rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bogor tahun 2014 ...
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
331 -
download
25
Transcript of rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bogor tahun 2014 ...
-
I -1
LLAAMMPPIIRRAANN PPEERRAATTUURRAANN BBUUPPAATTII BBOOGGOORR
NNOOMMOORR :: 3355 TTAAHHUUNN 22001133
TTAANNGGGGAALL :: 3311 MMEEII 22001133
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan hingga terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Disamping itu, dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut
memberikan kewenangan kepada daerah melalui pemberian otonomi
seluas-luasnya berupa kewenangan wajib dan pilihan diluar
kewenangan pemerintah.
Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi,
Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan
pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai bagian intergral yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk
kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu
5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja
-
I -2
Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai bentuk realisasi dari Undang-
Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun
perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 20052025.
Adapun realisasi perencanaan pembangunan jangka
menengah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20082013
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 20082013 yang habis masa berlakunya pada tahun 2013
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati Bogor periode tahun 2008-2013. Oleh karena itu, dengan
belum disusunnya perencanaan pembangunan jangka menengah
tahun 2013-2018, maka berpengaruh terhadap penyusunan rencana
pembangunan tahunan di Kabupaten Bogor tahun 2014, dimana
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam rangka menjembatani habisnya masa berlaku RPJMD
Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 dan belum disusunnya RPJMD
tahun 2013-2018 untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati baru terpilih, maka dasar hukum penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2014
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
-
I -3
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dalam penjelasan pasal 40 huruf j
menyebutkan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari
kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD
lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi
pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD
baru. Dengan berpedoman pada aturan perundangan tersebut, maka
proses penyusunan RKPD tahun 2014 masih tetap mengacu pada
penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan
yang tercantum dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan mengacu pula
pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Bogor
tahun 2005-2025. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD tahun
2014 tetap berpedoman pada hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan tahun 2012. Disamping itu, juga tetap memperhatikan
prioritas nasional, sehingga strategi pencapaian tujuan daerah akan
dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2014 dilakukan
melalui 6 (enam) tahapan, yaitu : (1) persiapan penyusunan RKPD,
(2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan rancangan
RKPD, (4) pelaksanaan musrenbang RKPD, (5) perumusan rancangan
akhir RKPD, dan (6) penetapan RKPD. Adapun pendekatan yang
ditempuh dalam tahapan-tahapan penyusunan tersebut adalah
pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratis dan
politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah
secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat. Dokumen
RKPD tahun 2014 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja (Renja) SKPD tahun 2014, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2014, dan
Rancangan APBD tahun 2014.
-
I -4
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung
terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) tahun 2014 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
-
I -5
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);
-
I -6
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 25 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79
Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah
-
I -7
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.1);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4);
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan
pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) tahun 2014 disusun dengan memperhatikan
hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik
tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung
perencanaan pembangunan tahun 2014. Dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka
tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang
berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan
menengah, serta prioritas pembangunan nasional tahun 2014.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) maupun dokumen RPJMD transisi Provinsi Jawa Barat
diacu dalam kapasitas Kabupaten Bogor sebagai bagian dari wilayah
Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang diacu terutama berhubungan
dengan sinergi perencanaan pembangunan Jawa Barat dan wilayah-
wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor,
-
I -8
baik terkait dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Jawa Barat,
prioritas pembangunan tahun 2014, maupun arah dan fokus
kebijakan pembangunan Jawa Barat dan wilayah perbatasan.
Disamping itu, Dokumen RKPD tahun 2014 juga mengacu pada
dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah
Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang kebijakannya cukup
mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) tahun 2005-2025 dipedomani sebagai arah pembangunan
tahap ketiga periode RPJMD tahun 2013-2018 yang menekankan
pada pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara
menyeluruh di berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan
daerah dalam rangka pencapaian daya saing perekonomian daerah
berlandaskan keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
dan nilai-nilai agama, moral dan kearifan lokal, dengan
memantapkan tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013
dipedomani sebagai pedoman transisi perencanaan tahun 2014
sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru. Seluruh indikator
daerah yang dijadikan target pencapaian pada tahun 2008-2013
dijadikan pedoman transisi dalam penyusunan RKPD tahun 2014.
Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor tahun
2005-2025 diacu terkait dengan kebijakan penataan ruang dan
wilayah.
Secara skematis, hubungan antar dokumen ditunjukkan oleh
Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaandan Penganggaran
-
I -9
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah :
BAB I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika
dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah,
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai
tahun 2012 dan realisasi RPJMD; serta permasalahan
pembangunan daerah.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
Menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah serta
arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas
pembangunan.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang
mengemukakan secara eksplisit mengenai rencana program
dan kegiatan prioritas daerah.
BAB VI Penutup
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
1.5.1 Maksud
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014
adalah untuk menjamin tercapainya konsistensi perencanaan
dan panganggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2014
yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan
nasional dan Provinsi Jawa Barat.
-
I -10
1.5.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014
adalah :
a. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan
pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional
tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan
urusan pemerintahan;
b. Terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen
Rencana Kerja SKPD dengan prioritas pembangunan daerah
tahun 2014;
c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam
rangka pembangunan daerah.
-
II -1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012
DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas 298.
838,304 Ha yang secara administratif terbagi atas 40
Kecamatan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan 2 (dua)
Peraturan Daerah terkait dengan pemekaran 4 (empat) desa,
yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung
dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang
Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan
Sukajaya dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin. Dengan
adanya pemekaran desa tersebut, maka jumlah desa di
Kabupaten Bogor yang pada tahun 2011 berjumlah 413
desa, bertambah sebanyak 4 (empat) desa pada tahun 2012,
sehingga total desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor pada
tahun 2012 menjadi 417 desa dan 17 kelurahan (434
desa/kelurahan), dengan 3.882 RW dan 15.561 RT.
Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara 618'0"
647'10" Lintang Selatan dan 10623'45" 10713'30" Bujur
Timur dan secara geografis berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan (Provinsi Banten),
Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota
Depok
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Purwakarta
-
II -2
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Sukabumi
- Bagian Tengah : Kota Bogor
Gambar 2.1. Letak Geografis Kabupaten Bogor
Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola
penggunaan tanah hasil interpretasi Alos tahun 2010,
dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun, kawasan
terbangun dan penggunaan lahan lain-lain. Kawasan non
terbangun mencakup 88,03 persen dari total luas wilayah.
Pola kawasan ini mendominasi pola penggunaan tanah di
kabupaten Bogor, yang terdiri dari hutan seluas 14,32
persen, sawah seluas 11,74 persen, kebun campuran seluas
21,35 persen, lading/tegalan/perkebunan/padang rumput/
ilalang seluas 23,25 persen, dan semak belukar seluas 17,37
persen. Kawasan terbangun mencakup 11,08 persen dari
total luas wilayah, yang terdiri dari permukiman, kawasan
pertambangan/galian serta kawasan dan zona industri.
Penggunaan lahan lain-lain mencakup 0,89 persen dari total
luas wilayah, yang terdiri dari sungai/badan air/danau/
waduk/situ seluas 0,85 persen, rawa 0,03 persen, dan
tambak/empang seluas 0,01 persen.
Secara topografi, bagian utara wilayah Kabupaten
Bogor terletak pada dataran yang relatif rendah, sedangkan
di bagian selatan terletak pada dataran tinggi. Sekitar 29,28
persen wilayah berada pada ketinggian 15100 meter di atas
-
II -3
permukaan laut, 42,62 persen berada pada ketinggian 100 -
500 meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada
ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43
persen pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas
permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000-
2.500 meter di atas permukaan laut.
Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil
letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt.
Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan
relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air
hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif
rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman
curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup
didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan
sangat peka terhadap erosi, antara lain latosol, aluvial,
regosol, podsolik dan andosol. Oleh karena itu, beberapa
wilayah rawan terhadap tanah longsor.
Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke
dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1)
Ciliwung; (2) Cisadane; (3) Citarum; (4) Ciujung; (5) Cidurian;
dan (6) Kali Bekasi. Selain itu terdapat 879 daerah irigasi, 93
Situ, dan 96 titik mata air.
Secara klimatologis, bagian selatan wilayah Kabupaten
Bogor termasuk beriklim tropis sangat basah, sedangkan di
bagian utara beriklim tropis basah dengan rata-rata curah
hujan tahunan 2.5005.000 mm/tahun. Adapun di wilayah
bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur, curah hujan
hanya mencapai kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-
rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20- 30C, dengan
rata-rata tahunan sebesar 25C. Kelembaban udara 70
persen dan kecepatan angin cukup rendah, dengan ratarata
1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata rata
sebesar 146,2 mm/bulan.
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelesatrian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya
-
II -4
buatan. Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 adalah sebesar 44,69 persen (133.548,41
hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi
kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan
hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan.
Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan
terdiri atas : (a) hutan konservasi sebesar 14,24 persen
(42.559,72 hektar), (b) hutan lindung sebesar 2,93 persen
(8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Adapun kawasan
yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan terdiri atas
kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan yang
menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 persen (82.243,63
hektar) dari luas wilayah daerah. Kkawasan budidaya adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
Kawasan budidaya ditetapkan sebesar 55,31 persen
(165.289,90 hektar) yang terdiri atas kawasan budidaya di
dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kawasan
budidaya di dalam kawasan hutan terdiri atas kawasan
hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.
Adapun kawasan budidaya di luar kawasan hutan
diperuntukan bagi : (a) kawasan pertanian, (b) kawasan
pertambangan, (c) kawasan industri, (d) kawasan pariwisata,
dan (e) kawasan permukiman.
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah kawasan budidaya di
luar kawasan hutan, baik untuk pertanian, pertambangan,
industri, pariwisata, dan permukiman yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19
Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut :
-
II -5
a. Pertanian.
Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian di
Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertanian lahan
basah (31 kecamatan), pertanian lahan kering (23
kecamatan), tanaman tahunan (22 kecamatan),
perkebunan (15 kecamatan), peternakan (peternakan kecil
di 9 kecamatan, peternakan besar di 12 kecamatan, dan
peternakan unggas di 11 kecamatan), dan perikanan (19
kecamatan).
b. Pertambangan
Potensi pengembangan wilayah untuk pertambangan di
Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertambangan
bahan galian golongan strategis (3 kecamatan), bahan
galian golongan strategis (8 kecamatan), dan bahan galian
golongan C (15 kecamatan).
c. Industri
Potensi pengembangan wilayah untuk industri di
Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan industri
estate (5 kecamatan), zona industri (10 kecamatan), dan
sentra industri kecil (13 kecamatan).
d. Pariwisata
Potensi pengembangan wilayah untuk pariwisata di
Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan wisata
alam (16 kecamatan), kawasan budaya (6 kecamatan), dan
kawasan wisata minat khusus (3 kecamatan).
e. Permukiman
Kawasan permukiman diarahkan untuk kawasan
permukiman perdesaan dan perkotaan. Kawasan
pemukiman perdesaan terbagi atas kawasan perdesaan di
luar kawasan yang berfungsi lindung (35 kecamatan), dan
kawasan perdesaan di dalam kawasan lindung di luar
kawasan hutan (23 kecamatan). Adapun kawasan
perkotaan terbagi atas kawasan perkotaan kepadatan
tinggi (15 kecamatan), kawasan perkotaan kepadatan
-
II -6
sedang (29 kecamatan), dan kawasan perkotaan
kepadatan rendah (17 kecamatan).
c. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang
rawan bencana. Wilayah rawan bencana terbagi atas 2 (dua)
kawasan, yaitu : kawasan rawan letusan gunung api (11
kecamatan), dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan
longsor (13 kecamatan).
d. Demografi
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Bogor, angka sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor
pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.077.210 jiwa dengan
rincian 2.604.873 jiwa penduduk laki-laki dan 2.472.337
jiwa penduduk perempuan. Besarnya jumlah penduduk
tersebut mengantarkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten
dengan jumlah penduduk terbanyak se Jawa Barat dan se
Indonesia, dimana pada tahun 2012, jumlah penduduk Jawa
Barat tercatat sebanyak 43.053.732 jiwa, sedangkan total
penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011
yang tercatat sebanyak 4.922.205 jiwa, maka dalam jangka
waktu satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Bogor
meningkat sebanyak 155.005 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 3,15 persen.
Dilihat dari distribusi penduduk, kecamatan dengan
persentase jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan
Cibinong, yakni sebesar 7,02 persen dari total penduduk
Kabupaten Bogor, sedangkan kecamatan dengan persentase
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Cariu,
yakni hanya sebesar 0,92 persen dari total penduduk
Kabupaten Bogor. Tingginya jumlah penduduk pada
kecamatan-kecamatan tertentu seperti Kecamatan Cibinong,
Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi lebih
dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan aneka jenis usaha
-
II -7
industri di wilayah tersebut, baik industri besar maupun
sedang, sehingga memberikan dampak pada tingginya
migrasi masuk penduduk ke wilayah kecamatan-kecamatan
tersebut. Hal ini pada akhirnya mendorong kepada tingginya
tingkat permintaan terhadap permukiman untuk tempat
tinggal penduduk. Adapun rendahnya jumlah penduduk di
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cariu, Kecamatan
Tanjungsari dan Kecamatan Rancabungur, lebih dipengaruhi
oleh kurang berkembangnya pertanian sawah dan usaha
industri, sehingga kurang menarik minat penduduk untuk
tinggal di wilayah-wilayah tersebut, meskipun aksesibilitas
infrastruktur terutama jalan tersedia cukup.
Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor tahun
2012 adalah sebesar 17 orang per hektar atau 1.699
orang/km2. Tingkat kepadatan penduduk ini dipengaruhi
oleh luas wilayah. Oleh karena itu, tingkat kepadatan
penduduk tertinggi di Kabupaten Bogor terdapat di
Kecamatan Ciomas yakni 98 orang per hektar, karena
kecamatan ini hanya memiliki luas wilayah 1.630,57 hektar,
sedangkan jumlah penduduk cukup banyak, yakni 159.432
jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk terendah ada di
Kecamatan Tanjungsari yakni 4 orang per hektar. Ditinjau
dari komposisi jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk
Kabupaten Bogor adalah sebesar 105, artinya setiap 100
orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor mayoritas
berjenis kelamin laki-laki.
Penduduk Kabupaten Bogor sebagian besar
merupakan penduduk usia produktif (65,04%), dengan
bentuk piramida yang menggambarkan bahwa penduduk
Kabupaten Bogor tergolong penduduk muda menuju transisi.
Artinya, penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami
pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran dan kematian masih
relatif tinggi, tingkat pertumbuhan tinggi, dan angka beban
tanggungan tergolong rendah.
-
II -8
Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana
diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah penduduk (jiwa)
4.505.679 4.643.186 4.771.932 4.922.205 5.077.210
2
Laju
pertumbuhan penduduk (%)
3,08 3,05 3,15 3,15 3,15
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
Kabupaten Bogor selama periode tahun 2008-2012 dapat
dilihat dari capaian indikator pertumbuhan PDRB dan PDRB
Perkapita, laju inflasi, Koefisien Gini , Persentase Penduduk
di atas Garis Kemiskinan, dan Angka Kriminalitas yang
tertangani.
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di
dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode
tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan
kepemilikan faktor produksi. Penetapan PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku dinilai atas harga pada tahun
berjalan, baik nilai produksi, biaya antara maupun
komponen nilai tambah. Hal ini berbeda dengan
penetapan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang dinilai
berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun
dasar, baik pada saat meniali produksi, biaya antara
maupun komponen nilai tambah.
Perkembangan nilai PDRB atas harga konstan dan atas
harga berlaku yang terjadi di sektor-sektor primer,
-
II -9
sekunder dan tersier di Kabupaten Bogor masing-masing
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3
Tabel 2.2. Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2008 2012
Tahun
Sektor
Total PDRB Pertumbuhan
(%) Primer Sekunder Tersier
2008 3.367.726,88 40.078.637,69 14.943.046,86 58.389.411,43
2009 3.704.823,94 44.952.879,24 17.426.085,36 66.083.788,54 13,18
2010 4.126.719,61 49.614.605,55 20.059.375,40 73.800.700,56 11,68
2011 4.493.720,78 55.358.466,18 23.180.272,72 83.032.459,68 12,51
2012* 4.946.529,80 64.040.698,89 26.918.368,69 95.905.597,38 15,50
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Keterangan * (angka sementara)
Berdasarkan data pada Tabel 2.2, nilai total
PDRB atas harga berlaku sejak tahun 2008-2012
mengalami peningkatan, baik di sektor primer, sekunder,
maupun tersier. Lapangan usaha di sektor sekunder
memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai PDRB
Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun. Jenis lapangan
usaha yang tergolong sektor sekunder tersebut adalah
industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta bangunan.
Adapun lapangan usaha di sektor primer justru
memberikan kontribusi terkecil terhadap nilai PDRB atas
harga berlaku. Jenis lapangan usaha yang tergolong
sektor primer tersebut adalah pertanian, peternakan,
perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan
penggalian. Berdasarkan perbandingan capaian nilai
PDRB tahun 2008-2012, maka pertumbuhan PDRB dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun pada
tahun 2010 pertumbuhan PDRB hanya sebesar 11,68
persen lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada
tahun-tahun lainnya. Pertumbuhan PDRB tertinggi
terjadi pada tahun 2012 dengan persentase pertumbuhan
sebesar 15, 50 persen. Pada tahun 2012, persentase
kontribusi sektor sekunder terhadap total PDRB atas
-
II -10
harga berlaku dibandingkan sektor lainnya sebesar 66,77
persen sedangkan kontribusi sektor primer hanya
sebesar 5,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
sekunder lebih mudah diungkit dan dipacu
peningkatannya dibandingkan dengan sektor tersier dan
primer.
Tabel 2.3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2008 2012
Tahun
Sektor
Total PDRB Pertumbuhan
(%) Primer Sekunder Tersier
2008 1.816.061,80 20.601.560,12 7.304.076,12 29.721.698,04
2009 1.887.540,00 21.220.240,40 7.844.357,43 30.952.137,83 4,14
2010 1.987.614,49 22.178.636,16 8.360.199,02 32.526.449,67 5,09
2011 1.986.714,13 23.474.527,64 9.003.595,52 34.464.837,29 5,96
2012* 1.998.117,38 24.877.113,84 9.655.512,28 36.530.743,50 5,99
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Keterangan * (angka sementara)
Berdasarkan data pada Tabel 2.3, nilai total
PDRB atas harga konstan sejak tahun 2008-2012 juga
mengalami peningkatan, baik di sektor primer, sekunder,
maupun tersier. Lapangan usaha di sektor sekunder
memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai PDRB
Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun. Jenis lapangan
usaha yang tergolong sektor sekunder tersebut adalah
industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta bangunan.
Adapun, lapangan usaha di sektor primer justru
memberikan kontribusi terkecil terhadap nilai PDRB atas
harga konstan. Jenis lapangan usaha yang tergolong
sektor primer tersebut adalah pertanian, peternakan,
perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan
penggalian. Berdasarkan perbandingan capaian nilai
PDRB tahun 2008-2012, maka pertumbuhan PDRB dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan
PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan
persentase pertumbuhan sebesar 5,99 persen. Pada
-
II -11
tahun 2012, persentase kontribusi sektor sekunder
terhadap total PDRB atas harga konstan dibandingkan
sektor lainnya sebesar 68,10 persen, sedangkan
kontribusi sektor primer hanya sebesar 5,47 persen.
Sektor sekunder yang merupakan kontributor
terbesar PDRB, terutama didorong oleh pertumbuhan 4
(empat) sub sektor utama, yaitu (1) sub sektor bangunan,
(2) sub sektor industri alat angkutan, mesin dan
peralatannya, (3) sub sektor tekstil, barang dari kulit dan
alas kaki, serta (4) sub sektor industri makanan,
minuman, dan tembakau. Adapun rendahnya kontribusi
sektor primer terhadap PDRB disebabkan oleh rendahnya
kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan akibat
menurunnya luasan lahan panen pasca kemarau yang
berkepanjangan pada awal hingga melebihi pertengahan
tahun 2012.
Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB Atas Harga
Konstan dan Atas Harga Berlaku dapat dilihat pada
Gambar 2.2
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 2008-2012
2. PDRB Perkapita
Kondisi pencapaian nilai PDRB tahun 2012
sekaligus dapat menggambarkan besarnya PDRB
perkapita Kabupaten Bogor. PDRB Perkapita merupakan
-
II -12
hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita
Kabupaten Bogor tahun 2008-2012 dapat dilihat pada
Gambar 2.3.
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
PDRB perkapita Kabupaten Bogor sejak tahun
2008 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi
perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik.
Berdasarkan perhitungan PDRB perkapita atas harga
berlaku, antara tahun 2011-2012 terjadi peningkatan
sebesar 11,69 persen. Namun perhitungan ini belum
dapat menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat
secara riil, karena masih mengandung nilai inflasi. Untuk
mendekati daya beli riil, maka digunakan perhitungan
PDRB perkapita atas dasar harga konstan, dimana
antara tahun 2011-2012 terjadi peningkatan daya beli
masyarakat sebesar 2,57 persen.
3. Laju Inflasi
Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu)
berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi
masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di
pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi dan
adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata
-
II -13
lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata
uang secara kontinyu.
Inflasi di Indonesia tahun 2012 berdasarkan data
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012
tercatat sebesar 4,30 persen. Di Jawa Barat, inflasi
tercatat sebesar 3,86 persen. Adapun, inflasi yang terjadi
di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 3,56 persen. Jika
dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi
di Kabupaten Bogor lebih rendah 0,74 persen, sedangkan
jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di
Kabupaten Bogor tahun 2012 lebih rendah 0,30 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari laju inflasi,
kondisi perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun
2012 relatif lebih baik dibandingkan dengan Provinsi
Jawa Barat dan Indonesia.
Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor tahun 2012
terjadi pada kelompok sandang, menyusul kelompok
pendidikan, olahraga dan rekreasi. Adapun inflasi
terendah terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi
dan jasa keuangan. Perkembangan inflasi di Kabupaten
Bogor dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada
Gambar 2.4
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Gambar 2.4 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
-
II -14
Berdasarkan data pada Gambar 2.4, dalam kurun
waktu 2009-2012, angka inflasi di Kabupaten Bogor
mengalami fluktuasi, dengan tingkat tertinggi terjadi
pada tahun 2010. Inflasi yang terjadi pada tahun 2012
lebih rendah 0,01 persen dibandingkan tahun 2011. Hal
ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di
Kabupaten Bogor dilihat dari indikator inflasi lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2011.
4. Koefisien Gini
Koefisien gini menunjukkan ada tidaknya
ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat
yang diukur dengan nilai dalam rentang 0-1.
Ketimpangan akan semakin tinggi jika koefisien gini
semakin tinggi. Pada tahun 2012, angka koefisien gini di
Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,36. Hal ini
menunjukkan bahwa penyebaran pendapatan penduduk
Kabupaten Bogor cukup merata (
-
II -15
jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan
di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Penetapan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012*
Penduduk Miskin
491.400 446.040 477.100 470.500 424.314
Garis kemiskinan
173.281 197.319 214.338 235.682 235.682
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2010
Keterangan : * sumber TNP2K
Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin tahun
2012 mengalami penurunan sebesar 9,82 persen
dibandingkan tahun 2011, yakni dari 470.500 jiwa pada
tahun 2011 menjadi 424.314 jiwa pada tahun 2012.
Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah
penduduk, persentase jumlah penduduk miskin terhadap
total penduduk Kabupaten Bogor dalam kurun waktu
tahun 2008-2012 menunjukkan angka yang semakin
menurun, kecuali pada tahun 2010 yang mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2009. Pada tahun
2012, proporsi jumlah penduduk miskin tercatat paling
rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
yakni sebesar 8,36 persen. Hal ini dapat dilihat pada
Gambar 2.5
-
II -16
Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2012
Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Dengan mengacu pada persentase jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Bogor, maka persentase jumlah
penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada
tahun 2012 sebesar 91,64 persen.
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari fokus
kesejahteraan sosial. Capaian kinerja pada fokus
kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2008-2012
ditunjukkan melalui beberapa indikator, yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Pendidikan
Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai implikasi dari
tujuan tersebut, maka pendidikan dijadikan sebagai
indikator bagi keberhasilan pembangunan. Dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD
Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 telah menempatkan
pendidikan dalam misi keempat, yaitu Meningkatkan
Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.
Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam setiap
-
II -17
perencanaan tahunan, dimana pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, pendidikan
ditempatkan pada prioritas ketiga dalam pembangunan di
Kabupaten Bogor, yaitu Peningkatan Mutu dan
Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
Tingkat pencapaian kinerja dalam urusan
pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator
pendukung, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata
Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian indikator-
indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan
persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang
berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan
menulis dari total seluruh penduduk Kabupaten Bogor
yang berusia 15 tahun keatas. Perkembangan Angka
Melek Huruf dapat dilihat pada Tabel 2.5
Tabel 2.5 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012*
1 Jumlah penduduk usia
diatas 15 tahun yang bisa membaca
dan menulis
2.896.848 2.983.552 3.068.705 3.343.177 3.298.531
2 Jumlah
penduduk usia15 tahun keatas
3.095.253 3.164.229 3.229.536 3.492.700 3.462.661
3 Angka melek huruf
(AMH)
93,59 94,29 95,00 95,09 95,26
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Keterangan : * angka sementara
Banyaknya penduduk Kabupaten Bogor yang
melek aksara dalam kurun waktu 2008-2012 terus
-
II -18
mengalami peningkatan, meskipun hingga tahun 2012
masih terdapat penduduk buta aksara yang
diperkirakan sebesar 4,74 persen. Pada tahun 2012,
capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor sebesar
95,26 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan
sebesar 0,07 poin dari tahun 2011. Apabila mengacu
pada standar internasional, angka melek huruf dihitung
pada seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas
tanpa adanya batas atas usia penduduk, maka kecilnya
peningkatan poin angka melek huruf di Kabupaten
Bogor kemungkinan disebabkan oleh sulitnya
pembelajaran membaca, menulis dan berhitung
(calistung) pada penduduk buta huruf yang telah
berusia di atas usia produktif.
b. Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata
capaian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten
Bogor. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Bogor pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 8,12.
Angka ini meningkat sebesar 0,23 poin dari capaian
tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun
2012 rata-rata penduduk Kabupaten Bogor baru dapat
menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan
SMP/sederajat kelas 8, atau bersekolah delapan tahun.
Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Bogor
belum menuntaskan program wajib belajar pendidikan
sembilan tahun karena belum menamatkan jenjang
pendidikan SMP/sederajat. Perkembangan capaian
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor tahun
2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6
Tabel 2.6 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata Lama
Sekolah 7,20 7,54 7,98 7,99 8,12
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
-
II -19
Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab
masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, yaitu
1)adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah,
baik karena putus sekolah, maupun karena tidak
melanjutkan sekolah, dan 2) adanya penduduk di luar
usia sekolah yang tidak memiliki ijazah tamat sekolah
serta tidak mengikuti program pendidikan non
formal/kesetaraan.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar menunjukkan jumlah
penduduk yang bersekolah pada usia jenjang
pendidikan tertentu, baik dasar maupun menengah
yang bersekolah, berapaun usia penduduk tersebut.
Adapun Angka Partisipasi Murni menunjukkan jumlah
penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan
tertentu, baik dasar maupun menengah yang bersekolah
pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK dan
APM tahun 2012 pada tiap-tiap jenjang dapat dilihat
pada Gambar 2.6.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2012
Gambar 2.6 Capaian APK dan APM Kabupaten Bogor Tahun 2012
Upaya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan
tahun di Kabupaten Bogor pada jenjang pendidikan
Sekolah Dasar (SD)/sederajat telah terlampaui. Pada
jenjang pendidikan SMP, APK telah mencapai 95,95
persen dengan katagori tuntas, meskipun APM masih
mencapai angka 84,74 persen. Hal ini berarti bahwa
-
II -20
pada jenjang SMP/sederajat, hingga tahun 2012
Kabupaten Bogor masih ada anak usia sekolah yang
tidak bersekolah. Pada jenjang pendidikan menengah,
capaian APK dan APM hingga tahun 2012 belum
mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih
setengah dari penduduk usia SMA/sederajat di
Kabupaten Bogor yang tidak bersekolah. Berbagai upaya
untuk meningkatkan APK dan APM telah dilakukan
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan,
diantaranya dengan cara menambah daya tampung
sekolah, karena dengan adanya penambahan daya
tampung, berarti telah membuka kesempatan bagi
penduduk untuk bersekolah sesuai dengan jenjang
pendidikannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
menambah daya tampung adalah dengan membangun
ruang kelas baru, melakukan rehabilitasi ruang-ruang
kelas agar dapat berfungsi kembali dengan baik,
menambah akses pelayanan pendidikan di wilayah-
wilayah yang sulit dijangkau, serta membuka program-
program paket belajar, baik A, B maupun C.
2. Kesehatan
Berdasarkan misi yang tercantum dalam RPJMD
tahun 2008-2013, Kesehatan ditempatkan pada misi
kelima, yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Berkualitas. Adapun dalam RKPD tahun 2012,
kesehatan bersama dengan pendidikan ditempatkan pada
prioritas pembangunan ketiga. Secara umum, indikator
keberhasilan kesehatan dilihat dari Angka Harapan Hidup
yang menunjukkan peluang lama hidup seseorang. Di
Kabupaten Bogor, angka harapan hidup selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat
pada Tabel 2.7.
-
II -21
Tabel 2.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
AHH 68,03 68,44 68,86 69,28 69,49
Sumber : Indilator Ekonomi Daerah, 2012
Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 meningkat
sebesar 0,21 poin dari tahun 2011, sehingga harapan
hidup penduduk Kabupaten Bogor tahun 2012 menjadi
69,49 tahun. Peningkatan angka harapan hidup tersebut
terjadi karena kesadaran penduduk semakin tinggi
tentang bagaimana membiasakan untuk hidup sehat.
Keberhasilan capaian angka harapan hidup yang
semakin lama semakin tinggi tidak terlepas dari
tercapainya indikator-indikator kesehatan lainnya, yaitu:
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka kelangsungan hidup bayi dalam kurun
waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan.
Secara tidak langsung, peningkatan angka
kelangsungan hidup bayi disebabkan oleh semakin
menurunnya kasus kematian bayi yang terjadi di
wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini dapat dilihat pada
Tabel 2.8
Tabel 2.8 Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bogor, 2012
Pada Tahun 2012 kasus kematian bayi mengalami
penurunan sebesar 19,01 persen dari tahun 2011,
meskipun dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi
Jumlah Kasus Kematian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Neonatal (0 28 hari) 200 339 282 195 167
Bayi (29 hari 11 bulan) 70 68 72 47 29
Total 270 407 354 242 196
-
II -22
fluktuasi kasus kematian bayi. Namun demikian, mulai
tahun 2010 hingga tahun 2012, kasus tersebut
menunjukkan trend yang semakin menurun. Hal ini
dapat dilihat pada Gambar 2.8
Sumber : Dinas Kesehatan kab. Bogor, 2012
Gambar 2.8 Trend Penurunan Kasus Kematian Bayi Tahun 2008-2012
b. Balita Gizi Buruk
Cakupan jumlah balita dengan gizi buruk pada
tahun 2012 terdapat sebanyak 0,030 persen. Jumlah ini
mengalami penurunan sebesar 0,01 persen jika
dibandingkan dengan tahun 2011, dimana pada tahun
2011 terdapat balita dengan gizi buruk sebesar 0,041
persen. Secara umum seluruh balita gizi buruk
tertangani seluruhnya, atau dengan kata lain seluruh
balita gizi buruk mendapatkan perawatan yang baik dari
Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari
jumlah cakupan kunjungan bayi yang pada tahun 2012
sebesar 93,96 persen, meningkat sebesar 1,96 persen
dari tahun 2011.
3. Kepemilikan Tanah
Perkembangan kepemilikan lahan dan lahan
bersertifikat dalam kurun waktu 2008-2012 di Kabupaten
Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.9
-
II -23
Sumber : Dinas Tata Ruag dan Pertanahan Kab. Bogor, 2012
Gambar 2.9 Perkembangan Luas Kepemilikan Lahan dan Lahan Bersertifikat di kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Jumlah penduduk yang memiliki lahan dari tahun
2008-2012 semakin meningkat. Khusunya pada tahun
2012, penduduk yang memiliki lahan tercatat sejumlah
9,30 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar
0,85 persen jika dibandingkan tahun 2011. Ditinjau dari
aspek legalitas kepemilikan tanah, luas lahan penduduk
yang telah bersertifikat tercatat sebesar 24,60 persen.
Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebesar 12,04 persen. Luas lahan yang
bersertifikat tersebut bersumber dari kegiatan proda yang
dilaksanakan pada tahun 2012.
4. Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dapat
dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah
penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja dalam kurun
waktu tahun 2008-2012 menunjukkan adanya
peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10
-
II -24
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012
Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2012 terjadi
peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 129.820
jiwa atau sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2011.
Adapun jika dibandingkan dengan total penduduk
Kabupaten Bogor, terjadi kenaikan rasio jumlah penduduk
yang bekerja, dimana pada tahun 2011 sebesar 91,41
persen menjadi 93,30 persen pada tahun 2012.
Gambar 2.11 Perbandingan antara Rasio dan Laju Peningkatan Penduduk Bekerja di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Apabila ditinjau dari laju peningkatan penduduk
bekerja, dari tahun ke tahun laju peningkatannya
mengalami fluktuasi, meskipun rasio terus meningkat.
Pada tahun 2012, laju peningkatan penduduk bekerja
hanya meningkat sebesar 2,07 persen dibandingkan
dengan tahun 2011 yang naik 2,29 persen.
-
II -25
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Hasil kinerja tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor
yang difokuskan pada seni budaya dan olahraga dapat
diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-indikator
sebagai berikut :
1. Seni Budaya
Kinerja seni budaya dapat dilihat dari 2 indikator,
yaitu jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bogor
dan jumlah gedung kesenian. Perkembangan jumlah grup
kesenian dan gedung kesenian di Kabupaten Bogor dapat
dilihat pada Tabel 2.9
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Grup dan Gedung Kesenian di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Grup Kesenian
90 90 104 109 114
Gedung Kesenian 0 0 1 1 1
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, 2012
Pada tahun 2012, jumlah grup kesenian mengalami
peningkatan sebanyak 5 grup jika dibandingkan dengan
tahun 2011. Adapun jumlah gedung kesenian tahun 2012
tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
2011.
2. Olahraga
Kinerja olahraga di Kabupaten Bogor ditunjukkan
melalui indikator jumlah organisasi olahraga dan gedung
olahraga. Hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun
2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel 2.10
-
II -26
Tabel 2.10 Kinerja Olahraga di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
Organisasi Olahraga 44 44 59 64 74
Jumlah Gedung Olahraga - - 2 2 3
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2012
Tahun 2012 pembinaan terhadap organisasi
olahraga di Kabupaten Bogor lebih ditingkatkan. Hal ini
terlihat dari bertambahnya 10 organisasi olahraga yang
terbina. Pembinaan dilakukan terhadap Pengurus Cabang
PTMSI, PERCASI, PELTI, FPTI, PBSI, FORMI, NPCI,
BAPOPSI, KOK Cisarua dan Ciawi. Adapun pada tahun
2012 telah dilakukan pembangunan 1 (dua) gedung
olahraga masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Bogor di
Kecamatan Jasinga yang ditujukan untuk melayani
kebutuhan olahraga masyarakat, sehingga jumlah gedung
olahraga pada tahun 2012 keseluruhan berjumlah 4
gedung.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Kinerja pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek
pelayanan umum dapat dilihat dari indikator keberhasilan
Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusan
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota, baik dalam pelayanan urusan
wajib maupun urusan pilihan. Hasil kinerja dalam kurun
waktu tahun 2008-2012 berdasarkan urusan wajib dan
pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Urusan wajib pendidikan merupakan salah satu
urusan yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor, dan menjadi
-
II -27
komponen perhitungan indeks pembangunan manusia.
Indikator keberhasilan pembangunan di bidang
pendidikan dapat dilihat dari beberapa komponen
pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rasio
ketersediaan sekolah, rasio guru murid, fasilitas
pendidikan, kualifikasi guru, pendidikan anak usia dini,
angka putus sekolah, angka lulusan, dan angka
melanjutkan.
Kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11
Tabel 2.11 Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2008-2012
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1. Pendidikan Dasar
a. Angka Partisipasi
Sekolah
- SD/MI 1.112,02 1.103,46 1.119,61 1.185,03 1.085,86
- SMP/MTs 855,51 855,57 890,97 903,77 877,06
b. Rasio Ketersediaan
Sekolah 39,36 39,79 40,86 40,98 44,79
c. Rasio guru/murid
- SD/MI 264,73 263,92 264,17 35,53 27,13
- SMP/MTs 240,57 437,72 402,23 59,67 20,93
2. Pendidikan Menengah
a. APS 357,87 364,06 383,48 385,18 409,87
b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
15,89 15,36 17,07 20,41 16,04
c. Rasio guru terhadap
murid 348,04 279,98 270,61 57,31 23,42
e. Penduduk yang
berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
93,59 94,29 95,02 95,89 95,26
3. Fasilitas Pendidikan
a. Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi
bangunan baik
64,06% 76,78% 81,90% 97,23% 57,49%
b. Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/ MA
87,96% 89,10% 92,08% 86,83% 65,95%
-
II -28
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
kondisi bangunan baik
4. PAUD
Jumlah Siswa pada
jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 6 Tahun x100%
17,63% 21,74% 24,22% 25,46% 27,57%
5. Angka Putus Sekolah
a. SD/MI 2,33% 0,70% 0,27% 0,256% 0,254%
b. SMP/MTs 1,01% 0,46% 0,90% 0,885% 0,55%
c. SMA/SMK/MA 0,46% 0,31% 0,55% 0,536% 0,751%
6. Angka Kelulusan
a. Angka Kelulusan
SD/MI 98,93% 99,15% 98,88% 99,42% 99,46%
b. Angka Kelulusan
SMP/MTs 95,98% 95,61% 96,60% 99,89% 98,74%
c. Angka Kelulusan
SMA/SMK/MA 97,88% 98,31% 96,40% 99,96% 99,52%
d. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs
78,87% 115,19% 91,23% 92,65% 97,91%
e. Angka Melanjutkan
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
69,31% 70,67% 69,18% 71,14% 72,36%
f. Guru yang memenuhi
Kualifikasi S1/D-IV 33,75% 33,84% 46,79% 57,71% 59,6%
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2012
a. Angka Partisipasi Sekolah
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada
jenjang pendidikan menengah secara umum masih
lebih rendah daripada jenjang pendidikan dasar.
Namun, capaian APS pada jenjang pendidikan tahun
2012 mengalami peningkatan sebesar 6,41 persen
dibandingkan tahun 2011. Pada jenjang pendidikan
dasar, untuk tingkat SMP/sederajat, angka partisipasi
sekolah tahun 2012 mengalami penurunan sebesar
2,96 persen dibandingkan tahun 2011. Hal ini salah
satunya diakibatkan oleh masih tingginya angka putus
sekolah pada jenjang SMP/sederajat yang pada tahun
-
II -29
2012 mengalami peningkatan sebesar 0,005 persen
dibandingkan tahun 2011. Adapun pada jenjang
pendidikan dasar, untuk tingkat SD/sederajat, angka
partisipasi sekolah tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun 2011.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah
Ditinjau dari rasio ketersediaan sekolah, dimana
rasio tersebut diperoleh dari ketersediaan sekolah
berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah tertentu,
terlihat bahwa hingga tahun 2012, baik pada jenjang
pendidikan dasar maupun menengah rasio belum
mencapai 50 persen. Pada jenjang pendidikan dasar,
rasio ketersediaan sekolah meningkat sebesar 9,30
persen dari tahun 2011, dan pada jenjang pendidikan
menengah, rasio ketersediaan sekolah mengalami
penurunan sebesar 21,41 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk
usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah lebih
tinggi daripada peningkatan jumlah gedung sekolah.
Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun,
namun laju peningkatan per tahun mengalami
penurunan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasio
ketersediaan sekolah lebih tinggi daripada jenjang
pendidikan menengah.
c. Rasio Guru dan Murid
Kinerja urusan pendidikan yang terkait dengan
pemenuhan rasio guru dan murid menunjukkan
bahwa pada tahun 2012, rasio guru terhadap murid
pada jenjang pendidikan dasar untuk tingkat
SD/sederajat mengalami penurunan sebesar 23,64
persen dibandingkan dengan tahun 2011, dimana
pada tahun 2011 seorang guru menangani 35 murid,
dan pada tahun 2012 seorang guru menangani 27
murid. Rasio guru terhadap murid pada jenjang
pendidikan dasar untuk tingkat SMP/sederajat
mengalami penurunan sebesar 64,92 persen dari
tahun sebelumnya, dimanan seorang guru pada tahun
-
II -30
2011 menangani 59 murid, dan pada tahun 2012
seorang guru menangani 20 murid. Pada jenjang
pendidikan menengah untuk SMA/sedarajat, rasio
guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar
59,13 persen, dimana pada tahun 2011, seorang guru
menangani 57 murid dan tahun 2012 seorang guru
menangani 23 murid. Hal ini menunjukkan bahwa
pada setiap jenjang pendidikan terjadi peningkatan
kualitas penanganan guru terhadap murid yang dilihat
dari semakin berkurangnya beban penanganan guru
terhadap murid.
d. Fasilitas Pendidikan
Ditinjau dari ketersediaan fasilitas pendidikan di
Kabupaten Bogor pada tahun 2012, pada jenjang
pendidikan SD/sederajat masih terdapat 10,77 persen
bangunan sekolah yang berada dalam kondisi tidak
layak pakai, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP
dan SMA/sederajat masih terdapat 6,92 persen
bangunan sekolah dengan kondisi tidak layak pakai.
Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2012
fasilitas pendidikan di tingkat SMP dan SMA masih
lebih baik dibandingkan dengan tingkat SD. Salah satu
penyebab masih tingginya kondisi kerusakan fasilitas
pendidikan tingkat SD adalah karena banyaknya
gedung SD yang merupakan bangunan lama dan
butuh perbaikan. Hal ini berbeda dengan jumlah
gedung SMP atau SMA yang jauh lebih sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah sekolah SD, dan
kondisinya relatif lebih baru.
e. Pendidikan Anak usia Dini
Pada tahun 2012, terdapat 28,94 persen anak
usia dini yang mendapatkan pendidikan pra sekolah.
Kondisi ini meningkat sebesar 2,11 persen
dibandingkan dengan tahun 2011. Penyelenggaraan
pendidikan pra sekolah di Kabupaten Bogor hingga
tahun 2012 didominasi oleh masyarakat, karena di
Kabupaten Bogor hanya terdapat 1 (satu) Taman
-
II -31
Kanak-kanak milik Pemerintah Daerah, sedangkan
selebihnya adalah milik masyarakat/swasta. Adanya
penyelenggaraan pendidikan usia dini menunjukkan
bahwa pada usia pra sekolah, anak sudah disiapkan
secara mental untuk bersosialisasi dan menumbuhkan
daya kreativitas, sehingga siap untuk mengikuti
pendidikan dasar.
f. Kualifikasi Guru
Kinerja urusan wajib pendidikan terkait dengan
kualifikasi guru pada tahun 2012 menunjukkan bahwa
guru yang berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Bogor
naik sebesar 1,89 persen dibandingkan tahun 2011.
Hal ini berarti bahwa pada tahun 2012, kualitas
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor telah
meningkat seiring dengan meningkatnya kualifikasi
guru. Peningkatan kualifikasi guru-guru di Kabupaten
Bogor dengan minimal memiliki latar belakang
pendidikan Sarjana merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Bogor yang dilakukan secara kontinyu
dengan cara memberikan beasiswa kepada guru-guru
yang belum memiliki ijazah Sarjana untuk
melanjutkan hingga minimal bergelar Sarjana dalam
bidang pendidikan. Upaya ini dilakukan dengan cara
menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten
Bogor.
g. Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah
Pada tahun 2012, angka putus sekolah pada
tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar
0,002 persen. Pada tingkat SMP/sederajat mengalami
penurunan sebesar 0,335 persen. Adapun angka putus
sekolah pada tingkat SMA/sederajat mengalami
peningkatan sebesar 0,215 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah
penduduk usia SMA/sederajat yang tidak bersekolah
karena putus sekolah lebih banyak dari tahun 2011.
-
II -32
Apabila dilihat dari persentase siswa putus sekolah,
angka tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan
SMA/sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun proses pembelajaran di
tingkat SMA/sederajat, banyak siswa usia 16-18 tahun
yang tidak meneruskan pendidikan dengan beberapa
alasan, yaitu keinginan sendiri, jarak tempuh, dan
biaya.
Ditinjau dari angka kelulusan pada tahun 2012,
untuk tingkat SD/sederajat, angka kelulusan
mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen, untuk
tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar
1,15 persen, dan untuk tingkat SMA/sederajat
mengalami penurunan sebesar 0,44 persen. Angka
kelulusan terendah terjadi pada tingkat pendidikan
SMP/sederajat.
Ditinjau dari angka melanjutkan sekolah tahun
2012, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2011.
Angka melanjutkan dari tingkat pendidikan SD/
sederajat ke tingkat pendidikan SMP/sederajat
mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen,
sedangkan angka melanjutkan dari tingkat pendidikan
SMP/sederajat ke tingkat pendidikan SMA/sederajat
mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang
telah lulus dari tingkat pendidikan SMP/sederajat
lebih banyak yang tidak melanjutkan hingga ke jenjang
pendidikan menengah. Hal ini bisa jadi disebabkan
oleh tingginya biaya masuk sekolah dan biaya
operasional bersekolah pada jenjang pendidikan
menengah, serta banyak lulusan SMP/sederajat yang
memasuki dunia kerja.
2. Kesehatan
Pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan
wajib Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2012 ditujukan
untuk meningkatkan pemerataan mutu dan pelayanan
kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan secara umum
-
II -33
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dari aspek harapan hidup. Masyarakat yang sejahtera
salah satunya ditunjukkan oleh tingginya usia harapan
hidup. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka
kinerja pelayanan umum pada urusan wajib pendidikan
tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.12
Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Umum Kesehatan di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012
INDIKATOR REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio posyandu per satuan balita
10,67 10,89 11,01 11,35 13,30
Rasio
puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk
1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1: 9.882 1: 10,138
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
1 : 307.355
1 : 310.091
1 : 340.229
1: 264.623
1 : 223,736
Rasio dokter per satuan penduduk
1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451
1: 2.349
1 : 1.710
Rasio tenaga medis
per satuan penduduk
1 : 3.947 1 : 4.026 1 : 3.989 1 : 2.277 1 : 1.675
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
69,09 70 72,5 99,52 99,97
Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
67,24 85 86,25 80,38 82,90
Cakupan
Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
71,08 77,08 81,07 85,75 85,75
Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan
100 100 100 100 100
Cakupan penemuan
dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
78,75 76,12 80,73 81,31 81,31
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100 100 100 100 100,00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
100 100 100 100 100
Cakupan kunjungan bayi
73,61 87,87 90 92,25 93,96
Cakupan puskesmas
252,5 252,5 252,5 252,5 252,50
Cakupan pembantu
puskesmas 20,09 22,43 24,77 25,70 28,84
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
86,22 91,3 92,3 93,05 93,82
Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat
44,73 72,7 74,85 75,94 77,41
Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang
memenuhi syarat
58,03 70,7 87,08 88,07 88,38
-
II -34
INDIKATOR REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan SAB
(Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat
56,5 38,5 68,77 69,80 70,13
Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat
40,84 30,8 66,19 67,70 71,59
Prosentase Sarana Kesehatan Swasta yang berijin
100 100 100 103,11 164
Prosentase pengadaan obat essensial
100 100 100 100 100
Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang
berbahaya
41,07 41,07 42,6 43,51 44,05
Cakupan Desa Siaga Aktif
- 43 85 128 214
RSUD CIBINONG
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed
Occupancy Ratio (BOR)
80,25% 82,.41% 82,57% 79,15% 82,01%
Peningkatan
ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
38,00% 38,00% 38,00% 38% 51,50%
Peningkatan
layanan Spesialis 16 16 16 16 18
Peningkatan jumlah instalasi
12 12 12 13 17
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan
medik fungsional
1 : 3,2 1:3,2 1:2,8 1 : 3,4, 1: 1,4
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,72 1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,79 1 : 0,82
RSUD CIAWI
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed
Occupancy Ratio (BOR) (%)
60,00 53,20 59,43 60,16, 64,28
Peningkatan
ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit (%)
42,53 44,66 64,29 46,61 54,47
Peningkatan layanan Spesialis
13 13 13 15 19
Peningkatan jumlah instalasi
11 12 14 14 15
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan
medik fungsional
1 : 2,8 1:03 1:03 1 : 3.5 1 : 3,0
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,6 01:00,7 01:00,7 1 : 0.73 1 : 0,87
RSUD LEUWILIANG
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed
Occupancy Ratio (BOR) (%)
- - 51,46 78,87 74,80
Peningkatan
ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit (%)
- - 60 65 72,90
Peningkatan layanan Spesialis
- - 8 6 9
Peningkatan jumlah instalasi
- - 10 10 11
-
II -35
INDIKATOR REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio tenaga dokter
spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
- - - 0,625 0,75
Rasio Perawat per Tempat Tidur
- - - 1:10 1:7,6
RSUD CILEUNGSI
Cakupan tingkat
hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) (%)
- -
48
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III
Rumah Sakit
- -
50
Peningkatan layanan Spesialis
- -
11
Peningkatan jumlah instalasi
- -
10
Rasio tenaga dokter
spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
- -
1:1,5
Rasio Perawat per Tempat Tidur
- - 1:1,06
Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, dan RSUD Cileungsi, 2012
a. Rasio Posyandu per Satuan Balita
Rasio posyandu per satuan balita dalam kurun
waktu 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun
2012, rasio posyandu per satuan balita mengalami
peningkatan sebesar 1,95 persen dibandingkan tahun
2011. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka
meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi dan
balita melalui pelayanan posyandu semakin
meningkat.
b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan
Penduduk Kinerja pelayanan umum kesehatan pada tahun
2012 ditinjau dari aspek ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik
dan pustu mengalami peningkatan. Sarana puskesmas
telah mampu meningkatkan layanan terhadap 10.138
penduduk. Jumlah ini meningkat sebesar 2,59 persen
dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini
menunjukkan bahwa cakupan pelayanan dasar di
-
II -36
Kabupaten Bogor telah mengalami peningkatan
layanan hingga 256 jiwa per puskesmas.
c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Kinerja pelayanan umum kesehatan tahun 2012
ditinjau dari aspek ketersediaan rumah sakit
menunjukkan bahwa jumlah sarana pelayanan rumah
sakit juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai
dengan beroperasinya RSUD Cileungsi di Kecamatan
Cileungsi yang melayani penduduk wilayah Bogor
bagian timur. Dengan beroperasinya RSUD Cileungsi,
maka pelayanan rumah sakit meliputi penduduk
wilayah tengah, selatan, barat dan timur. Penambahan
layanan rumah sakit menunjukkan bahwa pada tahun
2012, beban pelayanan rumah sakit berkurang sebesar
40.887 jiwa dibandingkan tahun 2011, yang berarti
bahwa rumah sakit dapat meningkatkan kualitas
pelayanan jika jumlah pasien yang dilayani berkurang,
dimana satu rumah sakit sudah mampu melayani
223.736 jiwa penduduk, lebih sedikit dibandingkan
tahun sebelumnya yang melayani 264.623 jiwa
penduduk.
d. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan
Penduduk
Ketersediaan layanan dokter dan tenaga medis
pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan
kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh semakin
berkurangnya beban pelayanan terhadap masyarakat,
karena semakin banyak seorang dokter dan tenaga
medis melayani penduduk, akan semakin rendah
kualitas pelayanannya. Pada tahun 2012, seorang
dokter harus melayani pasien sebanyak 1.710 jiwa.
Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan
tahun 2011 dimana seorang dokter harus melayani
pasien 639 jiwa lebih banyak. Hal yang sama juga
terjadi pada tenaga medis. Pada tahun 2012, seorang
tenaga medis harus melayani pasien sebanyak 1.675
jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan layanan jika
-
II -37
dibandingkan dengan tahun 2011, dimana seorang
tenaga medis harus melayani pasien 602 orang lebih
banyak.
e. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Dalam rangka meningkatkan angka harapan
hidup, penanganan terhadap ibu dan bayi menjadi
perhatian yang penting. Oleh karena itu diperlukan
penanganan selama proses kehamilan hingga
persalinan yang dilakukan oleh bidan/tenaga
kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2012, kejadian
komplikasi kebidanan dapat ditangani sebanyak 99,97
persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebesar 0,45 persen. Jumlah pertolongan
persalinan oleh tenaga bidan juga mengalami
peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun
2012 terjadi peningkatan pelayanan persalinan oleh
tenaga bidan sebesar 2,52 persen dibandingkan tahun
2011.
f. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immuni-
zation (UCI) Pada tahun 2012, cakupan desa/kelurahan yang
melayani imunisasi terhadap anak sudah mencapai
85,75 persen. Kinerja ini tidak mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya.
g. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam
penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2012
menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus balita
gizi buruk, 100 persen dapat ditangani oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor.
-
II -38
h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD
Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam
penanganan penyakit TBC pada tahun 2012 mencapai
81,31 persen. Angka ini tidak mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada
penanganan kasus penyakit DBD, dimana pada tahun
2012, 100 persen penyakit DBD dapat ditangani
dengan baik.
i. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Miskin Hingga tahun 2012 jumlah pasien miskin yang
tercatat sebagai penerima Jamkesda di Kabupaten
Bogor tercatat sebanyak 382.893 jiwa. Dari jumlah
tersebut, seluruh pasien yang membutuhkan
penanganan rujukan dapat dilayani dengan baik.
Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya.
j. Cakupan Kunjungan Bayi
Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan standar pada tahun 2012
mencapai 93,96 persen. Jumlah ini meningkat sebesar
1,71 persen dari tahun 2011. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada bayi di tahun
2012 lebih baik dari tahun sebelumnya.
k. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Cakupan pelayanan puskesmas yang melayani
penduduk di tingkat kecamatan pada tahun 2012 tidak
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal
ini disebabkan oleh tidak bertambahnya jumlah
pembangunan puskesmas di Kabupaten Bogor.
Adapun cakupan pelayanan puskesmas pembantu
yang melayani penduduk di tingkat desa mengalami
peningkatan sebesar 3,14 persen dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan
jumlah puskesmas pembantu yang berdampak pada
-
II -39
daya jangkau pelayanan kesehatan di tingkat desa
semakin bartambah.
l. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kinerja kesehatan lingkungan pada tahun 2012
mengalami peningkatan. Kondisi rumah penduduk
yang bebas jentik meningkat sebesar 0,77 persen dari
tahun 2011. Tempat-tempat umum bertambah bersih
dengan peningkatan sebesar 1,47 persen. Tempat-
tempat pengolahan makanan yang bertambah hygienis
meningkat sebesar 0,31 persen.
Adapun dari segi kesehatan sarana air bersih yang
memenuhi syarat, meningkat sebesar 0,33 persen,
sedangkan keberadaan jamban keluarga meningkat
sebesar 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada
tahun 2012 penduduk Kabupaten Bogor semakin
memiliki kesadaran untuk hidup bersih dengan
memelihara kesehatan lingkungan, baik rumah
maupun tempat-tempat umum.
Peningkatan kesehatan masyarakat dan
lingkungan juga terlihat dari bertambahnya jumlah
desa siaga aktif sebanyak 86 desa, sehingga pada
tahun 2012 total desa siaga aktif menjadi sebanyak
214 desa atau 49,31 persen dari total desa/kelurahan
di Kabupaten Bogor.
m. Pengawasan terhadap Sarana Kesehatan Berijin dan Makanan serta Obat-obatan Berbahaya
Pelayanan umum kesehatan juga meliputi
pengawasan terhadap sarana kesehatan swasta. Pada
tahun 2012, target pengawasan telah mencapai 164
persen dari target yang ditetapkan. Pengawasan
terhadap obat-obatan dan makanan berbahaya
meningkat sebesar 0,54 persen, meskipun secara
totalitas, pengawasan baru mencapai 44,05 persen
pada tahun 2012.
-
II -40
n. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit)
Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2012
memiliki 4 (empat) rumah sakit milik daerah. Ditinjau
dari tingkat hunian rumah sakit, RSUD Cibinong pada
tahun 2012 mengalami peningkatan tingkat hunian
sebesar 2,86 persen dibandingkan dengan tahun 2011.
RSUD Ciawi mengalami peningkatan tingkat hunian
sebesar 4,12 persen, RSUD Leuwiliang mengalami
penurunan sebesar 4,07 persen, sedangkan RSUD
Cileungsi yang baru beroperasi memiliki tingkat
hunian sebesar 48 persen.
Ditinjau dari ketersediaan tempat tidur untuk
pasien kelas III, maka pada tahun 2012, RSUD
Cibinong mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen,
RSUD Ciawi menambah kapasitas sebanyak 7,86
persen, RSUD Leuwiliang menambah kapasitas
sebanyak 7,9 persen. Adapun RSUD Cileungsi baru
memiliki ketersediaan tempat tidur untuk pasien kelas
III sebanyak 50 persen dari total tempat tidur yang
ada.
Rumah sakit identik dengan penyediaan layanan
spesialis. Kinerja pelayanan kesehatan dari tinjauan
penyediaan layanan spesialis pada tahun 2012
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. RSUD Cibinong menambah 2 (dua) jenis
layanan spesialis, RSUD Ciawi menambah 4 (empat)
jenis layanan spesialis, dan RSUD Leuwiliang
menambah 3 (tiga) jenis layanan spesialis yaitu.
Adapun layanan spesialis yang disediakan di RSUD
Cileungsi sebanyak 11 layanan.
Ditinjau dari penyediaan instalasi perawatan
rumah sakit, kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa
RSUD Cibinong menambah 4(empat) instalasi, RSUD
Ciawi menambah 1 (satu) instalasi, dan RSUD
Leuwiliang menambah 1 (satu) instalasi. Adapun RSUD
Cileungsi memiliki 10 instalasi.
-
II -41
3. Pekerjaan Umum
Kinerja pelayanan urusan wajib pekerjaan umum
selama kurun waktu 2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel
2.13
Tabel 2.13 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011
NO INDIKATOR
REALISASI KINERJA
2008 2009 2010 2011 2012
1.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,6658 0,7462 0,7899 0.8099 0,8299
2. Rasio Jaringan Irigasi
- - 4,179 4,35 4,801
3. Rasio tempat ibadah per
satuan penduduk
1,046 1,304 2,595 2,6 3,14
4. Rasio rumah tinggal bersanitasi (%)
N/A N/A 10.28 23.83 32,71
5.
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
0,3 0,28 0,27 0,25 0,24
6.
Rasio