PROVINSI LAMPUNG REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG ...digilib.unila.ac.id/28737/3/SKRIPSI TANPA BAB...
81
PEMENUHAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG (Skripsi) Oleh SILVIA TIKA ANGGRAINI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
Transcript of PROVINSI LAMPUNG REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG ...digilib.unila.ac.id/28737/3/SKRIPSI TANPA BAB...
PEMENUHAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
(Skripsi)
Oleh
SILVIA TIKA ANGGRAINI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
ABSTRACT
The Fulfillment of Social Rehabilitation of People with Disabilities by Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Social Service of Lampung Province
By
Silvia Tika Anggraini
The fulfillment of the rights of people with disabilities is set forth in the Convention on the Rights of People with Disabilities through Law Number 19 of 2011 about Ratification of the Convention on the Rights of People with Disabilities. However, the implementation of the fulfillment of guidance and rehabilitation for people with disabilities still has not gained maximum results because many people with disabilities who have completed their rehabilitation have not been able to get decent work. This research aims to provide an overview of the fulfillment of the needs of people with disabilities in the process of implementation of development and social rehabilitation implemented by UPTD PRSPD Social Service of Lampung Province. This type of research is a qualitative research using Van Meter and Van Horn implementation models approach, which are Standard and Policy Targets, Resources, Relationship Among The Organizations, Characteristics of Implementing Agencies, Condition of Social, Economic and Politic and Disposition of Implementor.
The implementation of social guidance and rehabilitation carried out by UPTD PRSPD Social Service of Lampung Province has not run maximally, despite having a clear policy standard and right target implementation, but still lacking in formal socialization, lack of facilities, lack of number of teachers and medical personnel are not appropriate. It requires more thoroughly annual socialization activities across Lampung, increasing information and cooperation with various parties, increasing assertiveness in sanctioning disciplinary action, establishing cooperation with private parties, and making personal approaches to people with disabilities and their families.
Keyword: implementation
ABSTRAK
Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial Provinsi Lampung
Oleh
Silvia Tika Anggraini
Pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun pelaksanaan pemenuhan hak pembinaan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hasil yang maksimal karena banyak penyandang disabilitas yang telah menjalani rehabilitas belum mampu mendapatkan pekerjaan yang layak.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor.
Penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung belum berjalan maksimal, walaupun telah memiliki standar kebijakan yang jelas dan implementasi tepat sasaran namun masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan sosialisasi secara formal, pengadaan fasilitas yang minim, kurangnya jumlah tenaga pengajar dan medis yang tidak sesuai kebutuhan. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi tahunan yang lebih menyeluruh ke penjuru daerah Lampung, memperbanyak informasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap tindakan indisipliner, mengadakan kerja sama dengan pihak swasta, dan melakukan pendekatan personal kepada para penyandang disabilitas dan keluarganya.
Kata kunci : implementasi
PEMENUHAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
Oleh
Silvia Tika Anggraini
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Silvia Tika Anggraini, dilahirkan di
Bandar Lampung pada tanggal 24 Februari 1994, merupakan
anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ari
Sulistyo, Amd. dan Ibu Ita Setiawati, Amd.
Penulis memulai pendidikan tahun 1998 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3
Madiun, selanjutnya memulai pendidikan dasar di SD Negeri Mojorejo 2 Madiun
pada tahun 2000, lalu pindah dan mengenyam pendidikan di SDK Maria Fatima
Jember tahun 2002 sampai akhirnya menyelesaikan pendidikan dasar di SD
Fransiskus I Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan
di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan
kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung sampai
tahun 2012.
Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun
2012 melalui Jalur SNMPTN Reguler. Penulis berkesempatan berorganisasi
dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai
anggota bidang Dana dan Usaha periode 2014/2015. Pada tahun 2015, penulis
telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bratasena Adiwarna,
Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.
MOTTO
It’s nice to be importantBut it’s more important to be nice
(John Cassis)
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh
(Confusius)
Kita akan membuat kesalahankarena kita baru pertama kali hidup di dunia ini
(Tsunku)
Setiap insan memiliki keistimewaan yang tidak dapat disamakan (Penulis)
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah SWT
Dengan ketulusan dan kerendahan hati, ku panjatkan rasa syukur atas
karunia-Mu kepadaku
Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:
Mama Ita Setiawati, AmdPapa Ari Sulistyo, Amd
Adik-adik tersayangKeluarga besar, para sahabat, dan teman – teman
Para pendidik yang kuhormatiAlmamater Universitas Lampung
SANWACANA
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial Provinsi Lampung”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.
Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua, papa Ari Sulistyo, Amd. dan mama Ita Setiawati, Amd.
yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan memberikan segenap cinta
serta motivasi kepada penulis. Terima kasih atas segala doa, kerja keras,
nasehat, dan dukungannya untuk selalu mengupayakan yang terbaik bagi
penulis. Walaupun penulis bukanlah anak yang sempurna namun papa dan
mama selalu berusaha menjadi orang tua yang sempurna bagi penulis.
Penulis sangat bersyukur dan bangga terlahir sebagai anak papa dan
mama.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Dosen Pembimbing dari
penulis sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih
banyak untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan kesabaran bapak untuk
membimbing penulis dalam setiap proses bimbingan yang telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si. selaku pembahas dan penguji bagi
penulis. Terima kasih atas motivasi, nasehat, arahan, kritik, dan saran yang
bermanfaat selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.PA. selaku dosen
pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas nasehat, motivasi,
arahan, ilmu, waktu, dan tenaganya selama proses pendidikan hingga saat
ini serta terima kasih telah menyetujui outline yang penulis ajukan sebagai
tonggak awal bagi penulis dalam mengawali skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si., Ibu
Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si., Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H, Ibu
Meiliyana, S.IP., M.A., Bapak Syamsul Maarif, S.IP, M.Si., Ibu Dr.
Novita Tresiana, S.Sos, M.Si., Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si,
Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP., Ibu Susana Indriyati C, S.IP,
M.Si., Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA., Ibu Dewie Brima Atika,
S.IP., M.Si., Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P., Ibu Intan Fitri
Meutia, S.A.N. M.A., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Selvi Dian
Melinda, Bapak Izzul Fathu Reza, S.A.N., M.P.A. Terima kasih banyak
untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
7. Ibu Nur’aini dan Bapak Azhari S.I.Kom sebagai Staf Jurusan Ilmu
Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis
berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi.
8. Segenap informan penelitian, Bapak Affan Erie Erya, S. H, Ibu Nurhani S.
Sos (UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung), Bapak Drs. Eko
Priono, MM, Bapak Ruli Setiadi (Dinas Sosial Provinsi Lampung), Bapak
Kenedi (Persatuan Tuna Netra Indonesia DPD Lampung ), para instruktur
serta teman-teman penerima rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung yang telah berpartisipasi
dalam penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk
proses wawancara penelitian ini.
9. Adik-adik tersayang, Silvana Dika Nugraha, Salvia Azka Fitriani, dan
Saafia Aika Fajrina. Terima kasih untuk semangat dan doanya selama ini.
Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan dapat membanggakan
orang tua kita.
10. Seluruh pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guru di SDN Mojorejo 2 Madiun,
SDK Maria Fatima Jember, SD Fransiskus I Tanjung Karang, SMPN 4
Bandar Lampung, dan SMAN 9 Bandar Lampung yang paling berjasa
sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat baik
akademik maupun spiritual bagi penulis.
11. Para sahabat, Ratu Permata Dibyandini, Omega Yudita Cahyaningsih dan
Rahmawati. Ratu, oknum yang membawa penulis terobsesi dengan segala
hal mengenai negeri matahari terbit, hontou ni arigatou. Siapa yang dapat
menyangka dua anak SMA abnormal yang tiba-tiba menjadi teman
sebangku selama dua tahun masih tetap menjalin pertemanan sampai detik
ini. Tetap jadi diri sendiri ya meow! Kakak tertua, Mega, terima kasih atas
perhatian, dorongan, dan bantuan yang tidak terhitung jumlahnya. Terima
kasih sudah membangunkan penulis dari “tidur”, sudah mendengar cerita-
cerita penulis yang bahkan tidak dimengerti, terima kasih untuk printernya
yang selalu penulis pinjam, dan juga untuk doa dari orang tuamu. Amoy,
sang perantau, yang selalu cerewet dan bertanya kapan wisuda. Terima
kasih untuk dorongan dan nasehat-nasehat yang walaupun terkesan
memarahi tapi itulah yang membuat penulis termotivasi untuk
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih teman-teman, semoga kita selalu
diberi kebahagiaan, kesehatan, dan waktu untuk dapat berkumpul kembali.
