REVISI -jurnal-1-2014.pdf

Jurnal Administrasi Negara Volume 20 Nomor 1 ISSN : 1410 - 8399 April 2014

Susunan Redaksi(The Composition of The Editorial)

Pengarah : Prof. Drs. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

(Adviser)

Penanggung jawab : Dra. Frida Chairunisa, M.Si.

(Officially Incharge)

Dewan Penyunting :

(Board of Editors)

Redaktur/Penyunting Penyelia : Dr. Halim, S.H., M.H.

Penyunting : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si.Dra. Gina Lucita, MBA.Andi Rasdiyanti, S.S., M.Pd.Erni Cahyani Ibrahim, S.E., Ak., M.M.

Penyunting Tamu : Prof. Dr. Suratman (Universitas Hasanuddin).Prof. Dr. Muh.Tahir Malik (Universitas Satria).Drs. Muhammad Firdaus, MBA, Ph.D.(PKP2A II LAN).

Tata Letak dan Sampul : Syamsuddin, S.Hum., M.Si.(Layout and Cover)

Sekretariat : Deasy Mauliana, S.H., M.H.

Alamat (Address) : Redaksi Jurnal Administrasi NegaraSTIA-LAN MakassarJl.A.P.Pettarani No. 61, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.Telp : (0411) 455949Website : www.stialan makassar.ac.ide-mail : [email protected]

ARTIKEL YANG DIMUAT DALAM JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

TIDAK MEWAKILI PANDANGAN RESMI STIA-LAN MAKASSAR

Jurnal Administrasi Negara, Volume 20 Nomor 1, April 2014

Salam RedaksiSalam RedaksiSalam RedaksiSalam RedaksiSalam Redaksi

Pembaca yang terhormat,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Jurnal Administrasi Negara edisi

April 2014. Pada tahun 2014 ini, Jurnal Administrasi Negara tampil dengan format

penulisan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti standar penerbitan

jurnal yang telah ditetapkan dalam Peraturan dan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala

Ilmiah yang termuat dalam Peraturan Menteri di bidang Pendidikan dan peraturan

pelaksanaannya.

Redaksi berharap tulisan-tulisan yang dimuat benar-benar memenuhi standar

yang telah ditetapkan tersebut sehingga kualitas publikasi tulisan dalam Jurnal

Administrasi Negara dapat terjamin tingkat keilmiahan, orisinalitas, dan prosedurnya.

Dengan demikian, bolak-balik koreksi tulisan antara mitra bebestari dan dewan

penyunting dengan kontributor tulisan menjadi tidak terhindarkan. Hal ini tentunya

akan bermanfaat pula bagi para kontributor tulisan sebagai proses pembelajaran untuk

mulai menyesuaikan diri dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak

kementerian di bidang pendidikan.

Terima kasih redaksi sampaikan kepada Abdul Rahman dan Nico S. Groenendijk,

Guntur Karnaeni, Muh. Syarif Ahmad dan Sumarlin, Nur Fatwa dan Chairul Ihsan

Burhanuddin, serta Romynenza Noholo, yang dengan sabar telah berupaya keras

memperbaiki tulisannya sesuai koreksi dari pihak mitra bebestari dan dewan

penyunting. Terima kasih juga redaksi sampaikan kepada pihak STIA-LAN Makassar

yang tetap mendukung dari segi biaya bahkan mendorong profesionalisme dan

objektivitas dalam penerbitan ini.

Pada kesempatan ini pula redaksi mengundang para calon kontributor yang ingin

mempublikasikan hasil penelitiannya untuk segera mengirimkan tulisannya kepada

redaksi. Akhir kata, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, para

kontributor, dan bangsa Indonesia. Salam Perubahan.

Redaksi JAN


Jurnal Administrasi Negara Volume 20 / Nomor 1 ISSN : 1410-8399 Aptil 2014

DAFTAR ISI

Comparing Tax Reforms:Analyzing The Driving Factors, Expectations, and Elements of Reform

Membandingkan Reformasi Perpajakan:Analisis Terhadap Faktor-faktor Pendorong, Harapan,dan Elemen Reformasi

Abdul Rahman dan Nico S. Groenendijk ..................................................... 1 - 10

Peningkatan Kapasitas Fungsi Penelitian dan Pengembangan Inovasidi Daerah(Studi Kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan)

Capacity Building Function Innovation Research andDevelopment in The Region(Case Studies in Research and Development Agency of Sulawesi Selatan)

Guntur Karnaeni ............................................................................................. 11 - 19

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi padaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Analysis of The Factors Affecting The Effectiveness of The Organizationin The Regional Employment Board of South Sulawesi Province

Muh.Syarif Ahmad dan Sumarlin ................................................................. 20 - 26

Analisis Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Nasabahdalam Memilih Produk Jasa Perbankan(Studi pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Cabang Makassar)

Analysis of Several Variables Influencing Customers Decisionin Choosing Products of Banking Services(Studies of PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Makassar Branch)

Nur Fatwa dan Chairul Ihsan Burhanuddin .................................................................................... 27 - 35

Pengembangan Program Persiapan PensiunBagi Pegawai Negeri Sipil Kota Gorontalo

Development of Retirement Preparation Programsfor Civil Servants of Gorontalo City

Romynenza ..................................................................................................... 36 - 42


COMPARING TAX REFORMS:ANALYZING THE DRIVING FACTORS, EXPECTATIONS, AND ELEMENTS

OF REFORM

MEMBANDINGKAN REFORMASI PERPAJAKAN:ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENDORONG, HARAPAN,

DAN ELEMEN REFORMASI

Abdul Rahman1 dan Nico S. Groenendijk2

1 STIA-LAN Bandung dan IGS University of Twente, Belandae-mail: [email protected], [email protected]

2 University of Twente, Belanda

e-mail: [email protected]

Abstract

A country generally performs fundamental changes in line with its economic, political,cultural, and social circumstances. As a part of changes, tax reform is an importantstep in the development of a country. Certainly, the Implications for each countryvary according to characteristics of that country. Therefore, it would be very interestingif we compare tax reforms among countries before formulating a better approach totax reform in the future. This paper aims to provide a flow of analysis to compare taxreforms based on the perspective of driving factors, expectations, and elements. Thisflow will help us to find - in a systematic way - similarities of tax reformimplementation among countries. We simulate descriptively the flow to identify themin transition, developed, and developing countries based on the literature and onprevious studies. As a result, we highlight clearly the similarities of tax reform betweenthose countries from the perspectives of driving factors, expectations, and elements.

Keywords: tax reform, analysis flow, driving factor, expectation, element.

Abstrak

Sebuah negara umumnya melakukan perubahan penting sejalan dengan, situasipolitik, budaya, dan sosial ekonomi. Sebagai bagian dari perubahan, reformasi pajakmerupakan langkah penting dalam pembangunan suatu negara. Tentunya, implikasiuntuk masing-masing negara berbeda sesuai dengan karakteristik negara tersebut.Oleh karena itu, akan sangat menarik jika kita membandingkan reformasi pajak diantara beberapa negara sebelum merumuskan pendekatan reformasi pajak yang lebihbaik di masa yang akan datang. Makalah ini bertujuan untuk memberikan alur analisisdalam membandingkan reformasi pajak berdasarkan perspektif faktor pendorong,harapan, dan elemen. Alur ini akan membantu kita menemukan - dengan cara yangsistematis - kesamaan pelaksanaan reformasi pajak antar negara. Kamimensimulasikan alur ini untuk mengidentifikasi kesamaan tersebut di antara negara-negara transisi, maju, dan berkembang berdasarkan literatur dan penelitiansebelumnya. Sebagai hasilnya, kami menyoroti dengan jelas kesamaan reformasi pajakantara negara-negara tersebut dalam perspektif faktor pendorong, harapan, danelemen.

Kata kunci: reformasi pajak, alur analisis, faktor pendorong, harapan, elemen.

J u r n a lAdministrasi Negara

Jurnal Administrasi Negara, Volume 20 Nomor 1, April 2014 / 1 - 10

STIA LAN

Abdul Rahman dan Nico S. Groenendijk / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 1 - 102

INTRODUCTION

Reports from the World Bank andPwC have recently stated that countriescontinue to reform their tax systems,even though the outlook for the globaleconomy remains uncertain. On theother hand, the report found that thenumber of countries engaged in reformhad reduced from 35 last year to 31countries. However, these countriescontinue their focus on reducing theburden of tax administration such as byintroducing improved online systems inorder to increase the level of taxcompliance (PwC, 2013).

Development of a tax regime in acountry commonly reflects the socio-economic characteristics of that country,so the tax reform requires fundamentallychanges in every aspect of taxation inwhich at least include improving thequality of human resources, taxregulation, and tax information servicesystem to achieve comprehensivelyoptimal tax system, where simplicity,efficiency, voluntary compliance, and taxrevenue Increased significantly (Alm,James, 1996).

In a country that undergoes crisis, taxreform is an important part to maintainmacroeconomic stability. A goodexample of this is namely tax reformsundertaken in Mexico, Indonesia, andRussia. Mexico, as a country that hasrepeatedly experienced crises, has madefundamentally tax reform since 1998. Taxreform performed is expected to increasegovernment revenue by roughly 1percent of GDP in 1998 and allowed thegovernment to sustain the budget deficitin 1999 and 2000 at around 1.25% and1.00% of GDP respectively. In Indonesia,tax reform was performed when the debtcrisis threatened constructively in 1980sbecause of declining oil prices in theearly and mid-1980s. Reform policieshave helped the government to improvea new domestic revenue source tocounterbalance the decline of revenues

from the oil and gas sector. After taxreform in 1980s, Indonesia tax ratioincreased from around 7 percent in theperiod 1981-1985, to nearly 10 percentin the early 1990s, and reachedapproximately at 12 percent in the mid-1990s. In contrast to Mexico andIndonesia, Russian accomplished taxreform in 1990 in order to facilitate itseconomic transition from the socialisteconomy system to economy based onmarket mechanism. Economic transitionprocess that conducted Russian causeddecreasing the government revenue fromstate enterprises as traditional sector inthe socialist era. Consequently, Russiathen noticeably dropped in crisis.Therefore, tax reform was regarded as animportant part in order to maintainRussias macroeconomic stabilization(Rizali, 2001).

From an overall experience, we canassume that there is the similar drivingfactor of tax reform implementation inMexico, Indonesia, and Russia namelyto maintain the macro economystabilization. Therefore, the centralquestion to this paper is whether othercountries have the same factor in taxreform. In order to answer this question,we first design a flow of comparisonstudy. Secondly, we stimulate this flowtoward transition, developed anddeveloping countries by describing pre-reform condition to get information aboutgeneral circumstances, occurredproblems, and weaknesses ofadministration as driving factors.Thirdly, we explore expectations andelements of reform regarding to drivingfactors. Finally, we provide discussionand some concluding remarks.

METHOD

Implementation of tax reform amongcountries in the world during the sameperiod emerges an assumption about theexistence of equal induces of tax reform.A good example of this statement is theglobalization condition currently that

Abdul Rahman dan Nico S. Groenendijk / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 1 - 10 3

brings a country to unity of marketeconomy, so it is not possible a countrycan live alone without any interaction.While it may be true that theglobalization gives a positive impactespesially in trading aspect, on the otherhand, when the economic crisis occuredextraordinarily and alarmingly, its effecton state finance felt in almost allcountries in the world. This conditionmakes the state to conduct the financialreform including taxation.

Learning from this case, It isimportant for countries to do acomparison study to get moreinformation about tax reform from othercountries before formulatingappropriately the next tax reform.Although the implementation of taxreform differs according to thecharacteristics of each country, but it ispossible if there are generally similarfactors among them. When done, theinformation obtained will be useful, atleast be a tool of learning to get betterdecision.Based on this assumption, aframework built systematically tofacilitate the comparison analysis of taxreform is as shown below:

Figure 1. framework of flow by drivingFactor, expectation, dan element

Source: analysis of author

According to the framework, ingeneral, tax reform process covers threestages namely driving factor, expectation,and element. Following the figure,

driving factors arise some expectationsthat then are implemented specificallyby elements of tax reform. The flowdeveloped is schematically as follows:

Figure 2. Flow of Analysis ofComprehensive of Tax Reform


Looking at the figures, we can seethat firstly, the flow clarifies drivingfactor in form of general circumstance,problem occured, and weakness ofadministration. Theoretically, in the taxsystem, tax administration is animportant factor, so that the weakness ofthis aspect will affect the taxperformance. Secondly, all drivingfactors will evoke expectations both fromthe government and taxpayer. Finally, inthe last stage of the flow, expectationsare implemented by elementsformulated based on driving factors andexpectations. From an overallperspective, we can summarize allinformation to find similarities betweensome countries comparedsystematically.

To simulate this flow, the authorconducted a literature study toward taxreform implementation in transition,developed and developing countries byfollowing all stages. The reason ofdividing three groups because the large

scale of tax reform occurred before 2004.According to the IMF classification,before April 2004, countries in the worldwere divided by the developing countrythat is a country with levels of well-being


or quality of life in the developmentstage, then developed country that is acountry with well-being or quality of lifeis high, and transition country that is asocialist country (non-democratic) in themiddle ages, after the development ofEuropean and collapse of the SovietUnion which performed transitions offollowing the market economy (Martinez,et al, 1997). Afterward, in the progress,all countries in the world are divided byincome per capita, namely (1) lowincome state by income per capita of$975 or less, (2) lower middle incomestate by income per capita between $976and $3.855, (3) upper middle incomestate by income per capita between$3.856 and $11.905, and (4) high-incomestate by per capita income more than$11.906. The World Bank classifiesentirely all low and middle incomecountries as developing countries (WordBank, 2010). From an overall perspective,it is expected to produce a result thatdescribes the implementation of taxreform in transition, developed anddeveloping countries.

RESULT

Driving Factors

The driving factors of tax reforms inTransition, Developed and DevelopingCountries could be elaborated as follows:

Transition Countries

According to the implementation oftax reforms in transition countries, itsdriving factors (Jorge Martinez -Vazquez,and Robert McNab, 1997; John Toye,2000) can be differentiated into:

General Circumstances

Implementation of taxation intransition countries follow the model ofcentralized economy in which thegovernment role is large in controllingthe economy. Tax considerably becomesa tool of government for economic

development where profit tax, turnovertax, and payroll tax were noted as thelargest tax types. Concentration ofgovernment is to collect taxes on stateenterprises and a little on the individualincome tax in which no large corporatedominance and no taxes on the privatesector and property. Consequently, It wasnot suprising that nearly 50% of revenuesare used to subsidize state enterprisesand households and then the corporatetax has over four times larger thanwestern countries.

Problem Occurred

Before tax reform, transitioncountries have problems with the lowrate of voluntary compliance owing tothe lack of public trust to the governmentthat tends to corrupt and lack of publicawareness to pay taxes that still becomesa burden. The low rate of complianceleads high rate of tax frauds and taxarrears. This condition is exacerbated bythe lack of tax audit activity that doesnot exert modern audit techniques andlack of law enforcement. Uncertain andunstable tax system occursimultaneously on account of theexcessive influence of government bytask dualism as the owner and executor,changeable tax tariff, and absence ofcoding and database systems. This leadsto low performance of tax revenue andthe financial crisis.

Weakness of Tax Administration

In terms of tax administration,transition countries have problems aboutcomputerized tax registrationinformation systems and tax collectionmanagement including the weak taxaudit technique standard for corporateand accounting standard that do not referto the modern accounting standard. Thelow capacity of tax administrator due tolack of training and low salaries generateapparatus behavior that tends todishonest including the lack of servicequality to taxpayers.


Developed Countries

The driving factors of tax reforms indeveloped countries (Jensen, Jonas andFlorian Wohlbier, 2012; Alm, James andBenno Torgler, 2006; Esteller, 2005;Burgess, Robin and Nicholas Stern, 1993)is listed as follows:


Implementation of taxation indeveloped countries have fundamentallya strong democracy tradition in whichthe taxpayer is considered wholly as asociety who has equal rights andobligations as well as communityinvolvement in political decision-makingto solve problems including issues oftaxation. The community also knowshow tax money is utilized in accordancewith expectations. Tax system occurs bystrict law enforcement, no justified taxevasion, and focusing on customer,efficiency and controllable regulation. Bythese conditions, it is generally agreed thatvoluntary compliance is high andindividual income tax became the biggesttax income at around 36% or about two-thirds of the tax revenue which reachedroughly at 31.2% of GDP. Utilization ofstate revenue to public interest ismarkedly also quite high, in which thegovernment allocation for social securityand health reaches above 31%.

Problem Occurred

The high level of corruption indeveloped countries led to thedecreasing public trust towardgovernment. This condition is worsenedby the global economic crisis that led thecountrys financial. These circumstancescaused the decline of tax morale and ahigh rate of tax avoidance, tax evasion,and underreporting tax. Furthermore,thehigh tax tariff and tax compliance costby forced law enforcement become otherfactors that cause the taxpayer non-compliance.


The high dependence of taxadministration toward computertechnology leds to a lack of relationshipbetween taxpayers with tax officers. Lackof the tax administrator integrity issupported by the still high influence ofpolitical power to the implementation oftax administration

Developing Countries

Based on the implementation of taxreforms in developing countries, itsdriving factors (Mansfiel, 1987; Burgess,Robin and Nicholas Stern, 1993;Laurence, Henry 1999; Toye, John 2000;Yoo, Ilho 2000; Islam, Azizul 2001; Bird,Richard M. 2004) are provided asfollows:


The tax role towards state revenueis extremely large due to the highdemand of country after independencefrom colonialism, financing war andreconstruction, public necessity fordevelopment, and governmentoperations for the public service.Surprisingly, one of the first things tonote is that almost 80% of state revenuesdepend on tax revenue. This dependenceis also supported by lack of involvementof non-tax revenue sector. In term of taxtype, it is noted that two thirds of taxrevenue come from indirect taxes suchas foreign trade taxes and customs. Theexistence of countrys dependence onforeign loans leds to the quite large roleand influence of internationalorganizations and some developedcountries in decisions relating to fiscaland economic.

Problem Occurred

It is interesting to see that problemsin developing countries occur because ofthe complex tax system, narrow taxbase, high tax compliance cost, injustice


such as loopholes and exceptions, andhigh government intervention. Theexistence of state finance deficit due tothe high debt, inflation, banking crisisand global economic crisis leads animpartial tax policy such as high tax ratesand complex administrative procedures.Furthermore, the economic inequality,lack of tax education and knowledge,large tax burden, and inequity service ledto the high rate of non-compliance suchas tax evasion and tax avoidance. Inaddition, the lack of integrity due to poorsalary structure and law enforcementbrings to moral hazard behaviors thattend to corrup.


The weak tax administrationinfrastructure induces the no maximumtax administration service.Implementation of tax administrationtends to be unstable and inefficientowing to the high tax administration cost.The low individual income tax roleoccurs due to the unsupported taxadministration system in which thegovernment focus is still on enforcingtariff and improving tax regulation.

EXPECTATION AND ELEMENT TAXREFORM

The results from the expectationand element perspective for each kindof countries are namely:

Transition Countries

The expectations and elements of taxreforms in Transition Countries(Martinez-Vazquez, Jorge and RobertMcNab, 1997) could be elaborated asfollows:

Expectations

From the government side, a strikingpoint is that transition countries expectthe improvement and modernization ofthe tax administration and begin to

introduce gradually the westernaccountancy system in the taximplementation. Furthermore, there arethe monitoring tax collection andmounting VAT compliance by theintegration of VAT administration andcorporate income tax. Increasing taxrevenue is expected through four maintax such as comsumption tax, payroll tax,profit tax, and custom, thenstrengthening withholding taxmechanisms, using tax norms as a baseto impose not measurable and monitoredtaxes, creating non-taxable incomelimits, and reducing the incomeinstability by not relying on a singlesource of income. From the taxpayer side,tax reform is expected to strengthen theimplementation of self-assessment,capacity and independence of theadministrator so that services totaxpayers to be maximum and theexistence of close relationship betweentax administrators and taxpayers inframe of customer satisfaction.

Elements

To realize these expectations, taxreform elements undertaken in transitioncountries are primarily namely designingthe tax system that adopts the modernadministration system conducted inwestern countries and Europe, reducingthe export and import tax to rise revenuesin the trade side, determining the taxexemption for pensions, scholarships,compensation for insurance for socialwelfare, expanding the tax base,introducing the new tax, final tax, andchanging tax rates to increase taxrevenues.

Developed Countries

The expectations and elements of taxreforms in Developed Countries (Jensen,Jonas and Florian Wohlbier, 2012; Alm,James and Benno Torgler, 2006; Burgess,Robin and Nicholas Stern, 1993) can beoutlined as follows:


Expectations

From the government side, It isgenerally agreed that expectations ofdeveloped countries are namelymounting tax revenue to overcome theeconomic crisis, rising tax complianceand moral taxpayer to turn down tax non-compliance behavior such as tax evasionand tax avoidance. In addition, thegovernment also hopes the existance ofimproving the integrity of administratorto prevent corruption. From the taxpayerside, one thing that clearly stands out isspecifically an expectation towardthepresence of fair regulation and lawenforcement, especially for the privatesector. Service to taxpayers is alsoexpected to increase through a moderntax administration without leavinginterpersonal relationships.

Elements

To achieve these expectations,developed countries undertake someelements of tax reform in which the taxdetermination based on the marketeconomy and tax services due to customersatisfaction through the one gate serviceand building the organization owing tofunction. Furthermore, the governmentissues some regulations to increasetherole of VAT on goods and servicesincluding the simplification of incometax structure by unifying tariff andexpanding tax base. Moreover, it alsoconducted an augmenting the tax systemrole by simplifying tax regulation,provisioning the taxpayer with taxinformation and education, reducing taxamnesty, and conducting taxpayerverification program based on the riskpyramid approach to tax segmentation.The integrity management program isalso carried out to improve the integrityand tax morale.

Developing Countries

The expectations and elements of taxreforms in Developing Countries

(Burgess, Robin and Nicholas Stern,1993; Laurence, Henry 1999; Toye, John2000; Yoo, Ilho 2000; Islam, Azizul 2001;Bird, Richard M. 2004) are carried outthrough:

Expectations

From the government side, It isgenerally true to say that developingcountries have expectations to simplifythe tax system by expanding the tax baseand simplifying the tax laws accordingto economic conditions. Futhermore,they hope gradually the existence ofliberalization of economic and financialsystem in accordance with directinginternational organizations in the contextof country integration within theglobalization and market economyframework. Moreover, tax revenues arealso expected to increase throughintroducing the new tax products,maximizing the income tax, enhancingthe VAT role and changing the tariff inorder to turn down the role ofseignorance, and foreign loan. Inaddition, tax compliance is also expectedto go up by rising the role of self-assessment and strict law enforcementfor tax fraud and corruption. From thetaxpayer side, the presence of simple taxadministration and improved servicesare expected by modernizing the taxadministration, improving the taxadministrator integrity, and the realizingthe tax money for public goods.

Elements

It is interesting to see that elementsof tax reform in developing contriesrelated mainly to improve taxadministration and tax revenue. In detail,the elements are separately namelymodernizing the tax administration,simplifying tax laws, establishing anorganizational structure based on thefunction, rationalizing tax rates byconsidering inflation and globaleconomic crisis, determining the


progressive tariff for income tax,accomplishing the program efficiencyand assessment based on performancefor tax administration, raising theindirect tax role such as the VAT bydetermining more precise and singletariff. Moreover, program of intensifyingtax revenue is carried out by introducingthe self assessment system and some newtaxes, improving control functions,reducing loopholes, exemptions, variousallowances, and changing tax tariffs. Inaddition, law enforcement program isdirected to turn down fraud andcorruption. The government alsoconducted actively integrityimprovement programme to grow publictrust so that voluntary complianceincreased positively.

DISCUSSION

Tax reform is basically a price thatmust be paid by countries in the world,which impose taxes on the public inorder to make improvements in everysector to achieve comprehensively theoptimal tax implementation.Globalization framework likely allowssome states do tax reform at the sametime by the same factor. According to theliterature analysis by using the analysisflow of tax reform in transition,developed and developing countries isobtained similarities of tax reformimplementation in perspective of drivingfactors, expectations, and elements.

In the perspective of driving factors,in the context of general circumstance,it is generally true to say that they havea dependency on taxation as a source ofstate revenue; imposing direct taxes suchas income tax and indirect taxes such astrade tax and VAT; having a greateremphasis on efficiency and effectivenessby existence of the influence ofinternational organizations; having a taxobjective to increase the tax revenue;disagreeing on tax non-compliance, and

influencing generally the globalizationand market economy. In the context ofproblem, several things that clearlystands out are the economic crisis,financial crisis, and high inflation areempirically the main problems. Otherproblems are namely high rates of non-compliance such as tax evasion, taxarrears, tax avoidance, and tax corruptionthat are supported by the low tax morale;political instability in the country;complex and unstable tax system; stillpoor law enforcement, and fluctuate taxrates. In the context of weakness ofadministration, one of the first things tonote is that the weakness of taxadministration infrastructure is the mainproblem. Other problems are inefficienttax administration, lack of the integrityand capacity of tax administrator, andlack of a professional relationshipbetween the taxpayer and taxadministrator in tax services.

In the perspective of expectations,one of the first things to note is that anaugmenting tax revenue is markedly themain expectation. Other expectations arenoticeably the existence of modern taxadministration, simple tax system bothregulation or tax administration process;increased tax morale and integrity of thetax administrator; integrated taximplementation with economicliberalization by prioritizingperformance, effective, and efficient; selfassessment tax system and elevating theincome tax role; and reducing thenumber of non-compliance such as taxevasion, tax avoidance, and taxcorruption.

In the perspective of elements,it is interesting to see that modernizingthe tax administration by improving theinfrastructure based on the informationtechnology, introducing new taxes suchas VAT and sales tax, and changing taxrates become the main elements of taxreform. Other elements are separately thesimplifying tax laws and regulations,improving income tax system, enforcing


strict law for non-compliance by severesanctions, conducting integrity andmorale improvement programme,working up control over the taxcollectionby audit process, integratingdirect and indirect taxes, reducingexemptions, incentives and loopholesthat can rise non-compliance, andimproving services to taxpayers as oneof stakeholders in the tax system.

Illustration of similarities of taxreform in transition, developed, anddeveloping countries according to theflow from an overall perspective bothdriving factor, expectation, and elementis shown in the following figure:

Figure 3. Similarities ofTax ReformImplementation Based on Flow of

Analysis

CONCLUSION

This paper has offered systematicallya simple analysis flow in order toconduct a comparison for findingsimilarities of the tax reform betweensome countries in perspective drivingfactors, expectations, and elements. Froman overall perspective, by using this flow,it is resulted that there are similarities ofdriving factors of tax reform such aseconomy crises, administrationproblems, and others within transition,developed and developing countries.

Therefore, In the future, tax reformshould be instituted seriously andperformed continuously by the specificunit that has a job to identify necessitiesand inputs (Goode, 1993). Furthermore,a comprehensive evaluation toward the

modernized tax administration isrequired because of its important role inthe tax system and spending more the



public money. By this evaluation, it isexpected to be found the weak factorsand some improvements can beconducted to achieve more efficientmodern tax administration as amanifestation of governmentaccountability in using the publicmoney. This process indeed takes time.Like the wise words Rome was not builtin a day, which implies literary that themodern tax administration system cannot be established within one or twoyears. It takes many years, a gradual andsustainable process including culturaland economic adjustment. The bigchallenge will be faced explicitly andimplicitly by all countries in the worldwhen the development process ofmodern tax system administrative wasperformed (Bird, Richard M., 2004).

REFERENCES

Alejandro Esteller& Albert Sol, 2005.Does decentralization improve theefficiency in the allocation of publicinvestment? Evidence from Spain.

Alm, James, 1996. What is an optimaltax system. National Tax Journal49.1: 117-133.

Alm, James, and Benno Torgler, 2006.Culture differences and tax moralein the United States and in Europe.Journal of economic psychology 27.2: 224-246.

Bird, Richard M, 2004. Managing TaxReform. Bulletin for InternationalFiscal Documentation 58.2: 42-55.

Burgess, Robin, and Nicholas Stern, 1993.Taxation and development.Journal of economic literature 31.2 :762-830.

Goode, Richard, 1993. Tax advice todeveloping countries: an historicalsurvey. World Development 21.1 :37-53.

Islam, Azizul. Issues in Tax Reforms, 2001.Asia-Pacific Development Journal,Vol.8, No.1 : 1-12.

Jensen, Jonas and Florian Wohlbier, 2012.Improving tax governance in EUMember States: Criteria forSuccessful Policies. EuropeanCommission Directorate-General forEconomic and Financial Affairs,Occasional Papers 114.

Laurence, Henry, 1999. Financial SystemReform and The Currency Crisis inEast Asia. Asian Survey. Vol.39 No.2: 348-373.

Mansfield, Charles Y, 1987. Taxadministration in developingcountries: an economic perspective.Staff Papers-International MonetaryFund: 181-197.

Martinez-Vazquez, Jorge, and Robert M.McNab, 1997. Tax Systems inTransition Economies. PublicAdministration And Public Policy,72: 911-964.

Perry, Guillermo, and John Whalley, eds,1995. Tax Reform and StructuralChange. London: Macmillan.

PwC, 2013. Paying Taxes 2013, The GlobalPicture.

Rangkuti, Freddy, 2006.SWOTAnalysisTechnique to Dissectthe Business Case. Gramedia PustakaUtama, Jakarta.

Rizali, Siswa, 2001. Saving the StateBudget by Taxation. Published inTempo Newspaper.

Rizali, Siswa, 2011. Securing The Budgetof State Expenditure and Revenueby Taxation: Tempo Newspaper.

Toye, John, 2000. Fiscal Crisis and FiscalReform in Developing Countries.Cambridge Journal of Economics :24, 21-24.

World Bank, 2010. The World Bank AnnualReport.

Yoo, Ilho, 2000. Experience with TaxReform in The Republic of Korea.Asia-Pacific Development Journal :Vol. 7, No. 2, 75-104.



STIA LAN

PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI PENELITIAN DANPENGEMBANGAN INOVASI DI DAERAH

(Studi Kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan)

CAPACITY BUILDING OF RESEARCH FUNCTION AND INNOVATIONDEVELOPMENT IN THE REGION

(Case Studies in Research and Development Agency of South Sulawesi)

Guntur Karnaeni

Sekolah Tinggi Ilmu Admnistrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.

e-mail : [email protected]

Abstrak

Untuk kepentingan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, diperlukanadanya institusi/lembaga teknis yang memiliki kapasitas fungsi kelitbangan dalamrangka memadai dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas serta pemanfaatan hasilkelitbangan dan inovasi daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untukmembahas dan menganalisis peningkatan kapasitas fungsi penelitian danpengembangan inovasi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspeksistem kebijakan pada dasarnya cukup memadai, namun masih terdapat kebijakanyang cenderung melemahkan kapasitas fungsi kelitbangan dan memerlukan penataan,penyempurnaan. Aspek organisasi/kelembagaan cukup memadai, namun masihterdapat permasalahan yang memerlukan penataan dan penguatan pada aspek strukturorganisasi, sarana dan prasarana serta anggaran. Aspek sumber daya manusiacenderung sangat lemah dan tidak mencerminkan postur organisasi techno-structureatau lembaga teknis daerah. Adapun aspek fungsi kelitbangan masih lemah denganindikasi kapasitas fungsi serap IPTEK belum diaktualisasikan, kapasitas fungsipenelitian dan pengembangan pada dasarnya sudah dilaksanakan namun masih belummaksimal, dan kapasitas fungsi diseminasi dan publikasi belum diaktualisasikan.

Kata kunci: Peningkatan Kapasitas, Pengembangan Kapasitas Organisasi, Penelitiandan Pengembangan Inovasi.

Abstract

For the purposes of organizing governance and development, it is necessary toinstitutions / technical institute which has a capacity of research and developmentfunctions in order to adequately in implementing and improving the quality andutilization of kelitbangan and innovation area. This study aims to discuss and analyzethe capacity of research and development functions of regional innovation with afocus on the case of Agency for Research and Development of South Sulawesi provincein the position and function as a local technical institute in the field of research anddevelopment of regional innovation. This study used a qualitative approach with a

Guntur Karnaeni / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 11 - 1912

case study. Results of the study revealed that aspects of the policy system is basicallyadequate, but there are policies that tend to weaken the capacity of kelitbangan functionand requires structuring, improvement. Aspects of the organization/institution areadequate, but there are still issues that need restructuring and strengthening the aspectsof organizational structure, infrastructure and budget. Aspects of human resourcestend to be very weak and do not reflect the posture of the organization techno-structureor a local technical institute. While aspects kelitbangan function is still weak withindications: the capacity of science and technology absorptive function has not beenactualized, the capacity of research and development functions is basically alreadydone, but still not up, and dissemination and publication functional capacity alsoyet actualized.

Keywords: Capacity Building, Organizational Capacity Development, Research andDevelopment Innovation.

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembanganmemiliki peranan penting dandiperlukan, baik untuk pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi,pembangunan ekonomi, bisinis dandunia usaha maupun untuk kepentinganpenyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah. Untukkepentingan penyelenggaranpemerintahan dan pembangunan,diperlukan lembaga teknis daerah yangmemiliki kapasitas memadai dalampelaksanaan dan peningkatan kualitasserta pemanfaatan hasil kelitbangan daninovasi daerah.

Peningkatan kapasitas instansipemerintah daerah terkait dengankebijakan pemerintah dan perludilakukan dalam rangka merespontuntutan dan tantangan peningkatanakuntabilitas kinerja dan kualitaslayanan publik. Pengembangan kapasitasfungsi kelitbangan dan inovasi padaBalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan,terkait dengan kebijakan pemerintah,antara lain Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2012 Tentang Kerangka NasionalPengembangan Kapasitas PemerintahanDaerah dan Peraturan Bersama Menristekdan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 danNomor 36 Tahun 2012 tentang PenguatanSistem Inovasi Daerah.

Badan Penelitian dan PengembanganDaerah (Balitbangda) Provinsi SulawesiSelatan, diharapkan memiliki kapasitasfungsi kelitbangan dan berperan optimaldalam peningkatan kualitas dankemanfaatan hasil penelitian danpengembangan guna menunjang ataumendukung penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan diSulawesi Selatan. Namun demikian,ditengarai bahwa Balitbangda SulawesiSelatan belum optimal melaksanakantugas dan fungsinya, karena adanyaberbagai permasalahan yang tidak jauhberbeda atau bahkan sama dengan apayang dialami oleh lembaga litbanglainnya.

Menurut Lakitan (2010), paling tidakada tiga persoalan pokok terkait kinerjainstitusi litbang di Indonesia saat ini,yakni masih kurang atau lemahnyakontribusi dalam hal pembangunan ilmupengetahuan dan teknologi belummemenuhi harapan, terutama terindikasidari sedikitnya publikasi ilmiah danpaten yang dihasilkan, pembangunanperekonomian masih belum kentara,terutama terindikasi dari masih sangatterbatasnya teknologi domestik yangdiadopsi dalam proses produksi barangatau jasa, dan masih sangat terbatasdalam menyediakan solusi bagipersoalan yang dihadapi pemerintah

Guntur Karnaeni / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 11 - 19 13

daerah, dalam proses penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan.

Persoalan pokok tersebutcenderung terjadi pada BalitbangdaProvinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenaitu, penelitian ini fokus kepada aspek-aspek yang terkait pengembangankapasitas fungsi kelitbangan padaBalitbangda Sulawesi Selatan untukmengetahui dan menganalisispengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi daerah padaBalitbangda Sulawesi Selatan, meliputiaspek kebijakan dan sistem kelitbangan,organisasi/kelembagaan, sumber dayamanusia; dan kapasitas program danfungsi kelitbangan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan jenis studi kasus.Menurut Sugiono (2005:1) metodepenelitian kualitatif digunakan untukmeneliti kondisi obyek alamiah, dimanapeneliti sebagai instrumen kunci. Datakolektif digunakan teknik trianggulasiyang melalui analisis induktif dankualitatif. Hasil penelitian menekankanmakna dari pada generalisasi. Sementara Bungin (2003) merujukpendapat Robert K. Yin yang menegaskanbahwa studi kasus lebih banyak terfokuspada upaya untuk menjawab pertanyaanhow dan why, serta pada tingkattertentu juga menjawab pertanyaanwhat dalam kegiatan penelitian.

Sumber Data dan Teknik PengumpulanData

Sumber data penelitian ini meliputidokumen, hasil observasi dan informan.Informan sebagai sumber data penelitianini dipilih secara sengaja purposiveyaitu: Gubernur dan Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, Kepala dan

mantan Kepala Balitbangda SulawesiSelatan, Pejabat struktural padaBalitbangda Sulawesi Selatan, Penelitidan Perekayasa pada BalitbangdaSulawesi Selatan.

Pengumpulan data menggunakaninstrument penelitian meliputiwawancara, observasi, dan studidokumen. Prosedur validitasi datakualitatif menggunakan empat prinsipyakni credibilty, transferabilitas,ketergantungan, dan kemantapan,sebagaimana pandangan Moleong(2000).

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dan dianalisismenggunakan beberapa teknik meliputipengumpulan data, reduksi data,penyajian data, verifikasi dan membuatkesimpulan, sebagaimana pandanganMiles (1992).

HASIL PENELITIAN

Penelitian peningkatan kapasitasfungsi kelitbangan dan inovasi daerahpada Balitbangda Provinsi SulawesiSelatan, fokus terhadap empat aspekyaitu: (a) sistem kebijakan, (b) organisasi/kelembagaan, (c) sumber daya manusia,dan (d) program dan fungsi kelitbangan,dengan hasil dan pembahasan sebagaiberikut :

Aspek Sistem Kebijakan Kelitbangan

Hasil penelitian menunjukkanbahwa pengembangan kapasitas sistimkebijakan, pada Balitbangda ProvinsiSulawesi Selatan sejak dibentuknyatahun 2001 hingga saat ini telahberlangsung secara berkesinambungandan cukup memadai, baik kebijakan yangsifatnya mendasar (legal framework)maupun kebijakan yang sifatnyamendukung (supporting policies), namundemikian masih terdapat kebijakantertentu yang cenderung menghambat


dan bahkan melemahkan, denganindikasi sebagai berikut: (a) adanyaPeraturan Daerah Provinsi SulawesiSelatan Nomor 12 Tahun 2009 danPeraturan Gubernur Provinsi SulawesiSelatan Nomor 34 Tahun 2009merupakan kebijakan dasar (legalframework) yang mengatur tentangpenyempurnaan bentuk organisasi,kedudukan, tugas dan fungsi sertarincian tugas pejabat struktural padaBalitbangda Sulawesi Selatan sebagailembaga teknis daerah dibidangpenelitian dan pengembangan, (b)adanya kebijakan pemerintah daerahmembentuk Dewan Riset Daerah (DRD)Sulawesi Selatan dan Tim ForumPenelitian dan Pengembangan InovasiDaerah (FPPID) Sulawesi Selatanmerupakan kebijakan pendukung(supporting policies) pengembangankapasitas Balitbangda Sulawesi Selatandalam melaksanakan tugas danfungsinya dibidang kelitbangan, (c)adanya kebijakan nasional tentang: (i)Kerangka Nasional PengembanganKapasitas Pemerintah Daerah, dan (ii)Sistim Inovasi Daerah (SIDa),diindikasikan sebagai bentuk komitmenpemerintah pusat dalam pengembangankapasitas lembaga teknis daerahdibidang penelitian dan pengembangan,sedangkan (d) adanya kebijakanKementerian Dalam Negeri tentangPedoman Penelitian dan Pengembanganpada dasarnya merupakan kebijakanpenguatan kapasitas pada BalitbangdaSulawesi Selatan, namun demikiankebijakan tersebut cenderungmenghambat dan melemahkan posisidan kedudukan Balitbangda denganbeberapa indikasi, antara lain (i)memposisikan Balitbangda sebagai subordinat Balitbang Kemendagri, (ii)membatasi ruang lingkup fokus programdan kegiatan kelitbangan Balitbangdayaitu hanya dibidang pemerintahanumum, dan (iii) pengaturan sistim danmekanisme penyelenggaraan programdan kegiatan sangat birokratis.

Hal tersebut memperlihatkan bahwaaspek sistem kebijakan kelitbangan padaBalitbangda Sulawesi Selatan telahdikembangkan secaraberkesinambungan, namun demikianmasih terdapat kebijakan yangmemerlukan penataan, penyempurnaansesuai dengan tuntutan dan tantangantugas dan fungsi kelitbangan dan inovasidaerah.

Aspek Organisasi/Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkanbahwa pengembangan kapasitasBalitbangda Sulawesi Selatan pada aspekorganisasi/kelembagaan sejakdibentuknya pada tahun 2001 hinggasaat ini, dilihat dari segi strukturorganisasi, prasarana dan sarana, sumberdaya keuangan (anggaran), padadasarnya telah dilaksanakan namunmasih memiliki kekurangan dankelemahan sehingga membutuhkanpenataan dan penyempurnaan, denganindikasi sebagai berikut: (a) strukturorganisasi telah mencerminkan bentukideal sebagai organisasi techno-structure, dengan tugas spesifik,memiliki unit pelaksana teknis badan(UPTB), unit dukungan teknisadministratif bidang data dan informasi,inventarisasi dan publikasi, unitsupporting yang menangani urusanumum, kepegawaian, keuangan danprogram; (b) namun demikian,rumusan tugas dan fungsi penelitian,pengkajian dan pengembangan belumsepenuhnya tercermin dalam rumusantugas dan fungsi bidang, secara eksplisithanya menegaskan tugas dan fungsipenelitian dan pengkajian, sedangkantugas dan fungsi pengembangan tidakdiakomodir; (c) prasarana dan saranasecara umum kondisi dan keadaannyacukup memadai, namun dari segikualitas dan kemanfaatan (terutama yangterkait dengan teknologi informasi)masih terbatas; (d) sumber dayakeuangan (anggaran) dari segi angkaprosentase pagu anggaran badan dari


tahun 20102013 relatif sangat kecil,hanya rata-rata 0,3 % dari total anggaranAPBD provinsi; (e) anggaran belanjatahun 20102013, terdiri dari anggaranbelanja langsung rata-rata 64,55 % dananggaran belanja tidak langsung hanyarata-rata 35,45 % dari total paguanggaran.

Hal tersebut memperlihatkan bahwapengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan ionvasi padaBalitbangda Sulawesi Selatan dari aspekatau dimensi organisasi/kelembagaantelah dilaksanakan secaraberkesinambungan, namun demikianmasih terdapat adanya permasalahanyang memerlukan penataan danpenguatan berbagai aspek terutamastruktur organisasi, sarana dan prasaranadan sumber daya keuangan (anggaran)sesuai dengan tuntutan kebutuhan dantantangan tugas dan fungsi bidangkelitbangan dan inovasi daerah.

Aspek Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkanbahwa pengembangan kapasitas fungsikelitbangan pada Balitbangda SulawesiSelatan dari aspek Sumber Daya Manusiacenderung belum dilaksanakan secaraberkesinambungan dan dapatmelemahkan kapasitas fungsi organisasi,dengan gambaran sebagai berikut: (a)kapasitas sumber daya manusiaberdasarkan jumlah dan kualifikasipendidikan realtif cukup memadai,sebanyak 42 orang (79,25 %) lulusanpendidikan tinggi (S1, S2 dan S3),sebanyak 2 orang (3,80 %) diploma dansarjana muda, sementara 9 orang (20,93%) tamatan SLTA; (b) kapasitas sumberdaya manusia berdasarkan kepangkatandan golongan cukup memadai, karenasecara proporsional sesuai kebutuhansusunan dan komponen organisasi, yaituPNS golongan IV sebanyak 17 orang,golongan III sebanyak 26 orangsedangkan golongan II sebanyak 10orang. (c) sedangkan kapasitas sumber

daya manusia berdasarkan kelompokjabatan sangat timpang dan tidakproporsional, dari 53 SDM yang ada,sebanyak 17 orang (32,10 %) pejabatstruktural, sebanyak 35 orang (66,04 %)pejabat fungsional umum, sedangkanpejabat fungsional peneliti/perekayasasama sekali tidak ada ( 0 %) dari totalSDM yang ada.

Hal tersebut memperlihatkan bahwapengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi daerah padaBalitbangda Sulawesi Selatan dari aspekSumber Daya Manusia belumdilaksanakan secara optimal denganindikasi potensi dan kapasitas SDM yangdimiliki sangat lemah dan tidakmencerminkan postur organisasitechno-structure atau lembaga teknisdaerah, sehingga dipastikanmengakibatkan lemahnya pelaksanaantugas dan fungsi dibidang penelitian,pengkajian dan pengembangan.

Aspek Program Kelitbangan dan Inovasi

Hasil penelitian menunjukkanbahwa pengembangan kapasitas padaBalitbangda Sulawesi Selatan daridimensi/aspek/tingkatan program/fungsikelitbangan cenderung belumdilaksanakan secara maksimal, bahkanmengindikasikan lemahnya kapasitasorganisasi, dengan gambaran sebagaiberikut:

a. program jangka menengah yangditegaskan dalam Rencana Strategik2009-2013 meliputi adanya 6program kelitbangan yaitu: (1)Program Penelitian, Pengkajian danPengembangan Peningkatan KualitasPendidikan dan KesehatanMasyarakat, (2) Program Penelitian,Pengkajian dan PengembanganPeningkatan dan PemerataanKesejahteraan Masyarakat, (3)Program Penelitian, Pengkajian danPengembangan PerwujudanKeunggulan Lokal untuk MemicuLaju Pertumbuhan Ekonomi, (4)


Program Penelitian, Pengkajian danPengembangan Mewujudkan Sulselsebagai Entitas Sosial Ekonomi yangberdikari, (5) Program Penelitian,Pengkajian dan PengembanganPenguatan Kelembagaan Pemerintah,dan (6) Program Penelitian,Pengkajian dan PengembanganPenciptaan Lingkungan Kondusifbagi Kehidupan Sosial;

b. kapasitas fungsi sourcing capacitybelum diwujudkan dengan indikasi:(1) program kerja dan kegiatankelitbangan yang dilaksanakan belummenggambarkan fungsi sourcingcapacity, (2) masih terbatasnyaaksesibilitas ke berbagai sumberinformasi sains dan teknologi, (3)pengendalian terjadinya tumpangtindih riset yang dilakukan denganriset yang (telah) dilakukan di tempatlain belum dilaksanakan, serta (4)peningkatan efisiensi penggunaansumberdaya riset dalammenghasilkan teknologi yangbermanfaat belum dapat diwujudkan;

c. kapasitas fungsi penelitian danpengembangan teknologi (riset anddevolopment capacity) cukupmemadai, dengan indikasi programdan kegiatan kelitbangan yangdilaksanakan memiliki relevansidengan kebutuhan nyata pemerintahdaerah, namun demikian masihdiperhadapkan pada adanyapermasalahan keterbatasan sumberdaya manusia dan sumber dayaanggaran;

d. kapasitas fungsi diseminasi hasillitbang (disseminating capacity)belum dilaksanakan secara optimal,dengan indikasi masih terbatasnyaintensitas dan jangkauan publikasikegiatan riset yang dilakukan danteknologi yang dihasilkan baikmelalui media cetak maupunelektronik, kuantitas dan kualitasteknologi yang diadopsi oleh pihakpengguna.

Hal tersebut memperlihatkan bahwapengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi padaBalitbangda Sulawesi dari aspekprogram kelitbangan belumdilaksanakan secara optimal denganindikasi: (i) kapasitas fungsi sourcingcapacity belum diaktualisasikan, (ii)kapasitas fungsi penelitian danpengembangan (riset anddevelopment capacity) pada dasarnyasudah dilaksanakan namun masihbelum optimal, dan (iii) kapasitasfungsi disseminating capacity jugabelum diaktualisasikan.

PEMBAHASAN

Aspek Sistem Kebijakan Kelitbangan

Aspek sistem kebijakan kelitbanganpada Balitbangda Sulawesi Selatan telahdikembangkan secaraberkesinambungan, namun demikianmasih terdapat kebijakan yangmemerlukan penataan, penyempurnaansesuai dengan tuntutan dan tantangantugas dan fungsi kelitbangan dan inovasidaerah.

Menurut hasil identifikasi Keban(2010), dimensi kebijakan merupakansalah satu dimensi utama programpengembangan kemampuan pemerintahkabupaten/kota di Indonesia. Dimensikebijakan, meliputi perencanaanstrategik dan analisis kebijakan publik.Sedangkan, Eade (1998) menyebutkanbahwa system (sistem kerja/mekanismekerja/prosedur kerja) merupakan salahsatu pendekatan yang dapat digunakandalam pengembangan internal organisasimelalui perubahan rancangan prosedurkerja.

Hal tersebut sejalan pula denganpandangan Milen (2006) menyatakan,kapasitas organisasi pada tingkatansistem/kebijakan, suatu organisasi harusmelakukan upaya proses perbaikan padasistem, kebijakan dan berbagai aturan


yang menjadi dasar program, aktivitasdan kegiatan pada organisasi. Dalammengembangkan kualitas dan kapasitassistem ini, yang menjadi fokus utamaadalah perubahan pada kebijakan danperaturan yang dianggap menghambatkinerja optimal organisasi.

Aspek Organisasi/Kelembagaan

Pengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan ionvasi padaBalitbangda Sulawesi Selatan dari aspekatau dimensi organisasi/kelembagaantelah dilaksanakan secaraberkesinambungan, namun demikianmasih terdapat adanya permasalahanyang memerlukan penataan danpenguatan berbagai aspek terutamastruktur organisasi, sarana dan prasaranadan sumber daya keuangan (anggaran)sesuai dengan tuntutan kebutuhan dantantangan tugas dan fungsi bidangkelitbangan dan inovasi daerah.

Menurut Grindle (1997) penguatankapasitas organisasi merupakan salahsatu dimensi utama dalam strategicapacity building untuk meningkatkanefisiensi, efektivitas dan responsivitasorganisasi. Sejalan dengan itu, Djatmiko(2004) merujuk pendapat Leavit yangmenyatakan bahwa perubahan ataupengembangan kapasitas organisasidilakukan dengan pendekatan, antaralain pendekatan struktural yangpenekanannya dititik beratkan padaperubahan struktur kelembagaanorganisasi. Sedangkan Eade (1998)berpendapat bahwa pengembanganinternal organisasi antara lain melaluipendekatan: (a) struktur organisasi, yaituperubahan struktur kelembagaanorganisasi, (b) sarana dan prasarana,melalui pemanfaatan dan penggunaanteknologi sebagai sarana dan prasaranadalam melaksanakan pekerjaan, dan (c)sumber daya finansial/anggaran melaluialokasi sumber daya keuangan yangmemadai sesuai kebutuhan, termasukpemberian imbalan/insentif.

Aspek Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi daerah padaBalitbangda Sulawesi Selatan dari aspekSumber Daya Manusia belumdilaksanakan secara optimal denganindikasi potensi dan kapasitas SDM yangdimiliki sangat lemah dan tidakmencerminkan postur organisasitechno-structure atau lembaga teknisdaerah, sehingga dipastikanmengakibatkan lemahnya pelaksanaantugas dan fungsi dibidang penelitian,pengkajian dan pengembangan.

Menurut Milen (2006) yang merujukklasifikasi GTZ (Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit),menyatakan bahwa pengembangankapasitas sumber daya manusiamerupakan upaya peningkatan kapasitasdan profesionalisme individu dalammelaksanakan pekerjaan, tugas dantanggung jawabnya untuk mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Senada dengan itu, Djatmiko (2004)mengatakan bahwa programpengembangan kapasitas yang disusunharus menggunakan metode yangdirancang untuk mengubahpengetahuan, keahlian, sikap danperilaku.

Hal ini mengindikasikan bahwapenekanan utama yang dilakukan dalamrangka pengembangan kapasitasorganisasi ditujukan kepada upaya untukmerubah individu-individu yang adadidalam organisasi, sehingga akanmerubah organisasi dengan didukungoleh sumber daya lain yang ada di dalamorganisasi. Dengan demikian, dapatdikatakan bahwa pengembangankapasitas Sumber Daya Manusiamerupakan dimensi/aspek/tingkatanutama dalam pendekatan atau strategicapacyti building untuk meningkatkanefisiensi, efektivitas dan responsivitasorganisasi.


Aspek Program Kelitbangan dan Inovasi

Pengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi padaBalitbangda Sulawesi dari aspek programkelitbangan belum dilaksanakan secaraoptimal dengan indikasi: (i) kapasitasfungsi sourcing capacity belumdiaktualisasikan, (ii) kapasitas fungsipenelitian dan pengembangan (riset anddevelopment capacity) pada dasarnyasudah dilaksanakan namun masih belumoptimal, dan (iii) kapasitas fungsidisseminating capacity juga belumdiaktualisasikan.

Metode yang dipakai dalam kegiatanlitbang biasanya menggunakan teknikriset ilmiah yang standar tanpamengharapkan hasil yang pasti (bentukriset ilmiah murni) atau untukmendapatkan prakiraan hasil yangmemiliki kemanfaatan secara nyata.Kapasitas program atau fungsikelitbangan dalam pengembangankapasitas Balitbangda Sulawesi Selatandiklasifikasikan sebagai aspek/dimensiutama dan terkait dengan aspek/dimensisistim kebijakan, organisasi/kelembagaandan sumber daya manusia.

Menurut Lakitan (2010) sebuahinstitusi litbang idealnya memilikikapasitas program dan fungsi sangatmendasar yang perlu dilakukan dalamrangka revitalisasi lembaga kelitbangan,yakni: (1) kapasitas untuk menyerapilmu pengetahuan dan teknologi yangberasal dari luar (sourcing capacity); (2)kapasitas untuk melakukan riset danmengembangkan teknologi (research anddevelopment capacity); dan (3) kapasitasuntuk mendiseminasikan pengetahuandan teknologi yang dihasilkan(disseminating capacity).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan bahwapengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi daerah padaBalitbangda Sulawesi Selatan secaraumum telah dilaksanakan namundiindikasikan masih adanya berbagaipermasalahan yang cukup berpotensimenghambat dan bahkan melemahkanfungsi kelitbangan dan inovasi daerah.Di samping itu, penelitian inimembuktikan asumsi bahwa bahwasistim kebijakan kelitbangan, kapasitasorganisasi/kelembagaan dan sumberdaya manusia mempengaruhi kapasitasfungsi kelitbangan dan inovasi padaBadan Penelitian dan PengembaanganDaerah (Balitbangda) Provinsi SulawesiSelatan. Oleha karena itu, penelitian inimerekomendasikan bahwapengembangan kapasitas fungsikelitbangan dan inovasi daerah padaBalitbangda provinsi Sulawesi Selatanhendaknya melakukan: (a)penyempurnaan sistim kebijakankelitbangan, (b) revitalisasi organisasi/kelembagaan, dan (c) pengembangankapasitas sumber daya manusia, serta (d)pengembangan program untukpenguatan kapasitas fungsi kelitbangandan inovasi daerah terutama daya serappengetahuan dan teknologi, penelitiandan pengembangan, dan diseminasi hasillitbang dan inovasi daerah.


REFERENSI

Bungin, Burhan, 2006. MetodologiPenelitian Kualitatif: AktualisasiMetodologis ke Arah Ragam VarianKontenporer. Jakarta; RajaGrafindoPersada.

Djatmiko, YH. 2004. PrilakuOrganisasi.Bandung: Alfabeta

Eade, D. 1998 capacity Building: AnApproach to People-CentretedDevelopment, Oxford, UK: Oxfam,GB.

Keban, Yeremias. T. 2010. Isu CapacityBuilding dan Good Governancedalam Reformasi Birokrasi.Jogyakarta: Fisip UGM.

Lakitan, Benjamin. RevitalisasiKelembagaan R & D untukMendukung Sistem InovasiNasional, Bahan keynote speechpada seminar RevitalisasiKelembagaan Litbang yangdiselenggarakan di PascasarjanaUniversitas Sahid, Jakarta, 23November 2010.

Milen, Anelli, 2006. Capacity Building:Meningkatkan Kinerja SektorPublik. Yogyakarta: Pembaruan.

Grindle, Merilee S, (editor), 1997.GettingGood Government: CapacityBuilding in the Public Sector ofDeveloping Countries, Boston, MA:Harvard Institute for InternationalDevelopment.

Miles, Matthew B. dan A. MichaelHuberman. 1992. Analisis DataKualitatif: Buku Sumber tentangMetode-Metode Baru. Jakarta: UIPress.

Moleong, Lexy J. 2007. MetodologiPenelitin Kualitatif, Edisi Revisi.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun2012 tentang Kerangka NasionalPengembangan KapasitasPemerintahan Daerah.

Sugiyono. 2005. Metode PenelitianAdministrasi. Bandung: Alfabeta.



STIA LAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASORGANISASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONALEFFECTIVENESS IN THE REGIONAL OFFICE OF PERSONNEL

MANAGEMENT OF SOUTH SULAWESI

Muh.Syarif Ahmad dan Sumarlin1Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.


2Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.


Abstrak

Penilaian efektivitas organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karenadapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur keberhasilan pencapaian misiorganisasi tersebut. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kepemimpinan,disiplin dan motivasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi SulawesiSelatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktoryang mempengaruhi efektivitas organisasi pada BKD Provinsi Sulawesi Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-asosiatif. Motivasi pegawai,kepemimpinan, dan disiplin pegawai memiliki hubungan positif dengan efektivitasorganisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruhvariabel motivasi sebesar 3,96%, pengaruh variabel kepemimpinan sebesar 3,61%dan pengaruh variabel disiplin pegawai sebesar 3,24%.

Kata kunci : motivasi pegawai, kepemimpinan, dan disiplin pegawai.

Abstract

Assessment of the organizational effectiveness is an important activity because it canbe used as an instrument to measure success in achieving the organizations mission.This study raised the questions of leadership, discipline and motivation faced by theRegional Employment Board (BKD) of South Sulawesi Province. Therefore, the objectiveof the study was to understand factors (motivation, leadership, and employeesdiscipline) affecting the effectiveness of BKD of South Sulawesi Province. This researchusing quantitative-associative methods. The result of the study showed that motivation,leadership, and employees discipline positively correlated with organizationaleffectiveness, in which motivation has the most influence of 3,96%, leadership of 3,61%,and employees discipline of 3,24%.

Keywords: employees motivation, leadership, and discipline.

Muh.Syarif Ahmad dan Sumarlin / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 20 - 26 21

PENDAHULUAN

Penilaian efektivitas organisasimerupakan suatu kegiatan yang sangatpenting karena dapat digunakan sebagaiinstrumen dalam mengukur keberhasilanpencapaian misi organisasi tersebut.Penelitian ini mengangkat masalahmengenai motivasi pegawai,kepemimpinan, dan disiplin pegawai yangpada BKD Provinsi Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang paling menonjoldan berpengaruh terhadap efektivitasorganisasi pada Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Selatan adalahrendahnya tingkat disiplin pegawai. Halini dapat dilihat pada data LAKIP BKDTahun 2013 yang menunjukkanrendahnya persentase disiplin/kehadiran PNS terdapat pada sasaranstrategis 3 yaitu persentasenya hanyasebesar 75%. Disamping itupermasalahan lain yang menghambatefektivitas organisasi adalah masihrendahnya motivasi pegawai dalamrangka meningkatkan prestasi kerja, halini dikarenakan gaji/penghasilan yangselama ini mereka terima tidak adapengaruhnya terhadap prestasi kerja,artinya baik buruknya prestasi kerja tidakmenentukan besar kecilnya gaji/penghasilan mereka, tetapi besaran gajiyang diterima tergantung pada pangkatdan masa kerjanya. Hal ini tidak sepertidi organisasi-organisasi swasta, dimanaprestasi kerja menentukan besar kecilnyagaji. PNS tidak termotivasi melakukanprestasi kerja yang baik, mereka hanyamelaksanakan pekerjaan sebatas yangdiperintahkan (belum ada fungsi rewardand punishment).

Fakta empiris menunjukkan bahwaefektivitas organisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan masih belum sesuai dengan yangdiharapkan. Ketidakmaksimalan inidisebabkan oleh faktor kepemimpinan,motivasi, dan disiplin pegawai.

BAHAN DAN METODE

Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah kuantitatifdengan menggunakan metode rancanganasosiatif yaitu suatu rancangan yangdigunakan untuk menganalisa datadengan cara menguji pengaruh variabelbebas terhadap variabel terikat.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh pegawai pada BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan jumlah pegawaisebanyak 70 orang. Penarikan sampelditetapkan secara total samplingsebanyak 70 orang sehingga seluruhpopulasi dijadikan sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dilakukan denganpenyebaran kuesioner kepada seluruhpegawai Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Sulawesi Selatan dan datasekunder diperoleh dari pencatatanpegawai.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data dari setiap variabel yangdijadikan informasi dalam bentuk tabeldistribusi frekuensi dan persentaseditabulasi, selanjutnya dibuatkan tabelpenolong kemudian dilakukan analisisdata secara kuantitatif. Analisis inidiarahkan untuk menguji dan menjawabrumusan masalah secara deskriptif.Untuk menjawab ke tiga permasalahandi atas, maka terlebih dahulu ditentukanskor ideal/kriterium. Skor ideal adalahskor yang ditetapkan dengan asumsibahwa setiap responden padapertanyaan memberikan jawaban denganskor tertinggi (dalam instrumen ini skortertinggi 5) selanjutnya dilakukan denganmembagi jumlah skor hasil penelitiandengan skor ideal. Analisis statistikdeskriptif yang digunakan adalah

Muh.Syarif Ahmad dan Sumarlin / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 20 - 2622

melalui pengujian hipotesis Asosiatif(hubungan) yaitu menghitung nilaikorelasi dengan menggunakan rumuskorelasi product moment (koefisienkorelasi). Untuk memudahkan dalammenginterpretasikan terhadap kuat danlemahnya hubungan, maka dapatdigunakan pedoman untuk memberikaninterpretasi koefisien korelasi. Untukmenguji apakah hal tersebut signifikanatau tidak maka perlu diujisignifikansinya dengan Uji signifikansikorelasi product moment (t). Selanjutnyauntuk menghitung seberapa besarsumbangan (pengaruh) faktor motivasi,kepemimpinan dan disiplin terhadapefektivitas organisasi pada BKD ProvinsiSulawesi Selatan digunakan rumusKoefisien Determinasi dengan rumus

KD = (r) x 100%.

HASIL PENELITIAN

Responden dalam penelitian iniyaitu Pegawai Negeri Sipil BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan yang berjumlah 70 orang, yangdiklasifikasikan berdasarkan usia, jeniskelamin, dan tingkat pendidikan. Dasarpemilihan klasifikasi ini, menurutGoolsby (1992) mengatakan bahwa faktorusia dan tingkat pendidikan berperanmembantu seseorang dalam menghadapipersoalan dan mengambil keputusan,dengan dasar pemikiran bahwapengawai yang lebih berumur danmemiliki tingkat pendidikan yang baikcenderung lebih mapan dalam berpikirdan bertindak serta lebih terbiasamenghadapi persoalan yang muncul ditempat kerja.

Keadaan tersebut menyebabkanpengawai lebih mampu beradaptasidengan permasalahan yang muncul ditempat kerja, sehingga pengambilankeputusan cenderung lebih efektifketimbang karyawan yang berusia mudadan memiliki tingkat pendidikan rendah.

Sementara Pulkkinen (1996) melihatpengklasifikasian dengan melihat

perbedaan kepribadian (personality) yangmendasar antara wanita dan pria. HasilPenelitian Pulkkinen (1996) menyatakanbahwa pria pada umumnya bersifatindividualis, agresif, kurang sabar, lebihtegas, rasa percaya diri lebih tinggi danlebih menguasai pekerjaan, sedangkanwanita cenderung lebih perhatian kepadaorang lain, penurut, pasif, lebihmengedepankan perasaan danmempunyai tanggungjawab menguruskeluarga yang lebih besar dari pada pria.

Hasil pengelompokkan respondenmenurut kelompok umurmemperlihatkan bahwa kelompok umur21-30 tahun sebanyak 13 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 20 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 25 orang serta umur51-60 tahun sebanyak 12 orang. Dariinformasi tersebut dapat disimpulkanbahwa sebagian besar pegawai BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan di kategorikan dalam usiamatang, produktif serta penuh dedikasi,serta mampu bekerja secara lebih efektif.

Untuk klasifikasi respondenmenurut jenis kelamin dapat dilihatbahwa umumya responden adalah laki-laki yaitu 37 orang (52,86 %) sedangkanresponden perempuan sebanyak 33orang (47,14 %). Informasi tentang jeniskelamin menunjukkan bahwa karenajenis kelamin laki-laki dan perempuancenderung berimbang maka pada BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan terdapat keseimbangan dalammembagi pekerjaan yang sesuai dengankarakteristik jenis kelamin.

Klasifikasi responden menurut masakerja dapat dilihat bahwa masa kerja 0-10 tahun sebanyak 31 orang, 11-20 tahunsebanyak 12 orang, 21-30 tahunsebanyak 24 orang, 31-40 tahunsebanyak 3 orang, hal ini menunjukkanbahwa mayoritas responden padapenelitian ini memiliki masa kerja di atas10 Tahun. Berdasarkan pendapatGoolsby (1992) menjelaskan bahwasemakin lama masa kerja pegawai, maka


pegawai tersebut semakin memilikipengalaman yang banyak sehinggamemiliki kemampuan dalammenyelesaikan permasalahan yangterjadi pada lingkungan kerja. Daripendapat tersebut dapat disimpulkanbahwa pegawai Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Selatan dapatdikategorikan sebagai pegawai handalserta mampu dalam menanganipermasalahan dan pekerjaan yangdatangnya mendadak dan mendesak.

Responden juga diklasifikasikanberdasarkan tingkat pendidikan terakhir,yaitu SLTA/sederajat sebayak 15 orang,DIII sebanyak 7 orang, DIV sebanyak 4orang, S1 sebanyak 35 orang dan S2sebanyak 9 orang, melihat tingkatpendidikan responden dapatdisimpulkan bahwa sebagain besarresponden mempunyai tingkatpendidikan yang cukup memadai karena50 % responden berpendidikan Sarjana(S1), yang diasumsikan bahwa denganpendidikan yang cukup memadai(berpendidikan tinggi/setingkat sarjana)maka pegawai dapat mengatasipermasalahan pekerjaanya dan jugapermasalahan di lingkungan kerjanya.

Responden diklasifikasikan menurutjenjang kepangkatan / golongan yaituyang berpangkat/golongan II sebanyak 8orang atau 11,43 % merupakan palingsedikit dari klasifikasi kepangkatan/golongan, dan berpangkat/golongan IVsebanyak 15 orang atau 21,43 % darijumlah pegawai BKD, sementaraberpangkat/golongan III sebanyak 47orang atau 67,14 % merupakan pangkat/golongan responden yang paling banyak.Dengan demikian dapat ditarikkesimpulan bahwa sebagian besarpegawai Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Sulawesi Selatan berpangkat/golongan di atas III/a III/d, yangdikategorikan sebagai pangkat /golonganmenegah ke atas, artinya golongan danpangkat yang mempunyai tata cara kerja,dan pola pikir yang lebih sistematis,

dengan demikian pegawai BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan dapat diandalkan untukmendukung efektivitas organisasi.

Hasil pengolahan data penelitianterhadap analisis faktor-faktor yangmempengaruhi efektivitas organisasipada Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, yang meliputimotivasi, kepemimpinan dan disiplinsebagai berikut.

Nilai motivasi pegawai pada BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan sebesar 89,64 % dari yangdiharapkan, pada indikator aktualisasidiri, penghargaan dan prestasi, sertaharapan dan rangsangan.

Nilai kepemimpinan pada BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan sebesar 82,86 % dari yangdiharapkan, pada indikator gayakepemimpinan, pengambilan keputusandan kebebasan dan keteladanan.

Nilai kedisiplinan BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan sebesar 77,45 % dari yangdiharapkan, pada indikator kemangkiran,tanggungjawab, keadilan dan kepatuhandan pengawasan melekat.

Adapun nilai efektivitas BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan sebesar 71,54 % dari yangdiharapkan, pada indikator kinerja,stabilitas organisasi, kepuasan pegawaidan fleksibilitas organisasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dapatdijelaskan bahwa analisis hubungan danpengaruh faktor motivasi pegawai,kepemimpinan, dan disiplin pegawaiterhadap efektivitas organisasi di BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan sebagai berikut.

Terdapat hubungan dan pengaruhyang positif antara motivasi pegawaiterhadap efektivitas organisasi pada BKD


Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengankoefisien korelasi sebesar 0,199,walaupun nilai korelasinya sangatrendah namun bersifat positif artinyaterjadi hubungan searah antara faktormotivasi dengan efektivitas organisasi,bila variabel motivasi ditingkatkan makatingkat efektivitas organisasi jugasemakin meningkat sehingga diperolehpersamaan regresi yaitu Y = 31,6 +0,41x. Adapun koefisien determinasinyaadalah sebesar 3,96 % artinya pengaruhfaktor motivasi terhadap efektivitasorganisasi sebesar 3,96 % dan 96,04 %dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Hasil penelitian ini didukung olehteori Vroom dan Robbins (2008)mengatakan bahwa kekuatan dari suatukecenderungan untuk bertindak dalamcara tertentu bergantung pada kekuatandari suatu harapan bahwa tindakantersebut akan diikuti dengan hasil yangada dan pada daya tarik dari hasil ituterhadap individu tersebut. Teoriharapan mengatakan bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untukmeningkatjan usaha yang tinggi ketikamereka yakin bahwa usaha tersebut akanmenghasilkan penilaian kinerja yangbaik. Penilaian yang baik yang diberikanberupa penghargaan-penghargaanorganisasional seperti bonus, kenaikanimbalan kerja, atau promosi.Penghargaan-penghargaan tersebut akanmemuaskan tujuan-tujuan pribadi parakaryawan. Ini berarti bahwa faktormotivasi pegawai BKD Provinsi SulawesiSelatan hanya sebesar 3,96 %mempengaruhi efektivitas organisasi danfaktor lainnya sebesar 96,04 %, sehinggauntuk meningkatkan motivasi perlunyaupaya perbaikan variabel indikatormotivasi pegawai yaitu meningkatkankoordinasi yang baik dalam pelaksanaankegiatan dengan stakeholder yang terkait,melakukan mutasi pegawai yang didasaridan disesuaikan dengan latar belakangdan tingkat pendidikan, keterampilandan kompetensi yang dimiliki olehmasing-masing pegawai. Ada pula upaya

meningkatkan kemampuan pegawaimelalui pelatihan, diklat, workshop gunaperbaikan kinerja pegawai, danmemberikan penghargaan kepadapegawai yang mempunyai kinerja yanglebih dari pegawai lain, agar termotivasiuntuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Selain itu, terdapat pula hubungandan pengaruh yang positif antarakepemimpinan terhadap efektivitasorganisasi pada BKD Provinsi SulawesiSelatan yaitu dengan koefisien korelasisebesar 0,19, walaupun nilai korelasinyasangat rendah namun bersifat positifartinya terjadi hubungan searah antarafaktor kepemimpinan dengan efektivitasorganisasi, bila variabel disiplinditingkatkan, maka tingkat efektivitasorganisasi juga semakin meningkatsehingga diperoleh persamaan regresiyaitu Y = 41,85 + 0,19x. Adapunkoefisien determinasinya adalah sebesar3,61% artinya pengaruh faktorkepemimpinan terhadap efektivitasorganisasi sebesar 3,61% dan 96,39%dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Hal ini senada dengan teorikepemimpinan, dimana organisasimembutuhkan kepemimpinan danmanajemen yang kuat agar dapatmelakukan efektivitasnya secara optimal.Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani menentang statusquo, menciptakan visi masa depan, danmengilhami anggota-anggota organisasiuntuk secara sukarela mencapai visitersebut. Kita juga membutuhkan paramanajer untuk merumuskan rencanayang mendetail, menciptakan strukturalorganisasi yang efesien, dan mengawasioperasi sehari-hari. Sehubungan denganitu, Fiedler (Robbins, 2008) menyatakanbahwa kinerja kelompok yang efektifbergantung pada kesesuaian antara gayainteraksi seorang pemimpin denganbawahannya serta sejauh mana situasitersebut menghasilkan kendali danpengaruh untuk pemimpin tersebut.Melihat hasil penelitian, menunjukkanbahwa faktor kepemimpinan di BKD


Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar3,61 % mempengaruhi efektivitasorganisasi di BKD Provinsi SulawesiSelatan, sementara faktor lainnya sebesar96,39. Sehingga untuk meningkatkanfaktor kepemimpinan di BKD ProvinsiSulawesi Selatan diperlukan upayaperbaikan variabel indikatorkepemimpinan yaitu dengan mengubahgaya kepemimpinan yangmengedepankan keteladanan, adaptif,visioner, dan lebih mengutamakankerjasama tim dalam pekerjaan. Dalampengambilan keputusan hendaknyamelibatkan atau mempertimbangkanpendapat atau masukan dari bawahan.Membagi pekerjaan sesuai kewenangansecara hirarki dan proporsional kepadabawahan untuk lebih meningkatkantanggungjawab dari masing-masingpegawai. Selain itu, sebagai satuan kerjayang berfungsi untuk mengelolaadministrasi kepegawaian termasukperencanan dan pengembangan karierpegawai, hendaknya dimulai di BKDProvinsi Sulawesi Selatan. Penempatanpegawai dan pejabat dilakukanberdasarkan analisis kebutuhan danjabatan serta sesuai kompetensi dan latarbelakang pendidikan terutama padabidang teknis yang memerlukankualifikasi pendidikan khusus,disamping persyaratan jenjangkepangkatan yang memang sudah harusdipenuhi dan ditaati, sehingga tingkatefektivitas pengambilan keputusan lebihoptimal lagi.

Di samping itu, terdapat hubungandan pengaruh yang positif antara disiplinpegawai terhadap efektivitas organisasipada BKD Provinsi Sulawesi Selatanyaitu dengan koefisien korelasi sebesar0,18, walaupun nilai korelasinya sangatrendah namun bersifat positif artinyaterjadi hubungan searah antara faktordisiplin dengan efektivitas organisasi,bila variabel disiplin ditingkatkan, makatingkat efektivitas organisasi jugasemakin meningkat sehingga diperolehpersamaan regresi yaitu Y=43,20+

0,18x. Adapun koefisien determinasinyaadalah sebesar 3,24% artinya pengaruhfactor disiplin terhadap efektivitasorganisasi sebesar 3,24 % dan 96,76 %dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Disiplin adalah salah satu faktoryang penting dalam suatu organisasi,karena disiplin akan mempengaruhikinerja pegawai dalam organisasi, makadisiplin pegawai merupakan cerminanbesarnya tanggung jawab seseorangdalam melakukan tugas-tugas yangdiberikan kepadanya, yang mendoronggairah dan semangat kerja seseorang(Hasibuan, 2012). Sehubungan denganhal tersebut maka semakin baik disiplinkaryawan, semakin tinggi prestasi kerjayang dapat diraih. Hal ini dapatdisimpulkan bahwa pengaruh disiplinpegawai terhadap efektivitas organisasidi BKD Provinsi Sulawesi Selatan hanyasebesar 3,24 % dan 96,76 % dipengaruhioleh faktor lainnya.

Dengan demikian untukmeningkatkan pengaruh disiplindiperlukan upaya perbaikan variabelindikator disiplin pegawai yaitu denganmemberikan pemahaman kepadaseluruh pegawai mengenai disiplinpegawai dan sanksi-sanksi yang akandiberika apabila melanggar, memberikanpenghargaan kepada pegawai yangmempunyai tingkat disiplin yang tinggiuntuk meningkatkan semangat pegawai,memberikan keadilan yang optimal, danuntuk meningkatkan disiplin pegawaimelalui peningkatan kepatuhan danpengawasan melekat, dimana tingkatkepatuhan dan pengawasan melekatsenantiasa ada pada setiap diri pegawai(pengawasan oleh dirinya sendiri).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka meningkatkanefektivitas organisasi di BadanKepegawaian Daerah Provinsi SulawesiSelatan, perlu dilakukan perbaikanuntuk meningkatkan efektivitasorganisasi hendaknya selalu berusaha


meningkatkan disiplin pegawai melaluipemberian kepercayaan, melibatkandalam pengambilan keputusan,memberikan tanggung jawab sesuaiproporsi dan tupoksinya. Hal ini akanmejadikan pegawai dapat melaksanakantugas yang diberikan dengan baik, efektif,efesien dan sesuai target dan waktu yangditentukan. Mengubah gayakepemimpinan yang mengedepankanketeladanan, adaptif, visioner, dan lebihmengutamakan kerjasama tim dalampekerjaan. Dalam pengambilankeputusan hendaknya melibatkan danmempertimbangkan pendapat ataumasukan dari bawahan. Membagipekerjaan sesuai kewenangan secarahierarki yang proporsional kepadabawahan untuk lebih meningkatkantanggungjawab dari masing-masingpegawai. Di samping itu, meningkatkandisiplin pegawai melalui pemberianpenghargaan dan sanksi yang ketatkepada semua pegawai. Pegawai yangmelanggar diberikan sanksi yang tegastanpa pilih kasih, sementara yangberkinerja dan berdisiplin di berikanpenghargaan untuk memacu semangatpegawai.

REFERENSI

Goolsby, JR, 1992, A theory of RoleStressin Boundary Spanning Positions ofMarketing Organizations, Journalof the Academy of MarketingScience, Vol. 20, pp.155-164.

Hasibuan, Malayu, S.P. 2008. Organisasidan Disiplin. Dasar PeningkatanProduktivitas. Jakarta: BumiAksara.

___________________. 2012. ManajemenSumber Daya Manusia. EdisiRevisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor:Ghalia Indonesia.

Pulkkinen, L. 1996. Female and MalePersonality Styles: a Typologicaland Development Analysis,Journal of Personality and SocialPsychology, Vol.70, June, pp.1288-1306.

Robbins, Stephen P. 2001. PerilakuOrganisasi; Konsep, Kontroversi,Aplikasi. Edisi ke-8. Versi BahasaIndonesia. Jilid 1. Jakarta:Prenhallindo.

_________________. 2001. PerilakuOrganisasi; Konsep, Kontroversi,Aplikasi. Edisi ke-8. Versi BahasaIndonesia, Jilid 2. Jakarta:Prenhallindo.

_________________. 2006. PerilakuOrganisasi. Edisi BahasaIndonesia. Jakarta: IndeksKelompok Gramedia.

Robbins, Stephen. P. dan Timothy A.Judge. 2008. Perilaku OrganisasiEdisi ke-12. Buku I. Jakarta:Salemba Empat.

Robbins, Stephen. P. dan Mary Coulter.2009. Manajemen. Jakarta: IndeksKelompok Gramedia.

Sugiyono. 2013. Metode PenelitianManajemen. Bandung: Alfabeta.

______. 1999. Metode Penelitian Bisnis.Bandung: Alfabeta.

_______. 2014. Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Bandung: Alfabeta.

Steers, Richard. M. 1985. Efektivitas

Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) BKDTahun 2012 dan Tahun 2013.Makassar.



STIA LAN

ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSANNASABAH DALAM MEMILIH PRODUK JASA PERBANKAN

(Studi pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Cabang Makassar)

ANALYSIS OF SEVERAL VARIABLES THAT AFFECT THE CUSTOMERSDECISION IN CHOOSING PRODUCT OF BANKING SERVICES

(Studies In PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Branch Makassar)

Nur Fatwa 1 dan Chairul Ihsan Burhanuddin 2

1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Makassar.e-mail: [email protected]

2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Makassar.


Abstrak

Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian seiring denganfungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan danakepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerjadengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomiyang diharapkan tidak akan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisvariabel paling dominan dan pengaruh variabel kualitas pelayanan, kemudahanfasilitas, produk, biaya, brand image, bunga dan kelengkapan, terhadap keputusannasabah dalam memilih produk jasa perbankan di PT. Bank Internasional IndonesiaTbk, cabang Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah asosiatifdengan melakukan survai terhadap seratus delapan puluh satu nasabah yang terdiridari nasabah yang memilih menutup dan membuka rekening di PT. Bank InternasionalIndonesia Tbk, cabang Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, kemudahan fasilitas, produk, biaya, bunga dankelengkapan, berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilihproduk jasa perbankan di PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, cabang Makassar.Adapun faktor yang paling dominan adalah kualitas pelayanan.

Kata kunci: kualitas pelayanan, produk jasa perbankan, keputusan nasabah.

Abstrack

Banking has an important role in the economy along with the function to channelfunds from parties who have excess funds to the parties that need funds. If the financialsystem is not working properly, then the economy becomes inefficient and the expectedeconomic growth will not be achieved. This study aims to analyze the most dominantvariables and variables influence the quality of service, ease of facilities, products,pricing, brand image, interest and premium, against a decision in choosing productscustomers of banking services at PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, a branch ofMakassar. The method of this research is a field survey by interviewing one hundredand eighty-one customers that consists of customers who has chosen to close and openaccounts at Bank Internasional Indonesia Tbk, Branch of Makassar. The result of this

Nur Fatwa dan Chairul Ihsan Burhanuddin / Jurnal Administrasi Negara, volume 20 no .1 (2014) / 27 - 3528

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegangperanan yang sangat penting dalamperekonomian seiring dengan fungsinyauntuk menyalurkan dana dari pihak yangmempunyai kelebihan dana (surplus offund) kepada pihak-pihak yangmembutuhkan dana (lack of fund).Apabila sistem keuangan tidak bekerjadengan baik, maka perekonomianmenjadi tidak efisien dan pertumbuhanekonomi yang diharapkan tidak akantercapai (Puspa, 1977).

Lembaga perbankan merupakan intidari sistem keuangan dari setiap negara.Bank adalah lembaga keuangan yangmenjadi tempat bagi orang perseorangan,badan-badan usaha swasta, badan-badanusaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpandana-dana yang dimilikinya. Melaluikegiatan perkreditan dan berbagai jasayang diberikan, bank melayanikebutuhan pembiayaan sertamelancarkan mekanisme sistempembayaran bagi semua sektorperekonomian ( Puspa, 1977).

Perusahaan yang menjual jasa-jasa,kualitas pelayanan sangat diperlukankarena berfungsi sebagai hal utamadalam mempengaruhi keputusankonsumen a

REVISI -jurnal-1-2014.pdf

Documents

Transcript of REVISI -jurnal-1-2014.pdf