PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA …dukcapil.gunungkidulkab.go.id/asset/LKIJIP2015/Perubahan...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA …dukcapil.gunungkidulkab.go.id/asset/LKIJIP2015/Perubahan...
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA-SKPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2015
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
kiranya kami dapat menyusun Perubahan RENSTRA SKPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk
kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan (Tahun 2010– 2015).
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu
5 (lima) Tahun periode 2010-2015 yang merupakan penjabaran dari
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 yang telah dilakukan
Perubahan terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat agar 15 (lima belas)
bidang SPM yang telah ditetapkan agar diintegrasikan ke dalam dokumen
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2010-2015, dan kemudian dengan adanya tuntutan dinamisasi organisasi
yang berkembang dan Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan
LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra
SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 perlu dilakukan
perubahan yang mana juga harus diikuti perubahan Renstra masing-
masing SKPD untuk yang kedua kalinya.sehingga Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus dilakukan penyesuaian
terhadap dokumen perencanaan di atasnya.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai
Dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi
semua personil di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas, kinerja dan
diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dan juga dapat
berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui
monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas
iii
sistem pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Kami menyadari bahwa Perubahan RENSTRA ini masih banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat
kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan
RENSTRA tahun mendatang.
Akhirnya kami berharap dengan adanya Perubahan RENSTRA
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil ini program dan kegiatan di
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dapat berjalan dengan baik.
Wonosari, 27 Nopember 2015
Kepala Dinas,
H. EKO SUBIANTORO, SH.
NIP. 19580702 198903 3 1 003
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................ ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Landasan Hukum ......................................................... 4
C. Maksud dan Tujuan ....................................................... 6
D. Sistematika Penulisan .................................................... 7
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL …..........11
A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi ........................11
B. Sumber Daya dan Perlengkapan .................................... 23
C. Kinerja Pelayanan ...........................................................45
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan .......................................................................50
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI...................................................................... 58
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi................................................................... 58
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Tahun 2010-2015 .......... 64
C. Telaahan Renstra Kementerian/ KL .............................. 67
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
LingkunganHidup ........................................................ 70
E. Penentuan Isu – Isu Strategis Menggunakan Analisis
SWOT ....................................................................... 70
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN ........................................................... 79
A. Visi dan Misi ................................................................ 79
B. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan IKU SKPD ........ 82
C. Strategi dan Kebijakan ................................................... 87
v
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR
KINERJA,SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 95
A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD ...... 95
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD ............................ 99
C. Rencana Kegiatan .......................................................... 100
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH ............................ 111
BAB VII PENUTUP ........................................................................... 113
vi
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Brigjend. Katamso No.1 Wonosari Gunungkidul, Telepon/Fax. (0274) 391287
Kodepos 55812
Nomor : Wonosari, 03 Agustus 2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengesahan Kepada
Perubahan Renstra 2010-2015 Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul
Di
Wonosari
Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan
penyusunan Perubahan Renstra tahun 2010-2015 sebagaimana tindaklanjut
perubahan IKU SKPD hasil pendampingan Kemenpan dan RB RI, dan guna
penyempurnaan terhadap rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami minta agar dilakukan
verifikasi oleh Bappeda. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan
rancangan/ draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada Kepala
Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan rekomendasi agar dapat
disahkan oleh Bupati Gunungkidul sebelum kami tetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami
sampaikan terima kasih.
KEPALA DINAS,
H. EKO SUBIANTORO, SH NIP.19580702 198903 1 003
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 21/KPTS/2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2010-2015
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2010-2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang
bermanfaat dan diperlukan untuk merencanakan perubahan kearah
yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas
penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan
produktifitas organisasi.
Pembangunan Daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat
dan Pemerintah, dimana masyarakat adalah pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk
2
mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang kegiatan masyarakat.
Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah tersebut harus
saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu
kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Salah
satu kegiatan Pemerintah adalah pemberian pelayanan pada
masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara
sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.
Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks
dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara
proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang baik dan benar
dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi kepada prosedur dan hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, dengan
memperhitungkan potensi/ kekuatan, kelemahan, peluang, dan
kendala yang ada.
Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, dan
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam
kebijakan dan program serta kegiatan dalam rangka terwujudnya
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya kebijakan
Pemerintah Pusat terkait ditetapkannya 15 (lima belas) Standar
Pelayanan Minimal oleh Pemerintah, yang salah satunya adalah SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal di Kabupaten/ Kota sebagai dasar pelaksanaannya di
Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
3
Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/ Kota, sehingga ada penambahan kegiatan baru sebagai tindak
lanjut kebijakan tersebut, dan kemudian dengan adanya tuntutan dinamisasi
organisasi yang berkembang dan Rekomendasi Hasil Pendampingan
Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan
Renstra SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 perlu dilakukan
perubahan yang mana juga harus diikuti perubahan Renstra masing-masing
SKPD untuk yang kedua kalinya.
Hubungan Renstra SKPD dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah
Renstra SKPD sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis Perubahan RPJM Daerah Kabupaten untuk setiap SKPD
yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program
setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu
lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
Gambar 1.1
Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP DAERAH
RENSTRA SKPD RENJA SKPD
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
RKP
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIJABARKAN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
20 TAHUN
5 TAHUN
1 TAHUN DIACU
PEDOMAN PENYUSUNAN
RAPBD
4
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih bebas dai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Administrasi Kependudukan;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
di Daerah;
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
8 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Dinas Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010–2015;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2013;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
28. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015;
29. Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD
Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memberikan gambaran,
serta melaksanakan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan,
Strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kegiatan
yang ada dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–
2015 untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan
perubahan ekonomi secara makro yang terjadi.
7
2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun ke
depan adalah :
a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan
fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan
pencatatan sipil.
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana
pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan.
d. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.
e. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui
monitoring dan juga dapat sabagai kerangka landasan bagi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya
peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
meliputi :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Latar Belakang ini memuat tentang kondisi secara umum,
permasalahan dan upaya penanganan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8
B. Landasan Hukum
Memuat tentang peraturan/ ketentuan hukum yang
berlaku dan mengatur tentang Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
C. Maksud dan Tujuan
Memuat tentang maksud dan tujuan disusunnya Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015.
D. Sistematika Penulisan
Memuat tentang gambaran singkat mengenai isi dari pada
Rencana Strategis.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Memuat tentang uraian tugas, fungsi, kedudukan
struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
B. Sumber Daya
Memuat tentang daftar nominatif, kapasitas pegawai,
sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
C. Kinerja Pelayanan
Memuat tentang capaian kinerja berdasarkan
sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2005–2010.
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Memuat tentang tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
9
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
B. Memuat tentang permasalahan yang terkait dengan Tugas
dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
C. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah Tahun 2010–2015.
Memuat tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan sipil yang terkait dengan Visi dan Misi
RPJMD
D. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.
Memuat tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terkait Visi dan Misi Renstra
Kementerian Dalam Negeri .
E. Penentuan Isu – isu Strategis.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN,
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Visi adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, dan
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang dirumuskan lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari pada tujuan.
10
C. Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran Dinas
yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan
program-program, dan kebijakan adalah merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan
program/kegiatan guna mencapai sasaran, tujuan serta
visi dan misi Dinas.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
11
BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul meliputi Sekretariat
dan Bidang–bidang yang terdiri dari seksi seksi yaitu :
1. Sekretariat Dinas
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi
umum dan hubungan masyarakat serta memberikan
pelayanan administratif dan fungsional. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat ;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan
kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana
strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana
kegiatan dan anggaran dinas;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit–unit organisasi
di lingkungan dinas;
e. penyusunan rencana kerja sama;
f. penyusunan penetapan kinerja dinas;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatan;
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang
kependudukan dan pencatatan Sipil;
i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta
dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
12
l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan dinas;
m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan dinas;
n. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional dibidang
kesekretariatan;
p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat,
kearsipan administrasi umum, perpustakaan,
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta
hubungan masyarakat.
q. pelayanan administratif dan fungsional; dan
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan sekretariat;
Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan.
b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perencanaan;
d. melaksanakan analisis dan penyajian data;
e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan
informasi pembangunan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
f. menyusun rencana umum, rencana strategis,rencana
kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan,
dan anggaran dinas;
g. menyusun rencana kerja sama;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatan dinas;
i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak
pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan;
13
m. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program
dan kegiatan dinas;
n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas, dan;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Perencanaan.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
administrasi keuangan;
c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan
perbendaharaan dinas;
d. menyusun laporan keuangan dinas;
e. mengelola administrasi pendapatan;
f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang administrasi keuangan, dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan
perundang-undangan;
d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
e. mengelola urusan rumah tangga
f. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
g. mengelola perpustakaan;
h. melaksanakan hubungan masyarakat;
i. mengelola perjalanan dinas;
j. menganalisis rencana kebutuhan ,kualifikasi, dan
kompetensi pegawai;
k. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
l. melaksanakan pengembangan pegawai;
m. menyelenggarakan analisis jabatan;
n. mengelola tata usaha kepegawaian;
o. menganalisis beban kerja;
p. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan
pegawai, serta pengawasan melekat;
14
q. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi
jabatan;
r. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
s. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang umum; dan
t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Subbagian Umum.
2. Bidang Kependudukan
Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan
pendaftaran penduduk dan perencanaan kependudukan.
Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang
Kependudukan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kependudukan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan;
c. perumusan rencana umum penyerasian dan harmonisasi
kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah;
d. perumusan rencana umum kebijakan penyelenggaraan
kerja sama administrasi kependudukan;
e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang
Kependudukan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran penduduk
dan perencanaan kependudukan;
g. penyusunan bahan pembinaan administrasi
kependudukan;
h. penatausahaan administrasi kependudukan;
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang
kependudukan;
j. pengkoordinasian pendaftaran penduduk;
k. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk;
l. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi
kependudukan;
m. pelayanan administrasi kependudukan;
15
n. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan
persebaran penduduk;
o. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk,
dan analisis dampak kependudukan; dan
p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang
kependudukan; dan
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Kependudukan.
Bidang Kependudukan terdiri dari:
1. Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran
Penduduk;
b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan
pendaftaran penduduk;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran
penduduk;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
e. menyelenggarakan pendaftaran penduduk;
f. melaksanakan penertiban nomor induk
kependudukan dan dokumen kependudukan;
g. melaksanakan administrasi kependudukan;
h. melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan
identitas penduduk;
i. melaksanakan pengawasan terhadap orang asing;
j. melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk;
k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pendaftaran penduduk; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk.
2. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan
Kependudukan;
16
b. menyusun kebijakan teknis perencanaan
kependudukan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
perencanaan kependudukan;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
perencanaan kependudukan;
e. menyusun rencana teknis penyerasian dan
harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
f. menyusun rencana teknis penyelenggaraan kerja
sama administrasi kependudukan;
g. menyusun dan mendayagunakan informasi dan
indikator kependudukan, proyeksi penduduk, serta
analisis dampak kependudukan;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang perencanaan kependudukan; dan
i. melaksanakan pengendalian, pengarahan mobilitas,
dan persebaran penduduk; dan
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Perencanaan Kependudukan.
3. Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil;
c. pelaksanaan pencatatan, penerimaan berkas
permohonan, pemeriksaan dan penelitian persyaratan,
verikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data,
dan pengelolaan data;
d. penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta
perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak,
pengesahan anak, dan perubahannya;
e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasi di bidang pencatatan
sipil;
f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pencatatan
sipil;
17
g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencatatan
sipil; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Pencatatan Sipil.
Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran,
Kematian, dan Pengangkatan Anak;
b. menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta
Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan
Anak;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan
Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta
Pengangkatan Anak;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta
Pengangkatan Anak;
e. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan,
pencatatan, dan pengolahan data serta penerbitan
Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta
Pengangkatan Anak;
f. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, dan
penelitian berkas laporan kematian di luar negeri;
g. melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Kelahiran,
Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
dibidang penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian,
dan Akta Pengangkatan Anak; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Kelahiran, Kematian, dan
Pengangkatan Anak.
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan
Pengesahan Anak mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan,
Perceraian, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak.
18
b. menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak,
dan Akta Pengesahan Anak;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan
Akta Perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengakuan
Anak, dan Akta Pengesahan Anak;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak;
e. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan,
pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak,
dan Akta Pengesahan Anak;
f. melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan,
pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak,
dan Akta Pengesahan Anak;
g. melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak,
dan Akta Pengesahan Anak;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang penerbitan Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta
Pengesahan Anak; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan
Anak, dan Pengesahan Anak.
4. Bidang Data dan Informasi
Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data dan jaringan komunikasi data. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Data dan Informasi
mempunyai tugas :
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan
Informasi;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan
pelayanan informasi;
19
c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Data
dan Informasi
d. pengelolaan dan pendaftaran penduduk dan data
pencatatan sipil;
e. penerapan dan pengembangan sistem informasi
administrasi kependudukan;
f. pendayagunaan dan penyajian informasi administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
h. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
i. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
j. pengelolaan aplikasi sistem informasi administrasi
kependudukan;
k. pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pendataan
dan pelayanan informasi; dan
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Data dan Informasi.
Bidang Data dan Informasi terdiri dari:
1). Seksi Pengelolaan Data dan Informasi tersebut
mempunyai tugas:
a. menyusun rancana kegiatan Seksi Pengelolaan Data
dan Informasi;
b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan data dan
informasi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
data dan informasi;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
pengelolaan data dan informasi;
e. mengumpulkan dan mengelola data kependudukan
dan pencatatan sipil;
f. menyajikan statistik kependudukan dan pencatatan
sipil;
g. menyiapkan bahan informasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
20
h. menyelenggarakan informasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
i. melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
j. menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di
bidang kependudukan dan catatan sipil;
k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pengelolaan data dan informasi; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
2). Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Komunikasi Data mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
b. menyusun kebijakan teknis pengembangan dan
pengelolaan jaringan komunikasi data;
c. menyiapka bahan pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi
data;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi
data;
e. mengelola dan mengkaji pengembangan program
aplikasi pengelolaan informasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
f. menyiapkan dan memelihara perangkat keras dan
perangkat lunak pengelolaan informasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
g. mendayagunakan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi;
h. memantau berfungsinya peralatan jaringan
komunikasi data antara daerah dan kecamatan dan
antar kecamatan;
i. mengelola aplikasi sistem informasi kependudukan;
j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan
komunikasi data; dan
21
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Seksi.
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang
keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
a. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b. setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
c. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja; dan
d. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Dinas Dinas Daerah antara lain mengatur
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta mempunyai
tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah
dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
22
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pengkordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil;
g. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi
kependudukan;
h. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
i. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan
persebaran penduduk;
j. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
k. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistim informasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
l. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan
analisis dampak kependudukan;
m. penyelenggaraan kerjasama di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
n. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan
dan pencatatan sipil;
o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan
sipil;
p. Pengelolaan UPT dan
q. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
11 Tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari
subbagian-subbagian
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
2. Unit Pelaksana Teknis
d. Kelompok Jabatan Fungsional
23
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
c. Bidang Kependudukan Terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Perencanaan Kependudukan;
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan
Pengesahan Anak;
e. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Komunikasi;
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan fungsional.
B. Sumber Daya Manusia dan Perlengkapan
1. Kepegawaian
Sebagai bagian dari lembaga teknis daerah di Kabupaten
Gunungkidul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil harus ditunjang dengan perangkat daerah dan
perlengkapan pendukung dalam rangka penyelenggaraan
tugas-tugas tersebut. Perangkat Daerah yang ada seperti telah
tersusun dan terisinya Struktur Organisasi. Bagan struktur
organisasi sebagaimana dapat kami sajikan pada halaman
berikut.
