RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023...tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui...

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023

1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan hidayahnya, pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dapat disusun. Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor periode 2018-2023 adalah

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

sekaigus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi

keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta

Visi Kabupaten Bogor, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD

Kabupaten Bogor.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Badan


Kabupaten Bogor mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan

ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih

lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan

program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor lebih konkrit.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun

untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada

peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor.

Cibinong, 2019

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 196411101989092002



2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................. 2

DAFTAR TEBEL ............................................................................ 2

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 4

1.1 Latar Belakang .......... Error! Bookmark not defined.4

1.2 Landasan Hukum ..................................................... 8

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 9

1.4 Sistematika Penulisan ............................................ 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

DAERAH .................................................................. 12

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah ........................................... 12

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah .................. 33

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah ................................................... 53

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH ........................................... 59

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................ 60

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Bappeda Provinsi .................................................... 64

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Startegis .................................. 70

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................. 73



3

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ......................................... 74

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ............................................................. 79

VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 134

VIII PENUTUP .................................................................... 139



4

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 JUNI 2019

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018-

2023 merupakan salah satu dari dua dokumen perencanaan Badan


yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

penunjang, bidang urusan perencanaan, sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tahun 2018-2023 disusun untuk medukung

pencapaian visi Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman

dan Berkeadaban, yang dituangkan melalui misi mewujudkan tata

kelola pemerintahan daerah yang baik. Disamping itu, Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah menjadikan sasaran tahunan pembangunan daerah sebagai

pedoman pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu tata kelola

perencanaan pembangunan yang berkualitas serta penelitian dan

pengembangan yang inovatif.



5

Di sisi lain, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah disamping merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan


setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2023, juga menjadi

bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

hingga tahun 2023 mendatang. Untuk itu, dokumen ini penting

disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan

pembangunan di tingkat daerah dengan perencanaan di lingkup


Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2018-2023 dimulai dengan Pembentukan tim

penyusun Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah yang

bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun

dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk

melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana

perangkat daerah. Tahapan lain dalam penyusunan Renstra adalah

Penyusunan agenda kerja dokumen Renstra Perangkat Daerah

dimulai paling lambat 1 (satu) bulan dengan penyusunan

rancangan awal sementara RPJMD dan jangka waktu penetapan

peraturan kepala daerah tentang Renstra Perangkat Daerah paling

lambat 7 (tujuh) bulan setelah kepala daerah dilantik. Selanjutnya

persiapan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dilakukan

melalui penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan

Renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Proses penyusunan Renstra PD sebagaimana digambarkan pada

gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



6


Pengembangan Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

Renstra yang disusun berdasarkan subtansi kebijakan, program dan

Indikator Kinerja pemerintah daerah yang ada dalam RPJMD Tahun 2018-

2023, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan

pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah untuk tahun 2018- 2023 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor

dalam melaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan, demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor yaitu

“Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor

disusun secara simultan yang merupakan dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis

operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 untuk jangka waktu lima tahunan.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Bogor mengacu pada dokumen

RPJMD Kabupaten Bogor juga mempertimbangkan sejumlah dokumen

yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas,

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat , dan sejumlah dokumen terkait

lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah

daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan

kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana

strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan

dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman

penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan.



7

Di samping berpedoman pada RPJMD 2018-2023 juga

memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan

cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian

untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional, selain itu

memperhatikan juga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan

Pembangunan di Kabupaten Bogor dengan Perencanaan Pembangunan

Nasional. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan

rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan

kebijakan teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan

misi Kabupaten Bogor sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD pada

gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Perencanaan


sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bogor menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023.

Selanjutnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan



8

Pengembangan Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (Lima) tahunan.

1.1 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



9

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta tata cara

perubahan rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

rencana pembangunan jangka manengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementrian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2015-2019.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 Tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor : 20 Tahun 2008 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MENTERI

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Gubernur Rentra

12. Peraturan Gubernur Renja

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Noor 95, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 95);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 96);

15. Peraturan Bupati bogor Nomor 69 tahun 2017 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabpaten Bogor Tahun 2018-2023



10

dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan


Kabpaten Bogor dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabpaten Bogor.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabpaten Bogor

adalah:

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam

tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan

berpedoman pada dokumen RPJMD;

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkar daerah;

c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah;

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabpaten Bogor Tahun 2018-2023

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai, tugas fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabpaten Bogor, kinerja pelayanan Badan


Kabpaten Bogor serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabpaten Bogor.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabpaten Bogor, telaahan visi, misi

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan

Renstra K/L dan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan



11

Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka

menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor untuk periode

tahun 2018-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan,

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappedalitbang

Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah


Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor dibentuk dengan Peraturan

Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappedalitbang

merupakan Perangkat Daerah dan sebagai unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas pokok “

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan”. Dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan

fungsinya;


Daerah Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahkan :



13

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan; dan

c. Sub Bidang Data dan Informasi;

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

a. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian;

dan

c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:

a. Sub Bidang Pendidikan, pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;

b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan

c. Sub Bidang pemerintahan;

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;

b. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan; dan

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

8. UPT; dan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Bagan struktur organisasi

Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



14

Tugas Pokok dan Fungsi setiap Struktur adalah sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin

dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi

program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsi :

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada

Badan;

c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;

e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan

barang/jasa di lingkup Badan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Tugas :

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan,

penganggaran, evaluasi serta pelaporan.

Fungsi :

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring,

evaluasi dan pelaporan Badan;

b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;

d. pengelolaan situs web Badan;



15

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha

dan kepegawaian badan.

Fungsi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;

b. pengelolaan barang/jasa Badan;

c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;

e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

5. SUB BAGIAN KEUANGAN

Tugas :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

Fungsi:

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penatausahaan keuangan Badan;

b. penyusunan pelaporan keuangan Badan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian

Keuangan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

6. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas :



16

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan

data dan informasi pembangunan daerah.

Fungsi :


mempunyai fungsi :

a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan

Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan

pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;

b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat

daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,

akademisi dan swasta;

c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan

evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;

d. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

7. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Tugas :

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat

Daerah.

Fungsi :

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



17

b. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah

(Renstra dan Renja);

c. penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non

APBD Kabupaten Bogor;

d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan

perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Perencanaan dan Pendanaan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

8. SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas :

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

dan perangkat daerah.

Fungsi :

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah;

b. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi perangkat daerah;

c. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;

d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan

dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.



18

9. SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas :

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala


dalam melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah.

Fungsi :

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan

pembangunan daerah;

b. penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi

pembangunan daerah;

c. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan

perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data

dan Informasi; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

10. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan

perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta

pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam.

Fungsi :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan

RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat

daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai

bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi



19

pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber

Daya Alam;

d. pengintregrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat

Daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat,

akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber

Daya Alam;

e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada

perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan


tugasnya.

11. SUB BIDANG PENANAMAN MODAL, KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

Tugas :

Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi

serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Penanaman

Modal, Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi :

Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra

dan Renja) lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan

Pariwisata;

b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap

pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang

Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan

sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Penanaman



20

Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

d. penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan

perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Penanaman

Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi

kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal,

Kebudayaan dan Pariwisata;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan


tugasnya.

12. SUB BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tugas :

Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil

pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi

lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan

dan Perindustrian.

Fungsi :

Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian;


pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian;





21

evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;



masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;


Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

dan


tugasnya.

13. SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tugas :

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan,

laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan

informasi lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Fungsi :

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi

sebagai berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;



Ketahanan Pangan dan Pertanian;



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan

Pangan dan Pertanian;



22



masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Ketahanan

Pangan dan Pertanian;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan

dan Pertanian;


Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan


tugasnya.

14. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas



pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia.

Fungsi :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD,

dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)

lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat

daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;

d. pengintregrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat

daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,

akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;





23

perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan


tugasnya.

15. SUB BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN TENAGA

KERJA

Tugas :

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan


serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pendidikan,

Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja.

Fungsi :

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja




dan Renja) lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan

Tenaga Kerja;



Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan,

Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;



masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pendidikan,

Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,

Olahraga dan Tenaga Kerja;



24


Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan


tugasnya.

16. SUB BIDANG KESEHATAN DAN SOSIAL

Tugas :

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan

hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi

lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial.

Fungsi :

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;



Kesehatan dan Sosial;



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan

Sosial;



masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesehatan

dan Sosial;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;


Kesehatan dan Sosial; dan


tugasnya.



25

17. SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Tugas :

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam



lingkup Sub Bidang Pemerintahan.

Fungsi :

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;



Pemerintahan;

c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral

sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

d. penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat

daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,

akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pemerintahan;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;


Pemerintahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

18. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas :

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas



pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah.

Fungsi :

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi

sebagai berikut:



26

a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD,

dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)

lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;



pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan


d. pengintregrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan

dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;



perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

19. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

PERHUBUNGAN

Tugas :

Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan


serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

Fungsi :

Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan




dan Renja) lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Perhubungan;



27



Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;



masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perhubungan;


Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan


tugasnya.

20. SUB BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

Tugas :

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan,

laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan

informasi lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta

lingkungan hidup.

Fungsi :

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai

berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta

lingkungan hidup;

b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan

daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan

Perumahan serta lingkungan hidup;



28



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan




masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Permukiman

dan Perumahan serta lingkungan hidup;



kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan



Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup; dan


tugasnya.

21. SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas :

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam



lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Fungsi :

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai

berikut:



dan Renja) lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan

daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan

Wilayah;



evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan

Wilayah;




29


masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang




kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan

Wilayah;

f. penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Pengembangan Wilayah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya

22. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas :

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan

inovasi daerah.

Fungsi :

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan

pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi

penerapan inovasi dan teknologi;

c. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;

d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan

teknologi;

e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan

pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta

inovasi dan teknologi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian

dan Pengembangan; dan


tugasnya.



30

23. SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Tugas :

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian,

pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan

Pemerintahan.

Fungsi :

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program

penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan

Pemerintahan;

b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang

Sosial dan Pemerintahan;

c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang


e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi




inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sosial

dan Pemerintahan; dan


tugasnya.

24. SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tugas :

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis

penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang

lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.



31

Fungsi :

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai

berikut:


penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan

Pembangunan;

b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub

Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten

lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub

Bidang Ekonomi dan Pembangunan;



Ekonomi dan Pembangunan;

f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan

serta inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Ekonomi dan

Pembangunan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Ekonomi dan Pembangunan; dan


tugasnya.

25. SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Tugas :

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian,

pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan

Teknologi.

Fungsi :

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut:


fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

b. penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;



32

c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan

metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

d. penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan

atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;


pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;


inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Inovasi

dan Teknologi; dan


tugasnya.

26. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Tugas :

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

Fungsi :

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

27. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang

keahlian.

b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan

Badan.

c. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan


Kabupaten Bogor diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur

Organisasi Bappedalitbang, sebagaimana tertera pada (gambar 2.1)

dibawah ini.



33

Gambar 2.1 SOTK Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Perencanaan


sebanyak 79 Orang Pegawai Negri Sipil (PNS). Untuk selengkapnya

dapat dilihat Pada Tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

No Pegawai Jumlah (orang)

% Laki-Laki Perempuan

1. PNS 52 27 100

Jumlah 52 27 100

Tabel diatas menunjukan bahwa Pegawai Negri Sipil pada Badan


Kabupaten Bogor sebanyak 79 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan dan Staf



34

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pengisian formasi

Jabatan Struktural di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari Esselon II

sebanyak 1 orang (1,27%), Esselon III sebanyak 6 orang (7,59%),

Esselon IV sebanyak 18 orang (22,78) dengan total Jabatan Struktutal

sebanyak 25 orang sedangkan untuk Jabatan Fungsional Perencana 1

orang (1,27%) dan Fungsional Umum/pelaksana sebnyak 53 orang

(68,09%). Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun

2019

No Jabatan Jumlah (orang) %

1 Esselon II 1 1,27

2 Esselon III 6 7,59

3 Esselon IV 18 22,78

4 Fungsional Perencana 1 1,27

5 Fungsional Umum/Pelaksana 53 68,09

Jumlah 79 100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 79 orang jumlah pegawai yang ada di Badan Perencanaan


terdapat 20,25% pegawai yang berstatus golongan IV, 64,55% pegawai

yang berstatus golongan III, sedangkan golongan II sebanyak 15,18%.

