RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 · 2020-04-02 · 1. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019...
Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 · 2020-04-02 · 1. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019...
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
S O M A H N A B A G J A D I B U
A
N A
PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL GERILYA KOMPLEK PERKANTORAN PAMONGKORAN
KOTA BANJAR
Bab I – hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang
akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab
pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja,
serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai
tupoksinya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD harus mengikuti tata cara
dan alur sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum
dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
Bab I – hal 2
4. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2019, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi
landasan, yaitu sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012
tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Bab I – hal 3
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah No. 45);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Th. 2008 No. 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Banjar tahun 2013-2033;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018–2023;
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Banjar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Bab I – hal 4
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah :
1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tahun 2019;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar tahun 2019 sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjar Tahun 2019 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
2.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan
Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
2.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
2.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
2.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab I – hal 5
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (n-2), dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah
yang bersangkutan.
2.6 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian
program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah,
dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.
2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut, dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
Bab I – hal 6
2.9 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang
meliputi jumlah program kegiatan, sifat penyebaran lokasi program
kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
3. Penjelasan rumusan program kegiatan yang tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program kegiatan, pagu indikatif
maupun kombinasi keduanya.
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut
Bab II – hal 1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan urusan sosial dan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar pada tahun 2017 tidak
mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi
kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja
melampaui target. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang masih
belum dapat dicapai atau tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja Langsung pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 5.043.550.000,- untuk urusan
sosial sebesar Rp. 3.880.625.000,- dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 23 jenis
kegiatan. Sedangkan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri
dari 4 program dan 6 kegiatan yang didanai sebesar Rp. 351.000.000,-.
Review hasil pelaksanaan Renja OPD dapat dilihat sebagai berikut :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan pada tahun 2017, diantaranya :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)
- Pemberdayaan Keluarga Miskin
- Pendampingan Program Bantuan RASKIN/RASTRA
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar
- Pembinaan dan Monitoring Penerima Bansos Lanjut Usia dan Disabilitas
Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Pemilihan dan Penghargaan Bagi PSKS Berprestasi
- Peningkatan UKS Melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Bab II – hal 2
Program Keluarga Harapan
- Pendampingan Program Keluarga Harapan.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan pada tahun 2017, diantaranya :
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Pembentukan E WARONG KUBE
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana
Pembinaan Anak Terlantar
- Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam dan luar LKSA
Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS
- Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- Pencegahan dan Penanganan Masalah Keluarga Melalui LKKK (LK3)
- Pemantapan Tagana
- Penyuluhan Sosial Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
- Penyusunan Regulasi Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
pada tahun 2017, diantaranya :
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan kasus lainnya
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Bab II – hal 3
- Pembinaan Forum Anak Daerah
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dikarenakan dukungan anggaran
yang masih kurang.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud
dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang
memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan
melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau
dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada
tahun berjalan.
Bab II – hal 4
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
Kota Banjar
Nama OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
OPD)Tahun
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Target
Program dan
Kegiatan
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra OPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja OPD
Tahun 2017
Realisasi Renja
OPD Tahun
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
Dan
Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 2 15
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5 2 15 20 Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi
(PRSE)
Perempuan yang menjadi kepala
keluarga/pencari nafkah 10 orang 45 orang 20 orang 10 orang 50% 10 orang 55 orang 68,75%
5 2 15 23 Pemberdayaan Keluarga Miskin
Pembinaan dan monitoring keluarga
miskin yang telah mendapat bantuan
KUBE
50 KUBE 120 KUBE 48 KUBE 38 KUBE 79% 50 KUBE 170 KUBE 212,50%
5 2 15 24 Pendampingan Program Bantuan RASKIN/RASTRA Tersalurkannya bantuan beras untuk
masyarakat berpendapatan rendah 15.447 KK
9686 KK / 38
bulan
9686 KK / 12
bulan 5.761 KPM 59% 25 desa/kel
15.447 KK /
38 bulan 100,00%
Pembentukan E WARONG KUBE Terbentuknya E WARONG KUBE 6 E WARONG 6 E WARONG 100%
5 2 16 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5 2 16 33 Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan bagi
Lanjut Usia dan Orang Terlantar
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi
Lansia terlantar / Jompo dan Orang
Terlantar
1.110 orang 1.372 orang
1 tahun orang
terlantar / 100
orang
80 orang 1452 orang 130,81%
5 2 16 23 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Korban
Bencana
Tertanganinya masyarakat Korban
Bencana melalui Penyaluran Bantuan
Bencana sesuai Kebutuhan dan melalui
peran aktif dan persiagaan anggota
tagana
35 orang 55 orang 30 orang tagana 12 bulan 55 orang 157,14%
Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak
terlantar dan kasus lainnya
Tertanganinga kasus anak terlantar dan
kasus lainnya 20 anak 57 anak 285%
Bab II – hal 5
Pemulangan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial Pembinaan terhadap gepeng, tuna susila
atau WKSBM, eks narkoba 30 orang 68 orang 227%
Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana terfasilitasinya bantuan logistik bagi
korban bencana 25 desa/kel 25 desa/kel 100%
Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar terfasilitasinya pemulangan orang
terlantar 90 orang 74 orang 82%
Pembinaan dan Monitoring Penerima Bansos Lanjut
Usia dan Disabilitas
Terbina dan termonitornya penerima
bantuan lanjut usia dan disabilitas 1.000 orang 967 orang 97%
5 2 17 Pembinaan Anak Terlantar
5 2 17 2
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar dan Penanganan Kasus Anak
Terlantar Lainnya
Meningkatnya Kepercayaan diri dan
Keterampilan Anak Terlantar serta Anak
Jalanan
80 orang 156 orang 100 orang 15 orang 171 orang 213,75%
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja
bagi Anak Terlantar
Meningkatnya Kepercayaan diri dan
Keterampilan Anak Terlantar serta Anak
Jalanan
15 anak 15 anak 100%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam dan luar
LKSA
Terpenuhinya kebutuhan dasar anak 30 anak 30 anak 100%
5 2 18 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5 2 18 4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
Peningkatan Kemampuan Keterampilan
Penyandang Cacat dan Peningkatan
Kemampuan diri dalam bersosialisasi di
masyarakat
250 orang 94 orang 60 Orang 117 orang 195% 20 orang 114 orang 45,60%
5 2 20
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial( Eks
Narapidana,PKS, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
5 2 20 10 Penyuluhan sosial Tentang Bahaya Penyalahgunaan
NAPZA dan Penanganan ABH
Kelompok Masyarakat Mengetahui
Tentang Bahaya Narkoba
1 kali kegiatan
sosialisasi
3 kali kegiatan
sosialisasi - - 0
5 2 20 11 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial Pembinaan terhadap gepeng, tuna susila
atau WKSBM, eks narkoba 90 orang 40 orang 20 orang 110 orang
5 2 20 Penanganan PGOT dan Psikotik Jalanan Terfasilitasinya penanganan PGOT dan
psikotik jalanan 0 1 tahun - - 0 0
5 2 23 Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
5 2 23 1 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tercapainya Pendampingan Program
Penanganan PMKS
5 Lembaga
PSKS 3 Lembaga PSKS 3 Lembaga PSKS - - 0
3 Lembaga
PSKS 60,00%
5 2 23 Pendampingan Penanganan Kasus Keluarga Melalui
LK3
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan
sosial keluarga 0 1 tahun 1 tahun 0
Bab II – hal 6
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru 1 dok 1 dok 100%
Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Meningkatnya Sumber Daya Manusia
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
5 lembaga ; 50
PSKS
5 lembaga ; 68
PSKS 100%
Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial
Terwujudnya kepedulian sosial di
masyarakat 100 orang 100 orang 100%
Pencegahan dan Penanganan Masalah Keluarga
Melalui LKKK (LK3)
Tertanganinya permasalahan-
permasalahan keluarga melalui LK3 12 bulan 12 bulan 100%
Pemilihan dan Penghargaan Bagi PSKS Berprestasi Terwujudnya peningkatan kinerja PSKS 6 PSKS 4 PSKS 67%
Peningkatan UKS Melalui Lembaga Koordinasi
Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Meningkatnya sinergitas program dari
berbagai pelaku UKS 3 kali 1 kali 33%
Pemantapan Tagana Terlatihnya dan meningkatnya
kesiapsiagaan anggota tagana dalam
menghadapi bencana
35 orang 35 orang 100%
Penyuluhan Sosial Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Terinformasikannya permasalahan sosial 100 orang 100 orang 100%
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tersedianya data kemiskinan yang akurat
dan valid 25 desa/kel 25 desa/kel 100%
Penyusunan Regulasi Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Tersusunnya regulasi tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1 dok 1 dok 100%
5 2 33 Keluarga Harapan
5 2 33 1 Pendampingan Program Keluarga Harapan.
Tersosialisasikannya PKH kepada
masyarakat dan tersalurkannya bantuan
PKH
13 kegiatan 6 kegiatan / 4
tahap penyaluran 4 kegiatan 67% 4 kecamatan
5 2 33 Perluasan Jangkauan Pelayanan PKH Terfasilitasinya KSM Peserta PKH yang
berpotensi melalui sarana UEP 0 20 orang - - 0 0
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
Menurunnya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak 16 desa/kel 2 keg 3 Desa 1 desa/kel 33,33 1 desa 25 desa/kel 156,25%
- Pembinaan Forum Anak Daerah Meningkatnya perlindungan terhadap
anak 24 orang 2 keg 24 Orang 70 orang 291,67 2 kegiatan 70 orang 291,67%
- Kota Layak Anak Meningkatnya komitmen kota layak
anak tingkat Kota Banjar 24desa/kel 2 keg 3 Desa/Kel - - 1 desa 4 Desa/Kel 16,67%
- Peningkatan perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
Menurunnya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak 20 kasus 2 keg 30 Kasus 26 kasus 86,67 15 kasus
41 kasus 205,00%
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
Gender dalam pembangunan
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan Meningkatnya pemberdayaan 6 keg 4 keg 2 Keg - -
Bab II – hal 7
peran serta dan kesetaran gender perempuan yang berbasis gender
- Kegiatan Pameran hasil karya perempuan dibidang
pembangunan
Tercapainya pelaksanaan pameran hasil
karya perempuan internasional tk. Kota 9 keg 2 keg 2 Keg - -
- Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) Terciptanya keluarga sehat sejahtera
500 KK Binaan 200 KK 100 KK 100 KK 100,00 1 kegiatan 1 kegiatan
60,00%
- Lomba Partisipasi perempuan dalam rangka hari
perempuan Meningkatnya peranan perempuan
6 keg 2 keg 2 Keg - -
- Pembinaan Organisasi Perempuan
Meningkatnya pengetahuan kesetaraan
gender dalam pembangunan 25 organisasi 2 keg 25 Organisasi -
- Lomba kreatifitas PEKKA
Meningkatnya kemampuan kelompok
PEKKA dalam peningkatan ekonomi
keluarga
Bab II – hal 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
a. Urusan Sosial
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam penyusunan capaian kinerja harus
disesuaikan dengan target SPM yang telah ditetapkan.
Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial antara lain :
1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
sosial
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi
korban bencana daerah kabupaten/kota
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia
Telantar di luar Panti Sosial, dengan kriteria:
1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti
Sosial dengan kriteria:
1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60
(enam puluh) tahun;
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban
Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:
Bab II – hal 9
1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
3. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja Pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
1. Kesetaraan dan keadilan gender
Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG
telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf
sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu
memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga
berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin
jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.
2. Perlindungan hak perempuan
Dalam hal ini pelayanan kinerja DINSOSP3A Kota Banjar yang tercermin dari indikator
cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan telah terealisasikan sebesar targetnya
yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus pengaduan kekerasan terhadap
perempuan dan anak sudah dilayani dengan optimal.
3. Perlindungan anak
Perlindungan Anak tidak terlepas dari terpneuhinya hak-hak anak sehingga anak bisa
terlindungi dari berbagai bahaya negatif di sekitar lingkungannya termasuk kekerasan dan
pornografi melalui diwujudkannya Kota Banjar sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama.
Bab II – hal 10
Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Banjar
No Indikator SPM /
standar nasional
IKK
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
1 Nilai AKIP Dinas 63 67 71 75 79
67 71
2 Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial
30,40 33,11 33,74 34,32 34,36
30,40 33,11
3 Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
99,09 99,09 99,09 99,09 99,09
99,09 99,09
6 Level Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
7 Indeks Pembangunan Gender
66,5 67 67,5 68 68,5
66,5 67
8 Persentase layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
9 Level Banjar Kota Layak Anak Madya Madya Nindya Nindya Nindya Madya Madya Madya Nindya
Bab II – hal 11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan
penjabaran operasional dari RPJMD Kota Banjar 2014-2018 telah melaksanakan
program/kegiatan sebagai berikut :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD
Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial yaitu belum tersedianya data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang akurat untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial agar
meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kota
Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu didukung dengan beberapa
program/kegiatan antara lain :
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pembinaan Anak Terlantar sebesar
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan
Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan
kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negatif pada masyarakat,
diantaranya semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas PMKS. Disadari bahwa hal ini
merupakan tantangan kedepan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara
tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial semakin luas, serta mendorong
terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Adapun peluang yang ada yaitu berupa :
1. Dukungan dalam bentuk program dan kegiatan RASTRA
Bab II – hal 12
2. Bantuan KUBE Fakir Miskin
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Pembentukan E WARONG
5. Formulasi Isu Strategis
Beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi antara lain :
1. Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan
3. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
4. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
5. Kesetaraan gender
6. Masih rentan permasalahan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian
pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rancangan ini diharapkan dengan adanya dukungan
dari Pemerintah Daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam
Rancangan Awal RKPD ini diharapkan adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengentasan
kemiskinan dalam bentuk Program/kegiatan yang akan diusulkan. Review terhadap rancangan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Bab II – hal 13
Tabe 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Banjar
Nama OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahtera
5.181.125.000 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahtera
5.181.125.000
Pemberdayaan Keluarga
Miskin
Terlaksananya pembinaan
dan monitoring keluarga
miskin yang telah
mendapatkan bantuan KUBE
50 Kube 25.000.000 Pemberdayaan Keluarga
Miskin
Terlaksananya pembinaan
dan monitoring keluarga
miskin yang telah
mendapatkan bantuan
KUBE
50 Kube 25.000.000
Pemberdayaan perempuan
rawan sosial ekonomi ( PRSE
)
Terlaksananya
Pemberdayaan Sosial bagi
PRSE melalui Bimbingan
Sosia
10 orang 25.000.000 Pemberdayaan
perempuan rawan sosial
ekonomi ( PRSE )
Terlaksananya
Pemberdayaan Sosial bagi
PRSE melalui Bimbingan
Sosia
10 orang 25.000.000
Pemberdayaan e-Warong
KUBE
Terlaksananya pembinaan
dan monitoring terhadap E
Warong KUBE
6 Kube 20.000.000 Pemberdayaan e-
Warong KUBE
Terlaksananya pembinaan
dan monitoring terhadap E
Warong KUBE
6 Kube 20.000.000
Pendampingan RASTRA Terpenuhinya kebutuhan
pokok masyarakat miskin
6225 KPM 5.111.125.000 Pendampingan RASTRA Terpenuhinya kebutuhan
pokok masyarakat miskin
6225 KPM 5.111.125.000
Bab II – hal 14
Program Pemantapan
Kelembagaan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial
300.000.000 Program Pemantapan
Kelembagaan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial
300.000.000
Pemutakhiran Data PMKS
dan PSKS
Tersedianya data PMKS dan
PSKS terbaru
1 dok 30.000.000 Pemutakhiran Data
PMKS dan PSKS
Tersedianya data PMKS
dan PSKS terbaru
1 dok 30.000.000
Peningkatan kapasitas
(capacity building) potensi
dan sumber kesejahteraan
sosial
Meningkatnya sumber daya
manusia Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
5 lembaga 60.000.000 Peningkatan kapasitas
(capacity building)
potensi dan sumber
kesejahteraan sosial
Meningkatnya sumber
daya manusia Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial
5 lembaga 60.000.000
Penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
Terselenggaranya
penanaman nilai - nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
1 kegiatan 20.000.000 Penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
Terselenggaranya
penanaman nilai - nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
1 kegiatan 20.000.000
Pencegahan dan
penanganan masalah
keluarga melalui LK3
Tertanganinya permasalahan
permasalahan keluarga
melalui LK3
15 Klien 35.000.000 Pencegahan dan
penanganan masalah
keluarga melalui LK3
Tertanganinya
permasalahan
permasalahan keluarga
melalui LK3
15 Klien 35.000.000
Pemilihan dan penghargaan
PSKS berprestasi
Terwujudnya peningkatan
kinerja PSKS
6 lembaga 30.000.000 Pemilihan dan
penghargaan PSKS
berprestasi
Terwujudnya peningkatan
kinerja PSKS
6 lembaga 30.000.000
Peningkatan UKS melalui
Lembaga Koordinasi
Kesejahteraan Sosial (LKSS)
Terselengganya koordinasi
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
1 kegiatan 35.000.000 Peningkatan UKS melalui
Lembaga Koordinasi
Kesejahteraan Sosial
(LKSS)
Terselengganya koordinasi
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
1 kegiatan 35.000.000
Penyuluhan sosial tentang
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Terinformasikannya
permasalahan sosial
100 orang 20.000.000 Penyuluhan sosial
tentang
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Terinformasikannya
permasalahan sosial
100 orang 20.000.000
Verifikasi dan validasi data
kemiskinan
Tersedianya data kemiskinan
terbaru
25 Desa/Kel 70.000.000 Verifikasi dan validasi
data kemiskinan
Tersedianya data
kemiskinan terbaru
25 Desa/Kel 70.000.000
Bab II – hal 15
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
175.000.000 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
175.000.000
Fasilitasi pengembangan
pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Terwujudnya perlindungan
bagi perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
1 Desa/Kel 50.000.000 Fasilitasi pengembangan
pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
Terwujudnya perlindungan
bagi perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
1 Desa/Kel 50.000.000
Pengembangan Kota Layak
Anak (KLA)
Terbentuknya Desa Ramah
Anak d Sekolah Ramah Anak
1 Desa/Kel 50.000.000 Pengembangan Kota
Layak Anak (KLA)
Terbentuknya Desa Ramah
Anak d Sekolah Ramah
Anak
1 Desa/Kel 50.000.000
Evaluasi Pengarusutamaan
Gender
Terselenggaranya Evaluasi
pengarusutamaan Gender di
Kota Banjar
1 dok 75.000.000 Evaluasi
Pengarusutamaan
Gender
Terselenggaranya Evaluasi
pengarusutamaan Gender
di Kota Banjar
1 dok 75.000.000
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan anak
80.000.000 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan anak
80.000.000
Fasilitasi Upaya
Perlindungan Perempuan
dan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan
Terwujudnya perlindungan
bagi perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
15 Kasus 80.000.000 Fasilitasi Upaya
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Terhadap Tindak
Kekerasan
Terwujudnya perlindungan
bagi perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
15 Kasus 80.000.000
Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
260.000.000 Program Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan jender
dalam pembangunan
260.000.000
Kegiatan Penyuluhan Bagi
Ibu Rumah Tangga dalam
Membangun Keluarga
Sejahtera (P2WKSS)
Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan
100 kk 150.000.000 Kegiatan Penyuluhan
Bagi Ibu Rumah Tangga
dalam Membangun
Keluarga Sejahtera
(P2WKSS)
Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan
100 kk 150.000.000
Bab II – hal 16
Pembinaan Organisasi
Perempuan
Terselenggaranya organisasi
wanita tingkat kota banjar
30
Organisasi
50.000.000 Pembinaan Organisasi
Perempuan
Terselenggaranya
organisasi wanita tingkat
kota banjar
30
Organisasi
50.000.000
Lomba partisipasi
Perempuan Dalam Rangka
Hari Perempuan
Internasional
Terselenggaranya lomba
pada hari perempuan untuk
meingkatkan peran
perempuan di Kota Banjar
30
Organisasi
30.000.000 Lomba partisipasi
Perempuan Dalam
Rangka Hari Perempuan
Internasional
Terselenggaranya lomba
pada hari perempuan
untuk meingkatkan peran
perempuan di Kota Banjar
30
Organisasi
30.000.000
MONEV Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan
9 kelompok 30.000.000 MONEV Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan
9 kelompok 30.000.000
Program kesejahteraan
perlindungan anak
100.000.000 Program kesejahteraan
perlindungan anak
100.000.000
Pembinaan forum anak Kota
Banjar
Terbinanya Forum Anak Kota
Banjar (FAJAR) dan
terselenggaranya Jambore
Anak
150 Anak 100.000.000 Pembinaan forum anak
Kota Banjar
Terbinanya Forum Anak
Kota Banjar (FAJAR) dan
terselenggaranya Jambore
Anak
150 Anak 100.000.000
URUSAN RUTIN OPD 1.210.025.000 URUSAN RUTIN OPD 1.210.025.000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
415.650.000 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
415.650.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terselenggaranya kegiatan
surat menyurat
1 tahun 650.000 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terselenggaranya kegiatan
surat menyurat
1 tahun 650.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran
jasa telepon, listrik dan air
12 bulan 132.000.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran
jasa telepon, listrik dan air
12 bulan 132.000.000
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terpenuhinya pembayaran
asuransi
20 unit 25.000.000 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terpenuhinya pembayaran
asuransi
20 unit 25.000.000
Bab II – hal 17
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya kewajiban
pembayaran pajak (STNK)
kendaraan dinas selama 1
tahun
20 unit 15.000.000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya kewajiban
pembayaran pajak (STNK)
kendaraan dinas selama 1
tahun
20 unit 15.000.000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Lancarnya transaksi
keuangan
1 tahun 1.000.000 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Lancarnya transaksi
keuangan
1 tahun 1.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terpeliharanya kebersihan
lingkungan kantor
12 bulan 32.000.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan
lingkungan kantor
12 bulan 32.000.000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
pencetakan dan
penggandaan
1 tahun 27.000.000 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
pencetakan dan
penggandaan
1 tahun 27.000.000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 tahun 6.000.000 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 tahun 6.000.000
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah
tangga DINSOSP3A
1 tahun 5.000.000 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga DINSOSP3A
1 tahun 5.000.000
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya kebutuhan
bahan bacaan untuk
meningkatkan pengetahuan
dan informasi
12 bulan 11.000.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan
bahan bacaan untuk
meningkatkan
pengetahuan dan
informasi
12 bulan 11.000.000
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
rapat dan tamu dinas
12 bulan 31.000.000 Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk
kebutuhan rapat dan tamu
dinas
12 bulan 31.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1 tahun 90.000.000 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 tahun 90.000.000
Bab II – hal 18
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terpenuhunya pembayaran
jasa administrasi/teknis
perkantoran
12 bulan 40.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terpenuhunya
pembayaran jasa
administrasi/teknis
perkantoran
12 bulan 40.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
690.000.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
690.000.000
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
1 unit 260.000.000 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
1 unit 260.000.000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
1 paket 240.000.000 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket 240.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
1 tahun 20.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 tahun 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan
bbm, oli/pelumas, jasa
service dan suku cadang
1 tahun 160.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan
bbm, oli/pelumas, jasa
service dan suku cadang
1 tahun 160.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan/perlengkapan
kantor
1 tahun 10.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan/perlengkapan
kantor
1 tahun 10.000.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
39.375.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
39.375.000
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
45 buah 12.375.000 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
45 buah 12.375.000
Bab II – hal 19
Pengadaan pakaian olahraga Tersedianya pakaian olah
raga
45 stel 27.000.000 Pengadaan pakaian
olahraga
Tersedianya pakaian olah
raga
45 stel 27.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
35.000.000 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
