PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 2018
Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 2018
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2013 – 2018
BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
MEDAN
2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................... ii
BAB I PENDAHULULUAN ................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................. 1
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................ 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BIRO BINA PEREKONOMIAN..…. 5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.........….................. 5
2.2 Sumber Daya......… ............................................................ 9
2.3 Kinerja Pelayanan....... ........................................................ 9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ............ 12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .... 14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan……………........……….............................. 14
3.2 Telaahan Visi dan Misi.................................................…… 15
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L……………........……………... 17
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis................................................ 17
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis................................................ 18
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN…19
4.1 Visi dan Misi Biro Bina Perekonomian..............……………… 19
4.2 Tujuan ............................................................................... . 20
4.3 Strategi dan Kebijakan ……………. ..................................... . 20
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF………… . 22
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.......................................... ... 22
5.2 Indikator Kinerja.… ............................................................ … 24
5.3 Kelompok Sasaran…..……… ............................................... ... 24
5.4 Pendanaan Indikatif…………………………………………………… 25
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD…………………………………………. ................. 26
BAB VII PENUTUP…………………………………………………………………….. 27
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas karunia dan rahmat-Nya Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu dapat menyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018.
Perubahan renstra ini dibuat dalam rangka mengakomodir program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu selama 5
(lima) tahun kedepan yang mengalami revisi sesuai dengan nomenklatur Biro.
Secara garis besar Perubahan Renstra mengulas tentang Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu. Selain itu juga dibahas tentang
bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program
dan kegiatan.
Dengan segala keterbatasan, Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin
selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Kami menyadari, Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya,
meskipun demikian, kami berharap dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan,
program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang
telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca khususnya serta semua
pihak yang memerlukan pada umumnya.
Medan, Maret 2018 KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAP PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 1
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk
disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara telah melakukan review dan revisi terhadap RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Utara. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan RPJMD, maka
dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu Tahun 2013-2018.
Perubahan Renstra Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2013-
2018, meliputi :
1. Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah.
2. Penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Penyempurnaan Indikator dan target kinerja.
4. Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan.
Perubahan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan disusun sebagai pedoman dalam
melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun berdasarkan
tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk
melaksanakan program dan kegiatan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro
Perekonomian Setdaprovsu 2013-2018 mengacu pada :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 2
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masayarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru.
13. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
15. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 3
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu ini adalah tersedianya dokumen perencanaan untuk
periode lima tahun dalam konsep mengintegrasikan dan mensinergikan antara
kapasitas Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu adalah tersedianya suatu dokumen rencana kerja yang strategik
dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau
masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga
pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain dari
tujuan di atas, secara internal penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini
juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kinerja (Performance Plan)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Workplan and Budget)
3. Menyusun Penetapan Kinerja (Performance Agreement)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun
2013-2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan rencana strategis Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu Tahun 2013 - 2018.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya,
kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana strategis K/L,
telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi dan
kebijakan Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini berisi indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD tahun 2013 – 2018.
BAB VII PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 5
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN
BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32), Peraturan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) dan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu memiliki tugas
pokok membantu Sekdaprovsu dalam menyusun kebijakan Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan
Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Biro Bina Perekonomian,
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan penyiapan dan mengkoordinasikan konsep kebijakan
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring,
evaluasi, koordinasi dan pengendalian dibidang Administrasi dan
Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura;
b. penyelenggaraan fasilitasi monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian
Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan Ekonomi Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 6
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi
Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
membawahi:
(1) Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum mempunyai tugas membantu
Kepala Biro Bina Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan,
penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, perniagaan, industri dan promosi
serta transportasi dan pariwisata.
Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum, menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada
Kepala Sub Bagian beserta staf.
b. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan program kegiatan bagian
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa terhadap
bahan/data terkait dengan administrasi ketatausahaan, perniagaan, industri
dan promosi serta transportasi dan pariwisata.
d. penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS, RKA dan DPA.
e. penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait
terhadap kegiatan dibidang perniagaan, industri dan promosi serta
transportasi dan pariwisata.
f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro sesuai dengan
bidang tugasnya.
g. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya sesuai standar yang ditetapkan
(2) Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala
Biro Bina Perekonomian dalam melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan
Pemberdayaan Ekonomi danMasyarakat Kurang Sejahtera, Pembinaan BUMD
dan Pengendalian Inflasi Daerah.
Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada
Kepala Sub Bagian beserta staf;
b. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan program kegiatan bagian
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 7
c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa terhadap
bahan/data terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat kurang
sejahtera, pembinaan BUMD dan pengendalian inflasi daerah;
d. penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait
terhadap kegiatan dibagian pemberdayaan ekonomi dan masyarakat kurang
sejahtera, pembinaan BUMD dan pengendalian inflasi daerah;
e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro sesuai dengan
bidang tugasnya;
f. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya sesuai standar yang ditetapkan
(3) Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura
mempunyai tugas membantu Kepala Biro Bina Perekonomian dalam
melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan di bidang Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Pangan dan
Pertanian serta Pengembangan Perikanan dan Peternakan.
Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada
Kepala Sub Bagian beserta staf;
b. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan program kegiatan bagian
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa terhadap
bahan/data terkait dengan pengelolaan energi, sumber daya alam,
lingkungan hidup dan kehutanan, pengembangan pangan, pertanian dan
hortikultura serta pengembangan perikanan dan peternakan;
d. penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait
terhadap kegiatan dibidang pengelolaan energi, sumber daya alam,
lingkungan hidup dan kehutanan, pengembangan pangan, pertanian dan
hortikultura serta pengembangan perikanan dan peternakan;
e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro sesuai dengan
bidang tugasnya;
f. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya sesuai standar yang ditetapkan
Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian dapat dilihat pada Bagan berikut:
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 8
STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN
PEREKONOMIAN UMUM
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DAERAH
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA ALAM DAN PRODUKSI HORTIKULTURA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
KEPALA SUB BAGIAN PERNIAGAAN, INDUSTRI DAN
PROMOSI
KEPALA SUB BAGIAN TRANSPORTASI DAN
PARIWISATA
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN
ENERGI, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMDBANGAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
KEPALA SUB BAGIAN
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN
MASYARAKAT KURANG SEJAHTERA
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMDBANGAN INFLASI DAERAH
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 9
2.2. Sumber Daya
Sumber Daya Manusia Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu merupakan
faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berbagai prestasi yang
diperoleh selama tahun 2017 merupakan wujud nyata atas komitmen yang
disepakati, dicanangkan dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan
sampai pelaksana.
Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan
pendidikan/fungsional jabatannya antara lain :
2.3. Kinerja Pelayanan
Tingkat capaian kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu mulai diukur
dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan mulai tahun 2011 seiring dengan
diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Indikator Kinerja Utama SKPD, sehingga pada tahun 2009 dan 2010 capaian kinerja
hanya diukur dengan terlaksananya program dan kegiatan.
Adapun Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 pada Biro
Bina Perekonomian Setdaprovsu jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang
tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 dapat
dijabarkan sebagai berikut:
Sasaran strategis Biro Bina Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2011, 2012
dan 2013 adalah Terlaksananya penataan system administrasi, pengawasan,
No Uraian Jumlah
1 2 3
1. Jumlah Pegawai 43 Orang
2. Kualifikasi Menurut Pendidikan
SD -
SLTP -
SLTA 13 Orang
D-1
D-2
D-3 5 orang
S1 20 Orang
S2 5 Orang
S3
3. Kualifikasi Menurut Golongan
I -
II 5 Orang
III 33 Orang
IV 5 Orang
4. Kualifikasi Menurut Jabatan
II 1 Orang
III 2 Orang
IV 9 Orang
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 10
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah serta pembinaan
asosiasi perusahaan dan profesi.