Pegawai yang berstatus golongan I tidak aja. Selengkapnya dapat dilihat

pada table di bawah ini.

Tabel Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan

pangkat/golongan Tahun 2019

No Golongan Jumlah (orang) %

1 IV 16 20,25

2 III 51 64,55

3 II 12 15,18

4 I 0 0

Jumlah 79 100,00



35

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan


yang ada, maka pendidikan dengan Strata 3 (S-3) sebesar 2,53% untuk

Sarjana Strata 2 lebih mendominasi sebesar 41,77% dan Sarjana Strata

1 yang itu sebesar 39,24% sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat

Sarjana Muda (D-3) sebesar 1,27%, Selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Pendidikan

Tahun 2019

No Pendidikan Jumlah (orang) %

1 Strata-3 (S3) 2 2,53

2 Strata-2 (S2) 33 41,77

3 Strata-1 (S1) 31 39,24

4 Sarjana Muda/ D3 1 1,27

5 SLTA/SMK 10 12,66

6 SLTP 2 2,53

7 SD 0 0,00

Jumlah 79 100,00

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga

mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 79

pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1

orang (1,27%%) yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III

sebnyak 7 Orang (8,86%) sedangkan untuk Diklat PIM IV sebanyak 16

Oarnag (20,25) untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang mengikuti penjenjangan /diklat Tahun 2019

No Jabatan/Staf

Jumlah

(orang)

%

1 Diklat PIM II 1 1,27

2 Spama/Diklat PIM III 7 8,86

3 Adum/Adumla/Diklat/ PIM IV 16 20,25

Jumlah 24 30,38



36

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

a. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah telah tersedia cukup memadai, sebagai

sarana dan prasarana dalam melaksanakan topoksi ditampilkan pada

Tabel dibawah ini.

Tabel Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tahun 2018

No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

1. Kendaraan roda 4 12 unit Baik

2. Kendaraan roda 2 15 unit Baik

3. Aula Rapat 7 ruang Baik

4. Printer 133 Buah Baik

5. Komputer PC 173 unit Baik

6. Laptop/Notebook 95 Buah Baik

7. Meja Kerja /Meja Rapat 243 Buah Baik

8. Lemari/Filling Kabinet 331 Buah Baik

9. Harddisk External 20 Buah Baik

10. AC 86 unit Baik

11. UPS 422 Buah Baik

12. Kursi Kerja/Kursi Rapat 699 Buah Baik

13. Microphone Wireless Mic 456 Buah Baik

14. Penghancur Kertas 10 unit Baik

15. LCD Proyektor 12 unit Baik

Sarana dan Prasarana tersebut secara umum sudah mampu untuk

mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja


Daerah. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan

pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitas) guna

menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan

kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu

meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan

sasaran/target Renstra periode sebelumnya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :



37

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

URUSAN : PENUNJANG

BIDANG URUSAN : PERENCANAAN

PERANGKAT

DAERAH : BAPPEDALITBANG

No Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah

Satu

an

Targe

t

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Tersedianya dokumen RTRW

yang telah ditetapkan dengan

Perda

Dok - - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

(RPJPD Tahun 2008)

Dok

- - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

3 Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA (RPJMD Tahun 2013-2018)

Dok

- - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

4 Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA

Dok - - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

5 Penjabaran program RPJMD ke

dalam RKPD

Dok - - - 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

No Indikator Kinerja sesuai Tugas Satu Targe Target Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun



38

dan Fungsi Perangkat Daerah an t

NSPK

IKK Indikator

Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Dok - - - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan

Bidang Ekonomi yang

berkualitas

Dok

- - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersedianya dokumen


Bidang Ekonomi

Dok

- - - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 #DIV

/0!

#DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!



Sosial Budaya

Dok

- - - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunann

Bidang Kesejahteraan Rakyat

dan sosial yang berkualitas

Dok

- - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersedianya dokumen


Bidang Kesejahteraan Rakyat

dan Sosial

Dok

- - - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 #DIV

/0!

#DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!



39



Satu

an

Targe

t

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

Dok

- - - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen


Bidang Sarana Prasarana Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup

yang berkualitas

Dok

- - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersedianya dokumen


Bidang Sarana Prasarana Tata

Ruang & Lingkungan Hidup

Dok

- - - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 #DIV

/0!

#DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!



Pemerintahan dan Pendanaan

Pembangunan

Dok

- - - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen


Bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan yang

berkualitas

Dok

- - - 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!



40



Satu

an

Targe

t

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tersusunnya dokumen


Bidang Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan

Dok

- - - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 #DIV

/0!

#DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

10 Tersedianya dokumen Evaluasi


Daerah Kabupaten

Dok

- - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen

Evaluasi perencanaan

pembangunann daerah

Kabupaten Bogor yang

berkualitas dan tepat waktu

Dok

- - - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

Tersusunnya dokumen evaluasi


daerah Kabupaten Bogor

Dok

- - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 #DIV

/0!

#DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

11 Indeks Pembangunan Manusia

(Komposit)

Dok

- - - 74.25 0 91 0 0 74.25 0 91 0 0 1.00 #DIV

/0! 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!



41


dan

Fungsi Perangkat Daerah

Satu

an

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 Buku "Kabupaten Dalam

Angka"

Dok - - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

13 Buku "PDRB Kabupaten" Dok - - - 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

14 Nilai Produk Domestik Regional

Brutto (PDRB) berdasarkan

harga berlaku

%

- - - 151.28 168,09 184,68 0 0 151.28 168,09 184,68 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

15 Nilai PDRB Berdasarkan Harga

Konstan

% - - - 117,34 124,48 132.08 0 0 117,34 124,48 132.08 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

16 PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Berlaku

% - - - 28.38 30.79 33.05 0 0 28.38 30.79 33.05 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

17 PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Konstan

% - - - 22.01 22.82 23.64 0 0 22.01 22.82 23.64 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

18 Laju Pertumbuhan ekonomi % - - - 6.01 6.09 6.1 0 0 6.01 6.09 6.1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

19 Laju inflasi provinsi % - - - 5.01 1.75 2.16 0 0 5.01 1.75 2.16 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

20 Kemampuan Daya Beli

Masyarakat

% - - - 9.066 9.37 9.54 0 0 9.07 9.37 9.54 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!



42



Satu

an

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21 Pertumbuhan PDRB % - - - 6.01 6.09 6.1 0 0 6.01 6.09 6.1 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

22 Inflasi % - - - 7.04 1.74 2.87 0 0 7.04 1.74 2.87 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

23 Indeks Gini % - - - 0.39 0.42 0.44 0 0 0.39 0.42 0.44 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

24 Persentase penduduk diatas

garis kemiskinan

% - - - 90.89 90.93 91.08 0 0 90.89 90.93 91.08 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

25 Kemiskinan % - - - 9 9.07 8.92 0 0 9 9.07 8.92 0 0 1.00 1.00 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

26 Terbangunnya system

pengelolaan data pokok

berbasis komputer

%

- - - 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

#DIV

/0!

27 Cakupan layanan informasi

program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten

Bogor

%

- - - 40 40 40 0 0 40 40 40 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

28 Terlaksananya Musrenbang

RKPD yang partisipatif dan

tepat waktu

%

- - - 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 - 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!



43



Satu

an

Targe

t

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

29 Terlaksananya musrenbang

RPJMD yang partisipatif dan

tepat waktu

%

- - - 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!


RPJMD yang partisipatif dan

tepat waktu.

%

- - - 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!


RPJPD yang partisipatif dan

tepat waktu

%

- - - 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

32 Terlaksananya Musrenbang

RPJPD yang partisipatif dan

tepat waktu;

%

- - - 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1.00 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!

33 Tercapainya Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008

% - - - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0

#DIV

/0!

#DIV

/0!

34 Meraih SMM ISO 9001:2008 % - - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.00

#DIV

/0!

#DIV

/0!

35 Tersedianya sistem

perencanaan dan pengendalian

yang terintegrasi dengan sistem

penganggaran

%

- - - 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.00 1.00 #DIV

/0!

#DIV

/0!



44



Satu

an

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

36 Persentase usulan masyarakat

dalam musrembang yang

diakomodir dalam RKPD

%

- - - 0 0 0 100 100 0 0 0 100 84,41 0 0 0 0.01 0.01

37 Persentase usulan Politis yang

diakomodir dalam RKPD

% - - - 0 0 0 100 100 0 0 0 100 90,83 0 0 0 1.00 0.91

38 Persentase usulan Teknokratik

yang diakomodir dalam RKPD

% - - - - - - 100 100 - - - 100 100 0 0 0 1.00 1.00

39 Kesesuaian RKPD dengan

RPJMD

% - - - - - - 100 100 - - - 100 89,53 0 0 0 1.00 0.90

40 Kesesuaian Renstra PD dengan

RPJMD

% - - - - - - 100 100 - - - 100 89,77 0 0 0 1.00 0.90

41 Kesesuaian Renja dengan

Renstra PD

% - - - - - - 100 100 - - - 100 98,96 0 0 0 1.00 0.99

42 Kesesuaian Renja dengan

RKPD PD

% - - - - - - 100 100 - - - 100 99,22 0 0 0 1.00 0.99

43 Konsistensi antara RPJPD

dengan RPJPN

% - - - - - - 100 100 - - - 100 100 0 0 0 1.00 0.01

44 Konsistensi antara RPJMD

dengan RTRW Daerah

% - - - - - - 100 100 - - - 100 100 0 0 0 1.00 1.00



45



Satu

an

Target

NSPK

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya


2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

45 Rata-rata capaian kinerja

Pemkab

% - - - - - - 90-95 90-95 - - - 90-95 101,38 0 0 0 1.00 -

46 Persentase PD yang capaian

kinerja melebihi 90%

% - - - - - - 95 95 - - - 95 93,05 0 0 0 1.00 0.98

47 Persentase hasil penelitian yang

direkomendasikan dalam

pembangunan

%

- - - - - - 100 100 - - - 100 98 0 0 0 1.00 0.98

48 Jumlah inovasi yang

diterapkan oleh masyarakat

% - - - - - - 100 100 - - - 100 100 0 0 0 1.00 1.00



46

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan daerah kabupaten Bogor dapat diukur

dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring

dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana

tercantum dalam dukumen perencanaan pembangunan daerah

Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran

dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra

Bappedalitbang. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah

kabupaten Bogo Tahun 2013 – 2018, terdapat 48 (Empat Puluh

Delapan) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap

indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja

dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.1) dengan uraian sebagai

berikut :

1. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda

selama tahun 2014-2016 telah terealisasi masing-masing 1 (satu)

dokumen.

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (RPJPD Tahun 2008) selama Tahun 2014-2016

telah terealisasi masing-masing 1 (satu) dokumen.

3. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan PERDA (RPJMD Tahun 2013-2018) selama Tahun 2014-

2016 telah terealisasi masing-masing 1 (satu) dokumen.

4. Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA selama Tahun 2014-2016 telah terealisasi

masing-masing 1 (satu) dokumen.

5. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD selama Tahun 2014-

2016 telah terealisasi 100 %.

6. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

selama Tahun 2014 telah terealisasi 1 (satu) dokumen.

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang

Ekonomi yang berkualitas selama 2015 telah terealisasi 1 (satu)

dokumen

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang

Ekonomi selama 2016 telah terealisasi 1 (satu) dokumen

7. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

selama 2014 telah terealisasi 1 (satu) dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan sosial yang berkualitas selama 2015



47

telah terealisasi 2 (dua) dokumen yang dimana di tahun 2015

terdapat perubahan nomenklatur Bidang di Bappeda.