12. Betty Indah Rahmawati, Dwini Yunar Vini Agusti, Dewi Kartika Rini,
Intan Maya Pratiwi, Rischa Mollytha, teman-teman perkuliahan yang
selalu duduk di bawah AC. Walaupun terkadang imajinasi kita melebihi
langit ke tujuh, tapi hal itulah yang membuat penulis terbiasa untuk tetap
optimis. Kita melalui banyak macam hari, dari hari-hari yang dilalui tanpa
ada hal yang menarik, hari-hari dimana kebahagiaan sederhana datang dan
membuat senyum kita tidak dapat ditahan, hari dimana kita merasa lelah
dan khawatir karena tugas-tugas kuliah, sampai hari dimana kita mendapat
kesulitan dan prasangka buruk dari orang lain. Penulis sangat bersyukur
dapat berteman dengan kalian, karena apapun hari yang kita lalui kita tetap
percaya satu sama lain dan tetap bersama. Mungkin sudah takdir penulis
untuk bertemu kalian disini, jadi terima kasih untuk semua kenangan masa
kuliah yang tidak akan pernah dapat tergantikan.
13. Serli Ani, terima kasih untuk bantuan dan waktunya. Walaupun penulis
tidak dapat memenuhi janji tapi Serli selalu baik dan tetap perhatian.
Terima kasih pinjaman bukunya dan hal-hal lain yang tidak bisa dikatakan
satu persatu. Semoga kita sukses dan dapat membanggakan keluarga.
14. Purnama Sari T, Ayu Septiani, Merie Larasati, N. M. Taufik, Putu Indra
Jaya, Ikhwan Arifan, Herlina, Putri Wulandari, Dara Virzinnia, Frisca
Dilijana, Kholifatul Munawaroh, Yuyun Fitriani, Yeen Gustiance, Ridha
Ayu Amalia. Terima kasih atas bantuan dan motivasi yang kalian berikan
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga mencapai gelar S1,
semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
15. Teman-teman AMPERA (Administrasi Negara 012) : Ana, Anggi, Azizah,
Yuli, Melda, Ikca Yulita, Oliva, Stephani, Novaria, Anisa Rahmawati,
Dian, Ajeng, Asita, Ayu Tsanita, Yoanita, Mutiara, Shella, Widji, Fadilla,
Sylvia, Rhani, Lena, Firdaus, Endry, Bayu, Rifki Andriansyah, Arie, Alex,
Quqila, Ahmad Hamdani, Alli, Alga, Iyaji, M. Syaiful, M. Imam Syafei,
Imam Khoirudin, Ihsan, Ayu Widya, Anisa, Novita, Ernawati, Siti
Muslimah, Suci, Antonia, Firdalia, Fitri, Chairani, Merita, Melisa, Kirana,
Dianisa, Maya, Emi, Tiara, Aliza, Putri Wijayanti, Ria, Ahmad Sulaiman,
Rezki, Eko, Yogi, Nadiril, Sholeh, Bery, Andre, Johan, Ageng, Alan,
Irlan, Aris, Rifki Hidayatur, Kiki, Dhanu, Bagus, Alfajar, Infantri, Guruh,
Akbar, Lianse, Denish, Satria, serta teman AMPERA yang lainnya terima
kasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaannya.
16. Teman-teman satu KKN desa Bratasena Adiwarna, kak Bagus, kak Cahya,
Medi dan Ghea Levana. Berada di rumah sementara, merasakan
kebahagiaan dan kekesalan yang sama, walaupun tidak jarang ada
perselisihan namun 40 hari tersebut tetap menjadi hari-hari yang tidak
dapat dilupakan.
17. Keluarga besar Soemendro (Alm.) dan Suratman di Bandar Lampung dan
H. Idris Bachsan di Serang. Terima kasih untuk uwak Klemensius Purba
dan uwak Iis Ismawati yang selalu memberi dorongan dan motivasi
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan
tinggi. Untuk kak Friska Violina terima kasih untuk doa dan dukungannya
selama ini.
18. Tsugunaga yang selalu tersenyum dan tetap membawa keceriaan baik saat
hari cerah maupun badai. Walaupun berpijak di tanah yang berbeda, kita
tetap berdiri di bawah langit yang sama, langit berwarna merah muda.
“Hito wo egao ni shitakattara jibun ga naicha dame”, “tidak boleh
menangis jika ingin membuat orang lain tersenyum”, kalimat itu akan
selalu diingat. Untuk 15 tahun yang sudah dilewati dengan
ketidaksempurnaan, otsukaresamadeshita.
19. Teman-teman perkumpulan belajar Bahasa Jepang. Terima kasih untuk
Dewi sensei, Hideo sensei, serta senpaigata to nakamatachi yang sabar
membimbing, membantu, dan mendukung Shirufia yang selalu
merepotkan ini. Semoga kita semua dapat meraih impian kita pergi ke
negeri Sakura.
20. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
perjuangan penulis selama ini, terima kasih banyak atas bantuannya.
Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semua
hal yang telah dilakukan. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan akan tetapi semoga karya sederhana ini dapat berguna dan
bermanfaat bagi kita semua, aamiin.
Bandar Lampung, Oktober 2017Penulis
Silvia Tika AnggrainiNPM. 1216041099
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ........................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1A. Latar Belakang ..................................................................................... 1B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 8D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8
II. TINJAUAN PUSTAKA............................................................................ 10A. Kebijakan Publik .................................................................................. 10
1. Definisi Kebijakan Publik ............................................................... 102. Siklus Kebijakan Publik ................................................................... 113. Implementasi Kebijakan Publik 144. Model-Model Implementasi Kebijakan............................................. 15
B. Penyandang Disabilitas......................................................................... 201. Definisi Penyandang Disabilitas ..................................................... 202. Jenis-Jenis Disabilitas ...................................................................... 22
C. Rehabilitasi Sosial ............................................................................... 241. Konsep Rehabilitasi Sosial............................................................... 242. Tujuan Rehabilitasi Sosial................................................................ 243. Fungsi Rehabilitasi Sosial ................................................................ 254. Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial ............................................... 265. Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Rehabilitasi Sosial ..................... 26
D. Kerangka Pikir ...................................................................................... 27
III. METODE PENELITIAN........................................................................ 29A. Jenis Penelitian ..................................................................................... 29B. Fokus Penelitian ................................................................................... 30C. Lokasi Penelitian .................................................................................. 30D. Informan Penelitian .............................................................................. 31E. Sumber Data.......................................................................................... 32F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 33G. Teknik Analisis Data ........................................................................... 35H. Teknik Keabsahan Data ....................................................................... 37
IV. GAMBARAN UMUM .............................................................................. 40A. Dinas Sosial Provinsi Lampung............................................................ 40
1. Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung ............................................. 402. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Lampung ................................ 413. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung ........................................... 424. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung....................... 43
B. UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung .................................. 451. Profil UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung .................... 452. Visi, Misi, dan Tujuan ..................................................................... 473. Tugas dan Fungsi ............................................................................ 484. Struktur Organisasi .......................................................................... 495. Pelayanan atau Fasilitas .................................................................. 516. Program Rehabilitasi Sosial ............................................................ 527. Persyaratan Penerimaan Calon Kelayan ......................................... 52
V. HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................. 54A. Deskripsi Kebutuhan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.................. 54B. Hasil Penelitian Pemenuhan Rehabilitasi Sosial .................................. 61
1. Standar dan Sasaran Kebijakan ........................................................ 642. Sumber Daya.................................................................................... 703. Hubungan Antar Organisasi ............................................................. 834. Karakteristik Agen Pelaksana .......................................................... 875. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik .............................................. 906. Disposisi Implementor ..................................................................... 95
C. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................ 971. Standar dan Sasaran Kebijakan ........................................................ 972. Sumber Daya.................................................................................... 1003. Hubungan Antar Organisasi ............................................................. 1034. Karakteristik Agen Pelaksana .......................................................... 1045. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik .............................................. 1056. Disposisi Implementor ..................................................................... 107
VI. PENUTUP ................................................................................................. 110A. Kesimpulan ........................................................................................... 110B. Saran ..................................................................................................... 111
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Informan Penelitian ................................................................................... 31
2. Data Sekunder............................................................................................ 33
3. Jumlah UPTD dan Pegawai ....................................................................... 41
4. Standar Operasional Prosedur UPTD PRSPD........................................... 66
5. Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis UPTD PRSPD.......................... 71
6. Sarana Fisik UPTD PRSPD....................................................................... 79
7. Peralatan dan Perlengkapan UPTD PRSPD .............................................. 82
8. Sepuluh Disiplin Kerja Budaya Malu........................................................ 89
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Prevalensi Disabilitas................................................................................ 5
2. The Policy Cycle........................................................................................ 11
3. Siklus Skematik Kebijakan Publik ............................................................ 12
4. Kerangka Pikir ........................................................................................... 28
5. Struktur Organisasi UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung........ 49
6. Tahapan Multi Layanan Penyandang Disabilitas UPTD PRSDP.............. 62
7. Lahan Pertanian di UPTD PRSPD ............................................................ 78
8. Kondisi Mobil Antar Jemput UPTD PRSPD ............................................ 80
9. Kondisi UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung .......................... 81
10. Kondisi Fasilitas di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung........ 82
11. Kegiatan Lomba dan Acara Widyawisata UPTD PRSPD......................... 86
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap manusia di dunia ini lahir dengan membawa hak mutlak yang biasa disebut
sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang harus didapat dan
dirasakan setiap manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada,
tidak terkecuali di negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia memiliki
hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada
Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai 28J menjelaskan bahwa
seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera, bebas
memilih agama, mendapat perlindungan dan kepastian hukum, memiliki
kemerdekaan pikiran, mendapat pendidikan dan layanan kesehatan, serta hak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal tersebut
mencerminkan bahwa negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar seluruh
masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas, agar mendapatkan
persamaan perlakuan dan pelayanan dalam berkehidupan bernegara.
Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ditujukan untuk masyarakat
penyandang disabilitas yang dalam menjalani kehidupan memerlukan beberapa
bantuan atau sarana khusus untuk memenuhi kebutuhannya.
2
Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1
Ayat 1, penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan
dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya. Oleh karena
tidak dapat melakukan aktivitas secara selayaknya diakibatkan keterbatasan yang
dimiliki maka penyandang disabilitas memerlukan bantuan dan pemenuhan
kebutuhannya secara khusus dari pemerintah.
Untuk melindungi pemenuhan hak para penyandang disabilitas maka pemerintah
mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang
Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011, yang menyatakan:
“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari
eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk
mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan
kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan
perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam
keadaan darurat”.
Hadirnya undang-undang baru ini menjadi pendukung undang-undang
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat yang telah lama dibuat namun sudah dianggap terlalu “tua” untuk mewakili
aspirasi dan menjadi landasan hukum bagi pemenuhan hak-hak para penyandang
disabilitas sekarang ini.
Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab
pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial diatur berbagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria
3
masalah sosial (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan
sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi) yaitu dengan cara rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Untuk mewujudkan penyandang disabilitas yang mandiri dan mempunyai
keahlian yang berguna bagi masyarakat banyak, dinas sosial khususnya bidang
pelayanan dan rehabilitasi sosial melakukan banyak kegiatan yang menunjang
terwujudnya hal tersebut. Berbagai daerah di Indonesia mulai melakukan kegiatan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tidak terkecuali di Lampung.
Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2015 menunjukkan
bahwa terdapat 23.000 jiwa penyandang disabilitas di Lampung (Sumber:
www.lampung.bps.go.id diakses tanggal 7 Januari 2016). Jumlah yang banyak
tersebut tentunya memerlukan perhatian pemerintah dalam hal yang berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan khusus yang diperlukan untuk menunjang
kehidupan sosial serta kesempatan untuk bekerja secara mandiri bagi para
penyandang disabilitas di tengah masyarakat umum.
Gubernur Lampung periode jabatan tahun 2003-2008 dan 2009-2014, Sjachroedin
Z.P, mengatakan
“Pemprov telah berupaya untuk secara terus-menerus melakukan peningkatan
rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas melalui
APBD, antara lain program-program rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas dilaksanakan dengan sistem kelembagaan dalam panti”.
Pada tahun 2013 selain program rehabilitasi sosial dalam panti, dialokasikan juga
program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang
disabilitas berat atau disabilitas ganda yang sudah tidak dapat direhabilitasi lagi.
4
Sementara bagi penyandang disabilitas yang masih potensial diarahkan program
dalam bentuk pemberdayaan sosial (Sumber: Pemprov Lampung Akomodasi
Difabel, www.lampost.co diakses tanggal 21 Oktober 2015) .
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial
dilakukan melalui tiga sistem pelayanan rehabilitasi yaitu sistem rehabilitasi
dalam panti, sistem rehabilitasi luar panti, dan rehabilitasi berbasis masyarakat.
Penanganan luar panti dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi antara lain
seperti Program KUBE Paca, Praktek Belajar Kerja (PBK), Loka Bina Karya
(LBK) dan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), sedangkan pelayanan dalam
panti diselenggarakan melalui pelayanan rehabilitasi dalam panti-panti sosial
(Sumber: Laporan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling). Rehabilitasi dalam
panti melakukan berbagai kegiatan pemberian keahlian, bimbingan, serta
pembiasaan Activity Daily Living.
Panti yang mengelola rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
(UPTD PRSPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bertempat di jalan Pramuka
No. 48 Kemiling, Bandar Lampung. Pada UPTD ini, penyandang disabilitas yang
dibina di panti, atau yang selanjutnya disebut kelayan, akan mendapatkan loka
bina karya sesuai dengan keahlian yang dimiliki seperti kerajinan tangan,
kewirausahaan, operasional komputer bicara, kesenian (alat musik dan seni suara),
pijat, menjahit, perbaikan telepon genggam.
Dalam panti tersebut tidak hanya pemberian keahlian untuk penyandang
disabilitas netra namun juga untuk penyandang disabilitas tubuh dengan kapasitas
5
pelayanan sejumlah 55 orang, diantaranya penyandang disabilitas netra 40 orang
dan 5 orang pendamping serta penyandang disabilitas tubuh 10 orang (Sumber:
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ).
Hal yang diharapkan pemerintah dari adanya rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas ini adalah terbina dan terentasnya penyandang disabilitas netra dan
penyandang disabilitas tubuh sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya
dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyandang disabilitas
netra dan penyandang disabilitas tubuh diharapkan berhasil mengikuti dan
menyelesaikan program yang diberikan dan mempunyai keterampilan kerja untuk
hidup mandiri.
Namun fakta yang ada di lapangan berbeda dari apa yang menjadi harapan
pemerintah. Dikutip dari Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, hasil
Riset kesehatan dasar tahun 2013 mendapatkan bahwa prevalensi disabilitas
tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan
terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai.
Gambar 1
Prevalensi Disabilitas Penduduk Indonesia Usia >15 Tahun Menurut
Pekerjaan Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 Sumber : Riskesdas 2013 (dalam Buletin Data dan Informasi Kesehatan)
6
Data tersebut memperlihatkan keadaan penyandang disabilitas usia produktif yang
belum mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan
penghidupan masyarakat seperti yang diharapkan pemerintah walaupun
pemerintah telah melaksanakan program rehabilitasi sosial dan memberikan bekal
keahlian bagi penyandang disabilitas guna mendapatkan fungsi sosial di dalam
masyarakat.
Kelangkaan lapangan pekerjaan khusus untuk penyandang disabilitas menjadi
masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, hal tersebut tentu
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat Pasal 13 yang menjelaskan bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai
kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatannya”.
Bahkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 tentang
Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 18 dan 19 juga
telah diatur jumlah dan kriteria penyandang disabilitas yang dapat bekerja di
sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, maupun swasta.
Salah satu koordinator Persatuan Tuna Netra Indonesia DPD Lampung bernama
Kenedi yang juga pernah menjadi salah satu kelayan atau penerima rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas di panti rehabilitasi UPTD PRSPD tahun 1997
mengatakan
“Fasilitas dalam panti meliputi papan dan pangan sudah cukup dan baik
namun tahun-tahun belakangan ini pelatihan yang diberikan di UPTD PRSPD
tidak memiliki kemajuan dan inovasi sehingga penyandang disabilitas yang
telah meninggalkan panti belum memiliki keahlian yang matang dan akhirnya
7
membuat mereka masih kesulitan untuk bersaing di masyarakat” (wawancara
Jumat 8 Januari 2016).