Indikator Kinerja Tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah :
1. Jumlah Kab/kota di Provsu yang telah dimonitor dan diawasi dalam hal
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Analisis Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja ini adalah :
Pada Tahun 2011 Indikator Kinerja ini diwujudkan dalam Kegiatan Operasional
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara dengan target
capaian kinerja 30 kab/kota dan target yang tercapai adalah 25 kab/kota
(83,33%). Untuk mencapai target tersebut Biro Perekonomian memperoleh
alokasi anggaran sebesar Rp.167.571.000,- dan jumlah realisasi anggaran
kegiatan tersebut sebesar Rp. 155.566.000,- atau (92,84).
Adapun hasil yang dicapai adalah :
- Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penetapan Alokasi Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2011
Provsu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian No.
06/Permentan/SR.130/2/2011 dan hasilnya ditindaklanjuti dalam Peraturan
Gubernur Sumatera Utara No. 12 Tahun 2011.
- Perubahan Peraturan Gubsu No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Gubsu No. 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan HET
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provsu TA 2011.
- Keputusan Gubsu No. 188.44/912/KPTS/Tahun 2011 tentang Realokasi
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Antar Kabupaten/Kota
Provsu TA 2011.
- Peraturan Gubsu NO. 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubsu No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubsu No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubsu
No. 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian di Provsu TA. 2011.
- Melakukan monitoring/pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi dan
pembinaan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke
beberapa kab/kota.
- Hasil yang diperoleh bahwa pupuk bersubsidi di Kab/kota cukup tersedia
sesuai alokasi yang ditetapkan HET yang berlaku.
Untuk tahun 2012 target dari Kegiatan Operasional Komisi Pengawasan Pupuk
dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara adalah 30 Kab/kota dan tercapai sebesar
25 kab/kota (83,33%). Biro Bina Perekonomian memperoleh alokasi anggaran
pada tahun 2012 untuk kegiatan ini sebesar Rp.168.586.000,- dan jumlah
realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 128.985.900,- atau (76,51 %).
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 11
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2012 adalah:
Terlaksananya pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 25
kab/kota Sumatera Utara sesuai dengan alokasi kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Pergub No. 1 Tahun 2012
sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam
rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Untuk itu penyediaan
pupuk di tingkat petani dapat memenuhi azas 6 (enam) yaitu ; tepat waktu, jenis,
jumlah, tempat, mutu dan harga yang layak, sehingga petani dapat menggunakan
pupuk sesuai teknologi pemupukan dalam rangka peningkatan produktivitas
usaha tani.
Tahun 2013 Kegiatan Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi
Sumatera Utara ini mempunyai target capaian kinerja 16 kab/kota dan terealisasi
sebesar 16 kab/kota (100%). Biro Perekonomian memperoleh alokasi anggaran
pada tahun 2013 untuk kegiatan ini sebesar Rp.151.159.000,- dan jumlah
realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 109.612.300,- atau (72,51 %).
Hasil yang dicapai :
Terlaksananya pendataan realisasi pupuk bersubsidi bulan Januari sampai
dengan November 2013, dapat kami laporkan sebagai berikut :
Alokasi 2013 Realisasi Persentase
UREA :159.764,00 ton 145.291,90 ton 90,94 %
SP – 36 : 43.576,00 ton 41.668,95 ton 95,62 %
ZA : 46.309,00 ton 45.065,38 ton 97,31 %
NPK : 116.311,15 ton 109.908,15 ton 94,49 %
ORGANIK : 25.297,00 ton 21.328,00 ton 84,31 %
2. Jumlah Kab/kota di Provsu yang telah dikoordinir dan dimonitori
dalam hal pendistribusian RASKIN.
Analisis capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah:
Tahun 2011 Indikator Kinerja ini diwujudkan dalam Kegiatan Koordinasi dan
monitoring terhadap pendistribusian Raskin di Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Sumatera Utara dengan target capaian kinerja 33 Kab/kota dan realisasi sebesar
33 kab/kota (100%). Biro Perekonomian memperoleh alokasi anggaran pada
tahun 2011 untuk kegiatan ini sebesar Rp.89.872.000,- dan jumlah realisasi
anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 74.720.000,- atau (83,14).
Hasil yang dicapai :
Terlaksananya koordinasi dan monitoring Raskin ke Kab/Kota se Sumatera Utara
yang telah menyalurkan Raskin kepada RTS-PM sesuai jumlah data hasil
verifikasi yang ditetapkan BPS dengan kualitas beras medium.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 12
Tahun 2012 target dari Kegiatan Koordinasi dan monitoring terhadap
pendistribusian Raskin di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara adalah
30 Kab/kota dengan realisasi capaian 30 kab/kota (100%). Biro Perekonomian
memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2012 untuk kegiatan ini sebesar
Rp.125.000.000,- dan jumlah realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.
115.757.900,- atau (92,61).
Hasil yang dicapai :
Pendistribusian dan penyaluran raskin tahun 2012 tidak sepenuhnya mencapai
100 persen di Sumatera Utara.Terdapat 3 kecamatan di Kab.Tobasa tidak
memperoleh raskin pada bulan Oktober – Desember 2012.Hal ini disebabkan
keterlambatan Kab.Tobasa membuat SPA ke Sub Divre Wil.III, sehingga Sub Divre
Bulog tidak dapat menyalurkan di 3 kecamatan tersebut dan dikarenakan sudah
bertepatan dengan tutup buku.Namun, pada kab/kota lainnya tidak ada
mengalami masalah terhadap penyaluran raskin.
Selanjutnya Tahun 2013 target capaian kinerja untuk Kegiatan Koordinasi dan
monitoring terhadap pendistribusian raskin adalah 33 kab/kota dan terealisasi
33 kab/kota (100%). Biro Bina Perekonomian memperoleh alokasi anggaran pada
tahun 2013 untuk kegiatan ini sebesar Rp.125.000.000,- dan jumlah realisasi
anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 74.864.900,- atau (59,89%).
Hasil yang dicapai :
Terlaksananya penataan Sistem Administrasi, Pengawasan Pemantauan dan
Pelaporan Pelaksanan Program Raskin.Terlaksananya Penyaluran Raskin kepada
Rumah Tangga Sasaran Penerima Mamfaat (RTS – PM) tepat sasaran, tepat
waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu dan tepat Administrasi (GT).
Terlaksananya penyaluran Raskin Reguler 2013 sebesar 132.875.235 kg dari
Rencana 134.319.600 kg (98,92%) dan Raskin Tambahan (13,14,15) sebesar
32.990.040 kg dari Rencana 33.579.900 kg (98,24%)
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Adapun Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan pada Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu dalam mencapai sasaran dan tujuan adalah sebagai
berikut:
2.4.1. Tantangan
a. Penerapan peraturan dan ketentuan disiplin PNS tidak terlaksana
dengan sempurna.
b. Terbatasnya PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah.
d. Masih kurangnya kualitas SDM yang paham tugas pokok dan fungsi;
e. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 13
f. Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat;
g. Penggunaan teknologi informasi yang masih belum cukup;
h. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi.
2.4.2. Peluang (opportunities)
a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang memberikan peluang kepada Daerah untuk membangun
dan melaksanakan Otonomi Daerah.
b. Adanya Sumber Daya Manusia Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelayanan
publik.
d. Adanya sarana dan prasarana Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
e. Adanya anggaran yang cukup menunjang kinerja Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu.
f. Masih adanya motivasi pegawai Biro Bina Perekonomian dalam hal
pencapaian kinerja.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 14
BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa tugas pokok Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu adalah membantu Sekdaprovsu dalam menyusun
kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas
pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian dibidang Administrasi dan Perekonomian Umum, Pengembangan
Ekonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi
Hortikultura. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
Aspek Kajian Capaian /
Kondisi Saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal
(kewenangan
SKPD)
Eksternal (diluar
Kewenangan
SKPD)
Peningkatan
kualitas
Sumber Daya
Aparatur
- Sebagian PNS
kurang
disiplin dalam
bekerja.