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial telah terealisasi sebanyak 2

(dua) dokumen

8. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam selama Tahun 2014 telah

terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen


Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang

berkualitas selama 2015 telah terealisasi 2 (dua) dokumen

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana

Prasarana Tata Ruang & Lingkungan Hidup selama 2016 telah

terealisasi 2 (dua) dokumen

9. Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

dan Pendanaan Pembangunan selama Tahun 2014 telah terealisasi

sebanyak 2 (dua) dokumen


Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

selama Tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen


Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan selama Tahun 2016

telah terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen

10. Tersedianya dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten selama Tahun 2014 telah terealisasi sebanyak

1 (satu) dokumen

- Tersusunnya dokumen Evaluasi perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

selama Tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Bogor selama Tahun 2016 telah terealisasi

sebanyak 1 (satu) dokumen

11. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) selama 2014-2016

mengalami kenaikan dimana di tahun 2014 hanya 74.25 poin di

tahun 2016 mencapai 91 % .

12. Buku "Kabupaten Dalam Angka" selama 2014-2016 telah

terealisasi masing-masing 1 (satu) dokumen.

13. Buku "PDRB Kabupaten" selama 2014-2016 telah terealisasi

masing-masing 1 (satu) dokumen.



48

14. Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga

berlaku selama 2014-2016 meningkat setiap tahun. Pada tahun

2014 PDRB sebesar Rp.151,281 Trilyun, kemudian meningkat

menjadi Rp.168,095 Trilyun pada tahun 2015, Rp.184,684

Trilyun pada tahun 2016 dan Rp.201,926 Trilyun pada tahun

2017. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi barang

jasa di Kabupaten Bogor pada tahun-tahun tersebut.

15. Nilai PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama 2014-2016

mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014 PDRB sebesar

Rp.117,336 Trilyun, kemudian meningkat menjadi Rp.124,480

Trilyun pada tahun 2015, Rp.132,076 Trilyun pada tahun 2016

dan Rp.140,251 Trilyun pada tahun 2017. Hal ini disebabkan

karena meningkatnya produksi barang jasa di Kabupaten Bogor

pada tahun-tahun tersebut.

16. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku selama 2014-2016

mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.28,38 Juta,

tahun 2015 Rp.30,79 Juta, tahun 2016 Rp.33,05 Juta

dikarenakan Kenaikan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

seiring dengan kenaikan PDRB harga berlaku.

17. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan selama 2014-2016

mengalami kenaikan dimana di tahun 2014 sebesar Rp.22,01

Juta, tahun 2015 Rp.22,82 Juta, tahun 2016 Rp.23,64 Juta dan

tahun 2017 Rp.24,54 juta dikarenakan Kenaikan PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Konstan seiring dengan kenaikan PDRB harga

konstan

18. Laju Pertumbuhan ekonomi selama 2014-2016 mengalami

kenaikan dimana di tahun 2014 sebesar 6,01%, tahun 2015

sebesar 6,09%, tahun 2016 sebesar 6,10% dan 6,19% pada tahun

2017. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan PDRB harga

kontan per tahun.

19. Laju inflasi provinsi selama 2014-2016 mengalami penurunan

dimana di tahun 2014 diangka 5.01 persen dan di tahun 2016

turun diangka 2.16 persen pada akhir tahun 2013 pemerintah

menetapkan kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi pada

bulan dan tahun berikutnya. Kenaikan harga BBM ini

menyebabkan kenaikan harga hampir semua jenis komoditas dan

menyebabkan inflasi sangat tinggi.



49

20. Kemampuan Daya Beli Masyarakat selama 2014-2016 mengalami

kenaikan tahun 2014 sebesar Rp.9,066, tahun 2015 sebesar

Rp.9,368, tahun 2016 sebesar Rp.9,537.

21. Pertumbuhan PDRB selama 2014-2016 mengalami kenaikan

tahun 2014 sebesar 6,01%, tahun 2015 sebesar 6,09%, tahun

2016 sebesar 6,10%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan

PDRB harga kontan per tahun.

22. Inflasi selama 2014-2016 mengalami penurunan dimana pada

tahun 2014 sebesar 7,04%, tahun 2015 sebesar 1,74%, tahun

2016 sebesar 2,87% pada akhir tahun 2013 pemerintah

menetapkan kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi pada

bulan dan tahun berikutnya. Kenaikan harga BBM ini

menyebabkan kenaikan harga hampir semua jenis komoditas dan

menyebabkan inflasi sangat tinggi. Penyebab utama inflasi pada

adalah inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa

keuangan.

23. Indeks Gini Ratio selama 2014-2016 tahun 2014 sebesar 0,39,

tahun 2015 sebesar 0,42 dan tahun 2016 sebesar 0,40 atau

berada pada ketimpangan sedang. Kenaikan Indeks Gini

dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin. Indeks gini

Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi, hal ini menunjukan

ketimpangan pendapatan yang cenderung melebar.

24. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan selama 2014-2016

mengalami kenaikan dimana di tahun 2014 diangka 90.89 persen

di tahun 2015 naik menjadi 90.93 persen juta di tahun 2016

kembali naik mencapai 91.08 persen.

25. Kemiskinan selama 2014-2016 mengalami penurunan dimana di

tahun 2014 diangka 9 persen sedangkan di tahun 2016 turun

menjadi 8.92 persen dikarenakan laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten Bogor cukup tinggi dari tahun 2014-2016.

26. Terbangunnya system pengelolaan data pokok berbasis komputer

dimana pada tahun 2014 telah terealisasi 100 (seratus) persen.

27. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan

Kabupaten Bogor

28. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat

waktu yang dimana telah terealisasi 100 (seratus) persen dari

tahun 2014-2016



50

29. Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat

waktu dimana telah terealisasi 100 (seratus) persen dari tahun

2014-2016

30. Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat


2014-2016

31. Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat


2014-2016

32. Terlaksananya Musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat


2014-2016;

33. Tercapainya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di mana

pada tahun 2014 Bappeda telah memenuhi standar SMM ISO

9001:2008

34. Meraih SMM ISO 9001:2008 di mana pada tahun 2014 Bappeda

telah mendapatkannya.

35. Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang

terintegrasi dengan sistem penganggaran dimana pada tahun

2014-2016 telah terealisasi satu (satu) unit. Realisasi Indikator

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah kabupaten Bogor Tahun 2017-2018 belum

bisa di ukur atau dilihat dikarenakan masih berjalanannya

anggaran serta indikator tersebut hanya bisa dilihat secara lima

tahunan bukan secara periodik.

Kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki

Tujuan sebagai berikut :

a) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan Sasaran

untuk mencapai :

- Terwujudnya perencanaan pembangunan akomodatif

- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang

sinergis

- Meningkatkan kualitas pencapaian perencanaan kinerja

b) Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi,

dengan Sasaran untuk mencapai :



51

- Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian inovasi Dengan

pencapaian indikator yang telah di capai pada tahun 2017

sempai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

36. Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang

diakomodir dalam RKPD dan tepat waktu pada tahun 2018

ditargetkan sebanyak 100 persen dan terealisasi 84,41 persen.

37. Persentase usulan Politis yang diakomodir dalam RKPD dan tepat

waktu pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100 persen dan

terealisasi 90,83 persen.

38. Persentase usulan Teknokratik yang diakomodir dalam RKPD dan

tepat waktu pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100 persen

dan terealisasi 100 persen.

39. Kesesuaian RKPD dengan RPJMD, pada tahun 2018 ditargetkan

sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak 89,53 persen.

40. Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD, pada tahun 2018

ditargetkan sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak 89,77

persen.

41. Kesesuaian Renja dengan Renstra PD, pada tahun 2018

ditargetkan sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak 98,96

persen.

42. Kesesuaian Renja dengan RKPD PD, pada tahun 2018 ditargetkan

sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak 99,22 persen.

43. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPN, pada Tahun 2018

ditargetkan sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak 100

persen.

44. Konsistensi antara RPJMD dengan RTRW daerah, pada tahun

2018 ditargetkan sebanyak 100 persen dan terealisasi sebanyak

100 persen.

45. Rata-rata capaian Kinerja Pemkab, pada tahun 2018 ditargetkan

90-95 persen dan terealisasi 101,38 persen.

46. Persentase Perangkat Daerah yang capaian kinerja melebihi 90

persen, pada tahun 2018 ditargetkan 95 persen dan terealisasi

93,05 persen.

47. Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam

pembangunan, pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 persen

dan terealisasi sebesar 98 persen

48. Jumlah inovasi yang diterapkan oleh masyarakat, pada tahun

2018 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100

persen.



52

TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAPPEDALITBANG

Uraian ***) Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =2008-

2014/5*100 18

-

Belanja Daerah 34,891,843,000

40,158,095,000

44,886,594,000

35,152,350,000

36,233,680,000

34,891,843,000

35,757,372,454

42,523,768,064

33,980,072,081

35,779,052,328

1.00

0.89 0.95 0.97

0.99 0.95 0.63

-

Belanja Tidak Langsung

7,782,384,000

8,046,417,000

7,489,583,000

8,173,890,000

17,128,772,000

7,782,384,000

7,149,959,348

7,405,004,107

8,093,564,419

17,021,605,416

1.00

0.89 0.99 0.99

0.99 21.80 21.61

Belanja pedawai 7,782,384,000

8,046,417,000

7,489,583,000

8,173,890,000

17,128,772,000

7,782,384,000

7,149,959,348

7,405,004,107

8,093,564,419

17,021,605,416

1.00

0.89 0.99 0.99

0.99 21.80 21.61

-

Belanja Langsusng 27,109,459,000

32,111,678,000

37,397,011,000

26,978,460,000

19,104,908,000

27,109,459,000

28,607,413,106

35,118,763,957

25,886,507,662

18,757,446,912

1.00

0.89 0.94 0.96

0.98 (8.38) (8.80)

Belanja Pegawai 11,270,925,000

10,821,475,000

11,590,225,000

10,804,850,000

458,225,000

11,270,925,000

9,960,553,000

10,853,675,000

10,291,085,000

441,150,000

1.00

0.92 0.94 0.95

0.96 (55.10) (55.52)

Belanja Mbarang dan Jasa

14,116,581,000

12,669,419,000

15,405,966,000

14,139,796,000

16,974,858,000

14,116,581,000

10,571,042,106

14,220,283,120

13,614,120,462

16,687,673,312

1.00

0.83 0.92 0.96

0.98 4.72 4.27

Belanja Modal 1,721,953,000

8,620,784,000

10,400,820,000

2,033,814,000

1,671,825,000

1,721,953,000

8,075,818,000

10,044,805,837

1,981,302,200

1,628,623,600

1.00

0.94 0.97 0.97

0.97 (0.74) (1.38)



53

Dari table 2.3 diatas secara keseluruhan rasio antara

realisasi dan anggaran sangat baik, untuk rata-rata pada tahun

2014 mencapai 100%, rata-rata pada tahun 2015 mencapai 89%,

rata-rata pada tahun 2016 mencapai 96%, rata-rata pada tahun

2017 mencapai 97%, dan rata-rata pada tahun 2018 mencapai

98%. Sedangkan rata-rata belanja daerah dari tahun 2014-2018

mencapai 96%, alasan tidak mencapai target karena adanya

efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah


Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di

bidang perencanaan, pembangunan dan penelitian tentunya tidak

terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi beik internal

maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan

peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangan pelayanan

pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling

nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan

perencanaan pembangunan yang dinamis harus bergerak cepat yang

diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini

tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan

kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang

dilaksanakan.

Analisis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Renstra Kementerian/KL dan

Renstra Provinsi terhadap Renstra Badan Perencanaan


Bogor.

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan

penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja

pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut



54

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Daerah Kabupaten

Bogor

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Daerah Kabupaten Bogor

1. Belum optimalnya sinergitas dengan SKPD dalam menyusun

perencanaan mengakibatkan proses dan tahapan penyusunan

perencanaan pembangunan masih perlu terus ditingkatkan;

2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi

sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

3. Belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat

menghimpun seluruh produk Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Daerah secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih

jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen

perencanan menjadi lebihbesar.

4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;

5. Belum tersusunnya standa rkinerja yang terukur bagi setiap

jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan

Daerah;

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Daerah;

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang RENSTRA Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2018-2023 II-48 tersusun secara sistematis dan akurat,

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian

perencanaanpembangunan.

8. Pengandaliandan evaluasi pembangunan daerah belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga perumusan

kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya

mempergunakan hasil pengendalian dan evaluasi;



55

Sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan daerah

yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan

Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan

organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan

pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan

perencanaan pembangunan.

2. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan

sebagai pedomanuntuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan

Daerah.

3. Kemauan politik Pimpinan Daerah untuk mengedepankan

perencanaan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan

efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah di Kabupaten

Bogor.

4. Berdasarkan anlisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan

maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan

Resntra Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap

peningkatan pelayanan. Badan Perencanaan Pembangunan,

penelitian dan Daerah Kabupaten Bogor, dapat didentifikasi hal-

hal strategis yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Daerah

Kabupaten Bogor pada periode 2019-2023.

2. Renstra Kementerian PPN/Bappedanas

Secara garis besar tantangan utama pembangunan 2015-

2019 adalah perekonomian harus dapat tumbuh rata-rata 6-8

persen pertahun, mempercepat pemerataan dan keadilan,

menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan stabilitas

politik dan keamanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pemberantasan

korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta

percepatan pembangunan kelautan.

Dengan tantangan tersebut, sasaran utama pembangunan

Indonesia dalam rancangan RPJMN 2015-2019, diarahkan untuk

mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, struktur perekonomian Indonesia harus



56

bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai

tambah tinggi yang didukung kemampuan SDM berkualitas,

infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan

teknologi. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat yang

ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan

masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan,

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air,

terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup,

serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang

berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas

keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan

komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan

mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-

politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan

tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional,

maupun nasional.

3. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari

pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu

upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah

dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai

tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan

perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi,

politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam

siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan

secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal

dan sesuaidengan harapan. Pembangunan berkelanjutan

merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus

memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan

sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak

melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan

dalam pembangunan.



57

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna

suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai

lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan

perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas

dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan

partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat

perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga

sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat

bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut

untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan

kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.

Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan

kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan

dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan

eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan

kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas,

sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat

peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk

mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang

adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang

mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku

pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam

pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik

pada tingkat Daerah maupun Nasional;

2. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan

yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

3. Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya

Alam (SDA) yang berkelanjutan;

4. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;



58

5. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana

dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;

6. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan masih perlu ditingkatkan;

7. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan

pembangunan kelautan.



59

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor bertanggungjawab dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang

mengemban urusan penunjang pemerintahan. Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempunya

tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permaslahan internal dan Eksternal yang di hadapi Badan


Kabupaten Bogor dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengetahui permasalahan


Daerah berserta factor-faktor yang mempengaruhinya maka dapat

diketahui dalam perumusan indentifikasi permasalahan pada table

3.1 berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No Masalah

Pokok

Masalah Akar Masalah

1 Belum

optimalnya kualitas

perencanaan pembangunan,

Penelitian dan pengembangan

Belum Optimalnya

Integrasi sistem perencanaan dan

penelitian, penganggaran,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pembangunan

a. Sistem

perencanaan, penelitian dan

pengembangan, penganggaran,

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

pembangunan masih parsial.



60

No Masalah

Pokok

Masalah Akar Masalah

b. Perubahan kebijakan terhadap pemanfaatan

Aplikasi yang digunakan

c. Koordinasi Belum berjalan dengan

baik.

a. Kurangnya pengetahuan tentang

perencanaan dan kelitbangan.

b. Jumlah SDM aparatur masih

kurang c. Terbatasnya

penyelenggaraan

diklat teknis perencanaan dan

kelitbangan

Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan

pengembnagan daerah

Kompilasi Hasil Penelitian belum dapat dijadikan

rekomendasi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan

Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor

merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan

hingga tahun 2023.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi

Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah :

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan

wakil Bupati Bogor saat menjadi pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati.

2. Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah

permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode

RPJMD tahun 2013-2018, baik dari aspek kesejahteraan

rakyat, daya saing, maupun penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang bermuara pada pelayanan publik.



61

3. Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah

yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Jawa Barat, serta

isu-isu kewilayahan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka

pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman

dan Berkeadaban”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor

dimaksud adalah:

1. Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa

Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan

dengan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang

Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan

Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di

sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara,

Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten

Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya

berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti

seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang

mereka anggap sama.

2. Termaju, yaitu perolehan pembangunan Kabupaten Bogor

memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju

pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun

nasional.

3. Nyaman, yaitu Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten

yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat

hunian dan ramah untuk berinvestasi.

4. Berkeadaban, yaitu masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan

budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang

mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah,

toleran dan berakhlakul karimah.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam

rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi

dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5

(lima) misi sebagai berikut:



62

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing

dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima

misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta

keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi

Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu Mewujudkan masyarakat yang

berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk

manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan

peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban

serta Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang

berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui

peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

2. Misi Kedua, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah

yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan

upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan

kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di

bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta

meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan

sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan,

kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini

terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang

berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah

dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu

Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat

yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi

digital dan kolaborasi dengan pusat- pusat inovasi serta

pelaku pembangunan.



63

3. Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan

daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan

akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan

supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan

keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait

dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan

kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Misi Keempat, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah

yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam

menciptakan pembangunan yang merata diwilayah

Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis

lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui

peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah

dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan

daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui

pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan

pusat- pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

5. Misi Kelima, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam

rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan

cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang

produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai

kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang

bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat

ibadah sebagai pusat peradaban.



64

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No

Visi, Misi/Progr

am Kerja

KDH/WKDH

Tupoksi PD Permasalah

an

Faktor

Penghamba

t Pendorong

1 VISI :

Terwujudn

ya

Kabupaten Bogor

Termaju,

Nyaman dan

Berkeadap

an

MISI Ke- 3

Mewujudka

n tata kelola

pemerintah

an daerah yan g baik

Penyusunan

kebijakan

teknis di

bidang perencanaan,

penelitian dan

pengembangan

Pelaksanaan

tugas

dukungan

teknis di bidang

perencanaan,

penelitian dan pengembangan

Pemantauan,

evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan

tugas

dukungan teknis di

bidang


pengembangan

Pembinaan

teknis penyelenggaraa

n fungsi-fungsi

penunjang di bidang

perencanaan,


Belum

Optimalnya

Integrasi

sistem perencanaa

n dan

penelitian, penganggara

n,

pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan

pembangunan

Belum

Optimalnya

Perencanaa

n yang berprinsip

pada

tranformasi birokrasi

Pengemb

angan

Aplikasi

yang terintegr

asi

(Simral dan

SIPD)

Motivasi

kerja yang

kuat

dengan pola

kerja

yang sistemik

dan

terjadwal

Adanya Galeri

Pusat

data

Tersedia

nya

Sistem

manjemen

internal

(MMS dan BBS)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Bappeda Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang

tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Adapun Telaahan Keterkaitan

Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai

berikut:



65

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi

dan kredibel;

2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/

Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah

kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan

sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah

kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk

mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan

pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah:

a. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik

luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama

pembangunan internasional, aparatur Negara, politik,

komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum,

regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan,

pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi,

stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif.

b. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum,

komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan

internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi,

pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal,

perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan,

hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan,

keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan,

integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan

kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru;

insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system

keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi

untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional,

yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas

dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2)

Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3)

Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan



66

penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk

mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis

untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi

antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan

informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan

penganggaran; Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan;

(9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10)

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan

daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian

pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk;

1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi

dan pengendalian;

2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi;

3) mengembangkan system data dan informasi;

4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan

tools atau instrument;

5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap

pelaku pembangunan lain;

6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja

K/L; dan

7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya,

kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan

untuk: (1) Membangun hubungan yang efektif; (2) Memperkuat

koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (3) Sinkronisasi

pembangunan lintas wilayah; (4) Sinkronisasi system data dan

informasi antar wilayah; (5) Analisis kerangka regulasi dan

kelembagaan antar wilayah; 6) Peningkatan kapasitas

kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan

bimbingan penyusunan perencanaan daerah; (7) Meningkatkan

kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument

pemantauan dan evaluasi daerah; dan 8). Meningkatkan

sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi

daerah. Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda

Provinsi dan Kabupaten serta kota dalam penyusunan arah



67

kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada

setiap program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa sasaran dalam

mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;

2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;

3. Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date,valid

dan kemudahan

akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar

sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui

indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

b. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah, maka Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan.

Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga

fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan,

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan,

serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah.



68

Tantangan yang masih relevan dengan organisasi baru

pada Tahun 2018 dan 2019, Bappeda Provinsi Jawa Barat

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas,

selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan

dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas

perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda

yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta

sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal

maupun diklat fungsional;

2. Penyediaan hasil-hasil teknokrtik/kajian/penelitian yang

mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang terukur;

3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah; dan

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan

perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web

untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih

menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme perencanaan;

2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang

tidak implementatif

3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat

Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat

Daerah;

4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level

pemerintahan maupun konsistensi perencanaan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan;

5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan

implementasi perencanaan prioritas dan target

pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;

6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan

banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa

purna bakti di tahun 2018 dan kebijakan Nasional berkaitan

dengan moratorium penerimaan ASN yang telah berlangsung



69

selama 7 (tujuh) tahun;

7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input

perencanaan pembangunan daerah;

8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis

pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BAPPEDALITBANG) sebagaimana diatur dalam Permendagri

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan

inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan

pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan

akuntabel.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mewujudkan

tujuan pembangunan melainkan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu dari

kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komonitas dan

akademisi. Hal ini selaras dengan guna mewujudkan

pembangunan jawa barat yang kolaboratif. Beberapa kondisi

yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan

investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan

masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya

ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result)

3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana aksi

Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP)

4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based

budgeting)

5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan,

pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi

dengan reward and punishment yang jelas.

6. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).



70

Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No

Renstra Tupoksi PD Permasalahan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Kementrian

Perencanaan

pembangunan

nasional yang

berkualitas,

sinergi dan

kredibel

Manajemen tata

kelola

pemerintah di

Kementerian

PPN/ Bappenas

yang baik dan

bersih

Provinsi Jabar

Optimaliasi

Kinerja

Perencanaan

Penyusunan

kebijakan

teknis di

bidang perencanaan,

penelitian dan

pengembangan

Pelaksanaan

tugas

dukungan teknis di

bidang

perencanaan,


Pemantauan,

evaluasi, dan

pelaporan

pelaksanaan tugas

dukungan

teknis di bidang

perencanaan,

penelitian dan

pengembangan

Pembinaan

teknis

penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang di

bidang perencanaan,

penelitian dan

pengembangan

Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan

Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada tranformasi birokrasi

Pengemban

gan Aplikasi

yang

terintegrasi (Simral dan

SIPD)

Motivasi kerja yang

kuat

dengan pola kerja yang

sistemik

dan

terjadwal

Adanya

Galeri Pusat

data

Tersedianya

Sistem

manjemen

internal (MMS dan

BBS)

3.4 . Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Startegis


pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menyelenggarakan

perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka



71

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. RTRW merupakan

matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan

aspek daya dukung dan daya tamping lingkungan yang mencakup

perencanaan ruang daerat, laut, udara dan dalam bumi.

Maksud adanya penelaahan Tata Ruang Wilayah dan KLHS

pada RPJMD daerah adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan

dengan konsep Tata Ruang Wilayah dan KLHS dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rencana strategis

Perangkat Daerah, atau rencana strategis daerah yang dituangkan

dengan Visi dan Misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

sebagai satu kesatuan rencana pembangunan daerah atau hal-hal

yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan

pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup strategis (KLHS) dengan RPJMD Daerah dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan cara

menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan

RTRW, KLHS dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun telaahan strategi dan arah kebijakan Renstra Badan


Kabupaten Bogor.

Tabel 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

NO RTRW

TOPOKSI

PERMASALAHAN

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1 Merupakan pedoman dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan jangka menengah

(RPJM) dan

Rencana Rinci Tata

Ruang.

