedua penyusun menguraikan tentang
peainjauan kembali berdasarkan KllHAP, kemudian akan dibahas lebih rinci
mulai dari sejarah berlakunya upaya hukum peninjauan kembali dalam tatanan
hukum pidana positif, alasan-alasan yang patut untuk dia,jukan sebagai dasar
uatuk pennohonan peninjauan kembali, maka dalam hal ini penyusun akan
::r-.embahas lebih detail beberapa alasan yang berkualitas untuk permintaan
1)eninjauan kembali sebagai alasan yang patut diajukan kepada Mahkamah Agung
serta syarat-syarat formil dan syarat materiil yang harus diperhatikan sebelum
permohonan peninjauan kembali, lebih dari itu pembahasan akan sampai pada
putusan kembali.
21
Pada bab ketiga pembahasan tentang peninjauan kembali dalam hul'Um
pidana Islam hal ini penyusun mengutarakan dalil-dalil yang relevan dan dianggap
berkenaan dengan pokok permasalahan, begitu juga dengan tatacara mengambil
putusan dalam hukum pidana Islam dan bagaimana hukum pidana Islam mengatur
tentang hak-hak terdakwa dalam mendapatkan keadilan. Karena hak-hak yang
telah ditetapkan syar1' at itu tidak dapat berubah meski dengan adanya perubahan
pemerintahan.
Bab keempat analisis keadaan baru sebagai syarat peugajuan peninjaun
kem.bali, maka dalam bab ini akan diuraikan dua sisi alasan yang berbeda dalam
mencmpuh upaya hukum. Kemudian dianalisa dari kedua upaya hukum ini yang
sa<lla-sama bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang
menjadi korban maupun si pelangggar hukum.
Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, maka
disini akan dimuat kesimpulan sebagai temuan akhir pada masa penelitian yang
peayusun lakukan. Begitu juga saran-saran akan dimuat kurangnya aturan hukum
yang mengatur tentang peninjauan kembali.
A. Kesimpulan
BABY
PENUTUP
Adapun kesimpulan akhir dari penyusunan skripsi, penyusun mengambil
kesimpulan dari pokok masalah. Y aitu:
1. Adanya peninjauan kembali dalam hukum pi dana positif didasarkan atas:
a. Novum I keadaan baru.
b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan.
c. Adanya kekhi1afan hakim atau kekeliruan secara nyata dalam putusan.
Sedangkan menurut hukum pidana Islam disebabkan putusan yang dijatuhkan
hakim merupakan putusan yang diperselisihkan, maka terpidana bo1eh
mengajukan peninjauan kembali kepada Qii.di al-Qii.da.h
2. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana positif dan hukum pidana
!slam adalah:
a. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana postif adalah undang
undang No. 8 Tahun 1981 (KUR'\P) dimuat pada Pasal 263 atas
dasar:memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
b. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam adalah:
1. Na.,~-m;syang qa! 'I da!iila.h-nya.
2. Na.s-na,,yang qat 'I .s·ubut-nya.
92
93
B. Saran-saran
l. i3ahwa pengaturan pengajuan peninjauan kembali sebaiknya jangan dibatasi
oleh terpidana atau ahli warisnya, hal ini sangat bertentangan dengan ilmu
hukum, sebab yang dipelihara hukum pi dana adalah demi kepentingan umum.
Maka sebaiknya di dalam perundang-undangan kita sekarang hak jaksa dalam
pengajuan peninjauan kembali harus dicantumin secara jelas.
2. Bahwa pengaturan ganti rugi setelah peninjauan kembali sama sekali Jepas
dari peraturan hukum acara kita sekarang, kelak kiranya hams dibuat
peraturannya baik ganti rug1 bagi terpidana atau bagi pihak korban yang
merasa dirugikan.
DAFTAR FUSTAKA
A. AI-Qur'an
Al-Qur'an al-Karim Departemen Agama Repulik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, edisi revisi, Surabaya: Mahkota Surabaya 1989.