Hal tersebut terjadi karena mayoritas kelayan tuna netra yang sudah keluar dari
panti hanya bekerja sebagai tukang pijat sedangkan sekarang jumlah tukang pijat
sudah sangat banyak bahkan mendapat saingan dari orang yang berpanca indera
lengkap.
Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi
penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembinaan keterampilan dan keahlian
yang dapat menunjang hidup sehingga mereka dapat mandiri dan dapat berbaur
dengan masyarakat luas serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang dimiliki Indonesia.
Namun dengan meningkatnya kualitas masyarakat dan kebutuhan mencari
lapangan pekerjaan yang semakin banyak membuat kesempatan penyandang
disabilitas untuk mencari nafkah secara mandiri juga ikut mengalami penurunan.
Hadirnya rehabilitasi sosial yang diharapkan menjadi gerbang pembuka
kemandirian dan peningkatan kualitas penyandang disabilitas nyatanya belum
mampu memberikan hasil yang diinginkan, sehingga permasalahan mengenai hak
penyandang disabilitas belum mendapatkan penyelesaian yang optimal. Oleh
karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah
skripsi berjudul Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung.
8
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan
masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana
pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses kegiatan
penyelenggaraan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPTD
PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas para
penyandang disabilitas di provinsi Lampung agar dapat bekerja secara mandiri?”.
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk “Menghasilkan gambaran mengenai pemenuhan kebutuhan
penyandang disabilitas dalam proses kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan
rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi
Lampung”.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini menyajikan gambaran mengenai keadaan dan proses
kegiatan pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di
Provinsi Lampung yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum
maksimal. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan
9
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian
rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
2. Manfaat praktis
Bahan masukan bagi Dinas Sosial dan UPTD PRSPD Dinas Sosial
Provinsi Lampung dalam pemenuhan rehabilitasi penyandang disabilitas
agar selanjutnya kegiatan rehabilitasi dapat berjalan secara maksimal.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik
1. Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Friedrich dalam Suharno
(2013:4) mengatakan bahwa kebijakan adalah “suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya
hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran”. Anderson dalam Suharno (2013:5) merumuskan
“kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau
persoalan tertentu yang dihadapi”. Sedangkan Dye dalam Wahab (2004:4)
menyatakan bahwa “kebijaksanaan negara ialah pilihan tindakan apapun
yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah”.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah,
dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap
masyarakatnya serta menjadi usaha pemerintah dalam menyelesaikan
11
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah
dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya
saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat.
2. Siklus Kebijakan Publik
Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun
hal tersebut tidak berarti tidak mungkin. Dalam menyusun suatu kebijakan,
ada urutan yang perlu dilalui, mulai dari perumusan masalah dan diakhiri
dengan penghentian kebijakan.
Nurchamid (2009:17) dalam penelitiannya mengutip enam langkah siklus
kebijakan publik oleh Lester dan Stewart :
a. Agenda Setting
b. Policy Formulation
c. Policy Implemention
d. Policy Evaluation
e. Policy Change
f. Policy Termination
Gambar 2The Policy Cycle
Sumber : James P. Lester & Joseph Stewart (2000) (dalam Tafsir Nurchamid, Evaluasi Kebijakan Perpajakan Atas Bunga Pinjaman dan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, FISIP UI, 2009)
12
Langkah pertama melakukan identifikasi masalah-masalah yang terjadi
dalam masyarakat, setelah dianalisa kemudian dilakukan penyusunan
agenda. Langkah kedua adalah menyusun kebijakan untuk permasalahan
yang terjadi. Langkah ketiga adalah penerapan kebijakan di dalam
kehidupan masyarakat. Langkah keempat, kebijakan yang telah diterapkan
tersebut selanjutnya dievaluasi sehingga didapatkan hasil evaluasi yang
selanjutnya pada langkah kelima dibuat penyesuaian atau perubahan bagi
penyempurnaan kebijakan. Setelah tujuan dapat dicapai, langkah terakhir
yang dilakukan adalah mengakhiri kebijakan.
Sedangkan siklus skematik dari kebijakan publik menurut Nugroho
(2003:73) adalah :
Gambar 3Siklus Skematik Kebijakan Publik
Sumber : Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003
Perumusan Kebijakan Publik
Implementasi Kebijakan Publik
Evaluasi Kebijakan Publik
Isu atau Masalah Publik
OutputOutcome
13
a. Terdapat isu atau masalah publik. Masalah yang bersifat strategis,
yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang, biasanya
berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan
memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik
untuk diselesaikan.
b. Isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan
kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik dilaksanakan oleh
pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama masyarakat.
d. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan setelah
pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian
apakah perumusan kebijakan tersebut sudah baik dan benar serta telah
diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa
kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan
oleh pemanfaat.
f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome
dalam bentuk pengaruh kebijakan yang diharapkan semakin
meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.
Perbedaan tahapan menurut Lester dan Stewart dengan tahapan menurut
Nugroho terdapat pada bagian perbaikan. Tahapan kebijakan publik
menurut Lester dan Stewart memiliki tahap perbaikan kebijakan yang
dilakukan setelah mendapat hasil evaluasi, sedangkan menurut Nugroho
setelah tahap evaluasi, kebijakan langsung mendapatkan penilaian apakah
14
telah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau belum. Tahapan menurut
Lester dan Stewart juga memiliki pengakhiran kebijakan yang dilakukan
setelah kebijakan berhasil mencapai tujuannya.
3. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan. Udoji dalam Wahab (2004:59) menyatakan
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-
kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang
tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”. Pada
prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya.
Nugroho (2003:158) mengatakan “konsep berkontribusi 60% dalam
mencapai keberhasilan, namun hal tersebut tidak akan terjadi jika 40%
implementasinya tidak konsisten dengan konsep”. Sebaik-baiknya
kebijakan yang dirumuskan tetap tidak akan membuahkan hasil yang baik
dan sesuai dengan apa yang diinginkan jika proses implementasi tidak
dilaksanakan dengan pengawasan pelaksanaan, karena implementasi
merupakan bagian dari kebijakan yang harus dilakukan secara konsisten
dan tidak menjauhi rumusan yang telah ditetapkan agar dapat
membuahkan hasil yang diinginkan.
Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2003:162) menjelaskan
langkah-langkah implementasi kebijakan dimulai dari identifikasi masalah
15
yang harus diintervensi, kemudian menegaskan tujuan yang hendak
dicapai, terakhir merancang struktur proses implementasi. Suharno
(2013:169) beranggapan bahwa walaupun memiliki rancangan yang
terstruktur, implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi
merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada
jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya.
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa
aspek, di antaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan
konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi
merupakan tahapan yang dalam proses perwujudannya harus disertai
kontribusi dan ketegasan berbagai pihak dalam mengupayakan
keberhasilan dan tercapainya tujuan bersama karena implementasi sebuah
kebijakan sangat rentan dengan kegagalan.
4. Model-Model Implementasi Kebijakan
Banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam
tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan.
Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Suharno (2013:176)
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari
kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa
variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan
publik adalah variabel:
16
a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena
ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk
menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada
sulitnya implementasi kebijakan.
b. Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.
Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.
c. Hubungan antarorganisasi
Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi
terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
d. Karakteristik agen pelaksana
Mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi
implementasi kebijakan.
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan; sejauhmana
kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi
implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di
lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi
kebijakan.
17
f. Disposisi implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:
1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan
3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang
dimiliki oleh implementor.
George C. Edwards III dalam Suharno (2013:170) mengajukan empat
variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana
harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran
kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya
resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan
tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang insentif tentang kebijakan
yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui
berbagai cara, di antaranya melalui media cetak ataupun media
elektronik.
b. Sumber daya
Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan
tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung
18
implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni
kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar
kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Disposisi
Disposisi yang dimaksud adalah yang menyangkut watak dan
karakteistik yang dimiliki oleh implementator, seperti; komitmen,
kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki
oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam
implementasi kebijakan. Pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari
implementator kebijakan sangat diperlukan.
d. Struktur birokrasi
Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang
standar (Standard Operational Prosedures atau SOP). Struktur
organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk
menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta
tentunya untuk memudahkan pengawasan.
