Salatiga cak lkpj_ata_2014_mardi

CATATAN AKADEMIS TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ) WALIKOTA SALATIGA AKHIR TAHUN

ANGGARAN 2014

Oleh :

SUMARDI

UNS SURAKARTA

SURAKARTA

2015

1

PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA SALATIGA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

A. UMUM DAN PERISTILAHAN

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD atau disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa

informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1

(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

2. LKPJ dapat pula dipandang sebagai “public responsibility”

dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala

Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan

mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan

demokratis.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dalam Pasal 16,

menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran

tahunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka

panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

4. Penyusunan LKPJ Walikota Salatiga Akhir Tahun Anggaran 2014

ini mendasarkan acuan dokumen perencanaan tahunan yaitu

RPKD Kota Salatiga Tahun 2014 dan dokumen perencanaan

2

jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016

(Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012).

5. Tujuan penyusunan LKPJ Walikota Salatiga Akhir Tahun Anggaran

2014 ini adalah memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai

informasi penyelenggaraan (Progress Report) Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2014 yang mencakup arah kebijakan umum

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara

makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah,

penyelenggaraan urusan desentralisasi yang diklasifikasi menjadi

urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pembantuan dan

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

B. PEMBAHASAN LKPJ

1. Hubungan LKPJ dengan PP Nomor 6 Tahun 2008

Ada keterkaitan antara laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (PP Nomor 58 Tahun 2005), dan rekomendasi/

tanggapan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, LPPD dan

masukan masyarakat terhadap Informasi LPPD (PP Nomor 3

Tahun 2007) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EPPD). Hubungan keterkaitan itu dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Bahan utama Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EPPD) yang dilaksanakan Pemerintah adalah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

b. Selain LPPD, bahan-bahan yang ikut dinilai dalam EPPD

adalah rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah,

masukan-masukan masyarakat terhadap Informasi LPPD

3

yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

2. Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum daerah dalam LKPJ ini dimaksudkan

untuk memberikan informasi tentang kondisi geografis daerah,

gambaran umum demografis/ kependudukan, dan kondisi

ekonomi Kota Salatiga. Ketiga aspek kondisi daerah itu secara

filosofis mengarah pada identifikasi terhadap core competence

(unggulan) daerah, dimana untuk mengidentifikasi core

competence itu dapat digunakan variable: (a) Distribusi

penggunaan lahan, (b) Distribusi lapangan pekerjaan penduduk,

dan (c) Distribusi sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Penyajian gambaran umum dalam dokumen LKPJ Walikota

Salatiga ATA 2014 dapat dianalisis unggulan daerah (Core

Competance) sebagai berikut:

1) Data tata guna lahan Kota Salatiga yang disampaikan

dalam dokumen LKPJ ini dapat menggambarkan core

competence daerah Kota Salatiga.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Salatiga

sebagian besar adalah kegiatan pertanian dalam arti

luas yaitu mencapai 59,42 persen. Selebihnya, lahan

wilayah Kota Salatiga untuk Perumahan sebesar 29,17

persen, tempat umum/ public sebesar 8,33 persen,

perkantoan seluas 1,18 persen, industri sebesar 1,36

persen dan jasa-jasa seluas 0,26 persen. Dengan

demikian berdasarkan tata pemanfaatan lahan wilayah

Kota Salatiga itu, core competence Kota Salatiga berada

pada sector Pertanian dalam arti luas.

4

Gambar 1.