24
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat di bawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Seksi Perkawinan, Per-
ceraian, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak
U P T
Seksi Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Komunikasi Data
Seksi Perencanaan
Kependudukan
Seksi Kelahiran,
Kematian, dan
Pengangkatan Anak
Seksi
Pengelolaan Data
dan Informasi
Seksi
Pendaftaran Penduduk
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
BIDANG
DATA DAN INFORMASI
BIDANG
KEPENDUDUKAN
Subbagian
Keuangan
Subbagian
Umum
Subbagian
Perencanaan
SEKRETARIAT
K E P A L A
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
25
Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya
manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu
keberhasilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagai sebuah institusi pelayanan
memiliki personil sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil semua, lebih lanjut
keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul per 31 Oktober 2013 dapat dilihat
pada tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Distribusi Jumlah Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul
per 31 Oktober 2013
NO JABATAN JUMLAH
1. Kepala Dinas 1
2. Sekretariat 1
2.1 Kepala Subbagian Perencanaan 1
Staf Subbagian Perencanaan 2
2.2 Kepala Subbagian Keuangan 1
Staf Subbagian Keuangan 3
2.3 Kepala Subbagian Umum 1
Staf Subbagian Umum 3
3. Kepala Bidang Kependudukan 1
3.1 Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk 1
Staf Seksi Pendaftaran Penduduk 46
3.2 Kepala Seksi Perencanaan Kependudukan -
Staf Seksi Perencanaan Kependudukan 1
4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 1
4.1 Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengankatan
Anak 1
Staf Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak 3
26
NO JABATAN JUMLAH
4.2 Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak 1
Staf Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
Pengesahan Anak 4
5. Kepala Bidang Data dan dan Informasi 1
5.1 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Komunilkasi 1
Staf Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Komunikasi 3
5.2 Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 1
Staf Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 2
JUMLAH SELURUHNYA 78
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan dan
eselon maupun jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan
dan latar belakang ilmunya dapat dilihat pada tabel 2.2
berikut.
Tabel 2.2
Data Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon
per 31 Oktober 2013
NO GOLONGAN JUMLAH
GOLONGAN
ESELON
I II III IV
1 IV/b – IV/e 2 - 1 1 -
2 IV/a 4 - - 3 -
3 III/d 7 - - - 6
4 III/c 2 - - - 2
5 III/b 13 - - - -
6 III/a 17 - - - -
7 II/d 2 - - - -
8 II/c 22 - - - -
9 II/b 6 - - - -
10 II/a 2 - - - -
27
NO GOLONGAN JUMLAH
GOLONGAN
ESELON
I II III IV
11 I/a – I/d 1 - - - -
JUMLAH 78 - 1 4 8
Tabel 2.3
Data Pegawai berdasarkan latar belakang
Ilmu dan Tingkat Pendidikan
per 31 Oktober 2013
NO JURUSAN
PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
Jml SD SMP KPAA
SMU/
KJR D3 S1 S2
1 Mag. Sain - - - - - - 6 6
2 Ilmu Adm Negara - - - - - 9 - 9
3 Ilmu
Pemerintahan - - - - - - - -
4 Ilmu Hukum - - - - - 3 - 3
5 Ilmu Sosial - - - - - 4 - 4
6 Ilmu Sosiatri - - - - - - - -
7 Ekonomi - - - - - 5 - 5
8 Komunikasi - - - - - 1 - 1
9 Pendidikan - - - - - 1 - 1
10 D3 - - - - 18 - - 18
11 SMEA/Umum - - - 28 - - - 28
12 KPAA - - 2 - - - - 2
13 SMP - 1 - - - - - 1
14 SD - - - - - - - -
* JUMLAH - 1 2 28 18 23 6 78
* Persentase (%) - 1,3 2,6 35,9 23 29,6 7,6 100
Dari 78 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar
atau 35,9% merupakan PNS dengan latar belakang
pendidikan SMA/SMK, kemudian disusul PNS yang
28
berpendidikan Sarjana (S1) atau 29,6%. Perlu dicatat di sini
bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul merupakan instansi pelayanan masyarakat di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini meliputi
pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian
vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan
tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan
peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian,
pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen
hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku
universal bahkan internasional dan seiring dengan
perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan
masyarakat, pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul telah
menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK),
sehingga produk pencatatan sipil akan mempunyai dampak
positif terkait data yang dihasilkan terutama terkait dengan
upaya penertiban arsip pencatatan sipil melalui kegiatan
digitalisasi arsip-arsip pencatatan sipil. Sebagai sebuah
organisasi pelayanan kepada masyarakat pada era reformasi
dan otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dituntut dapat memberikan pelayanan secara prima,
sehingga layak untuk memenuhi tuntutan akan hal tersebut.
Dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai visi yang ditetapkan, telah
dilaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Untuk
menjawab akan program tersebut diperlukan kesiapan user
yang akan mengoperasikan komputer untuk database. Dalam
mendukung kinerja aparatur penyelenggara kependudukan
dan catatan sipil mutlak diperlukan pengembangan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan
29
pelatihan baik yang bersifat struktural maupun
teknis/fungsional. Menjawab kondisi tersebut, personil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
sebagian besar telah mengikuti diklat-diklat struktural maupun
teknis dan fungsional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Tabel 2.4
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang telah mengikuti Diklat Struktural per 31 Oktober 2013
NO DIKLAT STRUKTURAL ESELON
JUMLAH I II III IV Staf
1 Diklatpim Tk.I (SPATI) - - - - - -
2 Diklatpim Tk.II (SPAMEN) - 1 - - - 1
3 Diklatpim Tk.III (SPAMA) - - 3 - - 3
4 Diklatpim Tk.IV (ADUM) - - 2 8 1 11
J U M L A H - 1 5 8 1 15
Tabel 2.5
Data Pegawai yang telah mengikuti
Kursus/Diklat Teknis dan Fungsional
per 31 Oktober 2013
NO NAMA DIKLAT PENYELENGGARA JUMLAH
1 Keuangan Daerah Pusat Informasi dan Pelatihan
Aparatur Daerah (PILAR) 1
2 Manajemen Pelayanan
Prima
Universitas Airlangga –
Surabaya 3
Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat bahwa
personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagian besar telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan, namun demikian masih banyak
pegawai yang belum mendapatkan diklat khususnya dibidang
30
pencatatan sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan wawasan bagi aparatur penyelenggara catatan
sipil maupun kualitas pelayanan.
Tabel 2.6
Data Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon
per 31 Oktober 2013
No NAMA NIP GOL
.
ESELON
I II III IV
1 H. EKO SUBIANTORO, SH 19580702
198903 1 003 IV/c - 1 - -
2 Drs, VIRGILIO SORIANO 19630621 198602 1 003
IV/a - - 1 -
3 Drs WINARNO .M. Si. 19650211 199203 1 006
IV/a - - 1 -
4 Drs. SURYANTO, MM 19621025
198412 1 003 IV/a - - 1 -
5 MARKUS TRI MUNARJA, SIP, M.Si
19701206 199603 1003
IV/a - - 1 -
6 Drs. ROSYIDIN, MM 19661025 199403 1009
IV/a - - - 1
7 WAHYUDI NUGROHO, SIP 19610311 198503 1013
III/d - - - 1
8
ALIMAN, SIP
19590715 198503 1013
III/d - - - 1
9
SRI MULYANINGSIH, SH
19630201
199303 2004 III/d - - - 1
10
INTOYO, SE
19630602 199203 1 005
III/d
- - - 1
11 UMI PUJI RIYANTI, S.Pd 19690729 199803 2 003
III/d - - - 1
12 SUMARTINI, SE 19611102 198403 2 004
III/d - - - 1
13 SUPARMIN, SIP 196309251985031005
III/d - - - 1
14 SUDIYONO,SIP 196610211986031 004
III/c - - - -
15 RUSPAMILU YULIANTO,SE 19710714 199003 1 001
III/b - - - -
16 PUJI RAHAYU 19601125 198201 2 007
III/b - - - -
17 SITI KAWANTININGSIH 19650809
198903 2 003 III/b - - - -
18 HARJIYAH, SIP 197606011996032001
III/b - - - -
19 GIYONO, SE 196309121991021002
III/b - - - -
20 SUMAJI PURNOMO,SIP 196711101989
031013 III/b - - - -
21 SUWARNI 19600109 199103 2 002
III/b - - - -
31
No NAMA NIP GOL
.
ESELON
I II III IV
22 BAMBANG ISWANTO 19620727
199103 1 007 III/b - - - -
23 SUPADIYANTO, SE 197104251991031004
III/b - - - -
24 SETYA PAMBUDI, SIP 196606211991021001
III/b - - - -
25 AGUS SRIMANTO, S.Sos 197207061993031006
III/a - - - -
26 SM . YULI PURWAWATI, SIP
196907251993032004
III/a - - -
-
27 ANTON WIBOWO, S.Kom 198311292009031002
III/b - - - -
28 MUHAMMAD NUR HUDA, SST
197312101998031007
III/a - - - -
29 SUWARNA, SIP 197108251992031008
III/a - - - -
30 TUPARNO 197104171992031006
III/a - - - -
31 MURYANI, SIP 197303171994
022001 III/a - - - -
32 RR. WARA WIDAYATI 196910031994012001
III/a - - - -
33 HETY SURYANI 197910151998032001
III/a - - - -
34 PAJARSA, S.Sos 197508`8`999031002
III/a - - - -
35 YUYUN RETNA PRAMUJI, SH
197908232005011010
III/a - - - -
36 HENI NURHAYAT, S.Sos 197704241998032003
III/a - - - -
37 VALENTINA MARTINI 196910101994032014
III/a - - - -
38 THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos
197507061995032002
III/a - - - -
39 NGATINI 19750522 199503 2 002
III/a - - - -
40 DRAJAT DWI ANANTA, SE 196109121985
031007 III/a - - - -
41 TUGIRAN 196606301989031011
III/a - - - -
42 SUPRIYONO 196707101989031014
II/d - - - -
43 SUHARDI 196801041997
031009 II/d - - - -
44 KARYANTO 197105201997041001
II/d - - - -
45 SUNARYA 197611181997031001
II/d - - - -
46 SRI PURWANTI 197307231998032006
II/d - - - -
47 SLAMET 196107311985031007
II/d - - - -
32
No NAMA NIP GOL
.
ESELON
I II III IV
48 WARSONO 197012041990031004
II/c - - - -
49 BUDI SANTOSA 19710913
199803 1 003 II/c - - - -
50
TOPPAZ SUNARDI ATMA,A.Md
19840705 201001 1019
II/c - - - -
51 NOVIKA DAMAYANTI, A.Md 19871116201001 2 018
II/c - - - -
52 PARJONO 196504151998
031006 II/c - - - -
53 RUDI HENDRATMO, A.Md 19650415 199803 1006
II/c - - - -
54 IKASARI KRISNANING TYAS, A.Md
1988081 520110 12002
II/c - - - -
55 YOSAFAT ANDHY HANTORO, A.Md
1979111 920110 11001
II/c - - - -
56 DHONI BAYU MAHENDRA, A.Md
1986033 020110 11001
II/c - - - -
57 SRI YUNI WIJAYANTI, A.Md 198706272011
012002 II/c - - - -
58 YOSHI INDRANINGRUM, A.Md
1978010220110 12001
II/c - - - -
59 SUTRI MURYANI, A.Md 1985042 12011 01 2 003
II/c - - - -
60 AMIR NUR ROHMAN, A.Md
1987022
82011 0111 001
II/c - - - -
61 YASINTA ROESMIYATUN PURNAMA DEWI, A.Md
19890724 201101 2 001
II/c - - - -
62 ADE NILASARI DEWI, A.Md 19870109 20110 1 2 004
II/c - - - -
63 KRISWORO UTAMI, A.M d 1985101 32011 01 2
002
II/c - - - -
64 DIDIK TRI WIBOWO, A.Md 19877061 420110 1 005
II/c - - - -
65 BANGUN SULISTYAWAN, A.Md
1988041 520110 112 002
II/c - - - -
33
No NAMA NIP GOL
.
ESELON
I II III IV
66 IRFANA LUTFI QOMARI, A.Md
19844032 520110 1 1 001
II/c - - - -
67 WIDYAWATI, A.Md 19871108 201101 2 002
II/c - - - -
68 AMRI KISNADI, A.Md 19900214 201101 1 002
II/c - - - -
69 BUDIHARJA 198101012005011005
II/b - - - -
70 TRIBANA PRAWATA 19660201 199703 1 001
II/a - - - -
71 WAHYU WIDIHARTANTO 197606082008
011006 II/a - - - -
72 DWI RAMELAN 198406182008011004
II/a - - - -
73 RUSDIYANTO 19810413
200801 1 006 II/a - - - -
74 SANU SULARTO 197210032008011013
II/a - - - -
75
MARGIYONO
197605072008011008
II/a
- - - -
76 TRI HARYONO 198306142005011003
II/a - - - -
77 SUTRIYONO
19791109 200501 1006
II/a
-
-
-
-
78
KUSMONO 19740320200801016
I/c
- - - -
Jumlah - 1 4 8
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul yang ada saat ini sebanyak 78 (tujuh
puluh delapan) orang.
Disisi lain kualitas sumber daya manusia yang ada, masih
perlu ditingkatkan melalui diklat teknis di bidang
kependudukan dan Pencatatan sipil serta diklat pelayanan
prima.