Berbeda dengan yang dikemukakan Edwards, Merilee S. Grindle dalam
Nugroho (2003:174) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.
19
Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat
dalam isi kebijakan.
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
b. jenis manfaat yang akan dihasilkan;
c. derajat perubahan yang diinginkan;
d. kedudukan pembuat kebijakan;
e. (siapa) pelaksana program;
f. sumber daya yang dikerahkan.
Sementara itu konteks implementasinya adalah:
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
b. karakteristik lembaga dan penguasa;
c. kepatuhan dan daya tanggap.
Dari ketiga model implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa
karakteristik implementor menjadi faktor yang sangatlah penting karena
implementor merupakan pelaksana yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan model Van Horn dan
Van Meter karena model tersebut dianggap paling tepat untuk menjelaskan
pelaksanaan pemenuhan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Model ini memiliki
variabel-variabel yang membahas secara detail mengenai pelaksanaan
suatu kebijakan dari segi organisasi dan juga dari segi kondisi sekitar yang
ikut memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas banyak memerlukan peran organisasi lain dan juga
20
masyarakat luas sehingga dengan adanya variabel yang membahas kondisi
sosial maka model ini dianggap dapat membantu mendapatkan hasil bagi
penelitian. Oleh karena itu peneliti menggunakan model ini sebagai dasar
penelitian mengenai implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas.
B. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas
1. Definisi Penyandang Disabilitas
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization
tahun 1980 pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 hal, yaitu :
a. Impairment : diartikan sebagai suatu kehilangan atau
ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur
atau fungsi anatomis.
b. Disability : suatu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat
adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang
dianggap normal bagi manusia.
c. Handicap : kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi,
keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun
psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh
ketidakabnormalan psikis, fisiologis maupun tubuh dan
ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara normal.
Dapat disimpulkan bahwa Impairment mencakup dimensi fisik, Disability
mencakup dimensi aktivitas personal dalam aktivitas sehari-hari,
sedangkan Handicap mencakup dimensi peranan sosial.
21
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan
orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas
merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa
Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau
ketidakmampuan.
Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Pasal 1 Ayat 1, penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara
selayaknya, yang terdiri dari :
a. Penyandang cacat fisik, seperti : tuna netra (hambatan penglihatan),
tuna rungu (hambatan pendengaran dan bicara), tuna daksa (cacat
tubuh seperti mengalami polio dan gangguan gerak).
b. Penyandang cacat mental, seperti : tuna grahita (keterbelakangan
mental), tuna laras (mengalami gangguan emosi dan sosial), autis
(mengalami gangguan interaksi, komunikasi, dan perilaku yang
berulang-ulang dan terbatas).
c. Penyandang cacat fisik dan mental, seperti : tuna ganda (mengalami
lebih dari satu hambatan).
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,
penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang
22
terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental
serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
Disabilitas merupakan sebuah kondisi dimana seseorang mengalami
ketidaksempurnaan panca indera atau psikologis yang menyebabkan
terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh sehingga menyebabkan
penyandangnya tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal pada
umumnya. Penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus tidak
hanya mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, namun juga
mencakup orang-orang berkemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah,
serta orang dengan permasalahan sangat kompleks yang menyebabkan
fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.
2. Jenis-Jenis Disabilitas
Disabilitas tidak hanya semata-mata mencakup ketidaksempurnaan kondisi
fisik. Pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat Pasal 1 Ayat 1 membedakan jenis-jenis penyandang disabilitas
menjadi tiga macam :
a. Penyandang cacat fisik, seperti :
1) Tuna netra (hambatan penglihatan). Tuna netra adalah individu
yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat
diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan
low vision.
2) Tuna rungu (hambatan pendengaran dan bicara). Tuna rungu
adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik
23
permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan
dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam
berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
3) Tuna daksa (cacat tubuh seperti mengalami polio dan gangguan
gerak). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak
yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang
yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan
organ tubuh), polio dan lumpuh.
b. Penyandang cacat mental, seperti : tuna grahita (keterbelakangan
mental), tuna laras (mengalami gangguan emosi dan sosial), autis
(mengalami gangguan interaksi, komunikasi, dan perilaku yang
berulang-ulang dan terbatas). Penyandang cacat mental terbagi
menjadi :
1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di
mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia
juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas
intelektual atau IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow
learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara
70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di
bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan
dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.
24
c. Penyandang cacat fisik dan mental, seperti : tuna ganda (mengalami
lebih dari satu hambatan).
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Sosial
1. Konsep Rehabilitasi Sosial
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi mangandung makna
pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu
(semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas
individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di
masyarakat.
Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka
rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan
individu yang mengalamai permasalahan sosial kembali seperti semula.
Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk
mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat
dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga,
masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan
masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta
diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.
2. Tujuan Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah
sebagai berikut :
25
a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun
masyarakat atau lingkungan sosialnya.
b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Fungsi Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi, adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi
balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak
nakal, korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita,
anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal,
korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi
balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak
nakal, korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi
balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak
nakal, korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak nakal,
korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
26
4. Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Dalam rehabilitasi sosial terdapat tiga model pelayanan yang diberikan
kepada kelayan, yaitu sebagai berikut :
a. Institutional Based Rehabilitation (IBR), suatu sistem pelayanan
rehabilitasi sosial dengan menempatkan penyandang masalah dalam
suatu institusi tertentu.
b. Extra-institusional Based Rehabilitation, suatu sistem pelayanan
dengan menempatkan penyandang masalah pada keluarga dan
masyarakat.
c. Community Based Rehabilitation (CBR), suatu model tindakan yang
dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan membangkitkan
kesadaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi
yang dimilikinya.
5. Kegiatan yang Dilakukan dalam Rehabilitasi Sosial
a. Pencegahan artinya mencegah timbulnya masalah sosial, baik masalah
datang dari diri kelayan itu sendiri, maupun masalah yang datang dari
lingkungan kelayan.
b. Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan
mental, bimbingan keterampilan.
c. Resosialisasi adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan
kelayan agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
d. Pembinaan tidak lanjut diberikan agar keberhasilan kelayan dalam
proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.
27
D. Kerangka Pikir
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak
Penyandang Disabilitas dibuat untuk memenuhi hak penyandang disabilitas
terutama dalam mendapatkan rehabilitasi sosial yang memiliki tujuan utama
memberikan pelatihan dan keahlian yang dapat dimanfaatkan penyandang
disabilitas untuk mencari nafkah secara mandiri sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas (UPTD PRSPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai unit
pelaksana di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menjadi
penanggung jawab di Provinsi Lampung dalam pemberian pelatihan dan keahlian
demi terwujudnya kemandirian penyandang disabilitas yang masih dapat
produktif.
Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas belum mendapatkan hasil yang maksimal karena penyandang
disabilitas masih belum dapat bersaing di tengah masyarakat (wawancara
narasumber, 2016). Data kelompok penyandang disabilitas yang tidak bekerja
merupakan data tertinggi yaitu sebesar 14,4% (Riskesdas, 2013).
Implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan UPTD Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi menurut Van Horn
dan Van Meter yang memiliki enam poin penilaian.
28
Gambar 4Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2015
Tingkat penyandang disabilitas usia
produktif yang tidak bekerja masih
tinggi yaitu sebesar 14,4%
(Riskesdas, 2013)
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi
Lampung sebagai leading sector
rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas di Provinsi Lampung
Penyandang disabilitas berhasil
mengikuti dan menyelesaikan program
yang diberikan dan mempunyai
keterampilan kerja untuk hidup mandiri.
Faktor-Faktor yang memengaruhi
implementasi menurut Van Horn dan
Van Meter
1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antarorganisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan
ekonomi
6. Disposisi implementor
Pemenuhan program pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas dengan diberikan berbagai
keahlian.
BAB IIIMETODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
(UPTD PRSPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Menurut Usman dan Akbar (2009:78), penelitian kualitatif merupakan sebuah
metode yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa
interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti
sendiri. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna
mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bermula
dari masalah penelitian bukan dari sebuah teori. Metode penelitian kualitatif juga
akan memudahkan peneliti untuk menemukan hasil penelitian yang bersifat kata
dan perilaku, kalimat skema dan gambar.