Analisis Unggulan Daerah (Core Competance)

Berdasarkan Distribusi Penggunaan Lahan (%)

2) Gambaran umum demografis/ kependudukan juga

dapat digunakan untuk mengidentifikasi unggulan

daerah (core competence) yaitu data tentang distribusi

penduduk menurut mata pencaharian atau lapangan

pekerjaan. Penduduk Kota Salatiga sebagian besar

memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta/

BUMN/BUMD yaitu sebesar 17,09 persen. Selanjutnya

penduduk dengan mata pencaharian buruh harian lepas

mencapai 9,70 persen, wiraswasta mencapai 8,51 persen

dan pedagang sebesar 2,52 persen. Sementara

penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani/

peternak/ nelayan hanya mencapai 1,41 persen dan

buruh tani hanya 0,68 persen. Dengan demikian

berdasarkan data penduduk menurut mata pencaharian/

lapangan pekerjaan ini, Kota Salatiga memiliki

Persawahan10.99%

Peternakan0.12% Perkebunan

3.65%

Kebun Campur31.74%

Tegalan/Ladang12.92%Perdagangan

0.28%Fasilitas Publik

8.33%

Perumahan29.17%

Industri1.36%

Jasa-jasa0.26%

Perkantoran1.18%

5

keunggulan pada bidang Jasa-jasa.

Gambar 2.

Analisis Unggulan Daerah (Core Competance)

Berdasarkan Distribusi Matapencaharian (%)

3) Informasi tentang unggulan daerah (core

competance) juga dapat didasarkan pada distribusi

sektoral PDRB Kota Salatiga. Berdasarkan data sektoral

PDRB Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Tahun 2013, kontribusi sektoral paling dominan dalam

pembentukan PDRB itu adalah sektor Jasa-jasa yaitu

mencapai 24,85 persen. Kontribusi sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran menempati urutan dominasi kedua

yaitu mencapai 19,34 persen, kemudian diikuti sektor

Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,04

persen. Sementara Sektor Pertanian di Kota Salatiga

hanya memberikan sumbangan sebesar 4,98 persen,

Blm/Tdk Bekerja17.88%

Mengurus RT12.41%

Pelma19.78%

Pensiunan2.20%

PNS/TNI/POLRI3.53%Perdagangan

2.52%

Petani/Nelayan1.41%

Buruh Tani0.68%

Buruh Harian Lepas9.70%

Karyawan Swasta/BUMD/N

17.09%

Wiraswasta8.51%

Lainnya4.30%

6

merupakan kontributor PDRB terkecil kedua setelah sektor

Pertambangan/ Penggalian. Dengan demikian

berdasarkan kontribusi sektoral PDRB ADHB Tahun 2013 ini

dapat disimpulkan bahwa unggulan daerah (core

competance) Kota Salatiga adalah sektor Jasa-jasa.

Gambar 3.

Analisis Unggulan Daerah (Core Competance) Berdasarkan

Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)

b. Dari ketiga identifikasi unggulan daerah (core competance)

di atas dapat disimpulkan bahwa unggulan daerah Kota

Salatiga adalah bidang/ sektor Jasa-jasa. Karakteristik jasa-

jasa yang berkembang di Kota Salatiga terutama untuk

melayani sector Industri Pengolahan sehingga terhadap hal

ini perlu dipertanyakan kepada Pemerintah Kota Salatiga

berkaitan dengan LKPJ ATA 2014 ini:

1) Sejauhmana keberpihakan program dan kegiatan

Pemerintah Kota Salatiga terhadap pengembangan dan

pemberdayaan potensi bidang/ sektor Jasa-jasa dalam

Pertanian4.98%

Pertamb0.04%

Industri17.04%

Listrik Gas AM6.02%

Konstruksi6.06%

Perdag Hotel Restoran19.34%

Angkutan & Kom11.38%

Keuangan & Js Persh

10.29%

Jasa-jasa24.85%

7

melayani sector industry dan pertanian?.

2) Seberapa besar komitmen penganggaran Pemerintah

Kota Salatiga dalam rangka mengembangkan dan

memberdayakan bidang/ sektor Jasa-jasa dalam rangka

mendukung pelayanan sector Industri dan Pertanian itu?.

3) Sejauhmana hasil-hasil pembangunan dalam rangka

penyelenggaraan urusan pilihan bidang Jasa-jasa dalam

arti luas yang meliputi jasa perdagangan, perbankan dan

lembaga keuangan, transportasi dan komunikasi, serta

jasa perusahaan dengan fokus perhatian:

(a) Pembangunan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

(b) Pembinaan dan Pengendalian Pasar/ Pertokoan

Modern.

(c) Pengembangan Jasa Perbankan dan Lembaga

Keuangan lainnya.

(d) Peningkatan moda dan kualitas jasa Perhubungan

serta sarana pengangkutan.

(e) Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan

pelatihan kualitas serta ketrampilan sumberdaya

manusia.

(f) Penguatan kelembagaan ketenagakerjaan dan

hubungan industrial perusahaan.

(g) Dan sebagainya.

c. Sehubungan dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya

manusia di Kota Salatiga, dalam gambaran umum kondisi

demografis juga disampaikan penjelasan komposisi

Penduduk menurut tingkat pendidikan yang dijelaskan dalam

diagram sebagai berikut:

8

Gambar 4.

Komposisi Penduduk Kota Salatiga

Menurut Tingkat Pendidikan (%)

Kondisi data seperti yang tersaji di atas banyak menimbulkan

pertanyaan kritis yang perlu disampaikan pada Pemerintah

Kota Salatiga, antara lain:

1) Komposisi penduduk Kota Salatiga menurut tingkat

pendidikan masih didominasi penduduk dengan

pendidikan dasar yaitu mencapai 33,31 persen yang

terdiri penduduk tamat SD sebesar 17,81 persen dan

tamat SMP sebesar 15,50 persen. Hal ini menimbulkan

pertanyaan antara lain sejauhmana tingkat keberhasilan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pendidikan yang selama ini menggunakan anggaran

yang besar?. Apakah pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan bidang pendidikan belum

mampu mengentaskan Kota Salatiga dari dominasi

penduduk dengan tingkat pendidikan dasar?.

Tidak/belum sekolah15.31%

Tdk tmt SD/sederajat

11.29%

Tamat SD17.81%

Tamat SMP15.50%

Tamat SMA27.57%

Diploma I/II1.02%

Diploma III3.12%

Strata I7.59%

Strata II0.71%

Strata III0.08%

9

2) Tingkat pendidikan penduduk Kota Salatiga didominasi

tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 27,57

persen. Kondisi di atas membutuhkan kerja keras

peningkatan dan pengembangan kualitas serta

ketrampilan sumberdaya manusia oleh Pemerintah Kota

Salatiga maupun seluruh elemen stakeholder kota.

3) Selain didominasi penduduk dengan tingkat dasar (SD

dan SMP), masih terdapat pula penduduk yang Tidak

Tamat SD/ Sederajat sebesar 11,29 persen. Bagaimana

dengan program dan kegiatan pendidikan wajar dikdas

yang selalu dianggarkan Pemerintah Kota Salatiga

selama ini apakah hal itu belum dapat menjangkau

keberadaan mereka?.

4) Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu dari

Diploma 1 sampai dengan S-3 kalau dijumlahkan hanya

sebesar 12,52 persen dan merupakan jumlah kelompok

terkecil kedua setelah penduduk yang tidak tamat SD/

Sederajat. Bagaimana peran dan kontribusi Pemerintah

Kota Salatiga selama ini dalam meningkatkan jumlah

penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi ini?.

d. Gambaran umum ekonomi dalam dokumen LKPJ Walikota

Salatiga juga menyajikan indikator makro regional Kota

Salatiga yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHB,

PDRB ADHK, dan Perkembangan Ekonomi secara sektoral.

Informasi tentang indikator makro regional dalam LKPJ

Walikota Salatiga ini masih belum komprehensif, bahkan

indikator-indikator penting dalam mengukur keberhasilan

pembangunan daerah masih belum disajikan. Untuk itu ke

depan diusulkan agar indikator-indikator makro regional

dapat ditambahkan dalam laporan yaitu: Angka Kemiskinan,

10

Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Inflasi, Pendapatan

perkapita, Tingkat Ketimpangan Wilayah, Tingkat

Ketimpangan Pendapatan masyarakat dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

1) Kondisi pendapatan daerah yang perlu mendapat

apresiasi antara lain adalah bahwa:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 meningkat

signifikan, yaitu mencapai 56,22 persen. Tingkat

pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi

dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain

bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total

Pendapatan Daerah.

Tabel 1.

Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014

URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN

REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN PERTUMB

PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22

PENDAPATAN TRANSFER 497,103,751,416 598,676,244,000 561,872,223,732 93.85 13.03

LAIN-2 PENDAPATAN YG SAH - - - - -

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 603,204,201,915 713,457,991,000 727,619,868,812 101.98 20.63

Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.

b) Tingkat pencapaian PAD tahun 2014 mencapai 144,40

persen. Tingkat pencapaian itu menunjukkan bahwa

pengelolaan PAD di Kota Salatiga sudah Sangat

Efektif. Rasio efektivitas ini perlu dipertegas

persyaratannya yaitu penentuan target PAD itu harus

11

benar-benar didasarkan pada potensi riil. Jika

penentuan target masih didasarkan pada kaidah

inkremental (dinaikkan prosentase tertentu dari tahun

sebelumnya), maka rasio efektivitas yang sudah

mencapai lebih dari 100 persen itu masih diragukan

keberannya. Rasio efektivitas sumber-sumber

pendapatan daerah Kota Salatiga selama tahun 2013

– 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

PAD Dana Transfer. Lain2 Penda Total PD

144.40

99.70

75.97

101.98

3/28/2015 15

Gambar 5.

Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Tahun 2013 – 2014 (Persen)

2) Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah pada tahun

2014 mengalami peningkatan menjadi 22,78 persen dari

sebesar 17,59 persen pada tahun 2013. Kontribusi PAD

pada total Pendapatan Daerah itu merupakan indikator

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) atau Tingkat

Kemampyan Keuangan Daerah. Hal yang perlu dicatat

adalah peningkatan PAD itu belum tentu meningkatkan

12

DDF misalnya pada P-APBD Kota Salatiga, PAD semua

hanya ditargetkan meningkat sebesar 8,18 persen, dan

target itu tidak akan meningkatkan DDF karena DDF justru

menurun menjadi 16,09 persen. Untuk itu kuncinya target

PAD tidak hanya harus meningkat tetapi harus meningkat

signifikan yaitu lebih dari 15 persen supaya dapat

meningkatkan DDF Kota Salatiga.

Tabel 2.

Komposisi Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Tahun 2013 – 2014 (Persen).

NO. URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

REALISASI TARGET REALISASI

1 PAD 17.59 16.09 22.78

2 PENDAPATAN TRANSFER 82.41 83.91 77.22

3 LAIN-2 PENDAPATAN YG SAH - - -

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100.00

Sumber: LKPJ Walikota Salatuga 2014, diolah.

Dengan demikian orientasi target PAD harus diubah dari

target meningkat sekedar secara nominal harus digeser

menjadi “harus berani pasang target rasio yang

meningkat”. Jika target PAD ditingkatkan berdasarkan

tingkat pencapaian kontribusi PAD (persentasi dari total

Pendapatan Daerah) maka secara otomatis PAD secara

nominal akan mengalami peningkatan.

3) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang menunjukkan

tingkat kemampuan keuangan daerah yang masih

Rendah (menurut criteria Prof Abdul Halim – KKD UGM)

atau Cukup (menurut criteria Dasril Munir – FISIP UGM),

walaupun pada tahun 2014 derajat itu mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2013.

13

Tabel 3.

DDF dan DOF Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014 (Persen).



1 DDF 17.59 16.09 22.78

2 DOF 21.34 19.17 29.50


4) Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang menunjukkan tingkat

kemandirian keuangan Daerah pada tahun 2014 relatif

meningkat yaitu menjadi 29,50 persen dibandingkan

tahun 2013 yang mencapai 21,34 persen. Selain

meningkat, DOF tahun 2014 juga mencapai target yang

ditetapkan sebesar 19,17 persen. Kondisi DOF yang

demikian itu berarti hubungan keuangan antara

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sudah tidak

lagi bersifat Instruktif tetapi bersifat konsultatif.

17.59

21.34

16.09 19.17

22.78

29.50

DDF (%) DOF (%)

R_2013 T_2014 R_2014

3/28/2015 33

Gambar 6

DDF dan DOF Kota Salatiga


14

5) Semua komponen PAD yang sudah dapat mencapai

target pada tahun 2014, namun satu-satunya realisasi

komponen PAD yang mengalami penurunan dari tahun

2013 adalah Retribusi Daerah (tingkat perkembangan

menurun – 0,25 persen).

Tabel 5.

Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga

Tahun 2013 - 2014

NO. URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN


1 PAJAK DAERAH 24,383,336,212 28,868,669,000 33,574,817,767 116.30 37.70

2 RETRIBUSI DAERAH 13,120,666,772 10,841,336,000 13,088,140,066 120.72 (0.25)

3 HSL PENGEL KEKAYAAN DAERAH 4,272,634,922 4,191,519,000 5,969,227,395 142.41 39.71

4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 64,323,812,593 70,880,223,000 113,115,459,852 159.59 75.85

TOTAL PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22


6) Komposisi komponen PAD pada tahun 2013 – 2014

didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, yaitu

mencapai kontribusi lebih besar dari 60 persen (2013 :

60,63 persen; 2014 : 68,25 persen). Struktur PAD yang

didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah ini

merupakan struktur PAD yang kurang sehat.

Tabel 6.

Komposisi PAD Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014

(Persen)



1 PAJAK DAERAH 22.98 25.15 20.26

2 RETRIBUSI DAERAH 12.37 9.45 7.90

3 HSL PENGEL KEKAYAAN DAERAH 4.03 3.65 3.60

4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 60.63 61.75 68.25

TOTAL PAD 100.00 100.00 100.00


15

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2014

meningkat 22,02 persen dibandingkan tahun anggaran

2013. Tingkat pencapauan belanja yang masih perlu

mendapatkan perhatian adalah tingkat pencapaian

Belanja Modal yang hanya mencapai 51,14 persen.

2) Sementara itu Belanja Pegawai mengalami peningkatan

pada tahun 2014 sebesar 9,71 persen dengan tingkat

pencapaian sebesar 79,31 persen. Peningkatan Belanja

Pegawai ini lebih rendah dibandingkan dengan

peningkatan total Belanja Daerah.

Tabel 7.

Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014



1 BELANJA PEGAWAI 326,682,673,013 451,909,617,000 358,397,338,138 79.31 9.71

2 BELANJA OPS LAINNYA 133,336,598,053 203,242,435,000 167,017,975,831 82.18 25.26

3 BELANJA MODAL 69,203,906,339 235,177,732,000 120,272,968,726 51.14 73.80

4 BELANJA TDK TERDUGA 14,457,080 15,408,616,000 99,700,000 0.65 589.63

5 BELANJA TRANSFER/BG HSL - - - - -

TOTAL BELANJA DAERAH 529,237,634,485 905,738,400,000 645,787,982,695 71.30 22.02


3) Belanja Tidak Terduga pada tahun 2014 ditargetkan Rp.

15.408.616.000 dan terealisir hanya sebesar Rp. 99.700.000

atau hanya mencapai 0,65 persen. Walaupun tingkat

pencapaian Belanja Tidak Terduga tahun 2014 ini rendah,

namun Belanja Tidak Terduga ini tetap meningkat sangat

tinggi jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 589,63

persen. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2014 ini

tidak rasional jika dilihat dari kondisi daerah Kota Salatiga

yang relatif tidak rawan bencana. Untuk itu

direkomendasikan agar penentuan anggaran Belanja

16

Tidak Terduga itu disesuaikan kondisi wilayah Kota

Salatiga yang relatif aman bencana sehingga nilai

anggaran kecil saja.

4) Komposisi Belanja Daerah menunjukkan bahwa proporsi

Belanja Pegawai sudah mengalami penurunan pada

tahun 2014 menjadi sebesar 55,50 persen dari sebesar

61,73 persen pada tahun 2013. Sebenarnya proporsi

Belanja Pegawai ini ditargetkan dapat turun sampai 48,89

persen namun perkembangan Belanja Pegawai tidak

dapat ditekan sampai serendah itu tetapi hanya bisa

menurun menjadi 55,50 persen saja.

Tabel 8.

Komposisi Belanja Daerah Kota Salatiga




1 BELANJA PEGAWAI 61.73 49.89 55.50

2 BELANJA OPS LAINNYA 25.19 22.44 25.86

3 BELANJA MODAL 13.08 25.97 18.62

4 BELANJA TDK TERDUGA 0.00 1.70 0.02

5 BELANJA TRANSFER/BG HSL - - -

TOTAL BELANJA DAERAH 100.00 100.00 100.00


5) Sebaliknya, proporsi Belanja Modal pada tahun 2014

mengalami peningkatan menjadi 18,62 persen

dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 13,08 persen.

Proporsi Belanja Modal ini awalnya ditargetkan dapat

mencapai 25,97 persen mendekati ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 yaitu

sekurang-kurangnya 30 persen dari Belanja Daerah,

namun realisasi yang terjadi proporsi Belanja Modal tahun

2014 hanya dapat dinaikkan mencapai 18,62 persen itu.

17

c. Keseimbangan APBD

Berdasarkan LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, APBD Kota

Salatiga Tahun 2014 mengalami surplus sebesar

Rp.81.831.886.117 padahal pada P-APBD 2014 masih

direncanakan defisit besar yaitu mencapai

Rp.192.280.409.000. Akibat dari perubahan deficit besar

menjadi surplus ini maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun 2014 membengkak mencapai Rp.274.308.613.346.

Tabel 9.

Keseimbangan APBD Kota Salatiga

Tahun 2013 – 2014



1 PENDAPATAN DAERAH 603,204,201,915 713,457,991,000 727,619,868,812 101.98 20.63

2 BELANJA DAERAH 529,237,634,485 905,738,400,000 645,787,982,695 71.30 22.02

SURPLUS/ (DEFISIT) 73,966,567,430 (192,280,409,000) 81,831,886,117 (42.56) 10.63

3 PEMBIAYAAN NETTO 123,197,751,583 192,280,409,000 192,476,727,229 100.10 56.23

SILPA 197,164,319,013 - 274,308,613,346 - 39.13


Keseimbangan APBD di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Tidak terealisasinya Defisit APBD pada P-APBD 2014 itu

diakibatkan oleh kegagalan Pemerintah Daerah

menyerap anggaran belanja daerah yang sudah

ditetapkan, dimana penyerapan anggaran belanja

daerah hanya mencapai 71,30 persen. Jika ditelusuri

kegagalan penyerapan anggaran belanja daerah itu

terjadi lebih besar pada Belanja Langsung dibandingkan

Belanja Tidak Langsung. Berarti lagi-lagi yang

dikorbankan itu adalah masyarakat, karena Belanja

Langsung merupakan ceminan keberpihakan Pemerintah

Daerah pada masyarakat melalui Program dan Kegiatan.

Hal itu juga menunjukkan citra birokrasi Pemerintah

18

Daerah yang lebih mengedepankan kepentingan

aparatur dari pada kepentingan masyarakat.

2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran

2014 mencapai Rp.274.308.613.346, jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan SiLPA tahun 2013 yang mencapai

Rp.197.164.319.013. Besaran SiLPA Tahun 2014 ini sudah

sangat besar (nilainya sudah melebihi nilai PAD), dan

selama ini besaran SiLPA itu tidak dijelaskan dari mana

rincian sumbernya, karena ternyata tidak semua SiLPA ini

benar-benar menunjukkan adanya “efisiensi belanja”

tetapi lebih karena “belanja yang tidak terlaksana”

karena kegiatan tidak dapat direalisasikan pada tahun

anggaran yang berjalan. Dengan adanya penjelasan

rincian sumber SiLPA itu akan lebih mudah mensikapi

masing-masing besaran SiLPA dimaksud.

3) Gejala SiLPA yang dari tahun ke tahun meningkat itu

menjadikan struktur APBD Pemerintah Daerah menjadi

kurang sehat, karena terjerat oleh SiLPA. Fenomena SiLPA

trap (Jeratan SiLPA) inilah yang dicarikan jalan keluarnya

supaya berangsur-angsur kesehatan APBD menjadi pulih.

d. Beberapa Catatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Kota Salatiga.

Setiap pelaksanaan anggaran program dan kegiatan

dapat diukur sejauhma tingkat efektivitasnya dengan cara

membandingkan realisasi anggaran dengan target

anggaran belanja yang ditetapkan sebelumnya. Formulasi

efektivitas itu berarti dapat dirumuskan:

19

Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 x 100%

Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran program dan

kegiatan itu dapat dinilai dalam beberapa kategori sebagai

berikut:

- Jika hasil perbandingan > 100% : sangat efektif.

- Jika hasil perbandingan 90% - 100% : Efektif.

- Jika hasil perbandingan 80% - 90% : Cukup Efektif.

- Jika hasil perbandingan 60% - 80% : Kurang Efektif.

- Jika hasil perbandingan < 60% : Tidak Efektif.

Berdasarkan pencermatan terhadap palaksanaan

program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh

masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,

maka dipandang perlu untuk memberikan catatan-catatan

sebagai masukan, koreksi atau pertanyaan terhadap

Pemerintah Kota Salatiga umumnya dan SKPD masing-

masing khususnya. Beberapa catatan itu antara lain adalah:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam program ini terdapat 8 kegiatan dengan

tingkat efektivitas:

(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan

meliputi berjumlah 3 kegiatan, yaitu :

(a) Pembangunan gedung sekolah dengan

anggaran sebesar Rp.318.275.000,00.

(b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain

dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00.

(c) Pengadaan Mebeleur Sekolah dengan

20

anggaran sebesar Rp.25.000.000,00.

(2) Kegiatan-kegiatan yang tidak efektif adalah :

(a) Pengembangan Data dan Informasi PAUD

dianggarkan sebesar Rp.9.970.000,00 dapat

direalisasi hanya sebesar Rp.4.701.800,00 atau

47,16 %.

(3) Kegiatan-kegiatan yang kurang efektif adalah:

(a) Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini



62,98 %.

(b) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran anak usia dini

dianggarkan Rp.9.114.000,00 dapat direalisasi

hanya sebesar Rp.7.141.500,00 atau 78,36%.

(c) Publikasi dan Sosialisasi PAUD dianggarkan

Rp.264.639.000,00 dapat direalisasi hanya

sebesar Rp.208.831.850,00 atau 78,91 %.

b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun.


tingkat efektivitas:

(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat

direalisasikan, yaitu :

(a) Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary

dengan anggaran sebesar Rp.180.358.000,00.

(b) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

dengan anggaran sebesar

Rp.5.970.715.000,00.


21

(a) Penambahan Ruang Kelas Sekolah

dianggarkan sebesar Rp.4.581.785.000,00

dapat direalisasi hanya sebesar

Rp.230.985.800,00 atau 5,04 %.

(b) Pembangunan Laboratorium dan ruang

praktikum sekolah dianggarkan

Rp.3.400.131.000,00 dapat direalisasi hanya

sebesar Rp.231.514.550,00 atau 6,81 %.

(c) Pembangunan Perpustakaan Sekolah

dianggarkan Rp.1.586.583.000,00 dapat

direalisasi hanya sebesar Rp.353.704.800,00

atau 22,29 %.

(d) Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

dianggarkan Rp.12.160.354.000,00 dapat

direalisasi hanya sebesar Rp.2.828.686.400,00

atau 23,29 %.

(e) Pembuatan SMP Terbuka dianggarkan

Rp.17.9959.000 hanya dapat direalisasi 35,74 %.

(f) Penyediaan BOS jenjang SD/SDLB dan

SMP/MTs dianggarkan Rp.5.914.984.000,00

hanya direalisasi sebesar 56,29 %.

(g) Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB

dan SMP/MTs dianggarkan Rp.1.163.024.000

hanya dapat direalisasi sebesar 50,84 %.

(h) Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan

Metode Pembelajaran dengan menggunakan

TI dan Komunikasi dianggarkan sebesar

Rp.848.844.000,00 hanya dapat direalisasi

sebesar 7,20 %.

(i) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

dianggarkan sebesar Rp.57.123.000,00 hanya

22

dapat direalisasikan sebesar 52,51 %.

(j) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan Dasar dianggarkan

sebesar Rp.134.300.000,00 hanya dapat

dicapai sebesar 44,50 %.


(a) Pelatihan Penyusunan Kurikulum dianggarkan

sebesar Rp.92.299.000,00 dapat direalisasi

hanya sebesar Rp.59.125.000,00 atau 64,06 %.

(b) Penyelenggaraan Paket A setara SD


direalisasi hanya sebesar 72,77 %.

(c) Penyelenggaraan Paket B setasa SMP

dianggarkan Rp.72.721.000,00 hanya dapat

direalisasi sebesar 74,48 %.

(d) Pembinaan Kelembagaan dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen

berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan

dasar dianggarkan Rp.884.814.000,00 hanya

dapat direalisasi sebesar 75,50 %.

2) Dinas Kesehatan

a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.


catatan tingkat efektivitas:


(a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00

dapat direalisasi hanya sebesar

Rp1.398.548.290,00 atau 55,94 %.

23

b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.


catatan tingkat efektivitas:

(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan

meliputi :

(a) Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan dengan anggaran sebesar

Rp.6.000.000,00.


(a) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan



41,73 %.

(b) Penyediaan Fasilitas Perawatan kesehatan

bagi penderita penyakit akibat dampak asap

rokok dianggarkan sebesar Rp.1.237.910.000,00

dapat direalisasi hanya sebesar 44,55 %.

(c) Penyelenggaraan pelayanan JKN di FKTP

Sidorejo Kidil dianggarkan sebesar

Rp.435.744.000,00 dapat direalisasi hanya

sebesar 55,50 %.


(a) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan


direalisasi hanya sebesar Rp.71.847.825 atau

62,48 %.

(b) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP

Cebongan dianggarkan Rp.336.336.000,00

dapat direalisasi hanya sebesar 60%.

(c) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP

Tegalrejo dianggarkan Rp.314.592.000,00

24


(d) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP

Mangunsari dianggarkan Rp.321.648.000,00


(e) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP

Kalicacing dianggarkan Rp.237.744.000,00


(f) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP

Sidorejo Lor dianggarkan Rp.502.752.000,00


C. PENUTUP

Dengan masukan berupa catatan-catatan ini diharapkan

dapat disusun Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Salatiga Akhir

Tahun Anggaran 2014 yang berupa catatan-catatan strategis

berupa saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan Kota Salatiga dimasa yang akan datang.

Surakarta, Maret 2015.

Sumardi, SE, M.Si.

Salatiga cak lkpj_ata_2014_mardi

Economy & Finance

Transcript of Salatiga cak lkpj_ata_2014_mardi