Acuan dalam pembangunan

infrastruktur

kewilayahan,

pengendalian

investasi, dan administrasi

pertanahan

Pola Ruang :

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Struktur Ruang :

Penyusunan

kebijakan teknis di

bidang


pengembangan

Pelaksanaan tugas

dukungan

teknis di

bidang perencanaan,

penelitian dan

pengembangan

Pemantauan,

evaluasi, dan

pelaporan

pelaksanaan tugas

dukungan

Belum Optimalnya Integrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan

Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada tranformasi birokrasi

Pengembangan

Aplikasi yang terintegrasi

(Simral dan

SIPD)

Motivasi kerja

yang kuat

dengan pola kerja yang

sistemik dan

terjadwal

Adanya Galeri Pusat data

Tersedianya

Sistem

manjemen internal (MMS

dan BBS)



72

Sistem Pusat

Kegiatan

Wilayah Pengembangan

Barat

teknis di

bidang


pengembangan

Pembinaan

teknis penyelenggara

an fungsi-

fungsi penunjang di

bidang


pengembangan

Pagu Indikatif :

1. Pengembangan perkotaan hijau

cibinong raya

2. Pengembangan

CBD kota Cibinong

3. Pengembangan

situ front city 4. Pengembangan

CBD kota

Cibinong 5. Pengembangan

rencana puat kota

Cigudeg 6. Pengembangan

jalan poros

7. Reklamasi pasca

tambang PT Antam menjadi

Geopark Pongkor

KLHS Permasalahan dan

Isue Strategis :

1. Kapasitas daya

dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup

untuk Pembangunan

2. Perkiraan

mengenai Dampak dan Risiko

Lingkungan Hidup

3. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem

4. Kinerja Layanan/

Jasa Ekosistem

5. Tingkat Kerentanan dan

Kapasitas

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

6. Tingkat

Ketahanan dan Potensi

Keanekaragaman

Hayati 7. Rawan bencana



73

Skenario dan

Permasalahan :

Kegiatan pembangunan

tidak disertai

dengan dokumen lingkungan

Kajian social

ekonomi masih

jarang dilakukan dalam

pembangunan,

hanya kajian fisik lingkungan saja

yg dilakukan

Terjadi konflik

pemanfaatan ruang antar

kegiuatan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan perubahasan regulasi secara nasional

khususnya Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi

pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan

tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Badan


Kabupaten Bogor, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu

ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Badan Perencanaan


Bogor dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan

pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pengendalian, fasilitasi

dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis,

sebagai berikut :

1. Keselarasan Dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Meliputi Antar Wilayah, Antar Sektor Dan Tingkat Pemerintah.

2. Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan

Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan.

3. Sumber Daya Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Masih Terbatas.

4. Pentingnya Penelitian Dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah



74

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan


Kabupaten Bogor yang telah di tuangkan sebelumnya pada Bab 3,

serta Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Badan Perencanaan


Bogor maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah

Tahun 2018-2023 yang menadi tugas Badan Perencanaan


Bogor dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan

pemabngunan, koordinasi, pengendaian, dan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah

selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator

sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang

sebagai berikut :

a. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Tujuan Bappedalitbang Kabupaten Bogor mengacu pada misi ke-3

kepala daerah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”

dijabarkan dengan capaian program kerja Bupati dan wakil Bupati Bogor.

Tujuan Bappedalitbang yang merupakan kondisi lima tahunan yang akan

dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan

Fungsinya yaitu Tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas

serta penelitian dan pengembangan yang inovatif dengan indikator

tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu Tersedianya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Perumusan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan

mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam lima (5) tahun

kedepan diuraikan sebagaimana tupoksi yang diembannya dengan

sasaran sebagai berikut :



75

1. Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan

indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

- Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target

(100%)

2. Penelitian dan Pengembangan yang inovatif

Dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya:

- Persentase Difusi Hasil Penelitian dengan target (20%)

- Persentase Inovasi di Kabupaten Bogor dengan target (20%)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah

No

Tujuan Sasaran

Indikator

Tujuan dan Sasaran

Satuan

Kondi

si Awal

Kinerja

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2018 201

9

202

0

202

1

202

2

202

3 1 Tata kelola


yang

berkualitas serta

penelitian dan

pengembangan yang

inovatif

Nilai SAKIP

Komponen Perencanaan

% 22.91 23.4

6 23.8

5 24.2

3 24.6

2 25.0

0

Terwujudnya

Konsistensi


Daerah

Tingkat

Konsistensi


Daerah

% 100 100 100 100 100 100

Penelitian dan

Pengembangan yang

inovatif

Persentase

Rekomendasi Hasil

Penelitian yang

ditindaklanjuti di Kabupaten

Bogor

% 20 20 20 20 20 20

Persentase

Peningkatan

Inovasi di Kabupaten

Bogor

% 20 20 20 20 20 20



76

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan


Kabupaten Bogor selama 5 Tahun kedepan, sebagai upada dalam

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan


Bogor Tahun 2018-2023.

Stretegi merupakan keseluruhan cara atau lengkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro

dibandingkan dengan teknis yang lebih sempit. Sehingga strategi

merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil

oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan

untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran

atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dlam perwujudan sasaran, tujuan Badan Perencanaan


Bogor.

a. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan


Bogor Tahun 2018-2023 maka secara umum strategi yang dilakukan

adalah :

1. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

pembangunan daerah

2. Optimalisasi Pelaksanaan/Kinerja Penelitian dan pengembangan



77

b. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Untuk kebijakan yang dilakukan Badan Perencanaan


Bogor dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan yang terkandung dalam Misi ke-3 maka Badan


Kabupaten Bogor.

1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan seseuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam

setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan

kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja.

3. Melaksanakan Pengendalian data informasi sebagai basis

perencanaan pembangunan Daerah.

4. Melaksanakan pegkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis

penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah

5. Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam lima

tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal

Renstra Bappedalitbang Tahun 2018-2023.



78

Tabel 5.1

Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan

Berkeadaban

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Tata kelola perencanaan

pembangunan yang berkualitas

serta penelitian dan pengembangan

yang inovatif

1. Terwujudnya Konsistensi


Daerah

1. Optimalisasi Kinerja

Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi pembangunan daerah

1. Melaksanakan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

seseuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang

berlaku 2. Melaksanakan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

dalam setiap tahapan

penyusunan dokumen

perencanaan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja 3. Melaksanakan

Pengendalian data informasi sebagai basis perencanaan

pembangunan daerah

2. Penelitian

dan pengembang

an yang inovatif

Optimalisasi

pelaksanaan/ Kinerja Penelitian

dan pengembangan

1. melaksanakan

pegkajian dan Penyusunan

Kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi dan

Pelaksanaan inovasi daerah



79

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi

dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi


Daerah Kabupaten Bogor. Kegiatan merupakan penjabaran lebih

lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan

organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjsama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah

ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif

maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik

kinerja input, output,outcome maupun inpact yang sesuai dengan

sasaran rencana program dan kegiatan.

Berikut ini adalah table 6.1 Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja,m Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 pada Tabel 6.1 sebagai

berikut:



80

Tabel 6.1

Rencana Program, kegiatan, Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR KINERJA TUJUAN,

SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIAN

PDA

TAHUN

AWAL PERENC

ANAAN

2018

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA

PENDANAAN

KONDISI KINERJA UNIT

PROGRAM

PADA AKHIR PERIODE KERJA

DAN 2019

RENSTRA SKPD

(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGE

T Rp.

TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas serta penelitian dan

pengembangan yang inovatif

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

% 22.91 22.91

1.

Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tingkat Konsistensi Perencanaan

Pembangunan Daerah %

100 100

2 Persentase Rekomendasi hasil

Penelitian /kajian dalam kebijakan, perencanaan pembangunan dan

pengembangan

% 100

100

2 Penelitian dan Pengembangan yang

- Persentase Rekomendasi Hasil

Penelitian yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor

% 20 20



81

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN

DATA CAPAIAN

PDA TAHUN

AWAL PERENCANAAN 2018


KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM


DAN 2019 RENSTRA SKPD

(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

inovatif

-

Persentase Peningkatan Inovasi di Kabupaten Bogor

20 20

1. Program Perencanaan

Konsistensi program RKPD

Terhadap RPJMD 100

2,234,094,8

44 100

2,234,094,84

4

Pembangunan Daerah

Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi

85

85

Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional

%

80

80

1 Penyusunan Dokumen Rencana

Tersedianya pedoman dokumen

Dok

1 384,724,999

1 384,724,999

Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

RKPD tahun 2020

2 Penyelenggaraan Musrenbang

Terpublikasikannya rencana Perangkat 72 489,817,248 72 489,817,248

RKPD Kabupaten pembangunan daerah kepada pemangku Daerah

kepentingan

3

Penyusunan Pedoman

dan Fasilitasi

Tersedianya usulan perencanaan

yang Dok

1 230,303,312 1 230,303,312

Penyelenggaraan Musrembang

bersumber dari hasil musyawarah

RKPD di Kecamatan perencanaan pembangunan

RKPD di

tingkat Kecamatan



82

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

4 Penyusunan Pedoman dan Fasilitasi

Terfasilitasinya proses penyusunan Perangkat 76 127,824,150 76 127,824,150

Perencanaan Perangkat Daerah

Renja dan Renstra PD sampai Daerah

terwujud dokumen penetapan

Renja

dan renstra PD

5 Penyusunan Perencanaan

Tersedianya Dokumen Berjangka Dok 2 687,536,248 2 687,536,248

Pembangunan Berjangka

Kabupaten Bogor sebagai Acuan


6 Penyusunan Pedoman dan Fasilitasi

Tersedianya Pedoman Perencanaan Dok 2 26,797,375 2 26,797,375

Perencanaan Pendanaan

Pendanaan Pembangunan Kabupaten

Pembangunan

Bogor

7

Perencanaan Pembangunan Berbasis

Tersedianya data/informasi Dok 2 287,091,512 2 287,091,512

Tanggung Jawab Sosial Dan

pelaksanaan TJSL di

Lingkungan Hidup (TJSL)

Kabupaten Bogor



83

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

2. Program Pengembangan

Persentase Ketersediaan data dan Informasi

%

23,39

1,107,540,760

23,39

1,107,540,760

Data/Informasi

Berbasis SIPD %

1. Pengelolaan Sistem Informasi

Tersedianya data pada SIPD online Kemendagri 8 66,773,512 8 66,773,512

Pembangunan Daerah sebagaimana amanat pemendagri

8/2014 Kelompok

Data

2. Pengembangan dan Pengelolaan

Terpaduserasinya perencanaan dan Penganggaran 72 679,679,000 72 679,679,000

SIMPPEL/ SIMRAL

penganggaran Kabupaten Bogor Perangkat

Daerah

3. Pengembangan dan Pengelolaan

Tersedianya sistem multifungsi

2 253,303,624 2 253,303,624

CYBORG

Sistem

3.