35.000.000
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya pelatihan dan
terkirimnya pegawai untuk
mengikuti bintek
2 orang 35.000.000 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya pelatihan
dan terkirimnya pegawai
untuk mengikuti bintek
2 orang 35.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
30.000.000 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
30.000.000
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja DINSOSP3A
1 dok 5.000.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
DINSOSP3A
1 dok 5.000.000
Penyusunan rencana kerja
(Renja) SKPD
Tersusunnya rencana
kerja(Renja) DINSOSP3A
1 dok 5.000.000 Penyusunan rencana
kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya rencana
kerja(Renja) DINSOSP3A
1 dok 5.000.000
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan
perencanaan dan
penganggaran
2 dok 20.000.000 Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Terlaksananya
penyusunan perencanaan
dan penganggaran
2 dok 20.000.000
Bab II – hal 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada sub bab ini dikemukakan beberapa program dan kegiatan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar yang diperoleh melalui
mekanisme MUSRENBANG
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Banjar
Nama OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
RT/RW / Desa Sinartanjung - Kecamatan Pataruman
Meningkatnya Keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin
50 orang
2 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Desa Batulawang RT/RW / Desa Batulawang - Kecamatan Pataruman
40 orang Perlunya pemberian keterampilan untuk warga miskin sebagai pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
3 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
RT/RW / Kelurahan Muktisari - Kecamatan Langensari
Terlatihnya anak putus sekolah
31 orang Pelatihan anak putus sekolah
4 Pemberdayaan Keluarga Miskin
RT/RW / Kelurahan Muktisari - Kecamatan Langensari
Terlaksananya pembinaan dan monitoring keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan KUBE
124 orang Santunan anak yatim
5 Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi ( PRSE )
Kelurahan Situbatu RT/RW 006/002 Dusun Bojong Kelurahan Situbatu - Kecamatan Banjar
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial bagi PRSE melalui Bimbingan Sosia
1 kegiatan
6 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW / Kelurahan Muktisari - Kecamatan Langensari
Terfasilitasinya bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
118 orang Bantuan hidup jompo miskin
7 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
Desa Rejasari RT/RW / Desa Rejasari - Kecamatan Langensari
500 orang Pemberian Bantuan Sosial Jompo, Penyandang Difabel dan Yatim Piatu
8 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 011/005 Lingkungan Cipadung Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
1 orang Anak Keterbelakangan Cacat Fisik
9 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 031/015 Lingkungan Siluman Baru Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
1 orang Anak Yatim
10 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 031/015 Lingkungan Siluman Baru Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
1 orang Anak Yatim
Bab II – hal 21
11 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 007/003 Lingkungan Cipadung Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
2 orang Jompo
12 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
Kelurahan Mekarsari RT/RW / Kelurahan Mekarsari - Kecamatan Banjar
1 kegiatan Santunan Yatim Piatu
13 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW / Desa Jajawar - Kecamatan Banjar
100 orang Fasilitasi Pemberian santunan bagi Jompo,Anak yatim, cacat yang tidak mampu (Tercukupinya kebutuhan sandang,pangan dan papan)
14 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
Kelurahan Situbatu RT/RW / Kelurahan Situbatu - Kecamatan Banjar
60 orang Bantuan Santunan Jompo dan anak yatim
15 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 017/008 Lingkungan wargamulia Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
2 orang Anak Keterbelakangan Kurang Mampu
16 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 011/005 Lingkungan Cipadung Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
1 orang Anak Keterbelakangan Cacat Mental
17 Fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada panti sosial, orang jompo yang tidak mampu dan cacat
RT/RW 031/015 Lingkungan Siluman Baru Kelurahan Purwaharja - Kecamatan Purwaharja
3 orang Anak Yatim
18 Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan kasus lainnya
- Terlaksananya Proses Rehabilitasi Sosial bagi Naka yang mempunyai permasalahan sosial
30 Anak Kegiatan tersebar di 4 (empat) kecamatan seluruh Kota Banjar
19 Pemulangan dan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial
- Terselenggaranya penanganan tuna sosial
40 Anak kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
20 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
- Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi Anak Terlantar
40 Anak kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
21 Pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam dan luar LKSA
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar anak
150 Anak kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
22 Pengadaan sarana pelatihan keterampilan bagi anak terlantar, anak jalanan
- Tersedianya sarana pelatihan yang dibutuhkan bagi penanganan anak terlantar, anak jalanan
2 paket Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
23 Sosialisasi Peraturan tentang ABH dan Adopsi Anak
- Adanya pemahaman masyarakat tentang prosedur penanganan ABH dan Adopsi Anak
100 orang Kegiatan Tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
24 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- Terlaksananya bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan bagi difable
30 orang Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
Bab II – hal 22
25 Penyuluhan Sosial Tentang Bahaya Penyalahgunaan NAPZA dan Penanganan ABH
Kelurahan Mekarsari RT/RW / Kelurahan Mekarsari - Kecamatan Banjar
Pemenuhan Hak Anak
1 kegiatan Pembinaan dan Pelatihan NAPZA
26 Pendampingan program keluarga harapan
- Terlaksananya proses pendampingan bagi KPM PKH
4 Kecamatan Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
27 Pembinaan dan monitoring peneriman bansos lanjut usia dan disabilitas
- Terlaksananya proses verifikasi bagi calon penerima bantuan sosial Lanjut Usia
25 Desa/Kel Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
28 Pembinaan dan monitoring peneriman bansos lanjut usia dan disabilitas
- 25 Desa/Kel Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
29 Pemantapan TAGANA - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana
35 orang Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
30 Perlindungan sosial bagi korban bencana
- Terlaksananya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat
12 bulan Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
31 Pembentukan kampung siaga bencana
- Terlaksananya kegiatan pembentukan kampung siaga bencana
4 Lokasi Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar (Daerah Rawan Bencana)
32 Perlindungan sosial bagi orang terlantar
- Terlaksananya penanganan bagi orang terlantar
100 orang Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
33 Pengadaan sarana penanggulangan bencana
- Tersediaya sarana atau alat alat untuk penanggulangan bencana
1 paket Kegiatan tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
34 Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Terpenuhinya kebutuhan dasar para penyandang disabilitas
300 orang Kegiatan Tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
35 Program alat bantu untuk penyandang disabilitas
Desa Binangun RT/RW / Desa Binangun - Kecamatan Pataruman
Terfasilitasinya bantuan penyandang disabilitas
5 orang Bantuan alat bantu penyandang cacat
36 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPS
- Tersedianya alat kerja di RPS
1 paket Kegiatan Tersebar pada 4 (empat) kecamatan di Kota Banjar
37 Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial (RPS)
- Tersedianya gedung untuk pelayanan PMKS Jalanan
1 paket
38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RPS
- Terpenuhinya opearsional kegiatan di RPS
1 tahun
39 Penanganan PMKS di RPS - Terpenuhinya kebutuhan dasar para PMKS Jalanan yang di RPS
1 tahun
40 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kelurahan Situbatu RT/RW / Kelurahan Situbatu - Kecamatan Banjar
Terbinanya Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera
30 orang Pelatihan Pemberdayaan Perempuan
Bab II – hal 23
41 Pembinaan forum anak Kota Banjar
RT/RW / Desa Neglasari - Kecamatan Banjar
1 kegiatan pembinaan P2TP2A
42 Pembinaan forum anak Kota Banjar
5 lingkungan se Kelurahan Banjar RT/RW / Kelurahan Banjar - Kecamatan Banjar
5 Kawasan Pembentukan RW ramah anak di Kelurahan Banjar
Bab III – hal 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009
sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki
kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai
berikut :
a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena
berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara
wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap
tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur
anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh
komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal
Bab III – hal 2
pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak
(interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas
ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan
religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran
terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita
baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana
yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga
atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran,
perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun
orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan
fungsi sosialnya terganggu
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun
masyarakat meliputi:
a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan
masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
Dalam rangka menwujudkan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjar, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan
sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar Tahun 2019, yaitu :
Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar
Bab III – hal 3
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Dinas yang Akuntabel
2. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran perencanaan pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas
2. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
5. Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Banjar Tahun 2019 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan sebesar Rp. 600.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp.
68.2.000.000,-
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp.
32.500.000,-
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
dianggarkan sebesar Rp. 15.800.000,-
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp. 35.500.000,-
7. Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,-
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp.
32.775.000.000,-
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dianggarkan sebesar Rp. 11.000.000
10. Penyediaan peralatan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp. 8.300.000,-
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan
sebesar Rp. 11.000.000,-
Bab III – hal 4
12. Penyediaan makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 30.400.000,-
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan sebesar Rp.
150.000.000,-
14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
dianggarkan sebesar Rp. 50.290.000,-
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan sebesar Rp.
299.700.000,-
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp.
131.966.550,-
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 23.800.000,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar
Rp. 172.000.000,-
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan
sebesar Rp. 19.000.000,-
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu dianggarkan sebesar Rp.
15.750.000,-
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dianggarkan
sebesar Rp. 8.600.000,-
E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dianggarkan sebesar Rp. 4.653.000,-
2. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dianggarkan sebesar Rp. Rp.
4.653.000,-
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD dianggarkan sebesar Rp. Rp. 4.653.000,-
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD dianggarkan sebesar Rp. 14.373.000,-
5. Penyusunan Renstra SKPD dianggarkan sebesar Rp. 4.653.000,-
F. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dianggarkan sebesar Rp.
12.525.000,-
Bab III – hal 5
2. Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui UEP KUBE dianggarkan sebesar Rp.
13.562.000,-
3. Pendampingan RASTRA dianggarkan sebesar Rp. 3.583.673.000,-
4. Pemberdayaan E-Warong KUBE dianggarkan sebesar Rp. 12.571.000,-
5. Peningkatan Kualitas Layanan Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial
dianggarkan sebesar Rp. 48.814.000,-
G. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan kasus lainnya
dianggarkan sebesar Rp. 29.625.000,-
2. Pemulangan dan Rehabilitasi sosial bagi TUNA SOSIAL dianggarkan sebesar Rp.
19.700.000,-
3. Penanganan PMKS di RPS dianggarkan sebesar Rp. 29.400.000,-
H. Program Pembinaan Anak Terlantar
1. Pelatihan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak terlantar
dianggarkan sebesar Rp. 59.547.000,-
2. pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam dan luar LKSA dianggarkan sebesar Rp.
49.618.000,-
3. Sosialisasi Peraturan tentang ABH dan Adopsi Anak dianggarkan sebesar Rp.
29.180.500,-
I. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1. Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks trauma dianggarkan sebesar Rp.
54.614.000,-
J. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
1. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS dianggarkan sebesar Rp. 38.325.500,-
2. Peningkatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dianggarkan
sebesar Rp. 41.325.000,-
3. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dianggarkan
sebesar Rp. 9.549.000,-
4. Pencegahan dan Penanganan Masalah Keluarga Melalui LK3 dianggarkan
sebesar Rp. 8.940.000,-
5. Pemilihan dan penghargaan PSKS berprestasi dianggarkan sebesar Rp.
16.197.000,-
6. Peningkatan UKS melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKSS)
dianggarkan sebesar Rp. 29.150.000,-
Bab III – hal 6
7. Penyuluhan sosial tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dianggarkan
sebesar Rp. 10.824.000,-
8. Verifikasi dan validasi data kemiskinan dianggarkan sebesar Rp. 138.594.950,-
K. Program perlindungan jaminan social
1. Perlindungan sosial bagi korban bencana dianggarkan sebesar Rp. 18.927.000,-
2. Perlindungan sosial bagi orang terlantar dianggarkan sebesar Rp. 19.470.000,-
3. Pembinaan dan monitoring penerima bansos lanjut usia dan disabilitas
dianggarkan sebesar Rp. 40.507.500,-
4. Pemantapan TAGANA dianggarkan sebesar Rp. 22.690.000,-
5. pendampingan PKH dianggarkan sebesar Rp. 275.250.500,-
L. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaaan gender dan anak
1. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
(P2TP2A) dianggarkan sebesar Rp. 34.650.000,-
2. Pengembangan Kota Layak ANak dianggarkan sebesar Rp. 27.326.000,-
3. Evaluasi Pengarusutamaan Gender dianggarkan sebesar Rp. 20.600.000,-
M. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
1. Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan
dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000
N. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1. Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
(P2WKSS) dianggarkan sebesar Rp. 102.487.500,-
2. Pembinaan Organisasi Perempuan dianggarkan sebesar Rp. 28.000.000,-
3. Lomba partisipasi perempuan dalam rangka hari perempuan internasional
dianggarkan sebesar Rp. 24.312.500,-
4. MONEV dianggarkan sebesar Rp. 14.840.000,-
5. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(Banprop) dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,-
O. Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
1. Pembinaan Forum Anak Kota Banjar dianggarkan sebesar Rp. 81.013.000,-
Bab III – hal 7
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Banjar
Nama OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
462.956.550
618.950.000
Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat dengan lancar
Dinsosp3a 1 Tahun 600.000
APBD 20 Paket 700.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran jasa telepon, listrik dan air
Dinsosp3a 12 Bulan 96.000.000
APBD 9 Rekening 150.000.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terpenuhinya pembayaran asuransi
Dinsosp3a 21 Unit 25.000.000
APBD 26 unit 40.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak (STNK) kendaraan dinas selama 1 tahun
Dinsosp3a 21 Unit 15.800.000
APBD 26 unit 25.000.000
Peyediaan jasa administrasi keuangan Lancarnya transaksi keuangan Dinsosp3a 1 Tahun 1.000.000
APBD 4 orang 50.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor
Dinsosp3a 12 Bulan 30.000.000
APBD 10 Buku 1.250.000
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Dinsosp3a 1 Tahun 64.266.550
APBD 76 Jenis 70.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan penggandaan
Dinsosp3a 1 Tahun 27.000.000
APBD 6 Jenis 30.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor
Dinsosp3a 1 Tahun 8.250.000
APBD 10 Jenis 10.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah Dinsosp3a 1 Tahun APBD 23 Jenis 8.000.000
Bab III – hal 8
tangga DINSOSP3A 7.200.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi
Dinsosp3a 12 Bulan 11.000.000
APBD 15 Media/Buku
12.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu dinas
Dinsosp3a 12 Bulan 30.400.000
APBD 502 Dus 32.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinsosp3a 1 Tahun 100.000.000
APBD 50 Kali 130.000.000
Peyediaan jasa tenaga pendukung adminstrasi / teknis perkantoran
Terpenuhinya pembayaran jasa adminstrasi/teknis perkantoran
Dinsosp3a 12 Bulan 46.440.000
APBD 5 Orang 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
560.500.000
788.875.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaaan dinas/operasional
Dinsosp3a 1 Unit 320.000.000
APBD 5 unit 430.000.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlegkapan kantor
Dinsosp3a 7 Unit 65.500.000
APBD 26 unit 178.875.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinsosp3a 1 Tahun 10.000.000
APBD 2 Unit 20,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan bbm, oli/pelumas, jasa service dan suku cadang
Dinsosp3a 1 Tahun 154.000.000
APBD 21 Unit 165.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Dinsosp3a 1 Tahun 11.000.000
APBD 6 Jenis 15.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
15.750.000
35.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olahraga Dinsosp3a 45 Stel 15.750.000
APBD 45 stel 35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.600.000
10.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelatihan dan terkirimnya pegawai untuk mengikuti bintek
Dinsosp3a 2 Orang 8.600.000
APBD 4 orang 10.000.000
Bab III – hal 9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Skor Perencanaan Kinerja (%) 27.987.000
36.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas Sosial P3A Kota Banjar
Dinsosp3a 1 Dokumen 4.653.500
APBD 1 Dokumen 6.000.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Sosial P3A Kota Banjar
Dinsosp3a 1 Dokumen 4.653.500
APBD 1 Dokumen 6.000.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial P3A Kota Banjar
Dinsosp3a 1 Dokumen 4.653.500
APBD 1 Dokumen 6.000.000
Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
Tersusunnya perencanaan anggaran Dinas Sosial P3A Kota Banjar
Dinsosp3a 2 Dokumen 9.373.000
APBD 2 dokumen 12.000.000
Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial P3A Kota Banjar Tahun 2019-2023
Dinsosp3a 1 Dokumen 4.653.500
APBD 1 Dokumen 6.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3.577.770.000
5.271.000.000
Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi ( PRSE )
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial bagi PRSE melalui Bimbingan Sosial
Dinsosp3a 10 Orang 12.525.000
APBD 20 Orang 15.000.000
Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui UEP KUBE
Terlaksananya pembinaan keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan KUBE