Berdasarkan tipe penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial
dalam rangka kemandirian bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung.
30
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan pada peneliti sehingga hasil
yang didapatkan dapat lebih terperinci pada masalah utama. Moleong (2012:94)
menjelaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di
lapangan.
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
oleh UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi yang diteliti menggunakan faktor-faktor
yang memengaruhi implementasi menurut Van Horn dan Van Meter dalam
Suharno (2013:176) yang memiliki enam poin penilaian yaitu:
1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antarorganisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor
C. Lokasi Penelitian
Menurut Moleong (2012:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana
peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka
mendapatkan data-data penelitian yang akurat.
31
Peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau fakta mengenai
penelitian dengan melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari
objek yang diteliti. Lokasi penelitian berada di UPTD PRSPD Dinas Sosial
Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta organisasi
kemasyarakatan penyandang disabilitas di Bandar Lampung.
D. Informan Penelitian
Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber,
partisipan atau informan. Menurut Sugiyono (2012:216), informan adalah
orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan
fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang
penting dalam fokus penelitian. Penelitian ini mendapatkan data-data yang
dibutuhkan berdasarkan informasi yang berasal dari UPTD PRSPD Dinas Sosial
Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, penerima rehabilitasi
peyandang disabilitas di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung dan
mantan penerima rehabilitasi penyandang disabilitas di UPTD PRSPD Dinas
Sosial Provinsi Lampung.
Tabel 1Informan Penelitian
No Nama Jabatan Tanggal Wawancara
1 Affan Erie Erya, S. H
Kepala UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung
21 Juni 2016
2 Nurhani S. Sos Kepala Subbag Tata Usaha UPTD PRSPD PRSPD Dinas Sosial Provinsi
Lampung
2 Juni 2016
3 Drs. Eko Priono, MM
Kepala Subbag Umum & Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung
21 Juni 2016
4 Ruli Setiadi Subbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
21 Juni 2016
32
No Nama Jabatan Tanggal Wawancara
5 Deni HendraNyomanEngkus
Pengajar di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung
31 Mei 2016
6 AyebSuprihatin
Jumroh
Penerima Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD PRSPD Dinas
Sosial Provinsi Lampung
31 Mei 2016
7 Kenedi Koordinator Persatuan Tuna Netra Indonesia DPD Lampung
8 Januari 2016
Sumber: Diolah Peneliti, 2016
E. Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung. Adapun data primer yang didapat dalam penelitian, yaitu hasil
wawancara terhadap para penerima pelayanan rehabilitas penyandang
disabilitas di UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung, Pegawai UPTD
PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan Dinas Sosial Provinsi Lampung
Bagian Rehabilitasi Sosial.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti
terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang
juga didapat dari berbagai macam media, elektronik maupun cetak. Adapun
data sekunder yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya
berupa literatur, dokumentasi, skripsi, buku-buku, dan lain- lain yang ada
hubungan dengan implementasi pemenuhan pelayanan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas.
33
Tabel 2Data Sekunder
No Jenis Data Sekunder Data Sekunder1 Dokumen atau
Laporan1. Buletin Data dan Informasi Kesehatan2. Laporan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial3. Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terpadu4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2 Dokumentasi 1. Foto kegiatan pembelajaran2. Foto fasilitas UPTD PRSPD3. Gambar struktur organisasi UPTD PRSPD4. Gambar tahapan pemenuhan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas3 Penelitian 1. Tafsir Nurchamid
2. Haryati Roebyantho, Setyo Sumarno & Mujiyadi3. Sayudha Patria
4 Peraturan Perundang-undangan
1. Undang-Undang Dasar 19452. Undang-Undang Nomor 4 Tentang Penyandang Cacat
Tahun 19973. 2011 Undang-Undang Pengesahan Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2011
4. 2013. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2013
5 Website 1. http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/255 (diakses tanggal 7 Januari 2016 pukul 08.30 WIB)
2. http://lampost.co/berita/pemprov-lampung-akomodasi-difabel- (diakses tanggal 21 Oktober 2015 pukul 13.54 WIB)
3. http://megaslides.top/doc/463620/materi-rehabilitasi-sosial-by-pak-catur-hw--mm (diakses tanggal 25 Februari 2017 pukul 11.00 WIB)
Sumber: Diolah Peneliti, 2016
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mengetahui bagaimana persepsi informan tentang dunia kenyataan. Hal
yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada
34
informan. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang
berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara tidak
terstruktur. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini
adalah alat perekam, kemudian dilengkapi juga dengan catatan-catatan
kecil peneliti serta foto-foto sebagai bukti kegiatan wawancara. Adapun
foto dan hasil wawancara terlampir.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan
yang dianggap memiliki data mengenai pelaksanaan program rehabilitasi
sosial yang dilakukan UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Observasi
Teknik pengumpulan data melalui observasi adalah peneliti terjun secara
langsung dengan mengamati situasi dan kenyataan yang ada di UPTD
PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung yang dilakukan pada bulan Mei
2016.
3. Dokumentasi
Melakukan penelitian kualitatif tidak berarti hanya melakukan observasi
dan wawancara, walaupun kedua cara itu merupakan cara yang paling
dominan. Bahan dokumentasi juga perlu mendapat perhatian selayaknya
karena beberapa faktanya sering bahan ini kurang dimanfaatkan.
Dokumentasi terdiri dari tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat
dan dokumen resmi. Keuntungan dari dokumentasi adalah: bahan telah ada,
telah tersedia dan siap pakai.
35
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data, arsip, foto-foto
mengenai keadaan UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung dan
kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan
penelitian ini dengan cara memaparkan hasil penelitian kedalam bentuk uraian-
uraian kalimat serta memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat secara
sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti
dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang
bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang
menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran.
Nasution dalam Usman dan Akbar (2009:84) menyatakan bahwa “analisis data
ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti
menggolongkannya dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya
memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta
mencari hubungan antara berbagai konsep.
Langkah untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis, yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
36
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
diverifikasi. Dalam penelitian ini selama pengumpulan data berlangsung
penulis membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo. Reduksi
data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian
lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Dengan melihat penyajian-penyajian peneliti akan dapat memahami apa
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis
ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat
dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data
diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau
gambar dan sejenisnya berdasarkan data yang di dapat di UPTD PRSPD
Dinas Sosial Provinsi Lampung .
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki
lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan
kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk
mengambil tindakan. Penulis menganalisis dan mencari hubungan
persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam
kesimpulan.
37
H. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut
Moleong (2012:324) untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif
harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan
menggunakan kriteria:
1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data
Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa
sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua,
mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan
pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti.
Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik
pemeriksaan, yaitu:
a. Triangulasi
Moleong (2012:330) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan
membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data, karena
penulis berusaha menyatukan perbedaan sumber data yang penulis
temukan. Seperti data wawancara yang berasal dari berbagai
informan.
b. Pengecekan sejawat
Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi
38
dengan rekan-rekan sejawat.
c. Kecukupan referensial
Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan,
catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai
referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan
penafsiran data.
2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data
Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan
melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang
menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat
keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang lebih cermat, rinci, tebal
dan mendalam. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti
melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam
hasil dan pembahasan.
3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan
Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan
proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian
seperti ini perlu diuji pertanggungjawabannya, dan untuk mengecek
apakah hasil penelitian ini benar atau salah, maka peneliti selalu
mendiskusikannya dengan pembimbing.
4. Kepastian
Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan
proses yang ada dalam penelitian. Derajat ini dicapai melalui audit atau
39
pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses
penelitian serta hasil penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan
kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap
kegiatan peneliti tentang keabsahan data.
BAB IVGAMBARAN UMUM
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung
1. Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung
Dinas Sosial Provinsi Lampung terletak di Jalan Basuki Rahmat No.72
Bandar Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan Satuan
Kerja (Satker) pemerintahan daerah Provinsi Lampung yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial
berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No.13 Tahun 2009 Dinas Sosial
Provinsi Lampung mempunyai Sekretariat dan empat Bidang yaitu:
a. Sekretariat
b. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
d. Bidang Pemberdayaan Sosial
e. Bidang Pengembangan Sosial
41
Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial
Provinsi Lampung mempunyai lima UPTD dengan jumlah pegawai 96
Orang yaitu :
Tabel 3Jumlah UPTD dan Pegawai
Sumber :SumSumber: data Dinas Sosial Provinsi Lampung 2014
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Lampung
Visi Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah “Terwujudnya Kesejahteraan
dan Ketahanan Sosial Dari Semua dan Untuk Semua”, sedangkan misi
Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu:
a. Meningkatkan aksebilitas perlindungan sosial untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS;
b. Mengembangkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan dalam
bentuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan
sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
No UPTD Jumlah Pegawai
1 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra (PRSPCTN) 22 Orang
2 UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werda 21 Orang
3 UPTD Pelayanan Sosial Anak Bina Remaja (PSABR) 24 Orang
4 UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) Budi Asih 17 Orang
5 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna 12 Orang
42
d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan,
jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan.
e. Reinventing dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan
kejuangan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan
peran serta masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial
lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
f. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
secara baik dan memadai;
g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, antar satuan kerja
perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
3. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.13 Tahun 2009 pasal
12, Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
sosial;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
d. Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
e. Pelaksanaan pengembangan & pendayagunaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial;
43
f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
g. Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda
kehormatan;
h. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
i. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam
Pahlawan di Provinsi;
j. Penanggulangan korban bencana skala provinsi;
k. Pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang atau
barang;
l. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang
cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari
masyarakat rentan dan tidak mampu;
m. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak antar
warga negara Indonesia;
n. Pelayanan administratif;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung
Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai Unit Kerja Sekretariat dan
empat bidang dengan jumlah pegawai 118 orang. Susunan Organisasi
Dinas Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
44
1) Bagian Umum, membawahi:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan.
2) Bagian Perencanaan, membawahi:
a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1) Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban
Napza dan Tuna Sosial;
3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran;
2) Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
3) Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
1) Seksi Pemberdayaan Keluarga;
2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :
1) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pendataan;
2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial;
3) Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan.
45
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilannya.
B. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
1. Profil UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas
Sosial Provinsi Lampung
Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung,
Nomor 034/KPT/KAKM/1970, tanggal 18 November 1970 telah berdiri
suatu lembaga yang bernama Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Tuna
Netra (BPLKTN) yang menangani para penderita disabilitas netra,
berlokasi di Kaliawi Tanjungkarang. Tahun 1973, lembaga tersebut
berpindah lokasi di Gedung Meneng Kedaton Bandar Lampung dan
berubah nama menjadi Pusat Penampungan Pendidikan dan Latihan Kerja
Tuna Netra atau P3LKTN yang secara administratif dikelola oleh Kantor
Wilayah Departemen Sosial Provinsi Lampung dan secara operasional
dikelola oleh Dinas Sosial Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan
Nomor KAKM/B-5/2813/1972, tanggal 1 Oktober 1972 dan Nomor
KAKM/C-3/04/1973.
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/1979, tanggal 1
November 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial,
46
berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra
(SRPCN) Indra Kesuma Lampung dan dikelola oleh Kantor Wilayah
Departemen Sosial Provinsi Lampung.
Pada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 14/HUK/1994 Tentang
Pembakuan Penamaan Unit Pelaksana Teknis Pusat atau Panti atau Sasana
di Lingkungan Departemen Sosial berubah menjadi Panti Sosial Bina
Netra “Indra Kesuma” Lampung. Berdasarkan Surat Direktur Rehabilitasi
Penyandang Cacat (RPC) Nomor 83/RPC/TU/V/1999, tanggal 10 Mei
1999 dan Surat Direktur Jendral Bina Rehabilitasi Sosial
Departemen Sosial RI Nomor 743/BRS/1.b/V/1999, tanggal 28 Mei
1999 Tentang Pemanfaatan Gedung Baru maka secara resmi pada tanggal
12 Juli 1999 Panti Sosial Bina Netra “Indra Kesuma” Lampung yang
semula berlokasi di Jalan Teuku Umar gang Semangka Nomor 24 Gedung
Meneng Kedaton Bandar Lampung berpindah ke alamat baru di Jalan
Pramuka Nomor 48 Kemiling Bandar Lampung. Berdasarkan PERGUB
No. 14 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008 menjadi UPTD Panti Sosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Lampung yang kini
berganti nama menjadi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung.
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan suatu lembaga
yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung. UPTD
PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai tugas memberikan
47
pelayanan dan rehabilitasi serta penyaluran bagi penyandang disabilitas
netra dan penyandang disabilitas tubuh. Adapun ruang lingkup tugas dan
tanggung jawab UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya pemerintah
dalam menangani masalah sosial penyandang disabilitas netra dan tubuh.
2. Visi, Misi, dan Tujuan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
a. Visi
Terwujudnya penyandang disabilitas netra dan tubuh yang mandiri
dan sejahtera.
b. Misi
Mewujudkan penyandang disabilitas netra dan tubuh yang tidak
tergantung pada orang lain dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
c. Tujuan
Tujuan Umum :
Terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu
melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan
penghidupan masyarakat.
Tujuan Khusus
1) UPTD PRSPD sebagai lembaga pelayanan yang dapat
melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna
sesuai dengan target, waktu, dan fungsi yang telah ditentukan.
48
2) Penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas tubuh
dapat memulihkan rasa harga diri, percaya diri, dan kesadaran serta
tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga dan
masyarakat atau lingkungan sosialnya.
3) Penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas tubuh
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
4) Penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas tubuh
berhasil mengikuti dan menyelesaikan program yang diberikan dan
mempunyai keterampilan kerja untuk hidup mandiri.
3. Tugas dan Fungsi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
a. Tugas Pokok
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan
tubuh yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan pelatihan
keterampilan serta bimbingan lanjut bagi para penyandang disabilitas
netra dan tubuh agar mampu berperan aktif dalam kehidupan
bermasyarakat.
b. Fungsi
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1) Pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas netra dan
tubuh;
49
2) Pengembangan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas netra
dan tubuh;
3) Pelatihan keterampilan penyandang disabilitas netra dan tubuh;
4) Penyaluran dan rujukan penyandang disabilitas netra dan tubuh;
5) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketata-usahaan.
4. Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
Struktur organisasi UPTD PRSPD berdasarkan Pergub Nomor. 62 Tahun
2014 :
Gambar 5Struktur Organisasi UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung
Sumber: Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terpadu UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung
Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan lembaga pelayanan dan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas perlu aspek sebagai berikut :
KEPALA UPTD PRSPD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (PEKSOS)
Ka. Subbag. TATA USAHA
Kasie. PENYALURANKasie. PELAYANAN DAN REHABILITASI
SOSIAL
50
a. Tenaga Administrasi
Tenaga administrasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1) Administrasi Kepegawaian;
2) Administrasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas
b. Tenaga Teknis
Tenaga teknis yang berkaitan dengan proses pelayanan dan rehabilitas
sosial. Tenaga-tenaga yang dimaksud seperti:
1) Pekerja Sosial
Pekerja sosial adalah tenaga yang melaksanakan tugas pelayanan
dan rehabilitasi sosial. Memiliki latar belakang pendidikan
kesejahteraan sosial yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
pekerjaan sosial.
2) Tenaga Medis
Tenaga medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan.
Memiliki latar belakang dan pendidikan kedokteran dan
keperawatan.
3) Tenaga Psikolog
Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan aspek yang bersifat
psikologis. Memiliki latar belakang psikolog.
4) Tenaga Instruktur
Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan bidang peningkatan
pengetahuan dan keterampilan. Latar belakang pendidikan sesuai
dengan bidang peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
51
5) Tenaga Rohaniawan
Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan bidang keimanan
atau agama yang dapat membimbing dan mendampingi
pelaksanaan ibadah. Memiliki latar belakang pendidikan
Keagamaan.
6) Tenaga Psikiater
Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan bidang penyakit
kejiwaan. Pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidangnya.
7) Tenaga Penunjang
Pembina asrama, juru masak, Satpam atau keamanan, tukang
kebun, tukang kebersihan, tukang cuci, supir.
5. Pelayanan atau Fasilitas UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
Pelayanan atau fasilitas yang diberikan antara lain :
a. Pengasramaan;
b. Pangan;
c. Sandang (pakaian, sepatu, perlengkapan ibadah, dan lain-lain);
d. Alat-alat pendidikan dan praktek keterampilan;
e. Alat-alat kebersihan diri dan lingkungan;
f. Obat-obatan.
