RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021
Transcript of RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021
RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAROS
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan
inayah-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan.
Rencana Strategis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan
SKPD yang bertujuan merumuskan kebijakan, progam dan kegiatan 5
tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada
RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 dan berpedoman kepada
Rancangan Renstra-SKPD BPBD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis ini memuat gambaran umum bidang urusan,
analisis lingkungan strategis, visi, misi, kebijakan dan strategi serta
program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun ke depan. Rencana
Strategis ini merupakan pedoman atau landasan untuk penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahunan, RKA dan DPA-SKPD.
Disadari bahwa penyusunan rencana ini belum sempurna, sehingga
diharapkan adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun menuju
kesempurnaan Rencana Strategis ini. Semoga semua usaha menuju
kesempurnaan selalu dituntun dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Maros,15 Januari 2020
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros FADLI, S.STP., M.Si. Pangkat : Pembina Tk.I Nip. 19800827 199912 1 001
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
DAFTAR ISI
No. Halaman
KATA PENGANTAR .....................................................................
DAFTAR ISI ....................................................................................
DAFTAR TABEL ................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...........................................................................
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................
I. PENDAHULUAN ......................................................................
A. Latar Belakang ....................................................................
B. Landasan Hukum .............................................................
C. Maksud dan Tujuan ..............................................................
D. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lain .............
E. Pola Pikir dan Sistematika Penyusunan ............................
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ...........................................
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..............................
B. Sumber Daya SKPD.............................................................
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Permasalahan menurut Tugas dan Fungsi.............................
B. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....................
C. Tinjauan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi..........
D. Tinjauan RTRW dan KLHS Kabupaten Maros .....................
E. Penentuan Isu-isu Strategis .................................................
IV. VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .... ..........................
A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah......
B. Strategi dan Kebijakan .........................................................
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ..........................................................
VII. PENUTUP ...............................................................................
LAMPIRAN ..........................................................................................
I
ii
iii
iv
v
1
1
4
5
6
7
9
9
16
17
17
20
20
20
21
23
24
28
29
30
32
39
43
44
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
DAFTAR TABEL
No. Halaman
1. Matriks Susunan Kepegawaian BPBD Kabupaten Maros.............
2. Matriks Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD Kab. Maros .........................................................................
3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Maros
.............................................................................................
4. Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Maros berdasarkan Sasaran
Renstra BNPB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya ....................................
5. Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Maros berdasarkan Sasaran
Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
.............................................................................
6. Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Maros berdasarkan Sasaran
RTRW Kabupaten Maros beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya ............................
7. Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Maros berdasarkan Sasaran
KLHS Kabupaten Maros beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya ............................
8. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros ..............................................
9. Indikator Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
............................................................................
16
17
21
22
22
23
23
33
40
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman
1. Hubungan Renstra Daerah Penanggulangan Bencana dengan
Dokumen Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros
2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Maros .............................
6
16
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
DAFTAR LAMPIRAN
No. Halaman
1. Analisis SWOT....................................................................................
45
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan
yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana
pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka
menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana
strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu
lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua
aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai
sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan
dicapai.
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 2
Mengacu pada Peraturan Meneri Dalam Negeri ( Permendagri)
Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah
Daerah, maka dilakukanlah penyusunan perubahan Renstra Perangkat
Daerah.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2016 – 2021 ini
merupakan perubahan dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah
disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan,
antara lain:
1. Adanya revisi penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No.
2 Tahun 2019
2. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih
lanjut;
3. Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah
termuat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros tahun 2016 -
2021.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran
tujuan, sasaran, dan Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan
dalam sisa periode 2 tahun terakhir yaitu: Tahun 2019 dan Tahun 2020,
menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 –
2021.Penyusunan Perubahan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan
sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi
pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 3
fungsi Renstra perangkat Daerah ini Provinsi sangat penting bagi
pemerintah dan masyarakat sehingga dalam penyusunannya dilakukan
dengan transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen
perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan
kembali secara lebih teknis kedalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat
Daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 4
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 5
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai
dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan,
dan tolak ukur kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Maros untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan
Tujuan Pemerintah Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021.
Tujuan
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 6
Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Perangka Daerah ini
adalah:
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros untuk sisa
periode 2016 – 2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode 2016 – 2021.
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana
Kerja Tahunan) Perangkat DaerahBadan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten MarosDalam rentang waktu 2016 – 2021.
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Perangkat DaerahBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Marosdalam rentang waktu 2016 – 2021.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Marosini dususun dengan berpedoman
kepada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
• BAB I : PENDAHULUAN
Pada Bab ini memuat:
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 7
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, dan
dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaranPerangkat Daerah.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis
besar isi dokumen.
• BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 8
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini,
dengan uraian sebagai berikut:
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala
Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur
organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber
daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha
yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 9
dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi,
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan
arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
• BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Pada Bab ini memuat:
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan
wakil kepala daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi,
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 10
daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat
Daerahdipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis
pelayanan Perangkat Daerah.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi.
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra Perangkat Daerah provinsi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 11
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang
selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis
tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis
yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat
Daerah tahun rencana.
• BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Pada Bab ini memuat:
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja.
• BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakanPerangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar
pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat
Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah
kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan
pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam
proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.
• BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 12
Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif.
• BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
• BAB VIII : PENUTUP
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu:Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros. dipimpin oleh seorang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.