Penyusunan Data

Pokok Perencanaan

Tersedianya dokumen data pokok

dan informasi Dokumen

1 107,784,624 1 107,784,624

Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah


3 Program Evaluasi Pelaksanaan

Prosentase Kesesuaian Dokumen perencanaan

% 90

393,344,274 90 393,344,274

Perencanaan

Pembangunan Daerah

dengan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah



84

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

1 Penyusunan Laporan Keterangan

Terpenuhinya pelaporan penyelenggaraan kinerja Dok

1 170,082,825

1 170,082,825

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

pemerintah daerah

2 Evaluasi Hasil Perencanaan

Terevaluasinya Dokumen Perencanaan Berjangka Jenis

3 93,242,825

3 93,242,825

Pembangunan Berjangka

Kabupaten Bogor

3

Evaluasi Hasil

Pelaksanaan

Terevaluasinya hasil pelaksanaan

perencanaan Dok 4

95,501,500 4

95,501,500

Perencanaan Kabupaten Bogor Perencanaan Kabupaten Bogor

pembangunan daerah

4 Evaluasi Hasil Perencanaan

Tersusunnya dokumen evaluasi pendanaan non Dok

2 34,517,124

2 34,517,124

Pendanaan Pembangunan Non

APBD

APBD Kabupaten Bogor

4

Program Peningkatan

Kapasitas

Tersedianya Data Dukung

Kapasitas

590,489,42

4 590,489,424



85

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Kelembagaan

Perencanaan

Kelembagaan

Pembangunan daerah

1

Dukungan

Manajemen bagi

Sinerginya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di

Kabupaten Bogor

Dokumen

6 401,872,424 6 401,872,424

Komite Perencana Pembangunan

Kabupaten Bogor

2 Penerapan dan Pemeliharaan

Tersedianya Sistem Manageman yang berbasisi SMM ISO

Dokumen 6 188,617,000 6 188,617,000

SMM - ISO

5 Program Perencanaan Pembangunan

Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD

% 100

1,428,913,243 100

1,428,913,243

Daya Alam

Konsistensi program Renja

terhadap RKPD %

100 100

Lingkup Bidang Perekonomian

dan Sumberdaya

Daya Alam

Ekonomi Dan

Sumber

Daya

Lingkup Bidang Perekono

mian dan



86

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Alam Sumberdaya

1 Penyusunan Bahan Analisis

Tersedianya bahan dokumen

Dok 4 98,614,086

4 98,614,086

Perencanaan Lingkup

perencanaan lingkup sub bidang

Ketahanan Pangan dan Pertanian

ketahanan pangan dan pertanian

2 Penyusunan Bahan Analisis

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Dok 3 77,575,114

3 77,575,114

Perencanaan Lingkup Penanaman Modal

lingkup sub bidang ketahanan pangan dan pertanian

Kebudayaan dan

Pariwisata

3 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan

Tersedianya bahan dokumen evaluasi perencanaan

Dok 4 105,219,574

4 105,219,574

Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Bidang evaluasi perencanaan bidang ekonomi (3 PD)

Perdagangan dan

Perindustrian

4. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Dok 1 84,689,479

1 84,689,479

Lingkup Ketahanan Pangan dan Pertanian

bidang ekonomi



87

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20


Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi

Bulan 12 60,037,601

12 60,037,601

Lingkup Penanaman Modal, Kebudayaan

lingkup penanaman modal, kebudayaan, dan

dan Pariwisata

Pariwisata

6 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

Tersedianya perencanaan lingkup koperasi, usaha

Bulan 12 62,911,936

12 62,911,936

Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Kecil menengah, perdangangan dan perindustrian

Perdagangan dan Perindustrian

7 Perencanaan Peningkatan Daya

Terarahnya perencanaan Dok 1

119,848,823 1

119,848,823

Saing Pariwisata

pengembangan pariwisata

8

Penyususnan Dokumen

Perencanaan

Tersedianya bahan dokumen Dok 1

147,299,937

1

147,299,937

Pengembangan Perkebunan

perencanaan tanaman perkebunan

9

Perencanaan Peningkatan Daya Saing

Terarahnya perencanaan pengembangan komoditas

Dok 5 117,627,637

5 117,627,637



88

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Komoditas Unggulan Kecamatan Sektor

perkebunan unggulan di kabupaten bogor

Primer Tingkat Zona

10

Perencanaan Peningkatan Daya Saing

Terwujudnya pelaksanaan daya Dok 1

71,967,824 1

71,967,824

Komoditas Unggulan Kecamatan

saing unggulan kecamatan sektor

sektor sekunder dan tersier

sekunder dan primer

11 Penyusunan Rencana Induk

Tersedianya dokumen rencana Induk Pembangunan

Dok 1 148,603,824

1 148,603,824

Pembangunan Ekonomi Kabupaten

dan ekonomi (RIPE)

Bogor Tahun 2019-2023

12

Penyusunan Rencana

Pengembangan


212,045,534 2

212,045,534

destinasi pariwisata ekowisata

perencanaan sektor pariwisata

di Kabupaten Bogor

tingkat destinasi

13 Penyusunan dokumen panduan


122,471,874 3

122,471,874



89

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

perencanaan lingkup perekonomian

perencanaan tanaman hortikultura

dan sumberdaya alam

6 Program Perencanaan Pemerintahan


% 100

1,948,614,000

100

1,948,614,000

Dan Pembangunan Manuasia

Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan

Manusia

Konsistensi program RENJA

terhadap RKPD 100

100

Lingkup Bidang Pemerintahan

Dan Pembangunan

Manusia


Terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang

1 186,826,000

1 186,826,000

Lingkup Pemerintahan Pemerintahan sebagai acuan

perencanaan



1 197,316,000

1 197,316,000

Lingkup Kesehatan dan Sosial

Kesehatan dan Sosial sebagai acuan perencanaan

sebagai acuan perencanaan



1 253,933,000

1 253,933,000



90

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Lingkup Pendidikan, Tenaga Kerja,

pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga

Pemuda dan Olahraga

sebagai acuan perencanaan



Dokumen 1 41,634,000

1 41,634,000

Lingkup Pemerintahan

hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

Perencanaan dan Pelaporan

lingkup Pemerintahan



Dokumen 1 42,779,000

1 42,779,000

Lingkp Kesehatan

dan Sosial

hasil pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan


lingkup Kesos



Dokumen 1 113,573,000

1 113,573,000

Lingkup Pendidikan,

Tenaga Kerja,

hasil pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan

Pemuda dan Olahraga Perencanaan dan Pelaporan

lingkup Pendidikan,

Tenaga Kerja, Pemuda dan

Olahraga

7

Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan

Dokumen 1 344,687,000

1 344,687,000

kemiskinan di Kabupaten Bogor



91

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

8 Penilaian Anugrah Pancaniti Apik

Terpenuhinya perencanaan pembangunan

Dokumen 1 315,734,000

1 315,734,000

tingkat desa yang baik

9 Penyusunan Rencana Induk Bidang

Tersedianya dokumen Rencana Induk Bidang

Dokumen 1

188,741,000 1

188,741,000

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pemerintahan dan Pembanguna Manusia

10 Penyusunan Rencana Induk

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan

Dokumen 1 263,391,000

1 263,391,000

Pengembangan Kawasan Pengobatan

kawasan pengobatan tradisional Cimande

Tradisional Fisioterapi Cimande

Kabupaten Bogor

7

Program Perencanaan

Infrastruktur dan


% 100

1,904,898,5

53

100

1,904,898,55

3

Pengembangan Wilayah Lingkup Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

Konsistensi program RENJA

terhadap RKPD % 100

100

Lingkup Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah



92

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

1. Penyusunan Bahan Analisis

Terpenuhinya bahan perencanaan Lingkup Pekerjaan

Dokumen 29 269,241,298 29 269,241,298

Perencanaan Lingkup Pekerjaan Umum

Umum, Penataan Ruang dan perhubungan

Penataan Ruang dan perhubungan



Dokumen 48 140,011,386 48 140,011,386

Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan


Ruang dan Perhubungan

Perencanaan dan Pelaporan lingkup Perumahan

Umum, Penataan Ruang dan

perhubungan

3. Penyusunan bahan analisis

Terpenuhinya bahan perencanaan Lingkup

Dokumen 46 277,180,267 46 277,180,267

perencanaan Lingkup Permukiman

Pemukiman dan Perumahan

dan perumahan



Dokumen 45 112,609,612 45 112,609,612

Lingkup permukiman dan perumahan



lingkup Pemukiman

dan Perumahan

5. Penyusunan Bahan

Terpenuhinya bahan Dokumen 40 341,648,572 40 341,648,572



93

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Analisis perencanaan Lingkup

Perencanaan Lingkup Pengembangan

Pengembangan Wilayah

Wilayah



Dokumen 40 272,558,872 40 272,558,872

Lingkup Pengembangan Wilayah



Perencanaan dan Pelaporan lingkup Pengembangan

Wilayah

7 Pengembangan dan Pengelolaan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang optimal

Dokumen 3 475,044,798 3 475,044,798

Simpul Jaringan

Kabupaten Bogor

di Kabupaten berbasis data dan

informasi yang handal

8

Pemutakhiran Data

Dokumen Rencana

16,603,748 16,603,748

Program Investasi Jangka Menengah

(RPIJM)

8 Program Penelitian dan

Persentase Difusi Hasil

Penelitian di Kabupaten Bogor %

19

1,553,844,0

95 19

1,553,844,09

5



94

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

Pengembangan Daerah

1 Penguatan Jariangan Penelitian bidang

Terbentuknya jejaring penelitian dan terjalinnya

Perguan Tinggi 15 323,468,000 15 323,468,000

Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan

hubungan kerja sama antara perangkat daerah di Bogor

Perkebunan dengan lembaga penelitian dan

pengembangan

(Litbang) serta perguruan tinggi

di Jabodetabek

2 Analisis IPM di 40 Kec. Di Kabupaten

Meningkatnya nilai IPM 40 Kecamatan di Kabupaten

Dokumen 40 299,500,962 40 299,500,962

Bogor

Bogor sebagai dasar perencanaan

3 Analisis Indikator Ekonomi Daerah

Terpenuhinya data dan informasi tentang indikator

Dokumen 1 563,596,210 1 563,596,210

ekonomi daerah Kabupaten

Bogor

4

Penyusunan Evaluasi

Pencapaian

Dokumen evaluasi SDG's sebagai

bahan pedoman Dokumen

1 97,469,361 1 97,469,361

Target Sustainable Development Goals

perencanaan

(SDG's)

5 Sosialisasi pembangunan dan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Geopark,

Kawasan 1 269,809,562 1 269,809,562



95

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

pengembangan Geopark di Kabupaten

terjaganya kelestarian alam di Kabupaten Bogor

Bogor

9

Program Pengembangan Inovasi

Persentase Inovasi Kabupaten Bogor

12

683,747,000 12 683,747,000

Daerah

1 Gelar Inovasi Daerah Terselenggaranya gelar inovasi

daerah 6

588,873,000 6 588,873,000

2 Road Map Sistem Inovasi Daerah

Terpetakannya rencana aksi SIDa, potensi, jumlah

1

94,874,000 1 94,874,000

(SIDa) SIDa, potensi, jumlah inovasi,

jenis, lokasi, dan

daya dukung

1

Program Pelayanan

Administrasi

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

14

4,505,711,8

06 14

4,505,711,80

6

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 4 808,400,000 4 808,400,000

Sumber Daya Air dan Listrik



96

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Terpeliharanya Legalitas Kendaraan Dinas /Operasional Unit 11 18,840,000 11 18,840,000

dan Perizinan Kendaraan

Unit 13 13

Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai org 12 429,614,000 12 429,614,000

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor yang tersedia Jenis 34 34

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jenis 65 590,723,806 65 590,723,806

Lbr 1381 1381

5 Penyediaan Barang Cetakan

Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia Jenis 19 184,673,000 19 184,673,000

dan Penggandaan

Spanduk 50 50

Lbr 200000 200000

6 Penyediaan Komponen

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis 13 88,988,000 13 88,988,000

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



97

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

7 Penyediaan Bahan Bacaan

Jumlah buku per UU, surat kabar dan majalah yang tersedia Jenis 6 38,400,000 6 38,400,000

dan Peraturan Perundang-

Undangan

8 Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jenis 3 100,000,000 3 100,000,000

Kantor

9. Penyediaan Makanan dan

Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman Org 4000 160,000,000 4000 160,000,000

Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan

jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah kali 127 800,000,000 127 800,000,000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

kali 47 47

11. Penyediaan Pelayanan Jumlah dokumen kearsipan

yang dikelola dok 12 49,517,000 12 49,517,000

Dokumentasi dan Arsip SKPD



98

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

12. Penyediaan Pelayanan Terwujudnya tertib administrasi

kepegawaian dok 106 904,620,000 106 904,620,000

Administrasi Kepegawaian

13. Penyediaan Pelayanan Jumlah dokumen administrasi

barang dok 12 30,316,000 12 30,316,000

Administrasi Barang

14. Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan

kantor org 11 301,620,000 11 301,620,000

Keamanan Kantor

2 Program Peningkatan Sarana dan

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 5

785,250,000 5

785,250,000

Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah gedung yang dipelihara Gedung

1 347,000,000 1 347,000,000

Gedung Kantor


Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara Unit 18 60,000,000 18 60,000,000

Jaringan Komputerisasi



99

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Unit 145 109,350,000 145 109,350,000

Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jenis 3 122,600,000 3 122,600,000

Peralatan Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Jaringan 1 146,300,000 1 146,300,000

Peralatan Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin

Terwujudnya Disiplin Aparatur Kegiatan 1 54,000,000

1 54,000,000

Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Jumlah Pakaian dinas yang tersedia

Orang 130

54,000,000 130

54,000,000

Perlengkapannya

4

Program Peningkatan

Kapasitas

Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Kegiatan

2 220,500,00

0

2

220,500,000

Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi Peraturan

Jumlah peserta yang mengikuti orang 12

12



100

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

sosialisasi 60,000,000 60,000,000

Perundang-undangan

2.