34
Terhadap jumlah pegawai yang ada, bila dirinci menurut
jenjang pendidikan menunjukkan perbandingan yang cukup
ideal, namun masih perlu penambahan khususnya untuk
petugas pengadministrasi kependudukan/ operator yang
ditempatkan di Kecamatan–Kecamatan. Hal ini dapat dilihat
dari keadaan pegawai pada saat ini :
Tabel 2.7
Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul menurut Golongan
per 31 Oktober 2013
No Golongan Pendidikan
Jumlah SD SMP SMA D3 S1 S2
1 IV - - - - 1 5 6
2 III - - 10 - 24 1 35
3 II - - 17 18 1 - 36
4 I - 1 - - - - 1
Jumlah 0 1 27 18 26 6 78
2. Perlengkapan
Aset/ barang inventaris yang dimiliki Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang
kegiatan dinas sampai dengan 31 Oktober 2013 dapat dilihat
tabel pada tabel 2.8 (kondisi eksisting barang) berikut :
35
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Cara
Perolehan
Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran Barang/ Konstru
ksi
(P,S,D)
Satuan
Keadaan Barang
(B/KB/RB)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis
No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 02.06.02.01.48 0004 Meja 1/2 biro Kayu 1994 Buah Baik 1 150.000,00
3 02.06.02.01.48 0002 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 1994 Buah baik 1 150.000,00
4 02.06.02.01.48 0019 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 1994 Buah Baik 1 170.000,00
0001 Lemari Besi/Brangkas besi Dibeli 1994 Buah Baik 1 900.000,00
5 02.06.02.01.31 0016 Kursi Biasa - - Kayu Dibeli 1995 Buah Baik 7 140.000,00
6 02.06.02.01.01 0001 Lemari Kayu - - Kayu 1995 Buah Baik 1 200.000,00
7 02.06.03.04.08 0001 Pesawat Telepon Ten - Campuran Dibeli 1995 Buah Baik 1 50.000,00
8 02.06.02.01.31 0006 Kursi Biasa - - Kayu Dibeli 1995 Buah 1
20.000,00
9 02.06.01.04.10 0003 Peti uang Ichiband - Besi Dibeli 1995 Buah 4 760.000,00
11 02.06.01.04.09 0001 Rotary Filling - - Besi Dibeli 1995 Buah Baik 1 850.000,00
13 02.04.01.01.02 0001 Mesin Pres Campuran Dibeli 1995 Unit 1
400.000,00
14 02.06.01.01.03 0005 Mesin Ketik Manual LONGEWANGEN (18)
Campuran Dibeli 1995 Buah Kurang Baik
1 700.000,00
15 02.06.01.01.01 0006 Mesin Ketik manual (PORTEBLE 11-13)
Campuran Dibeli 1995 Buah Kurang Baik
1 700.000,00
16 02.06.02.01.31 0018 Kursi biasa - - Kayu 1995 Buah Baik 1
20.000,00
17 02.06.02.01.04 0002 Meja Kayu/Rotan Kayu Dibeli 1995 Buah baik 1 150.000,00
18 02.06.02.01.31 0042 Kursi biasa Kayu Mutasi 1995 Unit Baik 5 150.000,00
Disperindagkop
22 02.06.01.04.04 0001 Filing Cabinet Top - Besi logam DIbeli 1996 Buah Baik 1
1.340.000,00
23 02.06.02.01.01 0002 Lemari Kayu - - Kayu 1996 Buah Baik 1 300.000,00
24 02.06.02.01.13 0001 Meja Telepon - - Besi 1996 Buah Baik 1 50.000,00
25 02.06.02.01.19 0001 Meja Kayu Panjang Kayu 1996 Buah Baik 1
50.000,00
Tabel 2.8 Kondisi Eksiting Barang/ Aset sampai dengan 31 Oktober 2013
36
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
26 02.06.02.01.19 0002 Meja Kayu Panjang - - Kayu 1996 Buah Baik 1 50.000,00
27 02.06.02.01.30 0004 Kursi putar Hilal Campuran 1996 Buah Baik 1 150.000,00
28 02.06.02.01.19 0004 Meja Rapat - - Kayu Dibeli 1996 Buah 1 50.000,00
29 02.06.01.04.05 0001 Rotary Filling - - Kayu Dibeli 1996 Buah Baik 1 300.000,00
30 02.06.01.01.01 0001 Mesin Ketik manual (PORTEBLE 11-13)
EXPRES Dibeli 1996 Buah Kurang Baik
1 650.000,00
31 02.06.02.01.02 0002 Rak kayu - - Kayu 1996 Buah baik 1 300.000,00
32 02.06.02.01.02 0016 Rak kayu - - Kayu 1996 Buah baik 1
450.000,00
34 02.06.02.01.48 0009 Meja 1/2 biro - - Kayu 1996 Buah Baik 2 300.000,00
35 02.06.02.01.48 0012 Meja 1/2 biro - - Kayu 1996 Buah Baik 1 170.000,00
36 02.06.02.01.09 0005 Meja Panjang Kayu Dibeli 1996 Buah baik 1
50.000,00
37 02.06.01.05.07 0001 Papan pengumuman Kayu Kaca Dibeli 1996 Buah 1 300.000,00
38 02.06.02.01.48 0003 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 1996 Buah Baik 1 150.000,00
39 02.06.02.01.19 0003 Meja panjang Kayu Dibeli 1996 Buah Baik 1
50.000,00
40 02.06.02.01.30 0007 Kursi putar Hilal Campuran Dibeli 1996 Buah Baik 1 150.000,00
41 02.06.02.01.48 0008 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 1996 Buah Baik 1 150.000,00
42 02.06.02.01.04 0008 Meja Kayu Kayu Dibeli 1996 Buah Baik 1
200.000,00
43 02.06.02.01.02 0001 Rak Kayu - - Kayu Dibeli 1997 Buah Baik 1 300.000,00
45 02.06.02.01.48 0011 Meja 1/2 biro - - Kayu 1997 Buah Baik 2 340.000,00
46 02.06.01.04.10 004 Peti uang Ichibad Besi 1997 Buah baik 1
200.000,00
47 02.06.01.04.04 0005 Filling Besi/Metal Besi Dibeli 1998 Buah Kurang Baik
1 850.000,00
48 02.06.02.07.01 0001 Alat pemadam portable - - Campuran 1998 Buah Baik 1 600.000,00
37
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
49 02.06.01.04.04 0004 Filling Besi/Metal Brother Besi 1998 Buah Kurang Baik
1 800.000,00
50 02.06.02.01.37 0005 Meja Komputer Campuran Dibeli 1998 Buah baik 1 150.000,00
51 02.06.01.04.12 0001 Lemari Kaca - - Campuran Dibeli 1999 Buah 1 750.000,00
52 02.06.02.01.19 0002 Meja panjang Kayu Dibeli 1999 Buah Baik 1 50.000,00
53 02.06.01.04.04 0006 Filling Besi/Metal Super VIP Besi 2000 Buah Baik 1 1.250.000,00
54 02.06.01.04.09 0003 Rotary Filling - - Besi Dibeli 2000 Buah Baik 1 850.000,00
55 02.06.02.01.48 0013 Meja 1/2 Biro - - Kayu 2000 Buah baik 1
200.000,00
56 02.06.02.01.02 0009 Rak kayu - - Kayu 2000 Buah baik 1 500.000,00
59 02.06.02.01.02 0009 Rak Kayu Kayu Dibeli 2000 Buah Baik 1 500.000,00
60 02.06.02.01.01 0004 Lemari Kayu - - Kayu Dibeli 2001 Buah 1
750.000,00
61 02.06.01.04.09 0002 Rotary Filling - - Besi Dibeli 2001 Buah Baik 1 14.975.000,00
62 02.06.02.01.02 0004 Rak kayu - - Kayu 2001 Buah baik 1 425.000,00
63 02.06.02.01.02 0005 Rak kayu - - Kayu 2001 Buah baik 1
500.000,00
64 02.06.02.01.02 0006 Rak kayu - - Kayu 2001 Buah baik 2 850.000,00
65 02.06.02.01.01 0003 Lemari kayu - - Kayu 2001 Buah Baik 1 750.000,00
66 02.06.02.01.19 0018 Meja 1/2 biro - - Kayu 2001 Buah Baik 1
200.000,00
68 02.06.02.01.48 0014 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 2001 Buah Baik 1 200.000,00
69 02.06.02.01.48 0019 Meja 1/2 biro Kayu Dibeli 2001 Buah Baik 1 175.000,00
70 02.06.02.01.07 0001 Meja Kursi Tamu /Zice - - Campuran Dibeli 2002 Set Baik 1
1.700.000,00
71 02.06.02.01.31 0004 Kursibiasa Kayu 2002 Buah Baik 1 50.000,00
72 02.06.02.01.13 0002 Meja Telepon Multiplek - - Dibeli 2002 Buah Baik 1 150.000,00
38
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
73 02.06.02.01.31 0001 Kursi Biasa - - Kayu Dibeli 2002 Buah 1 50.000,00
74 02.02.03.04.02 0001 PORTABLE GENERATING SET
Yamaha Campuran Dibeli 2002 Unit Baik 1 4.000.000,00
75 02.06.02.01.02 0008 Rak kayu - - Kayu 2002 Buah baik 3 1.500.000,00
76 02.06.02.01.48 Meja 1 biro Kayu Dibeli 2002 Buah baik 3 600.000,00
77 02.06.02.01.31 0003 Kursi Biasa - - Kayu 2002 Buah Baik 1 50.000,00
78 02.06.02.01.31 0024 Kursi biasa - - Kayu Dibeli 2002 Buah baik 9 450.000,00
79 02.06.02.01.31 0002 Kursi Biasa Kayu Dibeli 2002 Buah Baik 1
50.000,00
80 02.06.03.02.01 0010 PC Unit Altos server Campuran Mutasi 2002 Unit Baik 1 32.500.000,00
BKKBN
81 02.06.02.01.27 0002 Kursi Rapat Citos F-EP401 Besi Dibeli 2003 Buah Baik 24 8.400.000,00
82 02.06.01.04.04 0008 Filling Besi/Metal Brother - Besi 2003 Buah baik 4
900.000,00
83 02.07.02.01.20 0001 Mesin Faxmile Panasonic - Campuran Dibeli 2003 Buah Baik 1 1.950.000,00
84 02.06.01.04.12 0002 Lemari Kaca - - Campuran Dibeli 2003 Buah 1 1.500.000,00
85 02.06.01.05.24 0001 Alat pemotong kertas Geha - Besi 2003 Buah Baik 1
1.200.000,00
86 02.06.02.04.06 0005 Kipas Angin Maspion Campuran Dibeli 2003 Buah Kurang Baik
1 500.000,00
87 02.06.02.04.06 0004 Kipas Angin Campuran Dibeli 2003 Buah Baik 1 500.000,00
89 02.06.02.01.37 0008 Meja Komputer - - Campuran Dibeli 2004 Buah Baik 1
150.000,00
90 02.06.01.05.10 0002 White boart - - Milanium Dibeli 2004 Buah Baik 1 50.000,00
91 02.06.01.05.10 0001 White boart - - Milanium 2004 Buah Baik 1 50.000,00
92 02.06.03.02.02 0002 Laptop Accer - Campuran Dibeli 2004 Buah Baik 1
12.000.000,00
93 02.06.02.01.06 0012 Kursi Pendamping Tamu - - Kayu Dibeli 2004 Buah 4 60.000,00
94 02.06.02.01.06 0012 Kursi Pengantin - - Kayu Dibeli 2004 Buah 1 15.000,00
39
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
95 02.06.02.01.02 0003 Rak kayu - - Kayu 2004 Buah Baik 1 500.000,00
96 02.06.02.01.06 0001 Kursi sidang pengantin - - Kayu 2004 Buah Baik 5 100.000,00
97 02.06.02.01.01 0007 Kursi Pendamping Pengantin - - Kayu 2004 Buah Baik 6 90.000,00
98 02.06.02.01.18 0001 Meja tambahan pengantin - - Campuran 2004 Buah Baik 1 200.000,00
99 02.06.02.01.37 0009 Meja komputer - - Campuran Dibeli 2004 Buah 1 150.000,00
100 02.06.03.02.01 0008 komputer PC Mugen Campuran Dibeli 2004 Buah Baik 1 6.725.000,00
101 02.06.03.02.01 0002 PC Unit Simple
Multimedia
Campuran Dibeli 2004 Buah Baik 1
7.000.000,00
102 02.06.02.01.02 0014 Rak Kayu Kayu Dibeli 2004 Buah Baik 1 650.000,00
103 02.06.02.04.06 0001 Kipas Angin Campuran Dibeli 2004 Buah Baik 1 450.000,00
104 02.06.04.03.05 0001 Kursi Kerja Pejabat Comforpro - Campuran Dibeli 2005 Buah Baik 1
1.750.000,00
105 02.06.04.01.05 0001 Meja Kerja Pejabat - - kayu+kaca Dibeli 2005 Buah Baik 1 750.000,00
106 02.06.02.04.04 0001 AC Split 1 PK Toshiba - Campuran Dibeli 2005 Buah Baik 1 3.900.000,00
107 02.06.03.02.02 Laptop Compaq - Campuran Dibeli 2005 Buah Baik 1
12.950.000,00
108 02.06.03.02.01 007 Komputer/Pc unit Acer aspire - Campuran Dibeli 2005 1 7.000.000,00
119 02.06.03.04.08 0001 Printer Accer Aspira Campuran Dibeli 2005 Unit Baik 1 8.625.000,00
110 02.06.03.04.08 0002 printer Hp laser jet Campuran Dibeli 2005 Unit Baik 1
3.000.000,00
111 02.06.02.06.33 Pataka - - kayu Dibeli 2006 Buah Baik 1 200.000,00
112 02.06.03.04.08 0002 Printer Epson Campuran Dibeli 2006 Unit Baik 1 1.250.000,00
113 02.06.01.04.09 0006 Filling besi Data scrip - Besi Dibeli 2007 Buah Baik 1
35.000.000,00
114 02.06.02.01.02 0011 Rak kayu - - Kayu 2007 Buah Baik 2 4.500.000,00
115 02.06.02.01.37 0010 Meja Komputer - - Campuran 2007 Buah Baik 1 225.000,00
40
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
116 02.06.03.02.01 0012 Komputer/Pc unit Intel inside - Campuran 2007 Buah Baik 1 8.625.000,00
117 02.06.03.06.06 Maket jaringan - - Campuran 2007 Buah Baik 1 49.250.000,00
118 02.06.03.02.03 001 Laptop Ion - Campuran 2007 Buah Baik 1 12.275.000,00
119 02.06.03.06.01 0002 Server - - Campuran 2008 Buah Baik 1 98.250.000,00
120 Genset Hibah 2008 Unit Baik 1 25.675.000,00
121 02.06.02.04.04 0002 AC 2 PK Hibah 2008 Unit Baik 1 6.912.500,00
123 Instalasi Perangkat Hibah 2008 Paket Baik 2
3.250.000,00
124 Genset Hibah 2008 Unit Baik 18 325.800.000,00
125 02.06.02.04.04 0003 AC 1 PK Hibah 2008 Unit Baik 18 59.626.800,00
126 Mesin Potong KTP Hibah 2008 Unit Baik 18
2.268.000,00
127 Mesin Laminating Hibah 2008 Unit Baik 17 48.773.200,00
128 Instalasi Perangkat Hibah 2008 Paket Baik 18 31.500.000,00
129 02.06.03.06.01 0001 Server Hibah 2008 Unit Baik 1
45.000.000,00
130 02.06.03.02.01 0008 Personal Komputer Hibah 2008 Unit Baik 3 18.450.000,00
131 02.06.03.04.08 0011 Printer Dot Matriks Hibah 2008 Unit Baik 2 9.500.000,00
132 02.06.03.04.08 0012 Printer Ink Jet Colour Hibah 2008 Unit Baik 1
1.850.000,00
133 02.06.03.01.03 0001 Sarana LAN Hibah 2008 Unit Baik 1 6.000.000,00
134 ups server Hibah 2008 Unit Baik 1 4.000.000,00
135 UPS Personal Computer Hibah 2008 Unit Baik 3
5.370.000,00
136 Hibah 2008 Unit Baik 1 1.750.000,00
137 Instalasi Perangkat Hibah 2008 Paket Baik 3 4.500.000,00
41
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
138 02.06.03.02.01 0009 Personal Komputer Hibah 2008 Unit Baik 12 73.800.000,00
139 02.06.03.04.08 0013 Printer Dot Matriks Hibah 2008 Unit Baik 6 28.500.000,00
140 02.06.03.04.08 0014 Printer Ink Jet Colour Hibah 2008 Unit Baik 6 11.100.000,00
141 02.06.03.01.03 0002 Sarana LAN dengan Modem Hibah 2008 Unit Baik 6 36.000.000,00
142 UPS Personal Computer Hibah 2008 Unit Baik 12 21.480.000,00
143 02.06.03.04.10 0003 Scanner Hibah 2008 Unit Baik 6 10.500.000,00
144 Instalasi Perangkat Hibah 2008 Paket Baik 6
9.000.000,00
145 pc server Hibah 2008 Unit Baik 12 216.000.000,00
146 02.06.03.02.01 0010 Personal Komputer Hibah 2008 Unit Baik 24 147.600.000,00
147 02.06.03.04.08 0015 Printer Dot Matriks Hibah 2008 Unit Baik 12
57.000.000,00
148 02.06.03.04.08 0016 Printer Ink Jet Colour Hibah 2008 Unit Baik 12 22.200.000,00
149 02.06.03.01.03 0003 sarana lan tanpa modem Hibah 2008 Unit Baik 12 48.000.000,00
150 UPS Personal Computer Hibah 2008 Unit Baik 36
64.440.000,00
151 02.06.03.04.10 0004 Scanner Hibah 2008 Unit Baik 12 21.000.000,00
152 Instalasi Perangkat Hibah 2008 Paket Baik 12 18.000.000,00
153 02.06.03.04.08 0017 Printer Dibeli 2008 Unit Baik 1
3.998.500,00
154 02.06.02.01.48 0026 Meja1/2 biro Dibeli 2008 5 2.500.000,00
155 02.06.02.01.31 0041 Kursi Kerja Dibeli 2008 5 1.500.000,00
156 02.06.01.05.10 0003 Papan White board Uk.120x240 Dibeli 2008 1
1.450.000,00
157 02.06.02.01.02 0018 Rak Kayu Dibeli 2008 1 2.300.000,00
158 02.06.03.02.01 0008 PC Unit Campuran Dibeli 2009 Unit Baik 2 13.805.000,00
42
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
159 02.06.03.02.01 0009 PC Unit Campuran Dibeli 2009 Unit Baik 6 49.236.000,00
160 02.06.02.01.48 0027 Meja 1/2 biro Kayu mutasi 2009 Buah Baik 3 540.000,00
Disperindagkop
161 02.06.02.01.08 0028 Meja 1/2 biro Kayu mutasi 2009 Buah Baik 1 175.000,00
Disperindagkop
162 02.06.02.01.48 0029 Meja 1/2 biro Kayu mutasi 2009 Unit Baik 1 100.000,00
Disperindagkop
163 02.06.03.04.08 0018 Printer Dotmatrik LQ-2180
Campuran Dibeli 2009 Unit Baik 6 50.950.792,50
164 Printer Injet Pixma IP 1980
Campuran Dibeli 2009 Unit Baik 8 5.899.372,00
165 Printer HP Laserjet P
1505n
Campuran Dibeli 2009 Unit Baik 1
4.242.238,00
166 02.06.02.01.27 0001 Kursi Tunggu Kayu Dibeli 2010 Buah Baik 4 1.800.000,00
167 02..06.03..02.03 0002 Laptop Lenovox100 Campuran Dibeli 2010 Buah Baik 1 7.477.500,00
168 02.06.03.04.08 0019 Printer Canon IP1980 Campuran Dibeli 2010 Buah Baik 3
2.410.000,00
169 02.06.03.04.08 0020 Printer Epson T11 Campuran Dibeli 2010 Buah Baik 5 4.720.000,00
170 02.06.02.01.31 0047-0050
Kursi Kerja Dibeli 2011 3 1.350.000,00
171 02.06.02.01.48 0030-
33
Meja kerja setengah biro Dibeli 2011 3
2.100.000,00
172 02.06.02.04.04 0004 AC 2 PK Dibeli 2011 2 9.200.000,00
173 02.06.03.04.08 0021-31
Printer Canon PIXMA iP 2770 +
Dibeli 2011 10 9.075.000,00
174 0005-
16
UPS PROLING PRO 1200S Dibeli 2011 8