A.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros adalah
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidangPencegahan dan
Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, makaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
mempunyai fungsi sebagai berikut :
BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang penanggulangan
bencana
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 14
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang penanggulangan bencana
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penanggulangan
bencana
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Badan Penanggulangan Bencana
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang
ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
A.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, maka susunan
struktur organisasi yang dimiliki adalah:
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 15
SUSUNAN ORGANISASI
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
1.1. Tugas Pokok
a. Kepala Badan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah penanggulangan bencana berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan
bencana.
c. Unsur Pelaksana
c.1. Kepala Pelaksana
Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana
secara terintegrasi.
c.2. Sekretariat
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 16
Sekretariat Unsur Pelaksana di pimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.Sekretaris mempunyai
tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan dan pengendalian dan monitoring terhadap program, administrasi dan
sumber daya sertakerjasama.
Sub Bagian Umum dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Program yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan
bahan, koordinasi pembinaan fasilitas monitoring serta evaluasi penyusunan
penyelenggaraan kebijakan kearsipan dan rumah tangga.sSub Bagian
Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok
melakukan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, dan urusan
rumah tangga.Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan badan dan
sebagai tugas pengguna anggaran.
c.3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpinoleh Kepala Bidang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai
tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat.
Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi. Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang,
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi distribusi pangan.
c.4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 17
Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana yang
mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi. Sub Bidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi.
c.5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang
bertanggung jawab kepada pelaksana yang mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan,memfasilitasi,koordinasi,
monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rehabilitasi.Sub Bidang
Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
pokok melakukan pembinaan,memfasilitasi,koordinasi,monitoring evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan rekonstruksi.
c.7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan daerah, sesuai bidang fungsimasing-masing berdasarkan dengan
keahlian dan kebutuhan.
1.2. Fungsi
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 18
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
(a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;
(b) Pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan
menyeluruh.
a. Unsur Pengarah
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Unsur Pengarah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
(1) perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
(2) pemantauan;
(3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
b. Unsur Pelaksana
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Unsur Pelaksana
mempunyai fungsi sebagai berikut :
(1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;
(2) pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan
menyeluruh;
(3) perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan
manajemen pelaksana penanggulangan bencana;
(4) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan penanggulangan bencana;
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 19
(5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
b.1. Sekretariat
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan
perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
2. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga;
3. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur penanggulangan bencana;
5. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
6. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
b.2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;
3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat; dan
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 20
4. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
b.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kedaruratan dan
Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pangungsi dan dukungan logistik;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik;
3. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik; dan
5. pemantauan, evaluasi kaji cepat dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
b.4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 21
3. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana; dan
4. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Maros terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala
Badan dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah terdiri
dari 9 anggota yang berasal dari Instansi terkait (5 anggota)dan masyarakat
profesional (4 anggota) yang diketuai oleh Kepala Badan. Unsur Pelaksana terdiri
dari :
(1) Kepala Pelaksana
(2) Sekretariat Unsur Pelaksana :
a. Subag Umum dan Program;
b. SubagKepegawaian;
c. SubagKeuangan
(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
a. Subid PencegahanBencanaAlam;
b. Subid KesiapsiagaanBencanaAlam.
(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik :
a. Subid Kedaruratan;
b. Subid Logistik.
(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
a. Subid Rehabilitasi;
b. Subid Rekontruksi
(6) Kelompok Jabatan Fungsional
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 22
1.1. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH
Sekretariat
Bid. Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Bid. Kedaruratan dan Logistik
Bid. Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Subid. Pencegahan
Bencana
Subid. Kesiapsiagaan
Bencanaa
Subid. Kedaruratan
Subid. Logistik
Subid. Rehabilitasi
Subid. Rekonstruksi
Subag. Umum dan Program
Subag. Kepegawaian
Subag. Keuangan
KLP Jabatan Fungsional
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros
Unsur
Pengarah
Instansi Terkait
(5 anggota)
Masyarakat Profesional (4
anggota)
Unsur
Pelaksana
Kepala
Pelaksana
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 23
Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sebagaimana yang
telah diuraikan sebelumnya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari:
1.1.1. SUMBERDAYA MANUSIA
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan
suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut,
demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Maros yang merupakan satu kesatuan individu yang
melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.Salah satu prasyarat utama untuk mendukung
keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM
yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.
Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Maros pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel
berikut ini:
Tabel 2.1
Komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NO STATUS
PEGAWAI/APARATUR
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
L P Jumlah Laki - Laki
Perempuan
Jumlah L P Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2 1 3 38 8 43 35 8
43
2 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- - - - - - - -
-
3 Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2 4 6 1 4 5 1 4
5
4 Satgas 25 10 35 27 13 40 27 13 40
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 24
JUMLAH TOTAL 27 14 41 28 17 45 28 17 45
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
Tabel 2.2
komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros
berdasarkan pangkat dan golongan
NO GOLONGAN DAN PANGKAT
PNS
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 Laki –
Laki
Perempuan
Jumlah
Laki – Laki
Perempua
n
Jumlah
Laki - Laki
Perempua
n
Jumlah
1 GOLONGAN I (Juru)
1. I A (Juru Muda)
2. I B (Juru Muda Tingkat I) 2 2
3. I C (Juru) 2
4. I D (Juru Tingkat I) 1 1 1 1
2 GOLONGAN II (Pengatur)
1. II A (Pengatur Muda) 4 4 4 4
2. II B (Pengatur Muda
Tingkat I)
7 1 8
7 1 8
3. II C (Pengatur) 4 1 5 4 1 5
4. II D (Pengatur Tingkat I)
3 GOLONGAN III (Penata Muda)
1. III A (Penata Muda) 5 1 6 5 1 6
2. III B (Penata Muda
Tingkat I)
1 1 2
1 1 2
3. III C (Penata) 1 1 2 1 1 2
4. III D (Penata Tingkat I) 6 1 7 6 1 7
4 GOLONGAN IV (Pembina)
1. IV A (Pembina) 3 2 5 3 2 5
2. IV B (Pembina Tingkat I)
3. IV C (Pembina Utama
Muda)
1 1
1 1
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 25
4. IV D (Pembina Utama
Madya)
5. IV E (Pembina Utama)
JUMLAH TOTAL 2 33 8 43
8 43
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 2.3
komposisi sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berdasarkanJabatan (Struktural Dan Fungsional)
NO JABATAN
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Laki -
Laki
Perempuan
Jumlah
Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
Laki -
Laki
Perempua
n Jumlah
1 STRUKTURAL
1. ESELON II B 1 1 1 1
2. ESELON III A 3 2 5 3 2 5
3. ESELON III B
4. ESELON IV A 9 9 9 9
5. ESELON IV B
2 FUNGSIONAL
1. FUNGSIONAL
TERTENTU
2. FUNGSIONAL
UMUM
JUMLAH TOTAL 13 2 15 2 15
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkantingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Laki –
Laki
Perempuan Jum
lah
Laki -
Laki
Perempua
n Jumla
h
Laki -
Laki
Perempua
n Jumlah
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 26
1 Strata Tiga (S3)
2 Strata Dua (S2) 5 1 6 5 1 6
3 Strata Satu (S1) 11 6 17 11 6 17
4 Diploma Tiga (D III)
5 SMA/SMK/Sederajat 15 2 17 15 2 17
6 SMP/Sederajat 3 3 3 3
JUMLAH TOTAL 34 9 43 34 9 43
Sumber data: Subbag. Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.1.2. SUMBERDAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang
kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.5
Daftar peralatan dan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NO NAMA ASSET
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
JUMLAH
SATUAN
KONDISI JUMLAH
SATUAN
KONDISI JUMLAH
SATUAN
KONDISI
BAIK BURUK
BAIK
BURUK
BAIK
BURUK
1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
1 Meter
2 1 1
Unit - -
- M2 1 -
2 Gedung 3 Unit 2 - - - - - - - -
3 Kendaraan Dinas/Operasional
a. Mobil 5 Unit 5 - - - - - - - - -
b. Motor 17 Unit 16 1 - - - - - - - -
4 Filing cabinet 6 Unit 6 - 7 Unit 7 - - - - -
5 Kursi Rapat 26 Unit 11 15 - - - - - - - -
6 Kursi Tamu 1 Unit - - - - - - - - - -
7 Kulkas 1 Unit - - - - - - - - - -
8 LCD Projector 1 Unit - - - - - - - - - -
9 Laptop 6 Unit 2 4 2 Unit 2 -
10 Scanner - - - - - - - - 1 Unit - -
11 Faximile 1 Unit - - - - - - - - - -
12 Rak Besi - - - - - - - - - - - -
13 Whiteboard - - - - - - - - - - - -
14 Meja Kerja - - - - 6 Unit 6
15 Brangkas 1 Unit 1 Unit - - - - - - - -
16 Telephone 1 Unit 1 Unit - - - - - - - -
17 Komputer PC 9 Unit 9 Unit 1 Unit 1 - 2 Unit - -
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 27
18 Printer - - - - 2 Unit 2 - 4 Unit 4 -
19 Mesin Ketik - - - - - - - - - - - -
20 Meja Rapat - - - - - - - - 1 Unit 1 -
21 Meja Komputer - - - - - - - - - - - -
22 Sofa 1 Unit - - - - - - - - - -
23 Meja Tamu - - - - - - - - - - - -
24 Mesin pemotong kertas
- -
- - - -
- - - - - -
25 Server - - - - - - - - - - - -
26 GPS 1 Buah 1 Unit - - - - - - - -
27 Rak Logistik di Gudang
8 Buah
8 Unit -
- - - -
- - -
28 Pengaman Jendela
6 Unit
- Unit - -
- - - - - -
29 Pengaman Pintu 1 Unit - Unit - - - - - - - -
30 Dudukan Mesin Perahu
3 Unit
3 Unit - -
- - - - - -
31 Safety Rescue Helmet
5 Unit
5 Unit - -
- - -- - - -
32 Headligt/Lampu Kepala Tembus Kabut
5 Unit
5 Unit - -
- - - - - -
33 Life Jacket/Pelampung
6 Unit
6 Unit - --
- - - - - -
34 Bak Air - -
- - 2 Unit
2 - - - - -
35 Chain Saw - - - - 3 Unit 3 - - - - -
36 Pacul Dangkir - - - - 10 Unit 5 5 - - - -
37 Sekop - - - - 10 Unit 5 5 - - - -
38 AC - - - - 3 Unit 3 - 5 Unit 5 -
39 Televisi - - - - 1 Unit 1 - 1 Unit 5 -
40 Tangga Aluminium Fiber
- -
- - 1 Unit
1 - - - - -
41 Tangga Aluminium Sorot
- -
- - 1 Unit
1 - - - - -
42 Kampak - - - - 1 Unit 1 - - - - -
43 Parang - - - - 10 Unit 3 7 - - - -
44 Monitor 2 Unit - - - - - - - - - -
45 Printer - - - - 2 Unit - - 3 Unit - -
45 DVD Room Drive - - - - 1 Unit - - 5 Unit - -
47 Meja Kerja - - - - 6 Unit - - 10 Unit - -
48 Lemari Arsip Besar
- -
- - 3 Unit - - - - - -
49 Lemari arsip Kecil - - - - - - - - 4 Unit - -
50 CCTV Camera Indoor
- -
- - 2 Unit - - 6 Unit - -
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 28
51 CCTV Camera Out Door
- - - - - - - - 4 Unit - -
JUMLAH TOTAL 117 73 48
Sumber data: Subbag. Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.2. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan
pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan
kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.Kewajiban
pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam
konstitusi suatu Negara, termasuk Badan Peananggulangan Bencana Daerah
didalamnya.
Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis
pelayanan, yaitu:
A. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian,
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat
Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor,
Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
B. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk /
jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
C. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 29
Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan
dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan
pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan yang telah
dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2016 dan 2017), terdiri dari: a. capaian
kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.
1.2.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
Kinerja pelayanan perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencanameliputi
urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan Penanggulangan Bencana. Dalam
pelaksanaan urusan tersebut,terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut.
Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja PelayananBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target NSPK
Target IKK
Target
Indikator Lainnya
Target Renstra
SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2019 2020
2021 2019 2020
2021 2019
2020
2021
1
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
100
100
100 100 100
100
100 100
100
2 Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
100 100
100 100 100 87,5
100 100 87,5
3 Tingkat Pelanggaran Aparatur
100
100 100 100
0
5
Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat
100
100
100 100 100
100
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 30
Daerah
6
Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD
100
100
8
Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran SKPD
100
100
100 100
9
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
100
100
10
Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
100
100
11
Terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Benca
100
100
12 Indeks Kapasitas Kelembagaan Bencana
√ 0 0
0 93.48
93.48
13 Indeks Resiko Bencana
√ 168,4
0 168,4
0 168,4
0
14 Indeks Kerugian akibat Bencana
√ 0,00 0,00
0,28
1.2.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan
pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mengalokasikan anggaran yang dituangkan
kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 dan tahun 2021.
Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan
program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan 2021, dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.7
Alokasi Anggaran dan Realisasinya per Program Kinerja
Tahun Anggaran 2020
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 31
Alokasi Anggaran per
Program Kinerja Tahun
Anggaran
2020PROGRAM KINERJA
INDIKATOR ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) %
Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
1.130.700.000 1.053.523.000 93
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
538.300.000 494.150.500 83
Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Alam
Persentase Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Alam
585.250.000
573.450.000
95
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan
Persentase Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan
257.875.000 214.768.000 83
Program Peningkatan Kapasitas Pemulihan Akibat Bencana
Persentase Peningkatan Kapasitas Pemulihan Akibat Bencana
87.875.000 87.875.000 100
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 32
TOTAL 2.600.000.000
2.424.766.684
93.26
1.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, senantiasa akan dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut,
utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan
pengembangan pelayanan.
1.3.1. TANTANGAN
Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah sebagai berikut:
Berdasarkan Realisasi Program/Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan, dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Masih lemahnya koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah disebabkan
:
Belum adanya pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) sebagai media pusat
informasi kebencnaan dimana sinergitas kelembagaan antara dina/OPD terkait
dengan penanggulangan bencana belum maksimal sehingga masing-masing
memiliki kepentingan atau program penanggulangan bencana baik dari segi
aspek legislasi, kelembagaan, pendanaan terutama koordinasi tidak berjalan
sesuai mekanisme yang diharapkan.
2. Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal
disebabkan :
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 33
Belum mengoptimalkan SOP dan Tupoksi kelembagaan BPBD dalam
penyelenggaraan Penenggulangan Bencana terutama pengurangan resiko
bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dimana dalam hal ini
BPBD sebagai leading Sector perlumeningkatkan kapasitas manajemen
penanggulangan bencana yang meliputi :
- Kemampuan menganalisa dan memetakan kegiatan pembangunan yang
beresiko tinggi yang menimbulkan bencana
- Kemampuan mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi dengan
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengendalian
Penanggulangan Bencana
3. Jumlah Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
disebabkan :
Sarana dan prasarana dalam hal melalukan evakuasi pertolongan pada
korban bencana masih jauh dari yang di harapkan. Diperlukan perbaikan-
perbaikan dan penambahan Sarpras seperti halnya perahu karet, perahu
fiber,tenda posko, tenda regu, alat komunikasi Rig dan Handy Talky (HT) dan
Water Treatmen Portabel.
3.1.1. PELUANG
Peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros 34
a. Diberlakukannya Regulasi tentang urusan Penanggulangan Bencana (UU No
24/2007. PP No 21/2008. Pedoman dari Kepala BPBD. Permendagri No. 46
Tahun 2008, dll serta penetapan otonomi daerah
b. Adanya dukungan dan Koordinasi yang baik dari Pemerintah Sulawesi Selatan
(BPBD Prov. Su-Sel).
c. Adanya dukungan Pendanaan dan Manajemen dari pemerintah pusat
khususnya Badan Nasional Penanngulangan Bencana dan dari Pemerintah
Daerah.
d. Adanya Peluang Pelibat/Kerjasama dunia usaha dalam penangulangan
Bencana
e. Adanya perkembangan iptek dan informasi dalam sistem Penanggulangan
Bencana.
f. Peran serta dan komitmen masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 35
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas di bidang /
Penanggulangan Bencana. Identifikasi permasalahan diperlukan agar
perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus
diselesaikan.
Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari
berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja,
capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau
evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, adalah , sebagai berikut:
Tabel 3.2
Visi/Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Misi 2
1
2
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
4
5
2
1 -
2 - -
3
4 - - -
5 Penyedian dan penyaluran
Kebutuhan Dasar pada Lokasi
Bencana
PERMASALAHAN
BERDASARKAN PELAYANAN
PD
URAIAN
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Pencapaian
NOMISI BUPATI/WAKIL BUPATI PROGRAM PEMBANGUNAN PENDORONG
FAKTOR
VISI : MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021
PENGHAMBAT
Mewujudkan Tata Kelola
Birokrasi yang bersih, Akuntabel,
Efisien dan Efektif
Peningkatan Tata Kelola Birokrasi
yang Bersih, Akuntabel, Efisien dan
Efektif
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan Mutu Layanan Pos
Komando/Pos Siaga Tanggap
Darurat Bencana
Sistem informasi belum ada
Adanya Komitmen Pemda
dalam Penanggulangan
Bencana
Pembinaan intensif masi
kurang
Adanya Komitmen Pemda
dalam Penanggulangan
Bencana
Regulasi Teknis Daerah
Penanggulangan
Bencana belum ada
Sistem informasi belum ada
Perencanaan dan Penganggaran
OPD
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
Penyusunan Ramperda.
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Sosialisasi Dampak Psikologi Pasca
Bencana
Apel Siaga Tanggap Darurat
Bencana
6 - -
3 Misi 5 :
- - -
1
2 - -
3
4
5 Workshop Penguatan Ekonomi
Masyarakat Rentang Bencana
6
7
8
9
10
11
12
13 Pengkajian Kebutuhan Pasca
Bencana
Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Penyedian dan penyaluran
Kebutuhan Dasar pada Lokasi
Bencana
Penanganan Resiko Bencana
Pelaksanaan Latihan Gabungan
Penanggulangan bencana
Pembentukan Relawan Sekolah
Sungai
Diklat peningkatan SDM
Kebencanaan masi terbatas
Diklat Kebencaan akan
segera dilaksanakan
Pembinaan masyarakat akan
segera dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Rehablitasi Pasca Bencana
Pelaksanaan Latihan Gabungan
Penanggulangan Bencana
Koordinasi dengan
lembaga/instansi terkait
Investigasi Kerusakan dan
Kerugian akibat Bencana Alam dan
Pelaksanaan rekonstruksi Fisik
Pasca Bencana
Workshop Kajian Kebutuhan Pasca
Bencana
Pembentukan Desa Tangguh
Bencana ( Angin Puting Beliung)
Analisis Penyebab kerusakan
infrasruktur di Kabupaten Maros
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kedaruratan
Gerakan Pengurangan Resiko
bencana
Pelatihan dan pendidikan
kebencanaan bagi siswa/pelajar
Tabel 3.3
Sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Faktor
1. - - -
2. - - -
3. - - -
4. - - -
5. - - -
Diklat peningkatan SDM
Kebencanaan masi
terbatas
Pembinaan intensif masi
kurang
Sistem informasi belum
ada
Adanya Komitmen Pemda
dalam Penanggulangan
Bencana
Diklat Kebencaan akan
segera dilaksanakan
Pembinaan masyarakat
akan segera dilaksanakan
Penghambat
Sumber Data yang Valid
masi kurang tersedia
Pendorong
Koordinasi dengan
lembaga/instansi terkait
dalam pengumpulan data
Keterbatasan dalam pengumpulan
Data dan informasi bencana
Sistem informasi belum ada
Kesadaran Masyarakat Masih
Rendah
Tersedianya Konsep Kebijakan
Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Koordinasi antar
sektor dan masyarakat
meningkatkan SDM dalam
penyelenggaraan
Penanggulangan bencana
Meningkatkan Penyebarluasan
informasi penanggulangan
bencana
Meningkkatkan kesadaran dan
kepedulian serta ketangguhan
masyarakat
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan
NoSasarang Jangka Menengah
Renstra K/LPermasalahan Pelayanan
Tersedianya data dari informasi
(Profil) daerah rawan bencana
Regulasi Teknis Daerah
Penanggulangan Bencana belum
ada
Kapasitas SDM masih kurang
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
2
3
NoSasarang Jangka Menengah
Renstra K/L
Terwujudnya kesadaran,
kesiapan dan kemampuan
(pemerintah dan masyarakat)
dalam upaya Penanggulangan
Bencana melalui peningkatan
Terwujudnya sistem
penanganan Kedaruratan yang
efektif melalui penigkatan
koordinasi penanganan
kedaruratan,, peningkatan
sarana dan prasarana
pendukung, serta peningkatan
sistem logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang
efektif dan efisien
Terwujudnya upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi yang lebih baik
dibanding sebelum bencana
melalui peningkatan kapasitas
perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang handal,
peningkatan koordinsi
pelaksanaan serta
pengarusutamaan pengurangan
risiko bencana dalam setiap
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi dalam rangka
pembangunan berkelanjutan
Permasalahan Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
No
Sasarang Jangka Menengah
Renstra Perangkat Daerah
Propinsi Sul-Sel.
Terwujudnya upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi yang lebih baik
dibanding sebelum bencana
melalui peningkatan kapasitas
perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang handal,
peningkatan koordinsi
pelaksanaan serta
pengarusutamaan pengurangan
risiko bencana dalam setiap
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi dalam rangka
pembangunan berkelanjutan
Permasalahan Pelayanan
Renstra PerubahanTahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Page 38
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehinggan tujuan
merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran
merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan
sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
yang melaksanakan Penanggulangan Bencana, menyusun tujuan dan sasaran yang
berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam setiap Misi
pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021. Adapun
tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 - 2021 yang
akan disupport oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai
berikut:
1. MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:
A. Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan
Berkinerja Tinggi, dengan sasaran:
a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan
Efektif.
B. Tujuan: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan sasaran:
Renstra PerubahanTahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 39
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. MISI 4 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN
A. Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan,
Dan Kawasan Strategis.
a. Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
A. Tujuan: Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi
Bencana, dengan sasaran:
a. Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat
Bencana.
Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam
RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan
perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah – langkah
sebagai berikut:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran
RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan
dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan
Pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (Impact) yang terukur dan mendukung
pencapaian indikator sasaran RPJMD.
Renstra PerubahanTahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 40
Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerahbeserta indikator
kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBadan Penanggulangan Bencana Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)
TOLOK UKUR TARGET KINERJA PADA
TAHUN KE - SATUAN
1 2 3 4 5
1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efisen dan Efektif
Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD
C C CC B B Nilai
Nilai Kasitas BPBD (Survey Internal)
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Nilai
2 Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
Indeks
3
Meningkatkan Pembangunan di Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Strategis
Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tingkat Kesesuaian terhadap RTRW
1,11 1,45 1,75 2,17 2,83 Persen
4
Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan terhadap Mitigasi Bencana
Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
Indeks Kapasitas Kelembagaan
0 0 0,33 0,43 0,53 Indeks
Indeks Kerugian Akibat Bencana
0.00 0.00 0.28 0.28 0.20 Indeks
Indeks Resiko Bencana (IRB)
168,4
168,4
143.14
117.88
92.62
Indeks
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 41
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program
operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya
organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan
Pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau
langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam
upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang
telah ditetapkan.
Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan
Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan
masyarakat.Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola
strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada
pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan
dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah.
Untuk mencapai sasaran 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional dan Berkinrja Tinggi, Perlu dilakukan
dengan Strategi :
1. Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran
2. Penyediaan Layanan Pendukung Adminstrasi Perkantoran
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 42
3. Penyediaan perlengkapan kantor
4. Penyediaan Ruangan Kantor
5. Pemeliharaan Perlengkapan kantor
6. Rehabilitasi Ruang kantor
Untuk mencapai Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik, Perlu dilakukan dengan Startegi :
1. Penyediaan Penyaluran Kebutuhan Dasar Pada Loksi Bencana
3. Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusunan Rencana
Rehabilitasi Pascabencana
4. Penyediaan dan pemasangan rambu Evakuasi dan Papan informasi
Untuk mencapai Sasaran 3 yaitu Menurunnya Potensi Kerugian dan
Kerusakan Akibat Bencana :
1. Pengadaan Peralatan penanganan Pascabencana pada lokasi bencana
2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana alam
4. Peningkatan sarana dan prasana kedaruratan
5. Peningkatan Mutu layananpos komando/pos siaga tanggap darurat
bencana
6. Identifikasi dampak bencana dan analisis rekonstruksi pascabencana
Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara lebih terperinci, maka
berikut ini disajikan kessuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
sebagaimana tabel berikut ini:
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 43
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
VISI RPJMD: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi
1 Membangun dan Mengembangkan Sistem Prosedur serta tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi yang meliputi : Peningkatan Fungsi Perencanaan dan penganggaran berbasis kelitbangan; Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; Penataan organisasi dan tata laksana; Penataan manajemen SDM dan Penguatan Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintahan
1 Peninjauan Kembali terhadap kesesuaian Lembaga/struktur OPD dengan Tugas pokok dan fungsinya
2 Peningkatan Pemahaman dan penggunan metode Diagram Pohon berbasis eselon IV dan kerangka acuan kegiatan yang responsof gender dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran kepada seluruh OPD/SKPD
2 Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1 Menyediakan informasi yang integratif dan inovatifPelayanan publik yang berbasis pda teknologi
1 Penyediaan media konsultasi dan penanganan Pengaduan atas pelaksanaan pelayanan publik
MISI 4: MENINGKATKAN PEMBANGUAN WILAYAH DAN KAWASAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Dan Kawasan Strategis.
1 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 1
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan Daya Dukun Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana
1 Menurunnya Potensi Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana
1 Menigkatkan Sistem ketahanan bencan yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana dan penanganan bencana skala kabupaten
1 Penigkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 44
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 44
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan
yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi
acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan
strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis
dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu:
program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk
perencanaan operasional.Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi
strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih
tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.Begitu pula dalam
penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut
disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanyakarena
memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan
selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.
Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan
tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan
yangdikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi
Renstra Perubahan Tahun 20116 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 45
tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada
tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan
bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja
pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan
pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditentukan rencana programyang
berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan
jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suaturencana.
Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telahditentukan
sebelumnya.Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, adalah sebagai berikut:
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros
Indikator Kinerja
Target Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nilai Akuntabilitas
Kinerja BPBD C C C C CC CC B Nilai BPBD
1 Pelayanan
Administrasi Umum
Jumlah Cakupan
Layanan Administrasi
Umum Perkantoran6 Bulan 1 Tahun 308.300.000 1 Tahun 602.415.000 12 Bulan 7.920.000
12
Layanan588.530.000 1 Tahun 790.899.616 2.298.064.616
12
LayananBPBD
2 Pelayanan dan
Penata Usahaan
Kepegawaian
Jumlah Cakupan
Layanan
Kepegawaian yang
dilaksanakan
6 Bulan - - 12 Bulan 1.440.000 24.825.000 12 Bulan 1.728.000 27.993.000 10
LayananBPBD
3 Penyediaan Layanan
Pendukun
Adminstrasi
Perkantoran
Jumlah Cakupan
Layanan Pendukung
Administrasi Umum
Perkantoran
460.724.000 460.724.000 Layanan BPBD
4 Pelayanan dan
Penata Usahaan
Keuangan
Jumlah Dokumen
SPJ Fungsional dan
Administarsi
Keuangan OPD
0 12 Bulan 34.000.000 12 Bulan 220.000.000 12 Bulan 242.000.000 12 Bulan 69.236.000 12 Bulan 292.820.000 858.056.000 Dokumen BPBD
5 Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen
Laporan Atas Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan OPD
3
Dokumen40.000.000
3
Dokumen50.000.000
3
Dokumen55.000.000
3
Dokume
n
3.390.000 3
Dokumen65.000.000 213.390.000 Dokumen BPBD
Nilai Kapasitas
BPBD (Survey
Internal)40 40 42 46 39 40 40 Nilai BPBD
1 Penyediaan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis
Perlengkapan Kantor 58.200.000 58.200.000 Jenis BPBD
2 Penyediaan
Kendaraan
Hias/Devile/Karnaval/
Pawai
Jumlah Kendaraan
Hias/Devile/Karnaval/
Pawai1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000 20.000.000 1 unit BPBD
Unit Kerja
SKPD/OPD
Penanggung
JawabAkhir Periode Satuan
Tujuan/Sasaran/Program Kegiatan
Program Penyediaan
Dukungan Manajemen
Perkantoran
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Profesional
dan Berkinerja
Tinggi
Tolak Ukur Awal
Periode
Terwujudnya
Tata Kelola
Birokrasi yang
Bersih,
Akuntabel,
Efisien dan
Efektif
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Profesional
dan Berkinerja
Tinggi
Terwujudnya
Tata Kelola
Birokrasi yang
Bersih,
Akuntabel,
Efisien dan
Efektif
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Pemeliharaan
Perlengkapan
Bangunan Gedung
Kantor
Jumlah Jenis
Perlengkapan
Bangunan Gedung
Kantor yang berada
dalam kondisi yang
baik
125.000.000 125.000.000 Jenis BPBD
4 Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis
Perlengkapan
Bangunan Gedung
Kantor yang berada
dalam kondisi yang
baik
46.300.000 72.000.000 118.300.000 Jenis BPBD
5 Rehabilitasi Ruang
Kantor
Jumlah Ruang Kantor
yang berada dalam
Kondisi yang Baik584.785.000 584.785.000 Ruang BPBD
Nilai Kapasitas
BPBD (Survey
Internal)
40 40 42 46 39 40 40 Nilai BPBD
1 Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Peserta
Pelatihan dan
Pendidikan
30
Orang 30.000.000 30 Orang 30.000.000 60.000.000 30 orang BPBD
Nilai Kapasitas
BPBD (Survey
Internal)40 40 42 46 39 40 40 Nilai BPBD
1 Penyediaan Pakaian
Dinas
Jumlah Pakaian
Dinas
45
Pasang39.100.000
46
Pasang39.100.000
46
Pasang######### 117.300.000
46
PasangBPBD
2 Penyediaan Pakaian
Olah Raga
Jumlah Pakaian Olah
Raga
46
Pasang19.550.000
46
Pasang19.550.000
46
Pasang######### 58.650.000
46
PasangBPBD
3 Penyediaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah Pakaian Hari
Tertentu31
Pasang9.900.000
31
Pasang9.900.000 19.800.000
31
PasangBPBD
Indeks Resiko
Bencana168.4 168.4 168.4 143.14 117.88 92.62 - Indeks
1 Sosialisasi
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Bencana
Jumlah Masyarakat
yang memiliki
Pengetahuan tentang
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Bencana
1Tahun 500.000.000 1Tahun 577.000.000 1Tahun 574.000.000 3 Kec. 37.100.000 5 Kec. 120.000.000 1.808.100.000 5 Kec. BPBD
2 Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
(DESTANA) 5 Desa
Jumlah Desa
Tangguh Bencana
yang terbentuk5 Desa 104.000.000 104.000.000 5 Desa BPBD
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Profesional
dan Berkinerja
Tinggi
Terwujudnya
Tata Kelola
Birokrasi yang
Bersih,
Akuntabel,
Efisien dan
Efektif
Menurunnya
Potensi
Kerugian dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Profesional
dan Berkinerja
Tinggi
Terwujudnya
Tata Kelola
Birokrasi yang
Bersih,
Akuntabel,
Efisien dan
Efektif
Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Terhadap Mitigasi
Bencana
Program Peningkatan
Efektifitas Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
Alam
Program Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur
3 Koordinasi dan
Konsultasi
Pengurangan resiko
Bencana
Jumlah Peserta
Koordinasi dan
Konsultasi
Pengurangan Resiko
Bencana
24.000.000 24.000.000 Orang BPBD
4 Pembentukan Forum
Pengurangan Resiko
Bencana ( PRB )
Jumlah Forum
Pengurangan Resiko
Bencana (PRB) yang
terbentuk14 Kec. 50.000.000 14 Kec. 62.000.000 14 Kec. 64.000.000 Forum 13.125.000 14 Kec. 189.125.000 14 Kec. BPBD
5 Pengadaan Peralatan
Penanganan Pasca
Bencana pada Lokasi
Bencana
Jumlah alat
Elektrolisis air Hujan
yang tersedia 32.600.000 32.600.000 Unit BPBD
6 Peringatan Hari
Kesiapsiagaan
Bencana
Jumlah Peserta yang
mengikuti Peringatan
Hari Kesiapsiagaan
Bencana
500
Orang65.100.000
500
Orang######### 130.200.000 500 Orang BPBD
Indeks Kapasitas
Kelembagaan 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:33:00 0:43:00 0:53:00 - Indeks
1 Pembentukan Pos
Komando/Pos Siaga
Tanggap Darurat
Bencana
Jumlah Pos
Komando/Pos Siaga
Tanggap Darurat
Bencana
71.000.000 71.000.000
Unit
BPBD
2 Monitoring,
Koordinasi dan
Evaluasi Kegiatan
Penanganan Darurat
Bencana
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi Penanganan
Darurat Bencana3 Kali 35.000.000 3 Kali 35.000.000 3 Kali 35.000.000 37.100.000 142.100.000
Dokumen
BPBD
3 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kedaruratan
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Kedaruratan yang
tersedia
150.000.000 150.000.000
Jenis
BPBD
4 Latihan Gabungan Jumlah Satgas
Penanggulangan
Bencana dan
Relawan Destana
yang melakukan
Pelatihan
47.300.000 47.300.000
Orang
BPBD
5 Penguatan
PUSDALOPS
Penanggulangan
Bencana
Jumlah Jenis Alat
yang disiapkan150.000.000 150.000.000
Jenis
BPBD
Menurunnya
Potensi
Kerugian dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana
Menurunnya
Potensi
Kerugian dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana
Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Terhadap Mitigasi
Bencana
Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Terhadap Mitigasi
Bencana
Program Peningkatan
Kapasitas Penanganan
Kedaruratan dan Logistik
Kebencanaan
Indeks Kpuasan
Masyarakat (IKM) 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Indeks
6 Penyediaan
Penyaluran
Kebutuhan Dasar
pada Lokasi Bencana
Jumlah Lokasi
Bencana yang
mendapatkan
Kebutuhan Dasar
214.800.000 214.800.000
Lokasi
BPBD
7 Sosialisasi Perda
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
Jumlah Peserta
Sosialisasi perda
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
27.515.000 27.515.000
Orang
BPBD
Indeks Kerugian
akibat Bencana 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 Indeks BPBD
1 Pembuatan Dokumen
Perencanaan
Rekonstruksi
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Rekonstruksi 1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 466.000.000 1 Tahun 529.000.000 1 Dok. 27.700.000 1.062.700.000 1
DokumenBPBD
2 Analisis Penyebab
Kerusakan
Infrastruktur di
Kabupaten Maros
Jumlah Dokumen
Anaisis Penyebab
Kerusakan
Infrastruktur akibat
Bencana
23.270.000 23.270.000 1
DokumenBPBD
3 Investigasi Kerusakan
dan Kerugian akibat
Bencana Alam
Jumlah Dokumen
Investigasi Kerusakan
dan Kerugian akibat
bencana Alam26.400.000 26.400.000
1
DokumenBPBD
4 Pembangunan Bak
Penampungan Air
Bersih
Jumlah Bak
Penampungan Air
Bersih yang
terbangun
140.000.000 140.000.000 9 Unit BPBD
5 Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Rehabilitasi Pasca
Bencana
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Rehabilitasi Pasca
Bencana
3 Kali 25.000.000 4 Kali 51.000.000 4 Kali 54.000.000 1 Dok. 40.625.000 170.625.000 1 Dok. BPBD
6 Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Rekonstuksi Pasca
Bencana
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
39.125.000 39.125.000 1 Dok. BPBD
Program Peningkatan
Kapasitas Penanganan
Kedaruratan dan Logistik
Kebencanaan
Menurunnya
Potensi
Kerugian dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana
Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Terhadap Mitigasi
Bencana
Menurunnya
Potensi
Kerugian dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana
Meningkatnya
Daya Dukung
Lingkungan
Terhadap Mitigasi
Bencana
Peningkatan Kapasitas
Pemulihan Akibat
Bencana
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 50
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.Dengan Indikator Kinerja Utama dapat
diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.
Rincian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
AWAL PERIODE RPJMD
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
AKHIR PERIO
DE RPJMD
SATUAN
TAHUN 0
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD
C C C CC B B B Nilai
2 Nilai Kapasitas BPBD (Survey Internal)
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Nilai
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Indeks
4 Tingkat Kesesuai Terhadap RTRW
1,11 1,45 1,75 2,17 2,83 1,11 1,11 Persen
5 Indeks Kapasitas Kelembagaan Bencana
0 0 0,33 0,43 0,53 0,62 0,62 Indeks
6 Indeks Resiko Bencana
168,40 168,40 168,40 143,14 117,88 92,62 168,40 Indeks
7 Indeks Kerugian Akibat Bencana
0,00 0,00 0,28 0,28 0,20 0,11 0,00 Indeks
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 51
Pengukuran Skala Lakert
Nilai dihitung dengan Menggunakan “ Nilai Rata-Rata tertimbang” masing-masing
unsur pelayanan. Dalam Penghitungan Survei kepuasan masyarakat terhadap
unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang
yang sama. Nilai Penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat :
2. Indeks Kelembagaan Bencana
3. Indeks Risiko Bencana
Renstra Perubahan Tahun 2016-2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 52
Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi
dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi,
banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung
berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan
tingkat ketahanan daerah.
4. Indeks Kerugian Bencana
Keerangan = 0,6 / 0,4 adalah Bobot
0,6 Skor Lahan Produktif + 0,4 Skor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 53
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak
para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui
berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik
pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan),
maupun nasional (Pemerintah Pusat).
Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai
dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan
Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros 54
diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan
pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini
juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.
Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan
Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam
rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Maros,15 Januari 2020
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros
FADLI, S.STP., M.Si. Pangkat : Pembina Tk.I Nip. 19800827 199912 1 001