B. Hadis
Imam Abiy 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, S?fifh al-Bukhiiriy, Mesir: Dar al-Fikr, tt.
Mawardiy al, Abiy a1 Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Ba.sriy al-Bagdadiy, a/-Ahkiim al-Sqltaniyah, Kairo I Mesir: Musthafa al-Baaby wa Auladihi, 1996 M/1386 H.
Turmuziy at, Abi '!sa Muhammad Ibn '!sa Ibn Surah, Al-Jami' al-S?fi.ih Sun an atTUl7lluzl Kitiibul hudiid, Beimt Libanon: JJar a1-Kutub al-llrniyah:, tt.
C. Fikih I Usul Fikih
Imam Jalaluddin Abdurrahrnan bin Abi bakr As-Suyuthi, Ai Asybiihu wan N?Zak, Semarang: T oha Putra, tt.
Madkur, Salam, Muhammad,AI-Q.ada'ujl ai-ls/am, Kairo: Dar al-Najldah, tt.
Rusyd, lbnu, Bidayatul Mujtaliidwa Nihiiyatul JWuqtasid, Jeddah: AJ-Harmaiyni, tt.
Fatthurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 1993.
Khallaf, Wahab, Abdul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, penerjernah oleh Noer Iskandar al-Bansany, Tolchah Mansoer, cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Ma.'1massani, Sobhi, Fi/safat Hukum dalam Islam, alih bahasa oleh Ahmad Sujono, S.H., cet. Ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
94
95
D. Buku-buku lain
Abdoerroef,Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Audah, Abdulkadir, Islam dan Perundang-undangan, cet. Ke-4, .Jakarta: C.V. Mulya Jakarta, 1966.
Arto, A. Mukti, Mencari Keadi/an, cet. Ke-1, Y ogyakarta: Pustaka Pel ajar, 2001.
Adji, Seno, Oernar, H., Herziening Gantt Rugi Suap Perkembangan Delik, cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
Ahmad Syahibuddin, Keyakinan Hakim da/am Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hkum Acara Islam, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1983.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Fi/safat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Dep. Keh. Rl., Penerapan Hukum Ke IX Tentang Upayan Hulwm Pidana, edisi ke 1985, Jakarta: Dep Keh, R1., 1985.
Dirjdosisworo, Soejono, Filsafat Peradi/an Pidana dan Perbandingan Hukum, Bandung: CV.Armico, 1984.
Gautama, lndarto, Aneka Masa/ah dalam Peraktek Pembaharuan Hukum di Indonesia, ttp: tnp, tt.
Harahap, yahya, Muhammad, Pembehasan Pennasalahan dan Penerapan Kuhap, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
---j'erlawanan Terhadap Eksekusi, Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
----Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Y ogyakarta: Liberty,1988.
Hamzah, Andi, Hukun, Acara Pidana Indonesia, edisi revisi cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Hendra, Winarta, Frans, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
96
Eanafi, A., Asas-asa Huk:um Pidana Islam, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
Hulam, Taufiqul, Reaktua/isasi Alat Bukti Tes DNA Persfektif Hukum Islam dan Nasional, cet. Ke-1, Yogyakarta: Uil Press dan Unilak Press, 2002.
Hussain, Syaukat, Syeikh, Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Gema lnsani Press, 1999.
I do, Rahman, Abdur, Tindak Pidana Dalam Syari 'at Islam. cet. Ke-1, Jakarta: PI Rineka Cipta, 1992.
KUHAP, UU No.l4 Tahun 70 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Lubis, Suhrawardi, K., Etika Propesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Marpaung, Leden, Pen1musan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Noel. J. Coulson, Konflik Dalam Yurisprudensi, penerjemah H. Fuad, MA., cet. Ke-1, Yogyakarta: Navila, 2001.
Projodikmo, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.
-- Hukum Acara Pi dana Di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
Prakoso, Djoko, Upaya Hukum Yang Diatur Dalam Undang-Undang, Jakarta: PI aksara Persada lndonesia, 1986.
R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentamya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1971.
----Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty,1988.
--Hukum Pembuktian, cet.ke-3 Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
Rasyid, H. Raihan, Upaya Hukum Terhadapa Putusan Pengadilan Agama cet. Ke-1, Jakarta: CV Pedoman llmu Jaya, 1989.
Rahman, Fathur, Hadits-Hadits Tentm1g Peradilan Agama, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
97
Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari 'at Islam dalam Konteks Modemitas, cet. Ke-1, Ban dung: Asy-Syamil & Grafika, 2000.
J).s-.Siddiqy, _Hasbi, T.M. TPeradilan & Hukum Acara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2001
----Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
--J<akta Keagungan Syari 'at Islam, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta: Gema lnsani Press, 1999.
Yahya, Muktar dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam. Jakarta: Al-Ma 'arif, 1993.
Riyanto, Sigid, Institusi Sosial dan Pengakan Hukum Pidana: Mimbar Hukum Pembangunan Hukum Indonesia. No. 23/XI/ 95, Yogyakarta: Fak:ultas Huk:um UGM, 1995.
Sidabutar, Mangasa, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, cet. Ke-1, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1999.
Syah, Multammad, Ismail, dkk, Fi/safat Hukwn Islam. Jakarta: Bumi l-J::sara, 1987.
Waluyo, Bambang, Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Winarta, Hendra, Frans, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Be/as Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
Yunus, H. Mummad, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990 M /1411 H
Zultdi Ahmad dan Ali, Atabih, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, cet. Ke-3, Y ogyakarta: Y ayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, I 998.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
TERJEMAHAN
WoiBAB ! 1 ' I
No.Fot 16
Hlm \ Terjemahan 6 I Aku akan putuskan di anta_r_a--:k_a_m_u_,--;k-e_m_u_d""ia-n~'
. I
I kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak
j mau menerimanya, maka aku cegah sebagian 1 kamu dari sebagian yang Jain (berbuat sesuatu), I sampai kamu menghadap (sendiri) kepada [ Rasulullah saw agar ia memutus diantara kamu. \ lalu setelah ali memutuskan hukum di antara [ mereka itu, maka mereka menolak dan tidak 11 mau menerima keputusanya. Dan pergilah , mereka mengahadap rasulullah saw pada
I
I musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan
i , berceriotah mereka kepada beliau tetntang apa I I yang terjadi. Kemudian Nabi saw
Ill I membenarkan keputusan Ali dan Beliau
I bersabda: itulah apa yang telah diputuskan di
~---L~~+---~---+--~-4~~a~n~ta=r=a~k=a=m=u~.~~--~~~~----~~~ 2 1 I 20 7 I Dan janganlah sekali-kali menghalangi
l l i ! 3 l I 25 13
l
I ' j i
\ I ' ! 4 I
I 26 13 i I
I I i I ,i
i
I J I I 5 I 1 27
. 13
! i
1 kepadamu suatu putusan yang telah engkau
1 jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau i kembali, lalu engkau memperoleh petuntuk [ agar engkau kembali kepada kebenaran, karena \ sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, ! dan kembali kepada kebenaran adalah lebih i baih daripada terus bercre\imancr dalam '
b b
i kebatilan. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan kej i, kemungkar, dan permusuhall Dia memberi pengajaran kepada gara kamu dapat mengambil pelajaran. Sesunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak mnenmanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia suapya kamu menetapkan dengan adil. Sesuangguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Malia Melihat.