7.920.000,00
175 02.06.03.02.01 0013-15
Komputer PC Dibeli 2011 3 19.057.500,00
176 02.06.01.04.09 0009-13
Compack Rolling Scaving Dibeli 2011 5 93.201.250,00
177 02.06.01.04.04 0002-
11
Filling Kabinet Dibeli 2011 10
21.967.230,00
178 Rak Server Dibeli 2011 1 9.721.520,00
179 02.07.01.02.03 0005-11
Komp mainframe server Dibeli 2011 1 95.218.000,00
43
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
180 02.06.03.02.01 0003 Printer HP Laserjet P1102 Hibah 2011 1 1.507.998,11
DPPKAD
181 02.06.03.04.08 0032 Seperangkat komputer/PC Hibah 2011 1 6.601.888,89
DPPKAD
182 02.06.03.02.01 Hardisk eksternal Transcend 300gb
dibeli 2011 2 1.500.000,00
183 0001 Customer servise desk Hibah 2011 Baik 6 11.805.000 GIZ
184 Writing form desk Hibah 2011 Buah Baik 2 3.123.000 GIZ
185 0001 Cabinet wardrobe file Hibah 2011 Buah Baik 3 9.279.000 GIZ
186 0001 Cler glass table Hibah 2011 Buah Baik 7 4.973.500 GIZ
187 Sofa bench 3 seater Hibah 2011 Buah Baik 8 17.936.000 GIZ
188 0001 CPU Holder Hibah 2011 Buah Baik 12 6.894.000 GIZ
189 0001 Customer servise chair Hibah 2011 Buah Baik 6 7.429.200 GIZ
190 Working chair Hibah 2011 Buah Baik 4 4.712.800 GIZ
191
Visitor chair Hibah 2011 Buah Baik 6 6.571.200 GIZ
192 Working desk Hibah 2011 Buah Baik 4 6.486.000 GIZ
193 02.06.02.04.04 .0005 AC 2 PK Green Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 2 9.000.000
194 02.06.03.04.08 0032-38
Printer Pixma iP 2770+ Pixma iP 2770+
Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 6 5.465.105
195 02.06.03.04.08 0038-48
Printer Epson L100 Epson L100 Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 10 15.161.895
196 02.06.01.04.04 0011-
17
Filling Kabinet TOP Seng/besi Dibeli 2012 Buah Baik 6 13.304.000
197 02.06.01.04.09 0014 Compack rolling scaving Datascrip/single
Besi Dibeli 2012 Buah Baik 1 18.562.385,38
198 02.06.01.04.09 0015-17
Compack rolling scaving Datascrip/double
Dibeli 2012 Buah Baik 3 56.287.614,62
199 02.06.03.02.03 0005-6 Laptop HP pavilion dm4
Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 2 14.790.000
200 02.06.03.02.01 0015-17
Komputer PC Dibeli 2012 Buah Baik 3 17.845.000
201 02.06.02.01.31 0050-68
Kursi Kerja Kayu Dibeli 2012 Buah Baik 18 6.300.000
202 0001' Dispenser Miyako Dibeli 2012 Buah Baik 1 500.000
203 02.06.02.01.02 0019-27
Rak Kayu Kayu Dibeli 2012 Buah Baik 9 17.772.000
204 02.06.02.01.48 0033-51
Meja kerja setengah biro Kayu Dibeli 2012 Buah Baik 18 12.639.000
205 0016-
26
UPS Kecil BR500CI-AS Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 7 6.276.872
206 0027 UPS Besar SUA1000RMi Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 1 9.755.040
44
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Bahan
Asal/Ca
ra Peroleha
n Barang
Tahun Peroleha
n
Ukuran
Barang/ Konstru
ksi (P,S,D)
Satuan
Keadaan
Barang (B/KB/RB
)
Jumlah
Keterangan Urut Kode Barang Reg Nama/Jenis Barang Merk/Type
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin
Barang
Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2U
207 Stabilizer Takayama 1000 VA
Campuran Dibeli 2012 Buah Baik 36 24.660.000
208 02.06.03.02.03 0007 Laptop SONY Vaio S01-
7001045-3
Hibah 2012 Unit Baik 1 PEMPROP
209 02.06.03.02.03 0008 Laptop SONY Vaio S01-7001990-C
Hibah 2012 Unit Baik 1 PEMPROP
210 Televisi Panasonic Dibeli 2013 Buah Baik 1 4.345.000
211 AC 1,5 PK Samsung Dibeli 2013 Buah Baik 3 13.200.000
212 AC 2 PK Samsung Dibeli 2013 Buah Baik 3 18.150.000
213 02.06.03.02.01 18 Komputer PC Acer XC 100 Dibeli 2013 Buah Baik 1 7.810.000
214 UPS APCBX 1100
CL
Dibeli 2013 Buah Baik 4 9.680.000
215 Stavolt Matsugawa 1000 VA Dibeli 2013 Buah Baik 18 8.712.000
216 Compack Rolling Scaving Dibeli 2013 Buah Baik 4 78.600.000
217 Touchscreen Dibeli 2013 Buah Baik 2 49.720.000
218 02.06.02.04.12 0001 Wereless Toa Campuran Dibeli 1999 Unit Baik 1 8.550.000
219 02.07.01.02.57 0001 Ligjting Stand Tripod Focus Screen Campuran Dibeli 2007 213x213 cm
Unit Baik 1 2.800.000
220 02.07.01.02.59 0001 Slide Proyektor Toshiba Campuran Dibeli 2007 Unit Baik 1 21.600.000
221 02.07.01.02.45 0001 Digital Cannon Campuran Dibeli 2006 Unit Baik 1 3.520.000
222 02.07.01.02.03 0002 Camera Digital Hibah 2008 Unit Baik 6 21.600.000
223 02.07.01.02.03 0003 Camera Digital Hibah 2008 Unit Baik 7 25.200.000
224 02.07.01.02.03 0001 Headset, Webcam, Stavolt Campuran Dibeli 2009 Buah Baik 18 8.880.000
225 02.07.01.02.45 0004 Camera Digital Campuran Dibeli Buah Baik 1 3.975.000
226 02.07.01.02.03 0001 Handycam HDC-SR-85 Campuran Dibeli 2010 Unit Baik 1 5.967.500
227 Kamera digital Dibeli 2011 Unit Baik 6 11.715.000
228
02.07.02.01.20 0002 Mesin Fak Panasonic KT-FT983
Campuran Dibeli 2012 Buah
Baik 1 2.000.000
229 02.07.01.02.57 0002 LCD Proyektor Campuran Dibeli 2012 Unit Baik 1 5.000.000
JUMLAH 838 2.803.598.401,50
45
Berkaitan dengan penyelenggaraan kantor dinas,
perangkat lunak telah terpenuhi. Akan tetapi untuk
operasional di lapangan belum memadahi, kendaraan roda
empat sejumlah 4 buah, namun 1 buah kondisinya
kurang layak dan perlu diremajakan, kendaraan roda dua
sejumlah 4 (empat) buah, 3 buah diantaranya sudah tua
dan perlu diremajakan juga, sehingga idealnya perlu
penambahan 5 (lima) buah kendaraan roda 2 khususnya
untuk petugas tehnisi yang sering menangani jaringan
internet maupun perangkat lainnya di 18 Kecamatan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
pelaksanaan penyelenggaraan kantor menggunakan gedung
eks Kantor Kependudukan dan Catatan Sipi (Kompleks
setda. Kabupaten Gunungkidul) dengan kondisi belum
memadahi bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan
sarana yang ada saat ini, termasuk arsip aktif
kependudukan dan catatan sipil yang tiap tahun kian
bertambah banyak.
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Sebagai SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra
Dinas Tahun 2009-2010 yang merupakan perubahan
Renstra periode 2006–2008 yang masih berstatus Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun demikian, karena
penyusunan Renstra waktu itu masih menggunakan sistem
lama, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih
banyak kelemahan . Seiring dengan diberlakukannya aturan
dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut masih
jauh dari pedoman, sehingga Renstra 2010-2015 yang
dilakukan perubahan kali ini diupayakan telah disesuaikan
46
dengan pedoman dan petunjuk yang ada. Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2009-
2010 dan sebelum perubahan, dapat dilihat dari Tabel 9 di
bawah ini. Namun sebagai catatan, bahwa dalam
memadukan dan menserasikan Kinerja Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertera
dalam tabel 2.9 tersebut, dijumpai beberapa kesulitan. Hal
ini mengingat penyusunan Renstra Dinas dan lembaga
sebelumnya masih terbatas, dan belum ada pedoman yang
baku. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah juga baru ditetapkan setelah Renstra
tersebut disusun.
47
Tabel 2.9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
No
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM (
Tahun/
%)
Target
IKK (
Tahun
/%)
Targ
et
Indi
kato
r
Lainnya
Target Renstra SKPD tahun
ke-
Realisasi Capaian Tahun
ke-
Rasio Capaian pada
Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Rasio Masyarakat
yang memilik Akta
Catatan Sipil
100 100 100 100 100 47,6 48,2 55,4 0,47 0.48 0,55
Prosentase
Peningkatan
Pembinaan
Administrasi
Kependudukan
100 100 100 100 100 18,7 41,6 39,5 0,19 0,42 0,40
2 Indeks Kepuasan
langganan
100 100 100 100 100 81 79 0,81 0,79
3 Rasio pegawai
berkinerja baik 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1
48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 Indeks Kepuasan
pegawai
100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1
5 Standar Pelayanan Minimal
Cakupan
Penerbitan Kartu
Keluarga
2015
(100)
- 60 80 90 100 42 59 64 - - - 0,98 0,8 - -
Cakupan
Penerbitan e-KTP
2015 (100)
- 100 100 100 100 37 80 88 - - - 0,8 0,88 - -
Cakupan
Penerbitan Akta
Kelahiran
2020 (90)
- 100 100 100 100 81 90 90 - - - 0,9 0,9 - -
Cakupan Penerbitan Akta
Kematian
2020 (70)
- 10 20 30 40 2,6 5,34 6,5 - - - 0,53 0,21 - -
6 Indikator Kinerja
Kunci
Kepemilikan KTP 2010
( 100) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 1 1 1 - -
Kepemilikan Akta Kelahiran Per
1.000 Penduduk
2020 (70)
460 470 490 550 600 463 474 554 - - 1 1 1,1 - -
Penerapan KTP
Nasional berbasis
NIK
2014
(100)
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Keterangan : 1). Tabel 2.1 merupakan evaluasi Renstra periode sebelumnya, sehingga data untuk pengisian tabel 2.1 diambil dari
Renstra SKPD 2005-2010
2). SKPD yang memiliki Target SPM dan Target IKK agar menuangkan pada Kolom 3 dan 4
49
3). Pada kolom 5 diambilkan dari target RPJM 2005-2010
4). Kolom 16 diperoleh dari : kolom 11 dibagi kolom 6 5). Untuk IKM baru dilaksanakan mulai tahun 2012 dan unit pelayanan dinas secara tersendiri baru mulai
pertengahan 2011, karena sebelumnya terpadu dengan KPT
50
D.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Daerah
Istimewa Yogyakarta, Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang dimungkinkan memiliki keterkaitan
langsung dengan Renstra yang lebih tinggi yaitu Renstra
Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah
Renstra Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-
2013. Namun karena sulitnya akses untuk mendapatkan
Renstra tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan
lebih jauh. Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2030 yang telah disusun tidak
menjadikan suatu permasalahan dan tidak mempengaruhi
permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dikarenakan pembangunan tidak bersifat fisik
dan bukan bersifat kewilayahan, namun menjangkau seluruh
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibagi dalam 2
jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang
berupa pelayanan Akta-akta pencatatan sipil, pindah datang,
pindah pergi penduduk dan sebagianya. Sedangkan macam
pelayanan yang satu lagi merupakan pelayanan dalam arti
tugas dan fungsi SKPD dinas itu sendiri, dan dalam
memberikan pelayanan masyarakat guna menuju pelayanan
prima kami mempunyai motto sebagai berikut :
MOTTO PELAYANAN
“ KAMI MELAYANI ANDA DENGAN IKHLAS “
Motto tersebut mengandung arti :
Semangat Batin :
51
Dengan hati yang tulus dan niat yang baik mengerjakan tugas
untuk memperoleh ridho-Nya.
Semangat Lahir :
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan
:
I : Ikuti peraturan perundangan yang berlaku;
K : Kedepankan sikap ramah, santun, dan terpuji;
H : Hormati pemohon dengan sepenuh hati;
L : Lakukan pekerjaan semaksimal mungkin;
A : Akuntabilitas kinerja (dapat dipertanggungjawabkan);
S : Solutif, setiap ada masalah selalu ada
penyelesaiannya/jalan keluar.
Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil selama ini dapat digambarkan dalam tabel
2.10 di bawah ini :
52
Tabel 2.10
Lingkup Pelayanan Masyarakat
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO BIDANG
PELAYANAN
JENIS PELAYANAN
TINGKAT
PENYELESAIAN
1.
2.
3.
Kependudukan
Pencatatan Sipil
Data dan Informasi
- Pembuatan KK
- Pembuatan KTP
- Pindah Pergi
- Pindah Datang
- Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian
- Akta Pengangkatan anak
- Akta Pengakuan dan
Pengesahan anak
- Salinan akta
- Pencatatan pinggir
- Perubahan nama
- Kutipan II akta – akta
catatan sipil
- Legalisasi
Selesai
Selesai/berlanjut
Selesai
Selesai
Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi
Dinas itu sendiri yang telah dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap tahun dapat diuraikan
sebagai berikut :
Kegiatan Sekretariat, meliputi :
1. penyediaan jasa surat menyurat;
2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
53
3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional;
4. penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. penyediaan alat tulis kantor;
7. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor;
9. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. penyediaan peralatan rumah tangga;
11. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan;
12. penyediaan makanan dan minuman;
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan Dinas demi kelancaran administrasi
perkantoran.
13. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
14. pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
15. pengadaan mebelair;
16. pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
17. pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan-kegiatan nomor 13 sampai dengan 17 merupakan
kegiatan berkala, disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
18. sosialisasi peraturan perundang - undangan ;
19. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD;
20. penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
21. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
22. penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ; merupakan
kegiatan yang dilakukan bulan;
23. penyusunan Rencana Strategis SKPD;
54
Merupakan kegiatan lima tahunan. Namun demikian tidak
menutup kemungkinan adanya revisi di tahun tertentu, jika
ada perubahan aturan perundangan yang terkait dengan
susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi SKPD dan
kebijakan pemerintah lainnya;
24. penyusunan Rencana Kerja SKPD; merupakan kegiatan
tahunan;
25. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan
SKPD; merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian
program kegiatan pada akhir kegiatan
26. penyusunan standar operating prosedur (SOP SKPD), kegiatan
ini menurut kebutuhan SKPD;
27. penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM SKPD),
28. evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) SKPD; kegiatan ini
nomor 27 dan 28 dilaksanakan semesteran;
29. pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
30. pelatihan tenaga pengelola SIAK;
31. implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan);
32. koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan;
33. peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;
34. pengembangan database kependudukan;
35. penyusunan kebijakan kependudukan;
36. peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;
37. sosialisasi kebijakan kependudukan; dan
38. peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan, kegiatan
nomor 29 sampai dengan nomor 38 adalah kegiatan utama/
prioritas guna tercapainya target-target RPJMD 2010-2015.
Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat pada
tabel 2.11 di bawah ini :
55
Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul
No. PROGRAM dan KEGIATAN **) Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-
Rata2 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEPENDUDUKAN
1 Penyusunan RASK 2006 Renstra dan LAKIP 4.247.000
4.143.000
0,98
2. Pelayanan Akta gratis dan anak yang lahir tanggal 17 Agustus 2005
5.650.000
11.821.000
5.445.000
8.045.500
0,96
0,68
2 PROGRAM PENGEMBANGAN REGISTRASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 Penyegaran pelayanan bagi aparatur penyelanggara catatan sipil 3.240.000
3.192.750
0,99
2 Penyegaran dan pencatatan persetujuan kelahiran terlambat 20.810.000
38.060.000
20.421.500
35.949.000
0,98
0,94
3 Penyuluhan Akta catatan sipil di desa 30.505.000
30.489.600
1,00
4 Penyuluhan akta catatan sipil melalui pameran 4.550.000
5.260.000
4.142.000
- 0,91
-
5 Penyuluhan akta-akta catatan sipil 45.002.500
38.811.500
0,86
6 Jemput bola pelayanan akta kelahiran 3.932.500
7.230.000
3.890.100
7.207.500
0,99
1,00
7 Pelayanan di tempat 36.541.000
49.625.000
36.325.000
48.236.500
0,99
0,97
56
No. PROGRAM dan KEGIATAN **) Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-
Rata2 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
8 Validasi data dan peningkatan keamanan arsip 10.000.000
18.000.000
9.997.000
17.983.000
1,00
1,00
9 Peningkatan sarana pelayanan catatan sipil 23.250.000
57.055.000
23.100.000
52.885.000
0,99
0,93
10 Pemantapan pelayanan aparatur penyelenggaraan catatan sipil 3.722.500
2.660.000
0,71
11 Orientasi pelayanan prima 20.320.000
17.740.000
0,87
3 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 115.490.000
11.515.000
110.220.000
11.485.000
0,95
1,00
2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 505.660.000
496.061.880
0,98
3 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan danpencatatan sipil 10.197.500
79.845.000
9.932.500
63.255.625
0,97
0,79
4 Pengembangan data base kependudukan 456.005.000
130.685.500
100.000.000
342.522.000
125.215.000
94.675.000
0,75
0,96
0,95
5 Sosialisasi kebijakan kependudukan 88.320.000
53.165.000
88.320.000
50.114.450
1,00
0,94
6 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 14.945.000
14.945.000
1,00
7 Implementasi sistem administrasi kependuduka ( membangun,updat ing dan pemeliharaan )
454.150.000
178.700.000
447.344.500
176.403.500
0,99
0,99
8 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 18.180.000
18.160.000
1,00
57
No. PROGRAM dan KEGIATAN **) Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-
Rata2 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
9 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 86.580.000
32.875.000
85.297.500
32.875.000
0,99
1,00
10 Monitoring evaluasi dan pelaporan 8.080.000
7.160.000
0,89
11 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 16.955.000
16.755.000
0,99
12 Penyusunan kebijakan kependudukan 18.200.000
18.200.000
1,00
KETERANGAN :
1). Tabel 2.2 merupakan evaluasi Renstra Periode sebelumnya, maka data untuk pengisian Tabel 2.2 diambilkan dari Renstra SKPD tahun 2005-2010
2). Program dan Kegiatan yang dimasukkan hanya program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi SKPD
3). Kolom 12 diperoleh dari : kolom 7 dibagi kolom 2
4). Kolom 17 diperoleh dari : (Kolom 3-Kolom2 dibagi kolom 2 x100) + (Kolom4-Kolom 3 dibagi Kolom 3) + dst dibagi 4
5). Kolom 18 diperoleh dari : (Kolom 8 -Kolom7 dibagi kolom 7 x100) + (Kolom9-Kolom 8 dibagi Kolom 8) + dst dibagi 4
58
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 (delapan belas)
Kecamatan dan 144 desa. Berdasarkan kemampuan pengelolaan
desa, pada tahun 2010, ada 135 desa masuk klasifikasi swadaya
dan 9 desa swasembada. Sedangkan lembaga tingkat desa yang
dibentuk ikut berpartisipasi pembangunan adalah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan klasifikasi maju.
Sedangkan kebijakan kepemerintahannya berpegangan pada
beberapa prinsip yaitu :
1. disiplin anggaran;
2. mendorong investasi dalam penyediaan pelayanan umum yang
bertumpu pada masyarakat dan swasta;
3. merampingkan proses-proses birokrasi;
4. struktur organisasi pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan
dan mengurangi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi;
5. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan
6. desentralisasi pelayanan untuk kemudahan masyarakat
setempat.
Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk menurut hasil register penduduk
tahun 2013 yang dilakukan Dinas Kependudukan dan
Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berjumlah 771.387
jiwa.
1. Penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur
Tahun 2008–2013
Data penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok
umur menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah
59
penduduk yang terbanyak pada usia diatas 60 tahun dengan
jumlah 133.663 jiwa (17,32%) dan untuk jumlah penduduk
yang terendah pada kelompok umur dengan usia antara 0-4
tahun dengan jumlah 38.724 (5,02%). Jumlah penduduk pada
Tahun 2013 saat ini mengalami penurunan setelah dilakukan
koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Dinas Kependudukan Kabupaten/
Kota untuk dilakukan pembersihan data ganda penduduk.
Perincian Data Penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut
kelompok umur adalah sebagaimana berikut.
Tabel 3.1
Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Kelompok Umur
Tahun 2009–2013
NO KELOMPOK
UMUR 2009 2010 2011 2012 2013
1 0-4 48.114 48.947 38.499 38.915 38.724
2 5-9 46.109 46.939 49.109 51.287 52.773
3 10-14 51.397 52.230 58.088 58.207 53.424
4 15-19 56.500 57.333 60.671 59.110 51.686
5 20-24 54.195 55.028 61.167 61.211 57.666
6 25-29 58.899 59.732 65.782 61.940 53.421
7 30-34 53.752 54.585 69.913 70.073 60.796
8 35-39 54.165 54.998 63.283 63.560 56.826
9 40-44 55.187 56.019 66.608 66.224 58.659
10 45-49 50.211 51.044 58.499 59.152 57.092
11 50-54 45.535 46.368 54.232 55.704 50.695
12 55-59 42.207 43.039 46.543 48.419 45.962
13 60+ 142.658 143.491 155.720 162.647 133.663
Jumlah 758.929 769.753 848.114 856.449 771.387
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2008–2013
2. Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan
Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang mengenyam
pendidikan berjumlah 721.834 orang. Dilihat dari data yang ada
penduduk yang tidak/belum tamat pendidikan Sekolah Dasar
(SD) mencapai 29,74%, tamat SD 31,04% dan tamat SLTP
60
19,99%. Ini menunjukkan penduduk Kabupaten Gunungkidul
memiliki pendidikan rendah atau (60,78%) dan hanya 3,18%,
35,92% berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas dan sisanya
berpendidikan tinggi dari jenjang diploma sampai dengan S3
Dan dari data tersebut di bawah tampak bahwa masih banyak
penduduk yang tidak segera merubah data kependudukannya
berupa Kartu Keluaganya setelah menyelesaikan
pendidikannya, hal ini tampak jelas pada kelompok umur yang
seharusnya masuk kelompok sebelumnya, namun masuk
kelompok yang saat ini ditempati sebagai contah pada kelompok
umur 7-12 Tahun sebanyak 85 anak telah menyelesaikan
pendidikan SLTP, demikian juga pada kelompok 13-15 Tahun
yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA sebanyak 29 anak
untuk itu guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan
tetap digalakkan penyebarluasan informasi melalui kegiatan
sosialisasi kebijakan kependudukan secara terus menerus. Data
secara rinci dapat dibaca pada daftar di bawah ini.
Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Berumur 5 th Keatas
menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan
GOL UMUR
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
Tdk/belum
Tamat
SD
SD SLTP SLTA DIPLOMA
I/II
DIPLOMA
III
S1 S2 S3
5-6 10.850 0 0 0 0 0 0 0 0
7-12 62.165 1.186 85 0 0 0 0 0 0
13-15 24.314 5.670 709 29 0 0 0 0 0
16-18 7.534 12.855 8.896 1.065 6 1 0 0 0
19-24 3.558 10.932 31.526 22.763 172 215 187 3 0
25-64 47.401 164.307 99.523 88.453 4.014 4.584 12.295 750 115
65+ 58.908 29.130 3.594 2.690 659 300 278 24 88
Jumlah 214.730 224.080 144.333 115.000 4.851 5.100 12.760 777 205
% 29,74 31,04 19,99 15,93 0,67 0,70 1,76 0,10 0,02
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2008–2013
61
3. Menurut Golongan Umur dan Mata Pencaharian/ Lapangan
Usaha Berumur 15 Tahun Keatas
Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berusia 15
tahun ke atas dan bekerja di berbagai lapangan usaha sebanyak
539.077 orang. Dapat kami sampaikan 5 (lima) besar kelompok
usia penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai
berikut :
1. sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan
perikanan sebanyak 314.154 orang (40,73%);
2. lainnya 68.963 orang (8,94)%;
3. pelajar sebanyak 52.926 orang (6,86%);
4. lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa
perusahaan sebanyak 47.807 orang (6,20%);
5. dan sebanyak 31.738 orang belum/ tidak bekerja.
sedangkan sisanya ada pada berbagai sektor pekerjaan/
lapangan pekerjaan. Data tersebut secara rinci dapat disajikan
di bawah ini.
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Berumur 15 th Keatas
yang Bekerja menurut Golongan Umur dan Lapangan Usaha
UMUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15-19 3.499 - 1 - 1 19 - 1.793 23 976 9.010 36.633 11 - -
20-24 12.710 - 7 - 4 106 4 9.076 95 5.564 8.410 13.345 271 70 -
25-29 15.916 - 18 - 9 269 16 11.486 141 8.621 2.696 2.348 1.231 495 9
30-34 21.195 - 27 - 25 496 29 10.006 241 10.256 1.702 349 1.671 578 15
35-39 24.527 - 26 - 31 592 25 6.322 230 9.066 1.096 70 1.609 417 10
40-44 32.269 - 16 - 27 627 38 4.352 250 8.504 869 38 2.178 412 8
45-49 33.502 - 15 - 17 513 26 2.442 188 6.252 583 27 2.475 372 5
50-54 35.265 - 7 - 32 481 28 1.225 149 4.621 516 13 2.527 301 3
55-59 32.885 - 15 - 19 409 17 627 125 3.863 429 11 1.420 160 2
60-64 28.639 - 11 - 12 250 13 295 58 4.057 532 7 551 136 2
65+ 73.747 - 25 - 23 546 12 183 38 7.183 5.895 85 111 13 4
Jumlah 314.154 0 168 0 200
4.308 208 47.807
1.538
68.963
31.738
52.926
14.055
2.954 58
% 40,73 0 0,02 0 0,03 0,56 0,03 6,20 0,20 8,94 4,11 6,86 1,82 0,38 0,01
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013
62
Keterangan :
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan
Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri;
4. Listrik, Gas dan Air;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi;
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi;
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan
Jasa Perusahaan;
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan;
10. Lainnya;
11. Tidak bekerja;
12. Pelajar;
13. Pemerintahan;
14. Pendidikan;
15. Kesehatan.
Menurut Luas Wilayah Administrasi, Jumlah, dan
Kepadatan Penduduk Tahun 2013, Kabupaten Gunungkidul
dengan luas wilayah sebesar 1.485.35 km2 pada samapai
dengan 31 Oktober 2013 dihuni oleh penduduk sebanyak
771.387 jiwa yang menyebar di 18 Kecamatan. Rata-rata
kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013
ini sebanyak 519 jiwa per km2 dengan daerah terpadat di
Kecamatan Wonosari dengan kepadatan 1.168 jiwa per km2,
sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya
paling sedikit adalah Kecamatan Girisubo yakni sebanyak 286
jiwa per km2.
Adapun perincian data luas wilayah administrasi, jumlah,
dan kepadatan penduduk tahun 2013 adalah sebagai berikut.
63
Tabel 3.4
Luas Wilayah Administrasi, Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2013
NO KECAMATAN LUAS
JUMLAH
PENDUDU
K
JUMLAH
KK
KEPADATAN
PENDUDUK
1 WONOSARI 75,51 88.225 25.505 1.168
2 NGLIPAR 73,87 34.833 10.290 472
3 PLAYEN 105,26 61.089 18.297 580
4 PATUK 72,04 35.089 10.308 487
5 PALIYAN 58,07 33.746 10.382 581
6 PANGGANG 99,8 30.023 79.35 301
7 TEPUS 104,91 38.666 10.638 369
8 SEMANU 108,39 54.554 16.294 503
9 KARANGMOJO 80,12 55.551 16.911 693
10 PONJONG 104,49 58.140 16.816 556
11 RONGKOP 83,46 31.265 9.718 375
12 SEMIN 78,92 58.016 17.883 735
13 NGAWEN 46,59 35.440 11.401 761
14 GEDANGSARI 68,14 40.231 13.009 590
15 SAPTOSARI 87,82 38.976 11.153 444
16 GIRISUBO 94,57 27.009 7.182 286
17 TANJUNGSARI 71,63 29.575 8.606 413
18 PURWOSARI 71,76 20.959 6.052 292
JUMLAH 1485,35 771.387 228.135
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2013
Berdasarkan registrasi penduduk Kabupaten
Gunungkidul pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
tahun 2013 tercatat sebanyak 771.387 jiwa yang terdiri dari
384.885 jiwa penduduk laki-laki dan 386.502 jiwa penduduk
perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di
Kecamatan Wonosari, yaitu sebanyak 88.225 jiwa, sedangkan
jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan
Girisubo yakni sebanyak 27.009 jiwa.
Jumlah kepala keluarga sampai dengan saat ini 228.380
kepala keluarga terdiri kepala keluarga laki–laki 200.245 dan
kepala keluarga perempuan 28.135, ini berarti rata-rata jumlah
per keluarga di Kabupaten Gunungkidul adalah 3,38, ini
64
berarti setiap keluarga di Kabupaten Gunungkidul dihuni oleh
hampir 3 jiwa lebih. Kecamatan Panggang merupakan
Kecamatan dengan rata-rata penduduk per keluarga terbesar,
yaitu 3,78 sedangkan Kecamatan Gedangsari merupakan
kecamatan dengan rata-rata jumlah penduduk per keluarga
yang terendah, yakni sebesar 3,09.
Berdasarkan status kewarganegaraannya, menunjukkan
bahwa penduduk warga negara asing (WNA) tidak ada yang
terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Gunungkidul sampai
dengan 2013 ini.
B. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2010-2015
Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang terkait dengan visi dan misi RPJM Daerah
sebagaimana tersurat dalam Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 190 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
Tugas :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil ;
2. perumusan kebijakan tehnis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil ;
65
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil ;
4. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil
;
5. pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis ,
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil ;
7. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi
kependudukan ;
8. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan
sipil ;
9. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan
persebaran penduduk ;
10. pengelolaan data informasi kependudukan dan pencatatan
sipil ;
11. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem
informasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
12. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk ,
dan analisis dampak kependudukan ;
13. penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil ;
14. penyelenggaraan pendataan dan analisis data
kependudukan dan pencatatan sipil ;
15. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,
dan petunjuk operasional bidang kependududkan dan
pencatatan sipil ;
16. pengelolaan UPT ; dan
17. pengelolaan kesekretariatan dinas.
Faktor-faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain :
66
1. masih ditemuinya data ganda penduduk;
2. penduduk wajib KTP belum semua memiliki KTP;
3. unit pelayanan berada di lantai 2 sehingga kurang
memberikan akses kepada para lanjut usia dan kaum difabel;
4. penempatan SDM operator SIAK belum merata dikarenakan
banyak yang pensiun dan dimutasi oleh BKD.
Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya
pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi RPJMD antara lain :
1. jumlah personil yang telah mencukupi;
2. dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan SIAK;
3. dukungan dana APBD;
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan
lainnya; dan
5. kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja.
Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
pada periode RPJMD Tahun 2010-2015 tersebut maka, dapat
kami sampaikan Kondisi Umum (permasalahan) yang ada pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan
isu–isu yang sangat strategis pada saat ini meliputi :
1. penerangan gedung kantor, ruang kerja menggunakan
sambungan listrik yang tidak teratur;
2. kendaraan operasional dilapangan digunakan kendaraan roda
empat dengan kondisi yang sudah tidak memadahi, baik
secara kualitas dilapangan maupun volume bagi petugas
pelayanan;
3. gedung kantor terutama ruang kerja dan ruang arsip relatif
sempit sehingga dijumpai arsip berserakan, sedang arsip
kependudukan dan catatan sipil adalah arsip aktip yang
berlaku sepanjang masa;
4. pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan sebatas
fasilitas dan dana yang ada;
67
5. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam
peraturan perundang-undangan terkait tentang
kependudukan dan pencatatan sipil masih sering
dilaksanakan di Jakarta dengan dana yang tidak sedikit;
6. database penduduk berupa Buku Induk Penduduk hasil
registrasi penduduk di desa belum tersedia data penduduk
yang mudah diakses karena belum on line;
7. pelaporan data dan informasi penduduk yang akurat dan
tepat waktu secara berjenjang perlu ditingkatkan;
8. masih terdapat kepemilikan dokumen penduduk ganda;
9. kesadaran terhadap kepemilikan dokumen penduduk perlu
ditingkatkan;
10. tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih
perlu ditingkatkan;
11. penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 terutama bagi kelahiran baru;
12. jaringan internet yang tidak stabil, hal ini disebabkan karena
jaringan masih menginduk pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi bila dimungkinkan ke depan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jaringan sendiri
sehingga jaringan internet lebih stabil.