Pembinaan Mental

dan Rohani

Jumlah pengajian dan olahraga

yang di selenggarakan Kali

96

160,500,000

96

160,500,000

bagi Aparatur

5 Program Peningkatan

Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD

Kegiatan 9

688,976,001 9

688,976,001

Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor Dokumen 6 45,192,000 6 45,192,000

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

2. Penyusunan Pelaporan

Jumlah dokumen semesteran Dokumen 2 39,126,001 2 39,126,001

Keuangan Semesteran



101

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

3. Penyusunan Pelaporan

Jumlah dokumen akhir tahun Dokumen 1 40,048,000 1 40,048,000

Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Perencanaan

tersediannya dokumen perencanaan anggaran 2019 Dokumen 5 86,730,000 5 86,730,000

Anggaran

5. Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan Dokumen 12 102,913,000 12 102,913,000

6. Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan Dokumen 12 65,504,000 12 65,504,000

Pelaporan SKPD

7. Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah publikasi media yang terselenggara Kali 24 120,000,000 24 120,000,000

8. Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD Dokumen 2 96,776,000 2 96,776,000



102

TUJUAN SASARAN KODE



DATA CAPAIAN

PDA TAHUN



KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM



(2018) SKPD LOKASI

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

PENANG-

GUNGJAW

AB

1 2 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20

9.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Jumlah dokumen Renstra SKPD Dokumen

1 92,687,000 1 92,687,000



103

Tabel 6.2

Rencana Program, kegiatan, Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR

KINERJA TUJUAN,

SASARAN, PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N

PADA TAHUN

AWAL

PERENC

ANAAN

2018

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023

RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Tata kelola

perencanaan pembangunan yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif

1 Tersedianya

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

% 23.85 24.23 24.62 25.00 25.00

1.

Terwujudnya

Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tingkat

Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

% 100 100 100 100 100

2 Persentase Rekomendasi hasil

Penelitian /kajian dalam kebijakan, perencanaan pembangunan

dan

% 100

100

100

100

100



104

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR

KINERJA TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

pengembangan

2 Penelitian dan Pengembanga

n yang inovatif

- Persentase Rekomendasi

Hasil Penelitian yang

ditindaklanjuti

di Kabupaten

Bogor

%

20 20 20 20 20

- Persentase

Peningkatan Inovasi di Kabupaten

Bogor

% 20 20 20 20 20

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah

Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD

%

100 2,854,796,679

100 2,765,842,846

100 2,653,829,170

100 2,599,950,730

100 10,874,419,425

Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan

Provinsi

%

100 100 100 100 100



105

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan

Nasional

%

80 80 80 80 80

Persentase

Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD % '25,72

'28,30

31,13 34,24 34,24

Pengelolaan data dan informasi

Keluaran : Dokumen Data dan Informasi Hasil :

Tersedianya

data perencanaan di sistem bank data

Sistem Dan Data

2 975,185,000

2 886,231,167

2 774,217,491

2 623,045,151

2 3,258,678,809

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Keluaran : Dokumen RKPD Tahun 2021

Keluaran : Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 Hasil : Tersedianya rencana program

dokumen dokumen

1 1

972,939,000

1 1

972,939,000

1 1

972,939,000

1 1

1,070,232,900

1 1

3,989,049,900



106

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

kegiatan dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021

bagi seluruh Perangkat

Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian

dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil : Tersedianya dokumen

pelaporan pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

dokumen dokumen

13 13

525,452,679

13 13

525,452,679

13 13

525,452,679

13 13

525,452,679

13 13

2,101,810,716

Perencanaan Pembangunan Berbasis Tanggung

Jawab Sosial

Keluaran : Dokumen program TJSL Hasil : TJSL

Perusahaan

dokumen 0 Kab bogor

1 381,220,000

1 381,220,000

1 381,220,000

381,220,000

1 1,524,880,000



107

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Lingkungan (TJSL)

mendukung program Pemerintah Daerah

Program Perencanaan,


Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

Konsistensi program

Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

%

100 2,661,384,000

100 2,699,123,000

100 2,699,123,000

100 2,699,123,000

100 10,758,753,000

Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

%

100 100 100 100 100

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,

Keluaran : Dokumen bahan perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang

dokumen 13 1,112,261,000

13 1,100,000,000

13 1,100,000,000

13 1,100,000,000

13 4,412,261,000



108

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Olahraga dan tenaga Kerja

Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang

Pemerintahan

Keluaran : Dokumen Bahan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Lingkup Sub Bidang Pemerintahan

dokumen 1 750,000,000

1 750,000,000

1 750,000,000

1 750,000,000

1 3,000,000,000

Perencanaan

, Pengendalian

dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

Keluaran :

Dokumen bahan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Keluaran : Dokumen

Percepatan

Dkumen

Dokumen

6

1

450,000,00

0

6

1

500,000,00

0

6

1

500,000,00

0

6

1

500,000,0

00

6

1

1,950,000,0

00



109

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Pencapaian SDG'S

Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Keluaran : Terselenggaranya Raker Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Raker Rakor

3 1

349,123,000

3 1

349,123,000

3 1

349,123,000

3 1

349,123,000

3 1

1,396,492,000

Program Perencanaan,


daerah Lingkup Bidang

Perekonomian

dan Sumberdaya Daya Alam

Konsistensi program

Renstra terhadap RPJMD

Lingkup Bidang Perekonomian dan

Sumberdaya Daya Alam

% 100 2,250,000,000

100 2,325,216,801

100 2,370,488,484

100 2,377,930,131

100 9,323,635,416

Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya

% 100 100 100 100 100



110

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Daya Alam

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Penanaman Modal. Kebudayaan

dan Pariwisata

Keluaran : Dokumen Bahan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Penanaman

Modal Kebudayaan

Dan Pariwisata

dokumen dokumen

24 24

750,000,000

24 24

775,072,267

24 24

790,162,828

24 24

792,643,377

24 24

3,107,878,472

Perencanaan

, Pengendalian dan Evaluasi

Lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian

Keluaran :

Dokumen Bahan Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian

dokumen

dokumen

20

20

750,000,00

0

20

20

775,072,26

7

20

20

790,162,82

8

20

20

792,643,3

77

20

20

3,107,878,4

72



111

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub

Bidang Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Keluaran : Dokumen Bahan Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Lingkup Ketahanan Pangan Dan Pertanian Hasil : Tersedianya bahan dokumen

perencanaan bidang ekonomi Hasil : Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi

dokumen dokumen

30 30

750,000,000

30 30

775,072,267

30 30

790,162,828

30 30

792,643,377

30 30

3,107,878,472

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Lingkup Bidang

Inprastruktur

Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Inprastruktur Dan

% 100 3,520,000,000

100 2,325,216,801

100 2,370,488,484

100 2,377,929,801

100 10,593,635,086



112

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Dan



Konsistensi program Renja

terhadap RKPD Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan Wilayah

% 100 100 100 100 100

Kesesuaian rencana pembangunan

terhadap rencana struktur ruang RTRW

% 70 70 70 70 70

Perencanaan ,

Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan

Keluaran : Dokumen

perencanaan, pengendalian dan evaluasi sub bidang PUPR dan Perhubungan Hasil : Dokumen Bahan

Dokumen Dokumen

3 1

750,000,000

3 1

550,000,000

3 1

550,000,000

3 1

550,000,000

3 1

2,400,000,000



113

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub

Bidang Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Perencanaan , Pengendalian

dan Evaluasi

Lingkup Sub Bidang Pemukiman Dan Perumahan

Keluaran : Dokumen bahan

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pemukiman Dan Perumahan

Hasil : Dokumen

Bahan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

Dokumen 3 750,000,000

3 550,000,000

3 550,000,000

3 550,000,000

3 2,400,000,000



114

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub

Bidang Pengembangan Wilayah

Keluaran : Dokumen bahan perencanaan, pengendalian

dan evaluasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah Hasil : Tersedianya bahan analisis

perencanaan sub bidang pembangunanwilayah serta meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan

Dokumen Kecamatan

3 40

1,070,000,000

3 40

575,216,801

3 40

575,216,801

3 40

575,216,801

3 40

2,795,650,403

Pengembangan Bogor Planning Gallery

Keluaran : Sistem Bank Data Kabupaten Bogor Hasil : Tersedianya Sistem aplikasi

Data bahan dan

3 buku 40 kec

2 1

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

800,000,000



115

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Simpul Jaringan

Keluaran : Sistem Aplikasi Bahan Perencanaan Daerah

Hasil : Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pembangunanwilayah serta meningkatnya sinergitas


Sistem Dokumen

2 1

750,000,000

2 1

450,000,000

2 1

495,271,683

2 1

502,713,000

2 1

2,197,984,683



116

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Program

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Persentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang

disosilisasikan ke Pemerintah

Daerah dan Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian

% 100 3,230,000,

000

100 3,230,000,

000

100 3,230,000,

000

100 3,230,000

,000

100 3,230,000,

000

Kajian Indikator

Kinerja Pemerintah Daerah

Keluaran : Dokumen

Kegiatan Indikator Kinerja Daerah Hasil : Tersedianya Indikator -

Indikator Makro Bahan perencanaan

Pembangunan Daerah

Dokumen 2

2 1,400,000,0

00 1,400,000,0

00 1,400,000,0

00 1,400,000,

000 1,400,000,0

00

Dokumen

Kajian Ekonomi dan Pembangunan

Keluaran : Dokumen Hasil kegiatan Subid Ekonomi dan Pembangunan Hasil :

Tersedianya

Dokumen Dokumen

2 2

630,000,000

630,000,000

630,000,000

630,000,000

630,000,000



117

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Kajian kegiatan Ekonomi dan Pembangunan

Jaringan

penelitian dan inovasi

Keluaran :

Jumlah hasil inovasi/peneliti

an yang diimplementasikan ke masyarakat serta jumlah inovasi yang terdata dalam Gelar Inovasi Daerah

Keluaran : Jumlah hasil inovasi/penelitian yang diimplementasikan ke

masyarakat serta jumlah inovasi yang

terdata dalam Gelar Inovasi Daerah Hasil : Terbentuknya jejaring penelitian dan terjalinnya

Rakor

Jarlit Difusi

Perguruan tinggi Pusat penelitian/lembaga

6

10 12

3

1,200,000,0

00

1,200,000,0

00

1,200,000,0

00

1,200,000,

000

1,200,000,0

00



118

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

hubungan kerja sama antara Perangkat Daerah di

Kabupaten Bogor dengan

lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG) serta perguruan tinggi di Jabodetabek Hasil : Terbentuknya

jejaring penelitian dan terjalinnya hubungan kerja sama antara Perangkat

Daerah di Kabupaten Bogor dengan

lembaga penelitian dan pengembangan (LITBANG) serta perguruan tinggi di Jabodetabek



119

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Program

Pelayanan Administrasi Umum,

Kepegawaian, Keuangan,

perencanaan dan pelaporan Perangkat

Daerah

1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat %

80

11,821,745

,125 80

11,821,745

,125 80

11,821,745

,125 80

11,821,74

5,125 80

11,821,745

,125

2 Persentase Pemenuhan

Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai %

80

80

80

80

80

3 Persentase Perencanaan sesuai Target %

100

100

100

100

100

4 Persentase

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target %

95

95

95

95

95

5 Persentase

Pelayanan Kepegawaian %

100

100

100

100

100



120

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Keluaran : Jenis rekening yang dibayarkan Hasil :

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jenis Bulan

4 12

854,400,000

4 12

854,400,000

4 12

854,400,000

4 12

854,400,000

4 12

3,417,600,000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran : Jumlah buku

per-UU, surat kabar dan majalah yang tersediaHasil :

aparatur dapat mengakses informasi/berita dan memahami

peraturan per-UU

Penerbit koranPega

wai

6115 38,400,000 6115 38,400,000 6115 38,400,000 6115 38,400,000

6115 153,600,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Hasil : Terwujudnya kelancaran

jenis

bidang/sekretariat

4 6

150,100,000

4 6

150,100,000

4 6

150,100,000

4 6

150,100,000

4 6

600,400,000



121

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan bahan

logistik kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran : Jumlah Jamuan Rapat Rapat Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan Tupoksi

Aparatur

Kali Bulan

400 12

198,616,000

400 12

198,616,000

400 12

198,616,000

400 12

198,616,000

400 12

794,464,000

Pengelolaan Aset

Perangkat Daerah

Keluaran : Dokumen

Pengelolaan Administrasi Barang Hasil : Terwujudnya

Tertib Administrasi Barang yang diInventarisir

Dokumen Dokumen

12 12

30,316,000 12 12

30,316,000 12 12

30,316,000 12 12

30,316,000

12 12

121,264,000

Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah

Keluaran : jenis dan Jumlah Dokumen Arsip yang di Tata Hasil :

Dokumen Dokumen

12 12

49,517,000 12 12

49,517,000 12 12

49,517,000 12 12

49,517,000

12 12

198,068,000



122

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Terwujudnya tertib Administrasi dokumentasi

arsip PD

Pengelolaan

Keamanan Kantor

Keluaran :

Jumlah Petugas Keamanan Kantor Hasil : Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor

Orang

Gedung

8

1

301,620,00

0

8

1

301,620,00

0

8

1

301,620,00

0

8

1

301,620,0

00

8

1

1,206,480,0

00

Pengelolaan Kebersihan Kantor

Keluaran : - Jumlah petugas

kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang

tersedia"

Hasil : Terwujudnya kebersihan gedung kantor

org /jenis Bulan

46 12

430,264,000

46 12

430,264,000

46 12

430,264,000

46 12

430,264,000

46 12

1,721,056,000

Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Opera

sional/Jabat

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasion

al yang dibayar

Unit Unit

14 14

18,840,000 14 14

18,840,000 14 14

18,840,000 14 14

18,840,000

14 14

75,360,000



123

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

an pajaknya Hasil : Terjaminnya legalitas

penggunaan

Dukungan

Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor

Keluaran :

Dokumen Pola Pikir yang akan menjadi kebijakan Perencanaan Hasil : tersedianya kebijakan perencanaan

pembangunan

Dokumen

Dokumen

3

3

513,891,00

0

3

3

513,891,00

0

3

3

513,891,00

0

3

3

513,891,0

00

3

3

2,055,564,0

00

Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO

Keluaran : Dokumen Legalitas Standar Sertifikasi

Internasional Hasil : Terwujudnya

Penerpan Standar Operasional

Dokumen Dokumen

1 1

188,617,000

1 1

188,617,000

1 1

188,617,000

1 1

188,617,000

1 1

754,468,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Keluaran : Jumlah kendaraan yang tersedia Hasil :

Unit Unit

5 5

1,500,000,000

5 5

1,500,000,000

5 5

1,500,000,000

5 5

1,500,000,000

5 5

6,000,000,000



124

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan

tugas aparatur

Unit

Unit

4

4

50,000,000 4

4

50,000,000 4

4

50,000,000 4

4

50,000,00

0

4

4

200,000,00

0

Pengadaan Peralatan Kantor

Keluaran : Jumlah perlengkapan

kantor yang tersedia Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

Jenis Jenis

2 2

200,000,000

2 2

200,000,000

2 2

200,000,000

2 2

200,000,000

2 2

800,000,000

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Keluaran : Jumlah alat tulis dan Cetakan kantor yang tersedia Hasil :

Terwujudnya

Jenis Jenis

4 4

758,821,221

4 4

758,821,221

4 4

758,821,221

4 4

758,821,221

4 4

3,035,284,884



125

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait

dengan alat tulis kantor

Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi

Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Terwujudnya

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Jenis Bulan

9 12

54,988,000 9 12

54,988,000 9 12

54,988,000 9 12

54,988,000

9 12

219,952,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor

Keluaran : Luas Gedung yang di RehabHasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

MeterGedung

500 1 1,255,518,154

500 1 1,255,518,154

500 1 1,255,518,154

500 1 1,255,518,154

500 1 5,022,072,616



126

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama

Kantor

Keluaran : Jumlah Gedung yang dipelihara Hasil :

Terpeliharanya umur ekonomis

bangunan

Gedung bulan

1 12

360,000,000

1 12

360,000,000

1 12

360,000,000

1 12

360,000,000

1 12

1,440,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya

umur teknis kendaraan dinas/operasional

unit unit

27 27

166,350,000

27 27

166,350,000

27 27

166,350,000

27 27

166,350,000

27 27

665,400,000

Pemeliharaan Rutin/Berkal

a Peralatan Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah

perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Hasil : Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung kantor

Jenis Jenis

3 3

122,600,000

3 3

122,600,000

3 3

122,600,000

3 3

122,600,000

3 3

490,400,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Keluaran : Jumlah peralatan

Jenis Jenis

3 3

146,300,000

3 3

146,300,000

3 3

146,300,000

3 3

146,300,000

3 3

585,200,000



127

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Kantor gedung kantor yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya

umur teknis peralatan

gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi

Keluaran : Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya umur ekonomis

jaringan komputerisasi

Jaringan Jaringan

1 1

60,000,000 1 1

60,000,000 1 1

60,000,000 1 1

60,000,000

1 1

240,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi apartur ke luar dan dalam daerah

Kali Kali

150 250

1,600,000,000

150 250

1,600,000,000

150 250

1,600,000,000

150 250

1,600,000,000

150 250

6,400,000,000



128

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

/Teknis Perkantoran

Keluaran : Jumlah Ahli Daya Pendukung

administrasi Perkantoran

Yang Tersedia Hasil : Terwujudnya Tugas Pokok Fungsi Aparatur

Orang Bulan

29 12

887,775,000

29 12

887,775,000

29 12

887,775,000

29 12

887,775,000

29 12

3,551,100,000

Pembinaan Jasmani dan

Rohani Aparatur

Keluaran : Jumlah

penyelenggaraan olahraga dan pengajian Hasil : Terwujudnya kesehatan mental dan rohani Aparatur

Kali Kali

92 92

153,900,000

92 92

153,900,000

92 92

153,900,000

92 92

153,900,000

92 92

615,600,000

Pengadaan Pakaian Dinas

Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Hasil : Terwujudnya Standarisasi displin Pakaian

Pc Bulan

92 12

91,000,000 92 12

45,500,000 92 12

45,500,000 92 12

45,500,000

92 12

227,500,000



129

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

dinas

Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

Keluaran :

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Hasil : Terwujudnya tertib

administrasi kepegawaian

Dokumen

Bulan

130

12

41,160,500 130

12

41,160,500 130

12

41,160,500 130

12

41,160,50

0

130

12

164,642,00

0

Pengembangan Kapasitas

dan Kompetensi Aparatur

Keluaran : Jumlah Peserta

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Hasil : Meningkatnya Wawasan Aparatur untuk kopetensi Aparatur

Orang Orang

10 10

200,000,000

10 10

200,000,000

10 10

200,000,000

10 10

200,000,000

10 10

800,000,000



130

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Keluaran : Jumlah Hasil pelaporan keuangan

Daerah Hasil :

Terwujudnya Pelaporan keuangan Perangkat daerah yang Akuntabel

Dokumen Dokumen

3 3

106,980,000

3 3

106,980,000

3 3

106,980,000

3 3

106,980,000

3 3

427,920,000

Penatausahaan Keuangan Perangkat

Daerah

Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan

keuangan Perangkat daerah tepat waktu Hasil : Meningkatnya

Tata kelola penataan Usahaan

keuangan Perangkat daerah

Dokumen Bulan

12 12

160,779,000

12 12

160,779,000

12 12

160,779,000

12 12

160,779,000

12 12

643,116,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja perangkat

DokumenDokumen

6 6 106,301,000

6 6 106,301,000

6 6 106,301,000

6 6 106,301,000

6 6 425,204,000



131

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

DaerahHasil : Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Keluaran : Jumlah kegiatan Perencanaan yang dilaksanakan perangkat daerah Hasil :

terwujudnya Perencanaan

perangkat daerah

Dokumen Bulan

5 12

91,665,250 5 12

91,665,250 5 12

91,665,250 5 12

91,665,250

5 12

366,661,000

Penyusunan

Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran :

Dokumen Perencanaan Tahunan dan

Laporan Forum PD, Penyelenggaraan Musrembang Kabupaten Hasil : Terarahnya Perencanaan Tahunan dan

Dokumen

Dokumen

3

3

771,422,00

0

3

3

771,422,00

0

3

3

771,422,00

0

3

3

771,422,0

00

3

3

3,085,688,0

00



132

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Lima Tahunan Perangkat Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah

Keluaran : Jumlah Kegiatan Perencanaan Perangkat

Daerah Hasil : Terwujudnyae perencanaan sesuai target

Kegiatan Kegiatan

5 5

70,104,000 5 5

70,104,000 5 5

70,104,000 5 5

70,104,000

5 5

280,416,000

Publikasi

Kinerja Perangkat

Daerah

Keluaran :

Jumlah Publikasi

Kinerja Bappedalitbang Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Hasil :

Kali

Bulan

25

12

150,000,00

0

25

12

150,000,00

0

25

12

150,000,00

0

25

12

150,000,0

00

25

12

600,000,00

0



133

TUJUAN SASARAN KODE

INDIKATOR



KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

DATA CAPAIA

N PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2018



PROGRAM PADA AKHIR

PERIODE KERJA

DAN 2020 2021 2022 2023 RENSTRA SKPD

(2023) SKPD

KEGIATAN TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. TARGE

T Rp.

TARGET

Rp. PENANG-

GUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Terwujudnya transparansi kinerja SKPD



134

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada

tujuan dan sasaran PRPJMD merupakan indikator kinerja yang

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Badan


Kabupaten Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indicator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD untuk dilakukan indentifikasi bidang

pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam

RPJMD, sesuai pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun

2018-2023

No

Indikator Kinerja

Utama Perangkat

Daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal periode RPJMD

TARGET CAPAIAN TAHUN

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10

I Indikator Tujuan

1 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan

% 22.91 23.46 23.85 24.23 24.62 25.00 25.00

2 Persentase

Rekomendasi hasil

Penelitian /kajian dalam

kebijakan, perencanaan pembangunan

dan pengembangan

% 0 100 100 100 100 100 100

II Indikator

Sasaran 0

100

1.

Tingkat Konsistensi

Perencanaan %

100

100

100

100

100



135

Pembangunan Daerah

2

Persentase

Rekomendasi Hasil

Penelitian yang ditindaklanjuti

di Kabupaten Bogor

% 0

20

20

20

20

20

100

3 Persentase Peningkatan

Inovasi di Kabupaten Bogor

% 0 20 20 20 20 20 100



136

Selanjutnya adalah indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

yang mendukung pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

TARGET CAPAIAN TAHUN Kondisi

Kinerja pada akhir periode

RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional

% 0 80% 80% 80% 80% 80% 80%

4 Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD

% 0 23,39% 25,72% 28,30% 31,13% 34,24% 34,24%

5 Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%



137

No Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja pada awal periode

RPJMD


Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10

6 Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD

Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya

Daya Alam

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% 0

9 Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD

Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan

Wilayah

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Konsistensi program Renja terhadap RKPD

Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan Wilayah

% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW

% 0 70% 70% 70% 70% 70% 70%

0

12

Persentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang disosilisasikan ke Pemerintah Daerah dan

Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan

Tinggi/Lembaga Penelitian

% 0

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0



138

No Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja pada awal periode

RPJMD


Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10

13 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat % 0 80% 80% 80% 80% 80% 80%

14 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang

Berkualitas untuk seluruh Pegawai % 0 80% 80% 80% 80% 80% 80%

15 Persentase Perencanaan sesuai Target % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target

% 0 95% 95% 95% 95% 95% 95%

17 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%



139

VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan

urusan wajib non pelayanan dasar, bidang urusan perdagangan.

Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini, seluruh

perencanaan jangka menengah di lingkup Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat terealisasi dan

dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan

kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan

pembangunan tahunan.


Pengembangan Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan

dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah diharapkan menjadi bagian integral yang tidak

terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif

sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

2018-2023.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023...tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023...tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui...