RESOLVING INSOLVENCY -...

RESOLVING INSOLVENCYGUIDEBOOKFebruary 2017

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

This guidebook is prepared with the support of the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). AIPEG is a facility to strengthen the evidence base for economic policy in support of the Indonesian Government. This work is funded by the Australian Government as part of its commitment to Indonesia’s growth and development.

S E C T I O N 1

Resolving Insolvency | Guidebook 2017

Sect

ion

1

Penyelesaian Kepailitan (Bahasa Indonesia)

1. DEFINISI DARI ISTILAH YANG DIGUNAKAN DI DALAM KUESIONER INI

Saat melengkapi bagian 4 dan 5 Kuesioner ini, harap mengingat definisi-definisi berikut ini:

“Penyitaan” adalah proses yang mana kreditur yang memegang jaminan memerlukan penjualan aset yang digunakan sebagai jaminan dalam menyelesaikan pinjaman berjaminan ketika debitur gagal untuk melakukan pembayaran. Untuk tujuan penelitian ini, penyitaan mengacu pada penjualan aset untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang telah diberikan untuk debitur melalui proses pengadilan formal (penyitaan pengadilan). Penyitaan meliputi eksekusi hak jaminan selain hak tanggungan atas aset perumahan/tempat tinggal.

“Kepailitan” berarti bahwa debitur secara umum tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo dan/atau bahwa kewajibannya melebihi nilai aset.

“Perwakilan kepailitan” adalah orang atau badan (termasuk yang ditunjuk secara interim) resmi di dalam proses kepailitan yang berperan untuk mengelola reorganisasi atau likuidasi atas harta kepailitan.

“Likuidasi” adalah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk meniadakannya dan mendistribusikan hasilnya kepada para krediturnya. Likuidasi dapat mencakup penjualan sedikit demi sedikit aset debitur atau penjualan dari semua atau sebagian besar aset debitur demi kesinambungan usaha debitur. Untuk tujuan penelitian ini, istilah Likuidasi merujuk hanya pada proses resmi di pengadilan dan tidak mencakup pembubaran sukarela sebuah perusahaan.

“Kredit purna mulai” mengacu pada pendanaan baru yang diberikan kepada perusahaan pailit setelah dimulainya proses kepailitan oleh kreditur yang telah ada atau kreditur baru untuk membiayai kegiatan operasional yang sedang berjalan dari perusahaan yang pailit tersebut selama proses kepailitan. Untuk tujuan penelitian ini, istilah kredit purna mulai tidak mencakup pinjaman baru yang ditawarkan sebagai bagian dari rencana reorganisasi.

“Pengelolaan Kurator” adalah proses penunjukan oleh pengadilan, kontrak atau pejabat pemerintah dari seorang kurator untuk mengambil hak pengelolaan atas properti, bisnis, sewa dan keuntungan dari debitur yang telah melanggar ketentuan pinjaman dari kreditur dengan membebankan biaya perusahaan. Seorang kurator dapat diizinkan untuk melanjutkan usaha debitur sebelum menjual usaha tersebut sebagai bentuk kesinambungan usaha atau sebelum menjual aset secara terpisah untuk melunasi utang. Untuk tujuan penelitian ini, istilah pengelolaan kurator merujuk hanya untuk proses resmi di pengadilan.

“Reorganisasi” adalah proses melalui dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan suatu rencana reorganisasi, sehingga usaha dapat terus berjalan melalui cara-cara yang mungkin meliputi pengampunan utang, penjadwalan kembali utang, konversi utang menjadi ekuitas dan penjualan usaha (atau bagian dari padanya) demi kelangsungan usaha debitur. Untuk tujuan penelitian ini, istilah reorganisasi merujuk hanya pada proses resmi pengadilan yang tersedia untuk semua debitur komersial dan tidak mencakup skema pengaturan, perjanjian di luar pengadilan dengan kreditur atau rencana reorganisasi di hadapan badan-badan administratif.

“Rencana Reorganisasi” adalah rencana yang dilakukan dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan.


Sect

ion

1

2. REFORMASI DAN STATISTIK

2.1. Apakah ada reformasi di bidang kepailitan perusahaan sejak 1 Juni 2015 hingga sekarang, termasuk setiap perkembangan terkait hukum atau praktik-praktik yang berkaitan dengan penyitaan, likuidasi atau reorganisasi? Mohon jelaskan

Tanggapan Penjelasan

Ya • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Surat Edaran tersebut memperbaiki waktu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Dalam Surat Edaran ini putusan pailit harus diberikan dalam waktu 60 hari setelah permohonan pailit diajukan, sedangkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara harus diberikan dalam waktu 3 hari setelah pengajuan permintaan tersebut oleh Debitur atau dalam waktu 20 hari setelah pengajuan permintaan oleh kreditor, sementara putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap harus diberikan dalam waktu 45 hari setelah tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diberikan. Surat Edaran ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dengan mengharuskan adanya persetujuan kreditur pada saat penunjukan kurator atau pengurus jika permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur. Surat Edaran ini juga memberdayakan Hakim Pengawas untuk meminta kurator untuk menyerahkan jadwal yang pasti untuk mengelola aset pailit dan menegurnya jika kurator tidak mematuhi jadwal yang telah disepakati. Hakim Pengawas bahkan dapat meminta penggantian kurator kepada Majelis Hakim di Pengadilan Niaga jika kurator tidak mematuhi jadwal yang disepakati.


Sect

ion

1

2.2. Apakah ada reformasi di bidang kepailitan perusahaan yang diharapkan mulai berlaku sebelum 1 Juni 2016, atau yang berlaku dalam jangka panjang? Mohon jelaskan

2.3. Berapa banyak kasus kepailitan yang melibatkan badan-badan komersial yang Anda atau perusahaan Anda tangani selama tahun 2015? Hitung semua proses penyitaan, likuidasi dan reorganisasi yang diselesaikan antara 1 Januari - 31 Desember 2015, atau yang tertunda sejak tanggal 31 Desember 2015.

2.4. Berapa banyak kasus kepailitan yang melawan badan-badan komersial yang diajukan ke pengadilan di Negara Anda selama tahun 2015? Harap berikan perkiraan untuk proses penyitaan, likuidasi dan reorganisasi secara terpisah. Harap dicatat bahwa

2.5. Menurut Anda, berapa proporsi usaha yang mengalami masalah yang mengajukan kepailitan dapat terus beroperasi secara berkesinambungan setelah selesainya proses kepailitan pada tahun 2015, termasuk penjualan dalam keadaan tetap beroperasi secara berkesinambungan melalui likuidasi serta melalui reorganisasi? Harap berikan rincian di bagian komentar, jika ada, atau referensi untuk statistik yang tersedia.

Tanggapan Penjelasan

Ya • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan yang berlaku sejak 25 April 2016.

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus yang berlaku sejak 3 Maret 2016.

Tanggapan Jumlah yang tepat atau estimasi perkiraan

Berdasarkan pada pengalaman responden. • Isi berdasarkan pada pengalaman responden.

Tanggapan Jumlah yang tepat atau estimasi perkiraan

Lebih dari 100 • 278 kasus antara tahun 2015 - 2016 (sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/kepailitan/index-1.html)

Tanggapan Penjelasan:

50%-75% • Sebagian besar kasus kepailitan dan penundaan pembayaran (PKPU) di Indonesia diselesaikan melalui penanganan kurator dan proses pengurusan yang didasarkan pada rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur terkait.


Sect

ion

1

3. ASUMSI STUDI KASUS

Jawablah pertanyaan di bagian 4 kuesioner ini mengenai dasar asumsi studi kasus di bawah ini.

(a) Mirage adalah perseroan terbatas lokal yang menjalankan usaha hotel di Jakarta; aset dan sumber pendapatan hotel tersebut adalah properti hotel. Nilai hotel tersebut adalah Rp 4.035.332.054. Pada tanggal 1 Januari 2010, Mirage menandatangani perjanjian pinjaman berjangka waktu 10 tahun dengan BizBank, sebuah bank lokal. Pinjaman tersebut dijamin dengan properti hotel dan/atau biaya bisnis universal (biaya perusahaan) di negara-negara yang memperbolehkan jenis agunan seperti itu. Kredit BizBank yang masih terhutang adalah Rp 4.035.332.054 yang mewakili 74% dari total utang kumulatif Mirage. Jumlah yang harus dibayar kepada BizBank adalah persis sama dengan nilai pasar dari bisnis hotel tersebut.

(b) kreditur tanpa jaminan (misalnya pemasok, otoritas pajak dan karyawan) memegang 26% dari sisa utang Mirage, yang nilainya setara dengan Rp 1.417.819.370. Di antara para kreditur tanpa jaminan, kelompok terbesar adalah pemasok Mirage (totalnya 50), yang semuanya mempunyai tagihan pembayaran atas pengiriman terakhir mereka.

(c) pendiri Mirage memiliki 51% saham perusahaan dan merupakan ketua dewan direksi (atau badan pengawas yang setara). Tidak ada pemegang saham lain yang memiliki lebih dari 5% dari hak suara. Perusahaan tersebut memiliki seorang manajer utama dan 201 karyawan. Seluruh pihak dalam skenario ini adalah badan-badan lokal atau warga negara lokal. Pendiri dan manajemen Mirage ingin membuat perusahaan tetap berjalan.

(d) Hari ini tanggal 1 Januari 2016. Sejak pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan BizBank, Mirage telah memenuhi semua kondisi pinjaman tersebut dan melunasi semua pembayaran secara tepat waktu. Namun, pada akhir tahun 2015, Mirage mengalami kerugian operasional yang tak terduga karena kondisi pasar yang memburuk. Akibatnya, Mirage akan gagal melunasi pembayaran pinjaman berikutnya kepada BizBank, yang jatuh tempo besok, tanggal 2 Januari 2016. Mirage tidak dapat memperoleh pinjaman baru dari lembaga keuangan lain atau menegosiasikan kembali pinjaman saat ini dengan BizBank.

(e) Perusahaan memperkirakan akan mendapatkan nilai bersih negatif dan kerugian operasional baik selama tahun 2016 dan 2017. Perusahaan mengaharapkan arus kas perusahaan tahun 2016 dapat menutupi semua biaya operasi, termasuk pembayaran kepada pemasok, gaji, biaya pemeliharaan dan pajak. Arus kas tidak akan menutupi utang pokok atau bunga pembayaran kepada BizBank.

(f) Jika Mirage dijual sebagai sebuah usaha yang berkesinambungan (yaitu sebagai bisnis yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan guna terus beroperasi di masa mendatang), Mirage akan memperoleh 100% dari nilai pasar saat ini. Namun jika aset Mirage dijual sedikit demi sedikit, mereka akan memperoleh hanya 70% dari nilai pasar Mirage saat ini.


Sect

ion

1

4. PILIHAN PROSEDUR, PERATURAN YANG BERLAKU DAN PERKIRAAN UMUM

Perbarui data di bagian ini berdasarkan asumsi studi kasus di bagian 3. Untuk kenyamanan Anda, kami telah mencantumkan, jika ada, ringkasan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para kontributor untuk pertanyaan yang sama pada kuesioner tahun lalu. Karena mereka mewakili tanggapan-tanggapan dari semua kontributor Doing Business di negara Anda, tanggapan tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan jawaban tertentu yang Anda atau rekan kerja di perusahaan Anda berikan tahun lalu.

4.1. Prosedur peradilan mana yang paling mungkin berlaku dalam kasus Mirage? Jelaskan mengapa, menurut Anda, prosedur tersebut adalah yang paling sering berlaku. Mohon merujuk pada definisi prosedur yang terkait di bagian 1.

4.2. Pengadilan apa yang akan terlibat dalam kasus Mirage? Misalnya, manajemen Mirage tunduk pada pengadilan tingkat kota untuk reorganisasi atau BizBank memulai proses penyitaan peradilan di pengadilan niaga.

Tahun lalu Tahun ini

Prosedur Penjelasan: Prosedur Penjelasan:

Penyitaan Setelah maksimal 90 hari sejak pernyataan pailit dibuat atau ketika kondisi kepailitan (penolakan rencana komposisi) dimulai, Mirage berhak memulai eksekusi akta hak tanggungan yang dilakukan melalui pengadilan negeri Indonesia melalui penyitaan dan lelang umum di bawah pengawasan pengadilan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara).

Keadaan dalam pengawasan kurator

Sesuai dengan ketentuan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagian besar kepailitan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia berakhir dalam keadaan di bawah pengawasan kurator/proses administrasi oleh seorang kurator atau pengurus yang mengelola dan memaksimalkan aset debitur berdasarkan rencana perdamaian sebagaimana yang disampaikan dan disetujui oleh kreditur untuk kepentingan terbaik kreditor dan kelangsungan usaha debitur.

Tahun Lalu Tahun Ini

Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga


Sect

ion

1

4.3. Akankah hotel dapat terus beroperasi setelah seluruh proses kepailitan selesai? Jelaskan mengapa, menurut Anda, hasil tersebut adalah yang paling mungkin terjadi. Harap dicatat bahwa hotel mungkin dapat bertahan sebagai sebuah kesinambungan usaha, apakah itu melalui kelanjutan operasionalnya atau melalui penjualan sebagai suatu keseluruhan operasi. Kesinambungan usaha berarti bahwa suatu usaha memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk terus beroperasi di masa mendatang.


Tanggapan Penjelasan: Tanggapan Penjelasan:

Tidak, hotel ini akan berhenti beroperasi dan aset Mirage akan dijual sedikit demi sedikit

Setelah penangguhan periode pembayaran, BizBank akan memperoleh kepemilikan aset Mirage dan menjualnya sedikit demi sedikit melalui lelang publik.

Ya, hotel akan terus beroperasi sebagai bagian dari kelangsungan usahanya.

Berdasarkan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran, Mirage Hotel dapat, untuk mengajukan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dikarenakan usaha Mirage masih layak secara komersial dan masih mampu membayar piutang pemasok, maka menjual aset hotel sedikit demi sedikit tidak akan menjadi kepentingan terbaik bagi Hotel dan para kreditur tanpa jaminan/konkuren. Oleh karena itu, cara terbaik yang Mirage dan kreditur dapat lakukan untuk memproses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam prosesnya Mirage akan mempresentasikan rencana perdamaiannya untuk disetujui oleh para kreditur dalam rangka membuat rencana pembayaran yang layak bagi semua kreditur.


Sect

ion

1

4.4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses kepailitan Mirage? Berikan perkiraan yang paling mendekati berdasarkan pengalaman Anda. Jelaskan langkah-langkah prosedural utama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan setiap langkah prosedural pada praktiknya. Jangka waktu dimulai pada saat Mirage gagal membayar dan berakhir saat BizBank menerima semua atau sebagian dari uang yang terutang. Jika prosedur berupa reorganisasi, maka jangka waktu berakhir saat rencana reorganisasi disetujui. Jika prosedur awal dikonversi dari satu prosedur ke prosedur yang lainnya, silakan perhitungkan juga waktu untuk prosedur kedua tersebut.



24 bulan Jumlah prosedur penyitaan, yang akan dihentikan sementara oleh permulaan proses kepailitan, membutuhkan waktu kira-kira 2 tahun secara keseluruhan. BizBank akan memulai proses penyitaan setelah Mirage gagal melakukan pembayaran. Menurut Bagian Keenam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mirage akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk penangguhan pembayaran. Prosedur penyitaan kemudian akan diubah menjadi reorganisasi. Kasus kepailitan kemudian disidangkan sebelum dibawa ke Pengadilan Niaga. Dibutuhkan waktu sekitar dua bulan sejak kasus diajukan hingga ke sidang pertama. Pengadilan Niaga kemudian harus memberikan moratorium sementara, lalu menunjuk hakim pengawas dan administrator atau kurator untuk membantu debitur dalam mengelola harta miliknya. Moratorium sementara berlangsung selama 90 hari, namun moratorium permanen, yang dapat diberikan sebagai perpanjangan waktu, berlangsung selama 270 hari. Selama ini, Mirage harus mengusulkan rencana komposisi dan kreditur akan memutuskan apakah akan menerima rencana tersebut, menolak atau melanjutkan ke moratorium permanen. BizBank kemungkinan akan memilih rencana komposisi, yang akan menyebabkan Mirage dinyatakan pailit. Pada saat itu, moratorium dinyatakan berakhir, dan BizBank dapat melanjutkan dengan proses penyitaan.

60 hari untuk proses kepailitan atau 65 hari untuk proses penangguhan pembayaran.

Menurut Surat Edaran MA No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, keputusan pailit harus diberikan dalam waktu 60 hari setelah permohonan pailit diajukan, sedangkan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara harus diberikan dalam waktu 3 hari setelah pengajuan permintaan tersebut oleh Debitur atau dalam waktu 20 hari setelah pengajuan permintaan oleh kreditor, sementara keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap harus diberikan dalam waktu 45 hari setelah tanggal keputusan penangguhan pembayaran sementara diberikan.


Sect

ion

1

4.5. Berapa keseluruhan biaya yang dibutuhkan pada proses kepailitan? Berikan perkiraan yang paling mendekati berdasarkan pengalaman Anda. Perkiraan berikut harus dinyatakan sebagai persentase dari nilai harta milik Mirage, yang berjumlah Rp 4.035.332.054. Mohon tunjukkan penerapan dan perkiraan untuk komponen-komponen biaya berikut: biaya pengadilan, biaya advokat, kuasa kepailitan, juru lelang dan profesi lain yang terlibat dalam proses, dan semua biaya dan tarif lain yang berlaku. Jika prosedur awal diubah dari satu ke yang lainnya, silakan perhitungkan juga biaya prosedur kedua.

Nilai pinjaman menurut studi kasus: Rp 5.453.151.424

Aset debitur menurut studi kasus: Rp 4.035.332.054

Tahun Lalu Tahun Ini


Jumlah Biaya 22% Biaya yang terkait dengan kasus ini akan berjumlah sekitar 22% dari nilai harta debitur. Biaya yang dikeluarkan selama proses kepailitan seluruh terutama mencakup biaya pengadilan atau instansi pemerintah (1%), biaya advokat (hingga 10%), biaya kuasa proses kepailitan (hingga 10%), biaya akuntan, penilai, pengawas dan juru lelang (hingga 3%).

17.25% Biaya-biaya tersebut termasuk biaya pengadilan (0.5%), biaya advokat (6%), biaya kurator (6.75%), biaya juru lelang (1%) dan biaya akuntan (3%)

Biaya pengadilan 0.5% Rp 20.172.000 (Referensi: Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01)

Biaya Advokat 0.5% Berdasarkan asumsi, rata-rata biaya per jam seorang advokat di Jakarta adalah Rp 500.000 yang bekerja selama 60 hari proses kepailitan dengan jumlah jam kerja selama 8 jam per hari

Biaya kuasa atau kurator kepailitan 6,75% 5% dari nilai pinjaman (Rp 272.657.571,2) atau 6,75% dari aset debitur


Sect

ion

1

Biaya juru lelang 1% 1% dari aset yang dilelang (Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan)

Biaya akuntan dan profesi lain 3% Berdasarkan asumsi, rata-rata biaya per jam seorang akuntan di Jakarta adalah Rp 250.000 yang bekerja selama 60 hari proses kepailitan dengan jumlah jam kerja selama 8 jam per hari

Lainnya (sebutkan) 0% Tidak berlaku

4.6. UU dan peraturan pendukung apa yang berlaku dalam kasus Mirage?


UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 4 tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan”, UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

• UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan• UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016

tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

• Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Keuangan)

• Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01)


Sect

ion

1

5. KERANGKA HUKUM

Fokus bagian ini adalah kerangka hukum yang berlaku untuk REORGANISASI peradilan dan LIKUIDASI entitas komersial (kepailitan pribadi dikecualikan) di Negara Anda. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini, mohon diingat kerangka hukum yang berlaku dan tentukan pasal dari UU yang relevan bagi setiap jawaban. Jika kerangka hukum tidak memiliki ketentuan eksplisit yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini, mohon tunjukkan demikian dalam jawaban Anda. Untuk kenyamanan Anda, kami telah mencantumkan, jika ada, ringkasan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para kontributor untuk pertanyaan yang sama pada kuesioner tahun lalu. Karena mereka mewakili tanggapan-tanggapan dari semua kontributor Doing Business di negara Anda, tanggapan tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan jawaban tertentu yang Anda atau rekan kerja di perusahaan Anda berikan tahun lalu. Mohon melihat pada bagian 1 untuk definisi istilah-istilah hukum di bawah ini

5.1. PERMULAAN PROSES

5.1.1. Prosedur apa yang tersedia untuk DEBITUR ketika memulai proses kepailitan?


Tanggapan Penjelasan/Dasar Hukum Tanggapan Penjelasan/Dasar Hukum

(a) Debitur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri (likuidasi). Berdasarkan Pasal 222 UU 37, debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi).

(a) Debitur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya (likuidasi). Selain itu, berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi). Penangguhan pembayaran juga dapat diajukan oleh Kreditur tersebut.


Sect

ion

1

5.1.2. Apakah kerangka kepailitan memungkinkan KREDITUR untuk mengajukan kepailitan debitur?

5.1.3. Apa dasar untuk dimulainya proses kepailitan yang diperbolehkan dalam kerangka kepailitan? Jika terdapat tes yang berbeda di negara Anda untuk proses yang berbeda, jelaskan perbedaan tersebut di bagian komentar.



(a) Ya, Kreditur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Menurut Pasal 222 (3), kreditur juga dapat mengajukan permohonan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debiturnya.

(a) Ya, Kreditur dapat mengajukan baik untuk likuidasi dan reorganisasi

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya (likuidasi). Selain itu, berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang memiliki lebih dari 1 kreditur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi). Penangguhan pembayaran juga dapat diajukan oleh Kreditur tersebut.



(a) Debitur umumnya tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya.

(a) Debitur umumnya tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo

Pasal 2 UU 37 tahun 2004 menetapkan bahwa debitur, yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang kemudian menjadi terutang yang dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apakah itu atas permintaannya sendiri atau permintaan satu atau lebih krediturnya.


Sect

ion

2

5.2. MANAJEMEN ASET DEBITUR

5.2.1. Apakah kerangka kepailitan memberikan kelanjutan dari kontrak pengadaan barang dan jasa penting untuk debitur (barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha)?

5.2.2. Apakah kerangka kepailitan memberikan penolakan oleh debitur (atau dengan kuasa kepailitan atau oleh pengadilan atas nama debitur) terhadap kontrak yang terlalu memberatkan (biaya kinerja lebih besar dari manfaat yang akan diterima), dimana kedua belah pihak belum sepenuhnya menunaikan kewajiban mereka?



Ya Berdasarkan Pasal 249 UU No. 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi (penangguhan pembayaran), kontrak eksekusi dapat dilanjutkan oleh pengurus. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh manajer dan para pihak. Jika dalam jangka waktu tersebut pengurus tidak menanggapi atau tidak bersedia melanjutkan kontrak tersebut, kontrak akan berakhir. Jika pengurus menyatakan kesediaannya, pengurus harus menjamin keamanan atas kesediaan melanjutkan kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37.

Ya Pasal 36 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu pihak yang membuat kesepakatan dengan Debitur dapat memastikan dengan kurator mengenai status perjanjian mereka. Jika kurator setuju untuk menjalankan perjanjian, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh Debitur di bawah pengelolaan kurator. Proses yang sama berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi) berdasarkan Pasal 249 UU No.37 Tahun 2004.



Ya Berdasarkan Pasal 249 UU 37 tahun 2004, dalam proses reorganisasi (penangguhan pembayaran), kontrak eksekusi dapat dilanjutkan oleh pengurus. Pihak lain dapat meminta manajer untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan dari kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh manajer dan para pihak. Jika dalam jangka waktu tersebut pengurus tidak menanggapi atau tidak bersedia melanjutkan kontrak tersebut, kontrak akan berakhir. Jika pengurus menyatakan kesediaannya, pengurus harus menjamin keamanan atas kesediaan melanjutkan kontrak tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam proses likuidasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37.

Ya Pasal 36 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu pihak yang membuat kesepakatan dengan Debitur dapat memastikan dengan kurator mengenai status perjanjian mereka. Jika kurator tidak setuju untuk menjalankan perjanjian karena perjanjian tidak akan menguntungkan Debitur, maka perjanjian akan dihentikan dan pihak lawan dalam perjanjian tersebut dapat mengklaim kerugian mereka sebagai kreditur tanpa jaminan. Proses yang sama berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (reorganisasi) berdasarkan Pasal 249 UU No.37 Tahun 2004.


Sect

ion

1

5.2.3. Apakah kerangka kepailitan memberikan penghindaran (pembatalan) transaksi yang dilakukan sebelum pengajuan kepailitan?



(a) Transaksi Preferen/Istimewa, yang menjadikan kreditur memperoleh lebih dari pangsa prorata atas aset debitur, dan yang terjadi ketika debitur pailit.

Ya Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi-transaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksi tersebut mencakup pembayaran, atau jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum dibayar.

Ya Berdasarkan Pasal 41 dan 42 UU No.37 tahun 2004, Pengadilan dapat membatalkan kesepakatan antara Debitur dan pihak ketiga jika perjanjian itu dibuat dalam waktu 1 tahun sebelum keputusan Kepailitan, dan perjanjian membebankan kewajiban yang berat terhadap debitur atau jika perjanjian mewajibkan pembayaran, atau jaminan atas, utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum harus dibayar

(b) Transaksi Undervalued/(dibawah nilai pasar) yang dijadikan sebagai hadiah atau imbalan untuk yang nilainya kurang dari nilai ekuivalen, dan yang terjadi ketika debitur pailit atau mengakibatkan debitur menjadi pailit

Ya Berdasarkan Pasal 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi-transaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksi-transaksi tersebut mencakup kontrak dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak yang dengan siapa kontrak itu dibuat. Pasal 43 UU 37 tahun 2004 juga menetapkan bahwa pembatalan hadiah yang diberikan Debitur dapat diminta kepada Pengadilan, jika Kurator dapat membuktikan pada saat hadiah tersebut diberikan, Debitur tahu atau seharusnya tahu bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kerugian pada Kreditur.

Ya Berdasarkan Pasal 41 dan 42 UU No 37 Tahun 2004, transaksi-transaksi yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak dimulainya proses kepailitan dapat dibatalkan, jika transaksi-transaksi tersebut mencakup kontrak dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak yang dengan siapa kontrak itu dibuat. Pasal 43 UU 37 tahun 2004 juga menetapkan bahwa pembatalan hadiah yang diberikan Debitur dapat diminta kepada Pengadilan, jika Kurator dapat membuktikan pada saat hadiah tersebut diberikan, Debitur tahu atau seharusnya tahu bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kerugian pada Kreditur.


Sect

ion

1

5.2.4. Apakah kerangka kepailitan memberikan kemungkinan debitur memperoleh kredit setelah dimulainya proses kepailitan (pasca dimulainya kredit) untuk membiayai kebutuhannya yang sedang berjalan selama proses berlangsung?

5.2.5. Apakah kerangka kepailitan memberikan prioritas untuk proses pasca dimulainya kredit?



Ya Berdasarkan Pasal 240 (4) UU No. 37 tahun 2004, dengan persetujuan dari pengurus, debitur dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga hanya untuk meningkatkan nilai kekayaan debitur pada penangguhan proses pembayaran. Dalam kepailitan, kurator dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69 UU 37/2004

Ya Berdasarkan Pasal 69 (2b) UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), kurator dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk menambah nilai aset pailit. Selain itu, berdasarkan Pasal 240 (4) UU No. 37 tahun 2004, dengan persetujuan dari pengurus, debitur dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga hanya untuk meningkatkan nilai kekayaan debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



(c) Tidak ada prioritas yang diberikan untuk kreditur pasca dimulainya kepailitan

Tidak ada ketentuan khusus mengenai prioritas kredit pasca dimulainya kepailitan dalam UU No. 37/2004

(b) Ya, pada kreditur tanpa jaminan biasa tetapi tidak pada kreditur berjaminan

Berdasarkan pasal 69 (3 dan 4) UU No.37 tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), kurator dapat membebani aset debitur yang sebelumnya belum dijaminkan sebagai jaminan untuk kredit pasca dimulainya kepailitan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Selain itu, berdasarkan pasal 240 (5 dan 6) UU No.37 tahun 6, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur dapat membebani aset debitur yang sebelumnya belum dijaminkan sebagai jaminan untuk kredit pasca dimulainya kepailitan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Dalam hal ini, kreditur pasca dimulainya kepailitan akan memiliki prioritas atas kreditur tanpa jaminan biasa/konkuren tetapi tidak terhadap kreditur berjaminan.


Sect

ion

1

5.3. PROSES REORGANISASI

5.3.1. Kreditur mana yang memberikan suara atas usulan rencana perdamaian?



(a) Semua kreditur

Menurut Pasal 280 dan 281 UU No. 37/2004, rencana reorganisasi akan diberikan suara oleh semua kreditur (termasuk kreditur yang dilindungi jaminan) yang telah mendaftarkan tagihan mereka pada waktunya dan telah diakui oleh Pengurus.

(b) Hanya kreditur yang haknya diubah atau terimbas oleh rencana

Berdasarkan pasal 149 UU No.37 tahun 2004, dalam proses kebangkrutan (proses likuidasi), kreditur yang memegang jaminan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kecuali mereka telah melepaskan hak-hak prioritas mereka dan diperlakukan sebagai kreditur tanpa jaminan. Selain itu, berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, rencana perdamaian harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa hanya kreditur tanpa jaminan yang kepentingannya terpengaruh oleh rencana reorganisasi, mereka berhak memberikan suara atas rencana perdamaian, sementara kreditur yang memegang jaminan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara atas rencana perdamaian.


Sect

ion

1

5.3.2. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan ketentuan berikut harus diikuti agar rencana perdamaian disetujui?



(a) Kreditur berhak memberikan suara pada rencana perdamaian yang dibagi ke dalam kelas-kelas sesuai dengan hak mereka masing-masing

Ya Pasal 281 UU No. 37/2007 membagi kreditur ke dalam kelompok (berjaminan/tanpa jaminan).

Ya Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), rencana perdamaian harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua klaim tanpa jaminan yang diterima. Selain itu, berdasarkan Pasal 281 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur yang akan memilih rencana reorganisasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) kreditur berjaminan; dan (b) kreditur tanpa jaminan


Sect

ion

1

(b) Tiap kelas kreditur memberi suara secara terpisah

Ya Pasal 280 UU 37 tahun 2007 menetapkan bahwa (1) Rencana Perdamaian dapat diterima jika terdapat: a. persetujuan melebihi ½ (setengah) jumlah Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh penagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasa hukum pemegang surat kuasa yang hadir dalam pertemuan tersebut; dan b. persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin oleh hak gadai, jaminan fidusia, hak sekuritas, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya, yang hadir atau mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh penagihan Kreditur atau wakil hukum pemegang surat kuasa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Ya Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses kepailitan (likuidasi), rencana reorganisasi harus diterima oleh lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima. Selain itu, berdasarkan Pasal 281 UU No.37 Tahun 2004, dalam proses Penangguhan pembayaran, rencana perdamaian harus diterima oleh: (a) lebih dari ½ dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan tanpa jaminan yang diterima; dan (b) lebih dari ½ dari kreditur berjaminan yang menghadiri rapat kreditur yang mewakili paling sedikit 2/3 dari semua tagihan yang berjaminan.

(c) Kreditur kelas yang sama menerima perlakuan yang sama berdasarkan rencana perdamaian

Tidak Dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus

Ya Berdasarkan Pasal 150 UU No.37 Tahun 2004 (untuk proses kepailitan (likuidasi)) dan Pasal 281 Undang-Undang No.37 tahun 2004 (untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), para kreditur dari kategori yang sama menerima perlakuan yang sama berdasarkan rencana perdamaian


Sect

ion

1

5.3.3. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan rencana reorganisasi harus menentukan bahwa pengembalian terantisipasi untuk kreditur berbeda pendapat akan setidaknya sama dengan pengembalian yang akan mereka dapatkan dalam likuidasi?

5.4. PARTISIPASI KREDITUR

5.4.1. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari rapat kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menunjuk perwakilan kepailitan atau menyetujui/mengesahkan/menolak penunjukan perwakilan kepailitan?



Tidak Dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus Namun, Pasal 281 (2) UU No. 37 tahun 2004 menetapkan bahwa ketika kreditur berjaminan tidak dapat menyetujui rencana perdamaian, kompensasi sejumlah nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin secara langsung dengan hak agunan atas benda harus diberikan.

Ya Berdasarkan Pasal 281 (2) UU No.37 Tahun 2004, kreditur yang tidak sependapat akan diberi kompensasi dengan nilai terendah antara nilai jaminan/agunan mereka dan nilai sebenarnya dari piutang/klaim mereka



Tidak Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kurator ditunjuk oleh pengadilan. Namun, pemohon (debitur atau kreditur) dapat mengusulkan kandidat.

Ya Berdasarkan Pasal 71 (2) UU No.37 tahun 2004 pertemuan kreditur dapat meminta substitusi atau penunjukan seorang kurator jika disetujui oleh lebih dari ½ jumlah kreditur tanpa jaminan atau kuasa hukum pemegang surat kuasa yang menghadiri pertemuan yang mewakili lebih dari ½ dari nilai klaim dari kreditur tanpa jaminan yang menghadiri pertemuan itu.


Sect

ion

1



Tidak Ini berada dalam kekuasaan kurator atau pengurus dengan persetujuan dari hakim pengawas.

Ya Berdasarkan Pasal 69 (2) UU No.37 Tahun 2004, kurator tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan debitur dalam mengelola aset pailit. Namun, UU tidak menyebutkan bahwa kurator tidak memerlukan persetujuan kreditur dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan kepentingan para kreditur termasuk dalam menjual aset besar debitur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 77 bahwa kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas dan meminta Hakim Pengawas untuk memerintahkan kurator untuk mengambil tindakan tertentu atau mencegah kurator mengambil tindakan tertentu.



Tidak Pasal 143 UU No. 37 tahun 2004 menetapkan bahwa setelah verifikasi klaim selesai, Kurator harus melaporkan harta pailit, dan selanjutnya memberikan informasi kepada Kreditur seperti yang diminta oleh kreditur tersebut. Namun, hak ini hanya sebatas sampai ke pertemuan setelah verifikasi klaim. Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan kreditur untuk meminta informasi kapanpun.

Ya Berdasarkan Pasal 81 (1) UU No.37 tahun 2004, panitia kreditur dapat meninjau semua laporan keuangan, dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan debitur dan proses kepailitan.

5.4.2. Apakah kerangka kepailitan mengharuskan kreditur (baik melalui keputusan dari rapat kreditur atau keputusan dari komite kreditur) menyetujui penjualan aset substansial debitur, jika penjualan tersebut dibuat selama proses kepailitan?

5.4.3. Apakah kerangka kepailitan menyatakan bahwa kreditur individual memiliki hak untuk meminta setiap informasi waktu dari perwakilan kepailitan terkait usaha debitur dan urusan keuangan?


Sect

ion

1



Ya Berdasarkan Pasal 124 UU No. 37/2004, masing-masing Kreditur yang tertera di daftar kreditur yang disiapkan oleh kurator dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi dari Kurator mengenai setiap klaim dan pencantuman mereka ke dalam daftar, atau dapat menentang klaim tertentu, hak prioritas, atau hak mempertahankan properti, atau untuk memastikan tantangan klaim yang diajukan skurator.

Ya Berdasarkan Pasal 124 UU No. 37/2004, masing-masing Kreditur yang tertera di daftar kreditur yang disiapkan oleh kurator dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi dari Kurator mengenai setiap klaim dan pencantuman mereka ke dalam daftar, atau dapat menentang klaim tertentu, hak prioritas, hak mempertahankan properti, atau untuk memastikan tantangan atas klaim yang diajukan kurator.

5.4.4. Apakah kerangka kepailitan menyatakan bahwa kreditur individual memiliki hak untuk menolak keputusan menerima atau menolak klaim nya sendiri DAN klaim dari kreditur lainnya?


Sect

ion

1

Jika TIDAK ADA hal di atas yang berlaku, silakan lanjut ke bagian 6.2.

6. PENELITIAN TAMBAHAN

Fokus bagian ini adalah kerangka hukum yang berlaku untuk METODE KEUANGAN ALTERNATIF DAN PENYELESAIAN KESULITAN KEUANGAN di Negara Anda. Apabila diperlukan, berikan referensi untuk ketentuan hukum tertentu. Jika kerangka hukum tidak memiliki ketentuan eksplisit yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini, mohon tunjukkan demikian dalam jawaban Anda. Jika pertanyaan mengacu pada penggunaan praktis dari undang-undang dan peraturan, berikan jawaban berdasarkan pengalaman Anda. Jika terdapat data statistik, berikan jumlah yang tepat dan referensi ke sumber data. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini, silakan gunakan definisi yang diberikan di bawah ini.

6.1. MEKANISME KEUANGAN ALTERNATIF

Fokus dari pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini adalah tiga jenis mekanisme keuangan.

Kontrak sewa keuangan/financial lease mengacu pada kesepakatan yang disetujui oleh pihak yang menyewakan untuk mengalihkan hak kepemilikan aset kepada penyewa setelah selesainya masa sewa. Kontrak sewa keuangan yang umum digunakan untuk membiayai pembelian peralatan sebagai alternatif pembiayaan pinjaman.

Anjak piutang mengacu pada transaksi keuangan dimana pemasok menjual piutangnya (misalnya, faktur) kepada pihak ketiga (disebut faktor) dengan memberi potongan harga. Anjak Piutang digunakan oleh pemasok untuk menerima uang tunai lebih cepat daripada seharusnya dengan menunggu 30 sampai 60 hari untuk mendapat pembayaran pelanggan.

Anjak piutang terbalik adalah transaksi keuangan dimana kontrak pelanggan dengan pihak ketiga (disebut faktor) untuk membayar faktur yang pelanggan pilih kepada pemasok pada suatu nilai terakselerasi sebagai pertukaran untuk diskon. Anjak piutang terbalik digunakan oleh pelanggan yang ingin mendapatkan keuntungan dari periode pembayaran yang lebih panjang sembari memastikan bahwa pemasok menerima modal kerja langsung.

6.1.1. Apakah kerangka hukum mengandung ketentuan yang mengatur pemanfaatan mekanisme keuangan berikut?

Tanggapan Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya

(a) Kontrak sewa keuangan Ya Peraturan Otoritas Jasa Keuan-gan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan sewa guna keuangan

(b) Anjak piutang Ya Peraturan Otoritas Jasa Keuan-gan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan anjak piutang

(c) Anjak piutang terbalik Ya Peraturan Otoritas Jasa Keuan-gan (OJK) No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Perusahaan Keuangan: Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan kegiatan anjak piutang (yang mungkin juga mencakup anjak piutang terbalik)


Sect

ion

1

6.1.2. Apakah kerangka hukum mencakup pembatasan atau kondisi mengenai penggunaan mekanisme keuangan tersebut? Contohnya, salah satu pihak harus lembaga keuangan, kedua pihak

6.1.3. Apakah penggunaan mekanisme keuangan tersebut umum di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan mekanisme-mekanisme tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan mekanisme tersebut bermanfaat atau mengapa mekanisme tersebut jarang digunakan secara praktis?


(a) Kontrak sewa keuangan Tidak Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasar-kan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014

(b) Anjak piutang Tidak Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasar-kan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014

(c) Anjak piutang terbalik Tidak Tidak ada pembatasan atau kondisi pada pemanfaatan mekanisme keuangan berdasar-kan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014


(a) Kontrak sewa keuangan Ya Sebagian besar perusahaan konstruksi, pertambangan dan telekomunikasi yang memanfaat-kan mekanisme tersebut karena mereka memiliki pilihan untuk memiliki aset yang disewa-gu-nakan pada akhir masa sewa guna keuangan.

(b) Anjak piutang Ya Sebagian besar perusahaan sewa guna kendaraan dan penerbit kartu kredit memanfaatkan mekanisme ini, sehingga mere-ka dapat fokus pada usaha inti mereka dan menyerahkan tugas penagihan mereka kepada peru-sahaan anjak piutang.

(c) Anjak piutang terbalik Ya Sebagian besar perusahaan telekomunikasi memanfaatkan mekanisme ini sehingga mereka dapat segera merampungkan proses pengadaan peralatan untuk usaha mereka.


Sect

ion

1

6.2. PROSES PERADILAN KHUSUS

Fokus bagian ini adalah pada dua jenis proses kepailitan di pengadilan.

“Likuidasi” adalah proses pengumpulan dan penjualan aset debitur pailit untuk meniadakannya dan mendistribusikannya kepada para krediturnya. Likuidasi dapat mencakup penjualan sedikit demi sedikit aset debitur atau penjualan dari semua atau sebagian besar aset debitur sebagai kesinambungan usaha.

“Reorganisasi” adalah proses melalui dimana kondisi keuangan dan kelangsungan usaha debitur dapat dipulihkan berdasarkan rencana reorganisasi, sehingga usaha dapat terus berjalan melalui cara-cara yang mungkin meliputi pengampunan utang, penjadwalan kembali utang, konversi ekuitas utang dan penjualan usaha (atau bagian dari itu) secara berkelanjutan.

6.2.1. Does the insolvency framework in your economy include a definition of Small and Medium Enterprises (SMEs)? Jika ada beberapa definisi dalam UU dan peraturan berbeda, mohon cantumkan semuanya. Fokus dari definisi umum terletak pada jumlah karyawan, omzet atau pendapatan usaha.


Tidak Tidak berlaku


Sect

ion

1

6.2.2. Apakah kerangka hukum memberikan penyederhanaan (atau jalur cepat) proses pengadilan? Jika terdapat beberapa jenis tindakan hukum dalam masing-masing kategori, sebutkan di dalam jawaban Anda.

Jika jawaban untuk kedua poin (a) dan (b) di atas adalah TIDAK, silakan lanjut ke bagian 6.3.


(a) Likuidasi Ya Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, keputusan pailit harus diberikan dalam waktu 60 hari setelah permohonan pailit diajukan. Jangka waktu ini mungkin untuk dicapai karena adanya optimasi dari proses lain sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran.

(b) Reorganisasi Ya Menurut Surat Edaran MA No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara harus diberikan dalam waktu 3 hari setelah permintaan dari Debitur, atau dalam waktu 20 hari setelah pengajuan permintaan tersebut oleh kreditor, sementara keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap harus diberikan dalam waktu 45 hari setelah tanggal keputusan penangguhan pembayaran sementara diberikan.


Sect

ion

1

6.2.3. Apa kriteria (ambang batas) bagi perusahaan untuk mengajukan penyederhanaan (atau jalur cepat) proses pengadilan?

Pilihlah semua opsi yang sesuai

Bentuk inkorporasi

Jenis kegiatan usaha

Besar kecilnya perusahaan (UKM)

Jumlah aset

Jumlah kewajiban (utang)

Jumlah kreditur

Lainnya, jelaskan di bawah ini

Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas Jika ada ambang batas yang berbeda berlaku untuk proses likuidasi dan reorganisasi, jelaskan perbedaannya.

Landasan hukum: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Semua perusahaan dapat mengambil keuntungan dari proses kepailitan jalur cepat dan proses penangguhan pembayaran. Proses jalur cepat ini diperkenalkan oleh Mahkamah Agung guna mengoptimalkan proses kepailitan dan penangguhan pembayaran di Pengadilan Niaga.


Sect

ion

1

6.2.4 Bagaimana proses penyederhanaan (jalur cepat) berbeda dari proses kepailitan biasa?

6.2.5. Apakah penyederhaan (jalur cepat) proses peradilan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan proses-proses tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan proses tersebut bermanfaat atau mengapa proses tersebut jarang digunakan dalam praktiknya?


Biaya pengadilan lebih rendah

Batas waktu diwajibkan lebih singkat

Peluang yang lebih sedikit untuk perpanjangan waktu

Rapat kreditur lebih sedikit

Pengawasan pengadilan lebih sedikit

Peluang banding lebih sedikit


Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas, Jika ada ambang batas yang berbeda berlaku untuk proses likuidasi dan reorganisasi, jelaskan perbedaannya.

Landasan hukum: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan: batas waktu wajib yang ditentukan lebih efisien dan jelas daripada ketentuan dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran

Tanggapan Berikan rincian berdasarakan pengalaman anda

(a) Likuidasi Ya Semua perusahaan memakai proses ini

(b) Reorganisasi Ya Semua perusahaan memakai proses ini


Sect

ion

1

6.3. PROSES PRA-KEPAILITAN

Untuk keperluan bagian ini, proses pra-kepailitan didefinisikan sebagai proses kolektif di bawah pengawasan pengadilan atau otoritas administrasi, yang memberikan peluang kepada debitur dalam menyelesaikan kesulitan keuangan dalam rangka restrukturisasi pada tahap pra-kebangkrutan dan untuk menghindari dimulainya proses kepailitan formal dalam arti tradisional.

6.3.1. Apakah kerangka hukum memberikan proses pra-kepailitan? Jika ya, mohon identifikasi nama proses di wilayah hukum Anda serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

6.3.2. Apakah proses pra-kepailitan tersedia untuk seluruh perusahaan? Jika tidak, mohon identifikasi perusahaan apa yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan jenis proses tersebut.

6.3.3. Pengadilan atau badan pemerintah apa yang mengawasi proses pra-kepailitan?


Ya Landasan hukum: UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran Berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang telah membuat prediksi bahwa ia tidak akan mampu membayar pinjamannya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dapat meminta penangguhan pembayaran ke pengadilan untuk menyerahkan rencana perdamaian untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman kepada kreditur.


Ya Landasan hukum: UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 222 UU No.37 Tahun 2004, Debitur yang telah membuat prediksi bahwa ia tidak akan mampu membayar pinjamannya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dapat meminta penangguhan pembayaran ke pengadilan untuk menyerahkan rencana perdamaian untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman kepada kreditur.

Mohon berikan rincian dan dasar hukumnya

Pengadilan Niaga bertanggung jawab untuk mengawasi proses pra-kepailitan (Dasar hukum: Pasal 1(7) UU No.37 of 2004.


Sect

ion

1

6.3.4. Apa saja fitur-fitur utama dari proses pra-kepailitan?

6.3.5. Apakah proses pra-kepailitan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan proses-proses tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang menjadikan proses tersebut bermanfaat atau mengapa proses tersebut jarang digunakan dalam praktiknya?


Tes pra-kepailitan

Debitur dapat memulai

Kreditur dapat memulai

Moratorium pelaksanaan utang

Debitur tetap memegang kendali usaha

Pengelola ditunjuk untuk mengurus usaha

Debitur/pengelola mengusulkan kesepakatan kompromi

Kreditur memberi suara untuk menyetujui kesepakatan kompromi

Kesepakatan kompromi yang disetujui oleh suara mayoritas mengikat semua kreditur

Batas waktu menurut UU


Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas

Landasan hukum: : UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


Ya Berbagai jenis perusahaan dan industri menggunakan mekanisme ini karena sangat efektif untuk merestrukturisasi kewajiban perusahaan dalam situasi krisis keuangan.

Semua perusahaan memakai proses ini


Sect

ion

1

6.4. UPAYA DI LUAR PENGADILAN

Untuk keperluan bagian ini, upaya di luar pengadilan mengacu pada restrukturisasi utang yang melibatkan perubahan komposisi dan/atau struktur aset dan kewajiban debitur dalam kesulitan keuangan tanpa menggunakan intervensi penuh peradilan. Upaya di luar peradilan digunakan untuk memastikan adanya pemulihan secara cepat untuk perusahaan bermasalah melalui kesepakatan sukarela (kompromi) antara perusahaan bermasalah dan krediturnya.

6.4.1. Apakah kerangka kepailitan menyediakan percobaan di luar peradilan? Jika ya, jelaskan apakah kerangka percobaan pra-peradilan merupakan bagian dari UU kepailitan atau peraturan suatu badan (misalnya bank sentral).

6.4.2. Apakah upaya diluar peradilan harus dikenai sanksi atau disahkan melalui suatu pengadilan atau badan pemerintah? Jika ya, sebutkan pengadilan atau badan pemerintah apa.

Jika jawaban untuk pertanyaan di atas adalah TIDAK, Anda telah selesai melengkapi kuesioner ini.


Tidak Tidak berlaku


Tidak berlaku Tidak berlaku

6.4.3. Apa saja fitur-fitur utama dari percobaan di luar pengadilan?


F Periode standstill (kreditur menahan diri dari mengajukan klaim mereka untuk menegosiasikan suatu kompromi dengan debitur)

F Kewajban untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik

F Kewajiban untuk mengungkap seluruh informasi relevan (bagi debitur dan kreditur)

F Kerahasiaan atau informasi diungkap selama negosiasi berlangsung

F Kerja sama antara kreditur

F Kreditur yang ada memberikan suntikan biaya baru

F Lainnya, jelaskan di bawah ini

Berikan rincian penjelasan dan dasar hukum untuk jawaban di atas

Tidak berlaku


Sect

ion

1

6.4.4. Apakah praktik upaya di luar pengadilan umum dipakai di Negara Anda? Jelaskan jenis perusahaan yang menggunakan percobaan di luar pengadilan tersebut secara praktis (misalnya, menurut ukuran atau industri) dan apa yang


Tidak berlaku Tidak berlaku Semua perusahaan memakai proses ini

S E C T I O N 2


Sect

ion

2

Resolving Insolvency (English Version)

1. DEFINITIONS OF TERMS USED IN THIS QUESTIONNAIRE

In completing sections 4 and 5 of the questionnaire, please keep in mind the following definitions:

“Foreclosure” is a process through which a secured creditor requires sale of the assets used as collateral in satisfaction of secured lending when the debtor fails to make payment. For the purpose of this study, foreclosure refers to the sale of the assets to collect the value of the loan extended to the debtor through formal court proceedings (judicial foreclosures). Foreclosure includes enforcement of security interests other than real estate mortgages.

“Insolvency” means that a debtor is generally unable to pay its debts as they mature and/or that its liabilities exceed the value of its assets.

“Insolvency representative” is a person or body (including one appointed on an interim basis) authorized in insolvency proceedings to administer the reorganization or the liquidation of the insolvency estate.

“Liquidation” is a process of assembling and selling the assets of an insolvent debtor in order to dissolve it and distribute the proceeds to its creditors. Liquidation may include the piecemeal sale of the debtor’s assets or the sale of all or most of the debtor’s assets as a going concern. For the purpose of this study, the term Liquidation refers only to formal in-court proceedings and does not include voluntary winding up of a company.

“Post-commencement credit” refers to new funding provided to an insolvent company after the start of insolvency proceedings by existing or new creditors to finance the on-going operations of the insolvent company during the insolvency process. For the purpose of this study, the term post-commencement credit does not include new loans offered as part of a reorganization plan.

“Receivership” is the process of appointment by a court, a contract or a government official of a receiver to take custody of the property, business, rents and profits of a debtor that has breached the terms of its borrowing from a creditor with an enterprise charge. A receiver may be authorized to continue the debtor’s business before selling the business as a going concern or before selling the assets separately to satisfy the debt. For the purpose of this study, the term receivership refers only to formal in-court proceedings.

“Reorganization” is a process through which the financial well-being and viability of a debtor’s business may be restored based on a reorganization plan, so that the business can continue to operate through means that may include debt forgiveness, debt rescheduling, debt equity conversions and sale of the business (or parts of it) as a going concern. For the purpose of this study, the term reorganization refers only to formal in-court proceedings available to all commercial debtors and does not include schemes of arrangement, out-of-court agreements with creditors or reorganization before administrative bodies.

“Reorganization plan” is a plan by which the financial well-being and viability of the debtor’s business can be restored.


Sect

ion

2

2. REFORMS AND STATISTICS

2.1. Have there been any reforms in the area of corporate insolvency between June 1, 2015, and now, including any developments in the laws or practices relating to foreclosure, liquidation or reorganization? Please describe.

Response Description

Yes • Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts. This Circular Letter improves the timeline of bankruptcy and suspension of payment process in Indonesia. Under this Circular Letter the bankruptcy decision has to be granted within 60 days after the bankruptcy petition is submitted while the temporary suspension of payment decision has to be granted within 3 days after submission of the request by a Debtor or within 20 days after submission of the request by a Creditor while the Permanent Suspension of Payment decision has to be granted within 45 days after the date of Temporary Suspension of Payment decision. This Circular Letter also gives better protection for creditors by requiring the Creditors’ approval on the appointment of a receiver or administrator if the bankruptcy petition or suspension of payment request is submitted by the Debtor. This Circular Letter also empowers Supervisory Judges to request a receiver to submit a definite schedule for managing the bankruptcy assets and reprimand him/her if he/she does not comply with the agreed schedule. The Supervisory Judge is even able to request replacement of the receiver to the Panel of Judges at the Commercial Court if the receiver does not comply with the agreed schedule.

• Minister of Law and Human Rights Regulation No.11 of 2016 on Remuneration Guidelines for Receiver and Administrator. This regulation simplifies calculation of remuneration for receivers and administrator to avoid application of exorbitant fees by the receivers and administrators that will increase the costs of bankruptcy and suspension of payments proceedings and reduce the recovery rate for the Creditors.


Sect

ion

2

2.2. Are any reforms in the area of corporate insolvency expected to come into effect prior to June 1, 2016, or in the longer term? Please describe.

2.3. How many insolvency cases involving commercial entities did you or your firm handle in 2015? Please count all foreclosure, liquidation and reorganization proceedings completed between January 1 and December 31, 2015, or pending as of December 31, 2015.

2.4 How many insolvency cases against commercial entities were filed in your economy in 2015? Please provide the estimates for foreclosure, liquidation and reorganization proceedings separately. Please note that we do not consider cases that involve unincorporated sole proprietorships.


Yes • Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts was effective since 25 April 2016

• Minister of Law and Human Rights Regulation No.11 of 2016 on Remuneration Guidelines for Receiver and Administrator was effective since 3 March 2016


Yes • Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts was effective since 25 April 2016

• Minister of Law and Human Rights Regulation No.11 of 2016 on Remuneration Guidelines for Receiver and Administrator was effective since 3 March 2016


More than 100 • 278 cases between 2015 and 2016 (source: https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/kepailitan/index-1.html


Sect

ion

2

2.5. In your opinion, what proportion of distressed businesses filing for insolvency continued to operate as a going concern upon completion of insolvency proceedings in 2015, including sale as a going concern through liquidation as well as through reorganization? Please provide details in the comments section, if any, or reference to available statistics.


50%-75% • Most of bankruptcy and suspension of payment (PKPU) cases in Indonesia resorted to receivership and administration process based on the settlement plans submitted by the relevant Debtors


Sect

ion

2

3. CASE STUDY ASSUMPTIONS

Please answer the questions in section 4 of this questionnaire on the basis of the case study assumptions below.

(a) Mirage is a local limited liability company that runs a hotel in Jakarta; its only asset and source of income is the hotel property. The value of the hotel is IDR 4,035,332,054. On January 1, 2010, Mirage signed a 10-year loan agreement with BizBank, a local bank. The loan was secured by the hotel property and/or by a universal business charge (an enterprise charge) in those economies where this type of collateral is allowed. BizBank’s outstanding credit is IDR 4,035,332,054, which represents 74% of Mirage’s total outstanding debt. The outstanding amount owed to BizBank is exactly equal to the market value of the hotel business.

(b) Unsecured creditors (e.g. suppliers, tax authorities and employees) hold the remaining 26% of Mirage’s debt, which is equivalent to IDR 1,417,819,370. Among unsecured creditors, the largest group is Mirage’s suppliers (50 in total), all of which are owed payment for their last deliveries.

(c) Mirage’s founder owns 51% of the company and is the chairman of its board of directors (or equivalent supervisory body). No other shareholder holds more than 5% of the voting power. The company has a professional general manager and 201 employees. All parties in this scenario are local entities or citizens. The founder and Mirage’s management both want to keep the firm operating.

(d) Today is January 1, 2016. Since the execution of the loan agreement with BizBank, Mirage has met all conditions of its loan and made all payments on time. However, at the end of 2015, Mirage experienced an unexpected operating loss due to worsened market conditions. As a result, Mirage will default on its next loan payment to BizBank, which is due tomorrow, January 2, 2016. Mirage can neither obtain a new loan from another financial institution nor renegotiate its current loan with BizBank.

(e) The company expects to have negative net worth and operating losses in both 2016 and 2017. The company’s expected 2016 cash flow will cover all operating expenses, including supplier payments, salaries, maintenance costs and taxes. It will not cover principal or interest payments to BizBank.

(f) If Mirage is sold as a going concern (i.e. as a business that has the resources needed in order to continue to operate in the foreseeable future), it would fetch 100% of its current market value. But if Mirage’s assets are sold piecemeal, they would fetch only 70% of Mirage’s current market value.


Sect

ion

2

4. CHOICE OF PROCEDURE, APPLICABLE LAWS AND GENERAL ESTIMATES

Please update the data in this section on the basis of the case study assumptions in section 3. For your convenience, we have included, where available, a summary of the responses provided by our contributors last year to the same questions. Because they represent the responses from all Doing Business contributors in your economy, they may not match the specific answers that you or colleagues in your firm provided last year.

4.1. Which in-court procedure is most likely to apply in Mirage’s case? Please explain why, in your opinion, this would be the most likely procedure. Please refer to definitions of possible procedures in section 1.

4.2. Which court will be involved in Mirage’s case? For example, Mirage’s management applies to a city court for reorganization or BizBank commences judicial foreclosure proceedings in a commercial court.

Last year This year

Procedure Comment Procedure Comment

Foreclosure After a maximum of 90 days since the declaration of bankruptcy is made or when the insolvency condition (rejection of the composition plan) starts, Mirage is entitled to initiate the enforcement of a deed of mortgage which is carried out through an Indonesian district court by a motion to foreclose and a court-supervised public auction conducted by the SAO (State Auction Office).

Receivership In line with the provision of law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment most bankruptcy and suspension of payment process in Indonesia ends up in receivership/administration process by a receiver or administrator who manages and maximizes the debtor’s assets based on the settlement plan as submitted and agreed to by the creditors for the best interests of the creditors and the going concern of the debtor’s business.

Last year This year

Commercial Court Commercial Court


Sect

ion

2

Last year This year

Response Comment Response Comment

No, the hotel will stop operating and assets of Mirage will be sold piecemeal

After the suspension of payment period, BizBank would gain possession of Mirage's assets and sell them piecemeal in a public auction.

Yes, the hotel will continue operating as a going concern

Based on law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Mirage Hotel is able to either file for a bankruptcy or suspension of payment petition to the Commercial Court of Jakarta. Since Mirage’s business is still commercially viable and it is still able to pay its suppliers’ receivables then selling the hotel’s assets in piecemeal will not be in the best interests of the Hotel and the unsecured creditors. It is therefore, the best way for Mirage and the creditors is to undertake the bankruptcy or suspension of payment process where in the process Mirage will present its composition plan to be agreed to by the creditors in order to come up with a viable payment plan for all of the creditors.

4.3. Will the hotel be able to continue operating upon completion of the entire insolvency process? Please explain why, in your opinion, this would be the most likely outcome. Please note that the hotel may survive as a going concern either through continuation of its operations or through a sale as an operating whole. Going concern means that a business has the resources needed in order to continue to operate in the foreseeable future.


Sect

ion

2

Last year This year


24 months The total foreclosure procedure, which will be suspended temporarily by the initiation of the bankruptcy proceedings, would take approximate 2 years in total. BizBank would initiate foreclosure after Mirage's default on payment. According to Part Six of Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debt Payment, Mirage would petition to the Commercial Court for a suspension of payments. The foreclosure procedure then gets converted to reorganization. Bankruptcy cases are heard before the Commercial Court. It takes about 2 months from when the case is filed until the first hearing. The Commercial Court must then grant a provisional moratorium, and appoint a supervisory judge and an administrator or receiver to assist the debtor in managing its estate. Provisional moratorium is 90 days, but permanent moratorium, which can be granted as an extension of time is 270 days. During this time, Mirage must propose a composition plan and creditors will decide whether to accept the plan, reject it or proceed to a permanent moratorium. BizBank is likely to vote against the composition plan, which will lead to Mirage being declared bankrupt. At that time, moratorium ends, and BizBank can proceed with foreclosure proceedings.

60 days for bankruptcy process or 65 days for suspension of payment process

Based on Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts. the bankruptcy decision has to be granted within 60 days after the bankruptcy petition is submitted while the temporary suspension of payment decision has to be granted within 3 days after submission of the request by a Debtor or within 20 days after submission of the request by a Creditor while the Permanent Suspension of Payment decision has to be granted within 45 days after the date of Temporary Suspension of Payment decision.

4.4. How long will the entire insolvency process for Mirage take? Please provide the most likely estimate based on your experience. Please, indicate the main procedural steps required to complete the entire process and how much time each procedural step will take in practice. The time begins at the moment of Mirage’s default and ends when BizBank is repaid all or some of the money owed to it. If the procedure is reorganization, the timeframe ends when the reorganization plan is approved. If the initial procedure is converted from one to another, please take into account the time of the second procedure as well.


Sect

ion

2

Last year This year


Total Cost 22% The costs associated with the case would amount to approximately 22% of the value of the debtor's estate. Cost incurred during the entire insolvency process mainly include court or government agency fees (1%), attorneys’ fees (up to 10%), insolvency representative’s fees (up to 10%), fees of accountants, assessors, inspectors and auctioneer (up to 3%).

17.25% These costs include the court fees (0.5%), attorney fees (6%), receiver fees (6.75%), auctioner fees (1%) and accountant fees (3%)

Court fees 0.5% IDR.20,172,000 (Reference: Decision of Chairman of Central Jakarta District Court No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01)

Attorney’s fees 6% Based on the assumption of the average hourly fee of a lawyer in Jakarta of IDR500,000 working in a-60 day bankruptcy process with an 8-hour per day working time

4.5. How much will the entire insolvency process cost? Please provide the most likely estimate based on your experience. The estimate below should be expressed as percentage of the value of Mirage’s estate, which is IDR 4,035,332,054. Please indicate the applicability of and the estimates for the following cost components: court fees, fees of lawyers, insolvency representatives, auctioneers and other professionals involved in the proceedings, and all other applicable fees and costs. If the initial procedure is converted from one to another, please take into account the cost of the second procedure as well.

Loan Value based on the case study: IDR.5,453,151,424

Debtor’s assets based on the case study: IDR 4,035,332,054


Sect

ion

2

Court fees 0.5% IDR.20,172,000 (Reference: Decision of Chairman of Central Jakarta District Court No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01)

Attorney’s fees 6% Based on the assumption of the average hourly fee of a lawyer in Jakarta of IDR500,000 working in a-60 day bankruptcy process with an 8-hour per day working time

Fees of insolvency representative or receiver 6.75% Based on the assumption of the average hourly fee of a lawyer in Jakarta of IDR500,000 working in a-60 day bankruptcy process with an 8-hour per day working time

Auctioneer’s fees 1% 1% from the auctioned assets (Government Regulation No.1 of 2013 on Types and Tariff of Non-Tax State Income that is Applicable in the Ministry of Finance)

Fees of accountants and other professionals 3% Based on the assumption of the average hourly fee of an accountant in Jakarta of IDR250,000 working in a-60 day bankruptcy process with an 8-hour per day working time

Other (please specify) 0% Not applicable


Sect

ion

2

4.6. What laws and supporting regulations/rules will apply in Mirage’s case?

Last year This year

Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debt Payment, Law no. 4 of the year 1996 regarding “Mortgage Law”, law no.42 of the year 1999 regarding Fiducia Law.

• Law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment

• Law No.4 of 1996 on Mortgage on Immovable Assets

• Law No.42 of 1999 on Fiducia Security • Circular Letter of the Supreme Court No.2 of

2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts

• Minister of Law and Human Rights Regulation No.11 of 2016 on Remuneration Guidelines for Receiver and Administrator

• Government Regulation No.1 of 2013 on Types and Tariff of Non-Tax State Income that is Applicable in the Ministry of Finance

• Decision of Chairman of Central Jakarta District Court No.W10.U1/PDT.02.IX.2014.01


Sect

ion

2

5. LEGAL FRAMEWORK

This section focuses on the legal framework applicable to judicial REORGANIZATION and LIQUIDATION of commercial entities (personal insolvency excluded) in your economy. When answering the questions in this section, please keep in mind the applicable legal framework and specify the relevant article of the law for each answer. If the legal framework has no provisions explicitly addressing the questions below, please indicate so in your answers. For your convenience, we have included a summary of the responses provided by our contributors last year to the same questions. Because they represent the responses from all Doing Business contributors in your economy, they may not match the specific answers that you or colleagues in your firm provided last year. Please refer to section 1 for definitions of legal terms used below.

5.1. COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

5.1.1. What procedures are available to a DEBTOR when commencing insolvency proceedings?

Last year This year

Response Comment/Legal Basis Response Comment/Legal Basis

(a) Debtor may file for both liquidation and reorganization

Article 2 of Law 37 of 2004 establishes that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision at his own petition (liquidation). Under Article 222 of Law 37, the debtor can file for a suspension of payments procedure (reorganization).

(a) Debtor may file for both liquidation and reorganization

Article 2 of Law No.37 of 2004 provides that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision at his/her own petition or based on the petition of one or more of the creditors (liquidation). Moreover, based on Article 222 of Law No.37 of 2004 a Debtor having more than 1 creditor is able to file for a suspension of payment (reorganization). The suspension of payment can also be filed by the Creditor.


Sect

ion

2

5.1.2. Does the insolvency framework allow a CREDITOR to file for insolvency of the debtor?

5.1.3. What basis for commencement of insolvency proceedings is allowed under the insolvency framework? If different tests are available in your economy for different proceedings, please explain the distinctions in the comment section.

Last year This year


(a) Yes, a creditor may file for both liquidation and reorganization

Article 2 of Law 37 of 2004 establishes that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision, at the request of one or more of his creditors. According to Article 222 (3), the creditor can also file a petition for suspension of payment of the debt against its debtor.



Last year This year


(a) Debtor is generally unable to pay its debts as they mature

Article 2 of Law 37 of 2004 establishes that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision, either at his own petition or at the request of one or more of his creditors.

(a) Debtor is generally unable to pay its debts as they mature

Article 2 of Law 37 of 2004 provides that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision, either at his own petition or at the request of one or more of his/her creditors.


Sect

ion

2

5.2. MANAGEMENT OF DEBTOR’S ASSETS

5.2.1. Does the insolvency framework provide for the continuation of contracts supplying essential goods and services to the debtor (goods and services necessary for the survival of the business)?

Last year This year



Article 2 of Law 37 of 2004 establishes that a debtor having two or more creditors and failing to pay at least one debt which has matured and became payable, shall be declared bankrupt through a Court decision, at the request of one or more of his creditors. According to Article 222 (3), the creditor can also file a petition for suspension of payment of the debt against its debtor.




Sect

ion

2

5.2.2. Does the insolvency framework provide for the rejection by the debtor (or by insolvency representative or by court on debtor’s behalf) of overly burdensome contracts (the cost of performance is greater than the benefit to be received), where both parties have not fully performed their obligations?

Last year This year


Yes Under Article 249 of Law 37 of 2004, in reorganization proceedings (suspension of payment), executory contract can be continued by the administrator. The other party can ask the manager to give certainty about the continuation of the agreement within a period of time agreed upon by the manager and the party. If within the time period the administrator has not responded or is not willing to continue the performance of such contract, the contract shall be terminated. If the administrator states its willingness, the administrator shall provide security for such willingness for the performance of such contract. The same provision applies in liquidation proceedings under Article 37.

Yes Article 36 of Law No.37 of 2004 provides that a party who enters an agreement with the Debtor is able to confirm with the receiver regarding status of their agreement. If the receiver does not agree to assume the agreement because the agreement will not benefit the Debtor, then the agreement will be terminated and the counter party of the agreement is able to claim their losses as an unsecured creditor. The same process applies for the suspension of payment (reorganization) under Article 249 of Law No.37 of 2004.


Sect

ion

2

5.2.3. Does the insolvency framework provide for avoidance (invalidation) of the following transactions concluded before the filing for insolvency?

Last year This year


(a) Preferential transactions, which resulted in a creditor obtaining more than its pro rata share of the debtor’s assets and which occurred when the debtor was insolvent

Yes Under Article 42 of Law No 37 of 2004, transactions entered into within 1 year of commencement of bankruptcy proceedings can be invalidated, if they include a payment of, or a security for, a debt which is not yet due and/or not yet payable.

Yes Based on Articles 41 and 42 of Law No.37 of 2004 the Court is able to invalidate an agreement between the Debtor and a third party if the agreement was entered into within 1 year prior to the Bankruptcy decision and the agreement put onerous obligation on the Debtor or if the agreement requires payment of, or security for, a debt which is not yet due and/or not yet payable

(b) Undervalued transactions, which were made as a gift or in exchange for less than equivalent value and which occurred when the debtor was insolvent or resulted in the debtor becoming insolvent

Yes Under Article 42 of Law No 37 of 2004, transactions entered into within 1 year of commencement of bankruptcy proceedings can be invalidated, if they include a contract in which the obligations of the Debtor considerably exceed the obligations of the party with whom the contract was made. Also Article 43 of the Law 37 of 2004 establishes that an annulment of a gift made by a Debtor may be requested to the Court, if the Curator can prove that at the time such gift was made, the Debtor knew or should have known that such action would result in damage to the Creditors.

Yes Under Articles 41 and 42 of Law No 37 of 2004, transactions entered into within 1 year of commencement of bankruptcy proceedings can be invalidated, if they include a contract in which the obligations of the Debtor considerably exceed the obligations of the party with whom the contract was made. Moreover, Article 43 of Law No.37 of 2004 provides that an annulment of a gift made by a Debtor may be requested to the Court, if the Receiver can prove that at the time such gift was made, the Debtor knew or should have known that such action would result in damages to the Creditors.


Sect

ion

2

5.2.4. Does the insolvency framework provide for the possibility of the debtor obtaining credit after commencement of insolvency proceedings (post-commencement credit) to finance its on-going needs during the proceedings??

5.2.5. Does the insolvency framework assign priority to post-commencement credit?

Last year This year


Yes Under Article 240 (4) of Law 37 of 2004, with approval from the manager, the debtor can make loans from a third party merely to increase the value of the debtor's wealth in suspension of payment proceedings. In liquidation, a curator can make loans under Article 69 of Law 37 of 2004.

Yes Based on Article 69(2b) of Law No.37 of 2004 in bankruptcy process (liquidation) the receiver is able to obtain a loan from a third party in order to increase the value of the bankruptcy assets. Moreover, Based on Article 240 (4) of Law 37 of 2004, with approval from the administrator, the debtor can make loans from a third party merely to increase the value of the debtor's wealth in suspension of payment proceedings.

Last year This year


(c) No priority is assigned to post-commencement creditors

There are no specific provisions on priority of post-commencement credit in Law 37 of 2004.

(b) Yes, over ordinary unsecured creditors but not over secured creditors

Based on article 69(3 and 4) of Law No.37 of 2004 in bankruptcy (liquidation) process the receiver is able to encumber the Debtor’s assets that have not been previously secured as security for the post-commencement credit with the approval of the Supervisory Judge. Moreover, in the Suspension of Payment process based on article 240(5 and 6) of Law No.37 of 2004 a Debtor is able to encumber the Debtor’s assets that have not been previously secured as security for the post-commencement credit with approval of the Supervisory Judge. In this regard, the post-commencement creditor will have priority over ordinary unsecured creditors but not over secured creditors.


Sect

ion

2

Last year This year


(a) All creditors

Under Articles 280 and 281 of Law 37 of 2004 the reorganization plan will be voted by all creditors (including secured creditors) that has registered their claim in time and has acknowledged by the Administrator.

(b) Only those creditors whose rights are modified or affected by the plan

Based on article 149 of Law No.37 of 2004 in bankruptcy (liquidation process) secured creditors are not allowed to vote on the reorganization plan submitted by the debtor unless they have released their priority rights and treated as unsecured creditors. Moreover, based on Article 150 of Law No.37 of 2004 the reorganization plan shall be accepted by more than ½ of unsecured creditors who attend the creditors meeting who represent at least 2/3 of all accepted unsecured claims. Based on this provision it is clear that only unsecured creditors whose interests are affected by the reorganization plan are entitled to vote on the reorganization plan while secured creditors are not allowed to vote on the reorganization plan.

5.3. REORGANIZATION PROCEEDINGS

5.3.1. Which creditors vote on the proposed reorganization plan?

5.3.2. Does the insolvency framework require that the following provisions must be followed in order for the reorganization plan to be approved?

Last year This year


(a) Creditors entitled to vote on the reorganization plan are divided into classes according to their respective rights

Yes Article 281 of law 37 of 2007 divides creditors into groups (secured/unsecured).

Yes Based on Article 150 of Law No.37 of 2004 in bankruptcy (liquidation) process the reorganization plan shall be accepted by more than ½ of unsecured creditors who attend the creditors meeting who represent at least 2/3 of all accepted unsecured claims. Moreover, based on Article 281 of Law No.37 of 2004 in the Suspension of Payment process the creditors who will vote the reorganization plan are divided into two classes, namely: (a) the secured creditors; and (b) unsecured creditors


Sect

ion

2

(b) Each class of creditors votes separately

Yes Article 280 of law 37 of 2007 establishes that (1) Composition plan can be accepted based on: a. approval of more than ½ (a half) of total concurrent Creditors whose right is acknowledged or temporarily acknowledged present in Creditor’s meeting as referred to in Article 268 including Creditor as referred to in Article 280, who jointly represent at least 2/3 (two-thirds) of part of entire collection acknowledged or temporarily acknowledged from concurrent Creditor or its Attorney-in-fact present in the meeting; and b. approval of more than ½ (a half) of total Creditors whose receivable is guaranteed by lien, fiduciary security, security right, mortgage, or other collateral rights on property present or representing at least 2/3 (two-thirds) of entire collection from the Creditor or its Attorneys-in-fact present in the meeting.

Yes Based on Article 150 of Law No.37 of 2004 in bankruptcy (liquidation) process the reorganization plan shall be accepted by more than ½ of unsecured creditors who attend the creditors meeting who represent at least 2/3 of all accepted unsecured claims. Moreover, based on Article 281 of Law No.37 of 2004 in the Suspension of Payment process the reorganization plan shall be accepted by: (a) more than ½ of unsecured creditors who attend the creditors meeting who represent at least 2/3 of all accepted unsecured claims; and (b) more than ½ of secured creditors who attend the creditors meeting who represent at least 2/3 of all of the secured claims.

(c) Creditors of the same class receive the same treatment under the reorganization plan

No There is no specific provision in this regard.

Yes Based on Article 150 of Law No.37 of 2004 (for bankruptcy (liquidation) process) and Article 281 of Law No.37 of 2004 (for the Suspension of Payment process) the creditors of the same class receive the same treatment under the reorganization plan


Sect

ion

2

5.3.3. Does the insolvency framework require that a reorganization plan must specify that the anticipated return to dissenting creditors will be at least equal to the return that they would obtain in a liquidation?

5.4. CREDITOR PARTICIPATION

5.4.1. Does the insolvency framework require that creditors (through either a decision of the creditors’ meeting or a decision of the creditors’ committee) appoint the insolvency representative or approve/ratify/reject the appointment of the insolvency representative?

Last year This year


No There is no specific provision in this regard. However, Article 281 (2) of Law 37 of 2004 establishes that when the secured creditor who could not approve the composition plan shall be provided with compensation to amount to the lowest value among guarantee value or loan actual value directly guaranteed with collateral right to the objects.

Yes Based on Article 281(2) of Law No.37 of 2004 dissenting creditors will be compensated with the lowest value between value of their security/collateral and actual value of their receivables/claims

Last year This year


No Article 15 of Law 37 of 2004 establishes that the administrator is appointed by the court. However, the petitioner (debtor or creditor) can propose candidates.

Yes Based on Article 71(2) of Law No.37 of 2004 the Creditors meeting is able to request substitution or appointment of a receiver if approved by more than ½ of all unsecured creditors or their attorney-in-fact who attend the meeting who represent more than ½ of the value of the claims of the unsecured creditors who attend the meeting.


Sect

ion

2

5.4.2. Does the insolvency framework require that creditors (through either a decision of the creditors’ meeting or a decision of the creditors’ committee) approve the sale of substantial assets of the debtor, if such sale is made in the course of the insolvency proceedings?

5.4.3. Does the insolvency framework provide that an individual creditor has the right to request at any time information from the insolvency representative on the debtor’s business and financial affairs?

Last year This year


No This is within the power of the curator or administrator with approval from the supervisory judge.

Yes Based on Article 69(2) of Law No.37 of 2004 a receiver is not required to obtain the Debtor’s approval in managing the bankruptcy assets. However, the Law does not say that the receiver does not require the creditors approval in conducting certain actions that may prejudice the creditors’ interests including in selling substantial assets of the debtor. This is in line with the provision of Article 77 that the creditors are able to submit an objection letter to the Supervisory Judge and to request the Supervisory Judge to order the receiver to carry out certain actions or prevent the receiver to carry out certain actions.

Last year This year


No Article 143 of Law 37 of 2004 establishes that after the verification of claims is completed, the Curator must report on the bankruptcy estate, and furthermore provide Creditors with any information as requested by such Creditors. However, this right only extends to the meeting after verification of claims. There are no provisions that allow creditors to request information at any time.

Yes Based on Article 81(1) of Law No.37 of 2004 the creditors committee is able to review all financial statements, documents and letters that are related to the debtor and the bankruptcy process


Sect

ion

2

5.4.4. Does the insolvency framework provide that an individual creditor has the right to object to the decision accepting or rejecting its own claims AND claims of other creditors?

Last year This year


Yes Under Article 124 of Law 37 of 20024, each of the Creditors appearing on the creditor's list prepared by the curator may submit a request for information from the Curator regarding each claim and their inclusion in the list, or may contest any particular claim, the right of priority, or the right to retain property, or to confirm the Curator’s challenge of claims.

Yes Based on Article 124(2) of Law No.37 of 2004, each of the Creditors appearing on the creditor's list prepared by the curator may submit a request for information from the Curator regarding each claim and their inclusion in the list, or may contest any particular claim, the right of priority, or the right to retain property, or to confirm the Curator’s challenge of claims.


Sect

ion

2

6. ADDITIONAL RESEARCH

This section focuses on the legal framework applicable to ALTERNATIVE METHODS OF FINANCING AND RESOLVING FINANCIAL DIFFICULTIES in your economy. Where appropriate, please provide references to specific legal provisions. If the legal framework has no provisions explicitly addressing the questions below, please indicate so in your answers. If a question refers to practical application of laws and regulations, please provide an answer based on your experience. Where statistical data are available, please provide exact numbers and references to data sources. When answering the questions in this section, please use the definitions provided below.

6.1. ALTERNATIVE FINANCIAL MECHANISMS

Questions in this section focus on three types of financial mechanisms.

Financial lease refers to an agreement in which the lessor agrees to transfer the ownership rights in the leased asset to the lessee after the completion of the lease period. Financial leases are commonly used to finance the purchase of equipment as an alternative to loan finance.

Factoring refers to a financial transaction in which a supplier sells its accounts receivable (i.e., invoices) to a third party (called a factor) at a discount. Factoring is used by suppliers to receive cash more quickly than they otherwise would by waiting 30 to 60 days for a customer payment.

Reverse factoring is a financial transaction where the customer contracts with a third party (called a factor) to pay invoices of the customer’s choosing to the supplier at an accelerated rate in exchange for a discount. Reverse factoring is used by customers who would like to benefit from longer payment periods while ensuring that the supplier receives immediate working capital.

6.1.1. Does the legal framework contain provisions regulating the use of the following financial mechanisms?

Response Please provide details and the legal basis

(a) Financial leases Yes Financial Service Authority (OJK) Regulation No.29/POJK.05/2014 on Operations of Finance Com-panies’ Business: Article 4 of the regulation provides for the finan-cial lease activities

(b) Factoring Yes OJK Regulation No.29/POJK.05/2014 on Operations of Finance Companies’ Business: Ar-ticle 4 of the regulation provides for the factoring activities

(c) Reverse factoring Yes OJK Regulation No.29/POJK.05/2014 on Operations of Finance Companies’ Business: Ar-ticle 4 of the regulation provides for the factoring activities (which may include reverse factoring)


Sect

ion

2

6.1.2. Does the legal framework include any restrictions or conditions on the use of these financial mechanisms? For example, one of the parties must be a financial institution, both parties must be of a certain size, value of the asset in question is capped, etc.

6.1.3. Is the use of these financial mechanisms common in your economy? Please explain what types of companies use these mechanisms in practice (for example, by size or industry) and what makes these mechanisms useful or why they are not often used in practice.


(a) Financial leases No There are no restriction or conditions on the use of these financial mechanisms under OJK Regulation No.29/POJK.05/2014

(b) Factoring No There are no restriction or conditions on the use of these financial mechanisms under OJK Regulation No.29/POJK.05/2014

(c) Reverse factoring No There are no restriction or conditions on the use of these financial mechanisms under OJK Regulation No.29/POJK.05/2014


(a) Financial leases Yes Mostly construction, mining and telecommunications companies who utilize this mechanism because they have the option to own the leased assets at the end of the financial lease period.

(b) Factoring Yes Mostly vehicle leasing company and credit card issuers who utilize this mechanism so they are able to focus on their core business and assign their collection issues to the factoring company.

(c) Reverse factoring Yes Mostly telecommunications companies that utilize this mechanism so they are able to promptly finalize their equipment procurement process.

If NONE of the above is applicable, please move to section 6.2.


Sect

ion

2

6.2. SPECIALIZED IN-COURT PROCEEDINGS

This section focuses on two types of in-court insolvency proceedings.

Liquidation refers to a formal in-court process of assembling and selling the assets of an insolvent debtor in order to dissolve it and distribute the proceeds to its creditors. Liquidation may include the piecemeal sale of the debtor’s assets or the sale of all or most of the debtor’s assets as a going concern.

Reorganization refers to a formal in-court process through which the financial well-being and viability of a debtor’s business may be restored based on a reorganization plan, so that the business can continue to operate through means that may include debt forgiveness, debt rescheduling, debt equity conversions and sale of the business (or parts of it) as a going concern.

6.2.1. Does the insolvency framework in your economy include a definition of Small and Medium Enterprises (SMEs)? If there are several definitions in different laws and regulations, please include all of them. Common definitions focus on the number of employees or the turnover or revenue of the business.


No Not applicable


(a) Liquidation Yes Based on Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts the bankruptcy decision has to be granted within 60 days after the bankruptcy petition is submitted. This timeline is possible to be achieved because of other optimization of process as stated in the Circular Letter.

(b) Reorganization Yes Based on Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts the temporary suspension of payment decision has to be granted within 3 days after submission of the request by a Debtor or within 20 days after submission of the request by a Creditor while the Permanent Suspension of Payment decision has to be granted within 45 days after the date of Temporary Suspension of Payment decision

6.2.2. Does the legal framework provide for simplified (or fast-track) in-court proceedings? If there are several types of proceedings in each category, please indicate so in your answer.


Sect

ion

2

6.2.3. What are the criteria (thresholds) for companies to apply for simplified (fast-track) in-court proceedings?

If the answer to BOTH (a) and (b) above is NO, please move to section 6.3.

Please select all applicable options

Form of incorporation

Type of business activities

Size of company (SME)

Amount of assets

Amount of liabilities (debt)

Number of creditors

Other, please explain below

Please provide details and the legal basis for the answers above. If different thresholds apply to liquidation and reorganization proceedings, please explain the differences

Legal basis: Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts: All companies are able to take advantage of this fast-track bankruptcy and suspension of payment process. This fast-track process was introduced by the Supreme Court to optimize the bankruptcy and suspension of payment process in the Commercial Courts.


Sect

ion

2

6.2.4. How do simplified (fast-track) proceedings differ from regular insolvency proceedings?


Lower court fees

Shorter statutory time limits

Fewer opportunities for extension of time

Fewer creditors’ meetings

Less court supervision

Fewer opportunities for appeal


Please provide details and the legal basis for the answers above. If different features apply to liquidation and reorganization proceedings, please explain the differences.

Legal basis: Circular Letter of the Supreme Court No.2 of 2016 on the Improvement of Efficiency and Transparency of Bankruptcy and Suspension of Payments in Courts: the statutory time limits are more efficient and clear than the provisions of Law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payments

6.2.5. Are simplified (fast-track) in-court proceedings commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies apply for such proceedings in practice (for example, by size or industry) and what makes these proceedings successful or why the proceedings are not often used in practice.


(a) Liquidation Yes All companies use this process

(b) Reorganization Yes All companies use this process


Sect

ion

2

6.3. PRE-INSOLVENCY PROCEEDINGS

For the purposes of this section, Pre-insolvency proceedings are defined as collective proceedings under the supervision of a court or an administrative authority, which give a debtor in financial difficulties the opportunity to restructure at a pre-insolvency stage and to avoid the commencement of formal insolvency proceedings in the traditional sense.

6.3.1. Does the legal framework provide for pre-insolvency proceedings? If yes, please identify the name of the proceedings in your jurisdiction and the applicable laws and regulations

6.3.2. Are pre-insolvency proceedings available to all companies? If no, please identify which companies are not eligible to apply for this type of proceedings.

6.3.3. Which court or administrative agency supervises pre-insolvency proceedings?

If the answer to the question above is NO, please move to section 6.4.


Yes Legal basis: Law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payments. Based on Article 222 of Law No.37 of 2004 a Debtor who has predicted that he/she will not be able to pay his/her loans that have been due and payable is able to request a suspension of payment to the court in order to submit the reorganization plan to pay part or all of the loans to the creditors.


Yes Legal basis: Law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payments. Based on Article 222 of Law No.37 of 2004 a Debtor who has predicted that he/she will not be able to pay his/her loans that have been due and payable is able to request a suspension of payment to the court in order to submit the reorganization plan to pay part or all of the loans to the creditors.

Please provide details and the legal basis

The Commercial Court is responsible to supervise the pre-insolvency proceedings (Legal basis: Article 1(7) of Law No.37 of 2004.


Sect

ion

2

6.3.4. What are the main features of the pre-insolvency proceedings?

6.3.5 Are pre-insolvency proceedings commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies apply for such proceedings in practice (for example, by size or industry) and what makes these proceedings successful or why the proceedings are not often used in practice.


Pre-insolvency test

Debtor can initiate

Creditors can initiate

Moratorium on debt enforcement

Debtor remains in control of the business

Administrator is appointed to manage the business

Debtor/administrator to propose a compromise agreement

Creditors vote to approve the compromise agreement

Compromise agreement approved by majority is binding on all creditors

Statutory time limitations


Please provide details and the legal basis for the answers above

Legal basis: : Law No.37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payments.

Response Please provide details based on your experience

Yes Various types of companies and industries use this mechanism since it is very effective to restructure these companies’ liabilities in financial downturn situation


Sect

ion

2

6.4. OUT-OF-COURT WORKOUTS

For the purposes of this section, Out-of-court workouts refer to debt restructuring that involves changing the composition and/or structure of assets and liabilities of a debtor in financial difficulties without resorting to a full judicial intervention. Out-of-court workouts are used to ensure rapid recovery for distressed companies through a voluntary agreement (compromise) between the distressed company and its creditors.

6.4.1. Does the insolvency framework provide for out-of-court workouts? If yes, please explain whether the out-of-court workout framework is part of the insolvency law or agency regulations (such as a central bank).

6.4.2. Do out-of-court workouts have to be sanctioned or ratified by a court or an administrative agency? If yes, please specify the court or the administrative agency.

If the answer to the question above is NO, you have completed the questionnaire.


No Not applicable


Not applicable Not applicable


Sect

ion

2

6.4.3. What are the main features of the out-of-court workouts?

6.4.4. Are out-of-court workouts commonly used in practice in your economy? Please explain what types of companies use out-of-court workouts (for example, by size or industry) in practice and what makes these proceedings successful or why they are not often used in practice.


F A standstill period (creditors refrain from enforcing their claims in order to negotiate a compromise with the debtor)

F Obligation to engage in good-faith negotiations

F Obligation to disclose all relevant information (for debtor and creditors)

F Confidentiality of information disclosed during negotiations

F Cooperation between creditors

F Fresh financing provided by existing creditors

F Other, please explain below

Please provide details and the legal basis for the answers above

Not applicable


Not applicable Not applicable

Coordinating Ministry forEconomic Affairs

RESOLVING INSOLVENCY -...

Documents

Transcript of RESOLVING INSOLVENCY -...