C. Telaahan Renstra K/L
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010–
2015 adalah dokumen perencanaan jangka menengah
Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015.
Dasar Hukum dibuatnya Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2010–2015 tanggal 30 Januari 2010.
Pengertian
68
1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat
Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2008–
2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen
nasional untuk periode 3 (tiga) tahun;
2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam
register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta
kelahiran.
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri :
1. Tujuan :
a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan perkawinan;
b. meningkatkan akuntabilitas , transparansi, dan
responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
c. memfokuskan program pencatatan kelahiran
Kabupaten/Kota pada Renstra 2011;
d. menyerasikan hubungan Pemerintah Kabupaten/Kota ,
Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan
kelahiran;
e. menyerasikan bantuan/program lembaga/Badan
Internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan
program nasional, propinsi, Kabupaten/ Kota.
2. Sasaran :
a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran;
b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara
signifikan di Kabupaten/Kota;
c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis;
d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.
Program Prioritas dan target kinerja pelaksanaan Renstra K/L:
1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan;
2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang menjamin Semua
Anak Indonesia Tercatat 2011;
69
3. Penataan Kelembagaan Daerah yang menangani pencatatan
kelahiran;
4. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
5. Peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran;
6. Pembangunan database kelahiran;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting
Akta Kelahiran;
8. Pencatatan kelahiran secara massal tiap Kabupaten/ Kota;
9. Dispensasi biaya perkawinan untuk penduduk yang
beragama Islam;
10. Dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan
(penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam) di
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Target kinerja Tahun 2011 Seluruh Anak Indonesia Tercatat
Kelahirannya, lokasi Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD :
1. Tujuan :
a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan perkawinan;
b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
c. memfokuskan program pencatatan kelahiran Kabupaten
Gunungkidul pada Renstra;
d. menyerasikan hubungan Pemerintah Kabupaten/ Kota,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah
Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
e. menyerasikan bantuan/ program lembaga/ Badan
Internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan
program nasional, Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kabupaten/ Kota.
2. Sasaran :
70
a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran;
b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara
signifikan di Kabupaten Gunungkidul;
c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis;
d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau
dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
juga belum dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Hal
ini mengingat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah telah disusun, namun karena
pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bukan bersifat fisik dan kewilayahan, sedangkan
kajian mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan.
Meskipun demikian tidak mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD.
E. Penentuan Isu–Isu Strategis menggunakan analisis SWOT
Pemantapan sistem kelembagaan sebagai salah satu misi
yang diemban memerlukan dukungan kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia yang memadai. Kualitas di sini terkait
dengan sikap, perilaku, dan moral. Sikap dan perilaku pada
kelembagaan yang baru yaitu sikap dan perilaku dari birokrasi
yang dapat melayani masyarakat, sebagai konsumen pelayanan.
Didukung oleh peralatan yang memenuhi standar sehingga dapat
memberikan hasil layanan yang baik. Struktur lembaga yang ada
mempunyai aturan main, prosedur dan standar kerja yang jelas
serta lebih banyak memberikan kewenangan pada pegawai yang
berada di bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat.
71
Agar layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan
pada konsumen informasi yang lengkap, jelas, dan mudah
diperoleh sangat diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki
seseorang meliputi baik dalam penguasaan teknologi dalam hal ini
ketrampilan komputer, maupun berkomunikasi dengan pelanggan.
Sistem nilai atau norma yang ada yaitu bekerja secara efektif dan
efisien mempunyai disiplin, transparansi, mengutamakan
kepuasan pelanggan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dimaksudkan agar
organisasi dapat berkembang dengan baik, responsif terhadap
tuntutan masyarakatnya, lebih tertib dalam administrasi serta
mempunyai inisiatif yang tinggi dalam upaya memajukan
organisasi. Upaya ini dilakukan melalui program-program atau
kegiatan yang dilaksanakan.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dilakukan untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. Upaya ini
dilakukan dengan adanya prosedur pelayanan yang jelas,
meningkatkan kualitas petugas pemberi pelayanan, peningkatan
sarana/kelengkapan pelayanan serta pemberian prioritas pada
kecepatan dan ketepatan pelayanan dengan tidak mengabaikan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
1. Kondisi Internal
Formalisasi struktur saat ini telah dilakukan dengan
sosialisasi kepada semua karyawan dan para pengguna jasa
pelayanan. Struktur yang ada telah dilengkapi dengan tugas pokok
dan fungsinya, semua jabatan yang ada telah diisi semuanya.
Kekurangan yang cukup mencolok adalah belum adanya jabatan
fungsional dan juga belum berubahnya kebiasaan dari semua
aparat untuk menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan
pelayanan.
Seiring semakin banyaknya tuntutan masyarakat, maka
pelayanan masyarakat menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan
72
perhatian. Kepuasan pelanggan harus dijadikan tujuan pelayanan
yang tertanam dalam diri aparat pemerintah. Untuk itu diperlukan
sistem dan prosedur yang jelas, aparat yang mempunyai
kemampuan yang baik dalam komunikasi dengan pelanggan, juga
sarana dan teknologi yang ada.
1.1 Kekuatan
Kekuatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil pada saat ini adalah :
1. jumlah personil yang ada;
2. dukungan dari Stakeholders dalam pelaksanaan SIAK;
3. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan
lainnya;
4. dukungan dana APBD; dan
5. kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja.
1.2 Kelemahan
1. masih ditemuinya data ganda penduduk;
2. belum semua wajib KTP memiliki KTP;
3. penataan personil operator SIAK belum merata karena
banyak yang pensiun dan dimutasi oleh BKD;
4. Unit pelayanan berada pada lantai 2 sehingga akses untuk
lanjut usia dan kaum difabel terhambat
2. Kondisi Eksternal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD
seperti halnya organisasi pemerintah yang lain merupakan
organisasi terbuka yang tidak dapat terlepas dari
lingkungannya. Faktor-faktor eksternal baik peluang maupun
ancaman yang dapat membantu dan menghambat organisasi
mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
1. Tuntutan Misi
a. Faktor politik
73
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai
organisasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh
keputusan-keputusan politis dari pemerintah di atasnya.
Adanya kecenderungan di mana pelayanan publik
diharapkan semakin cepat dan ditangani oleh institusi
yang paling dekat pada masyarakat merupakan kondisi
yang tidak dapat dielakkan lagi. Dinamika, kesadaran
hukum dan partisipasi masyarakat yang semakin
meningkat akan meningkatkan pula tuntutan masyarakat
yang cepat untuk memperoleh pelayanan. Kondisi seperti di
atas harus diantisipasi oleh pemerintah.
b. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang dapat menjadi peluang maupun
ancaman diantaranya : anggaran (budget) dari pemerintah
kabupaten, dana masyarakat, dan struktur perekonomian
daerah. Anggaran dari kabupaten kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan
plafond sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini kadang
mengesampingkan tugas pokok dari Dinas itu sendiri.
Kondisi yang demikian semestinya mendapatkan perhatian
untuk diadakan perubahan ke arah yang lebih baik.
c. Faktor Sosial
Kecenderungan-kecenderungan sosial serta sikap-
sikap masyarakat akan mempengaruhi organisasi dalam
mencapai tujuannya. Kondisi masyarakat di Kabupaten
Gunungkidul yang tengah mengalami perubahan menuju
ke masyarakat yang mengembangkan perdagangan akan
menyebabkan pula perubahan tuntutan dalam pelayanan.
Pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban
sebagai pengguna layanan harus direspon oleh jajaran
aparat pemerintah.
d. Faktor Teknologi
74
Inovasi teknologi yang semakin pesat seperti
teknologi komputer dengan jaringan komunikasi, internet
akan memudahkan hubungan antar instansi. Perangkat
komputer bisa digunakan sebagai bank data yang
merupakan informasi yang sangat diperlukan untuk
pelayanan. Semakin mudahnya masyarakat dalam
memperoleh akses informasi dari teknologi
informatika yang berkembang saat ini akan menambah
pengetahuan mereka.
Kondisi saat ini :
a. Faktor Politik
Kewenangan yang diberikan kabupaten kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008
tentang Uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, hal ini juga dipengaruhi oleh keputusan politis.
b. Faktor Ekonomi
Anggaran dari pemerintah kabupaten yang selama
ini sangat terbatas merupakan kendala bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kurang bisa
mengembangkan kegiatannya. Untuk mencapai misi,
anggaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan
beban kerja yang diemban oleh Dinas. Sementara kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas saat ini
cenderung diarahkan untuk dilaksanakan tanpa
memungut biaya dari masyarakat. Namun demikian,
adanya lembaga keuangan di tingkat Kabupaten
memberikan dukungan yang cukup kuat bagi
pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten
Gunungkidul.
c. Faktor Sosial
75
Budaya masyarakat pada umumnya masih mengacu
pada pimpinan/ primordial. Belum semua masyarakat
mengetahui tentang hak-hak mereka sepenuhnya terutama
dalam memperoleh pelayanan dari intansi pemerintah
termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d. Faktor Teknologi
Saat ini belum semua orang mengenal terhadap
kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi yang dapat membantu perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan masih kurang.
Dari tuntutan misi dan kondisi yang ada saat ini dapat
diperoleh analisis sebagai berikut :
Peluang :
Peluang (Opportunity) yang ada pada SKPD antara lain :
1. Pembangunan/ perluasan gedung kantor, khususnya
gedung penyimpanan arsip pencatatan sipil;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan serta
penambahan kendaraan bermotor baik roda 2 (dua)
maupun roda 4 (empat );
3. Penambahan jumlah aparatur;
4. Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
dalam pendaftaran, penerbitan dokumen penduduk,
pengolahan dan penyajian data dan informasi
penduduk;
5. Bertambahnya dana APBD untuk lebih memperlancar
penyelenggaraan program yang ada;
Ancaman :
76
Sedangkan faktor – faktor sebagai ancaman
(Threat ) dalam pengembangan pelayanan SKPD antara
lain :
1. Penyimpanan arsip/ dokumen pencatatan sipil pada
gedung lantai II semakin berat bebannya sehingga
dimungkinkan lantai gedung sawaktu-waktu bisa
runtuh;
2. Sering tidak lancarnya jaringan internet sehingga perlu
ditingkatkan jaringan internet yang berkapasitas lebih
tinggi;
3. Gedung bertingkat yang belum dirancang tahan gempa
sehingga dikhawatirkan rusaknya dokumen pencatatan
sipil bila terjadi gempa.
4. Keamanan server data kependudukan, bila hilang akibat
pencurian akan menyebabkan terhentinya pelayanan.
Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman maka analisis SWOT adalah sebagai berikut
Internal
Eksternal
Kekuatan.
1. Jumlah personil telah mencukupi
2. 2. Dukungan dari Stakeholders dalam pelaksanaan SIAK
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan
lainnya 4. Dukungan dana APBD
5. Kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja.
Kelemahan
1. Masih terdapatnya data ganda penduduk
2. Penduduk wajib KTP belum semua memiliki KTP
3. Penataan personil yang belum merata karena
pensiun dan mutasi oleh BKD i
4. Kualitas SDM operator terhadap IT masih rendah
5.Unit pelayanan berada pada lantai 2 sehingga
akses untuk lanjut usia dan kaum difabel
terhambat
Peluang :
1.Pembangunan gedung kantor dinas beserta penyimpanan arsip pencatatan sipil
2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Penambahan Jumlah aparatur
4. Penerapan Sistem SIAK 5. Penambahan APBD
S – O
W – O
Ancaman : 1. Arsip pencatatan sipil semakin berat,
sehingga dapat meruntuhkan gedung khususnya ruang arsip dan menimpa
SKPD lain; 2. Jaringan internet tidak lancar dan
terhentinya pelayanan 3. Gedung tidak tahan gempa
4. Server rawan hilang
S – T
W – T
77
Dari uraian diatas dapat dikemukakan isu-isu strategis
sebagai berikut:
S-O
1. Perlunya pembangunan gedung yang representative untuk
kelancaran dan kenyamanan.
2. Penambahan personil untuk mendukung tugas yang semakin
banyak.
3. Perlu penambahan sarana dan prasarana guna lebih
memperlancar tugas.
4. Penerapan sistem SIAK untuk kelancaran pelaporan
kependudukan.
S-T
1. Memberdayakan personil yang ada untuk penyelesaian tugas
tugas yang ada.
2. Dukungan para stake holders akan memberikan motivasi kerja
kepada personil.
3. Dengan dukungan APBD perlu pengadaan jaringan sendiri
sehingga kelancaran jaringan lebih terjamin.
4. Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 diharapkan
masyarakat akan semakin sadar pentingnya dokumen
kependudukan.
W-O
1. Dengan penerapan SIAK akan lebih meningkatkan dan
memperlancar laporan sehingga data kependudukan akan lebih
tertib.
2. Dengan penerapan SIAK akan lebih mudah untuk mengetahui
penduduk yang wajib KTP.
3. Melakukan penataan personil guna mengatasi kekosongan untuk
melayani tuntutan masyarakat yang meningkat.
78
4. Mengirim personil guna meningkatkan kemampuan di bidang IT
guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan.
5. Minta penambahan personel setiap ada perekrutan CPNS baru
maupun setiap dirasa ada kekurangan.
W-T
1. Kurang nyamannya ruang salah satunya disebabkan ruang arsip
bidang data dan informasi ruang arsip menyatu dengan ruang
kerja.
2. Lambatnya pelayanan KTP sering disebabkan tidak lancarnya
jaringan internet dan server dengan kemampuan terbatas
sehingga perlu penambahan.
3. Kurang nyamannya gedung kantor disebabkan pula gedung tidak
dirancang tahan gempa sehingga bila terjadi gempa, meskipun
skala kecil orang berhamburan keluar.
4. Kurangnya keamanan server ditempuh membuat sekat/ ruang
khusus server yang dimaksudkan menghambat proses
pencurian.
79
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. VISI DAN MISI
VISI
Visi adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pendukung pelaksanaan
tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan
dan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerjanya harus
mempertimbangkan potensi dan lingkungan internal maupun
eksternal serta Visi Kabupaten Gunungkidul sebagaimana sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015,
yaitu :
“ MEWUJUDKAN GUNUNGKIDUL YANG LEBIH MAJU,
MAKMUR DAN SEJAHTERA ” dan Misi Kabupaten
Gunungkidul yang meliputi :
1. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran;
2. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan
iklim usaha ang kondusif, serta peningkatan peluang
investasi dan penggalanagan sumber-sumber pendanaan
sebagai penggerak prekonomian daerah;
3. Peningkatan pengelolaan pariwisata;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil,
profesional dan peduli; dan
80
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan bebas dari KKN.
Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul menetapkan Visi berikut :
VISI
“ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “
Yang dimaksud tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil di atas adalah diharapkan penduduk Kabupaten Gunungkidul
terdaftar dalam database kependudukan, yang mana di dalamnya
terdapat jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menurut
kelompok umur, jumlah kepala keluarga per kecamatan, penduduk
menurut tingkat pendidikan, penduduk menurut mata pencaharian,
penduduk yang telah menikah, penduduk menurut agama yang
dianut, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, dan akte
kelahiran dan lain-lain, serta dalam melaksanakan pelayanan : tertib
proses , tertib prosedur yang harus dilalui (disesuaikan dengan SOP),
tertib formulir/ persyaratan yang harus dipenuhi, tertib data (bila
tidak cocok/ tidak sesuai harus dibetulkan dulu disertai data
pendukung dan tertib arsip melalui kegiatan digitalisasi arsip-arsip
pencatatan sipil (arsip-arsip hasil pelayanan pencatatan sipil
disimpan dalam arsip digital), namun arsip manual tetap disimpan
sebagaimana mestinya.
Sesuai perkembangan dinamika yang ada visi dan misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan dengan
kondisi yang ada visi yang semula “ Terwujudnya tertib
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil “ menjadi “
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “ tertib di
sini dimaksudkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaan Renstra
81
khususnya dalam mendukung pelaksanaan e-KTP, database
kependudukan sudah semakin valid dan mantap. Sedangkan yang
dimaksud cepat, Kevalidan dan kemantapan data menjadikan
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil dapat diselenggarakan/ dilayani dengan cepat.
MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan
visi sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menerapkan prinsip–prinsip pemerintahan yang
baik , yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bebas dari KKN dimana SKPD memiliki aparatur yang kompeten
sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja
dan bebas dari KKN, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan
data yang akurat, pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan prima, serta menciptakan usaha yang kondusif.
Untuk mencapai misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil akan dicapai dengan langkah-langkah yang sistematis yang
dirumuskan dalam bentuk misi organisasi, dengan misi yang
ditetapkan ini, maka upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas
berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:
MISI
1. Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
3. Tertib penyimpanan data kependudukan dan pencatatan sipil;
82
4. Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Pelayanan cepat dan pasti.
B. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, dan IKU SKPD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 – 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Renstra tahun 2010-
2015 ini antara lain :
1. tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk melalui
pengembangan database;
2. tertingkatnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
3. tertib penyimpanan data kependudukan melalui database dan
pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi arsip;
4. meningkatkan pemahaman administrasi kependudukan kepada
masyarakat melalui penyebarluasan informasi Administrasi
Kependudukan; dan
5. meningkatkan pelayanan secara cepat dan pasti.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran dirancang
pula indikator sasaran. Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas,
maka sasaran pembangunan tahun 2010-2015 adalah :
1. terlayaninya pendaftaran penduduk melalui pengembangan
database;
2. terlayaninya dokumen pencatatan sipil kepada masyarakat ;
3. penyelenggaraan data kependudukan dan pencatatan sipil
melalui pengembangan database dan digitalisasi arsip;
4. meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan; dan
83
5. meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.
Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang
akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
84
Tabel 4.1
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Tertib penyelenggaraan
pelayanan pendaftaran
penduduk melalui
pengembangan database
Terlayaninya pendaftaran penduduk melalui pengembangan database
1
Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan up-to-date dan akurat
KK 50% 60% 80% 100% 100%
e-KTP 50% 80% 100% 100% 100%
Akta Kelahiran 45% 50% 60% 65% 70%
2 Prosentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat
100% 100% 100% 100% 100%
3 Prosentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat
100% 100% 100% 100% 100%
4 Prosentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line
100% 100% 100% 100% 100%
5 Prosentase kelengkapan data secara up-to-date dan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
6 Prosentase pelaporan secara benar dan tepat waktu 90% 100% 100% 100% 100%
2 Tertingkatnya penyelenggaraan
pelayanan pencatatan sipil
Terlayaninya dokumen
pencatatan sipil kepada masyarakat
indeks kepuasan pelanggan 100% 100% 100% 100% 100%
3
Tertib penyimpanan data
kependudukan melalui database
dan pencatatan sipil melalui
pengembangan digitalisasi arsip
Penyelenggaraan
data kependudukan dan
pencatatan sipil melalui
pengembangan database dan
digitalisasi arsip
Prosentase data yang telah digitalisasi 100% 100% 100% 100% 100%
85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
Meningkatkan pemahaman
administrasi kependudukan
kepada masyarakat melalui
penyebarluasan informasi
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya
dokumen kependudukan
Prosentase masyarakat yang sadar arti pentingnya
dokumen kependudukan 100% 100% 100% 100% 100%
5
Meningkatkan pelayanan secara
cepat dan pasti
Meningkatnya kepemilikan
dokumen kependudukan Indek kepuasan pelanggan 100% 100% 100% 100% 100%
Keterangan :
Pengisian Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 berpedoman pada RPJM 2010-2015
86
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja sebagai alat ukur/ instrumen yang dijadikan
pengukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi, dan dengan adanya
tuntutan dinamisasi organisasi yang berkembang, serta atas
Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015
terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih
terukur dan bersifat outcome dan atas rekomendasi tersebut sasaran
strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target yang telah ditetapkan
dapat kami sampaikan seperti pada tabel 4.2. sebagaimana berikut :
Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Persen 50% 60% 80% 90% 100%
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Persen 50% 80% 100% 100% 100%
3. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
Persen 30% 32,5%
35% 37,5% 40%
4. Cakupan
penerbitan Akta Kematian
Persen 5% 10% 20% 30% 40%
2.
Menigkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Kependudukan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka 0 78 78,50 79 80
2. Persentase pelayanan yang sesuai dengan SOP
Persen 60% 75% 80% 85% 90%
Keterangan : IKM baru dilaksanakan pada Tahun 2012 sebagai tindak
lanjut SE Sekretaris Daerah
87
C. Strategi dan Kebijakan
Strategi
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi
tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan
kebijakan dan program. Strategi diterapkan dalam rangka
pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah :
a. meningkatkan kemampuan dan kecakapan SDM yang disertai
dengan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan
pemanfaatan teknologi informasi dan pengadaan sarana dan
prasarana untuk mendukung kinerja;
b. meningkatkan hubungan kerja/ koordinasi dengan dengan
instansi terkait, dan meningkatkan sarana dan prasarana;
c. mengadakan sarana dan prasarana digital dan meningkatkan
kapasitas petugas pelayanan data digital;
d. menyampaikan kebijakan–kebijakan yang tepat (materi, sasaran
dan sarana);
e. meningkatkan kapasitas petugas pelayanan.
Tabel 4.3.
Matrik Misi, Tujuan, Dan Strategi
No. Misi Tujuan Strategi
1.
Tertib
penyelengga
raan
pelayanan
pendaftaran
penduduk
Tertib
penyelenggaraan
pelayanan
pendaftaran
penduduk melalui
pengembangan
database
1. Meningkatkan kemampuan
dan kecakapan SDM yang
disertai dengan peningkatan
kemampuan dalam
penguasaan dan pemanfaatan
teknologi informasi;
88
No. Misi Tujuan Strategi
2. Pengadaan sarana dan
prasarana untuk mendukung
kinerja
2. Tertib
penyelengga
raan
pelayanan
pencatatan
sipil
Tertingkatnya
penyelenggaraan
pelayanan
pencatatan sipil
1. Meningkatkan hubungan
kerja/ koordinasi dengan
instansi terkait;
2. Meningkatkan sarana dan
prasarana
3. Tertib
penyimpana
n data
kependuduk
an dan
pencatatan
sipil;
Tertib
penyimpanan data
kependudukan
melalui database
dan pencatatan
sipil melalui
pengembangan
digitalisasi arsip
1. Mengadakan sarana dan
prasarana digital;
2. Meningkatkan kapasitas
petugas pelayanan data
digital.
4.
Penyebarlua
san
Informasi
Administras
i
Kependudu
kan
Meningkatkan
pemahaman
administrasi
kependudukan
kepada
masyarakat
melalui
penyebarluasan
informasi
Administrasi
Kependudukan
1. Meningkatkan hubungan
kerja/ koordinasi dengan
instansi terkait;
2. Melaksanakan sosialisasi
dengan menyampaikan
informasi yang tepat.
5. Pelayanan
cepat dan
pasti.
Meningkatkan
pelayanan secara
cepat dan pasti.
1. Meningkatkan perlengkapan
sarana kerja;
2. Meningkatkan kapasitas
petugas pelayanan
89
Kebijakan
Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk
untuk melaksanakan program/kegiatan sehingga pencapaian
sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah
ini dapat berjalan lancar dan terpadu.
Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan
dioperasikan melalui serangkaian program, yaitu kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran
tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah ini
secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain.
Dari strategi-strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan
berbagai kebijakan sebagai berikut :
Tabel 4.4.
Matrik Strategi - Kebijakan
Strategi Kebijakan
Misi Kesatu : Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran
penduduk
1. Meningkatkan kemampuan
dan kecakapan SDM yang
disertai dengan peningkatan
kemampuan dalam
penguasaan dan pemanfaatan
teknologi informasi;
1.1. Peningkatan ketrampilan
dan penguasaan teknologi
kerja;
1.2. Pengiriman SDM untuk
mengikuti diklat –diklat.
2. Pengadaan sarana dan
prasarana untuk mendukung
kinerja
2. Mengadakan sarana dan
prasarana untuk mendukung
kinerja.
Misi Kedua : Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
90
Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan pengetahuan
dan kecakapan petugas
pelayanan
1. Peningkatan kemampuan
petugas pelayanan
2. Menambah ketersediaan
sarana kerja pelayanan
2. Mengadakan sarana kerja
untuk pelayanan
3. Memperbaiki mekanisme
pelayanan
3. Peningkatan pelaksanaan
prosedur pelayanan dengan
penerapan SOP
4. Penyediaan blangko –
blangko yang dipersyaratkan
4. Pengadaan blangko – blangko
yang dipersyaratkan dalam
pelayanan
5. Pemberlakuan persyaratan 5. Persyaratan jelas
6. Pengenaan tarif akta – akta
catatan sipil
6. 1. Pemberian pelayanan
murah
2. Pemberian pelayanan gratis
bagi yang tidak terlambat
Misi Ketiga : Tertib penyimpanan data kependudukan dan
pencatatan sipil
1. Peningkatan kapasitas
petugas pelayanan data
digital
1. Meningkatkan kapasitas
petugas pelayanan data digital
2. Peningkatan sarana dan
prasarana
2. Pengadaan peralatan digital
Misi keempat : Penyebarluasan Informasi Administrasi
Kependudukan
91
Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan hubungan
kerja/ koordinasi dengan
instansi terkait;
1. Mengadakan hubungan
kerja/ koordinasi dengan
instansi terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi
dengan menyampaikan
informasi yang tepat.
2.1. Tepat materi ( kebijakan,
SOP, persyaratan );
2.2. Tepat Sasaran (Perangkat
Desa, Ketua RW, Ketua RT
dan Tokoh Masyarakat
2.3. Tepat sarana (spanduk,
radio,selebaran dan
langsung/ tatap muka).
Misi kelima : Pelayanan cepat dan pasti
1. Peningkatan koordinasi
dengan dinas / instansi
terkait
1. Meningkatkan koordinasi
dengan dinas/ instansi
terkait
2. Peningkatan kapasitas
aparat yang menangani
2.1. Meningkatkan kapasitas
personil yang menangani
dengan cara mengirim untuk
mengikuti diklat – diklat
teknis;
2.2. Menyelenggarakan diklat
teknis (SOP bagi petugas
register, operator SIAK dan
petugas pelayanan
pencatatan sipil);
92
Strategi Kebijakan
3. Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan
3.1. Meningkatkan sarana dan
prasarana untuk mendukung
kinerja (terutama pengadaan
kursi tunggu bagi pemohon);
3.2. Pengadaan mesin antrian
pemohon;
4. Pemberlakuan persyaratan 4. Memberlakukan persyaratan
sesuai dengan ketentuan
yang ada
5. Pengenaan biaya 5.1. Memberikan pelayanan
gratis permohonan KK, KTP
dan akta- akta pencatatan
sipil bagi yang tidak
terlambat dalam
pengurusannya;
5.2. Memberlakukan denda bagi
pemohon yang terlambat.
Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas, yang dihasilkan
dari visi, misi, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian
akan dioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan pada bab
selanjutnya.
Sedangkan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan
kebijakan dapat dilihat pada tabel 4.5. di bawah ini :
93
Tabel 4.5. TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015
TUJUAN
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 4
Misi kesatu : Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk
Tertib penyelenggaraan pelayanan
pendaftaran penduduk melalui pengembangan database
Penyelenggaraan
pelayanan pendaftaran
penduduk
dilaksanakan dengan data base.
1. Peningkatkan kemampuan dan
kecakapan aparat yang disertai
dengan peningkatan kemampuan
dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Pengadaan sarana dan prasarana.
1. Meningkatan ketrampilan dan penguasaan
teknologi informasi;
2. Mengadakan sarana dan prasarana.
Misi 2. Meningkatkan tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.
Tertib penyelenggaraan pelayanan
pencatatan sipil.
Masyarakat terlayani
dokumen pencatatan sipil.
1. Peningkatan hubungan kerja /
koordinasi dengan instansi terkait;
2. Peningkatan kapasitas petugas
pelayanan pencatatan sipil.
1. Meningkatkan hubungan kerja/koordinasi
dengan dinas terkait; 2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
pencatatan sipil.
Misi 3: Meningkatkan tertib penyimpanan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi data.
Tertib penyimpanan data dan informasi
kependudukan dan pencatatan sipil melalui
pengembangan digitalisasi data.
- Penyelenggaraan data
kependudukan dan
pencatatan sipil melalui pengembangan
digitalisasi data.
1. Mengadakan sarana dan prasarana
digital;
2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan data digital.
1. Meningkatkan kapasitas.petugas pelayanan
data digital;
2. Mengadakan peralatan digital.
3. Misi 4. Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan
Meningkatkan pemahaman administrasi
kependudukan kepada masyarakat melalui
Meningkatnya
kesadaran Masyarakat
akan pentingnya
1. Meningkatkan hubungan kerja/
koordinasi dengan instansi terkait;
2. Melaksanakan sosialisasi dengan
1. Mengadakan hubungan kerja/ koordinasi
dengan instansi terkait;
2. Mengadakan sarana sosialisasi
94
TUJUAN
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
penyebarluasan informasi administrasi
kependudukan
dokumen
kependudukan
penyampaian informasi dengan tepat
(materi, sarana dan sasaran):
Materi ( SOP, Kebijakan dan persyaratan - persyaratan ).
Sarana (selebaran, spanduk , Radio, langsung/ tatap muka )
Sasaran (Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat).
(spanduk,booklet/selebaran, radio spot).
Misi 5 Pelayanan cepat dan pasti
Meningkatkan pelayanan secara cepat dan
pasti
Meningkatnya
kepemilikan dokumen
kependudukan
1. Peningkatan koordinasi dengan dinas/
instansi terkait;
2. Meningkatkan kapasitas petugas
pelayanan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
4. Pemberlakuan persyaratan;
5. Pengenaan biaya murah.
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait;
2. Menyelenggarakan diklat teknis (SOP bagi
petugas regester, operator SIAK dan petugas
pelayanan pencatatan sipil); 3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk
mendukung kinerja (terutama pengadaan kursi
tunggu untuk pemohon, mengadakan mesin
antrian pemohon);
4. Memberlakukan persyaratan sesuai ketentuan
yang ada, 5. Memberlakukan pelayanan gratis bagi pemohon
yang tidak terlambat dan denda bagi yang
terlambat.
95
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan misi, misi, strategi, sasaran, dan kebijakan yang
dijabarkan pada bab IV kemudian dirumuskan program dan kegiatan.
Kebijakan yang ditetapkan perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam
program-program untuk menentukan kegiatan dalam rangka
mewujudkan visi organisasi.
Rencana Program
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan merupakan rencana
yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang
mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke
dalam program prioritas dan program pendukung.
A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD
1. Program Prioritas
Tabel 5.1
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 15 Penataan administrasi
kependudukan
01.Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
02. Meningkatkan kualitas
administrasi kependudukan
03. Pengembangan database di
kecamatan
04. Pengembangan data base di Desa
96
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
05. Laporan KK dan KTP dengan SIAK
06. Pemutakhiran data
kependudukan
07. Peningkatan kualitas pelaporan
08. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Program Pendukung
Tabel 5.2
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 01 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat menyurat;
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik;
03.Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional;
04.Penyediaan jasa administrasi
keuangan;
05.Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja;
06.Penyediaan tulis kantor;
07.Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan;
97
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
08.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ penerangan bangunan
kantor
09.Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor;
10.Penyediaan peralatan rumah
tangga;
11.Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-perundangan;
12.Penyediaan makanan dan
minuman;
13. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah.
2 02 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
01. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor;
02.Pengadaan mebelair;
03. Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional;
04.Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor.
3 05 Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
01.Sosialisasi peraturan perundang-
undangan.
4 06 Peningkatan
Pengembangan sistem
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
98
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
kinerja SKPD;
02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran;
04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun;
05 Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan/ SPJ.
5 09 Peningkatan kualitas
pelayanan publik
01.Penyusunan rencana strategis
SKPD;
02.Penyusunan rencana kerja SKPD;
03. Monitoring, evaluasi, dan
pengendalian program kegiatan
SKPD;
04. Penyusunan standar operating
prosedur (SOP);
05. Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat (IKM) SKPD;
06. Evaluasi standar pelayanan
minimal (SPM) SKPD;
6 15 Penataan
Administrasi
Kependudukan
01. Pelatihan SOP bagi petugas
registrasi, ,tenaga pengelola SIAK
dan petugas pelayanan pencatatan
sipil;
02. Pembangunan dan pengoperasian
99
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
SIAK secara terpadu;
03.Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan );
04.Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan;
05. Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan;
06.Pengembangan database
kependudukan;
07. Penyusunan kebijakan
kependudukan;
08.Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil;
09.Sosialisasi kebijakan
kependudukan;
10. Peningkatan kapasitas
kelembagaan kependudukan.
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
Tabel 5.3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Penataan administrasi
kependudukan
01. Koordinasi pelaksanaan
kebijakan kependudukan
100
C. Rencana Kegiatan
Dari program-program yang dihasilkan dari penjabaran strategi
dan kebijakan dapat dikemukakan indikasi kegiatan seperti dapat
dilihat dalam tabel 5.4 di bawah ini :
101
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Sasaran Kode Program
dan
Kegiatan
Indikator
Data
Capaian pada
Tahun Awal
Perenca-naan (Rp
000)
Target Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Penanggung jawab
LOKASI
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan (output)
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target
(Rp 000)
target
(Rp 000)
target
(Rp 000)
target
(Rp 000)
target
Rp
target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya
legalitas administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Meningkatnya
cakupan pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
1 10 01 15 Program
penataan
administrasi
kependudukan
Prosentase
Penduduk yang
memiliki dokumen
kependudukan up-to-
date dan akurat
1.450.595
1
1.807.705
1
3.267.969
1
4.121.116
1
4.129.929
1
4.438.950
1
4.438.950
Dinas Dukcapil
Gunungkidul
Prosentase
kecamatan yang
memiliki data
kependudukan yang up-
to-date dan
akurat
Prosentase desa yang
memiliki data
kependudukan yang up-
to-date dan akurat
Prosentase
kecamatan yang melaksanaka
n SIAK
102
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
secara on-
line
Prosentase kelengkapan
data secara up-to date
dan tepat waktu
Prosentase pelaporan
secara benar dan tepat
waktu
01 Pembang
unan dan
pengoperasian
SIAK secara
terpadu
Terlayaninya
dokumen kependuduk
an bagi penduduk
rentan kependuduk
an dan tertingkatny
a kualitas pelayanan
per keluarga
-
-
-
526.100
1
363.115
1
395.850
1
395.850
Kegiatan baru
02
Pelatihan tenaga pengelol
a SIAK
Terselenggar
anga pelatihan Standar
Operating Prosedur (
SOP ) bagi tenaga SIAK
-
1
15.290
-
-
-
-
-
03 Impleme
ntasi Sistem
Administ
rasi
Kependudukan ( memban
gun, updating
, dan pemeliha
raan )
Tertib dan
lancarnya kegiatan
operator
SIAK di
Kecamatan
316.578
1
1.137.975
1
2.450.200
1
2.625.000
1
2.750.000
1
2.850.000
1
2.850.000
103
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
05 Koordina
si pelaksan
aan kebijakan
kependudukan
Kesamaan
persepsi dalam
pelayanan kependudukan
17.405
1
11.605
1
11.680
1
13.250
1
13.250
1
14.750
1
14.750
07 Peningka
tan pelayana
n publik dalam
bidang kependu
dukan
Tertingkatny
a pelayanan akta catatan
sipil dan Tertingkatny
a tertib administrasi
kependudukan
20.400
1
-
1
71.570
1
78.650
1
87.750
1
92.500
1
92.500
08 Pengembangan
database kependu
dukan
Tersedianya arsip digital
akta catatan sipil
955.517
1
442.850
1
93.199
1
95.550
1
98.750
1
105.000
1
105.000
09 Penyusu
nan kebijaka
n kependu
dukan
Tersusunnya
petunjuk teknis
penyelenggaraanadminist
rasi kependuduk
an
-
1
5.000
-
-
7.000
1
7.000
1
7.000
10 Peningka
tan kapasita
s aparat kependu
dukan dan
catatan sipil
Meningkatny
a kinerja petugas P4
dan meningkatka
n kemampuan
aparatur dalam
pelayanan administrasi
kependudukan
23.050
1
89.290
1
71.270
1
97.450
1
97.450
1
112.000
1
112.000
104
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
11 Sosialisa
si kebijaka
sn kependudukan
Meningkatny
a kesadaran masyarakat
akan arti pentingnya akta catatan
sipil dan administrasi
kependudukan
117.645
1
105.695
1
570.050
1
570.050
1
625.350
1
625.350
1
625.350
12 Peningka
tan kapasita
s kelemba
gaan kependu
dukan
Tertingkatny
a jumlah warga yang
memiliki akta
kelahiran dan
berkurangnya warga yang
tidak memiliki
kutipan akta pernikahan
-
-
-
-
115.066
1
124.650
1
132.500
1
132.500
Kegiatan baru
13 Monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan
Tersedianya laporan
penyelenggaraan kegiatan
dinas.
-
-
-
-
-
-
38.165
1
46.250
1
46.250
Kegiatan
baru
15 Penyedia
an informas
i yang dapat diakses
masyarakat
Tersedianya
jaringan SIAK yang
siap dioperasikan
-
-
-
-
-
-
48.975
1
57.750
1
57.750
Kegiatan baru
Terlaksanaya
pelayanan kependudukan
dan pencatatan
sipil menuju pelayanan
prima
Meningkatkan
kemampuan /kapasitas
pengelola pelayanan
kependudukan dan pencatatan
sipil
1 10 01 Program
peningkatan
kualitas pelayan
an publik
Prosentase
Aparatur yang
memiliki kompetensi
teknis sesuai bidangnya
6.780
1
9.000
1
5.500
1
21.000
1
97.252
1
46.692
1
46.692
Dinas Dukcapil
Wonosari
105
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
02 Kegiatan
: Penyusu
nan rencana strategis
SKPD
Terlaksanan
ya penyusunan
Renstra SKPD
1.280
1
4.000
-
2.810
-
1
5.000
1
5.000
03 Penyusu
nan
rencana kerja
SKPD
Terkoordinas
inya
perencanaan program dan
kegiatan SKPD
2.000
1
1.500
1
2.000
1
2.000
1
2.500
1
2.500
1
2.500
05 Monitoring,
evaluasi, dan
pengendalian
program kegiatan
SKPD
Jumlah kegiatan
yang mencapai
sasaran
3.500
1
3.500
1
3.500
1
4.000
1
4.000
1
4.500
1
4.500
16 Penyusu
nan standar
operating
prosedur (SOP)
Terlaksanan
ya penyusunan
SOP SKPD
-
-
-
10.000
1
5.810
1
7.500
1
7.500
Kegiatan baru
17 Penyusunan
indeks kepuasa
n masyara
kat (IKM)
Terlaksananya
pengukuran indeks
kepuasan masyarakat
SKPD
-
-
-
-
-
-
3.000
1
3.000
1
3.000
1
3.000
Kegiatan
baru
18 Evaluasi
standar pelayana
n minimal
(SPM) SKPD
Terevaluasin
ya standar pelayanan
minimal SKPD
-
-
-
-
-
-
2.000
1
2.000.
1
2.000
1
2.000
22 Pengendalian
internal SKPD
Tersusunnya pengendalia
n internal dan satgas
SIPP
-
-
-
-
-
-
-
14.380
1
14.380
1
14.380
106
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
23 Penyusu
nan standar
pelayanan SKPD
Tersususunn
ya standar pelayanan
SKPD
-
-
-
-
-
-
-
65.562.
1
7.812.
1
7.812.
Terlaksanaya
peningkatan
kualitas SDM
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
Meningkatkan
profesionalitas
aparatur
penyelenggaraan kependudukan
dan pencatatan sipil
1 10 01 05 Program
peningk
atan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Prosentase
Aparatur
yang
memiliki kompetensi
teknis sesuai bidangnya
16.000
1
16.000
1
20.000
1
20.000
1
24.000
1
24.000
1
24.000
Dinas
Dukcapil
Wonosari
01 Sosialisasi
peraturan
perundang -
undangan
Tertingkatnya
pengetahuan dan kinerja
pegawai
16.000
1
16.000
1
20.000
1
20.000
1
24.000
1
24.000
1
24.000
Meningkatkan kualitas
pelayanan internal
Peningkatan pelayanan
ketatausahaan
1 10 01 01 Program pelayan
an adminis
trasi perkant
oran
Indeks kepuasan
pegawai
826.769
1
615.220
1
652.280
1
769.850
1
693.250
1
689.041
1
689.041
Dinas
Dukcapil
Wonosari
01 Kegiatan
: Penyedia
an jasa surat
menyura
t
Jumlah
pengiriman surat yang
mencapai sasaran
1.200
1
1.200
1
1.500
1
1.650
1
1.800
1
2.000
1
2.000
02 Penyedia
an jasa komunik
asi, sumber daya air,
dan listrik
Jumlah
sarana komuniklasi
yang dapat dipergunakan
8.000
1
8.000
1
12.000
1
13.000
1
13.500
1
14.000
1
14.000
107
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
06 Penyediaan jasa
pemeliharaan
danperizinan
kendaraan
dinas/
operasional
Tersedianya ijin/ STNK
bagi kendaraan
dinas
4.750
1
4.750
1
4.750.
1
4.750
1
5.200
1
5.500
1
5.500
07 Penyedia
an jasa adiminis
trasi keuanga
n
Tertibnya
penatausahaan keuangan
dan barang
18.300
1
21.000
1
22.800
1
23.000
1
24.000
1
24.000.
1
24.000
09 Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Lancarnya kegiatan
dinas
28.620.
1
21.470
1
42.700
1
45.000
1
47.500
1
52.000
1
52.000
10 Penyedia
an alat tulis
kantor
Lancarnya
kegiatan dinas
17.787
1
12.000.
1
12.000
1
14.400
1
15.000
1
16.500
1
16.500
11 Penyedia
an barang
cetakan dan penggan
daan
Terlayaninya
permohonan akta catatan
sipil dan kependudukan
654.402.
1
202.450
1
320.880
1
450.000
1
465.000
1
480.000
1
480.000
12 Penyedia
an
komponen
instalasi listrik/p
enerangan
bangunan kantor
Tercapainya
kelancaran
tugas kantor
1.000
1
1.000
1
1.500
1
1.500
1
1.700
1
1.800
1
1.800
108
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
13 Penyedia
an peralata
n dan perlengkapan
kantor
Lancarnya
kegiatan dinas
35.550
1
284.600
1
154.500
1
133.000
1
30.000
1
35.000
1
35.000
14 Penyedia
an
peralatan rumah
tangga
Terpenuhiny
a sarana
kebutuhan kebersihan
3.000
1
3.000
1
6.000
1
6.000
1
6.000
1
6.500
1
6.500
15 Pengedia
an bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Bertambahn
ya wawasan dan
pengetahuan pegawai
dalam memperoleh
informsi yang
diperlukan
1.800
1
1.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
17 Penyedia
an makana
n dan minuma
n
Jumlah
peserta rapat yang
mendapatkan makanan
dan minuman
3.250
1
3.250
1
5.750
1
5.750
1
5.750
1
6.000
1
6.000
18 Rapat-
rapat koordina
si dan konsulta
si ke luar
daerah
Jumlah
pegawai yang
melaksanakan konsultasi
dan koordinasi
49.110.000
1
50.700.000
1
65.100.000
1
69.000.000
1
75.000.000
1
77.500.000
1
77.500.000
1 10 01 02 Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
19.800
1
79.645
1
74.650
1
93.000
1
18.000
1
44.500
1
44.500
Dinas Dukcapil
Wonosari
109
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
07 Kegiatan
: Pengada
an perlengkapan
gedung kantor
Terciptanya
kenyamanan dan
kelancaran dalam pelayanan
kependudukan dan akta-
akta catatan sipil
-
1
30.039
1
10.300
1
50.000
-
-
-
10 Pengadaan
mebeleir
Terciptanya kenyamanan
pemohon
1.800
1
3.686
1
9.000
1
25.000
-
1
12.000
1
12.000
24 Pemeliharaan rutin/be
rkala kendara
an dinas/op
erasional
Terciptanya kelancararn tugas dinas
17.500
1
34.920
1
43.350
1
3.000
1
3.000
1
15.000
1
15.000
26 Pemeliharaan
rutin/ berkala perlengk
apan gedung
kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
500
1
11.000
1
12.000
1
15.000
1
15.000
1
17.500
1
17.500
1 10 01 03 Program peningk
atan disiplin
aparatur
Terlaksananya program
peningkatan disiplin
aparatur
15.330
7.330
1
7.330
Dinas
Dukcapil
Wonosari
02 Pengada
an pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksanan
ya pengadaan
pakaian dinas
beserta perlengkapa
nnya
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000
1
-
-
-
Kegiatan Baru
06 Fasilitasi
administrasi
kepegawaian
Terlaksanan
ya fasilitasi administrasi
kepegawaian
-
-
-
-
-
-
-
-
7.330
-
7.330
1
7.330
Kegiatan Baru
110
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 10 01 06 Program
peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuanga
n
11.000
1
10.660
1
20.635
1
20.900
1
21.700
1
22.750
1
22.750
Dinas Dukcapil
01 Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasikinerja
SKPD
Jumlah dokumen
laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
1.340
1
1.000
1
1.340
1
1.500
1
1.500
1
1.500
1
1.500
02 Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
500
1
500
1
1.120
1
1.200
1
1.200
1
1.250
1
1.250
04 Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
2.000
1
2.000
1
2.475
1
2.500
1
2.500
1
2.500
1
2.500
05 Penyusu
nan pelapora
n keuanga
n bulanan
/SPJ
Dokumen
pertanggungjawaban
keuangan
7.160
1
7.160
1
15.700
1
15.700
1
16.500
1
17.500
1
17.500
JUMLAH
2.330.945
2.538.230
4.041.034
5.045.866
4.984.132
5.265.933
5.265.933
KETERANGAN :
1). Pengisian Tabel 5.1 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; 2). Program dan Kegiatan yang dimasukkan/ dituangkan dalam Tabel 5.1 hanya program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dalam pencapaian visi dan misi SKPD;, 3).Kolom 6 diisi dengan data tahun 2010.
111
111
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJM DAERAH
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
disusun dalam rangka mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2015. Oleh karena itu, rencana pencapaian kinerja
yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diupayakan
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2015.
Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
sebagaimana pada tabel 6.1
112
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJM Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJM
Formulasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up to date dan akurat (sesuai IKU SKPD) :
KK 50 50 60 80 90 100 100 ∑ KK yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
∑ KK terdaftar s/d. Tahun X
e-KTP 0 50 80 100 100 100 100 ∑ KTP yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
∑ wajib KTP s/d. Tahun X
Akta Kelahiran 45 45 50 60 65 70 70 ∑ akta kelahiran yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
∑ penduduk ber-NIK s/d. Tahun X
Akta Kematian 0 5 10 20 30 40 40 ∑ akta kematian yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
∑ kematian yang dilaporkan s/d. Tahun X
IKM 0 0 78 78,50 79 80 80 Nilai IKM (Hasil survai)
Prosentase pelayanan yang sesuai SOP
60 60 75 80 85 90 90 ∑ layanan yang sesuai dengan SOP X 100
∑ total layanan
2.
Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat
90 100 100 100 100 100 100 ∑ kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat X 100
∑ kecamatan
3.
Persentase Desa yang memilikidata Kependudukan yang up to date dan akurat
90 100 100 100 100 100 100 ∑ desa yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat X 100
∑ desa
`4.
Persentase Kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on line
100 100 100 100 100 100 100 ∑ Kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on line X 100
∑ kecamatan
5.
Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat
90 100 100 100 100 100 100 ∑ kelengkapan data secara up to date dan akurat X 100
∑ total data
6. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
90 100 100 100 100 100 100 ∑ pelaporan secara benar dan tepat waktu X 100
∑ total laporan
113
113
BAB VII
P E N U T U P
Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2015 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
agar tujuan yang ingin dicapai organisasi berdasarkan visi, misi, dan
program, dimana program dan kegiatan yang direncanakan tetap
mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.
Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)
sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Materi Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja ini
merupakan masukan yang dibuat dan akan dilaksanakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa program yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2010–2015) dan
menitikberatkan kepada pola pelayanan prima dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Perubahan RPJMD), Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015
merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010–2015 yang telah disesuaikan masa jabatan Kepala Daerah terpilih. Di
samping itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2010–2015 disusun dengan memperhatikan
sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi
program periode sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010–2015, telah melibatkan peran stakeholders yang ada dalam upaya
menghasilkan Perubahan Renstra yang dapat menampung aspirasi yang
ada, serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5
(lima) tahunan dan tahunan.
Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015, sebagai dasar untuk
114
mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan
Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masa 5
(lima) tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan
dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program
prioritas dinas, sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra Tahun
2010–2015 ini.
Dalam penulisan Perubahan Renstra ini masih banyak
kekurangan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
kami harapkan demi perbaikan Perubahan Renstra ini, dan semoga
bermanfaat di masa mendatang .
Disyahkan : di Wonosari Ditetapkan : di Wonosari
Pada tanggal : Pada tanggal :
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
difaraf
BUDI ANTONO
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
Cap/ttd
H. EKO SUBIANTORO, SH NIP.19580702 198903 1 003