52
6. Program Rehabilitasi Sosial UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
a. Bimbingan dan rehabilitasi meliputi aspek :
1) Mental : Pendidikan Agama, budi pekerti, Arab braille, kecerdasan
(baca tulis braille, berhitung), pengetahuan umum
2) Fisik : Olahraga, orientasi mobilitas, kesehatan
3) Sosial : Aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL), bimbingan atau
konseling, terapi kelompok, Resosialisasi dan partisipasi sosial
4) Keterampilan : Pijat (massage dan shiatzu), kesenian (musik,
nasyid), mengetik braille dan komputer bicara (JAWS), perikanan,
pertanian, keterampilan tangan
b. Penyaluran atau terminasi :
1) Dikembalikan kepada orang tua
2) Wirausaha atau KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
3) Melanjutkan pendidikan atau rujukan
c. Pembinaan lanjut :
1) Home visit
2) Pembinaan pengembangan usaha
7. Persyaratan Penerimaan Calon Kelayan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung
a. Penderita cacat netra baik pria maupun wanita;
b. Umur 10 sampai 30 tahun;
c. Tidak cacat ganda;
53
d. Sehat jasmani, tidak berpenyakit kronis dan penyakit menular lainnya
yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau puskesmas;
e. Surat pernyataan dari orang tua atau wali tentang :
1) Sanggup menerima kembali setelah kelayan selesai mengikuti
program pelayanan dan rehabilitasi di dalam panti;
2) Sanggup menerima kembali kelayan yang dikembalikan karena
tidak mampu didik latih atau mengikuti program pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam jangka waktu tertentu;
3) Dikeluarkan karena melanggar peraturan tertentu.
f. Mengisi formulir yang telah disediakan;
g. Surat keterangan dari pamong setempat (tempat asal kelayan);
h. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
i. Pendaftaran atau pengiriman langsung ke UPTD PRSPD Lampung
dengan alamat Jalan Pramuka No.48 Kemiling, Bandar Lampung
Telp. (0721) 271559;
j. Tanpa dipungut biaya apapun.
BAB VIPENUTUP
A. Kesimpulan
Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh UPTD
PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung secara keseluruhan sudah dapat dikatakan
baik namun masih memiliki kekurangan. Hal tersebut ditelaah berdasarkan model
implementasi yang dipaparkan Van Meter dan Van Horn yang menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagai lembaga yang berada dibawah pemerintah maka UPTD PRSPD
Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai standar yang jelas dan
memiliki landasan peraturan yang tetap. Untuk variabel sasaran,
pemenuhan rehabilitasi di UPTD PRSPD sudah tepat sasaran namun masih
memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan sosialisasi secara formal.
2. Jumlah sumber daya manusia di UPTD PRSPD belum dapat dikatakan
ideal karena belum memiliki tenaga medis, tenaga psikolog dan tenaga
psikiater serta latar belakang pendidikan pegawai di UPTD PRSPD juga
masih ada yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sumber daya
finansial berupa fasilitas dan perlengkapan belum terpenuhi secara
maksimal dan kondisinya banyak yang mengalami kerusakan.
111
3. Hubungan antar organisasi antara UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi
Lampung dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung terjalin dengan baik.
Hubungan antara pegawai UPTD PRSPD dengan penyandang disabilitas
juga terjalin dengan baik.
4. Masih ada pegawai yang belum menaati peraturan karena berdasarkan
hasil wawancara dan observasi peneliti diketahui bahwa ada pegawai yang
melanggar zona bebas rokok dan datang terlambat.
5. Kondisi ekonomi penyandang disabilitas mayoritas merupakan masyarakat
ekonomi kelas bawah. Pada kondisi sosial, lapisan masyarakat banyak
yang peduli dengan keadaan penyandang disabilitas yang memerlukan
perhatian lebih. Kondisi politik tidak terlalu berpengaruh dalam
pelaksanaan program pemenuhan rehabilitasi penyandang disabilitas.
6. Para implementor memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi dalam
melaksanakan pemenuhan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pemenuhan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung” ini,
maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1. Diperlukan penyelenggaraan sosialisasi tahunan yang bekerja sama
dengan kelurahan ataupun desa seluruh Lampung yang telah
112
mengumpulkan masyarakat penyandang disabilitasnya sehingga semakin
banyak informasi yang tersebar mengenai keberadaan UPTD PRSPD.
2. Melakukan kerjasama dengan tenaga medis maupun psikolog dan psikiater
minimal satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan psikis para
penyandang disabilitas.
3. Perlunya peningkatan ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap
tindakan indisipliner dan pelanggaran aturan lainnya. Dengan penindakan
yang tegas maka akan memberikan efek jera sehingga kualitas pelayanan
akan meningkat seiring dengan ketaatan pegawai dalam setiap melakukan
tugas pokok dan fungsinya masih-masing. Disamping itu pula, UPTD
PRSPD disarankan perlu memotivasi dan memberikan reward atau hadiah
bagi pegawai yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan
yang ditetapkan.
4. UPTD PRSPD disarankan tetap membuka diri kepada organisasi maupun
masyarakat luas lainnya. Hal ini dapat membantu UPTD PRSPD
meningkatkan kualitas pelayanan karena dengan banyaknya interaksi para
penyandang disabilitas dengan masyarakat maka akan membantu dalam
proses rehabilitasi sosialnya. Organisasi dan masyarakat yang peduli
kepada penyandang disabilitas dapat membantu memenuhi berbagai hal
yang belum dapat dipenuhi oleh UPTD PRSPD.
Dinas Sosial juga disarankan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak
swasta dalam hal penempatan kerja para kelayan yang sudah selesai
mendapatkan keterampilan, agar para kelayan tidak sulit dalam
113
mendapatkan pekerjaan dan langsung bisa mempraktekkan keahlian yang
dimiliki di lingkungan kerja yang sebenarnya.
5. Pemberian pemahaman kepada para kelayan dan keluarga mengenai
bagaimana prosedur di UPTD PRSPD sehingga dapat mengurangi masalah
yang diakibatkan oleh banyaknya kelayan yang kabur atau pulang tanpa
izin. Pemberian pemahaman secara pendekatan personal akan lebih
diterima dengan baik sehingga tidak membuat kelayan merasa terkekang
dan tidak nyaman selama berada di panti.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan AnalisisKebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian SosialEdisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Penelitian
Nurchamid, Tafsir. 2009. Evaluasi Kebijakan Perpajakan Atas Bunga Pinjamandan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Disertasi Doktor pada FISIP Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.
Patria, Sayudha. Pemberdayaan Penyandang Cacat Netra Melalui Pendidikandan Pelatihan di UPT RSCN Malang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan.
Roebyantho, Haryati, Setyo Sumarno & Mujiyadi. 2010. Penelitian Pola MultiLayanan Pada Panti Sosial Penyandang Cacat. Jakarta: P3KS Press(Anggota IKAPI).
Dokumen atau Laporan
Buletin Data dan Informasi Kesehatan. 2014. Situasi Penyandang Disabilitas.Kementerian Kesehatan RI.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: PusatBahasa.
Dinas Sosial Provinsi Lampung. 2011. Laporan Kegiatan Unit Pelayanan SosialKeliling.
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. 2016. Pedoman Pelayanan danRehabilitasi Sosial Terpadu.
UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. 2015. Program Pelayanan danRehabilitasi Sosial.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: SekretariatNegara
Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tentang Penyandang Cacat, Jakarta: Sekretariat Negara(http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1997_4.pdf diaksestanggal 11 September 2015 pukul 10.00 WIB)
Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tentang KesejahteraanSosial, Jakarta: Sekretariat Negara(http://core.ac.uk/download/pdf/12542241.pdf diakses tanggal 12 November 2015 pukul 11.00 WIB)
Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Jakarta: Sekretariat Negara(http://core.ac.uk/download/pdf/11728611.pdf diakses tanggal 5 Agustus2015 pukul 13.00 WIB)
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanandan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas(http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_LAMPUNG_10_2013.pdf diakses tanggal 6 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB)
Website
http://lampung.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/255(diakses tanggal 7 Januari 2016 pukul 08.30 WIB)
http://lampost.co/berita/pemprov-lampung-akomodasi-difabel-(diakses tanggal 21 Oktober 2015 pukul 13.54 WIB)
http://megaslides.top/doc/463620/materi-rehabilitasi-sosial-by-pak-catur-hw--mm(diakses tanggal 25 Februari 2017 pukul 11.00 WIB)