I Tolaklah hukuman dengan adanya unsur i syubhat dari kaum muslimin selagi kamu
II
I I
I
6 I I I
29
I I ' I I
7 III 2
8 III 5
14
48
48
I mampu, maka jikalau engkau tidak mampu , sunyikanlah (hindarkanlah). Bahwasanya Imam
dalam memberikan hukuman lebih salah dalam hal memaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
\ kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) 1
1 apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah ' '1' Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. I 1
Dan janganlah sekali-kali menghalan~
II kepadamu suatu putusan yang telah engkau 1 Jatuhkan han 1tu, kemudmn engkau tmjau 1
kembali, lalu engkau memperoleh petuntuk j
I agar engkau kembali kepada kebenaran, karena
1
sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, J
dan kembali kepada kebenaran adalah lebih 1
baih daripada terus bergelimang dalam i kebatilan. ! Hai orang-orang yang beriman, hendaklah
I kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Jangalah sekai-kali kebencianmu terhadap
I sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak I berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil
I itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
I kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha \
~~=-~--~---+--~--~~,M~e~n2ge~Th~h~u~i~a~p~a~y~a=n2g~k=am~u~k~e~fj~a=k=an=·~--~~~ \ 9 I III 7 49 1' Aku akan putuskan di antara kamu, kemudian I
II
1
\ kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) '
I maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak
1 mau menerimanya, maka aku cegah sebagian !! I kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu ), . sampa1 kamu menghadap (sendiri) kepada -~ I rasulullah saw agar ia memutus diantara kamu.
Lalu setelah ali memutuskan hukum di anThra 1 1· mereka itu, maka mereka menolak dan tidak
I, \ mau menenma keputusanya. Dan pergilah
mereka mengahadap rasulullah saw pada I musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan . berceriotah mereka kepada beliau tetntang apa
I, yang tefjadi. Kemudian Nabi saw
membenarkan keputusan ali dan beliau J ! bersabda: itulah apa yang telah diputuskan di
I antara kamu. \10 III )' 12 II· 51 1 Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan L_-L ____ L_ ______ L_ __ ~i~k~a~m~u~k~h=al~if:~a~h~(pe~In~gma=s~~~d=i~m~u=k=a~b~u,m,~i,~m~a=k=a~
III
I i perilah keputusan (perkara) di ana tara man usia
I I dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu
I I dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang
I I yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab
I j yang berat, karena mereka melupakan hari , perhitungan. iJ~~~r=n~--~1~3---+:
1.--5~1--~D~an~h~e~nd~a~k~lah~7k_am __ u_m __ em __ u_tu_s_a~ka_n __ p-er~k--a-ra~m~·
, antara mereka menurut apa yang yang I diturunkan Allah.
12 III 14 52 I Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat
1
ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. 1 Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu
I salah, maka dia memperoleh satu pahala. Mendirikan peradilan adalah suatu yang di fardukan yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
~~~~~--~~--~~~~~~~~~----~77------~~~~~ 13 III 15 52 , Bahwa di masa Nabi saw telah dikenal
I
l
I I "4 lll
IIi_· I
115 III
I I
I I
I
18 54
20 55
I' peninjauankembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan dan hal itu secara praktis
1 dilakukannya, karena apa yang terjadi itu
I menggambarakan semacam adanya keputusan
, dari tingkat pertama dihadapan tingkat yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian putusan itu ada kemungkinan akan diganti dengan keputusan yang baru, atau dibatalkan, atau dikuatkan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. Sesungguhnya memutuskan pcrkara adalah fardu yang dikokohkan dan Sunnah yang harus diikuti, maka berusahalah dan banyak mengingat, lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu ( suatu perkara ), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sarna ratakanlah manusia (pihak-pihak) yang berperkara dalam majlismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidakakan I mengaharapkan penyelewenganmu, dan orang 1
yang lemah tidak sampai putus asa 1
1 mendambakan keadilanmu. I
IV
i\6 ' Ill 22 55 \ Tolaklah hukuman dengan adanya unsur I
I syubhat dari kaum muslimin selagi kamu mampu, maka jikalau engkau tidak mampu \
I' sunyikanlah (hindarkanlah). Bahwasanya Imam \
dalam memberikan hukuman lebih salah dalam 1
1 hal memaafkan daripada salah dalam I ' memberikan hukuman. !
17 III 25 ' Sesungguhnya para ulama sepakat , berpendapat,"seorang hakim menghukum harus \ dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam 1
menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada 1
. beberapa orang saksi memberikan keterangan ! . I yang bertentangan dengan pengetahuan \
.I
, (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh 1
I menghukum dengan dasar bukti tersebut. [
I . Bahwasanya menetapkan hukum dengan ilmu i h
1_8
-~--==---+---:-::-----1---::--:---t-/-::d=al"'a"'m"--p"-e"-'n:""g<=a:;;;k-'--ua:.::nc...s::.;ucom""p"'a""h':-d"'a""n:..:m=en=;g"ci:.::n"-gk"'a'-"n:::'·ne<y-"a:---1. I , 1 III 30 58 1 Sesungguhnya memutuskan perkara adalah 1
1 I fardu yang d1kokohkan dan Sunnah yang hams [ I I diikuti, maka berusahalah dan banyak !
1 mengingat, lalu fahamilah apabila diajukan I i kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah [ ' apabila telah jelas (kedudukannya), karena [
sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal 1
keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sarna )
I ratakanlah manusia (pihak-pihak) yang I
I berperkara dalam majlismu, dalam / I pandanganmu dan dalam keputusanmu, !
'I sehingga orang yang berpangkat tidakakan I mengaharapkan penyelewenganmu, dan orang 1
I yang lemah tidak sampai putus asa I , mendambakan keadilanmu. I
I 191 m
i 20 I m ! 21 I III
34 59 I Allah tidak menghendaki untuk menjadikan / \ sesuatu kesempitan bagimu. I
35 59
' 37 60 I
' I I I l
22 I lii 38 60
' 23 mj 40 I 60 I \
I I I
1 Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan i I untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. I I Bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu , . I I yang berlawanan dengan yang lah1r, sedang ' . sumpah dilakukan untuk mempertahankan I
hukum asal. , Nabi saw bersabda dalam khutbahnya,"bukti 1
atas penggugat dan sumpah atas tergugat. Apabila berkumpul dua perkara yang satu dan tiada menyalahi maksudnya, maka yang didahulukan salah satu dari keduanya adalah yang terakhir.
v
: 24 I III I 43 i 61 Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, i I 1 melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. L i .
1
21 46 63 Dari 'Umar bin 'as bahwanya mendengar ia ' I akan Rasulullah saw bersabda, "apabila seorang
I I hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia
l I I memperoleh dua pahala. Dan apabila dia
i ' berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia I memperoleh satu pahala. Mendirikan peradilan I adalah suatu yang di fardukan yang dikokohkan I
i 1 dan sunnah yang hams diikuti.
I 26 III 50 i 64 Dan utuskanlah di antara rnereka demmn a a · p 1 hd' k All h
P I L-' I vangte a tturun an a. : 27 I III I 51
I 64 j Sesungguhnya Karni telah menurunkan Kitab
I 1 kepadarnu dengan mernbawa kebenaran,
1 suapaya kamu mengadili antara manusia 1 dengan apa yang telah Allah wahyukan
' I i kepadamu, dan janganlah kamu rnenjadi
i I I I penantang (orang yang tidak bersalah), untuk (
I mernbela) oram>:-orang vang berkhianat.
I 78 III
I
52 64 Maka demi Tuhanrnu, rnereka (pada [- hakikatnya) tidak beriman hingga mereka I i menjadikan kamu hakim dalam perkara yang I I i kamu perselisihkan, kemudian mereka tidak ! I
I I merasa keberatan dalam hati mereka terhadap
I putusan yang kamu berikan, dan mereka rnenerima dengan sepenuhnya.
[29 III 53 65 Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah 1
i I dan Rasul (Nya), dan ulil 'arnri di antara kamu, I I kemudian j ika karnu berlainan pendapat tentang I
I sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah I
I I · dan Rasul (Qur'an dan Sunnah), jika kamu
I benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demik:ian itu lebih utarna I
· (bagimu) dan lebih baik akibatnya. I
i3o IV 27 81 Dan janganlah sekali-kali menghalangi
i kepadamu suatu putusan yang telah engkau
I I jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau I I kembali, lalu engkau mernperoleh petuntuk I I agar engkau kern bali kepada kebenaran, karena I I I sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan,
I dan kernbali kepada kebenaran adalah Jebih
I I baih daripada terns bergelirnang dalam I kebatilan.
31 IV 29 81 I Aku akan putuskan eli antara kamu, kemudian
I I kalau kamu telah menerima (keputusanku itu)
maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak
VI
I mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu),
I
I sampa1 kamu menghadap (sendiri) kepada
l rasulullah saw agar ia memutus diantara kamu.
I Lalu setelah ali memutuskan hukum di antara
I mereka itu, maka mereka menolak dan tidak I I , mau menerima keputusanya. Dan pergilah
I
I
mereka mengahadap rasulullah saw pada musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan berceriotah mereka kepada beliau tentang apa yang terjadi. Kemudian nabi saw membenarkan keputusan ali dan beliau bersabda: itulah apa
i yang telah diputuskan di antara kamu. 32 I IV
I ,,
I 83 I Allah tidak membebani seseorang melainkan I jj
I sesuai dengan kesanggupannya. I
33 I IV 34 I 83 Allah tidak menghendaki untuk menjadikan I sesuatu kesempitan bagimu. I
34
I IV
I 35 84 I Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu I I menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika
I I I
diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan i I kamu dan jika kamu menayakan di waktu al-
I I
! Qur' an itu sedang di turunkan, niscaya akan
I I diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu I
I tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun i i Lagi Maha Penyantun. h's '
I IV I 38 86 Dan janganlah sekali-kali kebencianmu , I I terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk j I I ! tidak berlak_u adil. Berlaku adillah, karena adil i I [Jtu lebth dekat kepada takwa.
VII
LEDEN MARPAUNG
Penulis telah bertugas dikejaksaan sejak Tahun 1959, setelah menamatkan pendidikan SMKA Negeri Medan, kemudian mendapat kesempatan tugas belajar di AHM!PTIIM dan menyelesaikan PTHM pada tahun 1967. penulis berkesempatan mengikuti SESPA dan Analisa kejaksaan.
Sejak tahun 1972 telah mengemban tugas sebagai kepala Kejaksaan Negeri, kemudian mengemban tugas diberbagai kejaksaan Tinggi Negeri dan di Kejaksaan Agung, yang menangani tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tugas lain yang pernah diemban adalah mewakili Kejaksaan Agung pada KOPKAMTIB dan BAKORKAMLA, pada tahun 1995, penulis telah berpangkat pembina utama Jaksa ( IV/e). saat ini penulis menjadi ahli peneliti bidang hukum pi dana mula terbit dan atas karya-karyanya hingga tahun 1999, telah dianugerahi Doktor bidang Filsafat oleh Amerika Global University (Fort Myers FloridaUSA)
Buku-buku karya penulis sebagai berikut:
I. Unsur-unsur Perbuatan yang dapat di Hukum(Delik), Sinar Grafika, 1991. 2. Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia, Jakarta, 1991. 3. Tindak Pidan Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Bagian Pertama, Sinar
Garafika, 1992. 4. Tindak Pidana Korupsi, Masalah Dan Pemecahannya, Bagian Kedua, Sinar
Grafika, 1992. 5. Prosese Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama, Sinar Grafika, 1992. 6. Tindak Pidana Korupsi, Masalah Dan Pemecahannya, Bagian Kedua, Sinar
Grafika, 1992. 7. Prosese Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua, Sinar Grafika,
1992.Tindak Pidana Wilayah Perairan( Laut) Indonesia, Sinar Grafika, 1993. 8. Kejahatan Terhadap Perbankan, Erlangga, Jakarta, 1993. 9. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinara Grafika,
1994. 10. Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, 1994. 11. Tindak Pidana Terhadap Rutan Dan Satwa, Erlangga, 1994. 12. Tindak Pidana Terhadap Haki, Sinar Grafika, Sinar Garfika, 1995. 13. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika,
1996. 14. Tindak Pidana Terhadap Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, Sinar
Grafika, 1996.
XI