Dinsosp3a 28 KUBE 13.562.000
APBD 70 KK 60.000.000
Pendampingan RASTRA Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin
Dinsosp3a 6225 KPM 3.490.298.000
APBD 6.225 KK 5.111.000.000
Pemberdayaan E WARONG KUBE Terlaksananya pembinaan terhadap E Warong KUBE
Dinsosp3a 10 E Warong 12.571.000
APBD 13 E Warong KUBE
15.000.000
Peningkatan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial
Tersedianya Perangkat Lunak Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial
Dinsosp3a 1 Aplikasi 48.814.000
APBD 1 Aplikasi 70.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
73.725.000
410.000.000
Bab III – hal 10
Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar dan Kasus lainnya
Terlaksananya proses rehabilitasi sosial bagi anak yang mempunyai permasalahan sosial
Dinsosp3a 30 Anak 24.625.000
APBD 40 Anak 40.000.000
Pemulangan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
Terlaksanannya peayanan terhadap gepeng, tuna sosial, WKBSM dan eks narkoba
Dinsosp3a 30 Orang 19.700.000
APBD 50 Orang 70.000.000
Penanganan PMKS di RPS Terpenuhinya kebutuhan dasar para PMKS Jalanan yang di RPS
Dinsosp3a 1 tahun 29.400.000
APBD 100% 300.000.000
Program Pembinaan Anak Terlantar 138.345.500
245.000.000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi Anak Terlantar
Dinsosp3a 30 Anak 59.547.000
APBD 30 anak 70.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Dalam dan Luar LKSA
Terlaksananya fasiltasi pemenuhan kebutuhan dasar anak
Dinsosp3a 125 Anak 49.618.000
APBD 210 Anak 105.000.000
Sosialisasi Peraturan tentang ABH dan Adopsi Anak
Adanya pemahaman masyarakat tentang prosedur penanganan ABH dan Adopsi Anak
Dinsosp3a 50 orang 29.180.500
APBD 100 Orang 70.000.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
49.614.000
70.000.000
Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma
Terfasilitasinya para penyandang disabilitas melalui bimbingan, alat bantu fisik dan bantuan kebutuhan pokok
Dinsosp3a 30 Orang 49.614.000
APBD 40 orang 70.000.000
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Persentase Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
292.905.450
675.000.000
Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tersedinya data PMKS dan PSKS terbaru
Dinsosp3a 1 Dokumen 38.325.500
APBD 1 Dokumen 170.000.000
Peningkatan kapasitas (capacity building) potensi dan sumber kesejahteraan sosial
Meningkatnya sumber daya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Dinsosp3a 6 lembaga, 60 Orang 41.325.000
APBD 60 PSKS 50.000.000
Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
Terselenggaranya penanaman nilai - nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Dinsosp3a 50 Orang 9.549.000
APBD 50 PSKS 15.000.000
Bab III – hal 11
Pencegahan dan Penanganan Masalah Keluarga melalui LKKK (LK3)
Tertanganinya permasalahan permasalahan keluarga melalui LK3
Dinsosp3a 10 Kasus 8.940.000
APBD 100% 10.000.000
Pemilihan dan penghargaan bagi PSKS Berprestasi
Terwujudnya peningkatan kinerja PSKS
Dinsosp3a 6 PSKS 16.197.000
APBD 6 PSKS 50.000.000
Peningkatan UKS melalui Lembaga Koordinasi Kesejaheraan Sosial (LKKS)
Terselengganya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Dinsosp3a 2 kegiatan 1 lembaga 29.150.000
APBD 3 Lembaga 30.000.000
Penyuluhan Sosial tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Terinformasikannya permasalahan sosial
Dinsosp3a 80 Orang 10.824.000
APBD 100 Orang 50.000.000
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Tersedianya data kemiskinan terbaru (BDT)
Dinsosp3a 14.230 Rumah Tangga
138.594.950
APBD 1 Dokumen 300.000.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase perlindungan dan jaminan sosial
356.845.000
485.000.000
Perlindungan Sosial bagi Koban Bencana
Terlaksananya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat
Dinsosp3a 12 bln 16.427.000
APBD 100% 30.000.000
Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar
Terlaksananya penanganan bagi orang terlantar
Dinsosp3a 100 Orang 19.470.000
APBD 100% 25.000.000
Pembinaan dan Monitoring Penerima BANSOS Lanjut Usia dan Disabilitas
Terlaksananya proses verifikasi bagi calon penerima bantuan sosial Lanjut Usia dan Disabilitas
Dinsosp3a 25 Desa/Kel 25.507.500
APBD 25 Desa/Kel 40.000.000
Pemantapan Tagana Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana
Dinsosp3a 35 Orang 20.190.000
APBD 25 Desa/Kel 40.000.000
Pendampingan Program Keluarga Harapan
Terlaksananya proses pendampingan bagi KPM PKH
Dinsosp3a 4 kec 275.250.500
APBD 25 Desa/Kel 350.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
75.351.000
176.750.000
Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
Terbentuknya P2TP2A di Desa Dinsosp3a 4 desa/kel 34.650.000
APBD 4 desa/kel 88.375.000
Pengembangan Kota Layak Anak Terbentuknya Desa Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak
Dinsosp3a 1 Lokasi 27.326.000
APBD 7 Desa/kel 75.000.000
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Terselenggaranya Evaluasi pengarusutamaan Gender di Kota Banjar
Dinsosp3a 1 dokumen 13.375.000
APBD 1 dok 13.375.000
Bab III – hal 12
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
35.322.500
75.000.000
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Dinsosp3a 15 Kasus 35.322.500
APBD 20 Kasus 75.000.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
151.265.000
178.440.000
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS)
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
Dinsosp3a 100 KK 98.535.000
APBD
100 KK 110.000.000
Pembinaan Organisasi Perempuan Terselenggaranya pembinaan Organisasi Wanita tingkat Kota Banjar
Dinsosp3a 30 Organisasi 19.290.000
APBD
30 Organisasi 35.000.000
Lomba partisipasi Perempuan Dalam Rangka Hari Perempuan Internasional
Terselenggaranya lomba pada hari perempuan untuk meingkatkan peran perempuan di Kota Banjar
Dinsosp3a 30 Organisasi 19.600.000
APBD
30 Organisasi 19.600.000
MONEV Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
Dinsosp3a 9 Kelompok 13.840.000
APBD
9 kelompok 13.840.000
Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov)
Terlaksananya kegiatan integrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dinsosp3a 1 Desa 300.000.000
APBD Provinsi Jawa Barat
1 Desa 300.000.000
Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
71.013.000
150.000.000
Pembinaan Forum Anak Kota Banjar Terbinanya Forum Anak Kota Banjar (FAJAR) dan terselenggaranya Jambore Anak
Dinsosp3a 1 Tahun 71.013.000
APBD
4 Lembaga 150.000.000