- Penerapan PP
53 tahun
2010 tentang
Disiplin PNS
- Kurangnya
keberanian
SKPD untuk
mengambil
tindakan
tegas
- Tidak adanya
petugas/
instansi
eksternal yang
melakukan
analisa dan
evaluasi
terhadap PNS
secara rutin
- Penerapan
peraturan dan
ketentuan disiplin
PNS tidak
terlaksana dengan
sempurna
- Terbatasnya
staf yang
memiliki
disiplin ilmu
sesuai dengan
tupoksi
- Disiplin ilmu
PNS
disesuaikan
dengan
tupoksi
- Sedikitnya
Jumlah PNS
yang
memiliki
disiplin ilmu
sesuai
dengan
tupoksi.
- Tidak semua
pegawai
memahami
peraturan
terkait
tupoksi
- Keterbatasan
Jumlah PNS
yang berdisiplin
ilmu sesuai
tupoksi yang
ada di Biro
Bina
Perekonomian
- Terbatasnya PNS
yang memiliki
disiplin ilmu
sesuai dengan
Tupoksi
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 15
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
Pemerintah
Belum adanya
Standar
Pelayanan
Minimal
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal di
OPD
Belum
diterapkann
ya standar
pelayanan
minimal
pemerintah
Belum
optimalnya
penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal di
kab/kota dan
provinsi
Meningkatnya
tuntutan
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
Standar Pelayanan
Minimal
Pemerintah
Peningkatan
PAD dari
Pembinaan
BUMD
PAD yang belum
memadai dari
setiap BUMD
Peraturan
perundangan
terkait BUMD
Belum
kuatnya
posisi Biro
Bina
Perekonomia
n dalam
peningkatan
peran BUMD
Kesediaan
BUMD dalam
meningkatkan
PAD untuk
Sumatera Utara
Peranan BUMD
belum kuat dalam
meningkatkan PAD
Provinsi Sumatera
Utara
Peningkatan
pengawasan
dalam
penyaluran
rastra dan
pupuk
bersubsidi
Penyaluran
pupuk bersubsidi
dan rastra yang
belum merata
SK terkait
penyaluran
rastra dan
pupuk
bersubsidi
Belum
sepenuhnya
penyaluran
pupuk
bersubsidi
dan rastra
merata
sesuai
peruntukkan
nya
Masih
banyaknya
oknum yang
memanfaatkan
penyaluran
pupuk
bersubsidi dan
penyaluran
rastra
Pemerataan
penyaluran pupuk
bersubsidi dan
rastra sesuai
peruntukannya
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan
yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-
2018 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun
2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2013-2018 yaitu:
“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai
berikut :
1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
government).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa
dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 16
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk
menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional
dan internasional
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta
mengurangi ketimpangan antar wilayah.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber
daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,
maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan
dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun
urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian
Setdapovsu adalah Misi ke-satu yakni “Meningkatkan Peran Serta Para Pelaku
Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi dalam Memberdayakan Potensi Daerah serta
Kemampuan Daya Saing Produk Daerah untuk Mendorong Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat”
Secara umum kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode
2013-2018 pada 9 (sembilan) prioritas utama yakni :
1. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan
kreatifitas daerah.
4. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan
pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
5. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
6. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.
7. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan
dan perikanan
8. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-
MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK).
Berdasarkan sembilan prioritas utama pembangunan daerah tersebut
selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) agenda utama pembangunan sebagai berikut :
1. Character building (IPTEK dan IMTAQ) & daya saing sumber daya manusia.
2. Kehidupan masyarakat yang sehat untuk mendukung daya saing sumber daya
manusia.
3. Research and Development (R&D) untuk optimalisasi sumber daya alam dan
daya saing sumber daya manusia.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 17
4. Daya saing infrastruktur untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi
berkualitas.
5. Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
6. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
7. Daya saing produk pertanian dan kelautan/perikanan.
8. Good governance & clean government.
9. Sinerjitas pembangunan daerah dengan sasaran/tujuan pembangunan
nasional.
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L
Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu termasuk dalam Misi ke 5 (lima) dari RPJMD Provinsi
Sumatera Utara yaitu : membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui
pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sasaran : Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang
ekonomi maupun sosial budaya.
Tujuan 6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan
berwawasan lingkungan.
Strategi 7 : Meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola
perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat
Arah kebijakan dilaksanakan adalah :
1. Melakukan telaahan terhadap kondisi ketersedian bahan pangan dan laju harga.
2. Melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki pemprovsu.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah potret kondisi wilayah yang
diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana
tingkat kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. RTRW disusun berpedoman pada
rencana tata ruang nasional, artinya apabila RTRW seluruh Kabupaten/Kota
dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak mosaik rencana tata ruang
wilayah nasional.
Namun dari beberapa RTRW Kabupaten/Kota yang bertetangga dijumpai
berbagai masalah, misal kurang sinkronnya rencana kawasan di perbatasan
wilayah, garis perbatasan antar wilayah yang belum jelas, garis batas yang tidak
match atau terjadi penyimpangan dan masalah lainnya. Oleh karena itu
pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah sekaligus
berupaya melakukan penyempurnaan aturan pemekaran daerah, salah satunya
menyempurnakan ketentuan persyaratan minimal untuk daerah otonom baru.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 18
Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
dalam perencanaan program dan kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
akan lebih mempertimbangkan kajian lingkungan hidup dan Rencana Tata Ruang
Wilayah di Provinsi Sumatera Utara.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, jika hal tersebut
tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.
Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 5
(lima) ke tahun ke depan, adalah :
1. Masih perlu ditingkatkannya peranan BUMD dalam hal pengembangan
perekonomian di Sumatera Utara.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah.
3. Masih kurangnya para pelaku usaha dalam meningkatkan produk unggulan
yang berdaya saing.
4. Masih rendahnya hubungan kelembagaan antara pemerintah Provinsi dengan
kab/kota.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 19
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Perubahan Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu, yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil
yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun oleh Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai
dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Perencanaan Strategis ini bersifat
adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan intern
organisasi maupun dari lingkungan eksternal.
Proses penyusunan telah dilakukan secara partisipatif antara pimpinan dan
seluruh komponen organisasi. Secara ringkas substansi Perubahan Renstra Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Visi
”Meningkatkan Peran Serta Para Pelaku Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi dalam
Memberdayakan Potensi Daerah serta Kemampuan Daya Saing Produk Daerah
untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:
a. Meningkatkan peran serta para pelaku dunia usaha dan pelaku ekonomi di
Sumatera Utara dimaksudkan agar dalam memberdayakan potensi sumber daya
alam dan pengembangan produk daerah dinuka akses yang seluas-luasnya agar
pelaku dunia usaha dan pelaku ekonomi dapat mengembangkan usahanya.
b. Peningkatan kemampuan daya saing produk daerah maksudnya bahwa dalam
upaya meningkatkan daya saing produk daerah tidak terlepas dari peran
Pemerintah Daerah melalui pembinaan maupun fasilitasi promosi dan pameran
produk daerah di berbagai event tingkat daerah, nasional dan internasional serta
pengembangan ekonomi kreatif lain yang terintegrasi sehingga dapat
meningkatkan daya saing produk daerah dan perekonomian daerah.
Misi
Untuk mencapai visi maka disusunlah Misi sebagai berikut :
1. Menciptakan koordinasi dengan SKPD terkait dan kabupaten/kota maupun
dengan para pelaku usaha dan ekonomi secara berkesinambungan agar tercipta
hubungan kelembagaan yang baik gunamenghasilkan iklim usaha yang kondusif
bagi tumbuh kembangnya dunia usaha di Sumatera Utara.
2. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan terhadap Peran BUMD yang berada di
Sumatera Utara guna pengembangan potensi ekonomi daerah dan peningkatan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 20
daya saing produk daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera
Utara.
Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan hubungan yang baik dengan para pelaku usaha secara
berkesinambungan agar tercipta hubungan kelembagaan yang baik
gunamenghasilkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh kembangnya
dunia usaha di Sumatera Utara sehingga para pelaku usaha lebih berani
dalam berinovasi dan berkreasi di Sumatera Utara.
2. Agar peran BUMD lebih kelihatan dalam hal pengembangan ekonomi daerah
Sumatera Utara.
Tujuan dan Sasaran
Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu menetapkan tujuan yang akan dicapai
organisasi adalah sebagai berikut :
Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan
Peranan BUMD dalam Pengendalian Kebijakan Nasional guna Pengembangan
Perekonomian Sumatera Utara.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, dan untuk memberikan
fokus dalam penetapan program dan kegiatan maka ditetapkan sasaran yang akan
dicapai Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu yaitu Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebijakan Nasional dibidang
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alokasi Pupuk Bersubsidi,
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Penyaluran Raskin dan Pengawasan Garam.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu beserta indikator kinerjanya disajikan pada lampiran 4.1.
Strategi dan Kebijakan
Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang
pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah
dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit,
dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara
mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan
program-program.
No Tujuan Strategi
1 Mewujudkan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah dan
Peranan BUMD dalam
Pengendalian Kebijakan
Nasional guna
1 Melakukan Evaluasi dan penataan
perekonomian untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas
2 Membina dan Mengawasi Peran BUMD dalam
hal perkembangan perekonomian di Sumut
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 21
Pengembangan
Perekonomian Sumatera
Utara
3 Membangun hubungan kerja yang harmonis
yang mendorong berkembangnya loyalitas,
partisipasi, transparansi, kreatifitas,
produktifitas dan inovasi
4.1.1. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan
pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan serta visi dan misi.
No Strategi Kebijakan
1 Melakukan Evaluasi dan penataan
perekonomian untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
1 Evaluasi dan penataan
perekonomian untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
2 Membina dan Mengawasi Peran
BUMD dalam hal perkembangan
perekonomian di Sumut
2 Meningkatkan masukan dan umpan
balik dari masyarakat tentang
kinerja aparatur pemerintah dan
BUMD
3
Membangun hubungan kerja yang
harmonis yang mendorong
berkembangnya loyalitas,
partisipasi, transparansi,
kreatifitas, produktifitas dan
inovasi
3 Meningkatkan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi terkait
dalam upaya menetapkan
peningkatan pelayanan, baik
internal dan mengeksternal
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 22
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam
program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Dalam upaya pencapaian visi dan misi, Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
akan melaksanakan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2013-2018
sebagai berikut :
A. Program-Program Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan minuman.
- Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas Darat.
- Penyediaan Cinderamata.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun
Baru sesuai Keputusan Gubsu No.550/2007/K/2005 tanggal 31 Oktober
2005.
- Monitoring dan Pengawasan pemberdayaan terminal angkutan umum di
Kab/Kota Provsu.
- Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Rencana Aksi Terpadu
Penanganan Kawasan Danau Toba.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 23
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap makanan/minuman dan jajanan
anak-anak sesuai SK. Gubsu Nomor 535/1019/K/2002 tanggal 20
November 2002.
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap peredaran garam, sesuai SK. Gubsu
Nomor 188.44/59/kpts/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- Pendampingan UMKM/IKM dalam rangka mengikuti pameran.
- Keikutsertaan Pemprovsu pada Pameran Agrobisnis dan Pekan Flori dan
Flora di Luar Provinsi Sumatera Utara.
- Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD).
- Koordinasi dan pemantauan perkembangan masyarakat pesisir di
Sumatera Utara.
- Koordinasi dan pendukung pelaksanaan Hari Nusantara sesuai Keputusan
Presiden RI No. 126 Tahun 2001 dan surat Menteri Perikanan dan
Kelautan No.11/Renkp/IX/2002.
- Koordinasi dan pemantauan penanganan Flu Burung (Avian Influenza) dan
penyakit hewan menular lainnya (zoonosis).
- Pemantauan dan koordinasi terhadap kegiatan peningkatan SDM bidang
pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Monitoring dan Evaluasi penyaluran Raskin/Rastra di Sumut.
- Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara.
- Koordinasi Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provsu dan
Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional.
- Monitoring dan evaluasi TPID.
- Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional
sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2012.
- Monitoring dan Evaluasi Harga 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan
penting lainnya.
- Monitoring dan Evaluasi kelompok kerja lintas sektor untuk kegiatan
sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- Penilaian dan Penganugerahan Raskin Award Tahun 2017 dari Gubernur
kepada Bupati/Walikota.
- Koordinasi dan Monitoring Pendistribusian LPG tabung 3 kg untuk
kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro di Sumatera Utara.
- Koordinasi dan Monitoring pemanfaatan sumber daya energi untuk
pembangkit listrik di Sumatera Utara.
- Koordinasi dan monitoring pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten di
Sumatera Utara.
- Koordinasi serta pemantauan produksi gabah dan pangan di Sumatera
Utara.
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sumatera Utara.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 24
- Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap
peredaran pupuk dan pestisida di Provsu.
- Monitoring dan Evaluasi KUR di SUmatera Utara.
- Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sesuai
Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BPOM No. 43 Tahun 2013 No. 2
Tahun 2013.
- Koordinasi Peningkatan Seleksi Peserta Lomba Tertib Lalu Lintas dan
Angkutan Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk diikutsertakan pada
seleksi tingkat nasional.
- Koordinasi Kegiatan Mengikuti Penyelenggaraan Awak Kendaraan Umum
Teladan (AKUT) Tingkat Nasional.
- Koordinasi Destinasi Pariwisata Provsu.
- Penilaian, Pemberian Penghargaan (TPID) Award kepada TPID Kab/Kota.
5. Program Peningkatan Peran BUMD.
- Koordinasi dan monitoring perkembangan/kegiatan usaha BUMD
Pemprovsu.
- Keikutsertaan Pemprovsu dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) BUMN/BUMD.
- Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk
pembiayaan infrastruktur di Sumatera Utara.
- Strategi BUMD Provsu dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD/Deviden.
5.2. Indikator Kinerja
Indikator kinerja sasaran program pada Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu,
dapat dilihat sebagai berikut :
Adapun Tujuan dan Sasaran dari Program Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu ini
yaitu :
1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
Tujuan dari program ini adalah untuk Menciptakan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah yang baik dengan cara meningkatkan program kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah.
2. Program Peningkatan Peran BUMD.
Tujuan Program ini adalah untuk Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan
terhadap Peran serta BUMD dalam kinerja aparatur pemerintahan terutama di
bidang Ekonomi Kerakyatan
5.3. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran dari Program dan Kegiatan Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu,
antara lain :
1. Aparatur Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu;
2. Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Provinsi lain;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 25
3. DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR RI;
4. Pihak Ketiga, Asosiasi dan Negara Lain terkait kerjasama;
5. Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Kementerian Keuangan RI;
7. Kementerian Pariwisata RI;
5.4. Pendanaan Indikatif
Adapun besarnya dana dalam pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan
pada Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, disajikan pada lampiran tabel 5.1.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 26
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu yang ditetapkan
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Adapun indikator kinerja secara garis besar pada Rencana Strategis Biro Bina
Perekonomian yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sub fungsi sebagai berikut :
a. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Alokasi Pupuk Bersubsidi.
b. Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang berdaya saing.
c. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengendalian Harga dan Laju Inflasi.
d. Frekuensi Koordinasi dalam hal Penyaluran Raskin.
e. Frekuensi Koordinasi dalam bidang Pengawasan Garam.
Rincian indikator capaian untuk mengukur keberhasilan Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 2013 -2018 27
BAB
VII
PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2013-
2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Biro
Bina Perekonomian Setdaprovsu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan otonomi daerah. Perubahan Rencana Strategis Biro Bina
Perekonomian Setdaprovsu mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis sangat diperlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu,
karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.
Dengan demikian Rencana Strategis nantinya bukan hanya sebagai dokumen
administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi
daerah yang ingin dicapai. Dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu
terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu Tahun 2013-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance & clean government dan semakin mantapnya
penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Medan, Maret 2018
KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610327 198103 2 002
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah Kab/kota di Provsu
yang telah dimonitor dan diawasi
dalam hal pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi.
Jumlah
Kabupaten/
Kota
- - 30 30 16 - - 25 25 16 - - 83% 83% 100%
2 - - 100% 100% 100%30 30 33 - -- - 30 30 33
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO BINA PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TARGET RENSTRA TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
TARGET
SPM
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
NO
Jumlah Kab/kota di Provsu
yang telah dikoordinir dan
dimonitori dalam hal
pendistribusian RASKIN
Jumlah
Kabupaten/
Kota
Medan, Maret 2018KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggaran realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1BELANJA TAK
LANGSUNG 12,694,000,000 20,000,000,000 25,115,000,000 - - 9,791,200,000 13,052,750,000 21,877,290,000 - - 77% 65% 87% - 0% 11,561,800,000 44,721,240,000
2 BELANJA LANGSUNG 2,569,490,700 3,230,976,500 5,957,954,600 4,723,216,500 4,108,259,000 2,357,555,400 2,834,173,400 3,855,613,100 3,712,434,300 3,455,621,456 92% 88% 65% 79% 84% 4,117,979,460 3,243,079,531
BELANJA PEGAWAI 154,270,000 196,560,000 257,130,000 189,740,000 137,200,000 134,240,000 160,280,000 203,100,000 146,700,000 130,200,000 87% 82% 79% 77% 95% 186,980,000 154,904,000
BELANJA BARANG DAN
JASA 2,398,220,700 2,884,416,500 5,624,505,800 4,514,576,500 3,370,959,000 2,209,115,400 2,534,888,400 3,606,110,600 3,547,089,300 2,735,747,400 92% 88% 64% 79% 81% 3,758,535,700 2,926,590,220
BELANJA MODAL 17,000,000 150,000,000 76,318,800 18,900,000 600,100,000 14,200,000 139,005,000 46,402,500 18,645,000 589,674,056 84% 93% 61% 99% 98% 172,463,760 161,585,311
MEDAN, 2014
NO URAIAN
TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD BIRO BINA PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Rata-rata pertumbuhanRasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Anggaran pada Tahun ke-
NIP. 19580411 198103 1 010
KEPALA BIRO PEREKONOMIANSETDAPROVSU
Drs. BONDAHAROPEMBINA UTAMA MUDA
PARAF PENANGGUNG JAWAB
Kabag I ......
Kabag II ......
Kabag III ......
Kabag IV ......
Medan, Maret 2018KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19610327 198103 2 002
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9)
Frekuensi Koordinasi
dalam bidang Alokasi
Pupuk Bersubsidi
13 Kali 26 Kali 30 Kali 32 Kali 32 Kali
Frekuensi Koordinasi
dalam bidang Pengendalian
Harga dan Laju Inflasi
24 kali 48 kali 56 kali 64 kali 72 kali
Frekuensi Koordinasi
dalam hal Penyaluran
Rastra/BPNT
5 kali 20 kali 25 kali 30 kali 33 kali
Frekuensi Koordinasi
dalam bidang Pengawasan
Garam
6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 9 Kali
Jumlah Pembinaan
terhadap BUMD yang
berdaya saing
6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD
MEDAN, 2014
SETDAPROVSU
Persentase Capaian
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
dan Peranan BUMD
dalam Pengendalian
Kebijakan Nasional
guna Pengembangan
Perekonomian
Sumatera Utara
Drs. BONDAHARO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580411 198103 1 010
1 Mewujudkan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah dan
Peranan BUMD dalam
Pengendalian Kebijakan
Nasional guna
Pengembangan
Perekonomian Sumatera
Utara
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah dalam
Pengendalian Kebijakan
Nasional dibidang
Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD),
Alokasi Pupuk Bersubsidi,
Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID), Penyaluran
Raskin dan Pengawasan
Garam
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTERGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
INDIKATOR TUJUAN
PARAF PENANGGUNG JAWAB
Kabag I ......
Kabag II ......
Kabag III ......
Kabag IV ......
Medan, Maret 2018KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Cakupan layanan
administrasi yang
tertangani
100% 100% 211,553,400 100% 277,820,000 100% 359,120,000 100% 592,963,500 100% 1,082,927,022 100% 2,524,383,922
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlaksananya
Pengiriman surat- surat
guna terciptanya
pelayanan yang lebih
baik
100% 1 Kegiatan 3,500,000 1 Kegiatan 7,600,000 1000 Surat 7,600,000 1500 Surat 11,600,000 1 tahun 34,998,000 100% 65,298,000 Biro Provsu
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terciptanya kinerja
pelayanan jasa
administrasi keuangan
yang lebih baik
100% 1 Tahun 114,600,000 1 Tahun 130,220,000 12 Bulan 146,520,000 12 Bulan 108,480,000 12 bulan 173,040,000 100% 672,860,000 Bina
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya ATK
sebagai penunjang
operasional kantor
untuk kelancaran
tugas-tugas kedinasan
100% 1 Tahun 1,311,000 1 Tahun 15,000,000 720 Unit 15,000,000 2000 unit
ATK30,000,000 2500 unit 50,944,522 100% 112,255,522 Ekon
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya bahan
cetakan penunjang
operasional kantor 100% 1 Tahun 1,642,400 1 Tahun 15,000,000
20000
cetakan
dan
penggand
aan
15,000,000
20000
cetakan
dan
pengganda
an
27,883,500 1 tahun 74,991,000 100% 134,516,900
Penyediaan Bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bertambahnya
pengetahuan umum
pegawai kantor100% 1 Tahun 9,000,000 1 Tahun 10,000,000
120
bahan
bacaan
10,000,000 40 kali
rapat15,000,000 1 tahun 19,997,500 100% 63,997,500
Penyediaan Makanan
dan minuman
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dengan
lancar100% 1 Tahun 1,500,000 1 Tahun 10,000,000
20 kali
rapat10,000,000
20 orang
10 kali50,000,000 1 tahun 119,982,000 100% 191,482,000
Rapat-rapat kooordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Meningkatnya kinerja
dan terlaksananya rapat-
rapat koordinasi di Luar
Provsu
100% 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 90,000,000 10 Orang
5 kali155,000,000
20 orang
10 kali250,000,000 1 tahun 298,934,000 100% 873,934,000
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Meningkatnya kinerja
dan terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dalam
daerah
100,000,000 1 tahun 199,640,000 299,640,000
Penyediaan Jasa Sewa
Mobilitas Darat
Terbantunya
Penyelenggaraan
Pelaksanaan MTQ di
Sumatera Utara
100 % 70,400,000 70,400,000
Penyediaan Cinderamata Terselenggaranya MTQ
tingkat nasional di
Sumatera Utara
100 % 40,000,000 40,000,000
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Rasio Luas
Kantor/Jumlah
Aparatur
75% 75% - 76% 6,000,000 77% 44,523,000 78% 163,000,000 80% 467,100,000 80% 680,623,000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan dan
peralatan kantor secara
berkala dan tercegah
dari kerusakan
100% 0% - 100% 6,000,000 4 Triwulan 10,000,000 10 Unit 15,000,000 15 unit 47,200,000 100% 78,200,000
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan kantor
berupa mesin fotocopy,
komputer, printer dan
laptop
1 Paket 34,523,000 1 Tahun 148,000,000 10 jenis 419,900,000 602,423,000
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Persentase
dokumen/laporan yang
mampu disusun secara
mandiri tepat waktu
90% 95% 62,860,000 95% 12,000,000 97% 11,000,000 98% 25,000,000 98% 99,875,000 99% 210,735,000
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya kualitas
PNS Biro Bina
Perekonomian
10 Orang 5 Orang 62,860,000 5 Orang 12,000,000 13 Orang 11,000,000 15 Orang 25,000,000 25 orang 99,875,000 20 Orang 210,735,000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan90% 19,650,000 95% 19,650,000 97% 19,650,000 - 0 - - 98% 58,950,000
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
(LAKIP) dan Penyelesaian
Dokumen Penetapan
Kinerja
Tercapainya
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
(LAKIP) dan Dokumen
Penetapan Kinerja
2 Laporan 2 Laporan 19,650,000 2 Laporan 19,650,000 2 Laporan 19,650,000 - - - - 2 Laporan 58,950,000
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018kondisi kinerja pd akhir periode
renstra skpd
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Mewujudkan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah dan
Peranan BUMD dalam
Pengendalian Kebijakan
Nasional guna
Pengembangan
Perekonomian
Sumatera Utara
Meningkatnya
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
dalam Pengendalian
Kebijakan Nasional
dibidang Pembinaan
Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Alokasi
Pupuk Bersubsidi,
Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID),
Penyaluran Raskin dan
Pengawasan Garam
Unit
Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawabTujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel 5.1
Frekuensi
Koordinasi
dalam bidang
Pengawasan
Garam
Frekuensi
Koordinasi
dalam bidang
Alokasi
Pupuk
Bersubsidi
Frekuensi
Koordinasi
dalam hal
Penyaluran
Raskin
Frekuensi
Koordinasi
dalam bidang
Pengendalian
Harga dan
Laju Inflasi
Jumlah
Pembinaan
terhadap
BUMD yang
berdaya saing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
Meningkatnya
kapasitas kelembagaan
Pemerintah Daerah90% 91% 1,432,284,000 92% 1,885,781,383 93% 3,003,743,000 94% 3,642,306,500 95% 6,600,095,654 95% 16,564,210,537
Monitoring Pelaksanaan
Pelayanan Angkutan
Lebaran, Natal dan
Tahun Baru sesuai
Keputusan Gubsu
No.550/2007/K/2005
Terjaminnya angkutan
lebaran, natal dan
tahun baru yang aman,
tertib dan lancar
6 terminal 48,000,000 6 terminal 50,000,000 6 Terminal 50,000,000 6 Terminal 39,314,000 10
kab/kota 117,013,456
10
Kab/Kota304,327,456
Monitoring dan
Pengawasan
pemberdayaan terminal
angkutan umum di
Kab/Kota Provsu
Diketahuinya kondisi
terminal sebagai tempat
pemberangkatan dan
pemulangan
penumpang angkutan
umum
10
kab/kota49,708,000
10
kab/kota 199,599,653
10
Kab/Kota249,307,653
Koordinasi dan
Monitoring dalam rangka
Rencana Aksi Terpadu
Penanganan Kawasan
Danau Toba
Meningkatnya
perekonomian
masyarakat di sekitar
kawasan danau toba
7 kali
monitorin
g
200,000,000
7
kabupaten
kawasan
danau
toba
210,904,500 7
kegiatan 249,999,412 100% 660,903,912
Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
makanan/minuman dan
jajanan anak-anak
sesuai SK. Gubsu Nomor
535/1019/K/2002
tanggal
20 November 2002
Terlindunginya produk
IKM/Home Industri
makanan/minuman dan
jajanan anak-anak dari
penggunaan zat yang
dilarang dipergunakan
sebagai Bahan
Tambahan Makanan
15
kab/kota51,000,000
20
kab/kota170,000,000
20
kab/kota169,000,000
10
kab/kota75,000,000
10
kab/kota 154,996,400
2 Orang
Pemenang619,996,400
Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
peredaran garam, sesuai
SK. Gubsu Nomor
188.44/59/kpts/2016
tanggal 29 Januari 2016
Masyarakat dapat
mengetahui garam yang
aman untuk dikonsumsi 15
kab/kota50,000,000
25
kab/kota110,000,000
25
kab/kota110,000,000
12
kab/kota100,000,000
20
kab/kota 299,992,400
5
Kab/Kota669,992,400
Pendampingan
UMKM/IKM dalam
rangka mengikuti
pameran
Terpasarkannya hasil
produksi pelaku usaha
UMKM
1 Kegiatan 99,000,000 2 kegiatan 130,000,000 2 kali
pameran130,000,000 4 pameran 260,000,000
5
Pameran 605,749,472 15 Kota 1,224,749,472
Keikutsertaan
Pemprovsu pada
Pameran Agrobisnis dan
Pekan Flori dan Flora di
Luar Provinsi Sumatera
Utara
Produk unggulan sektor
pertanian, perikanan,
pangan dan juga
tanaman obat Sumatera
Utara semakin dikenal
dan diminati di dalam
dan luar negeri
3 kegiatan 54,500,000 3 kegiatan 115,000,000 3 Kegiatan 127,170,000 3 event
pameran174,312,000
3
Pameran 499,983,920 12 Bulan 970,965,920
Sosialisasi, Monitoring
dan Evaluasi Tim
Percepatan Akses
Keuangan Daerah
Terbentuknya TPAKD di
kab/kota25 kab/kota 48,000,000
25
kab/kota 126,671,212 6 Terminal 174,671,212
Koordinasi dan
pemantauan
perkembangan
masyarakat pesisir di
Sumatera Utara
Meningkatnya
perekonomian
masyarakat nelayan dan
masyarakat pesisir desa
pantai nelayan
10 kali
monitorin
g
36,500,000 10 kali
monitoring57,530,000
11 kali
monitorin
g
58,528,000 10 kali
monitoring49,500,000 20 Kali 99,998,758
60000
orang302,056,758
Koordinasi dan
pendukung pelaksanaan
Hari Nusantara sesuai
Keputusan Presiden RI
No. 126 Tahun 2001 dan
surat Menteri Perikanan
dan Kelautan No.
11/Renkp/IX/2002
Meningkatnya
ketrampilan masyarakat
nelayan, pesisir dan
maritim dibidang
kelautan1 Kegiatan 31,810,000
1 kali
kegiatan43,000,000
1 kali
kegiatan50,000,000
1
kegiatan 154,999,714 1 Kegiatan 279,809,714
Koordinasi dan
pemantauan
penanganan Flu Burung
(Avian Influenza) dan
penyakit hewan menular
lainnya (zoonosis)
Terminimalisasinya
dampak flu
burung/avian influenza
di Provsu 1 kali 40,000,000 16 kali 90,120,000 15 kali 124,464,000 20
kab/kota114,500,000
25
kab/kota 149,999,079
4 Event
Pameran519,083,079
Pemantauan dan
koordinasi terhadap
kegiatan peningkatan
SDM bidang pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Terlaksananya
koordinasi,
monitoring/pembinaan
terkait dengan SDM
bidang pertanian,
perikanan dan
kehutanan
12
kab/kota74,614,000
12
kab/kota 119,997,635
18
Kab/Kota194,611,635
Monitoring dan Evaluasi
penyaluran
Raskin/Rastra di Sumut
Rastra tersalur sesuai
dengan
peruntukkannya
33
kab/kota50,660,000
33
kab/kota58,000,000
33
kab/kota90,850,000
33
kab/kota150,000,000
32
kab/kota 187,098,230
700
Peserta536,608,230
Koordinasi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida
Provinsi Sumatera Utara
Pendistribusian pupuk
bersubsidi lancar, tepat
sasaran dan sesuai
ketentuan yang
16
kab/kota49,725,000
33
kab/kota160,280,000
33
kab/kota182,360,000
32
kab/kota188,532,000
32
kab/kota 299,996,534
7
Kab/Kota880,893,534
Koordinasi
Penyelenggaraan Hari
Pangan Sedunia Tingkat
Provsu dan Pameran
Ketahanan Pangan
Tingkat Nasional
Peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS) tingkat
Provsu dan kegiatan
Pameran Pangan
Tingkat Nasional
700
peserta52,090,000
30
kab/kota76,610,000
33
kab/kota74,400,000
700
peserta84,865,000
33
kab/kota 114,998,987
33
Kab/Kota402,963,987
Monitoring dan evaluasi
TPID
Terkendalinya inflasi di
Sumut3 kali 155,460,000 3 kali 150,000,000 10 kali 357,139,750
25
kab/kota253,463,500
25
kab/kota 271,731,843
33
Kab/Kota1,187,795,093
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
Monitoring dan Evaluasi
pengelolaan dan
pemberdayaan Pasar
Tradisional sesuai
dengan Permendagri No.
20 Tahun 2012
Termonitoringnya pasar-
pasar tradisional dan
pedagang retail di
Provsu
10
kab/kota 23,790,000
10
kab/kota51,107,500
10
kab/kota64,107,500
10
kab/kota110,620,000
15
kab/kota 154,356,765
33
Kab/Kota403,981,765
Monitoring dan Evaluasi
Harga 9 (sembilan)
bahan pokok dan bahan
penting lainnya
Terkendalinya harga
sembako di kab/kota se-
Sumatera Utara
10
kab/kota 55,800,000
10
kab/kota50,000,000
10
kab/kota71,277,750 12 kab/kota 97,000,000
12
kab/kota 121,697,210 100% 395,774,960
Monitoring dan Evaluasi
kelompok kerja lintas
sektor untuk kegiatan
sertifikasi hak atas tanah
program pemberdayaan
usaha mikro dan kecil
Terbantunya UKM
untuk akses ke bank
melalui Sertifikasi tanah
untuk permodalan
usaha
10
kab/kota37,840,000
10
kab/kota50,000,000
10
kab/kota49,000,000
15
kab/kota122,000,000
15
kab/kota 157,132,804
3
pelabuhan
&
6 pasar
tradisional
415,972,804
Penilaian dan
Penganugerahan Raskin
Award dari Gubernur
kepada Bupati/Walikota
Tropy dan plakat untuk
kab/kota yang
mendapat
penghargaan(award)
10 Buah 41,240,000 10 buah 30,000,000 10 buah 55,000,000 33
kab/kota124,810,000
33
kab/kota 298,902,393
10 Kali
Monitoring549,952,393
Koordinasi dan
Monitoring
Pendistribusian LPG
tabung 3 kg untuk
kebutuhan rumah
tangga dan usaha mikro
Kebutuhan LPG 3 Kg
bagi rumah tangga dan
usaha mikro dapat
terpenuhi
20
kab/kota71,493,500
20
kab/kota80,000,000
20
kab/kota279,183,000
28
kab/kota220,950,000
25
kab/kota 219,995,820
15
kab/kota871,622,320
Koordinasi dan
Monitoring pemanfaatan
sumber daya energi
untuk pembangkit listrik
di Sumatera Utara
Diperolehnya data
pembangkit listrik di
Sumut15
kab/kota64,358,500
20
kab/kota55,000,000
25
kab/kota55,000,000
20
kab/kota132,000,000
19
kab/kota 129,998,490 100% 436,356,990
Koordinasi dan
monitoring pemanfaatan
kawasan hutan di
Kabupaten di Sumatera
Utara
Diperolehnya data
pemanfaatan kawasan
hutan di Sumatera
Utara
25
kab/kota 79,057,000
25
kab/kota70,000,000
20
kab/kota84,000,000
20
kab/kota140,000,000
21
kab/kota 129,999,943
26
kab/kota503,056,943
Koordinasi serta
pemantauan produksi
gabah dan pangan di
Sumatera Utara
Tersedianya beras dan
gabah di pasaran
dengan harga
terjangkau/stabil dan
mencegah kenaikan
inflasi
10
kab/kota68,570,000
33
kab/kota75,000,000
33
kab/kota 149,998,557
20
Kab/Kota293,568,557
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Sumatera Utara
Terciptanya kesadaran
dan kepedulian
masyarakat dalam
rangka meningkatkan
kelancaran,
ketertiban,dan
keamanan berlalu lintas
di Sumatera Utara
100
persen200,000,000
100
persen107,334,500
33
kab/kota 304,999,873
10
Kab/Kota612,334,373
Pertemuan Komisi
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida (KP3) terhadap
peredaran pupuk dan
pestisida di Provsu
Diketahuinya masalah-
masalah terkait pupuk
bersubsidi 15
kab/kota135,000,000
2
kegiatan 161,388,100
10
Kab/Kota296,388,100
Monitoring dan Evaluasi
KUR di SUmatera Utara
Terealisasinya Kredit
Usaha Rakyat di
Provinsi Sumatera Utara
15
kab/kota75,675,000
15
kab/kota 149,998,674 100% 225,673,674
Pengawasan Bahan
Berbahaya yang
disalahgunakan dalam
pangan sesuai Peraturan
Bersama Mendagri dan
Kepala BPOM No. 43
Tahun 2013 No. 2 Tahun
2013
Dipahaminya Peraturan
Bersama Mendagri dan
Kepala Badan POM No
43 Tahun 2013 dan No
2 Tahun 2013 dan
untuk diterapkan
sebagai pedoman
melakukan pengawasan
100
peserta179,204,000
33
kab/kota 300,404,700 20 UKM 479,608,700
Koordinasi Peningkatan
Seleksi Peserta Lomba
Tertib Lalu Lintas dan
Angkutan Kota di
Provinsi Sumatera Utara
untuk diikutsertakan
pada seleksi tingkat
nasional
Terpilihnya kab/kota
mewakili Provsu
5
kab/kota50,210,000
5
kab/kota50,000,000
10
kab/kota37,960,000
10
kab/kota 150,000,000
10
Kab/Kota288,170,000
Koordinasi Kegiatan
Mengikuti
Penyelenggaraan Awak
Kendaraan Umum
Teladan (AKUT) Tingkat
Nasional
Terseleksinya peserta
AKUT tingkat nasional
2 Orang
Pemenang 51,790,000
2 Orang
Pemenang50,000,000
2 Orang
pemenang43,233,000 2 orang 101,919,800
10
Kab/Kota246,942,800
Koordinasi Destinasi
Pariwisata Provsu
Meningkatnya
wisatawan baik
mancanegara maupun
lokal di Provsu
33
kab/kota 234,561,750 100% 234,561,750
Penilaian, Pemberian
Penghargaan (TPID)
Award kepada TPID
Kab/Kota
Meningkatnya kinerja
TPID Kab/kota maupun
TPID Provsu20
kab/kota 181,914,070
8
Kab/Kota181,914,070
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
Koordinasi dalam rangka
kelengkapan bahan
penilaian untuk
memperoleh satya
lencana pembangunan di
bidang koperasi dan
Terkoordinasinya
penilaian keberhasilan
untuk diajukan
memperoleh Satya
Lencana
10
Kab/kota 35,210,000 100% 35,210,000
Fasilitasi dan Koordinasi
dalam rangka
mendukung program
gema pangan di Provsu
Terfasilitasi dan
Terkoordinasinya
dukungan dalam rangka
Program Gema Pangan
9
kab/kota 15,910,000
33
Kab/Kota15,910,000
Peningkatan Pembinaan
dan pengawasan
terhadap Sertifikasi
produk Pengguna
Standard Nasional
Indonesia
Kualitas Produk yang
beredar di pasar telah
sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia5 sampel 50,000,000
25
kab/kota74,783,883
25
kab/kota73,000,000
10
Kab/Kota197,783,883
Koordinasi dan
monitoring serta
pengawasan terhadap
perijinan usaha
perkebunan di Provsu
Terlaksananya
monitoring/pengawsan
izin lokasi perkebunan
dan pabrik kelapa
sawit/karet
16
kab//kota56,150,000
13
kab/kota81,540,000
13
kab/kota114,000,000 251,690,000
Fasilitasi dan Koordinasi
terkait dengan
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara sebagai
implementasi Undang-
undang Nomor 16 Tahun
2006
Pertemuan dan
pembinaan bagi petugas
dan penyuluh
pertanian, perikanan
dan kehutanan1 kegiatan 20,500,000
4
kab/kota24,000,000
5
kab/kota45,000,000 89,500,000
Koordinasi dalam rangka
keikutsertaan provsu
pada kegiatan Pekan
Nasional Petani Nelayan
Ikutsertanya pemprovsu
dalam acara PENAS1 Kegiatan 92,000,000 1 kegiatan 200,000,000 292,000,000
Biaya dal;am rangka
HUT Koperasi Tingkat
Nasional di Luar Provinsi
Ikut sertanya dalam
HUT Koperasi 20 UKM 20,000,000 20,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi
Program KUPS (Kredit
Usaha Pembibitan Sapi
dalam mendukung
swasembada daging sapi
dan kerbau di Sumatera
Utara
Terwujudnya Program
KUPS (Kredit Usaha
Pembibitan Sapi) dalam
upaya mendukung
swasembada daging sapi
dan kerbau di Sumatera
Utara
5 kali
monitorin
g
47,500,000 47,500,000
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
BUMD
Meningkatnya
Koordinasi dan
pembinaan terhadap
BUMD
7 BUMD 7 BUMD 92,311,000 7 BUMD 124,745,000 7 BUMD 111,964,000 7 BUMD 776,050,000 7 BUMD 641,999,391 35 BUMD 1,747,069,391
Koordinasi dan
monitoring
perkembangan/kegiatan
usaha BUMD Pemprovsu
Diperolehnya informasi
mengenai eksistensi
dan kinerja BUMD
Pemprovsu
7 BUMD 7 BUMD 92,311,000 6 BUMD 124,745,000 7 BUMD 111,964,000 7 BUMD 150,000,000 7 BUMD 291,193,613 7 BUMD 770,213,613
Keikutsertaan
Pemprovsu dalam
menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham
(RUPS) BUMN/BUMD
Hasil RUPS
BUMN/BUMD 9 BUMN/
BUMD 80,000,000
2
BUMN/B
UMD
152,309,278 2 BUMD 232,309,278
Sosialisasi Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) untuk
pembiayaan
infrastruktur di
Sumatera Utara
Bertambahnya wawasan
tentang tata cara KPBU
dalam pembiayaan
infrastruktur di Sumut50 orang 92,984,350 2 Provinsi 92,984,350
Strategi BUMD Provsu
dalam Pengelolaan dan
Peningkatan
PAD/Deviden
Meningkatnya
pemahaman tentang
peningkatan PAD bagi
Pemprovsu
70 orang 105,512,150 105,512,150
Koordinasi
Pemberdayaan Iddle
Aset BUMD
Terdatanya Iddle Aset
BUMD 1 BUMD 53,250,000 53,250,000
Sosialisasi Permendagri
Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air
Minum
Terlaksananya
Sosialisasi Permendagri
Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan
dan Penetapan Tarif Air
Minum
70 Orang 46,400,000 46,400,000
Sosialisasi Pendirian
BUMD Pemerintah
Kab/Kota
Terlaksananya
Sosialisasi Pendirian
BUMD Pemerintah
Kab/Kota
50 Orang 46,400,000 46,400,000
Pembentukan BUMD
Pangan Provinsi
Sumatera Utara
Terbentuknya BUMD
Pangan di Sumatera
Utara1 BUMD 200,000,000 200,000,000
Pembentukan BUMD
PD. Aneka Industri Jasa
Provsu dengan PT.
Dhirga Surya Sumut
Terbentuknya BUMD
Hasil Penggabungan1 BUMD 200,000,000 200,000,000
1,818,658,400 2,325,996,383 3,550,000,000 5,199,320,000 8,891,997,067 21,785,971,850
=
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
Medan, Maret 2018KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002
159,610,000
234,992,500
71,607,500
110,000,000
75,080,000
40,890,000
82,820,000
4802.841149 4802.8411
4,803 4,803
100.00% 100.00% 114
- 75.00%
2013
Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase
dokumen/laporan
yang mampu disusun
secara mandiri tepat
waktu
% 90.00% 92.00%
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
% - 90.00%
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya
Koordinasi dengan
SKPD terkait dan
kab/kota
%
kab/kota
90% 91% 1,613
Program
Peningkatan
Peran BUMD
Meningkatnya
Koordinasi dan
pembinaan terhadap
BUMD
BUMD 7 7.00 92
8891.8
8,892
100.00% 125 100.00% 125 100.00% 138 100.00% 152
76.00% - 77.00% - 78.00% - 80.00% -
2014 2015 2016 2017
95.00% - 97.00% - 98.00% - 98.00% -
95.00% - 97.00% - 98.00% - 98.00% -
92.00% 3,182 93.00% 4,466 94.00% 4,432 95.00% 7,884
700.00% 193 700.00% 212 700.00% 233 700.00% 856
100.00%
80.00%
2018
98.00%
98.00%
95.00%
3500.00% 1,585
Kondisi
Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (5) (5) (7) (8) (9)
1 Frekuensi Koordinasi dalam bidang
Alokasi Pupuk Bersubsidi
13 Kali 26 Kali 30 Kali 32 Kali 32 Kali
2 Frekuensi Koordinasi dalam bidang
Pengendalian Harga dan Laju Inflasi
24 kali 48 kali 56 kali 64 kali 72 kali
3 Frekuensi Koordinasi dalam hal
Penyaluran Raskin
5 kali 20 kali 25 kali 30 kali 33 kali
4 Frekuensi Koordinasi dalam bidang
Pengawasan Garam
6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 9 Kali
5 Jumlah Pembinaan terhadap BUMD yang
berdaya saing
6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD 6 BUMD
Medan, 2014
NIP. 19580411 198103 1 010
PEMBINA UTAMA MUDA
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
Drs. BONDAHARO
Tabel 6.1
Indikator NO
INDIKATOR KINERJA BIRO BINA PEREKONOMIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PARAF PENANGGUNG JAWAB
Kabag I ......
Kabag II ......
Kabag III ......
Kabag IV ......
Medan, Maret 2018KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU
ERNITA BANGUN, SE, MAPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002
(10)
32 Kali
72 kali
33 kali
9 Kali
6 BUMD
Tabel 6.1
Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode
RPJMD
INDIKATOR KINERJA BIRO BINA PEREKONOMIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD